Kabupaten Bogor

BOGOR – Sistem 2-1 Puncak mulai diuji coba, Minggu (27/10/2019). Namun, upaya yang harapkan bisa mengurai kemacetan di jalur wisata itu justru membuat macet. Pantauan di lokasi, kepadatan kendaraan memanjang hingga kawasan Cianjur.

Kondisi ini pun menuai banyak sorotan. Salah satunya dari aktivis Kemas, Firman. Dirinya mempertanyakan parameter kajian dari penerapan sistem baru itu. Terlebih dari regulasi itu, ada juga aturan baru untuk pengguna jalan dari Jalur Puncak sampai Gadog, dimana Polisi melarang adanya pengawalan kendaran dan tidak adanya sistem tutup buka.

“Padahal, kondisinya kita tahu sekarang. Jalur Puncak tersebut baru beberapa titik pelebaran jalan dan pengguna jalan selalu meningkat pesat karna jalur tersebut jalur wisata. Kalau menurut saya, yang selalu ada, pada jalur Puncak ini gak akan berhasil karena angka para wisatawan yang selalu berdatangan ke arah Puncak selalu meningkat. Walaupun jalan di titik Puncak udah diperlebar, tapi jalur titik Gadog, Cipayung dan Cibogo, itu jalur masih sempit mana mungkin kendaraan bisa lancar hari Sabtu dan Minggu,” papar Firman.

Contoh dapat dilihat dari penerapan sistem one way, yang diakui Firman tidak memberikan dampak signifikan bahkan berdampak negatif terhadap warga sekitar yang kesulitan jika akan berpergiam dihari weekend. “Sebelumnya adapun di adakan sistem one way tetep aja macet. Dan untuk para pemerintah terkait tolong dikaji ulang kembali sistem aturan jalur puncak 2-1, karena sangat di sayangkan angka nominal rupiah di hamburkan,” tandasnya.(Fuz)

BOGOR – Ketua Tim Fasilitator Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL), Sofyan Sjaf mengaku kontribusi perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor dalam pemenuhan Coorporate Social Resposibility (CSR) kecil.

Hal ini menjadi kendala dalam pengumpulan data dari hasil sosialisasi yang dilakukan tim TJSL ke sejumlah perusahaan. “Biaya yang dibutuhkan besar tapi kontribusi kecil. Selain itu, prosedur perusahaan juga tidak semua sama. Buktinya dari komitmen yang ada, dana CSR variasi ada yang Rp10 juta ada juga yang Rp30 juta, tergantung kemampuan,” katanya di Cibinong, Kamis (24/10/2019).

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan, CSR dari sejumlah perusahaan pada tahun 2019 ini difokuskan untuk mempercantik wajah ibukota Cibinong. Kedepannya atau untuk CSR tahap II penggunaan atau alokasinya untuk program sosial kemasyarakatan, seperti rehabitasi rumah tak layak huni (Rutilalu) dan pembangunan tempat Mandi Cudi Kakus (MCK) di kampung-kampung kumuh.

“Program yang kita rancang arah dan tujuannya jelas.  Perusahaan yang terlibat aktif  akan kami laporkan ke pemerintah pusat (Kementerian Perindustrian-red) dan lembaga atau instansi terkait lainnya,” terangnya.

Ia menegaskan, posisi TJSL tidak sebagai pengumpul uang CSR perusahaan, tapi sebatas fasilitator saja.

Sebagai informasi, TJSL dibentuk petinggi Kabupaten Bogor, untuk menggantikan forum CSR yang selama ini kurang berjalan. TJSL diberi tugas mengundang dan mendata perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor, agar rutin menyalurkan dana tanggung jawab sosialnya.

Bupati Ade Yasin bertekad mengembalikan peran perusahaan untuk memaksimalkan program CSR sebagai upaya mendukung pembangunan di Kabupaten Bogor.

“Kita berupaya mengoptimalkan potensi daerah yang belum tergali optimal, yaitu CSR,” ujar Bupati Bogor Ade Yasin saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020  di Gedung Auditorium, Setda, Cibinong, beberapa waktu lalu.

Ade Yasin menilai, minimnya program CSR perusahaan dalam kegiatan pembangunan di daerah, dikarenakan ketidakpercayaan perusahaan terhadap Pemkab Bogor.

“Banyak swasta yang tak percaya kepada pemkab, karena mereka tak punya hak audit. Tapi sekarang kita punya tim faslitator TJSL (tanggung jawab sosial lingkungan) yang dimana para perusahaan akan memilik hak untuk audit,” katanya.

Contoh konkretnya, kata dia, ketika pengusaha ingin membangun sebuah taman namun pekerjaannya diberikan kepada pihak ketiga melalui TJSL, maka perusahaan tersebut memiliki hak untuk mengaudit proyek pembangunannya.

“Itu artinya transparansi. Dengan TJSL ini, semua akan lebih jelas. Perusahaan akan memiliki hak untuk mengaudit,” jelas Ade Yasin.

Melalui aturan yang telah dibuat, dia mengaku Pemkab Bogor akan semaksimal mungkin melakukan inventarisasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor untuk andil dalam proses pembangunan daerah.

“Semaksimal mungkin kita akan dan harus megineventarisir perusahaan-perusahaan yang ada tersebut. Mereka memang harus memberikan manfaat untuk masyarakat,” tegas Ade Yasin.

Saat ini, Pemkab Bogor sendiri diketahui tengah bertekad mewujudkan The City Of Sport and Tourism di Bumi Tegar Beriman. Hal itu ditegaskan Ade Yasin dalam Musrenbang RPJMD 2018-2023, dimana salah satu anggaran yang diharapkan adalah adanya peranan dari perusahaan melalui CSR.

“Kita akan mulai dari gerbang Pemkab Bogor yang kini mulai semrawut. Kita akan dandanin dulu, kita akan branding sebelum menuju ke arah yang lain. Kita akan libatkan peran serta perusahaan melalui CSR nya,” kata Ade. (Fuz)

BOGOR – Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bogor yang digelar pada 3 November 2019, mendatang, cukup menyedot perhatian banyak pihak. Tak hanya warga di 273 desa yang menggelar pemilihan tapi juga jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda).

Terbukti, baik Pemerintah Kabupaten Bogor dan jajaran Kepolisian, TNI dan instansi terkait lain terus menggelar sejumlah giat dan pemantauan khusus untuk menyukseskan pesta demokrasi di wilayah ini.

“Kita sudah komunikasi dengan Polres dan TNI untuk mengamankan Pilkades Serentak ini. Bahkan sebelumnya kita juga undang para calon untuk deklarasi damai. Tentu kita berharap, Pilkades ini berjalan dengan baik dan sukses tanpa ekses,” kata Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat membuk Dialog Terbuka Pilkades Serentak, “Menangkal Politik Uang Pilkades” yang digelar Kelompok Wartawan DPRD Kabupaten Bogor bersama KPU Kabupaten Bogor di Auditorium Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Kamis (24/10/2019).

Namun sayang, antusias ini tak dibarengi dengan tata aturan dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang mengaturnya. Hal ini dibenarkan Sekretaris DPMPD Kabupaten Bogor, Adi Henryana yang menuturkan secara implisit, payung hukum yang ada saat ini belum siap menggelar Pilkades Serentak.

“Contoh dalam hal adanya kecurangan. Tak ada ancaman hukum apapun dan sengketa diselesaikan secara musyawarah ditingkat Panitia Desa. Jika pun ada yang lain, sifatnya hanya administratif seperti penghentian kampanye calon saja. Tapi bukan tidak mungkin dapat dibawa ke ranah hukum jika memang hasil musyawarah tidak menemui titik temu,” ungkapnya.

Apa yang disampaikan Adi, disambut Ketua Tim Pemantau Independen Pilkades Kabupaten Bogor, Sofyan Sjaf. Menurutnya, harus ada regulasi yang benar-benar mengingkat secara teknis terkait tata pelaksanaan Pilkades.

“Harus ada revisi Perbup. Ini penting karena desa merupakan bagian yang fundamental sebuah negara. Apalagi, dari data yang saya ambil, saat ini angka indek desa mendekati ketimpangan. Ini bisa jadi cermin demokrasi nasional,” papar pria asal Sulawesi ini.

Karena itu, ia berharap Pemkab Bogor dapat bertindak cepat untuk melakukan perbaikan aturan. “Kabupaten Bogor dengan luas wilayah dan kondisi demografis yang dekat dengan Ibukota harus jadi yang pertama melakukan perubahan aturan yang ketat. Soal data, kita punya. Bila perlu kita buat aplikasi khusus untuk pemantauan jalananya Pilkades,” tandasnya. (Fuz)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor mengelar Deklarasi Damai Calon Kepala Desa (Cakades) pada pemilihan serentak Gelombang III tahun 2019 yang diikuti 1.064 orang calon Kepala Desa dari 273 Desa se Kabupaten Bogor, bertempat di Gedung Tegar Beriman, Cibinong pada Selasa (22/10/2019).

Dalam amanatnya deklarasi damai berintegritas ini merupakan salah satu momentum penting dalam rangkaian proses tahapan pemilihan kepala desa dan Deklarasi damai pilkades ini sangatlah penting demi terciptanya keamanan dan ketentraman di Kabupaten Bogor.

“Momentum ini untuk membuktikan adanya kesatuan dan persatuan serta semangat kebersamaan dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilihan kepala desa yang damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan sukses tanpa ekses,” ujarnya.

Ia mengingatkan walaupun ini ajang tingkat desa, namun gesekan antar masyarakat itu bisa lebih kencang ketimbang ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun pemilihan Presiden (Pilpres).

“Gesekan antar masyarakat di Pilkades ini bisa lebih kenceng ketimbang Pilkada maupun Pilpres hingga kami dalam mengupaya tercipta situasi yang kondusif kami libatkan KPU, Bawaslu, mahasiswa, pengamat politik dan akademisi yang memang memahami permasalahan dalam pemilihan umum (pemilu) ini,” sambungnya.

Untuk keamanan Pilkades, tim panitia Pilkades ia minta untuk tidak segan – segan meminta bantuan aparat kepolisian (polsek)  maupun TNI (Koramil) dan bukannya ABCD (Abri Bukan Cepak Doang) atau organisasi massa (Ormas).

“Serahkan keamanan Pilkades kepada Polisi maupun TNI, kepada ABCD kami himbau jangan ikut – ikutan mengamankan perhelatan pelaksanaan Pilkades dan memihak salah satu calon kepala desa,” pintanya.

Kepada pendukung calon kepala desa, Bupati Bogor juga mencontoh ajang Pilkada dan Pilpres yang berlangsung aman karena masing-masing masyarakat menghargai perbedaan dan memelihara kesatuan.

“Walaupun kita berbeda – beda pilihan tetapi jangan diperuncing hingga tidak ada satu gelaspun yang pecah apalagi baku hantam antar calon ataupun pendukung, masyarakat harus bersikap dewasa dalam hal politik. Saya sebagai Bupati dan Iwan Setiawan sebagai Wabup bersikap netral hingga berpihak kepada salah satu calon kepala desa hingga jangan khawatir ajang Pilkades serentak ini akan berjalan jujur dan adil,” paparnya.

Sementara itu, Dandim 0621/​Kabupaten Bogor, Letkol Inf Harry Eko mengatakan jajaran di masing-masing koramil Kabupaten Bogor akan melakukan deteksi dini dan cegah dini setiap perkembangan situasi di wilayah, dengan harapan terciptanya suasana yang kondusif.

“Semoga pelaksanaan Pilkades di wilayah Kabupaten Bogor dapat berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin tingkat desa yang berprinsip memajukan Kabupaten Bogor,” katanya.

Adapun Kapolres Bogor AKBP M. Joni mengungkapkan Pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang begitu merakyat,  pemilu tingkat Desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena kalau dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Pada moment ini, masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin desa selama 6 tahun ke depan.

“Banyak yang telah digelar dalam kehidupan politik kita sekarang, Pilpres, Pilkada Gubernur dan Bupati dan pemilu legislatif. Tak ketinggalan adalah Pilkades, begitu menarik bagi saya untuk mengkaji lebih dalam tentang budaya pemilihan kepala desa ini,” tandasnya. (Fuz)

BOGOR – Pembangunan Rest Area Puncak diharapkan untuk segera dibangun. Pasalnya, kawasan ini dinilai memiliki nilai tambah yang cukup signifikan dalam menarik wisatawan dan tentunya berpotensi menambahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

Karena itu, anggota Komisi III, Ferry Roveo Checanova mendesak pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan dilakukan empat Kementrian tidak terlalu lama agar kegagalan seperti pada rencana sebelumnya tidak terulang lagi.

“Apalagi sampai dananya mesti di kembalikan lagi ke pusat karena pembanguna Rest Area Puncak sangat diperlukan di daerah wisata tersebut. Disamping tentunya kawasan itu bisa jadi pusat kuliner bagi wisatawan yang datang ke daerah Puncak,” beber politisi dari Fraksi PPB ini.

Kendati begitu, Ferry mengingatkan banyak faktor yang harus diperhatikan di saat Detail Enginering Design (DED)-nya akan dilaksanakan setelah PKS nanti. Salah satunya dilaksanakan sodetan di kiri dan kanan muka jalan sehingga tidak terjadi hambatan saat terjadi keluar masuknya kendaraan yg mau masuk ke Rest Area tersebut.

“Dan yang harus diperhatikan juga adalahb keindahan yang harus tetap terjaga di dalam Rest Area dengan di buatkan taman untuk menambah ke sejukan walau di luar Rest Area pemandangannya sudah sangat indah dan sejuk,” kata politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) I ini.

Terkait konsep, Ferry juga menuturkan pembangunan 516 kios harus ada nilai estetikanya jangan disamakan seperti membuat kios di pasar yang keliatan kumuh. “Kebersihan yg harus selalu tetap terjaga dan di sediakan tempat samapah yang memadai di lingkungan Rest Area supaya kita menigkatkan disiplin pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan dan kebersihan nya selalu terjaga dan membuat pengunjung rest area merasa nyaman,” bebernya.

Ferry berharap Rest Area Puncak bisa dilaksanakan di awal tahun 2020 yang akan datang sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik wisatawan maupun warga sekitar. “Saya selaku anggota DPRD Komisi III sangat mendukung terlaksananya pembangunan Rest Area tersebut,” harapnya.

Diketahui sebelumnya, gagalnya pembangunan Rest Area Puncak dalam dua tahun terakhir ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan. Karena saat itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) baik Dirjen Bina Marga maupun Cipta Karya selaku pengembang, masih mematangkan lahan.

“Untuk dibangun sekarang sudah tidak mungkin, kita menunggu mereka selesai bekerja. Bahkan anggaran Rp15 miliar kita kembalikan. Jadi kita tunda untuk tahun 2020,” jelas Nuradi.

Jika Rest Area Puncak rampung dibangun, kios-kios tersebut dikhususkan bagi para PKL agar lebih tertata dan tertib. Dengan harapan mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat juga pendapatan kepada daerah.

“Usulan awal ada 416 kios. Tapi ada penambahan jadi 100, jadi total 516 kios,” tandasnya.(Fuz)

BOGOR – Pembangunan rest area Puncak terus digodok. Bahkan, dalam waktu dekat empat kementrian akan melakukan pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait hal ini.

Keempat kementrian itu diantaranya Cipta Karya yang akan diwakili Kepala Balai, Kementrian PU-Pera yang akan dihadiri Kepala Ditjen Bina Marga, Kepala PTPN dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang akan diwakili Kepala Disperdagin.

“Terkait pembangunan rest area kita masih menunggu Masterplan Detail Engineering Design (DED). Tapi yang terdekat ini kita akan membahas dulu PKS,” papar Kepala Disperdagin Kabupaten Bogor, Nuradi kepada jurnalmetro.com dikantornya, Cibinong, Selasa (22/10/2019).

Lebih lanjut, Nuradi menjabarkan, terkait pembangunan saat ini dilokasi sudah melakukan pematangan lahan. “Untuk realisasinya tentu kita berharap pembangunan rest area ini bisa secepatnya dilakukan lelang oleh Kemen PU-Pera,” jelasnya.

Dikatakan Nuradi lagi, pembangunan rest area sendiri akan mengacu pada masterplan yang dibuat Kemen PU-Pera. “Selain 516 kios yang disediakan untuk PKL, dilahan seluas 7 hektar itu juga akan ada masjid, Plaza Pandang, toilet, parkitan, Gedung Satpam dan Kantor Pengamanan. Sedangkan, anggaran untuk pembangunan kiosnya saja sebesar Rp18 miliar,” ungkap Nuradi.

Diketahui sebelumnya, gagalnya pembangunan Rest Area Puncak dalam dua tahun terakhir ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan. Karena saat itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) baik Dirjen Bina Marga maupun Cipta Karya selaku pengembang, masih mematangkan lahan.

“Untuk dibangun sekarang sudah tidak mungkin, kita menunggu mereka selesai bekerja. Bahkan anggaran Rp15 miliar kita kembalikan. Jadi kita tunda untuk tahun 2020,” jelas Nuradi.

Jika Rest Area Puncak rampung dibangun, kios-kios tersebut dikhususkan bagi para PKL agar lebih tertata dan tertib. Dengan harapan mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat juga pendapatan kepada daerah.

“Usulan awal ada 416 kios. Tapi ada penambahan jadi 100, jadi total 516 kios,” tandasnya.(Fuz)

BOGOR – Ribuan personil gabungan dari Polres Bogor, Depok dan Polda Jawa Barat bakal diterjunkan ke 273 Desa di Kabupaten Bogor untuk mengamankan Pilkades serentak yang akan digelar 3 November 2019.

Tak hanya anggota Kepolisian, sejumlah personil dari TNI, Satpol PP, DLLAJ dan unsur lainnya pun ikut dilibatkan untuk mengamankan pesta demokrasi ditingkat wilayah yang untuk perdana kalinya digelar secara serentak.

“Satu desa kita kerahkan 10 anggota untuk satu TPS. Tapi dari hasil maping kita, baik dari sisi potensi kerawanan, historis, tingkat kriminal dan luas wilayah serta jumlah pemilih akan ada penambahan personil pengamanan,” tegas Kapolres Bogor, AKBP M. Joni kepada jurnalmetro.com di Gedung Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (22/10/2019).

Lebih lanjut Kapolres Bogor menjelaskan, selain beberapa unsur pengamanan diatas, pihaknya juga berkoordinasi dengan beberapa wilayah tetangga untuk pengamanan Pilkades kali ini.

“Dari hasil maping kami ada puluhan desa yang masuk kategori penambahan personil pengamanan, seperti Babakan Madang, Gunung Putri, Parung Panjang dan Leuwiliang. Karena itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kita berkoordinasi juga dengan beberapa Polres tetangga seperti Cianjur, Sukabumi dan Kota Bogor untuk back up,” jelasnya.

Senada, Kapolres Depok, AKBP Azis Andriansyah mengatakan siap membantu Polres Bogor untuk mengamankan Pilkades serentak tahun ini. “Apalagi secara teritori hukum, ada dua wilayah kami yang juga menggelar Pilkades, yakni Bojonggede dan Tajurhalang,” sebutnya.

Terpisah, Bupati Bogor, Ade Yasin berharap, gelaran Pilkades serentak jni dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa menimbulkan ekses. “Ada 273 Desa yang menggelar Pilkades serentak tahun ini, kami dari Pemkab Bogor sudah menyiapkan seluruhnya mulai dari sisi anggaran hingga pengamanan yang melibatkan seluruh perangkat instansi baik kepolisian, KPU dan Kejaksaan serta instansi terkait lainnya yang ada di Kabupaten Bogor,” beber politisi PPP ini.

Ade juga mengatakan, dalam Pilkades serentak ini, Pemkab Bogor juga telah membentuk tim Ad Hoks yang akan membantu mengawasi jalannya pemilihan. Diharapkan dengan adanya tim ini akan meminimalisir adanya dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pilkades. “Tim Ad Hoks ini sendiri terdiri dari tim profesional yang akan mengawasi jalannya Pilkades,” tandasnya.(Fuz)

BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin menghadiri Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2019 yang dilaksanakan di Camp Cunang Hill, Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Selasa (22/10/2019).

Ade Yasin mengatakan, peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Bogor diperingati dengan pelaksanaan kemah santri. “Peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh setiap tanggal 22 Oktober ini deperingati dengan pelaksanaan kemah santri, disini para santri banyak dibimbing oleh para kiyai, bukan hanya mendapat bimbingan dibidang agama saja tapi para santri juga dibekali kecintaan mereka terhadap Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI),” kata Ade Yasin usai melaksanakan Upacara Peringatan Hari Santri Nasional.

Ia pun menambahkan, Kabupaten Bogor memiliki banyak pondok pesantren yang harus fokus untuk dibina. “Kabupaten Bogor memiliki banyak pesantren-pesantren yang butuh binaan oleh pemerintah daerah, sekarang juga kita fokus terhadap bantuan infrastruktur, karena kami ingin melayani mereka seperti pendidikan-pendidikan umum lainnya,” tambahnya.

Ade juga berharap para santri dapat berkontribusi untuk kemajua bangsa Indonesia. “Harapan saya santri dapat berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia yang lebih baik kedepnnya,” harapnya. (Fuz)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Lokakarya Lintas Sektor dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyakit Tidak Menular menuju Karsa Bogor Sehat. Acara yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, dilaksanakan di Lorin Sentul Hotel, Kamis (17/10/2019).

Dalam sambutannya, Burhan mengatakan hasil lokakarya ini harus ada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. “Saya ingin kegiatan lokakarya ini ada rekomendasi dan ada pemikiran-pemikiran dari para peserta, kemudian rekomendasi yang ada ditindaklanjuti sehingga kegiatan ini ada manfaatnya bukan sekedar menggugurkan kewajiban,” kata Burhan.

Ia juga menjelaskan, sejak era reformasi, urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. “Sesuai pasal 18 Ayat (6) Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemrintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana salah satu dari enam urusan wajib dan terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara,” jelasnya.

Ia pun menambahkan, dalam penerapan SPM bidang kesehatan ada tiga hal yang harus diketahui. “Dalam penerapan SPM bidang kesehatan ada 3 hal yang perlu diketahui, pertama mengingat SPM adalah penyediaan kebutuhan dasar secara minimal bagi warga Negara peneria harus memperoleh pelayanan minimal bidamg kesehatan 100 persen, kedua dalam ketersediaan layanan belum mencapai 100 persen maka dalam evaluasi SPM akan dinyatakan daerah tersebut belum memenuhi capaian SPM dan yang ketiga penganggaran pemenuhan spm hendaknya tidak boleh dibatasi oleh anggaran,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit, Dr. Dedi Syarif menjelaskan tujaun lokakarya lintas sektor ini untuk kesepakatan masing-masing sektor dalam pencapaian SPM. “Lokakarya lintas sektor ini tujuannya untuk memperoleh kesepakatan tentang peran masing-masing sektor dalam upaya pencapainan SPM Bidang Kesehatan khusunya program penyakit tidak menular, peserta pada kegiatan ini berjumlah 85 orang yang berasal dari 9 SKPD terkait, 40 Kecamatan, 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 23 Rumah Sakit Swasta dan 4 Organisasi Profesi,” jelas Dedi. (Fuz)

BOGOR – Program Pancakarsa merupakan jargon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Ade Yasin – Iwan Setiawan saat memenangkan Pilkada 2018 lalu. Kini, sudah hampir satu tahun menjabat, program ini dinilai sejumlah kalangan belum membuahkan perbedaan yang mencolok. Padahal, lima poin yang ada didalamnya tak hanya terus digaungkan untuk menarik minat pangsa pasar pemilih tapi juga bak ‘sihir’ yang diharapkan mampu benar-benar membawa perubahan setelah hampir satu dasawarsa roda pemerintahan di Kabupaten Bogor berjalan ‘On the Track’.

Ironisnya lagi, program unggulan ini baru saja diperkenalkan kepada kaum milenial lewat sebuah sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor menyasar kalangan muda atau kaum milenial. Sejumlah siswa Sekolah Menengah Kejuruan hadir mengikuti kegiatan dalam rangka bulan bakti Pancakarsa di aula kantor Diskominfo (16/10/2019).

Plt.Kepala Diskominfo Kardenal menjelaskan, program Pancakarsa merupakan lima tekad atau keinginan atau cita-cita dalam menata pembangunan dan pertumbuhan Kabupaten Bogor selama lima tahun ke depan. Terdapat karsa Bogor cerdas, Bogor sehat, Bogor maju dan Bogor membangun, serta Bogor berkeadaban.

“Seluruh karsa dimaksud, merupakan langkah maju arah pembangunan yang menunjukkan adanya gerakan besar di berbagai sektor dalam upaya membangun dan membesarkan sekaligus mengharumkan Kabupaten Bogor. Sehingga, butuh dukungan dan partisipasi masyarakat salah satunya kaum milenial”, jelas Kardenal.

Kardenal menambahkan, agar program-program tersebut dapat berjalan dan terealisasi dengn baik. pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada generasi muda atau milenial untuk bersama-sama berpartisipasi, bersinergi, dan berkolaborasi membangun Kabupaten Bogor dengan cara mendukung sekaligus melakukan akselerasi dalam mensukseskan pencapaian program pancakarsa tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Bogor, meyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu prasyarat untuk keberhasilan proses pembangunan. Karena, masyarakat menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bogor”, tambahnya.

Sementara itu, selain dihadiri kalangan milenial, kegiatan sosialisasi Pancakarsa ini dihadiri pula kader pos yandu, karang taruna, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ketua RT dan RW, juga perwakilan guru berjumlah 100 orang.

Dua narasumber memberikan materi sosialisasi yakni, Ketua Komite Perencana Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Saefudin Muhtar dan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bogor, Zaenal Syafrudin.(Fuz)