DPRD KABUPATEN BOGOR

BOGOR – Sejumlah mobil mewah baru berjejer di halaman parkir utama Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa (12/11/2019). Pantauan dilokasi, sejumlah kendaraan berbagai merk mahal seperti Honda CRV, Toyota Fortuner dan Toyota Camry terbaru terlihat terparkir nyaman dibawah rindangnya pohon.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim membenarkan jika kendaraan-kendaraan tersebut merupakan mobil dinas baru. “Betul, tapi itu warisan dari sebelumnya. Artinya, anggaran itu diusulkan melalui anggota dewan periode sebelumnya,” kata politisi dari Partai PKS ini.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, kendaraan ini dianggap sepadan untuk menunjang mobilisasi kinerja sebagai wakil rakyat yang harus blusukan hingga ke pelosok-pelosok wilayah. “Ini amanah dan memang sesuai kebutuhan,” singkatnya.

Senada, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor lainnya, Muhammad Romli menegaskan jika usulan kendaraan dinas bagi pimpinan dewan memang sudah ada dalam APBD. “Aturannya memang ada. Dan itu memang melihat pada segi kebutuhan. Kalau soal jenis tidak ada, tapi spesifikasi kendaraan ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Aset Daerah Kabupaten Bogor, Bangun Septa S. mengatakan, hingga 2018 jumlah kendaraan dinas milik Pemkab Bogor mencapai 3.456 unit. Dimana 984 unit kendaraan roda empat, 2.150 roda dua dan roda enam degan total 262 unit dalam kondisi baik.

“Semua kendaraan ini merupakan hasil inventarisir tahun 2018. Untuk yang tahun ini belum karena masih menunggu laporan dokumen dari pengelola di masing-masing dinas,” kata Bangun.

Terkait kendaraan dinas bagi pimpinan dewan, Bangun membenarkan jika kendaraan itu memang masuk kendaraan dinas. “Betul, tapi itu belum terinventarisir karena masuk dalam pengadaan semester dua,” paparnya.

Dikatakannya, prosedur pelaporan aset daerah memang mengikuti aturan perundang-undangan dan Kemendagri. “Jadi memang belum terinventarisir aturan pelaporannya memang diatur per semester anggaran. Untuk mobil dinas itu kemungkinan akhir tahun ini,” tandasnya. (Fuz)

BOGOR – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% menuai kontroversi. Kebijakan ini dinilai dapat menimbulkan efek domino di segala sektor. Tak hanya bisa menyulut beragam protes dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat, tapi juga kalangan pengusaha.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo menilai, kenaikan iuran BPJS sudah pasti menyengsarakan semua lapisan masyarakat, termasuk buruh.

“Kenaikan iuran BPJS secara otomatis akan mengkoreksi upah/pendapatan buruh, yang semestinya komponen itu bisa untuk menaikkan upah bulanan, tapi karena ada kenaikan BPJS, maka kenaikan itu kemudian dialihkan untuk  menguyur BPJS, dan ini juga sangat memberatkan pengusaha karena porsi 4% iuran pengusaha akan naik signifikan, (1% pekerja, 4% pengusaha-red),” katanya.

Senada dengan Teguh, koleganya di Komisi IV, Ruhiyat Saujana pun menolak keras kenaikan BPJS. Pasalnya, menurut politisi dari partai Demokrat ini, kenaikan BPJS tak sebanding dengan kenyataan pelayanan di masyarakat.

Bahkan, sambungnya, semenjak BPJS terbentuk, masyarakat malah terkesan ketakutan. Karena mau tidak mau mereka harus membuat BPJS demi mendapatkan pelayanan dengan harapan pembayaran dengan harga murah bahkan ditanggung pemerintah.

Ruhiyat menilai, sistem BPJS sangat jauh dengan apa yang dulu telah diterapkan pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesmas-Jamkesda) yang sudah terbukti berhasil dan tidak pernah defisit sejak 2005 hingga 2013.

“Kenyataannya BPJS malah tidak seperti yang diharapkan. Menurut saya ini jelas membebankan masyarakat. Kami ingin ada peran pemerintah daerah masuk memberikan jaminan untuk tidak memberatkan. Kami di dewan siap mendorong untuk kesejahteraan khususnya di sektor pelayanan kesehatan. Dan kami ingatkan pelayanan prima harus tetap diberikan. Sebab saya harap aturan bisa berjalan fleksibel sesuai keadaan,” tegas Politisi Demokrat ini.

Diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Rinciannya, tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Lalu, iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan.

Terakhir, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I melonjak dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. (Fuz)

BOGOR – Dugaan tindak nepotisme yang dilakukan oknum DPRD Kabupaten Bogor, berlanjut. Jumat (1/11/2019), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Amanah Sejahtera, resmi melayangkan surat kepada Badan Kehormatan DPRD (BKD) Kabupaten Bogor terkait hal tersebut. Tak hanya kepada lembaga itu, LSM GAS juga melayangkan surat kepada DPD Golkar, tempat bernaungnya oknum tersebut.

“Seperti yang sudah kami konfirmasikan kepada teman-teman wartawan, hari ini, Jumat tanggal 1 November 2019, kami, LSM Gerakan Amanah Sejahtera melayangkan surat kepada BKD dan DPD Partai Golkar terkait hal ini. Langkah ini kami lakukan sebagai bagian dari komitmen kami dalam mengawal demokrasi seperti tertuang dalam AD/ART kami,” papar KADIV hukum LSM GAS, Stevie , SH.MH saat ditemui di lingkungan DPRD Kabupaten Bogor.

Lebih lanjut, Stevie , SH.MH menuturkan, dalam surat yang dilayangkan kepada dua lembaga tersebut, pihaknya meminta agar oknum tersebut segera diberikan sanksi karena dinilai telah mencoreng lembaga dengan menyalahgunakan kewenangan.

“Tentunya kami berharap ada sanksi tegas dari masalah ini. Karena jika hal ini dibiarkan bukan tidak mungkin hal-hal serupa dapat terus tumbuh dan menghambat azas demokrasi yang dijunjung dalam pemerintahan kita,” sebutnya.

Sementara itu, sebelumnya, Ketua LSM Gerakan Amanah Sejahtera, Fariq mengaku sudah melakukan rapat koordinasi bersama jajarannya untuk menindak lanjuti temuan ini.

“Kami segera bersurat kepada BKD terkait perilaku sang oknum tersebut yang kami nilai telah mencederai nilai-nilai demokrasi. Terlebih saat ini, antusiasme sinergitas antara eksekutif dan legislatif mulai terbangun dengan baik,” kata Ketua LSM GAS, Fariq dalam rilis resmi yang dilayangkan kepada redaksi, Kamis (31/10/2019).

Lebih lanjut, Fariq juga mengatakan, langkah LSM GAS sendiri ini tak lepas dari desakan publik yang kecewa dengan prilaku oknum dewan tersebut. “Kita juga akan kaji langkah-langkah selanjutnya melalui divisi terkait kami,” paparnya.

Fariq melanjutkan, langkah-langkah ini tak lepas dari kerangka program kerja LSM GAS dalam mengawal demokrasi di negara ini. “Kami tentunya ingin mengawal demokrasi yang baik yang selama ini dinilai sudah mulai luntur dengan banyaknya kepentingan-kepentingan pada beberapa konstelasi pemilihan, mulai dari Pilkada, Pilgub hingga berujung pada Pilpres,” sebutnya.

Ia berharap, tindakan LSM GAS ini tak lepas juga upaya menegakan supremasi domkrasi di awal masa pemerintahan yang mulai dipupuk dengan baik agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang merugikan masyarakat. (Fuz)

BOGOR – Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, masih sangat minim. Hingga pertengahan Oktober 2019 ini, dari anggaran yang disediakan sekitar Rp4,2 triliun, Pemkab Bogor baru mampu menyerap sekitar 38,95 persen atau Rp1,5 triliun. Sementara untuk belanja tidak langsung sekitar 54,98 persen atau Rp2 triliun dari anggaran sebesar Rp3,7 triliun.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi mengatakan, Kepala Dinas harus bekerja dengan baik dan tidak bersikap ‘Asal Bos Senang’. Karena itu, dirinya berharap di masa mutasi dan rotasi jabatan ini, Bupati Bogor, Ade Yasin bisa menempatkan orang-orang yang tepat.

“Silpa diprediksi meningkat tahun ini. Jika itu benar terjadi, saya akan vokal dan menunjuk pejabat terkait karena gagal menjalankan amanah dari Bupati. Bupati itu hanya mengarahkan, yang menjalan Kadis. Mereka diberi amanah untuk bekerja. Jangan hambat program pemerintah demi kepentingan pribadi atau golongan,” paparnya.

Senada, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menegaskan, jajaran legislatif siap bersinergi dengan Pemkab Bogor demi percepatan pembangunan. Karena itu, pihaknya siap bersama Bupati dan Wakil Bupati menilai jajaran eksekutif yang dinilai kurang optimal.

“Reward dan punishment harus diterapkan. Banyak hal yang harus dibenahi. Salah satunya terkait pembangunan di pelosok. Belum sepenuhnya jalan di desa-desa tersentuh pembangunan. Salah satunya Kampunh Cioray. Disana harus gunakan motor trail. Kondisi pendidikan buruk. Intinya kita siap bersinergu dengan eksekutif. Anggaran Kabupaten Bogor harus yang dibutuhkan masyarakat bukan kepentingan SKPD. Kadis harus orang yang tepat yang bisa mengimplementasikan program pemerintah,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Program Pengendalian Pembangunan (Prodalbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Ajat R Jatnika mengatakan, rendahnya penyerapan ini disebabkan banyaknya pihak ketiga penyedia jasa yang belum mencairkan uang termin sesuai progres pembangunan di lapangan.

“Secara umum, pekerjaan sedang berlangsung. Sehingga permohonan pencairan belum banyak. Intinya kalau pekerjaan di lapangan lebih tinggi dibanding serapan anggarannya,” kata Ajat, kemarin.

Ajat menjelaskan, anggaran belanja langsung terbagi atas tiga nomenklatur. Serapan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Adapun untuk belanja pegawai, telah terealisasi Rp208 miliar atau 58,79 persen dari Rp355 miliar.

Sementara untuk belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp819 miliar atau 37,79 persen dari anggaran Rp2 triliun. Kemudian untuk belanja modal telah terealisasi Rp482 miliar atau 28,75 persen dari anggaran Rp1,6 triliun.

Berbeda dengan belanja langsung. Ajat menjelaskan, pada komponen belanja tidak langsung, dari alokasi Rp3,7 triliun telah terserap Rp2,04 triliun atau 54,98 persen. Sementara pada Pendapatan Asli Daerah telah terealisasi Rp2,2 triliun dari target Rp2,6 triliun atau terealisasi 84,76 persen.

Namun Ajat meyakini, memasuki November mendatang, serapan anggaran akan meningkat. “Seiring mulai masuknya Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), harus optimis serapan meningkat,” ungkapnya.

Dari data yang dikeluarkan Prodalbang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) menjadi dinas yang paling rendah dalam hal serapan anggaran.

Sampai akhir triwulan ke-3 ini, DPKPP baru bisa merealisasikan serapan anggaran sebesar Rp23 miliar dari total anggaran sebesar Rp87 miliar atau 26,80 persen. (Fuz)

BOGOR – Pemuda merupakan harapan suatu bangsa. Maju mundurnya sebuah bangsa tak bisa dilepaskan dari tangan pemuda. Karena itu, pemuda harus punya indealisme yang jernih dan lurus.

Begitu kutipan dari anggota DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo saat dimintai tanggapannya terkait momentum Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10/2019).

“Yang harus kita jaga saat ini adalah bagaimana kita sama-sama menjaga kejernihan dan kelurusan idealisme agar tidak terkontaminasi pemikiran yang merusak. Disinilah perlu sinergi kehadiran pemerintah, wakil rakyat, dan para tokoh agama serta masyarakat untuk bisa membuat regulasi yang bisa menaungi para pemuda, agar mereka bisa berkarya dan berkreasi tanpa merusak kejernihan dan kelurusan idealisme mereka,” tegas politisi dari Partai PKS ini.

Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali mengatakan teman peringatan sumpah pemuda kali ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun para pemuda saat mengikrarkan sumpah pemuda pada 1928.

“Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Karena dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang bisa memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing,” kata Menpora, Zainuddin Amali.

Menpora juga mengingatkan, jangan sampai dampak negatif, informasi-informasi yang bersifat destruktif mulai dari pornografi, narkoba, pergaulan bebas hingga redikalisme dan terorisme juga masuk dengan mudahnya apabila pemuda tidak dapat membendung dengan filter ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa dan bernegara.

Dikatakannya, pemuda yang memiliki karakter tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas.

Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni, serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional.

“Pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia. Generasi muda saat ini diharapkan memiliki pola pikir yang serba cepat, serba instan, lintas batas, cenderung individualistic dan gramatik,” jelasnya.

Dijelaskan pemuda adalah masa depan bangsa dan negara, juga harapan bagi dunia. Karena itu lanjutnya, pemuda Indonesia harus maju dan berani menaklukan dunia, dengan harapan kedepan akan banyak muncul tokoh-tokoh muda yang mendunia.

Generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan Bangsa, maka tugas pemuda saat ini harus sanggup membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia, demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik.

Semangat para pemuda dalam menatap dan ikut serta membangun dunia yang harus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia dalam ikut serta berpartisipasi mengangkat bangsa dan tanah air tercinta di kancah dunia.(Fuz)

BOGOR – Tersiarnya kabar adanya memo dari salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor kepada Kepala Dinas di Kabupaten Bogor demi kepentingan pribadi, disikapi serius DPD Partai Golkar.

Ketua DPD Partai Golkar, Ade Jaro Ruhendi saat dikonfirmasi via sambungan telepon, Senin (28/10/2019), pukul 15.20 WIB, mengaku, sudah memerintahkan jajaran anggotannya yang ada di DPRD Kabupaten Bogor untuk menggelar rapat.

“Saya masih di Jakarta, saya sudah perintahkan untuk menggelar rapat fraksi. Jadi mohon maaf belum busa beri konfirmasi apapun. Nanti setelah rapat kita akan berikan konfirmasi,” singkatnya.

Sebelumnya, upaya Nawacita Pemerintah dalam menekan angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sepertinya tak diindahkan banyak pihak. Salah satunya oleh jajaran politisi di Kabupaten Bogor.

Hal ini terbukti dari temuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amanah Sejahtera yang mengaku menemukan sejumlah data dan fakta otentik terkait dugaan praktik nepotisme di kalangan birokrasi Kabupaten Bogor.

“Kami mempunyai data otentik termasuk memo tulisan tangan lengkap dengan logo DPRD Kabupaten Bogor yang isinya meminta agar dinas terkait untuk mengangkat saudara sang legislator itu menjadi Kepala Tata Usaha (TU) di salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas dibawah Dinas yang ada di Pemkab Bogor. Kami bisa buktikan itu,” kata Ketua LSM Amanah Sejahtera, Fariq kepada jurnalmetro.com.

Lebih lanjut, Fariq secara terbuka menyebut jika praktik nepostisme itu dilakukan oleh salah satu politisi yang kini bernaung dibawah Partai Golkar.

“Karenanya saya minta, DPD Partai Golkar untuk segera melakukan evaluasi terhadap jajaran politisi di DPRD karena ini sudah mencederai Nawacita Pemerintah dalam memberantas KKN. Terlebih, ini sudah melanggar dari fungsi dewan dimana legislatif tak boleh mengintervensi eksekutif. Karenanya sekali lagi yang minta Partai Golkar harus lakukan evaluasi, bila termasuk pelanggaran kode etik, saya minta dewan tersebut di PAW,” tegas Fariq.(Fuz)

BOGOR – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91 diharapkan bukan hanya sekedar seremoni belaka. Justru momentum ini harus jadi penguat komitmen yang telah dibangun para pemuda saat mengikrarkan sumpah pemuda pada 1928.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PBB, Ferry Roveo Checanova berharap, para pemuda harus menjadi yang terdepan. “Pemuda adalah generasi pewaris bangsa, jadi pemuda sekarang harus lebih giat tidak boleh malas dalam beribadah atau pun malas dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kini bangsa ini sudah memasuki era baru, era 4.0 yang secara tidak langsung menuntut pemuda lebih disiplin, aktif dan peka karena itu pemuda harus punya keahlian atau skill dan pemuda yang berinovasi bukan menjadi pemuda seremoni,” paparnya.

Namun begitu, Ferry juga menyadari potensi pemuda tidak akan berkembang tanpa adanya gayung bersambut dari pemerintah yang juga harus mengaktifkan peran pemuda dalam berbagai hal.

“Karena dengan itu semua menjadi modal pemuda untuk maju dan berkembang, baik untuk diri sendiri maupun keluarga termasuk ingkungan dan wilayah yang lebih luas. Ini harus .. ada support dari pemerintah daerah atau pemerintah wilayah, kecamatan atau desa untuk mengajak arau membina pemuda supaya menjadi pemuda yang dapat di andalkan,” jelasnya.

Diketahui, Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan dan komputasi kognitif.

Industri 4.0 menghasilkan “pabrik cerdas”. Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat.

Lewat Internet untuk segala (IoT), sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai.

Masalah kesiapan perpindahan ke industri 4.0 Indonesia terletak pada SDM dan pemerataan, beberapa sektor industri di Indonesia masih belum mendekati Industri 4.0, contoh saja pada industri agraris, masih ada petani menggunakan cangkul, walaupun beberapa daerah petaninya sudah memasuki Industri 4.0, tidak semua petani menguasai komputer.

Masalah lainnya terletak pada banyaknya penduduk Indonesia yang tidak memiliki SDM memadai, karena diperkirakan dengan masuknya industri ini akan memangkas tenaga manusia dengan kemampuan SDM rendah dan kemungkinan meningkatkan angka pengangguran.

Cara pemerintah mengadapi hal tersebut dimulai dari pembangunan infrastruktur untuk pemerataan distribusi di berbagai sektor dan perombakan kurikulum pendidikan guna menghadapi perkembangan industri ini.(Fuz)

BOGOR – Upaya Nawacita Pemerintah dalam menekan angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sepertinya tak diindahkan banyak pihak. Salah satunya oleh jajaran politisi di Kabupaten Bogor.

Hal ini terbukti dari temuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amanah Sejahtera yang mengaku menemukan sejumlah data dan fakta otentik terkait dugaan praktik nepotisme di kalangan birokrasi Kabupaten Bogor.

“Kami mempunyai data otentik termasuk memo tulisan tangan lengkap dengan logo DPRD Kabupaten Bogor yang isinya meminta agar dinas terkait untuk mengangkat saudara sang legislator itu menjadi Kepala Tata Usaha (TU) di salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas dibawah Dinas yang ada di Pemkab Bogor. Kami bisa buktikan itu,” kata Ketua LSM Amanah Sejahtera, Fariq kepada jurnalmetro.com.

Lebih lanjut, Fariq secara terbuka menyebut jika praktik nepostisme itu dilakukan oleh salah satu politisi yang kini bernaung dibawah Partai Golkar.

“Karenanya saya minta, DPD Partai Golkar untuk segera melakukan evaluasi terhadap jajaran politisi di DPRD karena ini sudah mencederai Nawacita Pemerintah dalam memberantas KKN. Terlebih, ini sudah melanggar dari fungsi dewan dimana legislatif tak boleh mengintervensi eksekutif. Karenanya sekali lagi yang minta Partai Golkar harus lakukan evaluasi, bila termasuk pelanggaran kode etik, saya minta dewan tersebut di PAW,” tegas Fariq.(Fuz)

BOGOR – Legislator dari Partai Gerindra, Agus Salim menegaskan tekadnya untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor.

Pria yang kebetulan mengemban amanah sebagai anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor ini mengaku miris dengan kondisi pendidikan saat ini.

“Intinya saya sangat mendukung program pendidikan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui progran Pancakarsa, yakni Karsa Cerdas. Jadi mari sama-sama melakukan yang terbaik bagi pendidikan anak-anak kita,” sebutnya.

Lebih lanjut, pria yang sebelumnya berkarir di sektor usaha otomotif ini menegaskan, Komisi IV sendiri sudah melakukan rapat evaluasi terkait pendidikan yang nantinya akan coba di sinergiskan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

“Pada intinya, kita coba lihat dari sisi infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai. Jika memungkinkan kita akan dorong. Jangan ada lagi warga Kabupaten Bogor yang bersekolah diluar Kabupaten,” sebut Agus yang juga memiliki lembaga pendidikan ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Entis Sutisna mengatakan, Pemkab Bogor terus melakukan sejumlah upaya guna meningkatkan angka rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 7,5 tahun.

Salah satu diantaranya adalah dengan menggandeng peran tokoh masyarakat di wilayah untuk sadar pendidikan formal.

“Untuk memicu warga masuk sekolah, pada program Bupati Bogor memberikan insentif kepada RT, RW dan Guru Ngaji, dimanfaatkan untuk ujung tombak di lingkungan masing-masing membangun kesadaran bersekolah. Jadi peran pejabat lingkungan dan tokoh masyarakat itu mendorong dan mendata penyebab warga yang tidak sekolah,” ujar Entis.

Ia menambahkan, pihaknya juga memiliki wacana optimalisasi peran pejabat desa dengan sistem kompetisi yang berdampak positif terhadap sektor pendidikan.

“Kedepan saya juga memprogramkan dengan Bupati, agar membuat fakta integritas kepada para kepala desa untuk menuntaskan minimal warganya rata-rata wajib sekolah 9 tahun. Bagi yang berhasil, Bupati agar memberikan reward sebagai bentuk penghargaan,” katanya.

Ia menerangkan, pihaknya tidak memiliki target peningkatan rata-rata lama sekolah 5 tahun semasa jabatan Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan.

“Kami memiliki target setiap tahunnya itu ada peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah. Tentu saja pendidikan formal itu juga dibarengi dengan non formal seperti khatam quran dan mengaji,” terangnya.

Lebih lanjut mantan Camat Ciampea ini memaparkan, peningkatan sektor pendidikan penting untuk menjadi Kabupaten Bogor lebih maju dan berkeadaban.

“Dengan pendidikan yang tinggi dan khatam quran, insyaallah sumber daya manusia Kabupaten Bogor dapat unggul dengan dilandasi iman dan takwa,” tandasnya. (Fuz)

BOGOR – Pembangunan Rest Area Puncak diharapkan untuk segera dibangun. Pasalnya, kawasan ini dinilai memiliki nilai tambah yang cukup signifikan dalam menarik wisatawan dan tentunya berpotensi menambahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.

Karena itu, anggota Komisi III, Ferry Roveo Checanova mendesak pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan dilakukan empat Kementrian tidak terlalu lama agar kegagalan seperti pada rencana sebelumnya tidak terulang lagi.

“Apalagi sampai dananya mesti di kembalikan lagi ke pusat karena pembanguna Rest Area Puncak sangat diperlukan di daerah wisata tersebut. Disamping tentunya kawasan itu bisa jadi pusat kuliner bagi wisatawan yang datang ke daerah Puncak,” beber politisi dari Fraksi PPB ini.

Kendati begitu, Ferry mengingatkan banyak faktor yang harus diperhatikan di saat Detail Enginering Design (DED)-nya akan dilaksanakan setelah PKS nanti. Salah satunya dilaksanakan sodetan di kiri dan kanan muka jalan sehingga tidak terjadi hambatan saat terjadi keluar masuknya kendaraan yg mau masuk ke Rest Area tersebut.

“Dan yang harus diperhatikan juga adalahb keindahan yang harus tetap terjaga di dalam Rest Area dengan di buatkan taman untuk menambah ke sejukan walau di luar Rest Area pemandangannya sudah sangat indah dan sejuk,” kata politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) I ini.

Terkait konsep, Ferry juga menuturkan pembangunan 516 kios harus ada nilai estetikanya jangan disamakan seperti membuat kios di pasar yang keliatan kumuh. “Kebersihan yg harus selalu tetap terjaga dan di sediakan tempat samapah yang memadai di lingkungan Rest Area supaya kita menigkatkan disiplin pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan dan kebersihan nya selalu terjaga dan membuat pengunjung rest area merasa nyaman,” bebernya.

Ferry berharap Rest Area Puncak bisa dilaksanakan di awal tahun 2020 yang akan datang sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik wisatawan maupun warga sekitar. “Saya selaku anggota DPRD Komisi III sangat mendukung terlaksananya pembangunan Rest Area tersebut,” harapnya.

Diketahui sebelumnya, gagalnya pembangunan Rest Area Puncak dalam dua tahun terakhir ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan. Karena saat itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) baik Dirjen Bina Marga maupun Cipta Karya selaku pengembang, masih mematangkan lahan.

“Untuk dibangun sekarang sudah tidak mungkin, kita menunggu mereka selesai bekerja. Bahkan anggaran Rp15 miliar kita kembalikan. Jadi kita tunda untuk tahun 2020,” jelas Nuradi.

Jika Rest Area Puncak rampung dibangun, kios-kios tersebut dikhususkan bagi para PKL agar lebih tertata dan tertib. Dengan harapan mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat juga pendapatan kepada daerah.

“Usulan awal ada 416 kios. Tapi ada penambahan jadi 100, jadi total 516 kios,” tandasnya.(Fuz)