Banten

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh kabupaten/kota di wilayahnya dan dimulai sejak Senin (7/9/2020). Kebijakan ini dilakukan menyusul adanya tren peningkatan kasus Covid-19 di delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten.

“Tidak ada rapat evaluasi PSBB tahap 10 atau perpanjangan PSBB ke-9 di Banten. PSBB segera diperpanjang dan sekarang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten,” ujarnya usai mendapat laporan sebaran kasus covid-19 dari Kadinkes Banten Ati Pramudji Hastuti, Minggu (6/9).

Menurutnya, pelonggaran PSBB yang sedang berlaku sekarang menyebabkan banyak warga abai terkait protokol kesehatan dan berakibat mudah terdampak corona.

“Berkali-kali saya ingatkan, adanya kelonggaran akan banyak pelanggaran. Mobilisasi warga yang tidak terkontrol di daerah lain berefek pada wilayah lainnya. Dan saat ini banyak terjadi di Banten hingga kembali masuk ke zona risiko tinggi,” katanya.

Dia juga meminta, masyarakat agar kembali menyadari dan peduli untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

Adapun Kadinkes Banten Ati Pramudji Hastuti menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi zona risiko dengan 15 indikator penilaian Covid-19, Kota Tangerang berada di angka 1.7, Kabupaten Tangerang 1.8, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang Selatan dan Cilegon telah mencapai 1.9 dan Kota Serang berada di angka 2,1 sementara Kabupaten Serang berada di angka 2,2 dan Kabupaten Pandeglang 2.4.

“Selama PSBB tahap 9 – 10 telah terjadi penurunan disiplin kesadaran masyarakat terhadap wabah Covid-19, mobilitas masyarakat juga sudah tidak terkendali, serta belum optimalnya pelaksanaan protokol kesehatan” ujarnya.

Dia juga berharap, agar terus dilakukam gerakan edukasi dan inovasi melalui solidaritas bersama seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bahaya wabah Covid-19.(*/Dul)

SERANG – Warga Kota Serang akan segera merasakan wajah baru Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang rencananya akan diselesaikan tahun ini. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang menyebut ada dua RTH yang menjadi prioritas pihaknya, yakni Alun-alun Walantaka dan Taman K3 Ciceri.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang Iwan Sunardi mengatakan pembangunan RTH menjadi salah satu program prioritas pihaknya tahun ini. Hal ini untuk memenuhi aturan 20 persen RTH tentang tata ruang dan memberikan ruang terbuka baru bagi masyarakat.

“Alun-alun Walantaka dan Taman K3 yang ada di samping Diskominfo Ciceri saat ini prosesnya sedang berjalan. Pembangunan dua RTH Ini memang sudah menjadi visi misi Wali dan Wakil Wali Kota, juga janji politik dan memang sesuai dengan Perda tata ruang wilayah,” kata Iwan Sunardi, Kamis (3/9/2020).

Alun-alun Walantaka dikatakan Iwan akan dibangun di atas lahan sebesar 6.000 meter dan difungsikan sebagai kegiatan pemerintahan dan rekreasi masyarakat. Sementara Taman K3 dibangun di lahan 1500 meter yang akan diubah namanya menjadi Taman Keduluran dan dibuat sebagai taman rekreasi dan belajar warga.

Iwan mengaku sebenarnya ada tiga RTH yang direncanakan untuk dibangun pada 2020 ini, yakni dua Alun-alun Walantaka, Taman K3 dan Alun-alun Kota Serang. Hanya saja rencana revitalisasi Alun-alun Kota Serang diundur menjadi tahun 2021 karena terkena refokusing anggaran.

Dia juga mengaku saat ini porsi ruang terbuka hijau yang dikerjakan Pemkot Serang di wilayahnya masih baru 3 persen dari aturan 20 persen porsi RTH dalam tata ruang wilayah.

Sebagai Ibu Kota Provinsi Banten, kata Hasan, Kota Serang memang harus terus berbenah agar semakin mencerminkan kota dan wajah Banten. “Bagus untuk estetika, apalagi kita kan Ibu Kota provinsi ya mau tidak mau memang harus terus berbenah supaya ketika orang luaar masuk itu nyaman, indah,” katanya.

Revitalisasi Alun-Alun Kota Serang sebagai pusat kota juga disebutnya sangat penting dan diharapkan bisa terealisasi di tahun depan. Ia berharap dengan penataan fasilitas RTH, indeks kebahagiaan warga Kota Serang akan meningkat.

“Alun-alun Kota Serang itu kan ada di tempat strategis, ada RSUD juga di situ, mungkin nanti bisa pasien atau anggota keluarga bisa rekreasinya di alun-alun. Saya harap tidak hanya pembangunan saja, tapi penataan ini supaya RTH bisa meningkatkan kebahagiaan warga,”katanya.(*/Dul)

SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang melalui Dinas Pertanian (Distan) Kota Serang mulai mendistribusikan 255 ton beras bantuan bagi para petani di wilayahnya.
Bantuan ini dilakukan sebagai upaya pemulihan kondisi petani, buruh tani dan kelompok wanita tani (KWT) akibat covid-19.

Wali Kota Serang Syafrudin menuturkan bantuan ini dikhususkan untuk para petani yang ada di Kota Serang. “Bantuan ini dalam rangka penanggulangan penanganan Covid-19,” ucap Syafrudin saat memberikan secara simbolis bantuan Covid-19 kepada para petani di kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Rabu (12/8/2020).

Ia meminta warga agar tidak terlalu berharap kepada bantuan ini. Sebab, beberapa kali pemberian bantuan dari Pemkot Serang ada yang belum kebagian.

“Semua terdampak, saya berharap kepada masyarakat mandiri, jangan berharap diberikan bantuan saja,” katanya.

Syafrudin mengatakan para petani sebenarnya sangat terdampak dari hasil pertanian yang kurang bagus, hasil penjualan panennya juga dikatakannya turut berkurang. “Artinya itu juga terdampak, karena keadaan masyarakat sekarang ini semuanya perekonomian lagi lemah,” ucap dia.

Sementara Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kota Serang Edinata Sukarya menambahkan bahwa, pihaknya menyalurkan beras sebanyak 225 ton beras untuk para petani se-Kota Serang. Penerima terbanyak ada di Kecamatan Kasemen, Kota Serang dengan jumlah 7.079 orang.

“Bantuannya berupa beras dan uang tunai untuk para petani dan uang tunai untuk para nelayan. Itu pun bantuan uang langsung masuk ke rekening penerima. Pembagian ini juga semuanya sudah dibagikan, kalau di Kasemen ini hanya secara simbolis,” tukasnya.(*/Dul)

LEBAK – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mengoperasikan kembali KA lokal rute Rangkasbitung-Merak mulai Selasa (11/8) setelah dilakukan evaluasi pada era adaptasi kebiasaan baru.

“Kami sudah memastikan keseluruhan persiapan baik dari sisi sarana dan prasarana untuk dioperasikan KA lokal Rangkasbitung-Merak,” kata Kepala Humas KAI Daop 1 Jakarta Eva Charunisa dalam siaran pers, Sabtu (8/8).

Pengoperasian KA tersebut tentunya mengedepankan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19 yang diterapkan pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) dengan memberlakukan okupansi hanya 75 persen dari saat normal sebanyak 150 persen dan juga pembatasan jam operasional.

Untuk pemesanan tiket KA dapat dilakukan H-7 sebelum keberangkatan melalui aplikasi KAI Access, serta melakukan pembelian tiket langsung tiga jam sebelum keberangkatan di loket stasiun. Pemberangkatan KA Merak normalnya setiap hari beroperasi 12 perjalanan (PP), namun pada masa era AKB, untuk sementara baru melayani delapan perjalanan (PP) setiap hari.

Menurut Eva, pelayanan dengan delapan jadwal perjalanan KA relasi Merak-Rangkasbitung (PP) antara lain KA 488 Lokal Merak (Rangkasbitung-Merak) keberangkatan 07.50 WIB, KA 489 Lokal Merak (Merak-Rangkasbitung) keberangkatan 10.20 WIB, dan KA 492 Lokal Merak (Rangkasbitung-Merak) keberangkatan 15.50 WIB.

Selanjutnya, KA 493 Lokal Merak (Merak-Rangkasbitung)keberangkatan 18.25 WIB, KA 487 Lokal Merak (Merak-Rangkasbitung) keberangkatan 07.40 WIB, KA 490 Lokal Merak (Rangkasbitung-Merak) keberangkatan 12.55 WIB, KA 491 Lokal Merak (Merak-Rangkasbitung) keberangkatan 15.50 WIB dan KA 494 Lokal Merak (Rangkasbitung-Merak) keberangkatan 18.25 WIB.

Dengan penambahan operasional KA lokal tersebut, maka kini terdapat dua KA lokal yang beroperasi di wilayah Daop I Jakarta yakni relasi Rangkasbitung-Merak dan KA Siliwangi relasi Sukabumi-Ciranjang. “Kami berharap pengoperasian KA lokal ini berjalan lancar,” katanya.

Ia mengimbau semua calon penumpang KA lokal itu dalam kondisi sehat dan tidak menderita flu, pilek, batuk dan demam. Selain itu, calon penumpang wajib menggunakan masker, suhu badan tidak lebih dari 37 derajat Celsius dan menggunakan pakaian lengan panjang.

KAI juga setiap stasiun menyediakan tempat mencuci tangan menggunakan sabun. “Kami minta calon penumpang dapat menaati protokol kesehatan guna mencegah Covid-19,”lanjut dia.(*/Dul)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim menyebut, penanganan pandemi corona atau Covid-19 di wilayahnya berlangsung dengan baik. Bahkan, dia mengeklaim, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengakui upaya pemerintah daerah di Banten dalam memutus rantai penyebaran.

Klaim ini dinyatakannya saat memberikan arahan dalam telekonferensi Rapat Rapat Evaluasi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Tahap VI Wilayah Tangerang Raya bersama para kepala daerah kabupaten/kota.

“Upaya kita ini diakui Organisasi Kesehatan Dunia yang menyatakan bahwa dalam tiga pekan terakhir, kasus Covid-19 di Provinsi Banten menurun drastis”, katanya Sabtu (25/7).

Menurut dia, setiap wilayah yang ada di Provinsi Banten telah melakukan berbagai upaya bergerak yang didukung oleh TNI-POLRI, sehingga hasilnya WHO mengakui bahwa Banten turun 50 persen. Dan berdasarkan laporan teeakhir, tingkat penularan semakin kecil dan semakin terbatas.

“Artinya, Covid-19 semakin tertangani dengan baik. Masyarakat kesadarannya cukup tinggi. Kita sepakati untuk bersama-sama saling menjaga,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan agar kondisi ini tidak membuat pemerintah kabupaten/kota agar tetap waspada dan mengantisipasi berbagai hal terkait Covid-19 ini sampai Banten mencapai zona hijau.

“Jangan sampai kita terserang oleh gelombang kedua. Jika ini terjadi kita akan lebih repot lagi, bahkan bisa saja terjadi kepanikan di masyarakat,” ujarnya.

Wahidin juga menuturkan, perpanjangan PSBB kali ini akan ada tekanan kepada pemerintah daerah untuk diijinkan kegiatan tatap muka layaknya aktivitas normal biasa, bahkan beberapa sudah berkirim surat langsung untuk minta ijin. Hal seperti ini menurutnya harus diperketat aturan izinnya.

“Dari awal prinsip saya, kita akan jadikan Banten zona hijau dan kita akan tetap perketat pengawasan,”tukasnya.(*/Dul)

LEBAK – Pasien positif Covid-19 di Kabupaten Lebak, Banten, bertambah dua orang. Sehingga totalnya saat ini menjadi 23 orang.

“Dua orang yang terkonfirmasi COVID-19 itu warga Kecamatan Rangkasbitung dan Malingping, namun mereka bekerja di Jakarta,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Triatno Supiyono di Lebak, Jumat (17/7).

Dengan bertambah dua warga terkonfirmasi virus itu maka jumlah total yang pasien positif Covid-19 di Kabupaten Lebak tercatat 23 orang. Di mana 17 di antaranya dinyatakan sembuh, lima orang suspect, dan seorang dilaporkan meninggal dunia.

Kedua orang itu, kata dia, diduga tertular virus corona jenis baru di Jakarta karena mereka sebagai karyawan. Untuk pengendalian pencegahan virus corona, Triatno mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak melakukan penelusuran kontak dengan penderita.

Penelusuran orang-orang yang pernah kontak erat dengan warga positif itu, dilakukan pemeriksaan melalui tes cepat Covid-19. Apabila mereka dinyatakan hasilnya reaktif Covid-19 maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan usap. “Saat ini kedua orang yang terkonfirmasi Covid-19 menjalani isolasi mandiri di tempat kediamannya,” katanya.

Ia mengajak masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Antara lain menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan memakai sabun.

Selain itu, membiasakan hidup bersih dan sehat serta menghindari keramaian maupun kerumunan. “Kami minta semua warga Lebak tetap mewaspadai pandemi Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan,”tukasnya.(*/Dul)

SERANG – Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten tercatatat bertambah lebih dari 134,6 ribu orang dari 641,42 ribu pada September 2019 menjadi 775,99 ribu pada Maret 2020. Sehingga presentase penduduk miskin naik hingga 5,92 persen dalam data terbaru BPS Badan Pusat Statistik (BPS) tentang profil kemiskinan di Banten.

Kepala BPS Provinsi Banten Adhi Wiriana mengatakan peningkatan angka kemiskinan ini bahkan baru hasil pendataan pada awal hingga pertengahan Maret 2020. Sementara survei angka kemiskinan pada bulan-bulan berikutnya baru akan diungkap pada rilis selanjutnya pada Agustus.

“Angka kemiskinan di Banten Maret 2020 terjadi peningkatan yang cukup banyak karena ada sekitar 134,6 ribu warga yang tadinya tidak miskin menjadi miskin pada Maret 2020. Jadi ada peningkatan sebesar 0,98 poin dibanding periode September yang sebesar 4,94 persen,” kata Adhi Wiriana, Kamis (16/7/2020).

Menurutnya, kondisi kemiskinan pada April hingga bulan berikutnya diprediksi lebih besar dibanding Maret yang merupakan awal pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). “Ini kondisi Maret 2020, bisa jadi di April, Mei, Juni yang full pelaksanaan PSBB, ada yang di PHL dan sebagainya yang bisa membuat angka kemiskinan lebih tinggi,” ujarnya.

Adhi menyebut sebelum adanya wabah Corona dirinya berharap persentase penduduk miskin di Banten akan terus menurun hingga 4,49 persen.

Namun dampak Corona cukup membuat penduduk miskin meningkat tajam hingga presentasenya melebihi tahun 2015 dengan 5,9 persen.

“Tadinya kita harapkan kemiskinan dari September 2019 itu menurun terus menerus hingga 4,49 persen, kita harapkan bisa seperti negara maju. Tapi karena adanya Covid-19 ini malah meningkat sekitar 5,92 persen lebih besar ketimbang pada 2015 lalu yang mencatat persentase 5,9,” katanya.

Bertambahnya penduduk miskin di Banten disebutnya juga terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Persentase warga miskin di kota pada September 2019 sebesar 4,00 persen naik menjadi 5,03 persen di Maret 2020, sementara penduduk miskin di desa pada September 2019 sebesar 7,31 peren dan naik menjadi 8,18 persen pada Maret 2020.

“Selama periode September 2019 sampai Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 101,6 ribu orang. Dari 371,28 ribu orang menjadi 472,84 ribu orang. Demikian pula di daerah pedesaan naik sebanyak 33,0 ribu orang. Dari 270,13 ribu orang pada September 2019 menjadi 303,14 ribu orang pada Maret 2020,” jelasnya.

Sementara Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyebut bertambahnya penduduk miskin terjadi karena dampak wabah Covid-19. Pertambahan ini disebutnya terjadi juga terjadi berbagai daerah karena penyebab yang sama.

“Ini dampak dari kondisi ekonomi dalam konteks covid-19 yang menurut kami tidak hanya terjadi di Banten tapi bahkan di daerah lain. Kami sedang berusaha bagaimana yang paling utama adalah terkait keselamatan masyarakat dulu, gimana penyebaran ini supaya tidak menyebar luas,” kata Andika.

Pemprov Banten dikatkannya juga sedang berupaya untuk memperkuat ekonomi masyarakat Banten saat masa new normal ini. “Kita sedang koordinasi dengan pemerintah pusat untuk bagaimana daerah Provinsi Banten dapat memberikan kontribusi penguatan ekonomi bagi masyarakat terdampak,” ungkapnya.(*/Dul)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Tangerang Raya. Perpanjangan PSBB itu dilakukan dengan harapan Banten menjadi zona hijau dalam penyebaran Covid-19.

Wahidin Halim mengatakan pernah dikritik di berbagai forum dan media sosial, seakan-akan Provinsi Banten tidak berbuat apa-apa dalam menghadapi Covid-19.

Faktanya kini Provinsi Banten sudah masuk zona kuning dan berada di posisi 12 nasional.

“Saya jarang tampil dan bicara di televisi, yang penting saya bekerja dan yakin mengurangi kasus Covid-19. Faktanya, bagaimana seluruh lini baik Polda, Korem, Bupati dan walikota serta para alim ulama yang bekerja keras mencapai ini semua. Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan,” kata Wahidin Halim dalam telekonferensi Evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar Wilayah Tangerang Raya yang diikuti oleh Wakil Gubernur Andika Hazrumy, Sekda Al Muktabar, Forkopimda Provinsi Banten, Forkopimda Tangerang Raya, serta para kepala OPD Provinsi Banten dan Tangerang Raya, di Serang, Minggu (12/7).

Dari evaluasi itu, disepakati bahwa PSBB di wilayah Tangerang Raya yakni Kabupaten dan Kota Tangerang serta Kota Tangerang Selatan diperpanjang. Namun, dengan kelonggaran untuk sejumlah kegiatan tertentu yang berisiko rendah terhadap penularan dan penyebaran Covid-19.

Sementara untuk kegiatan yang berisiko sedang, agak tinggi, dan tinggi tetap akan dibatasi.

Menurut Wahidin, sejak awal dirinya tidak sepakat dengan istilah normal baru tetapi yang terpenting adalah harus membiasakan diri di dalam suatu kehidupan baru. Karena ada perubahan nilai-nilai budaya dan harus melalui internalisasi dan institusionalisasi dan menjadi suatu kebiasaan baru di masyarakat.

“Kita membutuhkan waktu sampai terjadi internalisasi diri. Kalau sudah menyatu, dan sudah jadi kebiasaan, Insya Allah tanpa sosialisasi lagi kita akan sudah terbiasa dan merasakan pentingnya dan manfaat suatu kehidupan baru,” katanya.

Ia mengatakan berbagai indikator akan diuji lagi dan harus mendapatkan jaminan. Panduan pendekatan dengan format atau model yang bisa menurunkan zona kuning menjadi hijau perlu pertimbangan dari semua pihak.

Agar bisa menembus dan semangat dari merah, menjadi kuning dan terakhir bisa menjadi zona hijau.

“Sehingga kita benar-benar tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan standar yang jelas untuk hal ini,” kata Wahidin.

Terkait ritual keagamaan, Gubernur Banten berpesan jangan sampai terganggu karena ketatnya peraturan. Hal yang sudah terbiasa menjadi tradisi seperti Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban jangan di RPH tapi tetap perlu diberikan kelonggaran untuk dilaksanakan di masjid-masjid dengan protokol kesehatan yang ketat.

Ia mengatakan, kalau PSBB sebelumnya relatif serba tidak boleh, pada PSBB selanjutnya secara teknis ada yang bisa dilonggarkan. Ada kegiatan yang bisa dibolehkan, namun dengan tingkat risiko yang rendah.

“Kalau PSBB ini tidak kita lanjutkan saya khawatir. Karena ada tugas kita yang harus kita optimalkan. Jangan sampai kalau kita cabut PSBB akan terjadi euforia, masyarakat kembali seperti semula dan lupa,”tukasnya.(*/Dul)

LEBAK – Salah satu suku yang masih mempertahankan adat istiadat dan juga lingkungannya suku Baduy terletak di Banten .

Masyarakat Suku Baduy di Desa Kanekes, Lebak, Banten meminta istilah wisata Baduy yang melekat pada wilayahnya selama ini untuk diubah.

Mereka meminta istilah tersebut diubah menjadi Saba Budaya Baduy yang berarti silaturahim budaya Suku Baduy.

Kepala Desa Kanekes Jaro Saija menjelaskan istilah wisata sudah lama tidak disukai oleh masyarakat Baduy. Hal ini karena jika kunjungan ke wilayahnya disebut itu, maka akan ada yang dirubah di lingkungan Suku Baduy.

“Saba Baduy itu berkunjung, silaturahmi ke Baduy itu bahasa Sunda bahasa kerennya Baduy. Kalau disebut wisata tidak mau orang Baduy, karena kalau wisata harus dikembangkan supaya menarik masuk wisata sedangkan kalau kami, kalau suka datang, kalau tidak suka tidak apa-apa,” jelas Saija, Sabtu (11/7/2020).

Menurutnya, ketidak sukaan pada istilah wisata Baduy telah ada sejak masa pendahulunya. “Kolot (orang tua) kami tidak mau dan minta agar Baduy tidak disebut sebagai daerah wisata,” ungkapnya.

Saija juga menjelaskan Suku Baduy tidak akan menutup diri dari kunjungan orang luar seperti yang diisukan. Hal ini karena memutus tali silaturahim dengan menutup kegiatan kunjungan orang luar bukanlah kebiasaan Suku Baduy.

“Kalau ditutup lebih ripuh (repot), satu masalah ekonomi, kedua persahabatan bisa putus. Kalau Saba (silaturahim) ditutup berarti menutup silaturahmi, bisa pecah belah dan jadi bumerang,” jelasnya.

Sebelumnya isu penutupan wisata Baduy secara permanen cukup menyita perhatian setelah ada pihak yang mengaku sebagai perwakilan adat Baduy mengirimkan surat permohonan penutupan langsung ke Presiden Jokowi.(*/Dul)

LEBAK – Warga korban bencana alam saat ini msih menepati hunian sementara yang tidak nyaman sebab itu keluhan untuk di relokasi ke hunian tetap .

Sejumlah masyarakat korban bencana alam banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak, Banten meminta direlokasi ke tempat yang layak huni dan sehat.

“Kita sudah tinggal lima bulan di sini, tidak nyaman,” kata Iyan, Kepala Dusun di Pengungsian Hunian Sementara (Huntara) I Cigobang Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak, Kamis (9/7/2020).

Masyarakat yang tinggal di sini sudah tidak nyaman, karena menempati gubuk-gubuk huntara yang dibangun dengan plastik terpal dan hamparan bambu.

Apabila, hujan dipastikan kebocoran dan jika terik matahari tentu kepanasan.

Dalam kondisi seperti itu, masyarakat yang tinggal di Blok Huntara I ada sekitar 36 Kepala Keluarga (KK). Pembangunan huntara yang dibangun masyarakat dan relawan tentu tidak nyaman dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, terlebih kondisi air keruh dan berwarna.

“Kami berharap pemerintah segera merealisasikan pembangunan hunian tetap atau huntap,” katanya menjelaskan.

Sudin (35) warga pengungsian Cigobang Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak mengaku bahwa dirinya menempati gubuk huntara sekitar lima meter persegi dan jika hujan kebocoran. Bangunan huntara itu, kata dia, terpaksa tidur bersamaan dengan istri serta tiga anaknya karena ruangnya cukup sempit. “Kami minta pemerintah bisa merelokasikan ke tempat yang lebih laik, aman, nyaman,”ujarnya.

Sementara itu, Camat Lebak Gedong Wahyudin mengatakan saat ini warga korban bencana banjir bandang dan longsor sebanyak 186 KK dan mereka tersebar di Blok Huntara I sampai IV. Mereka menempati gubuk-gubuk huntara itu dan sudah berlangsung lima bulan terakhir hingga kini belum direlokasi ke tempat yang lebih aman dan nyaman.

“Kami sudah menyampaikan laporan warga korban bencana alam yang ingin direlokasi ke tempat yang layak huni itu ke Bupati Lebak, namun belum ada realisasinya,”tukasnya.(*/Dul)