Banten

SERANG – Petugas gabungan menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Masjid Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Penyemprotan dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona atau Covid-19 di objek-objek wisata yang selalu ramai dikunjungi orang.

Puluhan petugas menyemprotkan disinfektan di ruang utama hingga bagian luar masjid. Bahkan di dalam makam sultan yang selalu ramai dikunjungi peziarah pun disemprot cairan disinfektan.

Menara sampai tiang kubah yang menjadi lokasi swafoto para wisatawan juga disemprot petugas. Lantai di dalam dan luar masjid yang dibangun pada 1556 itu pun dilakukan pembersihan menggunakan cairan khusus.

“Masjid Banten Lama ini merupakan destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi banyak wisatawan, sehingga harus dilakukan langkah-langkah pencegahan, salah satunya dengan penyemprotan disinfektan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana, Selasa (17/3/2020).

Selain itu, petugas juga melakukan pembersihan lingkungan di salah satu masjid tertua di Indonesia tersebut. Penyemprotan disinfektan akan dilakukan di titik-titik yang selalu ramai dikunjungi orang.

“Status KLB ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dan sesuai dengan keputusan kepala BNPB diperpanjang status daruratnya sampai Mei nanti. Tentunya kegiatan (penyemprotan) ini terus-menerus dilakukan di semua tempat,” ujarnya.

Bagi pengunjung yang masuk kawasan Masjid Banten Lama juga akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan diminta mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik.

“Tim dari Dinkes akan memberikan hand sanitizer bagi pengunjung di pintu masuk. Nantinya pengunjung yang akan masuk, keluar diwajibkan membersihkan tangannya terlebih dahulu,” jelasnya.

Dia berharap dengan adanya langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona yang dilakukan Pemprov Banten, tidak ada lagi masyarakat yang terinfeksi.(*/Dul)

LEBAK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak hingga dua bulan lebih mengoptimalkan pemantauan di lokasi pengungsian untuk pencegahan penyakit menular maupun kerawanan pangan.

“Pemantauan itu karena belum direalisasikan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga korban bencana banjir dan bandang yang terjadi awal tahun 2020,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabuaten Lebak Kaprawi saat dihubungi di Lebak, Ahad (15/3/2020).

Pemerintah daerah hingga kini tetap memperhatikan masyarakat korban bencana alam yang tinggal di lokasi pengungsian.

Perhatian pemerintah daerah pelayanan dasar yang harus terpenuhi yakni kebutuhan konsumsi sehari-hari dan derajat kesehatan guna mencegah penyebaran penyakit menular.Sebab, mereka tinggal di pengungsian sangat rawan terjadi penyebaran penyakit disentri maupun infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Masyarakat yang terdampak bencana alam kini tinggal di empat lokasi antara lain pengungsian Pusdiklatpur Ciuyah, pengungsian Cibandung, pengungsian Seupang dan pengungsian Susukan.

Selama ini, kata dia, di empat lokasi pengungsian itu masih terpenuhi kebutuhan logistik,sehingga tidak menimbulkan kerawanan pangan.Selain itu juga terlayani kesehatan dengan diterjunkan tenaga medis dari Puskesmas setempat, sehingga warga pengungsian bisa menjalani pengobatan.

“Kami menjamin kebutuhan pangan untuk warga pengungsi relatif aman dan cukup selama dua bulan ke depan,” katanya menjelaskan.Menurut dia, apabila persediaan logistik di lokasi pengungsian tersebut sudah menipis maka BPBD Lebak melakukan pendistribusikan beras, lauk pauk, mie instan, minyak goreng dan lainnya.

Saat ini, pendistribusian logistik, selain pemerintah juga donatur, relawan hingga lembaga kemanusianm bahkan dua hari lalu dari perusahaan Qatar mendistribusikan paket makanan untuk warga korban bencana banjir bandang dan longsor.

“Kami mengapresiasi bantuan logistik dari berbagai elemen yang peduli itu untuk membantu warga yang terkena musibah,” katanya.

Sementara itu, sejumlah pengungsi Susukan Kecamatan Ciuyah Kabupaten Lebak mengatakan dirinya bersama anggota keluarga masih tinggal ditenda pengungsian dan belum ada tanda-tanda tinggal di huntap.

Pihaknya hingga dua bulan lebih belum menerima laporan dari pemerintah untuk tinggal di huntap bagi warga korban bencana alam.

“Meski kami tinggal di pengungsian terpenuhi makan sehari-hari, namun mereka merasa bingung ke depan tinggal dimana karena rumah miliknya hanyut diterjang luapan Sungai Ciberang,” kata Ahmad , warga Desa Bungur Mekar Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak.(*/Dul)

SERANG – Empat warga Provinsi Banten sudah dinyatakan positif terjangkit virus korona atau Covid 19. Guna menekan penyebarannya, Gubernur Banten Wahidin Halim tengah mengkaji penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Saya kaji dulu masuk KLB atau enggak,” kata Wahidin Halim kepada wartawan, Sabtu (14/3/2020).

Sejauh ini, berbagai kegiatan besar di Provinsi Banten yang rencana digelar dengan melibatkan banyak masyarakat terpaksa harus disederhanakan. Seperti pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Banten di Kota Tangsel yang dipastikan tanpa penonton.

“Saya imbau masyarakat hindari keramaian, bahwa penularan (virus corona) bisa terjadi via kerumunan massa. Yang sakit harus pakai masker. Ya, paling tidak ketemu orang banyak sangat dimungkinkan (tertular),” ujarnya.

Baca juga: Dipulangkan dari Sebaru, ABK World Dream Dipastikan Negatif Korona

Selain itu, WH juga meminta kepada warganya untuk menunda terlebih dahulu rencana berpergian ke negara-negara terjangkit.

Sejauh ini, Pemprov Banten sudah juga mengumpulkan 113 Rumah Sakit untuk membahas penanganan virus korona yang sudah menjadi pandemik tersebut.

“Setiap rumah sakit memiliki tim mana yang diobservasi dan mana yang dipantau. Kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Jangan sampai menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat,” jelasnya.

WH meminta agar masyarakat tidak panik dan tetap waspada, serta selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, konsumsi gizi seimbang, istirahat yang cukup dan selalu berolahraga.

“Saya percaya masyarakat Banten merupakan masyarakat yang agamis dan taat beribadah. Tidak akan mudah panik, tidak terjadi panic buying,” paparnya.(*/Dul)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan, pengumuman empat warganya positif virus korona dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui informasi dan tidak panik.

Diketahui, Wahidin sebelumnya mengumumkan bahwa empat warganya positif terjangkit virus korona setelah melakukan perjalanan ke negara terjangkit Malaysia. Ia mengumumkan melalui video yang diunggah melalui akun facebook dan instagram pribadinya.

“Dalam hal mengumumkan saja, saya kepentingannya masyarakat butuh informasi dan saya sebagai gubernur dan kepala daerah sesuai UU dan dari protokol dimungkinkan kepala daerah untuk aktif,” kata WH kepada wartawan di rumah dinasnya, Jumat (13/3/2020).

“Aktif saya maksudkan kita harus sampaikan ke masyarakat. Apalagi masyarakat saya imbau untuk tidak panik, masyarakat harus waspada,” imbuhnya.

Usai mengumumkan empat warganya yang positif korona, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Korona, Achmad Yurianto pun mempertanyakan data tersebut diperoleh dari mana.

Soal itu, Wahidin memastikan bahwa datanya valid dari tim Dinas Kesehatan Provinsi Banten berdasarkan laporan dari rumah sakit yang sebelumnya menangani.

“Kita memperoleh informasi itu yang cukup valid, paling tidak Gubernur punya informasi yang bisa dipercaya. Tapi, tidak perlu dipertanyakan saya dapat informasi dari mana, saya yakini informasi yang itu sudah benar adanya,”paparnya.(*/Dul)

BANTEN – Seekor kerbau albino atau kerbau bule berusia 6,5 tahun di Kampung Kadudahu, Desa Banyuresmi, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten dipercaya warga memiliki air liur yang dapat mengobati berbagai macam penyakit kulit.

Kerbau ini pernah ingin dibeli pengusaha asal Padang, Sumatera Barat seharga Rp2 miliar. Namun, Jamari, sang pemiliknya belum mau menjual ternak kesayangannya tersebut.
Kerbau bule diberi nama Galuh ini diyakini warga sekitar dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit seperti gatal jamur, kudis, panu, dan kulit tumit pecah-pecah.

Pengobatan biasanya menggunakan air liur sang kerbau yang dioleskan ke bagian yang mengalami ganggunan kulit.

“Sudah ada yang nawar Rp2 miliar,” kata Jamari , Kamis (12/3/2020).

Namun, Jamari enggan menjual karena kerbau albino yang memiliki tanduk mengarah ke bawah seperti dia punya tergolong langka.

Untuk perawatan kerbau ini, sang pemilik membuatkan kandang berukuran 4 x 6 meter. Tiga orang pekerja untuk merawat Galuh dan pakan pilihan seharga Rp100 ribu per harinya.

Dalam sehari Galuh dimandikan sebanyak tiga kali, sehingga tubuh kerbau albino tidak berbau layaknya kerbau lainnya. Galuh dirawat saat dirinya berusia 1,5 tahun.

Jamari sangat sayang terhadap kerbau albino yang sudah dirawat sejak kecil tersebut, sehingga dia rela tak menjual meski ditawarkan hingga Rp2 miliar.

Akibat terlalu dimanjakan, tubuh kerbau itu terlihat sangat gemuk dan kesulitan berjalan. Galuh juga sangat dekat dengan siapa saja yang ingin berfoto bersamanya.(*/Dul)

LEBAK – Awal pekan ini mungkin adalah momen bahagia sekaligus sulit bagi Sari (28 tahun), warga Desa Cibarani, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak. Bahagia karena ternyata anak keduanya lahir dengan selamat, namun juga menjadi momen sulit baginya karena melahirkan bayi dari kandungannya di tempat terbuka.

Sari terpaksa harus melalui proses persalinan tepat di atas jalan berbatu di salah satu jalan poros Desa Cinangka-Cibarani. Ia bahkan memberi nama anaknya sendiri dengan nama Borojol karena kelahiran anaknya berlangsung secara ngaborojol (lahir) di jalan.

Kepala Desa Cibarani Dulhani mengisahkan peristiwa yang cukup menyedihkan tersebut terjadi pada Senin (9/3) sekitar pukul 13.00 WIB. Kejadian warganya yang terpaksa harus melahirkan di tengah jalan karena jauhnya jarak puskesmas yang mencapai 20 kilometer, sementara kondisi jalan masih buruk.

“Akses ke puskesmas memang jauh, sampai 20 kilometer, sementara jalannya rusak sudah dari dulu belum ada perbaikan. Dari 20 kilometer itu cuma baru dua kilometer saja yang diperbaiki,” kata Dulhani, Rabu (11/3/2020).

Sari diantar oleh saudaranya menggunakan sepeda motor dari rumahnya di Kampung Pasir Sempur, Cibarani. Namun, karena akses jalan menuju puskesmas yang buruk, ban motor Sari kempes dalam perjalanan sehingga ibu hamil tersebut terpaksa melahirkan di jalan.

Kejadian ibu hamil melahirkan bukan di fasilitas kesehatan, disebut Dulhani bahkan bukan lagi hal baru di daerahnya. “Sudah sering kejadian, ada yang melahirkan di rawa hingga lumbung padi. Kalau ada yang sakit seperti malaria juga biasanya hanya pakai air dari dukun,” ungkapnya.

Dulhani mengaku sudah seringkali meminta bantuan pemerintah Kabupaten Lebak untuk dibuatkan puskesmas pembantu di desanya agar warganya tidak terlalu jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan. Masalah angkutan hingga perbaikan akses jalan juga sudah berkali-kali diminta, namun belum juga ada respon yang memuaskan.

“Sepertinya memang namanya orang kecil ya, kalau minta bantuan kabupaten atau provinsi sulit. Akses jalan dan fasilitas kesehatan ini sifatnya dibutuhkan segera untuk sekitar 2000 lebih warga dan 700 kepala keluarga (kk), karena sehat itu mahal,” katanya.

Sementara Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya justru meminta tiap kelurahan untuk menegakkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 yang mengharuskan setiap rumah memasang bendera khusus untuk menandakan kalau di dalamnya ada ibu hamil. Hal ini dilakukan agar warga lain siaga dan membantu keluarga tersebut.

“Kita akan evaluasi karena sebenarnya dari puskesmas kita sudah ada gerakan masyarakat melalui Perbup Nomor 26 Tahun 2016 terkait pemasangan bendera untuk rumah ibu hamil. Ternyata tidak dijalankan oleh seluruh desa, maka akan kita adakan revisi supaya tidak hanya ditegur saja yang tidak melakukan, tapi juga disanksi,” ungkap Iti.

Iti juga mengaku akan menegakkan aturan ibu hamil untuk melakukan persalinan di fasilitas dan petugas kesehatan yang resmi. Hal ini penting lantaran masih banyak warganya yang masih menggunakan jasa paraji (dukun beranak).

“Ada satu kasus di satu kecamatan yang meninggal sampai tujuh orang yang dilakukan oleh paraji yang sama. Akan kita evaluasi supaya perbub diintergrasikan dengan UU pidana, ketika paraji menghilangkan satu nyawa seseorang bisa dikenakan sanksi pidana,” ungkapnya.

Kasus ibu hamil kesulitan mendapatkan akses kesehatan di Kabupaten Lebak sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Pada September 2019 lalu juga ramai kasus seorang Ibu hamil, Kenti (41) di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, yang terpaksa ditandu ke puskesmas lantaran akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan. Kejadian ini bahkan menyebabkan bayi dalam kandungan ibu hamil tersebut meninggal sebelum mendapat pelayanan medis.(*/Dul)

SERANG – Harga rempah jahe merah di Pasar Induk Rau (PIR) di Kota Serang mencapai angka tertinggi sejak isu virus corona mulai menjangkit warga Indonesia. Sejak Senin (2/3) lalu, harga jahe merah meningkat hingga Rp 80 ribu dari sebelumnya Rp 40 ribu.

Staff Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Serang Toro mengatakan, kenaikan ini belum pernah terjadi beberapa tahun terakhir.

Ia menilai kenaikan imbas dari info yang beredar di masyarakat terkait khasiat jahe merah dalam menangkal virus corona.

“Kenaikan jahe merah itu sejak ramai berita virus corona saja, ketika Presiden Jokowi mengumumkan kalau ada warga yang terkena corona. Kemungkinan karena katanya berkhasiat menyembuhkan, sebelum itu harganya normal aja,” ungkap Toro, Sabtu (8/3/2020).

Menurutnya, jahe merah saat ini bahkan mulai sulit didapatkan. Hanya sebagian kecil pedagang di PIR yang masih memiliki stok jahe merah. “Stok jahe merah selama ini memang hanya dari lokal saja, dari Pandeglang, dari Lebak. Sebelumnya cukup, hanya karena permintaan memang tinggi jadi banyak yang kosong,” katanya.

Selain jahe merah, jahe putih juga mengalami kenaikan harga hingga Rp 60 ribu dari harga normal sebelumnya Rp 35 ribu. Untuk itu, Toro mengatakan pihaknya akan berupaya memasok jahe merah dari para petani di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

“Minggu ini juga langsung ada kiriman petani, tapi memang seperti kemarin-kemarin begitu stok datang langsung habis. Akan kita pantau lagi, biasanya kan masyarakat kaget saja karena pengaruh informasi seperti kejadian di Serpong kemarin, nggak lama reda,” katanya.

Tidak hanya komoditas jahe, rempah lain yang dipercaya bisa menangkal corona seperti Temulawak juga mengalami penurunan. “Kenaikan nggak cuman jahe aja sih, Temulawak juga, tadinya Rp 6 ribu sekarang dampai Rp 20 ribu. Kita akan lihat perkembangannya nanti, ini kan biasa kalau permintaan naik,” jelasnya.

Imbas dari kenaikan harga jahe merah sangat dirasakan oleh para warga binaan di Lapas II Serang yang mempunyai program keahlian pembuatan jahe merah dalam kemasan. Program pembinaan yang sudah berlangsung sejak 2014 lalu ini disebut sempat kesulitan dalam kegiatan produksinya karena stok jahe merah yang langka.

“Kita kesusahan karena stok di Pasar Induk Rau sedikit bahkan sempat kosong. Sementara tanaman jahe merah yang kita punya masih usia empat bulan, belum bisa dipanen karena minimal satu tahun baru bisa konsumsi,” jelas Kepala Subseksi Pembinaan Dwi Riyanto.

Menurutnya, dalam sebulan para warga binaan di Lapas II Serang bisa menghasilkan 20 kilogram kemasan jahe merah untuk dipasarkan di tempat oleh-oleh atau di tempat penerimaan tamu di lapas. Karena kenaikan harga jahe merah, kemungkinan pohaknya akan menaikkan harga jahe merah kemasan yang dibuat.

“Biasanya maksimal saja Rp 35-40 ribu satu kilogram, sekarang sampai Rp 80 ribu. Ini kan berat karena kita jual satu kilogram sachetnya itu Rp 120 ribu ketika normal, berat kalau tetap harganya,” katanya.

Jahe merah buatan Lapas II Seranv disebutnya cukuo diminati banyak masyarakat selama ini yang dijual via daring hingga tempat oleh-oleh. Adanya isu virus corona disebutnya semakin membuat permintaan jahe merah kemasan meningkat.

“Jahe merah kemasan kita banyak yang suka, karrna ketika kita display di ruang pengunjung atau di tempat oleh-oleh itu ternyata banyak yang minat. Kemarin banyak pegawai BUMN setelah sosialisasi di Lapas mereka memborong jahe merahnya karena suka ketika kami suguhkan minuman jahe,” ungkapnya.

Dwi berharap agar stok jahe merah bisa kembali normal agar kreatifitas para warga binaan tidak terhenti. “Sementara ini masih ada stok, kita juga kan ada komunitasnya. Tapi kalau sudah habis terpaksa kita harus ambil yang di Depok dengan harga yang tinggi,” pungkasnya.(*/Dul)

SERANG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten menggerebek pabrik pembuatan masker yang diduga menyalahi aturan produksi di Kampung Hegarmanah, Desa Ciujung, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten.

Pabrik masker ilegal tersebut baru beroperasi sembilan bulan lalu.

“Secara legalitas mempunyai izin importir termasuk mengedarkan barang impor. Namun, pada nyatanya pabrik ini memproduksi sendiri yang diberi merk sama dengan merk impor,” kata Dirkrimsus Polda Banten Kombes Pol Nunung Syafrudin kepada wartawan. Jumat (6/3/2020).

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen PT TGK tidak memiliki izin produksi dan izin edar terhadap masker yang beredar di Indonesia. “Pengepakan dan pengemasan (masker) bisa kita lihat sangat merprihatinkan. Ada kode khusus yang kita pelajari dan ini tidak pada tempatnya,” ujar Nunung.

Dari barang bukti yang berhasil diamankan yakni masker tali sebanyak 33.200 pcs dan masker karet sebanyak 58.000. Total yang diamankan petugas sebanyak 91.200 pcs.

“Saat ini kita sedang mendalami dengan melakukan pemeriksaan kepada staf dan karyawan yang ada di perusahaan ini,” ujar Nunung.

Akibatnya, pengelola terancam UU tentang kesehatan dan UU perlindungan konsumen dengan ancaman penjara selama 20 tahun. “Saya mohon waktu, dua hari akan didalami sampai sejauh mana kaitannya dengan produk masker ini akan kita sampaikan di rilis kedua,” ungkapnya.

Salah seorang pegawai PT TGK, Nu mengaku bahwa pabrik pembuatan masker sudah beroprasi 9 bulan untuk kebutuhan ekspor ke beberapa negara seperti Hongkong, Singapura, Malaysia dan beberapa negara asia lainnya. “Kita sudah beroperasi sejak 9 bulan lalu untuk kebutuhan ekspor. Bahan baku dari impor,”tandasnya.(*/Dul)

SERANG – Pemkot Serang akan menutup seluruh peternakan ayam di wilayahnya, pada April 2020. Penutupan dilakukan karena permintaan masyarakat di sekitar area peternakan ayam yang merasa tergangu dengan bau dan pencemaran lingkungan yang timbul.

Penutupan ini sesuai dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang yang saat ini sedang dibahas dan ditargetkan rampung pada April tahun ini.

Desakan masyarakat, dikatakan Wali Kota Serang Syafrudin, sudah sejak lama disampaikan, hanya terkendala RTRW yang masih membolehkan adanya peternakan. “Secara pribadi sebenarnya saya ingin segera menutup karena mambu (bau), kita inginnya peternakan ini pindah saja, bisa ke Kabupaten Serang misalnya.

Tapi secara yuridis, kita masih menunggu selesainya revisi RTRW, mudah-mudahan bisa selesai April ini,” kata Syafrudin saat sidak ke peternakan ayam di Kelurahan Cikoneng, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (5/3/2020).

Peternakan ayam di Kota Serang tersebar di Kecamatan Curug, Walantaka, dan Kasemen yang semuanya masih memiliki izin dari RTRW lama ketika Kota Serang masih menjadi bagian dari Kabupaten Serang. Hal ini yang membuat pemkot belum bisa menutup sektor industri ini di daerahnya.

“Jadi penutupan tetap harus dengan mekanisme yang benar, kita tidak bisa tergopoh-gopoh karena nanti bisa kita yang kena di PTUN,” katanya.

Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengaku, akan mencoba menyelesaikan pembahasan RTRW pada Maret ini. Perubahan tata ruang disebutnya memang sudah sangat diperlukan di Kota Serang karena menyanhkut perekonomian masyarakat.

“Keinginan kita bahkan mudah-mudahan selesai bulan ini, karena ini menyangkut dengan perekonomian warga, di situ ada industri, investasi dan lain-lain,” kata Budi.

Camat Curug Andi Heryanto mengatakan, penolakan warga atas peternakan ini mulai banyak dilakukan sejak akhir Desember 2019. Adanya pencemaran lingkungan dan bau tidak sedap, menjadi keluhan warga yang disebutnya semakin parah setiap harinya.

“Yang mengganggu baunya, lalatnya, tapi kita akan dapat bantuan alat untuk menghilangkan baunya, ini untuk solusi sementara sampai ada revisi RTRW,”tegasnya.(*/Dul)

LEBAK – Relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lebak memfasilitasi warga korban bencana banjir bandang dan longsor agar memiliki tempat hunian sementara difokuskan di Kecamatan Lebak Gedong dan Sajira. Selama ini, warga yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak masih banyak tinggal di posko pengungsian dengan menempati tenda-tenda pengungsian.

Kebanyakan tenda pengungsian itu terbuat dari terpal plastik yang dibangun oleh dermawan maupun relawan. “Kita terus menjembatani dan memfasilitasi untuk membantu warga korban bencana alam yang masih tinggal di pengungsian,” kata Sekretaris PMI Kabupaten Lebak Martajaya di Lebak, Senin (24/2/2020).

Hingga saat ini bantuan dari pemerintah untuk membangun hunian sementara maupun hunian tetap masih belum direalisasikan. Oleh karena itu, PMI Lebak memfasilitasi kepada lembaga kemanusiaan maupun relawan atau donatur yang ingin membangun tempat tinggal hunian sementara bagi warga yang terdampak bencana alam.

“Kami menargetkan semua warga pengungsi bisa tinggal di tenda-tenda pengungsian,” katanya.

Menurut dia, PMI Lebak juga menggalang dana bersama PMI se-Banten untuk meringankan beban warga korban banjir bandang dan longsor yang menimbulkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal.

Selain itu juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, kantor pemerintahan, pesantren hingga sembilan warga dilaporkan meninggal dunia.

PMI dan pemerintah daerah bekerja keras untuk membantu warga korban banjir bandang dan longsor agar bisa kembali pulih, sehingga bisa hidup nyaman, aman dan sehat. “Kami terus membantu sarana fisik untuk warga yang terdampak banjir bandang dan longsor itu dengan memfasilitasi membangun hunian sementara itu,” katanya menjelaskan.

Bubun (55), seorang tokoh masyarakat Kampung Seupang Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak mengaku bahwa warga kini sudah tinggal di tenda pengungsian yang dibangun dermawan dan relawan.

Bahkan, PMI Lebak dapat memfasilitasi pembangunan hunian sementara hingga 50 unit dengan 290 jiwa dari 70 kepala keluarga. “Semua warga di sini tinggal di tenda pengungsian, karena menunggu relokasi yang dijanjikan pemerintah daerah,” katanya menjelaskan.(*/Dul)