Banten

SERANG – Menyambut Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) Ke- 67, Pengurus Bhayangkari Cabang Serang membagikan Akta Kelahiran bagi masyarakat yang belum memiliki, di Aula Mapolres Serang, Rabu (4/9/2019)yang lalu. Pemberian Akta Kelahiran bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kabupaten Serang.

Ketua Bhayangkari Cabang Serang, Ny. Widya Indra menyampaikan bahwa kegiatan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran anak. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya Bhayangkari untuk membantu program pemerintah dalam mendorong masyarakat agar mengurus akta kelahiran anak.

“Akta kelahiran sangat penting sebagai identitas diri dan merupakan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan adanya program pemberian akta kelahiran secara gratis, bisa membantu masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran,” ungkap Ketua Bhayangkari yang akrab disapa Widya.

Selain itu, menurut Widya, pencatatan, mengratiskan pembuatan akta kelahiran, sebagai bagian melindungi anak, menghargai dan mengakui status anak. Oleh karena itu, orang tua wajib mencatatkan identitas diri anak sejak dilahirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap anak.

“Anak yang tidak memiliki akta kelahiran tidak tercatat dalam kependudukan, tidak punya posisi hukum, tidak punya hak dasar dan tidak punya status kewarganegaraan,” ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, Abdullah menyampaikan, ucapan terima kasih kepada Bhayangkari Cabang Serang yang telah membantu Disdukcapil Kabupaten Serang, dalam pengurusan pembuatan akta kelahiran.

“Mewakili Ibu Bupati, kami berterima kasih kepada Pengurus Bhayangkari Cabang Serang yang telah ikut membantu dan program pemerintah dalam menuntaskan masalah kependudukan, khususnya akta kelahiran,” tutur Abdullah. (*/Dul)

PANDEGLANG – Sebanyak 1.207 kendaraan dinas (randis) milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang baik roda dua maupun roda empat masih lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Padahal, anggaran pembayaran pajak sudah disediakan.

Kasubid pemberdayaan barang milik daerah BPKD, Muhaemin mengatakan, pihaknya belum menerima data konkret tunggakan pajak dari pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Itu kami belum pegang data, sampai saat ini juga dari samsat belum ada konfirmasi ke kita mengenai pajak sampai tahun 2019,” kata Muhaimin saat ditemui di ruang kerjanya. Kamis 20 Juni 2019.

Muhaimin menyebut, pada tahun lalau terdapat kendaraan yang sudah masuk dalam keadaan rusak berat. Akan tetapi, masih tercatat dalam tunggakan pajak.

“Tahun kemarin juga itu masih banyak kendaraan yang posisinya rusak berat tapi masuk pajak,” ujarnya kepada wartawan Kabar Banten, Ade Taufik.

Padahal, menurut Muhaimin. Pada tahun 2018 lalu pihaknya sudah berupaya mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pajak.

“Tahun 2018 kita sudah upayakan semua pajak itu kita terbayarkan. Termasuk di perubahan 2018 kita sudah menganggarkan pembayaran pajak dan itu cukup lumayan besar juga. Kami sampai 2019 ini posisi terakhir piutang pajak berapa-berapanya kami belum mendapatkan,” katanya.

Menurutnya, yang berkewajiban melakukan pembayaran pajak kendaraan adalah masing-masing SKPD.

“Karena tanggung jawab pembayaran pajak itu bukan di bidang aset sebenarnya. Tapi di masing-masing SKPD, kita itu hanya yamg pada saat mereka mau memperpanjang SKPD itu biasanya konfirmasi dulu ke kita,” jelasnya.

Sebagimana diketahui, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 169 unit kendaraan yang dilelangkan. Karena, sudah dalam kondisi tidak layak, 74 unit kendaraan roda empat yang kembali di lelang pada 19 Juni 2019. Akan tetapi, tunggakan pajak yang masih tercatat di Bapeda terhitung sejak 1 Januari 2017 samapi 31 Juli 2019 sebanyak 1207 unit kendaraan baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat jika dikonservasikan jumlahnya kurang lebih mencapai Rp. 400 juta.(*/Dul)

MERAK – PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak memprediksi jumlah pemudik melalui Pelabuhan Merak akan mengalami peningkatan sekira 17 persen.

Puncak lonjakan pemudik diperkirakan akan terjadi pada H-5 dan H-4 Idul Fitri.

“Kami prediksi akan ada peningkatan pemudik sebanyak 17 persen yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak,” ungkap General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, Solikin kepada wartawan di Pelabuhan Merak.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi arus mudik tahun lalu, puncak lonjakan pemudik terjadi pada H-3 Idul Fitri. Selama satu hari tercatat pemudik sebanyak 170 ribu orang baik pejalan kaki maupun di atas kendaraan.

Dengan prediksi peningkatan 17 persen, maka diperkirakan pada H-5 dan H-4 Idul Fitri nanti kepadatan pemudik di Pelabuhan Merak akan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Guna mengatisipasi hal itu, menurut Solikin, seluruh operator kapal akan mengoperasikan kapal-kapal berukuran besar. Setiap kapal mampu menampung 350 kendaraan roda empat dan 1.800 roda dua. “Sehingga satu kali angkut banyak,” ujar Solikin.

Pemudik akan didistribusikan ke enam dermaga yang ada di Pelabuhan Merak yaitu Dermaga I, Dermaga II, Dermaga III, Dermaga V, Dermaga VII, dan Terminal Eksekutif di Dermaga VI.
“Dermaga VII akan kita khususkan untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor,” tuturnya.

Kemudian, agar proses distribusi pemudik berjalan lancar, ASDP menyiapkan 24 loket penumpang, 25 loket untuk sepeda motor, dan tujuh untuk kendaraan roda empat dengan sistem tiket nontunai. (*/Dul)

MERAK – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai, persiapan musim mudik Lebaran 2019 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, Menhub meminta kepada PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry dan para operator, agar tidak mengabaikan keselamatan pemudik saat Arus Mudik Lebaran 2019.

Dia meminta seluruh alat kelengkapan di kapal agar dilengkapi dan cukup untuk seluruh pemudik yang hendak menyeberang ke Sumatera.

“Tadi kita dapat masukan dari Basarnas untuk keselamatan, kita minta kepada ASDP dan operator agar menambah pelampung-pelampung keamanan di setiap kapal,” ujar Menhub saat melakukan tinjauan ke Pelabuhan Merak, Sabtu (11/5/2019).

Selain keselamatan, Menhub juga minta agar manifest pemudik tercatat dengan baik. Itu dilakukan supaya saat mudik nanti seluruh pemudik terekam.

“Untuk manifest jadi operator dan ASDP akan mencatat semuanya, dan mengecek siapa saja yang masuk ke dalam kapal dengan KTP reader,” katanya.

Kemudian selanjutnya, kata dia, untuk mencegah adanya kemacetan pihaknya akan meminta juga menggunakan pelabuhan-pelabuhan yang ada di sekitar Pelabuhan Merak. “Kita juga akan memprioritaskan menggunakan kapal kapasitas besar dan cepat, jadi kapal yang kecil tidak diprioritaskan melakukan pelayanan,” ucapnya.

Selain itu, untuk kelancaran pemudik, pihaknya juga bakal memaksimalkan pembelian tiket secara online. “Tiket online sudah ada, makanya pemudik diharapkan bisa memesan tiket online, dengan tiket online juga kita bisa memudahkan untuk memprediksi jam puncaknya, tapi pengalaman tahun lalu belum efektif, oleh karenanya campaign tentang tiket online ini harus ditingkatkan,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, ada upaya lain supaya mencegah terjadinya kemecetan saat mudik yakni dengan sistem ganjil genap. “Ganjil genap ini akan kita evaluasi dan diputuskan akhir minggu ini, tadi sudah ada proposalnya, tapi saya akan pastikan supaya waktu kita nanti campaign itu masif dan masyarakat gampang lihatnya, jangan sampai orang yang jauh terjebak di sini,” ungkapnya.(*/Dul)

LEBAK – Seribuan masyarakat suku Baduy baik luar maupun dalam melakukan ritual Seba Baduy dengan mendatangi Pendopo Bupati untuk menemui Ibu Gede atau Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya .

Setelah menemui Ibu Gede, warga Baduy melanjutkan perjalanan untuk menemui Bapa Gede (Gubernur Banten).

“Pada ritual tahun ini ada seribuan masyarakat Suku Baduy yang melaksanakan Seba Baduy,” ungkap Jaro Tanggungan 12, Saidi kepada wartawan di Pendopo Bupati Lebak, kemarin.

Pada prosesi itu, Saidi menyampaikan rasa hormat serta kepatuhan warga Suku Baduy kepada pemerintah. Saidi juga berpesan kepada Bupati Lebak ataupun Gubernur Banten, untuk senantiasa menjaga kelestarian alam, hutan dan lingkungan.

“Lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung (panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung),” ujar Jaro Saidi.

Sementara itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mengatakan, masyarakat Baduy senantiasa memegang teguh tradisi dalam menjaga dan melestarikan alam. Oleh karenanya, Iti mengucapkan terima kasih atas hasil alam yang dihasilkannya.

Bupati Lebak dua periode itu pun memohon dukungan masyarakat Baduy, untuk bersama-sama membangun Kabupaten Lebak dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera.

“Kami ngucapkeun hatur nuhun, berkat kabehan kami nincak di periode kadua kami panjang keneh lalakon, kami menta didukung kumasyarakat baduy lima taun kaharepna jeung ngabangun Kabupaten Lebak,” papar Iti.

Untuk diketahui, Kegiatan Seba Baduy dilakukan setelah warga Baduy menjalani ritual Kawalu selama tiga bulan. Pada kurun waktu tersebut kawasan Baduy tertutup bagi wisatawan.

Ritual Seba Baduy sendiri merupakan upacara tradisi sakral warga Baduy yang telah dilaksanakan secara turun temurun sejak zaman Kesultanan Banten.

Masyarakat suku adat Baduy dalam menjalankan ritual Seba Baduy berjalan kaki sepanjang 35 kilometer dari titik kumpul Terminal Ciboleger atau di Kantor Pemerintah Desa (Pemdes) Kanekes, Kecamatan Leuwidamar sampai ke Pendopo Pemkab Lebak. Tanpa alas kaki serta membawa hasil alam, mereka tetap semangat menjalankan ritual tersebut untuk menemui Bupati dan Gubernur. (*/Dul)

SERANG – Visi misi Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andhika Hazrumy salah satunya membuat reformasi birokrasi menjadi mudah dan berbasis teknologi. Salah satu implementasi reformasi birokrasi adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Di beberapa bidang sudah dilaksanakan secara elektronik, seperti Sistem Informasi Manajemen Pengangggaran, dan Pelaporan (Simral), perijinan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sistem absensi, sistem pengukuran kinerja pemerintah, dan lain-lain.

Tahun 2019 ini, Pemprov Banten merambah aplikasi baru, yaitu adminsitrasi perkantoran dan pengaduan masyarakat.

“Ini babak baru Pemprov Banten dalam implementasi reformasi birokrasi,” kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari,(31/3/2019).

Komari mengatakan, setelah disosialiasikan setiap OPD harus segera mengimplementasikan. Komari menjelaskan, penyelenggaraan administrasi perkantoran terutama di lembaga atau instansi pemerintahan yang biasanya dilakukan secara konvensional, harus sudah masuk babak baru yang disebut SPBE.

“Teknologi informasi sudah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak sehingga perlu diterapkan, antara lain tata naskah dinas elektronik dan pengaduan masyarakat secara elektronik. Manfaat tata naskah dinas elektronik ini antara lain penghematan sumber daya seperti tenaga, kertas, waktu dan biaya serta sekaligus efisiensi penghematan anggaran,” jelasnya.

Betapa tidak, dengan cara konvensiona, sebut saja untuk mengirim surat, diperlukan berlembar-lembar surat yang mesti dicetak atau print-out. Selain itu, untuk mengirim surat-surat itu juga dibutuhkan tenaga caraka (staf pengantar surat) sementara jumlah caraka yang ada sangat terbatas. Lokasi antar satu kantor dengan kantor lainnya pun jaraknya tersebar.

“Dengan aplikasi diharapkan semua itu bisa diatasi sehingga lebih efisien, efektif dan murah,” kata Komari.

Komari juga menjelaskan tentang aplikasi pengaduan masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten sudah mengembangan aplikasi e-Pormas yang kemudian akan diintegrasikan dengan alikasi yang sudah dikembangkan pemerintah pusat, yaitu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor. SP4N Lapor merupakan sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dan berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik dalam kerangka sistem informasi pelayanan public.

“Sistem ini dibentuk untuk mendorong “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun & jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang tepat dan berwenang,” tandasnya. (*/Dul)

SERANG – Pusat Vulkanonolgi dan Mitigasi Bencana Geologi memberikan peringatan kepada warga, khususnya nelayan untuk waspada dan tidak mendekat ke kawasan Gunung Anak Krakatau karena aktivitas kegempaan di gunung itu kembali cukup aktif sejak akhir Februari 2019.

Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang semula sempat mengalami penurunan kini kembali terlihat mengalami aktivitas kegempaan, bahkan dalam beberapa hari terahir di akhir Februari lalu, aktivitas kegempaan di gunung anak krakatau teramati cukup aktif.

Deni Mardiono, Petugas Pusat Vulkanonolgi dan Mitigasi Bencana Geologi pada Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, Minggu (3/3), di Pasauran Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, meminta supaya masyarakat yang melakukan aktivitas di laut untuk memperhatikan jarak batas aman saat melakukan aktivitas, mengingat aktivitas kegempaan yang sewaktu-waktu disertai letusan, dihawatirkan dapat membahayakan keselamatan.

“Kami minta supaya warga yang beraktivitas di laut tetap waspada, untuk memperhatikan jarak aman, tetap menjauh di radius lima kilometer dari pusat kawah, ini demi keselamatan,” katanya.

Diketahui, dalam beberapa hari terahir aktivitas kegempaan Gunung anak Krakatau sempat terekam mengalami peningkatan. Dimana pada tanggal 23 Februari Gunung Anak Krakatau teramati mengalami erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai sekitar 500 meter dari permukaan laut,

Sementara tanggal 26 Februari Gunung Anak Krakatau teramati mengalami dua kali hembusan asap putih, gempa vulkanik dalam sebanyak enam kali, gempa tektonik lokal sebanyak satu kali.

Sedangkan pada 28 Februari Gunung Anak Krakatau teramati mengalami 18 kali kegempaan vulkanik dalam, 9 kali gempa tektonik lokal dan dua kali gempa tektonik jauh.(*/Dul)

PANDEGLANG – Pembangunan yang hanya berpusat di perkotaan dan tak memperhatikan daerah pedesaan membuat warga akan kesuliatan dalam tranportasi .

Akibat jalan berlumpur dan tidak bisa diakses kendaraan, Abah Tolib, warga Lebak Jeruk, Desa Pasirlancar, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang, ditandu pakai sarung ke puskesmas. Dibantu 2 orang, ia ditandu sekitar 3 kilometer ke puskesmas.

Warga setempat, Agus Angkasa, mengatakan kondisi jalan di kampung itu memang tak bisa dilalui kendaraan saat hujan. Makanya, saat Abah Tolib sakit, ia ditandu warga.

“Motor lamun musim hujan mah susah, amun musim halodo bisa jalan tapi taneuh (Motor kalau musim hujan susah, kalau musim kemarau bisa jalan tapi tanah),” kata Agus saat dihubungi media, Pandeglang, Banten, (3/3/2019).

Saat Abah Tolib ditandu, rekannya bernama Muhtadin ikut mendampingi. Ia juga mengambil gambar saat ditandu dan diunggah ke media sosial.

Kejadian warga sakit ditandu pakai sarung, menurutnya, beberapa kali terjadi di Sindangresmi. Selain belum ada pembangunan jalan, akses ke kampung-kampung rusak, apalagi ketika hujan.

“Kalau kejadian sakit musim hujan susah, gararati (sulit). Musim hujan ya kumaha deui (mau gimana lagi),” ujarnya.

Dimintai konfirmasi terpisah, Camat Sindangresmi Edih Rohedi mengatakan akses kendaraan ke rumah Abah Tolib di Lebak Jeruk memang sulit dijangkau. Tapi akses untuk ke desa, menurutnya, sudah bisa dilalui kendaraan.

“Kalau ke kampungnya rusak, nggak bisa kendaraan. Sudah diajukan ke pemkab, dari desa belum dianggarkan,” kata Edih.

Saat ini, menurutnya, pasien sudah di puskemas mendapatkan perawatan. “Ini juga pengen ke sana (puskesmas) betul tidaknya,” tandasnya.(*/Dul)

SERANG – Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan roda empat yang semakin meningkat, PT Marga Mandalasakti (ASTRA Tol Tangerang-Merak) meluncurkan dua inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna Jalan Tol Tangerang-Merak. Hal ini dilakukan sebagai upaya menfantisipasi terjadinya kemacetan.

Inovasi pertama yang dinamakan strategi 321 dengan mengembangkan sebuah sistem yang dinamakan Intelligent Traffic Management System yang semua lalu lintas dan aktivitas di jalan tol termonitor secara online menggunakan kamera pantau cerdas.

“Jadi sekarang ada layanan kalau orang lewat itu sudah bisa terpantau secara real time. Nah itu disebut dengan layanan intelligent traffic management system yang telah diimplementasikan,” kata Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti (ASTRA Tol Tangerang-Merak) Krist Ade Sudiyono kepada wartawan.

Inovasi yang kedua, lanjut Krist, dengan perbaikan pelayanan di gerbang pembayaran. Transaksi tol dengan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tanpa berhenti di gerbang tol mulai diterapkan di Ruas Tol Tangerang-Merak.

“Uji coba sistem ini telah dilakukan mulai September 2018 dengan fokus awal menggunakan sistem Single Lane Free Flow (SLFF),” kata Krist.

Transaksi tol dengan sistem Elektronik Tol Collection (ETC) di gerbang pembayaraan tol dipasang tiga paket sistem yaitu Front-end, alat untuk membaca jenis dan nomor pelat kendaraan, lalu Middle-end alat untuk sistem perbankan dan back-end system untuk clearing.

“Fasilitas readers yang dipasang di alat pantau kamera, yang akan dibaca secara elektronik ke sistem komputerisasi atau back office, sehingga pembayaran tol lebih cepat,” tuturnya.

Sistem MLFF merupakan generasi kedua dari penerapan pembayaran e-money di setiap jalan tol. Jika kendaraan sudah dipasang On Board Unit (OBU) dan alat MLFF telah dipasang disetiap gerbang tol, maka pengemudinya tidak perlu lagi menempelkan kartu uang elektronik ke mesin transaksi dengan membuka kacanya.

“Jika di negara Jepang, kecepatan kendaraan yang bisa dibaca oleh alat OBU, maksimal 40 kilometer per jam. Tetap melaju dengan kecepatan tertentu, mesin MLFF akan membaca kendaraan yang telah dipasang OBU,” tuntasnya.(*/Dul)

LEBAK – Masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten menolak bantuan dana desa sebesar Rp 2,5 miliar yang dikucurkan pemerintah.

Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastuktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah itu.

“Penolakan itu, karena pembangunan dikhawatirkan merusak kelestarian adat,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pemkab Lebak Rusito, di Rangkasbitung, Kamis, 14 Februari 2019, seperti di lansir Kantor Berita Antara.

Pengalokasian bantuan dana desa tahun 2019 untuk masyarakat Baduy sebesar Rp 2,5 miliar ditolak berdasarkan keputusan adat mereka.

Pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak dengan penolakan warga Baduy untuk menerima bantuan dana desa tersebut. Pihaknya sangat menghormati dan menghargai keputusan adat warga Baduy.

Saat ini, dana desa itu masuk ke anggaran kas daerah dan tidak bisa dikembalikan ke pemerintah pusat.

Kemungkinan dana desa masyarakat adat Baduy dapat digunakan untuk pengalokasian tahun 2020 bagi desa lain. “Kami sangat menghargai dan menghormati penolakan masyarakat Baduy itu,” kata Rusito.

Ia mengatakan, masyarakat adat Baduy mengkhawatirkan jika menerima dana desa untuk pembangunan infrastuktur, nilai-nilai budaya dan adat mereka akan tergusur dan hilang.

Sebab, permukiman adat Baduy seperti di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar menolak kehidupan modern, termasuk pembangunan jalan, penerangan listrik dan alat-alat elektronik.

Masyarakat Baduy harus patuh dan taat terhadap adat leluhurnya, sehingga keberatan jika permukiman adat itu mendapat bantuan dana desa.

Pembangunan infrastuktur yang dikhawatirkan masyarakat Baduy ke depan adalah, terhubung jalan-jalan batu dan aspal di kawasan permukiman mereka.

Apabila, kondisi jalan itu baik dipastikan masuk kendaraan roda dua hingga roda empat dapat mudah mengakses kawasan adat mereka. Hal inilah yang mendasari keputusan masyarakat adat Baduy menolak bantuan dana desa tersebut.

“Saya kira warga Baduy menerima bantuan dana desa cukup besar dibandingkan dengan desa lain, karena masuk kategori desa tertinggal,” ungkap Rusito.

Sementara itu, Saija, pemuka adat juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar mengatakan bantuan dana desa tahun 2019 ini ditolak berdasarkan keputusan adat.

Padahal, sebelumnya masyarakat Baduy menerima bantuan dana desa untuk pembangunan infrastuktur.

“Kami menolak bantuan dana desa karena khawatir hal itu merusak pelestarian adat dan budaya warga di sini,” katanya.(*/Dul)