Banten

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan menanaman jengkol di lahan 100 hektare (ha) menggunakan APBD. Penanaman jengkol dilakukan karena alasan komoditas ini mempengaruhi inflasi di Banten.

Kepala Dinas Pertanian Banten Agus Tauchid mengatakan, jengkol jadi jenis hortikulura yang punya nilai ekonomis. Tecatat, jengkol jadi penyebab inflasi 5 tahun terakhir di Tangerang Raya.

Harga komoditas ini juga lebih mahal dari unggas dengan kisaran harga Rp 40 ribu/kilogram (kg). Rencananya, Agus menjelaskan, Dinas Pertanian akan menanam jengkol di daerah Gurung Kencana dan Cirinten di Lebak.

Lahan disediakan 100 ha dari target penanaman 1.000 ha.

“Rencananya akan kami bantu dari APBD seluas 100 hektare, persiapan kita 300-1.000 hektare akan dikelola swasta, bisa perusahaan daerah. 100 hektare ini ditanami dengan dukungan APBD,” kata Agus saat ditemui wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Selasa (21/1/2020).

Saat ini, bibit berlabel untuk jengkol memang belum tersedia. Namun, pengadaan akan dilakukan di bulan Juni dengan target awal 10 ribu batang bibit.

“Ini baru tahap awal, di samping ada prospek ekonomi juga ada fungsi konservasi,” ujarnya.

Karena komoditas ini bisa tumbuh selama 6 tahun, di lahan 100 hektare juga akan dilakukan tumpang sari. Termasuk untuk penanaman padi gogo.”Sampai menunggu 6 tahun, ada tumpang sari,” tandasnya.(*/Dul)

LEBAK – Setelah melakukan penutupan empat pengolahan hasil penambangan emas tanpa izin (peti) di Kabupaten Lebak, Banten. Polisi kini tengah mengejar para pemiliknya yang akan dimintai keterangannya.

Keempat pemilik tambang yakni H Entus dan H Suhaemi yang memiliki pengolahan emas di Kampung Cikomara, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak.

Kemudian H Jalaludin pemilik pengolahan emas di Kampung Hamberang, Desa Luhur jaya Kecamatan Cipanas, Lebak dan H Toharudin pemilik pengolahan emas di Kampung Tajur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak.

“Ya (akan diperiksa) ke empat nya (pemilik pengolahan emas tanpa izin). Pasti nanti jadi terperiksa,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten Kombes Rudi Hananto, Senin (20/1/2020).

Sejauh ini, kata Rudi, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap para pekerja tambang guna mendalami kasus penambangan emas ilegal yang diminta Presiden Joko Widodo agar dihentikan. “Empat tempat pengolahan peti yang diperiksa,” ujarnya.

Sebelumnya, Kapolda Banten Irjen Agung Sabar Santoso mengatakan, Satgas PETI telah melakukan penyelidikan dan investigasi langsung ke lokasi-lokasi keberadaan tambang Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Lebak.
“Investigasi yang kita lakukan, berdasarkan keterangan yang kita peroleh, bahwa penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak, akibat curah hujan yang sangat tinggi, tanahnya labil, adanya garapan sawah di TNGHS dan salah satunya adalah aktivitas PETI,” katanya.

Menurut Sabar, dari informasi tersebut Satgas PETI melakukan Penyelidikan dan Investigasi, berupa olah TKP, mengamankan barang bukti, memasang garis polisi dan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi.

“Kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 saksi, Baik terhadap pekerja, pengawas dan saksi ahli,” ungkapnya.(*/Dul)

SERANG – Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) bulan September 2019, Penduduk miskin di Provinsi Banten mengalami penurunan dari total 654,46 ribu orang per Maret 2019, menjadi 641, 42 ribu orang pada September 2019.

Atas data tersebut, Gubernur menyatakan bahwa pada tahun 2020 ini capaian penurunan angka kemiskinan harus lebih baik, dengan terus melakukan upaya-upaya strategis pengentasan kemiskinan baik dari komoditi makanan maupun non makanan.

“Capaian ini kita syukuri, tapi tahun ini harus lebih baik lagi capaiannya. Upaya penekanan angka kemiskinan harus lebih terarah dan tepat sasaran,” papar Gubernur kepada wartawan, Rabu (16/1/2020).

Gubernur menjelaskan, upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemprov Banten setiap tahunnya terus bergulir melalui program-program strategis dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Khususnya dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari komoditi makanan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, roti dan lainnya serta kebutuhan non makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

“Termasuk pendidikan dan kesehatan kita dukung melalui program-program unggulan Pemprov Banten yang terintegrasi dengan program Pemerintah Pusat,” tuturnya

Sesuai data Susenas September 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, angka kemiskinan Provinsi Banten tercatat sebesar 4,94 persen atau mengalami penurunan 0,15 poin dibanding periode Maret 2019 yang tercatat sebesar 5,09 persen.

Presentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada Maret 2019 sebesar 4,12 persen, turun menjadi 4,00 persen pada September 2019. Sementara presentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 7,49 persen atau turun menjadi 7,31 persen pada September 2019.

“Artinya, selama periode Maret 2019 hingga September 2019 penduduk miskin di perkotaan berkurang 7,5 ribu orang dari 378,73 orang pada Maret 2019 menjadi 371,28 orang pada September 2019. Sementara penduduk miskin di perdesaan berkurang sebanyak 5,6 ribu orang dari 275,73 ribu pada Maret 2019 menjadi 270,13 ribu orang pada September 2019,” jelas Kepala BPS Provinsi Banten Adhi Wiriana

Adhi menambahkan, secara umum pada periode 2002 hingga 2019 tingkat kemiskinan di Banten cenderung menurun baik dari sisi jumlah maupun presentase, kecuali pada tahun 2006, September 2013, Maret 2015, September 2017, dan September 2018.

“Kenaikan kemiskinan pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak,” tandasnya. (*/Dul)

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melanjutkan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lebak ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Gubernur Banten, Wahidin Halim menjelaskan, sebagai wakil Pemerintah Pusat, Pemprov Banten dapat menetapkan ataupun memperpanjang masa tanggap darurat apabila ada beberapa daerah atau minimal dua kabupaten/ kota yang terkena bencana alam menetapkan hal yang sama sehingga mempermudah penanganan lintas kabupaten/kota.

“Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini, saya sudah menginstruksikan OPD terkait dalam percepatan pembangunan infrastruktur untuk merehabilitasi dampak bencana dan mendukung aksesibilitas,” ungkap Gubernur, Rabu (15/1/2020).

Dijelaskan, sebagai kepanjangan tangan pusat tetap memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada daerah terdampak bencana yang lebih besar. Baik soal pengungsian, rehabilitasi pascabencana, bantuan rumah rusak berat, sedang, dan ringan seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya.

“Pemprov Banten tetap memberikan dukungan (support) ke Pemkab Lebak yang memperpanjang masa tanggap darurat mulai 14 hingga 28 Januari 2020, khususnya memberikan dukungan dalam menangani pengungsian,” kata Wahidin Halim.

Selain memberikan dukungan penanganan pengungsian, Pemprov Banten akan melanjutkan penanganan bencana, yaitu masa rehabilitasi bencana atau penanganan sarana, seperti jalan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemprov Banten, Kusmayadi membenarkan masa tanggap darurat bencana di tingkat Provinsi Banten tidak dilanjutkan, sedangkan, Pemkab Lebak melanjutkan masa tanggap darurat bencana hingga 28 Januari 2020.

“Meski tidak melanjutkan masa tanggap darurat bencana, tetapi Pemprov Banten tetap men-support Pemkab Lebak dalam menangani dampak bencana, seperti penanganan pengungsian. Apa yang dilakukan Pemkab Lebak dalam menangani pengungsi, kami dukung,” ujarnya.

Selain membantu Pemkab Lebak dalam menangani masalah pengungsian, kata Kusmayadi, Pemprov Banten melanjutkan penanganan bencana ke tahap rehabilitasi. Pada masa rehabilitasi, kata dia, Pemprov akan memperbaiki jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, seperti jembatan Ciberang dan Cinyiru.

“Ruas jalan provinsi yang rusak akibat bencana juga akan ditangani Pemprov Banten. Khusus untuk jembatan Cinyiru, sekarang sudah bisa dilintasi,” tandasnya.

Ditanya soal penanganan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana, Kusmayadi mengatakan, Pemkab Lebak akan mengusulkan perbaikan ke pemerintah pusat. “Kami mendorong, agar rumah yang rusak ditangani pemerintah pusat. Dan Pemkab Lebak sudah mengusulkan,” ungkapnya. (*/Dul)

LEBAK – TNI AD bersama personel BPBD Kabupaten Lebak, Provinsi Banten kembali menyalurkan bantuan logistik menggunakan helikopter bagi warga di Desa Lebaksitu, Kabupaten Lebak yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.

Pantauan di lapangan, helikopter mendarat sekitar pukul 11.33 WIB di Lapangan Sepak Bola Pasir Batang Desa Lebaksitu. Bantuan yang diberikan di antaranya mi instan, sarden atau ikan kemasan, minyak goreng, biskuit, ikan asin, beras, dan lain sebagainya.

Kosasih salah seorang warga setempat mengatakan bantuan dari pemerintah menggunakan helikopter sudah dilakukan sejak 3 Januari yang diperkirakan hingga 14 Januari 2020.

“Satu hari bantuan bisa datang dua hingga tiga kali tergantung kondisi cuaca,” katanya.

Setelah diturunkan dari helikopter,bantuan logistik tersebut langsung dibawa dan diangkut oleh warga setempat termasuk anak-anak dengan menuruni jalan setapak yang licin dan tingkat kemiringan cukup terjal.

Sementara itu, Kepala Desa Lebaksitu, Tubagus Imron, mengatakan desa tersebut diterjang banjir bandang dan tanah longsor pada Rabu (1/1) pagi sekitar pukul 05.30 WIB. Akibatnya ribuan masyarakat terisolasi karena jalan utama ke desa itu terputus.

“Terutama warga di RT 1 yang terdampak cukup parah dan harus segera direlokasi karena tempat tinggal mereka sudah tidak memungkinkan untuk dihuni lagi,” katanya.

Namun, masalahnya adalah pemerintah desa belum memiliki lokasi baru untuk merelokasi 359 jiwa warga di RT 1 tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta untuk segera mencarikan solusinya.

Secara umum, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan 13 rumah rusak berat dan ringan serta lima unit rumah rata dengan tanah. Selain itu, pascabencana, aktivitas belajar mengajar di desa itu juga belum berjalan dengan normal.

Warga, pihak sekolah dan perangkat desa setempat sepakat untuk meliburkan anak didik karena dikhawatirkan bakal terjadi banjir bandang dan tanah longsor susulan. Apalagi, dua sekolah yaitu SD Negeri 1 Lebaksitu dan SMP Negeri 2 Lebaksitu berada di pinggir bukit yang rawan bencana.(*/Dul)

SERANG – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten menyebut ada sekitar 2.167 hektare lahan di Kota Serang dalam kondisi kritis. Lahan yang tersebar di daerah seperti Cilowong, Pancur, Sayar, Sepang, hingga Umbul Tengah di Kecamatan Taktakan ini berpotensi terdampak bencana longsor yang membahayakan masyarakat. Kepala DLH Kota Serang Ipiyanto mengatakan, lahan kritis ini terjadi lantaran beberapa sebab, mulai dari tingkat kemiringan lahan, kegiatan galian C hingga penebangan hutan.

“Taktakan ini banyak lahan yang perbukitan, lereng-lereng yang tingkat kemiringannya cukup tinggi, sementara ada penebangan hutan dan galian C liar. Memang rawan bencana longsor, apalagi di lahan sekitar TPS Cilowong itu,” ujar Ipiyanto, Senin (13/1).

Untuk meminimalisasi bencana yang terjadi akibat lahan kritis tersebut, saat ini ia baru bisa melakukan upaya pencegahan dengan imbauan untuk tidak melakukan penebangan pohon di area kritis. Sementara untuk penghijauan di lahan tersebut, Ipiyanto mengaku terkendala kepemilikan lahan yang mayoritas adalah punya warga.

Menurutnya, pemerintah Kota Serang masih harus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Serang hingga Pemprov Banten hingga unsur masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini karena wilayah seperti di TPS Cilowong yang termasuk lahan kritis, tidak hanya digunakan oleh warga Kota Serang.

“Masalah anggaran juga, kita mau melakukan penghijauan seperti penanaman vetiver atau akar wangi, tapi lahannya milik warga. Kita mau kucurkan dana dari APBD, apakah dibolehkan di lahan milik perorangan? Ini masih harus kita kaji dulu. Apakah nanti dibiayai penghijauan itu dengan hibah saja? Jadi pengelolaan sampai perawatannya dari masyarakat saja. Atau masalah anggaran, kita kan APBD nya terbatas, maka perlu bantuan seperti dari Pemprov Banten,” ujarnya.

Wali Kota Serang Syafrudin tidak menampik jika salah satu penyebab lahan kritis di Kota Serang akibat keberadaan galian C sehingga ia sudah mengambil tindakan tegas dengan langsung menutup aktivitas tersebut. “Pemkot sudah melakukan tindakan beberapa bulan yang lalu, itu untuk eksekusi tutup. Jadi, sudah tidak ada lagi galian C,” katanya.

Terkait titik-titik lahan kritis longsor di Kota Serang, ia menyebut daerah yang paling berpotensi memang di Kecamatan Taktakan. Salah satu titik yang paling berbahaya, di antaranya adalah TPS Cilowong, yang sempat memakan korban jiwa pada longsor 2018.

“Sebenarnya di Taktakan ini hanya satu titik saja yang rawan longsor terutama di Cilowong, saya kira yang lain itu masih kondusif dan terjaga. Kemudian, menurut perkiraan pada tahun ini, memang akan bertambah yang kritis itu antara Cilowong dan Sayar,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri menuturkan, pemkot harus terlebih dahuku membahas penyelesaian masalah ini dengan warga yang berpotensi terdampak bencana dari lahan kritis ini. Peringatan atau imbauan DLHK terkait kerentanan area yang rawan bencana tersebut, harus diinformasikan kepada warga.

“Pertama, selesaikan dulu masalah dengan warga. Bisa membahas terkait imbauan kebencanaan atau terkait rencana penghijauan di lahan kritis. Sementara terkait pembebasan lahan atau anggaran, memang perlu sinergi dengan Provinsi Banten, karena kan lahannya memang luas ya. Berat kalau hanya mengandalkan pemkot,” ujar Hasan.

Anggaran Pemkot Serang disebutnya memang terbatas dan tidak akan mencukupi untuk mengatasi masalah ini sendiri. Sementara kerentanan bencana pada musim hujan ekstrem saat ini mengharuskan tindakan cepat untuk menyelesaikan masalah lahan kritis ini.

“Ini proyek besar yang harus diselesaikan, seperti TPS Cilowong itu juga kan nggak cuma digunakan oleh warga Kota Serang, ada Kota Cilegon, Kabupaten Serang,” tuntasnya.(*/Dul)

LEBAK – Banjir bandang yang terjadi di Lebak Banten akibat dari pengundulan hutan dan penambangan liar yang marak tidak ada kontrol dari pihak berwenang .Puluhan personil gabungan dari Kepolisian Daerah (Polda) Banten, Bareskrim dan Korem 064 Maulana Yusuf melakukan penyisiran tambang emas ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Lebak. Hasilnya tiga blok penambangan di Desa Cidoyong, Desa Cijulang, dan Desa Lebak Situ, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak ditutup.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengatakan personil gabungan telah melakukan penelursuran di tiga lokasi aktivitas penambangan emas ilegal. Penambangan liar ini dituding menjadi penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak.

“Ini tindak lanjut Perintah Presiden RI dan intruksi Kapolda Banten Irjend Pol Agung Sabar Santoso dalam upaya tindak penambang liar yang bahayakan keselamatan masyarakat,” katanya kepada wartawan, (12/1/2020).

Edy menambahkan dari ketiga lokasi tersebut tim gabungan menemukan beberapa lokasi tambang emas yang diduga tidak memiliki izin. Sehingga petugas melakukan penindakan dengan memasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan.

“Selain melakukan pengecekan lokasi tambang, kami juga memberikan garis polisi di sekitar lokasi pertambangan liar, dan lokasi itu sudah ditinggal oleh penambang,” tambahnya.

Edy menegaskan penindakan langsung ke lokasi penambangan liar tersebut guna mencegah terjadinya bencana susulan yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga aktivitas pertambangan bisa dihentikan. “Menghindari adanya longsor akibat pertambangan ilegal, sehingga masayarakat bisa merasa aman dan resah akibat pertambangan ini,” tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Pol Rudi Hananto mengatakan, Satgas PETI sudah melakukan penyelidikan ke lokasi penambangan emas tanpa ijin yang berada di kawasan TNGHS Kabupaten Lebak.

“Ada tiga blok, pertama di Blok Cikidang yang lokasinya berada di Kecamatan Cikotok, kemudian Blok Pilar dan Blok Cibuluheun di Kecamatan Lebakgedong,” katanya.

Rudi menjelaskan, ketiga blok penambangan emas tersebut berada di aliran sungai Ciberang yang melintasi wilayah Kecamatan Lebakgedong, Cipanas, dan Sajira. Ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah yang terkena bencana alam banjir bandang dan longsor.

“Yang sedang kita kejar yaitu pemilik atau penyandang dana kegiatan Peti. Kemudian, kita telusuri ada atau tidaknya anggota polri yang terindikasi membekingi dan terakhir pemasok yang menyediakan zat mercury pada sejumlah penambangan emas ini,” tandasnya. (*/Dul)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim keberatan dengan pernyataan ketua DPRD Banten Andra Soni yang mengatakan bahwa Pemprov Banten belum maksimal dalam menangani bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lebak.

Terlebih, Andra menyebut Pemprov gagap terhadap bencana lantaran tidak ada crisis center atau pusat data untuk mengetahui jumlah korban jiwa maupun kerugian dampak bencana yang akurat sejak hari pertama bencana terjadi.

Menurutnya, pendataan dan verifikasi data membutuhkan waktu agar data yang dihasilkan valid dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan bilang gagap, gagap. Orang sama dia keliling kok. Kita sejak hari pertama sudah siap siaga, dan hadir dengan para korban,” tegas Gubernur dalam rilisnya, Kamis (9/1/2020) malam.

Gubernur juga membantah ketika disinggung awak media bahwa alasan pernyataan tersebut karena tidak maksimalnya kinerja Kepala BPBD Banten yang saat ini masih berstatus sebagai Pelaksana Tugas.

Karena, prosedur utama penanganan bencana dilakukan langsung di lokasi kejadian pada hari pertama terjadi. “Nggak ada (alasan) itu, orang langsung ke lapangan kok, bahkan saya langsung instruksi dan pimpin sendiri,” tegasnya lagi.

Gubernur juga menjelaskan bahwa pendataan jumlah korban dan total kerugian yang dialami akibat banjir tidak dapat dilakukan dalam waktu satu hari. Karena, jumlah korban dan kerugian terus berubah sehingga perlu dilakukan verifikasi secara terus menerus.

“Korban dan harta benda kan ada yang terbawa arus, atau tertimbun tanah dan benda-benda lain, sehingga membutuhkan proses pencarian dan evakuasi untuk kemudian diverifikasi identitasnya. Supaya datanya valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Sejak hari pertama kejadian, lanjut Gubernur, pihaknya sudah terjun langsung ke lapangan dan instruksi OPD membuat posko2, termasuk di rumahnya sendiri dijadikan Posko Dapur Umum, Kesehatan, Logistik, Air Bersih dan lokasi tempat evakuasi kendaraan warga perumahan Pinang Griya dan Ciledug Indah.

“Bukan untuk pencitraan rumah saya dijadikan posko, tapi itu kebutuhan segera. Dan sudah saya lakukan sejak dulu disaat daerah2 itu terkena banjir,” tegas WH.

Penanganan Bencana dari proses evakuasi, mendistribusikan bantuan logistik kepada korban bencana di Lebak. Termasuk, menyisir lokasi-lokasi yang terdampak bencana dengan kondisi medan yang berbeda-beda, bahkan akses terputus dan ada daerah yang terisolir. Itu prioritas.

Hari ini adalah hari ke- 9 Tanggap Darurat Penanganan Banjir, dirinya tidak melakukan Rapat Evaluasi tapi memerintahkan seluruh OPD yang terkait dengan pasca bencana dan langsung dipimpin Sekda Al Mukhtabar untuk turun ke lapangan dan menyisir setiap posko hingga ke ujung area yang terisolir dan memastikan jika akses sudah mulai terbuka sambil mendata ulang. (*/Dul)

LEBAK – Bencana banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Lebak, Banten merendam puluhan kecamatan. Warga pun kesulitan beraktivitas akibat banjir yang merendam wilayah tersebut.

Kondisi tersebut mendorong sejumlah masyarakat turun tangan membantu para korban bencana banjir terutama yang rumahnya terendam air. Salah satunya PT Ridia Akusa Utama dengan menggelar kegiatan Bakti Sosial.

Mereka berinisiasi memberikan bantuan logistik untuk korban banjir di wilayah Lebak, Banten. Bantuan yang dikumpulkan berupa dana, alat kebersihan, pakaian, selimut, hingga bahan makanan.

“Kami mengantarkan bantuan untuk korban bencana banjir di wilayah Lebak, Banten. Kami bantu bahan sembako, popok bayi, obat-obatan dan lainnya,” kata Fasya El Falaqi, Ketua Pelaksana Baksos PT Ridia Akusa Utama.

Wilayah Lebak, Banten menjadi lokasi ketiga yang didatangin tim baksos PT Ridia Akusa Utama untuk membantu korban banjir. Harapannya, aksi sosial ini dapat membantu mengurangi beban korban banjir.

“Sebelumnya di perumahan Pesona Serpong, dan Cipondoh. Dan ketiga di Lebak Banten. Semoga dengan bantuan yang kami berikan dari Ridia Akusa Utama bisa meringankan beban mereka yang terkena musibah,” kata David Gunawan, Penanggung Jawab kegiatan. (*/Dul)

SERANG – Musim hujan dan cuaca yang tak bersahabat membuat harga – harga komoditas di pasar makin melambung tinggi .

Harga komoditas cabai di Pasar Induk Rau (PIR), Kota Serang, tembus Rp80 ribu per kilogramnya. Padahal, biasanya komoditas cabai dijual seharga Rp40 ribu. Meski harga melonjak 100 persen, masih tetap diburu konsumen.

Usup, pedagang komoditas bumbu dapur mengatakan, kenaikan cabai ini sudah terjadi sejak empat hari lalu pasca-libur tahun baru. Ia menduga, kenaikan harga cabai ini dipicu oleh memasukinya cuaca musim penghujan. Sehingga hal ini mengurangi kualitas cabai.

“Harga cabai, mulai dari cabai kriting, cabai rawit Rp80 ribu per kilo, dari harga awal Rp40 ribu. Mulai naik itu di tanggal 2 Januari, mungkin juga karena faktor cuaca yang mulai masuk musim penghujan,” katanya saat ditemui di lapaknya, Selasa ,(7/1/2020).

Kendati demikian, Usup mengaku penjualannya masih ramai dan tidak berpengaruh pada pendapatannya. Namun pihaknya berharap, harga cabai dapat kembali normal kembali agar tidak dikomplain konsumen.

“Penjualan tidak merosot, malah rame. Soalnya tidak ada yang jual eceran, penjual eceran tidak berani kalau harga sedang tinggi. Dari saya juga kalau belinya Rp5 ribu nggak saya layanin, soalnya kan bingung ngasihnya berapa,” terangnya.

Sementara itu, Imas, pembeli mengungkapkan, sudah tidak aneh lagi dengan kenaikan harga komoditas cabai. Hal itu dinilai wajar ketika masuk musim penghujan.

“Sepengalaman saya belanja (cabai), kalau sudah musim hujan ya naik. Kalo nggak naik, kasihan juga petaninya,”katanya. (*/Dul)