Ekonomi dan Bisnis

JAKARTA – PLN langsung menjalankan langkah taktis untuk melaksanakan bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan memberikan diskon 50% bagi 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi.

Keringanan biaya listrik ini akan berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020.

Hal ini dilakukan sebagai tindakan konkrit dan kepedulian PLN dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat akibat wabah pandemi Covid-19. “Kemarin, PLN langsung menyiapkan pelaksanaan teknis atas kebijakan Bapak Presiden.

Pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi di PLN ada dua jenis, yakni yang memakai kWh meter pascabayar dan prabayar atau menggunakan token. Untuk yang pascabayar, tidak ada masalah, karena pembebasan tagihan akan diterima pelanggan pada setiap periode pembayaran,” kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Rabu (1/4/2020).

Sementara untuk pelanggan prabayar akan diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir.

Zulkifli Zaini mengatakan, saat ini ada sekitar 24 juta data pelanggan 450 VA, ditambah 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi yang harus dimasukkan ke dalam sistem.

“Proses ini akan tuntas dalam sepekan ke depan, sehingga seluruh pelanggan yang digratiskan dan mendapatkan diskon sudah dapat terlayani seluruhnya. Mekanismenya kami buat yang paling mudah dan mungkin, sehingga tidak menyulitkan pelanggan,” imbuhnya.

Sementara itu pelanggan yang terlanjur membeli token, untuk token gratis akan tetap diperhitungkan pada pembelian bulan berjalan. “Jadi token yang telah dibeli tidak hilang,” ujarnya.

Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyakarat yang paling terdampak pandemi. “Harapan kami, ini bisa meringankan ekonomi untuk masyarakat ditengah menghadapi pandemi virus Covid-19,” tandasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, bahwa keringanan kredit bagi masyarakat akan belaku bulan April 2020. Hal ini disampaikannya saat menanggapi masih ada perbankan maupun industri keuangan non bank yang belum menjalankan keringan tersebut.

“Sudah saya konfirmasi ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dimulai bulan April ini sudah efektif. Saya juga sudah menerima peraturan OJK ini khusus berkaitan kredit tadi. Artinya bulan April ini sudah bisa berjalan,” ujar Jokowi saat konferensi pers, Selasa (31/3/2020).

Dia mengatakan, keringanan kredit diberikan kepada para pekerja informal. Misalnya ojek online, supir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp10 miliar.

“Telah ditetapkan tidak perlu datang ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA,” ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi menjanjikan kelonggaran cicilan kredit karena adanya virus corona. Kelonggaran cicilan ini salah satunya diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil.

Dijelaskan olehnya kelonggaran kredit ini akan diberikan baik oleh perbankan maupun lembaga keuangan non bank.”Akan diberikan penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga,” pungkasnya.

Kebijakan keringanan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Ada sejumlah syarat yang telah ditetapkan bagi debitur yang bisa mendapat keringanan. Pertama, debitur terkena dampak virus corona, dengan nilai kredit atau leasing di bawah Rp10 miliar. Syarat ini ditujukan bagi pekerja informal berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil, yang mengambil kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan kredit usaha rakyat (KUR).

Pengertian debitur terdampak virus corona yang dimaksud adalah, debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank, karena usahanya terdampak penyebaran virus corona, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sektor usaha yang menjadi sasaran kebijakan keringanan ini antara lain, pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Adapun, keringanan dapat diberikan dalam periode satu tahun, dalam bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau hal lain yang ditetapkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan (leasing). Untuk mengajukannya, debitur bisa mengajukan kepada bank atau leasing, dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi yang telah ditetapkan oleh pihak bank atau leasing.

Jika permohonan keringanan diajukan secara secara kolektif, misalnya melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada bank atau leasing. Kedua, untuk debitur yang tidak termasuk dalam kategori yang telah disebutkan, keringan tetap dapat diberikan.

Namun, pemberiannya tergantung pada kebijakan masing bank atau leasing. Untuk kategori ini, pemerintah mempersilahkan debitur untuk menghubungi langsung bank atau leasing.(*/Tya)

BOGOR – PDAM Tirta Kahuripan mengulurkan bantuan untuk pencegahan virus corona yang sedang pandemi oleh sebab itu wastapel portable akan dipasang di pasar tardisional dengan menggandeng PD Pasar Tohaga .

Menyikapi masifnya penyebaran Covid-19, keberadaan tempat cuci tangan non permanen atau biasa disebut wastafel portable dibutuhkan di pasar rakyat.

Tingginya mobilitas orang di pasar menjadin perhatian PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor untuk segera berkolaborasi dengan PD Pasar Tohaga guna realisasi pemasangan wastafel portable (wp)
Senin, 30 Maret 2020 Direktur PDAM , TB Hasanudin Taher secara simbolis menyerahkan 5 set WP kepada Direktur Operasional PD Pasar Tohaga, Doni Djatnika
5 WP tersebut di tempatkan di titik titik strategis di pasar Cibinong, Citayam, Ciluar, Citeureup I dan Citeureup II
“terimakasih PDAM Tirta Kahuripan, disaat seperti ini masyarakat pasar memang betul memerlukan wastafel portable.

Semoga menjadi berkah untuk semua,” kata Dirop Tohaga
Doni Djatnika

Kelima pasar tersebut dipilih untuk segera dilakukan pemasangan karena menurut statistik Tohaga, tingkat keramaian pengunjung disana tidak mengalami penurunan,hingga diprioritaskankan
“semoga masyarakat pasar lebih waspada akan bahaya Covid-19 dan lebih sadar akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat,”pungkas Doni Djatnika.(Angg)

BOGOR – Relawan Jabar Bergerak mendistribusikan perangkat wastafel portable di sejumlah fasilitas publik, termasuk pasar tradisional, sebagai salah satu upaya memerangi Corona Virus (Covid-19), Senin (30/3).

Untuk di Kabupaten Bogor,4 pasar tradisional diberikan toren penampungan air beserta wastafelnya. Yakni Pasar Cibinong, Cigudeg, Cileungsi dan Cisarua, Citeureup 1 dan 2 , Ciluar ,Ciawi dan Cigombong.

“Wastafel portabel ini untuk menyadarkan mencuci tangan terhadap masyarakat, terutama di tempat-tempat umum. Karena higienistas itu sangat penting,” kata Arif Budiman dari Jabar Bergerak Kabupaten Bogor, Senin (30/3).

Untuk pemeliharaan alat cuci tangan ini, kata dia, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola pasar setempat, agar dapat digunakan dengan baik oleh pengunjung dan para pedagang.

Sementara Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan mengaku bersyukur, dengan bantuan wastafel ini. Menurutnya, ini dapat lebih mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya mencuci tangan.

“Kita tempatkan di depan pintu masuk utama pasar. Kami bersyukur karena membantu ikhtiar kami dalam melawan Covid-19,” kata Haris yang mantan Direktur kemenangan Hadits ini.

Sebelumnya, PD Pasar Tohaga telah menyiapkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di seluruh pasar se-Kabupaten Bogor. Selain itu, setiap kali operasional pasar tutup, selalu disemprot dengan cairan disinfektan.(*/Angg)

Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah pada hari Kamis, 05 Maret 2020di Ruang Auditorium gedung BAPPENDA Lt. 2 bertempat di Jl. Raya Tegar Beriman, Cibinong. Acara ini dibuka oleh Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan S.E dan turut dihadiri perwakilan DPRD Komisi II, Kepala Asisten Administrasi Sekretariat Daerah, Kepala Perangkat Daerah Teknis, Kecamatan, Pelaku Usaha, PERBANKAN, BUMD, Pejabat Struktural BAPPENDA dan Perwakilan Wajib Pajak Kabupaten Bogor dengan jumlah peserta ± 150 orang.

Penyelenggaraan Forum Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Bogor tahun 2020 ini merupakan kesempatan yang sangat strategis untuk mengkoordinasikan rencana pembangunan yang mampu menjawab isu-isu strategis. Perangkat Daerah harus mampu menyusun perencanaan yang terintegrasi dan mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 harus merujuk pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Forum Perangkat Daerah membahas Rancangan RENJA Perangkat Daerah dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja (MUSRENBANG RENJA) Perangkat Daerah di Kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah.
Adapun tujuan dilaksanakannya Forum Perangkat Daerah BAPPENDA Kabupaten Bogor membahas RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021, adalah sebagai berikut ;
1. Mematangkan konsepsi nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana target kinerja Perangkat Daerah tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Renstra BAPPENDA Tahun 2018-2023
2. Mengakomodir usulan-usulan prioritas lingkup poerangkat daerah dari berbagai jalur.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat Permendagri No. 90 Tahun 2019, yang terkait dengan tugas dan fungsi pada lintas perangkat daerah.
4. Merumuskan penyempurnaan Rancangan Awal RENJA berdasarkan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan berbasis Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah RENJA BAPPENDA Kabupaten Bogor Tahun 2021, diharapkan dapat menghasilkan ;
1. RENJA Perangkat Daerah yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah.
2. Daftar prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta prakiraan maju berikut sumber pendanaan APBD.
3. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah.

Pada kegiatan Forum Perangkat Daerah BAPPENDA Kabupaten Bogor Tahun 2021 menghadirkan 3 (tiga) orang Narasumber, yaitu Adi Mulyadi, S.H, M.H Kepala Bidang PBB P2membahas mengenai “Pemaparan Tentang RENJA BAPPENDA Tahun 2021”, dilanjutkan dengan “Pemaparan Kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat” oleh Idam Rahmat, M.Si Kepala Bidang Pendapatan 1 BAPPENDA Provinsi Jawa Barat dan dilanjutkan oleh Fajar Zulkornelis, S.E Kepala Sub Direktorat Wlayah II Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri membahas mengenai “Arahan Terkait Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Permendagri 90/2019”. Setelah pemaparan berakhir dilanjutkan dengan diskusi dan usulan dari peserta forum Perangkat Daerah yang diakhiri dengan penandatanganan dan kesepakatan Berita Acara oleh perwakilan dari peserta Forum Perangkat Daerah.

Selanjutnya, pada kesempatan ini Wakil Bupati Bogor menyampaikan beberapa hal ;
Pertama, Peraturan – peraturan baru yang mengatur tentang hal-hal baru yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan peraturan sebelumnya karena terlalu cepatnya perubahan peraturan yang dibuat oleh Kementrian Pusat.
Kedua, Peningkatan pelayanan perlu terus ditingkatkan dan dipertahankan demi memberikan wujud pelayanan yang optimal kepada wajib pajak.Peningkatan komunikasi dalam kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat memberikan wujud kerja yang profesional demi terpenuhinya target yang telah ditentukan.
Ketiga, kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan dengan penuh keseriusan, aspiratif dan bertanggung jawab dari awal hingga akhir acara.

Dengan harapan Forum ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang mensinergikan program dan kegiatanyang akan dilaksanakan oleh BAPPENDA di Tahun 2021 demi tercapainya sasaran yang mendukung Visi, Misi dan Program Pancakarsa Kabupaten Bogor.(*/Iw)

BOGOR – Masifnya penyebaran covid-19, keberadaan pasar tradisional menjadi sorotan. Kemungkinan pasar ditutup total sangat kecil, walaupun berita karantina wilayah sudah santer dimana mana.

Pertimbangannya sangat jelas, masyarakat akan kehilangan arah jika tempat penyedia kebutuhan pangan mereka tidak ada.
Mencoba memperpendek mata rantai keramaian, Tohaga merilis Mitoha, singkatan dari Mitra Tohaga yang menginformasikan kontak pedagang pangan harian yang bisa online dihubungi warga dan megantarkan kebutuhan pangan ke rumah-rumah warga.

Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan menjelaskan bahwa program semi e-commerce ini diluncurkan mengingat situasi darurat yang sedang dihadapi Kabupaten Bogor.

Anjuran pemerintah untuk #dirumahAja sedikit kontradiktif dengan situasi real Pasar yang masih ramai setiap hari nya. Himbauan untuk Pola Hidup Bersih dan sehat (PHBS) terlihat sulit diterapkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat

“Saat ini baru pasar pasar besar yang sudah menerapkan sistem online ini, sisanya menyusul di tiga hari mendatang, target kami semua pasar bisa menjalankannya, ” jelas Haris.

Disamping himbauan PHBS, penyediaan hand sanitizer dan peluncuran Mitoha. Dalam waktu dekat Tohaga akan menyediakan Wastafel Portable di titik titik gerbang pasar. Tujuan nya agar warga pasar,mulai dari pengelola, pengunjung, dan pembeli lebih sering cuci tangan untuk meminimalisir penularan Covid-19.

“Kami bekerjasama dengan pihak terkait agar wastafel portabel ini bisa tersedia di tiap pasar. Besok fix Pasar Cibinong, Cileungsi,Cigudeg dan Cisarua dipasang wastafel portable”, pungkas Haris.(*Angg)

INDRAMAYU – Harga beras di pasar tradisional di Kabupaten Indramayu, mengalami kenaikan. Kondisi itu terjadi akibat minimnya pasokan beras dari petani karena belum memasuki masa panen raya.

Salah seorang pedagang beras di Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Jana, menyebutkan, harga beras premium saat ini berkisar antara Rp 10.500 per kilogram (kg) sampai Rp 12 ribu per kg. Harga itu berbeda-beda untuk setiap tingkatan kualitasnya.
Sedangkan untuk beras medium, saat ini di kisaran Rp 9.500 per kg sampai Rp 10.500 per kg. Harga itu juga berbeda-beda tergantung kualitasnya.

‘’Harga beras saat ini mengalami kenaikan rata-rata sekitar Rp 500 per kg untuk setiap jenisnya,’’ kata Jana, Kamis (26/3/2020).
Harga itu berlaku untuk pembelian beras eceran. Sedangkan untuk pembelian karungan (1 karung berkapasitas 25 kg), harganya lebih murah Rp 500 per kilogramnya dibandingkan pembelian eceran.

Jana menjelaskan, kenaikan harga beras itu terjadi secara bertahap sejak tiga pekan terakhir. Menurutnya, kenaikan harga tersebut diakibatkan oleh minimnya pasokan beras dari petani.

Jana mengatakan, sebagian besar para petani saat ini belum memasuki masa panen. Jikapun ada yang sudah panen, jumlahnya masih sedikit. Selain itu, kualitasnya juga ada yang kurang bagus karena masa panennya bersamaan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi.

Jana pun membantah kenaikan harga beras itu terjadi akibat panic buying seiring merebaknya wabah Covid-19. Dia menyatakan, pembelian beras dari konsumen di Kabupaten Indramayu selama ini masih normal.

‘’Tidak ada aksi borong beras dari masyarakat. Pembelian masih seperti biasa,’’ kata Jana.

Sementara itu, salah seorang pedagang nasi di Kecamatan Indramayu, Wati, menilai, kenaikan harga beras saat ini masih cukup terjangkau. Meski demikian, dia berharap, agar harga beras tidak terus mengalami kenaikan.

‘’Inginnya sih harga beras malah turun,’’ tandas Wati.(*/As)

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menginstruksikan agar masyarakat menggunakan pembayaran elektronik atau non tunai.

Langkah ini dilakukan agar mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, BI akan terus memperkuat kebijakan Sistem Pembayaran, termasuk kepada upaya memitigasi dampak Covid-19, dengan memastikan operasional Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) berjalan secara penuh (orderly functioned) melalui keandalan dan kelancaran sistem pembayaran.

“Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan pembayaran non tunai serta mendukung program-program pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial melalui pembayaran non tunai,” kata Perry di Jakarta, Sabtu (21/3/2020).

Sebagai informasi, kelancaran sistem pembayaran , baik tunai maupun nontunai, tetap terjaga. Posisi Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) per Februari 2020 tumbuh 5,44% (yoy).

Sementara transaksi nontunai menggunakan ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) posisi Februari 2020 turun 1,02% (yoy). Transaksi UE tetap tumbuh cepat, mencapai 145,47% (yoy), mengindikasikan tingginya preferensi masyarakat terhadap pembayaran digital.

Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) dan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Januari 2020 bergerak sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi, yakni masing-masing 7,76% (yoy) dan 7,09% (yoy).

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi di pasar uang, serta memperkuat transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.(*/Nia)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) akibat imbas penyebaran pandemi corona. Kurs rupiah pada Kamis (19/3) di indeks Bloomberg, tercatat merana ditutup jatuh 690 poin atau 4,53% ke level Rp15.912 per USD.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, kondisi rupiah ini sangat mengkhawatirkan. Jika rupiah terus melemah menembus level Rp16.000-an, apalagi hingga ke Rp17.000 per USD, maka itu akan membuat harga produk pangan naik.

“Ya pastinya akan menekan sektor pangan kita karena kan mayoritas bahan baku produk pangan yang ada saat ini masih bergantung pada impor,” ujar Adhi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (20/3/2020).

Sekjen Gapmmi Indrayana mengatakan, harga makanan yang juga akan naik adalah bahan pokok, antara lain minyak goreng, beras dan gula. Untuk itu dia meminta pemerintah terus menjaga harga bahan pokok agar tidak naik tinggi dan membebani masyarakat

“Harga bahan pokok seperti gula, minyak goreng, beras itu dipantau pemerintah dengan ketat. Kami rasa selama masih ada stok, harga masih akan tetap,” tegasnya.

Sementara itu, Ekonom CORE Piter Abdullah mengatakan rupiah menembus Rp16.000 dikarenakan masih belum stabilnya kondisi global. Hal disebabkan oleh ketidakpastian yang timbul akibat penyebaran virus corona (Covid-19) yang terus meluas. “Ini karena melihat kondisi global semakin tertekan dengan virus corona ini, semua ekonomi melemah,” ungkapnya.(*/Nia)

JAKARTA – Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan pihaknya menerapkan pembatasan pembelian bahan pokok di toko ritel seperti supermarket guna mencegak terjadinya spekulan yang memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19.

Seperti diketahui, Satgas Pangan Polri telah menerbitkan surat edaran kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk membatasi penjualan bahan pokok ke masyarakat.

“Pembatasan ini kita akan evaluasi. Kita melihat sisi positifnya, untuk mencegah spekulan-spekulan dan menstabilkan demand dan supply,” kata Mendag Agus Suparmanto pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Agus mengimbau agar masyarakat tidak membeli kebutuhan pokok secara berlebihan atau panic buying di tengah penerapan social distancing dalam masa penanganan COVID-19.

Terkait dengan mekanisme pembatasan pembelian bahan pokok di ritel modern, Ketua umum Aprindo Roy Mandey menjelaskan pembatasan terhadap empat produk, yakni beras, gula, minyak goreng dan mi instan itu sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan.

Menurut dia, kebijakan pembatasan pembelian ini bertujuan memberikan pemerataan pasokan bahan pangan kepada masyarakat. Dalam pengawasan untuk mencegah adanya spekulan, Aprindo bekerja sama dengan Satgas Pangan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada toko ritel modern.

“Kami berkoordinasi dengan Satgas Pangan di kala ditemukan hal-hal yang tidak sesuai situasi. Kami sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan, mereka sudah memasang banner di toko-toko ritel,” kata Roy.

Sebelumnya, Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan kebijakan pembatasan dikeluarkan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, termasuk mencegah pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kondisi pandemi virus corona atau COVID-19 demi meraup keuntungan pribadi.

Dalam surat edaran B/1872/III/Res.2.1/2020/Bareskrim ada empat bahan pokok yang dilakukan pembatasan pembelian, yakni beras maksimal 10 kg, gula 2 kg, minyak goreng 4 liter, dan mi instan maksimal dua dus.

Satgas Pangan mengimbau agar masyarakat tidak panik dengan berbelanja bahan pokok secara berlebihan. Pasalnya pemerintah menjamin ketersediaan pangan di Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan. (*/Nia)