Ekonomi dan Bisnis

KOTABUMI – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mensosialisasikan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS). Terbaru di Kabupaten Lampung Utara, menargetkan sebanyak 750 ekor sapi dan kerbau ikut serta program AUTS tahun ini.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, program AUTS bertujuan untuk mengamankan indukan yang selama ini banyak dipotong. Apalagi pemerintah sudah membuat peraturan pelarangan pemotongan betina produktif. “Jadi yang kita targetkan adalah komoditas yang mudah terkena risiko. Yaitu sapi betina, agar tetap dipertahankan untuk berkembang biak,” kata Sarwo Edhy, Rabu (17/4/2019).

Sarwo Edhy pun memberikan dukungan dan motivasi bagistakeholderpelaku bisnis peternakan untuk ikut asuransi ternaksapi.”Kita semua tahu bahwa risiko berusaha di bidang peternakan begitu rentan, misalnyasapiterkena penyakit, yang menyebabkan kematian, serta rawan pencurian, sehingga perlu ada upaya khusus untuk melindungi peternak dan keberlangsungan usaha ternak tersebut,” tuturnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lampung Utara Sofyan mengatakan, data hingga pertengahan April peternak yang ikut program asuransi ternak sebanyak 374 ekor sapi dan kerbau.

“Dari total tersebut, rinciannya sebanyak 124 ekor yang sudah terbit polis asuransi, 199 ekor ternak sedang proses polisnya, dan 51 ekor ternak sapi masih proses input data,” jelas Sofyan.

Sofyan mengungkapkan, program AUTS di kabupaten Lampung Utara masuk tahun ketiga. Periode 2017 dari target 225 ekor sapi realisasi mencapai 325 ekor sapi. Periode 2018 target 525 ekor sapi/kerbau realisasi mencapai 823 ekor. “Program AUTS menyasar peternak memiliki sapi betina produktif,” tambahnya.

Sofyan menuturkan, dari total biaya premi sebesar Rp200 ribu per ekor per tahun, 80 persen uang premi atau sekitar Rp160 ribu di tanggung pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Sementara, 20 persen atau nominal Rp40 ribu ditanggung peternak sebagai pihak penerima manfaat.

“Ada keuntungan bagi peternak yang mengikuti program ini. Bila terjadi sesuatu pada hewan ternak yang diusahakan seperti mati atau hilang karena tindak kriminal seperti pencurian, peternak akan menerima klaim uang pertanggungan (UP) sebesar Rp 10 juta per ekor,” ujarnya.

Sofyan menambahkan, peternak yang akan mengikuti program AUTS dapat menghubungi petugas di unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Distan di kecamatan atau petugas penyuluh dan peternak.

Selanjutnya, peternak akan menerima nomor rekening dari PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) sebagai pihak rekanan yang ditunjuk kementerian untuk melakukan setoran via rekening bank. Bukti transfer itu ditunjukkan ke petugas UPTD Distan untuk dilakukan pemrosesan kepesertaan peternak di programAUTS.

Peternak sapi di Lampung Utara menyambut positif program AUTS. Wiyono, seorang peternak menjelaskan, ikut asuransi ternak dinilai melindungi hewan ternaknya dari kematian serta penyakit.

“Tahun 2018 kelompok peternak di Desa Ibul Jaya, Hulu Sungkai ada empat ekor sapi yang terkena penyakit. Semua premi asuransinya sudah keluar. Tahun 2019 kami ikut lagi program ini,” ujarnya.

Proses pendaftaran AUTS menurut Wiyono cukup mudah. Peternak cukup mendaftarkan hewan ternaknya ke kelompok peternak desa setempat.(*/Kris)

JAKARTA – Utang luar negeri Indonesia pada akhir Februari 2019, tercatat US$388,7 miliar. Atau bertambah US$4,8 miliar ketimbang posisi akhir bulang sebelumnya. Didorong neto transaksi penarikan utang luar negeri.

Utang luar negeri Indonesia itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$193,8 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar US$194,9 miliar. Demikian data Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) dalam info terbarunya di Jakarta, Senin.

Dikatakan, secara tahunan utang luar negeri Indonesia tumbuh 8,8% (year on year/yoy) pada Februari 2019. Meningkat dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 7,2% (yoy). Peningkatan pertumbuhan utang luar negeri tersebut terutama bersumber dari pertumbuhan utang luar negeri pemerintah.

Utang luar negeri pemerintah, katanya, meningkat pada Februari 2019 untuk membiayai sektor-sektor yang produktif. Posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari 2019 sebesar US$190,8 miliar atau tumbuh 7,3% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,9% (yoy).

Pertumbuhan utang luar negeri pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama Februari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu, pada Februari 2019 pemerintah juga menerbitkan Global Sukuk, untuk mendukung pembiayaan fiskal dalam kerangka Green Bond dan Green Sukuk.

Masuknya aliran dana utang luar negeri kepada pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah.

Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui utang luar negeri pemerintah merupakan sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Sementara itu, kata BI, posisi utang luar negeri swasta pada Februari 2019 sebesar US$1,3 miliar, atau tumbuh 10,8% (yoy). Relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

Utang luar negeri swasta sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa utang luar negeri di keempat sektor tersebut terhadap total utang luar negeri swasta mencapai 74,2 persen.

BI dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan utang luar negeri dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian, kata BI.(*/Fet)

LAMPUNG – Kementerian Pertanian (Kementan) melepas ekspor pisang segar ke China dan nanas kaleng asal Provinsi Lampung ke Spanyol. Pelepas ekspor ini dilakukan Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi bersama Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, (12/4/2019).

Suwandi menjelaskan ekspor ini merupakan bukti dari kerja nyata Kementan dalam akselerasi ekspor komoditas pertanian. Ekspor merupakan salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan neraca perdagangan dan mendatangkan devisa negara.

“Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, agar ekspor semakin kencang, kami terus mendorong membangun kawasan buah dan sayuran berkualitas untuk genjot ekspor,” jelasnya.

Dirjen penggemar pangan lokal ini menekankan ekspor hortikultura terus didorong dan ditingkatkan karena potensi sangat luar biasa. Selain itu juga agar terus direplikasi di wilayah lainnya se Indonesia.

Melansir data BPS, volume ekspor nanas 2018 sebesar 228.537 ton naik 8,80 persen dibandingkan 2017 sebesar 210.046 ton. Ini tahun 2019 target ekspor lebih tinggi lagi naik bisa 30 persen.

“Eksisting ada 65 negara tujuan ekspor adalah Jepang, Hongkong, Korea, Taiwan, China, Singapore, Malaysia, Brunei, Vietnam, India, Pakistan, Srilanka, Iran, Timur Tengah, Eropa, Amerika, Australia dan lainnya dengan nilai ekspor nanas 2018 sebesar Rp 2.77 triliun,” sebutnya.

“Sedangkan pada Januari-Februari 2019 ekspor nanas 32.053 ton,” tambah dia.

Lebih lanjut Suwandi menyebutkan produksi nanas Indonesia 2018 sebesar 1,85 juta ton dengan luas areal 53.800 hektar. Produksi naik 0,1 persen dibandingkan 2017 sebesar 1.84 juta ton.

Beberapa sentra produksi nanas adalah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Subang, Pemalang, Purbalingga, Kediri, Blitar, Lombok Timur, Kuburaya, Kutai Kertanegara, Majene, Bulukumba, Sinjai, Wajo, Bolmong, Ogan Ilir, Prabumulih, Simalungun, Kampar, Muaro Jambi, Muara Enim dan lainnya.

“Nanas disukai konsumen baik dalam bentuk segar maupun olahan. Nanas mengandung vitamin C, B1, Potasium, Mangaan, Bromelain bagus untuk kesehatan,” terang Suwandi.

Masih di tempat yang sama, Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil mendukung akselerasi ekspor melalui kegiatan AGRO GEMILANG (Ayo Gerakkan Ekspor Pertanian Generasi Milenial Bangsa).

Ini dalam bentuk pendampingan dan bimbingan teknis kepada petani dan calon eksportir, khususnya para pemuda milenial agar dapat ikut terjun meningkatkan eksportasi komoditas pertanian yang sesuai persyaratan negara tujuan.

“Langkah terobosan yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Permentan sebagai payung hukum untuk bekerja menggarap eksportasi. Permentan nomor 19 tahun 2019 sudah ditandatangai pak Menteri Pertanian tanggal 2 April kemarin,” ujarnya.

Ali Jami menjelaskan Permentan tersebut bertujuan agar semua bersama untuk bekerja menggarap akselerasi dan pengembangan eksportasi. Salah satu regulasi dalam persaingan global yang digunakan sebagai non tarif barrier adalah Sanitary and Phytosanitary (SPS).

“Persetujuan SPS merupakan persetujuan yang mengatur kebijakan terkait dengan perlindungan kesehatan makanan (food safety -red) hewan dan tumbuhan,” jelas dia.

Pelepasan ekspor ini dihadiri Direktur External Affairs and Government Relations PT. Great Giant Pineapple (GGP), Welly Soegiono selaku tuan rumah. Hadir juga Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, Anggota Komisi IV DPR RI, Sudin, dan pihak Bea Cukai.

Welly mengungkapkan perusahaannya mulai melakukan ekspor pisang dan nanas pada tahun 1985. Tahun 2018 sudah ekspor nanas sebanyak 17 ribu kontainer dalam bentuk fresh fruit dan kalengan. Tentunya hal ini tidak mudah, namun penuh dengan perjuangan.

“Untuk tahun ini kami proyeksikan ekspor nanas kurang lebih menjadi 23 ribu kontainer,” tandasnya.(*/Kris)

JAKARTA – Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP), Siswono Yudo Husodo bilang, maju-mundur atau cepat-tidaknya perkembangan suatu negara dapat dilihat dari jumlah pengusahanya.

“Di Indonesia baru sekitar dua persen penduduk Indonesia yang jadi pengusaha. Apa yang dikerjakan bagus, sekarang mungkin sudah ketinggalan zaman. Karena itu kita harus terus mengikuti perubahan,” kata Siswono dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Universitas Pancasila, kata dia, menghargai apa yang dilakukan Gatra group, yaitu mendorong generasi muda untuk berwirausaha. Perlu diingat bahwa jadi pengusaha itu selalu ada up and down, sukses dan gagal adalah bagian dari permainan.

Mantan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan itu juga mengingatkan kepada para pengusaha agar jangan mabuk waktu sukses dan jangan putus asa waktu gagal, setiap pukulan selama tidak membuat anda mati akan membuat anda menjadi orang yang lebih besar.

Sementara itu pengusaha Bob Hasan sapaan Mohammad Hasan menambahkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya raya, namun harus disiplin dan pandai mengelola sumber daya baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA)-nya.

Ia mengatakan jika disiplin mengelola keduanya maka negara ini bisa menjadi lebih maju, tidak menjadi negara yang tertinggal. “Dengan usaha dan kerja keras saya yakin akan banyak anak-anak bangsa yang dapat membuat negeri ini disegani oleh dunia,” katanya.

“Jangan sampai ada keributan di dalam negeri agar negara ini tidak jadi hancur lebur dan jangan pernah menyerah untuk berbuat sesuatu yang lebih baik,” katanya.(*/Jun)

JAKARTA – Pedagang Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, mengeluhkan sikap pemerintah yang sampai saat ini masih mengimpor cabe. Akibatnya, harga cabe terjun bebas karena pasokan dari petani lokal juga melimpah dan masih mampu memenuhi kecukupan pangan.

Miftah, 39, pedagang cabe mengatakan, dampak impor yang dilakukan pemerintah membuat pedagang kecil sepertinya tak bisa meraup banyak untung.

Pasalnya, pasokan yang sangat banyak membuat harga jual terjun bebas. “Sekarang harga cabe perkilogramnya dibawah Rp10 ribu, harganya sudah terjun bebas,” katanya, Jumat (12/4).

Dikatakan Miftah, selain harganya yang di bawah harga pasaran, masyarakat juga lebih memilih cabe impor. Akibatnya, cabe lokal yang dihasilkan para petani menjadi kurang laku. “Kebanyakan pada beli cabe impor semua, nggak tahu kenapa,” ujarnya.

Menurutnya, ia tak tak keberatan dengan impor yang dilakukan pemerintah sejak beberapa pekan belakangan ini. Namun, keputusan itu harusnya diambil bila pasokan cabe dari petani lokal tak dapat memenuhi permintaan masyarakat dan membuat harga melonjak. “Ini yang dari daerah saja banyak kenapa harus impor,” keluhnya.

Atas kondisi yang terjadi, Miftah meminta pemerintah untuk melihat kondisi di lapangan sebelum melakukan impor. Jangan sampai atas masalah ini hanya menguntungkan satu pedagang saja.

“Harusnya lihat kondisi dulu, apa dari petani sekarang lagi susah panen atau enggak. Sekarang kan pasokan lagi cukup, harusnya enggak impor dulu. Saya juga enggak mau harga naik, pedagang juga rugi kalau harga naik,” ujarnya.

Selain itu, Annisatul, 43, pedagang bawang merah mengatakan, pasokan bawang merah dari petani lokal sekarang mampu mencukupi permintaan. Apalagi, harganya yang kini mencapai Rp35 ribu per kilogramnya terbilang normal. “Pasokan sekarang aman, harga masih normal, kalaupun naik masih dalam tahap wajar,” terangnya.

Yang diperlukan saat ini, kata Annisatul, adalah menjaga harga agar tetap stabil di pasaran. Karena dengan normalnya harga akan mensejahterakan petani dan para pedagang. “Jangan turun naik terus, kita juga bingung jualnya. Kalau naik yang beli dikit, kalau murah juga nggak terlalu banyak,” tandasnya. (*/Hak)

JAKARTA – International Monetery Fund (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global 2019 menjadi 3,3%. Padahal, Januari 2019 diprediksi 3,5%. Tentu saja ini bakal berdampak kepada perekonomian Indonesia.

Turunnya proyeksi dari IMF ini, disebabkan oleh ketidakpastian potensial akibat ketegangan perdagangan global, serta faktor-faktor spesifik negara dan sektor lainnya.

Ekonom senior Indef, M Nawir Messi menilai, dengan pemangkasan itu tentunya akan berdampak kepada perekonomian dalam negeri. Sebab, dinamika perekonomian di global akan berpengaruh pada Indonesia.

“Dalam dua sampai tiga tahun ke depan yang menetukan seperti apa persoalan dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia tergantung dinamika global,” kata Nawir dalam jumpa pers di Jakarta, (11/4/2019).

Selain IMF, kata dia, beberapa lembaga survei juga ikut memprediksi hal yang sama. Dengan demikian dia yakin bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan tidak akan bergairah.

“Kami tidak bisa terlalu optimis, bahwa situasi perkeonomain domestik tahun ini dan tahun depan tidak terlalu membaik sebagaimana dipresiksi banyak orang,” kata dia.

Dengan demikian, pemerintah saat ini dan pemerintahan terpilih pada pemilu nanti, kata dia, musti mempersiapkan semuanya dengan baik.

Sementara, ekonom muda Indef, Bima Yudhistira mengatakan, penurunan ini merupakan gejala perlambatan ekonomi. Yang akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.

Dia pun memperkirakan. ekonomi Indonesia diproyeksi hanya akan tumbuh 5% pada 2019, bahkan bisa tertekan lagi ke level 4,9%.

Dengan kata lain, perlambatan ini juga akan berdampak pada penurunan proyeksi ekspor Indonesia, dan hasilnya neraca perdagangan masih mencatatkan defisit. Para pelaku usaha pun dikhawatirkan akan melakukan efisiensi dibeberapa bidang, baik biaya produksi hingga jumlah tenaga kerja.

“Sektor yang paling terpukul adalah harga komoditas seperti sawit dan karet makin rendah. Pertambangan prospeknya juga negatif khususnya batubara. Dari dalam negeri, dipastikan efek slowdown mulai terasa ke sektor manufaktur,” kata Bima. (*/Nia)

PEMEKASAN – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Jawa Timur, menemukan sedikitnya 102 sampel rokok ilegal yang beredar di wilayah itu.

Menurut Kasi Pengawasan Barang Beredar Disperindag Pamekasan Nurul Hidayati temuan ratusan sampel rokok ilegal itu, berdasarkan hasil pengawasan lapangan dalam dua tahun terakhir ini.

“Tahun lalu kami menemukan sebanyak 95 sampel rokok ilegal, dan tahun ini mulai Januari hingga Maret 2019 ini sebanyak tujuh sampel,” katanya di Pamekasan, Kamis (11/4/2019).

Nurul menjelaskan peredaran rokok ilegal itu ditemukan di hampir semua kecamatan di Kabupaten Pamekasan, termasuk di Kecamatan Kota, Pamekasan.

“Yang paling banyak memang di pedesaan. Tapi di kota juga banyak beredar rokok ilegal di masyarakat,” katanya.

Harga rokok ilegal ini jauh lebih murah dibanding rokok yang berpita cukai, yakni antara Rp3.000-Rp5.000 per bungkus.

Nurul menjelaskan pihaknya telah menyampaikan arahan kepada para pengusaha rokok di Pamekasan mengenai ketentuan pita cukai rokok.

Ia juga meminta agar para pengusaha rokok di Pamekasan segera memperbaiki sistem peredaran rokok tersebut dari ilegal menjadi resmi.

Kasi Pengawasan Barang Beredar Disperindag Pemkab Pamekasan itu lebih lanjut menjelaskan di Pamekasan memang banyak warga yang memproduksi rokok lintingan dan rokok menjadi bagian dari kegiatan industri rumah tangga warga.

“Banyak warga yang terserap menjadi tenaga kerja. Makanya kami dorong terus para produsen rokok ini agar bisa rokoknya resmi, bercukai alias tidak ilegal,” ujarnya.(*/Gio)

DEPOK – Seratusan klaim nasabah PT Asuransi Jiwa Bumiputera di Depok, Jawa Barat tertunda hingga delapan bulan untuk proses pencairannya. Waduh.

Kepala Cabang Asuransi Bumiputera Depok, Ade Andrean di Depok, Rabu (10/4/2019), mengakui, sekitar 100 lebih nasabah di Depok yang mengalami penundaan pembayaran klaim, karena kesulitan likuiditas perusahaan.

“Keterlambatan klaim terjadi sejak awal 2018. Sekarang saya nggak bisa memutuskan kapan klaim akan dibayar karena itu kewenangan pusat, yang data di sini perkirakan antara enam sampai 10 bulan baru cair,” katanya.

Ade mengaku cabang tidak mempunyai kewenangan untuk menarik uang perusahaan karena seluruh uang yang masuk dari cabang ditarik ke pusat. “Kalau cabang bisa ikut mencairkan maka kita bisa mengukur perkiraan dana terhimpun yang bisa digunakan untuk mencairkan klaim. Misalnya kita minta waktu enam bulan,” kata Ade.

Ade mengakui, tertundanya pembayaran klaim juga menyulitkan Bumiputera untuk mencari nasabah baru. Dia meminta agar nasabah tidak perlu kuatir walaupun batas waktu pencairan klaim asuransi melebihi aturan Peraturan Menteri Keuangan yaitu 30 hari, karena jumlah kekayaan yang dimiliki Bumiputera melebihi kewajibannya.

Seorang nasabah mengaku kecewa dengan tidak ada kepastian pembayaran klaim karena dana yang seharusnya cair itu digunakan untuk biaya anaknya meneruskan ke perguruan tinggi.

“Waduh, kecewa banget, mengapa tidak sejak awal adanya penundaan pencairan itu dijelaskan kepada nasabah, supaya kita juga berjaga-jaga. Inikan sudah mepet anak perlu biaya sekolah,” kata Nani, ibu yang menanamkan asuransi sejak tahun 2014.

Sebelumnya PT Asuransi Bumiputera pada 23 Mei 2018 lalu menerbitkan surat permohonan maaf karena terlambat membayar klaim ke pemegang polis, namun sayangnya tidak disebarkan ke seluruh nasabahnya.(*/Idr)

PURWOKERTO – Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto Supriyanto mengatakan, tiket kereta api Lebaran 2019 untuk sejumlah tanggal keberangkatan masih tersedia, meskipun ketersediaannya menipis.

“Dari pantauan kami, penjualan sampai tanggal 5 April 2019, tiket arus mudik yang ramai dipesan masih dari arah Jakarta atau Bandung menuju ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur dan sebaliknya untuk arus balik kereta api (KA) dari arah timur menuju Jakarta atau Bandung,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (7/4/2019).

Dalam hal ini, kata dia, pemesanan tiket mudik untuk keberangkatan tanggal 26 Mei 2019 (H-10 Lebaran) hingga tanggal 5 Juni 2019 (H1 Lebaran) masih didominasi warga dari Jakarta atau Bandung menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Demikian pula dengan kereta dari arah Jakarta maupun Bandung yang berakhir di wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto ramai dipesan oleh calon pemudik.

“Ada 12 kereta api reguler dan empat kereta api tambahan lebaran yang diberangkatkan dari wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto,” katanya.

Ia mengatakan 12 kereta api reguler tersebut terdiri atas KA Purwojaya relasi Cilacap-Gambir PP, KA Sawunggalih Pagi relasi Kutoarjo-Pasarsenen PP, KA Sawunggalih Malam relasi Kutoarjo-Pasarsenen PP, KA Logawa relasi Purwokerto-Surabayagubeng-Jember PP, KA Kutojaya Utara relasi Kutoarjo-Pasarsenen PP.

Selain itu, KA Kutojaya Selatan relasi Kutoarjo-Kiaracondong PP, KA Serayu Pagi relasi Purwokerto-Kiaracondong-Pasarsenen PP, KA Serayu Malam relasi Purwokerto-Kiaracondong-Pasarsenen PP, KA Wijayakusuma relasi Cilacap-Surabayagubeng-Banyuwangi PP, KA Kamandaka relasi Purwokerto-Semarang, KA Joglosemarkerto relasi Purwokerto-Semarang, dan KA Joglosemarkerto relasi Purwokerto-Semarang-Solo.

Sementara untuk empat kereta api tambahan lebaran terdiri atas KA Kutojaya Selatan Lebaran relasi Kiaracondong-Kutoarjo PP, KA Kutojaya Utara Tambahan relasi Pasarsenen-Kutoarjo PP, KA Purwojaya Lebaran relasi Gambir-Purwokerto-Cilacap PP, dan KA Sawunggalih Lebaran relasi Pasarsenen-Kutoarjo PP.

Lebih lanjut, Supriyanto mengatakan tiket kereta api yang diberangkatkan dari wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto tujuan Jakarta atau Bandung untuk keberangkatan tanggal 26 Mei hingga 6 Juni masih tersedia, sedangkan tiket KA Logawa tujuan Surabayagubeng atau Jember sudah terjual habis untuk keberangkatan tanggal 30 Mei hingga 15 Juni 2019.

Menurut dia, tiket kereta api yang diberangkatkan dari wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto tujuan Jakarta atau Bandung yang telah terjual habis, yakni KA Serayu Pagi dan KA Serayu Malam keberangkatan tanggal 7-16 Juni, KA Sawunggalih Pagi keberangkatan tanggal 7-15 Juni, KA Sawunggalih Malam tanggal keberangkatan 7-13 Juni, KA Kutojaya Utara keberangkatan tanggal 8-13 Juni.

Selain itu, KA Kutojaya Selatan keberangkatan tanggal 7-16 Juni, KA Purwojaya keberangkatan tanggal 8-12 Juni, KA Kutojaya Utara Tambahan keberangkatan tanggal 6-12 Juni, KA Purwojaya Lebaran keberangkatan tanggal 9 Juni, dan KA Sawunggalih Lebaran keberangkatan tanggal 8-11 Juni 2019.

“Sementara untuk tiket KA Kutojaya Selatan Lebaran masih tersedia, sedangkan KA Joglosemarkerto dan KA Wijayakusuma belum dibuka penjualannya,” katanya.(*/Nia)

JAKARTA – Ide pengenaan cukai terhadap bahan bakar minyak (BBM) agar masyarakat menggunakan trasportasi massal, dinilai cukup positif. Tapi, perbaiki dulu layanan transportasinya.

“Poinnya itu sebenarnya memang cukai bisa dijadikan alat untuk mengendalikan eksternalitas negatif ya, di Indonesia itu memang tertinggal. Saya mendukung ide itu,” kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira, Jakarta, Jumat (5/4/2019).

Namun, untuk mengimplementasikan ide itu, kata dia, harus didukung ketersediaan yang transportasi publik yang memadai. Menurut dia, saat ini transportasi publik belum terlalu memadai. “Ketersediaan transportasi publiknya juga harus ada dulu,” kata dia.

Di sisi lain, kata dia, apabila cukai BBM itu diterapkan, maka pemerintah juga harus tetap menjaga ketersediaan BBM. Jangan sampai karena ada kebijakan ini stok BBM berkurang. “Kemudian yang kedua berkaitan dengan konsumsi pasokannya tetap dijaga. Jangan sampai harganya naik pasokan berkurang gitu,” ujar dia.

Adalah Hasbullah Thabrany, anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, mengungkap usulan cukai untuk BBM. Alasannya, ya itu tadi, membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi polusi.

Hasbullah bilang, bila Jokowi-Amin terpilih lagi, maka pemerintah akan mengusulkan perluasan pengenaan cukai untuk 12 produk. Di mana salah satunya adalah pengenaan cukai untuk BBM yang selama ini disubsidi pemerintah. “Dipakai silahkan, tapi secukupnya, kalau dicukai akan mengurangi konsumsinya dan udara sehat,” jelas Hasbullah di Bogor, Jawa Barat, Minggu (31/3/2019).

Selain BBM, Hasbullah dan timnya mengusulkan perluasan cukai untuk ban mobil, kayu gelondongan, minuman yang mengandung gula tinggi dan makanan yang mengandung garam tinggi. Selain itu, juga termasuk cukai rokok, alkohol, dan plastik.

Hasbullah mengaku, Jokowi-Amin akan berkomitmen dalam hal pengendalian melalui cukai. Saat ini, usulan sudah disampaikan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Hanya saja, untuk mengimplementasikan memang perlu waktu lama, sebab harus melalui keputusan Undang-undang (UU) yang dibahas bersama DPR. Terkait dengan efeknya ke penerimaan, Hasbullah mengaku sudah melakukan kajian. Hanya saja dia belum membeberkan angkanya. “Pasti keseluruhan penerimaan APBN baik,” jelas dia. (*/He)