Politik dan Keamanan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper dari rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Djan Faridz. Lokasi rumah Djan di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025) dini hari WIB, terkait kasus buronan Harun Masiku.

Dari pantauan di lokasi, para penyidik KPK keluar dari rumah Djan sekitar pukul 01.05 WIB. Mereka membawa dua koper berukuran sedang dan satu koper berukuran kecil. Selain itu para penyidik juga membawa barang bukti lain berupa satu kardus dan satu tas jinjing (totebag).

Menurut informasi yang didapat di lapangan, KPK mulai melakukan penggeledahan sekitar pukul 20.00 WIB, dengan menggunakan delapan mobil SUV berwarna hitam. Tim penyidik KPK menggeledah rumah politikus senior PPP tersebut terkait penyidikan dan pencarian buronan Harun Masiku (HM), Rabu malam.

“Benar, pada giat penggeledahan perkara tersangka HM,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu malam WIB.

Tessa mengatakan, dirinya belum bisa memberikan penjelasan lebih detail tentang kegiatan penyidikan tersebut karena proses penggeledahan masih berlangsung. Dia belum bisa memberikan penjelasan lebih detail tentang kegiatan penyidikan tersebut karena proses penggeledahan masih berlangsung.

Tessa belum menerima informasi detail soal alamat rumah yang digeledah. Namun, ia membenarkan bahwa rumah tersebut adalah milik seseorang berinisial DF.(*/Jo)

SEMARANG – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan kepada jajaran kepolisian untuk selalu berpihak pada rakyat dan membela kepentingan rakyat. Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan di acara Apel Kasatwil Polri di Akademi Kepolisian (Akpol), Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/12/2024).

“Saya minta saudara-saudara, saya mengimbau, bukan atas nama Prabowo, tetapi atas nama rakyat Indonesia, atas nama orang tuamu, atas nama anak-anakmu, kepolisian berpihaklah, dan selalu membela kepentingan rakyat Indonesia,” kata Prabowo di hadapan 571 peserta yang terdiri 27 perwira tinggi pejabat utama (PJU) Mabes Polri, 36 kapolda, dan 508 kapolres.

Selain itu, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada kepolisian atas kinerja selama ini. Dia lantas mengingatkan kepada kepolisian, yang berperan penting bagi keamanan negara, agar senantiasa mencegah kebocoran keuangan negara, penyelundupan, korupsi, dan peredaran narkoba.

“Ingat, tidak ada kesejahteraan kalau kita tidak bisa kuat. Tidak ada kemakmuran apabila ada kebocoran-kebocoran. Tanpa kemakmuran kita tidak mampu mengatasi masalah. Oleh karena itu, kepolisian negara itu, saudara sangat penting,” ucap Prabowo.

Dia pun menekankan harapannya agar kepolisian selalu membela bangsa dan negara dengan segala kekuatan dan daya upaya yang dimiliki dengan tetap menjunjung profesionalisme dalam bertugas. “Dengan polisi yang kuat, militan, yang profesional, kita selamatkan masa depan kita. Kita selamatkan bangsa. Bangsa dan rakyat sangat memerlukan polisi yang terampil,” ujar Prabowo.

Apel Kasatwil Polri Tahun 2024 berlangsung pada tanggal 11-12 Desember 2024 dengan mengangkat tema ‘Peran Polri yang Presisi dalam Mendukung Agenda Nasional Tahun 2024 untuk Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri’. Apel Kasatwil merupakan agenda tahunan Polri yang bertujuan sebagai sarana evaluasi pelaksanaan tugas pada tahun 2024.(*/D Tom)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut harus mempunyai keberanian yang besar dalam menghapus kemiskinan di Indonesia. Bahkan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo dalam merealisasikan janjinya tersebut.

Dalam analisis politiknya, pengamat hukum dan politik Dr. Pieter C Zulkifli, SH, MH, menyebut tidak sedikit pihak mempertanyakan apakah kenaikan itu sebagai langkah awal menuju transformasi ekonomi atau sekadar langkah pragmatis yang mengorbankan rakyat demi angka-angka di laporan keuangan negara.

Pieter Zulkifli menekankan jika Presiden Prabowo memulai masa pemerintahannya dengan visi besar. Di antaranya, menghapus kemiskinan, meningkatkan taraf hidup rakyat, menyediakan makan siang gratis, membangun tiga juta rumah, hingga menciptakan jutaan lapangan kerja.

“Prabowo Subianto memulai pemerintahannya dengan visi yang ambisius. Namun, janji besar seperti menghapus kemiskinan memerlukan keberanian, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kenaikan PPN menjadi ujian pertama: apakah ini langkah awal menuju transformasi ekonomi atau sekadar langkah pragmatis yang mengorbankan rakyat demi angka-angka di laporan keuangan negara?,” kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 18 November 2024.

Di satu sisi, kata dia, kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendukung target ambisius Prabowo. Termasuk, pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun.

“Di sisi lain, langkah ini dinilai bertentangan dengan janji peningkatan taraf hidup masyarakat. Kenaikan PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa di pasar, yang otomatis melemahkan daya beli rakyat, terutama kelompok berpenghasilan rendah,” katanya.

Pieter Zulkifli memgatakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah diperkirakan memerlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp8.000 triliun per tahun, dua kali lipat dari anggaran saat ini.

Namun, proyeksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk APBN 2025 hanya mencapai Rp3.600 triliun. Bahkan, jumlah ini pun belum sepenuhnya tersedia dalam bentuk uang nyata. Artinya, rencana ini lebih bersifat prediktif ketimbang realistis.

Tak hanya itu, dia mengungkapkan bahwa laporan dari IMF menunjukkan skeptisisme terhadap target ini, mengingat Indonesia masih menghadapi masalah struktural di sektor keuangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan uang kartal yang dimiliki negara.

“Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa uang kartal yang beredar hanya sekitar Rp954,5 triliun. Angka ini jauh dari cukup untuk menggerakkan ekonomi sebesar Indonesia, alih-alih mendukung target pertumbuhan 8 persen,” katanya.

Belajar dari Amerika, Pieter Zulkifli bilang negara adidaya ini pernah menghadapi krisis keuangan besar pada 2008-2009. Untuk mengatasi masalah tersebut, mereka mencetak uang dalam jumlah besar, mencapai USD2000 miliar atau sekitar 30.000 triliun rupiah. Namun, langkah ini didukung oleh faktor produktif dan proyek-proyek besar di bawah pengaruh kekuatan ekonominya.

“Sayangnya, Indonesia tidak memiliki posisi serupa. Ketergantungan pada mata uang asing seperti dolar AS dan euro membuat rupiah terjepit. Sebagian besar transaksi ekspor-impor menggunakan mata uang asing, yang secara langsung mengurangi sirkulasi rupiah di pasar domestik. Hal ini juga berdampak pada kemampuan pemerintah membayar utang luar negeri,” katanya.

Mantan Ketua Komisi III DPR itu menyatakan PPN 12 persen beban berat bagi rakyat. Bahkan, kenaikan PPN akan menjadikan Indonesia salah satu negara dengan tarif PPN tertinggi di ASEAN, sejajar dengan Filipina.

Dia mengamini bila kebijakan ini memang bertujuan meningkatkan pendapatan negara, akan tetapi efek sampingnya langsung dirasakan rakyat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Harga barang dan jasa diperkirakan melonjak, sementara daya beli masyarakat semakin menurun.

“Saat daya beli melemah, sulit membayangkan target penghapusan kemiskinan dapat tercapai. Dalam situasi seperti ini, kebijakan fiskal yang tidak pro-rakyat justru memperburuk ketimpangan ekonomi. Dengan konsumsi domestik sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan beban pajak berisiko meruntuhkan fondasi tersebut,” katanya.

Di sisi lain, Pieter Zulkifli mengingatkan Presiden Prabowo agar memiliki keberanian, inovasi, dan kebijakan yang berpihak pada rakyat untuk merealisasikan janjinya terkait penegakan hukum dan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah perlu fokus pada upaya peningkatan produktivitas domestik, pengurangan ketergantungan pada mata uang asing, dan pengelolaan ekspor-impor yang lebih baik.

“Transparansi dalam pengelolaan APBN juga harus menjadi prioritas. Anggaran sebesar Rp3.600 triliun untuk tahun 2025 harus benar-benar terealisasi, bukan sekadar angka di atas kertas. Kebijakan perpajakan yang adil dan pro-rakyat menjadi langkah penting berikutnya,” katanya.

Selain itu, Pieter Zulkifli menegaskan bila penegakan hukum harus ditegakkan secara konsisten. Pelanggaran seperti pungli dan pemerasan oleh oknum penegak hukum harus diberantas.

Untuk itu, dia mendorong agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Apalagi, brdasarkan data ICW, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp279,2 triliun dalam delapan tahun terakhir, tetapi pemulihan hanya Rp37,2 triliun.

Terakhir, Pieter Zulkifli ingin pemerintahan Prabowo mengedepankan peningkatan kualitas SDM . Tanpa pembenahan sistem pendidikan dan kesehatan nasional, Indonesia akan sulit bersaing di tingkat ASEAN, apalagi global. Bahkan untuk program makan siang gratis bergizi bagi anak sekolah, pemerintah masih membutuhkan bantuan dari luar negeri.

“Rakyat kini menunggu bukti nyata dari janji besar Prabowo. Apakah pemerintah dapat menjawab tantangan ini ataukah visi besar ini hanya akan menjadi angan di tengah realitas ekonomi global yang semakin kompleks? Waktu akan menjadi saksi, apakah janji ini mampu diwujudkan atau berakhir sebagai kontradiksi,” ungkapnya.(Okzone)

SIDOARJO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses perpindahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), harus dilakukan ketika betul-betul sudah siap semua. Jika memang belum siap, ia meinta semuanya tak dipaksakan.

“Semua harus dilihat, semua fasilitas sudah siap. Memang sebagian siap, sebagian belum. Kita pindah kalau betul-betul siap. Kami akan terus menuju ke sana tiga sampai empat hari hari untuk konsolidasi Kepala Otoritas IKN, karena pindah IKN pekerjaan besar tidak segampang dibayangkan,” kata Jokowi usai meresmikan flyover Djuanda di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Jokowi menyebut, untuk pindah ke IKN itu haru memastikan rumah, apartemen, aliran air dan listrik tersedia semuanya. “Karena semuanya membangun ekosistem dan diharapkan untuk interaksi masyarakat di antara warga tinggal di IKN. Semua komunitas hidup, termasuk ekonomi, sosial, budaya,” kata Jokowi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN menunggu pembangunan infrastruktur digital selesai. Azwar mengatakan, Presiden Jokowi tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan ASN pindah ke IKN.

Menurut dia, RI 1 masih menunggu penyempurnaan infrastruktur digital. “Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain,” kata Azwar Anas saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Azwar menjelaskan, rumah susun untuk ASN sebenarnya telah siap untuk dihuni. Karena itu, ASN akan dipindah ke IKN secara bertahap. Namun, kata Azwar, Jokowi memberikan arahan bahwa kepindahan ASN berkantor menunggu kesiapan perkantoran dan infrastruktur digital sudah siap semuanya.(*/Ag)

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Keputusan yang sekaligus membatalkan dukungan untuk Anies Baswedan itu banyak disayangkan oleh berbagai pihak, termasuk dari simpatisan PKS.

Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli atau MTZ mengaku banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat terkait dukungan partai kepada Ridwan Kamil. Bahkan, ia juga mendapatkan perundungan atau bully dari masyarakat karena PKS tak jadi mengusung Anies.

“Iya, jadi memang saya sendiri juga mendapatkan banyak sekali pertanyaan, kemudian bahkan bully dari grassroot yang memang masih mencintai Pak Anies,” kata dia di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Ia menjelaskan, hubungan antara PKS dan Anies tetap baik meski berbeda pilihan. Bahkan, sejumlah kader PKS juga tetap menjalin silaturahmi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Kami sebenarnya secara pribadi, saya atau teman-teman atau PKS sendiri pun, itu tidak ada masalah apa ya, masalah yang besar gitu ya. Karena kita tetap menjalan silahturahim, cuman kan kemarin melihat pilihan-pilihan politiknya,” kata dia.

MTZ menjelaskan, alasan PKS batal mengusung Anies adalah karena yang bersangkutan tak bisa menggenapkan dukungan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, sebelum adanya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang mengubah ambang batas pengusungan pasangan calon kepala daerah. Alhasil, PKS memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono, agar tetap bisa mencalonkan kadernya di Pilgub DKI Jakarta.

“Ketika sekarang sudah ada putusan, kita nanti kembalikan. Mungkin akan rapat, pasti akan rapat lagi pimpinan-pimpinan kami dari PKS, baik di DPW maupun tentu saja yang penting di DPP,” kata dia.

Menurut dia, pihaknya akan mendukung apapun yang nantinya menjadi keputusan final PKS. Ketika partai memutuskan untuk tetap mengusung Ridwan Kamil-Suswono, jaringan PKS tentu akan bergerak untuk meyakinkan masyarakat memilih pasangan itu.

“Ya kami serahkan juga pada pemilih nanti, apakah masih bisa untuk ikut keputusan dari PKS atau ikut dari pilihan dari PKS, atau kemudian nanti (berseberangan). Tapi kan pilihannya juga belum final ya, masih baru kemarin deklarasi, tapi kemudian belum pendaftaran,” kata dia.

MTZ menilai, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Apalagi, pendaftaran pasangan calon ke KPU baru akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2024.

Kendati demikian, PKS menyatakan siap untuk melawan siapapun di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, itu merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dilakukan. “Bahkan kalau misalnya lebih dari dua, tiga, empat (pasangan), ya kami harus tetap maju,” jelasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Komite Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar hanya meloloskan Bahlil Lahadalia sebagai bakal calon ketua umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Nama Ridwan Hisyam yang turut mendaftar sebagai bakal calon ketua umum dinyatakan tak lolos dalam proses verifikasi.

Gugurnya Ridwan, menjadikan Bahlil sebagai bakal calon tunggal dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar yang akan digelar dalam munaslub, Selasa (20/8/2024) dan Rabu (21/8/2024).

Ketua Steering Committee Munaslub Adies Kadir mengatakan, semula komiter pemilihan menerima dua nama yang mendaftar sebagai bakal calon ketua umum. “Dua yang mendaftar tersebut, adalah saudara Ridwan Hisyam, dan Bahlil Lahadalia,” kata Adies di DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Pendaftaran bakal calon ketua umum tersebut, dibuka sepanjang hari sejak sore, sampai dengan malam pukul sepuluh. Setelah keduanya mendaftar, komite pemilihan memeriksa berkas-berkas dan persyaratan dari masing-masing pendaftar. Dari pemeriksaan berkas-berkas dan persyaratan tersebut, kata Adies, Ridwan Hisyam dinyatakan tak memenuhi ketentuan.

“Berdasarkan hasil verifikasi berkas dan persyaratan bakal calon, berkas bakal calon atas nama Ridwan Hisyam dinyatakan tidak lengkap, dan tidak memenuhi persyaratan,” begitu ujar Adies. “Berkas pendaftaran atas bakal calon Bahlil Lahadalia dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan,” sambung Adies.

Adies mengatakan, dari tujuh persyaratan bakal calon ketua umum, Ridwan tak memenuhi dua persyaratan. Terutama terkait dengan dukungan dari para pemilik suara di tingkat DPD I dan DPD II. Adapun Bahlil, kata Adies, dalam proses verifikasi mengantongi persyaratan lengkap.

Termasuk surat dukungan tertulis sebanyak 469 dari 558 pemilik suara di provinsi, kabupaten, maupun kota. “Jumlah dukungan tersebut sebanyak 83 persen,” begitu kata Adies.

Atas hasil tersebut, kata Adies, gugurnya Ridwan dalam proses verifikasi berkas dan persyaratan, membuat Bahlil menjadi satu-satunya bakal calon ketua umum yang akan disorongkan ke Munaslub ke-11 Golkar.

“Steering Committee melalui panitia pemilihan mengumumkan satu bakal calon saja saja, atas nama Bahlil Lahadalia,” ujar Adies.

Nama tunggal Bahlil Lahadalia sebagai bakal calon ketua umum, akan disorongkan ke munaslub. Adies mengatakan, meskipun cuma menyorongkan satu nama, keputusan apakah pemilihan ketua umum akan dilakukan dengan cara aklamasi atau yang lain, diserahkan sepenuhnya dalam forum munaslub. “Bisa nantinya aklamasi, bisa tidak. Tergantung dari pemilik suara dalam munas,” begitu ujar Adies.

Partai Golkar akan menggelar Munaslub pada Selasa (20/8/2024), dan Rabu (21/8/2024). Munaslub merupakan forum tertinggi partai untuk memilih ketua umum baru. Gelaran yang semula diadakan pada Desember 2024 mendatang, mendadak dimajukan lebih cepat lantaran keputusan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri sebagai ketua umum, pada Ahad (11/8/2024).(*/Ad)

JAKARTA – Munaslub Partai Golkar akan dilaksanakan pada Selasa (20/8/2024). Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar Nusron Wahid tak menampik bila Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga elite Golkar Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal ketua umum Partai Golkar.

“Sejauh ini iya,” kata Nusron di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia mengatakan, seluruh kader Partai Golkar juga mendukung Bahlil menggantikan posisi Airlangga Hartarto yang memutuskan mundur dari kursi ketua umum. Dia tak menampik pula ketika ditanya apakah Bahlil akan terpilih secara aklamasi dalam pemilihan ketua umum Golkar yang baru pada Musyawarah Nasional (Munas) Ke-11 Partai Golkar. “Sejauh ini iya,” katanya.

Dia pun mengaku tak keberatan jika Bahlil menduduki kursi ketua umum Partai Golkar, namun dia menyebut akan mengikuti keputusan mayoritas. “Ya oke-oke saja. Kalau sudah keputusan ya oke, kalau sudah disepakati mayoritas, oke, gitu saja,” tuturnya.

Namun, dia membantah ketika disinggung soal dugaan cawe-cawe Presiden RI Joko Widodo dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

“Enggak ada (cawe-cawe). Enggak ada arahan Bapak Presiden. Ada-ada saja,” kata dia.

Sebelumnya, penampilan Bahlil pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 menjadi sorotan lantaran mengenakan dasi warna kuning. Di Ruang Sidang, nama Bahlil bahkan juga sempat disinggung oleh Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet usai dirinya menyapa Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Para ketua umum partai politik, Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, boleh tepuk tangan. Pak Bahlil ada enggak?” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat.

Adapun pada Kamis (15/8/2024), Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan akan membangun kesepakatan dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga elite Golkar Bahlil Lahadalia untuk berembuk soal pencalonan ketua umum.

“Jadi, kami belum bertemu lagi untuk berembuk siapa di antara kami bertiga yang akan menjadi ketua umum. Kami akan bangun kesepakatan,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Bamsoet mengatakan bahwa dirinya, Bahlil, dan Agus Gumiwang sebelumnya memang telah berencana untuk maju dalam pencalonan ketua umum Partai Golkar.(*/Ag)

BOGOR – Calon gubernur Jawa Barat (cagub Jabar) dari Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto,menyatakan mundur dari kontestasi Pemilihan Gubernur Pilgub Jabar 2024. Bima mengaku, mengikuti instruksi PAN sebagai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung penuh pencalonan Dedi Mulyadi sebagai cagub Jabar.

“Tentu sejak awal saya sudah sampaikan bahwa apabila partai memerintahkan bergerak saya bergerak, kalau maju saya maju, kalau ke kanan saya ke kanan. Tapi kalau partai meminta tidak melanjutkan, saya sami’na wa ato’na. Dengar, taati, dan ikuti,” ujar Bima saat ditemui di kediamannya di Kota Bogor, Provinsi Jabar, (7/8/2024).

Ketua DPP PAN tersebut menyampaikan, ia mendukung penuh keputusan partai yang berada dalam barisan KIM untuk mendukung penuh Dedi. Hal itu pun akan disampaikannya kepada perangkat DWP PAN Jabar, lantaran setelah mendapat rekomendasi dari DPP, langsung konsolidasi di 27 kabupaten/kota di Jabar.

“Dengan siapa pun Kang Dedi berpasangan, kami akan tetap mendukung. Dari informasi, Kang Dedi akan berpasangan dengan kader dari Partai Golkar. Saya mendukung dan saya akan sampaikan ke perangkat partai di Jawa Barat,” jelas wali kota Bogor periode 2014-2024 tersebut.

Bima pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang sudah mendukungnya. Mulai dari relawan, struktur partai, elemen warga masyarakat, hingga media.

“Terima kasih dukungan dan pemberitaannya, telah dibaca, didengar, dan dipikirkan warga pemilih di Jawa Barat. Kita doakan Pilgub Jawa Barat menjadi pemilihan yang mencerahkan dan bertabur gagasan,” jelasnya.(*/Jun)

JAKARTA – Viral logo Nahdlatul Ulama (NU) dipelesetkan dan diberi tulisan Netanyahu United. Pelesetan ini muncul setelah lima cendikiawan NU ketahuan berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog di tengah dunia sedang berduka dengan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza oleh pasukan Zionis.

Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Moh Mukri menilai mengubah logo NU itu tidak etis dan tak elok. Sebab kunjungan lima cendikiawan itu ke Israel jelas-jelas atas inisiatif pribadi dan tidak melibatkan NU secara organisasi.

“Tidak bolehlah gitu tidak etis, orang mengkritik atau apa tapi (kunjungan) orang itu kan pribadi. NU sendiri PBNU aja tersinggung kecewa, kok ada lah kemudian jadi olok-olok tidak elok,” kata Mukri saat dihubungi, (16/7/2024).

Dia menambahkan lima orang tersebut yaitu Sukron Makmun, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania diduga dengan sengaja membawa nama NU dan berkunjung tanpa izin. Maka mereka akan dipanggil dan diberikan sanksi jika terbukti bersalah.

“Ada orang mengaku warga NU ya kan mengadakan kunjungan ke Israel ketemu presiden itu kan enggak izin atau ngomong tapi kok bawa bawa nama NU. Maka mereka dipanggil itu orang-orang itu kalau betul mereka kader NU atau pengurus di lembaga apa pasti akan kena sanksi ya kan dia enggak sensitif,”ucapnya.

Dia pun sungguh menyayangkan tindakan kelima orang tersebut. Sebab membuat dampak buruk terhadap citra PBNU padahal ormas Islam ini dinilai telah berjasa menjaga NKRI dari penjajah.

“PBNU terhadap bangsa ini NKRI ini kan jasanya sangat besar gitu dan (kunjungan) itu bukan lembaga tapi orang per orang ada orang yang atas namakan NU berkunjung tanpa seizin bawa-bawa nama NU,”katanya.

Adapun sanksi terberat adalah pemberhentian dari kepengurusan PBNU. Selanjutnya jika salah satu dari mereka merupakan Dosen yang aktif di Unusia, juga akan diberhentikan.

“Iya pemberhentian dari kepengurusan atau kalau dia dosen pemberhentian dari dosen. itu pelanggaran berat, pelanggaran etik,” papaarnya.(*/Ad)

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengingatkan 906 calon perwira remaja TNI dan Polri mereka saat dilantik menjadi perwira nanti harus memposisikan diri sebagai seorang kesatria yang mengabdikan diri dan hidupnya untuk NKRI.

Dalam acara pembekalan calon perwira remaja (capaja) TNI dan Polri di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat, Prabowo menjelaskan sikap kesatria itu bermakna mereka harus rela berkorban untuk bangsa dan negara.

“Saya memberi suatu motivasi, suatu pengarahan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat mengabdi. Mereka harus berbuat yang terbaik untuk membela bangsa mereka, bangsa kita. Saya kira intinya itu,” kata Prabowo menjelaskan inti pidato kebangsaannya yang disampaikan kepada 906 capaja TNI-Polri saat dia ditemui selepas acara.

Prabowo lanjut menjelaskan dia sengaja menyoroti tema itu karena semangat rela berkorban itu harus selalu tertanam pada diri mereka terutama setelah mereka nantinya dilantik dan merintis karier sebagai perwira di TNI dan Polri.

Prabowo dalam acara pembekalan menyampaikan pidato berjudul “Perwira Kesatria Pembela Tanah Air”. Dalam pidatonya itu, yang disampaikan selama satu jam lebih, Prabowo menyoroti sejumlah persoalan yang mencakup tata kelola negara, visi pembangunan negara, dan pentingnya membangun institusi TNI dan Polri yang kuat untuk keberlangsungan bangsa.

Dia juga sempat menyinggung perjuangan para pahlawan selama masa kemerdekaan dan saat mempertahankan kemerdekaan. Dalam paparannya itu, Prabowo juga menyelipkan cuplikan film The East (De Oost) karya Jim Taihuttu yang menceritakan kekejaman Westerling, seorang pemimpin satuan khusus militer Hindia Belanda, yang terlibat aksi pembantaian rakyat sipil di Sulawesi Selatan pada 1946–1947.

Kemudian, Prabowo lanjut mengingatkan kepada para calon perwira remaja itu mengenai tujuan berbangsa dan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Tujuan nasional bangsa kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bangsa kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata Prabowo dalam pidato kebangsaannya itu.

Dia menekankan tujuan melindungi disebutkan lebih dulu daripada “memajukan kesejahteraan umum” yang kaitannya dengan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. “Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara, untuk apa kita membangun kereta api cepat, untuk apa kita membangun jalan raya, untuk apa kita membangun waduk kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi,” ujar Menhan Prabowo.

Oleh karena itu, dia kembali mengingatkan para calon perwira remaja bergabungnya mereka ke dalam institusi TNI dan Polri merupakan bagian dari tujuan nasional.

“Kita butuh tentara yang sangat kuat. Kita butuh kepolisian yang sangat hebat,” sambung Prabowo.

Dalam acara pembekalan itu, yang rangkaiannya berlangsung sejak Kamis (11/7), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan kepala staf yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono juga turut hadir.

Sebanyak 906 calon perwira remaja TNI dan Polri itu, yang terdiri atas 417 capaja TNI AD, 129 capaja TNI AL, 113 capaja TNI AU, dan 247 capaja Polri dijadwalkan bakal dilantik langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada 16 Juli 2024.(*/Ad)