Politik dan Keamanan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memperingatkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) jangan mau dilobi pengusaha-pengusaha ataupun pihak mana pun yang menjadi perantara para pelanggar. Prabowo menekankan, satgas itu diberikan tugas oleh negara untuk membela kepentingan rakyat.

Satgas PKH, yang dibentuk pada awal pemerintahan Presiden Prabowo, terdiri atas Kejaksaan, TNI, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pertanahan Negara (BPN), Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan.

“Saya perintahkan dengan tegas: Jangan ragu! Jangan pandang bulu! Jangan mau dilobi! Mari kita teruskan perjuangan ini. Jangan gentar! Jangan surut semangat! Kita berada di jalan yang benar dan jalan yang mulia membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia,” kata Presiden Prabowo kepada Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Presiden, dalam acara di Kejaksaan hari ini, mengingatkan jajaran Satgas PKH, para pengusaha pelanggar aturan itu bertahun-tahun menguasai hutan-hutan secara ilegal. “Ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menganut paham keserakahan, yang berani melecehkan negara, menganggap pejabat di setiap eselon bisa dibeli dan disogok,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden mengakui tantangan, rintangan, dan hambatan di lapangan pasti akan selalu dihadapi oleh Satgas PKH dalam upayanya menindak pengusaha-pengusaha nakal. Namun, Presiden yakin Satgas PKH dapat terus bekerja dengan penuh dedikasi, dan tidak gentar manakala menghadapi banyak kesulitan di lapangan.

“Kita memahami ada upaya-upaya menghambat verifikasi dan investigasi. Ada perlawanan, ada penghasutan terhadap rakyat. Ada preman-preman yang dibayar untuk melawan petugas. Semua itu sering kali tidak terlihat oleh media, kamera, influencer, maupun vlogger. Namun, saudara-saudara tetap bekerja dengan penuh dedikasi,” kata Presiden memuji Satgas PKH.

Satgas PKH resmi terbentuk pada Januari 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Dalam struktur kepengurusannya, Presiden menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Dewan Pengarah, kemudian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH.

Dalam laporannya kepada Presiden di Kejaksaan Agung hari ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin melaporkan Satgas PKH telah menguasai kembali 4 juta lebih hektare kawasan hutan di enam provinsi dari 124 perusahaan.

Satgas PKH juga berhasil menyelamatkan uang negara sebesar lebih dari Rp6 triliun, yang prosesi penyerahannya dilakukan secara simbolis di Kantor Kejaksaan Agung, dan disaksikan oleh Presiden Prabowo hari ini.

Uang tersebut merupakan hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan nikel, kemudian uang negara yang diselamatkan dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan kasus korupsi impor gula.(ANTARA)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 164 orang meninggal dunia akibat bencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) hingga Jumat (28/11/2025) malam. Tak hanya itu, sebanyak 79 orang masih dinyatakan hilang.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, dampak bencana paling besar terjadi di wilayah Sumut. Ia menyebutkan, total ada 116 korban meninggal dunia dan 42 orang hilang. Laporan korban itu berasal dari beberapa wilayah, di antaranya Tapanuli Utara sebanyak 11 orang, Tapanuli Tengah 51 orang, Tapanuli Selatan 32 orang, Kota Sibolga 17 orang, Humbang Hasundutan enam orang, Kota Padang Sidempuan satu orang, serta Pakpak Barat dua orang.

“Per hari ini kami mendata korban meninggal dunia 116 dan 42 masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan berkembang terus masih ada titik-titik yang belum ditembus. Yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa,” kata Suharyanto melalui keterangannya, Jumat malam.

Menurut dia, pihaknya masih melakukan pendataan titik pengungsian di sebagian besar wilayah, kecuali Humbang Hasundutan yang tercatat memiliki 1 titik. Di Mandailing Natal terdapat delapan titik pengungsian dengan jumlah terdampak terbesar berada di Kecamatan Siabu, Muara Batang Gadis, dan Batahan.

Suharyanto menyatakan, gangguan infrastruktur turut berdampak pada akses transportasi. Di Tapanuli Selatan, jalur nasional Sidempuan-Sibolga terputus di satu titik, sementara jalur Sipirok-Medan terputus di dua titik. Di Mandailing Natal, beberapa ruas jalan seperti Singkuang-Tabuyung dan Bulu Soma-Sopotinjak terputus akibat banjir dan longsor.

“Upaya pembukaan akses dilakukan melalui pengerahan alat berat,” kata dia.

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan penyaluran logistik, terutama di Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal, termasuk bantuan beras, makanan siap saji, tenda, terpal, serta family kit. Pemerintah pusat juga mengerahkan personel BNPB, TNI/Polri, serta dukungan lintas kementerian/lembaga.

Suharyanto menilai, peristiwa bencana itu juga turut mengganggu sistem jaringan telekomunikasi, sehingga memicu keterlambatan pendataan, distribusi hingga perkembangan informasi di lapangan. Karena itu, BNPB mendatangkan solusi berupa penyediaan alat penyedia jaringan internet starlink yang sementara ditempatkan di lokasi pengungsian maupun di posko penanganan darurat.

“Starlink sudah didistribusikan ke pemerintah daerah, baik di titik pengungsian maupun di posko penanganan darurat,” ujar Suharyanto.

Kondisi di Aceh

Ia menyatakan, di Provinsi Aceh, BNPB mencatat terdapat 35 korban meninggal, 25 orang hilang, dan delapan luka-luka. Korban terbanyak berasal dari Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Namun, hingga saat ini, pendataan masih berlangsung di sejumlah wilayah seperti Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Utara.

“Ini akan berkembang terus datanya. Dan sementara yang terdata ada 35 jiwa yang meninggal dunia,” kata dia.

Ia menambahkan, lokasi pengungsian tersebar luas di 20 kabupaten/kota, termasuk 96 titik di Kota Lhokseumawe. Kondisi itu menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan pusat untuk percepatan distribusi logistik dan layanan dasar.

“Per sore ini yang mengungsi ada 4.846 KK,” kata Suharyanto.

Sementara itu, akses transportasi di beberapa wilayah Aceh mengalami kerusakan signifikan. Jalur nasional perbatasan Sumut-Aceh terputus akibat longsor. Kerusakan jembatan di Meureudu menyebabkan terhentinya konektivitas Banda Aceh-Lhokseumawe-Aceh Timur-Langsa-Aceh Tamiang.

Selain itu, sejumlah kabupaten seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, saat ini tidak dapat diakses melalui jalur darat karena kerusakan total pada jalan nasional maupun jembatan. Untuk itu, jalur udara menjadi alternatif utama dengan pemanfaatan Bandara Perintis Gayo Lues dan Bandara Rembele Bener Meriah.

Untuk menjaga kelancaran komunikasi darurat, BNPB juga telah memasang perangkat Starlink di Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, serta dalam proses mobilisasi ke beberapa wilayah lainnya. Sementara penyaluran logistik dilakukan antara lain di Kota Lhokseumawe berupa beras, mie instan, minyak goreng, telur, gula, diaper, dan obat-obatan.

“Pemerintah pusat mengerahkan 26 personel BNPB serta mengirimkan bantuan Presiden melalui tiga pesawat Hercules yang membawa logistik berupa beras, gula, minyak, mie instan, perangkat komunikasi, tenda, genset, LCR, dan kompresor,” kata dia.

Kondisi Sumbar

Sementara itu, di Sumbar, tercatat 23 korban meninggal, 12 orang hilang, dan empat luka-luka yang tersebar di beberapa wilayah seperti Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, serta Pasaman Barat. Beberapa wilayah melaporkan titik pengungsian, di antaranya 50 titik di Pesisir Selatan, tiga titik di Kota Padang, dan beberapa titik lain di Kabupaten Solok, Pasaman, dan Tanah Datar. Jumlah total sementara pengungsi ada 3.900 KK.

“Pengungsi terdata ada 3.900 KK. Yang terparah ada di Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Solok dan Kota Padang,” kata dia.

Kerusakan juga terjadi pada sarana transportasi, termasuk lima jembatan rusak di Padang Pariaman. Longsor terjadi pada jalur nasional Bukittinggi-Padang di wilayah Padang Panjang serta jalur provinsi di Kabupaten Agam. Sekitar 200 kendaraan sempat terjebak akibat terputusnya jalan di Kecamatan Ampek Koto.

“Jalur nasional dari Bukittinggi menuju Padang ini ada satu titik longsor di Kota Padang Panjang,” kata Suharyanto.

BNPB bersama pemerintah daerah telah menyalurkan logistik darurat di Tanah Datar dan Kota Bukittinggi berupa paket sembako, hygiene kit, kasur lipat, makanan siap saji, dan perlengkapan kebersihan. Bantuan Presiden juga telah tiba berupa alat komunikasi, genset, tenda, LCR, dan bahan makanan siap konsumsi untuk mendukung percepatan penanganan darurat.

BNPB terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, kementerian/lembaga terkait, serta relawan untuk percepatan penanganan darurat, pemulihan akses, distribusi logistik, dan pencarian korban. Informasi lanjutan akan disampaikan secara berkala sesuai perkembangan di lapangan.(*/Republika)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa perjuangan yang dicita-citakan para pemuda dalam Sumpah Pemuda pada 97 tahun lalu belum sepenuhnya selesai. Pasalnya, saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup dalam kesulitan.

Prabowo mengatakan, Sumpah Pemuda yang dilakukan para pemuda pada 1928 merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Pasalnya, para pemuda yang ketika itu berusia 20-an tahun berupaya menumbuhkan tekad yang menyatukan bangsa Indonesia.

“Mereka yang pada saat itu berusia muda, tidak lebih dari 22, 23, 24 tahun, hanya ingin satu hal, Indonesia Merdeka, Indonesia Bersatu, Berdaulat, Bermartabat. Dan kini, tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka, melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras,” kata Prabowo melalui keterangan video yang diputar dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda di Hall Basket Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

RI 1 menilai, perjuangan itu harus terus diisi dengan semangat para pemuda hari ini. Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju, modern, dan sejahtera. “Perjuangan ini belum selesai. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan,” ujar Prabowo.

Dia mencontohkan, masih banyak para petani nelayan, buruh, dan pemuda, yang harus berjuang keras untuk kehidupannya. Karena itu, pemerintah wajib memastikan mereka agar dapat hidup layak, sejahtera, sehingga bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. “Bangsa kita kaya, yang penting sekarang kita pandai menjaga dan mengelola kekayaan kita,” kata Prabowo dikutip dari Republika.

Dia menilai, para pemuda sangat memiliki peran dalam membangun negara. Menurut Prabowo, Indonesia tidak akan menjadi bangsa maju tanpa peran serta dari para pemuda.

“Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat kalian, tanpa kerja keras kalian, tanpa cinta Tanah Air yang menjalar di dada kalian, tanpa kepribadian kalian, tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan,” kata ketua umum DPP Partai Gerindra itu.

Prabowo menegaskan, cinta Tanah Air bukan hanya sekadar diucapkan. Lebih dari itu, sambung dia, cinta Tanah Air juga harus dibuktikan melalui kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela kebenaran, hingga ketulusan melayani rakyat seluruhnya.

“Selama masih ada anak pemuda Indonesia yang jujur, yang berani dan setia kepada bangsa dan rakyatnya, Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan,” kata Prabowo.

Selain itu, ia berpesan kepada para pemuda untuk tidak takut mencoba dan mengalami kegagalan. “Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya,” tegas Prabowo.(*/Jo)

JAKARTA- Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO), menyampaikan pesan menyentuh hati kepada seluruh jajaran pimpinan dan anggota di berbagai daerah, sebagai bentuk apresiasi sekaligus refleksi usai kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IWO 2025 yang berlangsung di Grand Cemara Hotel, Menteng Jakarta Pusat pada 22 hingga 23 Oktober 2025.

Dalam pesannya, Ketua Umum IWO Dwi Christianto, SH.M.Si menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pimpinan IWO yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Rakernas, baik yang hadir langsung di Jakarta pada 22–23 Oktober, maupun yang berpartisipasi dari jauh karena berbagai kendala, termasuk keterbatasan finansial.

“Kami dari PP IWO mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk dukungan para pimpinan IWO semua. Semoga yang belum bisa hadir dapat hadir di masa mendatang, dan rezeki untuk organisasi maupun pribadi-pribadi dilimpahkan semesta,” ucap Dwi.

Dikesempatan sama, Sekjen IWO Telly Nathalia yang akrab disapa Lia sekaligus Pimpinan Redaksi Republik News ini juga memberi semangat kepada para pimpinan daerah yang tengah mempersiapkan kegiatan IWO di wilayah masing-masing agar tetap solid dan optimistis.

Ia juga berharap seluruh persiapan berjalan lancar, dan kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan kebersamaan. Tak lupa, Lia menyampaikan pesan hati-hati bagi para peserta Rakernas yang masih dalam perjalanan pulang ke daerah.

“Bagi para pimpinan yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan dapat bertemu dengan orang-orang terkasih,” ujarnya dengan nada berseloroh, “Kalau ada keinginan mampir-mampir, sebaiknya tidak dilakukan, takutnya khilaf,” tambah Lia.

Atas nama Pengurus Pusat dan Panitia Pelaksana, Lia yang juga Pimpinan Redaksi Republik News ini juga menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama persiapan dan pelaksanaan Rakernas. Ia menekankan bahwa dari setiap kekurangan dan tantangan, IWO belajar untuk menjadi organisasi yang lebih baik.

“Dari kekurangan, kita belajar memperbaiki diri. Dari tantangan, kita belajar mencari solusi. Secara pribadi, saya mohon maaf apabila dalam interaksi selama kegiatan ada laku, pikiran, atau tutur yang salah, baik sengaja maupun tidak,” tulisnya tulus.

Pesan tersebut ditutup dengan ungkapan kasih dan harapan agar seluruh keluarga besar IWO di seluruh Indonesia baik tingkat daerah maupun wilayah terus bersatu dan bergerak menuju masa depan yang lebih gemilang.

“Terima kasih dan salam hormat penuh kasih kepada seluruh keluarga besar IWO di seluruh Indonesia. Sukses bersama menanti kita di depan. Amin,” tukasnya.

Sebagai informasi, pesan yang sederhana namun sarat makna ini menjadi cerminan kuatnya solidaritas dan semangat kekeluargaan di tubuh IWO — sebuah modal penting untuk melangkah bersama menuju masa depan dunia jurnalistik digital yang lebih kokoh dan berintegritas.(*/Ad)

JAKARTA – Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro, mengatakan, kehadiran Presiden Prabowo dalam pengembalian kerugian negara Rp.13,25 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Kementerian keuangan memiliki pesan politik kepada sejumlah pihak. Pemerintah secara simbolik memberi pesan bahwa no more untouchables (tidak ada lagi yang tidak tersentuh).

“Ini merupakan wujud konkret dari apa diucapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa penegakan hukum ekonomi harus menembus batas pengaruh kekuasaan dan koneksi bisnis,” papar peneliti muda ini.

Dikatakannya, Presiden Prabowo Subianto telah menghadiri agenda pengembalian uang pengganti kerugian negara di perkara tindak pidana korupsi pada pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. Kejaksaan Agung secara resmi menyerahkan uang pengganti senilai Rp13.255 triliun kepada pemerintah.

Penyerahan ini merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO, yang melibatkan sejumlah pihak dalam industri kelapa sawit. Kasus itu, menurut Bawono, menjadi perhatian publik sekitar tiga tahun lalu. Selain karena nilai kerugian fantastis juga membawa dampak terhadap stabilitas harga migor dalam negeri saat itu.

Bagi pemerintahan, lanjut Bawono, kasus separti ini bisa jadi tidak sekadar dilihat sebatas sebuah perkara hukum biasa. Tapi ini merupakan momentum untuk memulihkan moralitas pasar sekaligus juga menegakkan etika bisnis.

Kejelasan penuntasan kasus ini dapat memperkuat pesan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tengah membawa Indonesia untuk memasuki era baru dalam penegakan hukum. Penegakan hukum tidak lagi memberikan ruang untuk coorporate impunities, tidak lagi mendapat tempat seperti di masa-masa lalu.

Menurut Bawono, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menunjukkan tren penguatan sepanjang satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kasus tindak pidana korupsi besar lain juga turut digulung aparat penegak hukum dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo adalah dugaan korupsi tata kelola di lingkungan kelompok usaha Pertamina.(*/Jo)

JAKARTA – DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang, dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPR. Salah satu poin utama dalam revisi itu adalah perubahan kelembagaan Badan Pengelola (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, atas pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Menurutnya, kebijakan Prabowo ini sebagai langkah bersejarah yang akan memperkuat kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam Indonesia.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Prabowo. Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal, efisien, dan berintegritas,”ujar Amin di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

“Hal ini menjadi harapan baru bagi jutaan umat Islam Indonesia yang setiap tahun menunaikan ibadah haji maupun umrah,”sambungnya.

Ditambahkannya, keberadaan kementerian khusus tersebut akan menghadirkan tata kelola penyelenggaraan ibadah yang lebih profesional, transparan, akuntabel, serta mencegah praktik korupsi.

Dia berharap, kementerian baru ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis keberangkatan jamaah, tetapi juga memperkuat edukasi, bimbingan, serta inovasi layanan berbasis digital agar jamaah haji dan umrah lebih siap secara fisik, mental, maupun spiritual.

Selain itu, penguatan kerja sama diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi juga dinilai penting untuk meningkatkan kuota dan memperluas akses fasilitas bagi jamaah Indonesia.
Amin juga menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pemerintah, sekaligus memberikan masukan konstruktif dalam memperkuat pelayanan publik.

Menurut Amin, semangat reformasi birokrasi yang ditunjukkan Presiden melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

“Kami meyakini, jika tata kelola haji dan umrah dibenahi secara menyeluruh, hal ini akan menjadi model bagi sektor lain. yang membutuhkan manajemen modern, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,”tandasnya.(*/Al)

INDRAMAYU – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melalui PWI Jawa Barat secara resmi menggelar acara Pengukuhan Pelaksana Tugas (Plt) Pengurus PWI Kabupaten dan Kota se-wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu (14/6/2025).

Bertempat di Gedung Pertemuan Pendopo Kabupaten Indramayu, Pengukuhan ini berlangsung khidmat melalui prosesi sakral yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Hendri CH Bangun.

Pengukuhan dilakukan pada 13 Plt Pengurus PWI Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang akan mengemban amanah tugas organisasi tertua dan terbesar di Indonesia ini menuju arah yang lebih solid dan profesional.

Di tengah polemik internal yang mencuat serta klaim Kepemimpinan yang ramai diperbincangkan, Ketum PWI Pusat melalui momentum ini membantah tuduhan atas terjadinya perpecahan di tubuh PWI.

Hendri CH Bangun menegaskan bahwa PWI tetap solid dan tidak ada perpecahan. Ia menjelaskan, isu perpecahan menjadi ramai akibat adanya seseorang yang mengaku sebagai Ketua Umum PWI.

“PWI tetap satu dan tidak ada perpecahan. Yang terjadi, ada seseorang mengaku-ngaku sebagai ketua umum PWI Pusat, sehingga timbulah adanya perpecahan,” ujarnya.

Lebih lanjut Hendri mengaku, bahwa dirinya telah dikukuhkan sebagai Ketua Umum PWI Pusat hingga tahun 2028 berdasarkan Kongres XXV PWI di Bandung pada 27 September 2023 dan pemegang SK Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nomor: AHU-0000946.AH.01.08.Tahun 2024 tertanggal 9 Juli 2024.

“Tapi sekarang ada orang yang mengaku dirinya sebagai Ketua Umum PWI pusat sehingga menjadi ramai,” ucapnya kepada awak media.

Meski demikian, Hendri menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen seluruh pengurus Jawa Barat yang terus menjaga integritas serta profesionalisme kewartawanan.

Untuk itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi di setiap daerah dalam upaya memperkuat PWI dalam menghadapi tantangan akan dinamika informasi yang terjadi saat ini.

Adapun 13 Plt PWI daerah Kabupaten/Kota se-Jabar yang dikukuhkan secara serentak itu yakni Purwakarta, Subang, Karawang, Cianjur, Bogor, Depok, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kuningan dan Sukabumi.

Keseluruhan pengurus Plt PWI daerah di setiap Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat tersebut ditunjuk oleh PWI Pusat melalui Plt PWI Jawa Barat Danang Donoroso.

Melalui kesempatan itu, Danang menegaskan bahwa pengukuhan dilakukan bukan hanya sebatas seremonial belaka, lebih dari itu – pengukuhan tersebut bagian dari upaya strategis menata barisan serta mengembalikan marwah PWI daerah di Jabar.

“Tugas ini bukan simbolik, ini amanah untuk menjaga profesionalisme dan kehormatan pers di tanah Pasundan,” ujar Plt PWI Jabar Danang Donoroso.

Selain PWI Pusat dan Wilayah, acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting seperti Wakil Bupati Indramayu Saefudin beserta unsur forkominda Indramayu.

Sementara, Wakil Bupati Indramayu Saefudin berharap agar para wartawan yang tergabung dalam PWI ini menjalankan tugas jurnalistik dengan selalu mengedepankan profesionalisme.

“Wartawan itu, kami jadikan mitra dalam melaksanakan program pembangunan di Indramayu,” ucap Wakil Bupati Indramyu.

Ia juga berharap, kolaborasi yang dilakukan antara PWI dan Pemerintah Daerah dapat berjalan baik, khususnya dalam menyebarkan informasi publik secara obyektif.

“PWI punya peran penting dalam menyuarakan kebenaran. Kami mendukung penuh kemitraan ini,” tandas Wabup Indramayu Saefudin.(*/El)

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyatakan dukungannya terhadap keputusan tegas pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah pulau-pulau kecil Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Langkah ini dinilainya sebagai keputusan strategis yang mencerminkan keberpihakan terhadap pembangunan berkelanjutan dan perlindungan aset pariwisata nasional. Sebagai wakil rakyat yang membidangi sektor perindustrian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif, Ilham menekankan wilayah Raja Ampat adalah salah satu mahakarya alam Indonesia dengan nilai pariwisata dan ekologi yang tak tergantikan.

“Ini bukan sekadar penegakan aturan, tapi keberanian moral untuk menjaga warisan ekologis bangsa. Kita tidak boleh mengorbankan kekayaan hayati demi keuntungan jangka pendek,” ujar Ilham, dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025)dikutip dari Detik.com.

Menurut Ilham, pertambangan di pulau kecil berisiko merusak potensi ekonomi kreatif dan mereduksi kepercayaan dunia terhadap brand pariwisata Indonesia.

Ilham juga memberikan apresiasi khusus kepada Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, langkah Bahlil menunjukkan kepemimpinan yang berani, berpihak pada keberlanjutan dan berpandangan jauh ke depan. Ilham menyebut Bahlil menunjukkan bahwa pertumbuhan industri harus sejalan dengan visi pembangunan hijau dan nilai-nilai kearifan lokal.

Ilham berharap keputusan ini menjadi titik awal reformasi kebijakan industri nasional yang lebih inklusif dan ramah lingkungan. Ilham mengatakan industri dan pariwisata tidak boleh dipertentangkan.

“Keduanya bisa tumbuh bersama, saling mendukung. Itulah wajah Indonesia yang maju dan bermartabat,” tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Jika dalam lima tahun ini (2025-2029) Prabowo berhasil menjadi Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia, juga berhasil menaikkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (GGI) dari 53,17 ke 70,00 maka Prabowo akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara maju. Masalahnya, Indeks Tata Kelola Pemerintahan Indonesia masih rendah (53,17) dibandingkan dengan Korea Selatan (79,44), Jepang (84,11), dan Singapura (87,23).

Demikian salah satu kesimpulan riset LSI Denny JA, Maret 2025. Dalam riset kali ini, LSI Denny JA mengembangkan indeks tata kelola pemerintahan dengan mendayagunakan enam indeks dunia yang kredibel.

“Negara yang gagal dalam tata kelola pemerintahan akan gagal membangun negara yang kuat. Negara yang gagal memberantas korupsi juga akan gagal mencapai apa pun secara maksimal,” kata Denny JA, Senin (17/3/2025).

Menurut Denny JA, tak peduli seberapa besar sumber daya yang dimiliki, jika pemerintahan lemah, maka kebocoran anggaran, lambannya birokrasi, dan korupsi sistemik akan menghancurkan fondasi negara.

Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, ambisi pertumbuhan ekonomi 8% per tahun menjadi cita-cita besar. Namun, di sisi lain, masalah yang mengakar dalam sistem tetap menjadi penghambat: korupsi, birokrasi yang tidak efisien, serta lemahnya tata kelola pemerintahan.

Peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman, mengatakan, lembaganya mengembangkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan: Good Governance Index (GGI). Tata kelola pemerintahan adalah fondasi kemajuan sebuah bangsa. Untuk mengukurnya, GGI menilai enam pilar utama, masing-masing dipantau oleh lembaga internasional yang telah lama mengkaji kualitas pemerintahan dunia.

“Jika GGI Indonesia bisa naik dari 53,17 ke 70, maka pemerintahan akan lebih bersih, rakyat lebih sejahtera, dan sejarah akan mencatatnya sebagai era reformasi sejati,” kata Masloman.

GGI Indonesia saat ini hanya di angka 53,17. Ini jauh jika dibanding dengan dengan Singapura (87,23), Jepang (84,11), dan Korea Selatan (79,44). Untuk bisa masuk ke jajaran negara dengan tata kelola yang baik, Indonesia harus mampu menaikkan GGI ke angka 70.

Menurut Masloman, ada enam pilar utama dalam indeks tata kelola pemerintahan yang harus diperbaiki. Pertama, korupsi. Dijelaskan Masloman, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia hanya 34, tertinggal dari Singapura (83), Jepang (73), dan Korea Selatan (63).

Kedua, Efektivitas Pemerintahan. Efektivitas pemerintahan Indonesia saat ini hanya 0,58. Angka ini jauh tertinggal dari Singapura (2,32), Jepang (1,63), dan Korea Selatan (1,4). “Banyak kebijakan pemerintah yang disusun dengan baik di atas kertas, tetapi gagal diimplementasikan karena birokrasi yang tidak efisien, regulasi yang berbelit, serta minimnya akuntabilitas,” ungkapnya.

Ketiga soal Demokrasi. Menurut Masloman, meskipun demokrasi di Indonesia telah berkembang sejak era reformasi, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi. Indeks Demokrasi Indonesia saat ini berada di angka 6,53. Angka ini lebih rendah dibanding Korea Selatan (8,4) dan Jepang (8,09).

Tantangan yang masih dihadapi adalah politik uang yang masih mengakar dalam pemilihan umum, minimnya transparansi dalam pengambilan kebijakan, dan politik tanpa oposisi yang berimbang.

Keempat adalah pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia saat ini hanya 0,713, tertinggal jauh dari Singapura (0,949), Korea Selatan (0,929), dan Jepang (0,920). “Ketimpangan dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan masih menjadi masalah serius,” ungkapnya.

Kelima adalah keberlanjutan lingkungan. Indeks Lingkungan Indonesia (EPI) hanya 28,2, jauh tertinggal dari Jepang (59,6) dan Singapura (50,9). Hutan terus ditebang tanpa kendali, polusi udara semakin meningkat, dan transisi energi hijau masih tertinggal dari negara lain.

“Negara-negara maju telah memahami bahwa keberlanjutan lingkungan adalah kunci untuk memastikan generasi mendatang tetap memiliki sumber daya alam yang cukup,” ungkap Masloman.

Keenam digitalisasi pemerintahan. Dijelaskan Masloman, dii era modern, pemerintahan yang transparan dan efisien tidak bisa dilepaskan dari digitalisasi. Namun saat ini, Indeks Digitalisasi Pemerintahan Indonesia (EGDI) masih di angka 0,7991, tertinggal dari Singapura (0,9691), Korea Selatan (0,9679), dan Jepang (0,9351).(Republika/Adyt)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper dari rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Djan Faridz. Lokasi rumah Djan di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025) dini hari WIB, terkait kasus buronan Harun Masiku.

Dari pantauan di lokasi, para penyidik KPK keluar dari rumah Djan sekitar pukul 01.05 WIB. Mereka membawa dua koper berukuran sedang dan satu koper berukuran kecil. Selain itu para penyidik juga membawa barang bukti lain berupa satu kardus dan satu tas jinjing (totebag).

Menurut informasi yang didapat di lapangan, KPK mulai melakukan penggeledahan sekitar pukul 20.00 WIB, dengan menggunakan delapan mobil SUV berwarna hitam. Tim penyidik KPK menggeledah rumah politikus senior PPP tersebut terkait penyidikan dan pencarian buronan Harun Masiku (HM), Rabu malam.

“Benar, pada giat penggeledahan perkara tersangka HM,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu malam WIB.

Tessa mengatakan, dirinya belum bisa memberikan penjelasan lebih detail tentang kegiatan penyidikan tersebut karena proses penggeledahan masih berlangsung. Dia belum bisa memberikan penjelasan lebih detail tentang kegiatan penyidikan tersebut karena proses penggeledahan masih berlangsung.

Tessa belum menerima informasi detail soal alamat rumah yang digeledah. Namun, ia membenarkan bahwa rumah tersebut adalah milik seseorang berinisial DF.(*/Jo)