Politik dan Keamanan

BOGOR – KPUD Kabupaten Bogor telah menetapkan Partai Gerindra sebagai partai pemenang pemilu legislatif di bumi Tegar Beriman.

Partai Gerindra akhirnya menunjuk Rudy Susmanto sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024.

Sementara Wakil Ketua DPRD diisi Agus Salim (PKS), M Romli (PPP) dan Wawan Hikal Kurdi (Golkar). Keempat orang tersebut telah definitif menjadi pimpinan usai Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Bogor dengan agenda penetapan pimpinan serta pembentukan struktur fraksi-fraksi, Rabu (11/9/2019).

Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD sementara, Sarni. Politisi Gerindra itu mengatakan jika hasil rapat ini akan disampaikan ke Bupati Ade Yasin, untuk kemudian diserahkan ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Sudah sah pak Rudy pimpin DPRD Kabupaten Bogor 5 tahun kedepan. Nanti berkasnya diserahkan kepada Bupati Bogor, Ade Yasin untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat,” kata Sarni kepada wartawan.

Selain penetapan ketua dewan definitif, pada sidang ini juga menetapkan komposisi fraksi-fraksi.
Untuk ketua fraksi Partai Gerindra dijabat oleh Heri Aristandi. Ketua Fraksi PKS di jabat oleh Fikri Hurdi Oktiawan. lalu Juhanta didapuk menjadi Ketua Fraksi PPP.

Kemudian Ketua Fraksi Golkar dijabat oleh A Tohawi, Ketua Fraksi PAN oleh Arif Abdi, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan oleh Halim Yohanes dan Ketua Fraksi Demokrat dijabat Leo Hananto. (Jun)

JAKARTA – Waketum DPP Partai Golkar, Dave Laksono membantah pihaknya tak mengizinkan AMPG pro Bambang Soesatyo (Bamsoet) masuk kantor DPP. Ia mengakui, hari ini DPP memang menggelar rapat koordinasi bidang dengan kondisi aman dan damai.

“Nggak ada, tadi ada rapat korbid berlangsung dengan aman dan damai. (Di depan kantor) Aman semua,” kata nya, Sabtu (7/9/2019).

Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan hal senada. Menurutnya tak ada kejadian penggerudukan seperti yang disampaikan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pro Bambang Soesatyo atau Bamsoet, Adi Baiquni.

“Tidak benar lah,” kata Ace sembari menunjukkan foto-foto rapat DPP dan AMPG.(*/Adyt)

PAPUA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P bangun komunikasi dengan Bupati Jaya Wijaya John Richard Banua, Tokoh Agama, Tokoh adat, Tokoh wanita, tokoh pemuda serta elemen masyarakat lainnya, di kantor Bupati Jaya Wijaya, Papua, Sabtu (7/9/2019).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam pertemuan menyampaikan, akan menampung semua aspirasi dari masyarakat Papua, terkait dalam mengatasi situasi keamanan yang sempat memanas beberapa waktu yang lalu.

“Dengan adanya peristiwa yang melanda Papua, saya bersama dengan bapak Kapolri wajib mendatangi dan berdialog dari hati ke hati. saya juga harus melihat dan memandang Papua adalah bagian dari integral NKRI,” ujar Panglima TNI.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa warga Papua memiliki hak dan hukum yang sama serta rasa aman yang sama, khusus keamanan sesuai konstitusi yang diembankan oleh negara kepada TNI.

“Saya harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, sehingga sakitnya bapak dan ibu, adalah sakit saya dan itu adalah tugas saya,” jelasnya.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan, rasa aman yang di Sumatera sama dengan yang di Papua, semuanya sama sehingga tidak ada yang mengganggu warga negara Indonesia dalam melakukan aktivitas.

“Tidak ada yang mengintimidasi dan tidak ada yang melakukan intimidasi dalam kegiatan agamanya maupun yang lainnya,” tegasnya.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa Indonesia adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, dari Sabang sampai Merauke, dari rote sampai miangas berjajar pulau-pulau. Semua diikat dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika.

“Kita berbeda-beda tetapi tetap satu dan satu itu adalah kekuatan, sehingga kita harus mengimplementasikan dalam satu kesatuan NKRI” pungkasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI. Adapun tim Kopssus ini berasal dari gabungan tiga matra militer, yakni angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

Adapun Koopssus TNI dibentuk Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI yang diundangkan pada 8 Juli 2019.

Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus untuk menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia.

Dalam Perpres, Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi.

“Tugas Kopssus dibentuk guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI,” tulis Pasal 46B ayat (1) Perpres 42/2019.

Dalam Perpres, pertimbangan Jokowi terkait pembentukan Koopssus TNI adalah dalam rangka menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi Negara, kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Koopssus TNI dipimpin oleh Dankoopssus yang berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Panglima TNI. Dalam struktur organisasi TNI, Koopssus TNI tergabung ke dalam badan pelaksana pusat.

“Dankoopssus TNI dijabat pejabat tinggi bintang 2.
Koopssus TNI dipimpin oleh Komandan Koopssus TNI disebut Dankoopssus TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Dankoopssus TNI dibantu oleh Wakil Komandan Koopssus TNI disebut Wadankoopssus TNI,” lanjut keterangan Perpres ini.(*/Adyt)

JAKARTA – Kader muda Partai Golkar sesalkan pernyataan Bambang Soesatyo, salah satu calon ketua umum Partai Golkar yang memberikan pernyataan tentang dana saksi partai yang kurang.

Karena kurangnya dana saksi, terdapat daerah yang tidak mendapatkan dana saksi sama sekali, kalaupun turun pemilunya telah selesai. Oleh karena itu, Bambang Soesatyo menyampaikan tidak ingin kader partai Golkar terlilit utang atau menguras harta kekayaan dalam menggerakkan mesin partai akibat tidak adanya bantuan dana dari DPP Partai Golkar.

Ahmad Irawan (Kader Muda Partai Golkar/Wabendum Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar “PP AMPG”) mengatakan, perihal dana saksi partai Golkar, tidak sepantasnya hal tersebut disampaikan ke publik.

“Apalagi isu tersebut dieksploitasi dalam rangka pemilihan ketua umum Partai Golkar. Jadi hanya untuk mencari simpati kepada daerah. Karena membicarakan dana saksi di luar internal partai Golkar, sama saja membuka kemampuan keuangan dan kelemahan partai Golkar,” kata Ahmad Irawan, Minggu (21/7/2019).

Ahmad Irawan mengatakan, di daerah pemilihan saat pemilihan umum 2019, ia mengaku melihat sendiri dana saksi partai bantuan dari DPP Partai Golkar untuk daerah turun dan dibagikan kepada saksi melalui pengurus yang ada di tingkat kecamatan dan desa. Jadi tidak benar tidak ada dana saksi atau dana saksi turun setelah pemilu usai.

“Dana saksi yang diberikan oleh DPP Partai Golkar cukup untuk dibagikan keribuan saksi yang ada di tempat pemungutan suara ‘TPS’. Jika pun ada yang kurang saat itu, semua pengurus dan calon legislatif dari partai Golkar gotong royong mencukupinya dengan penuh semangat pengorbanan. Saya teringat pepatah jawa Jer basuki mawa bea, untuk mencapai sesuatu maka orang harus mau berkorban untuk mencapai tujuan,” bebernya.

Jadi, lanjutnya, pengorbanan dan kebersamaan kader partai Golkar saat pemilu 2019 harus diapresiasi. Ingatan kita saat itu adalah bagaimana Golkar dan calon anggota legislatif dari partai Golkar menang, semua ikhlas;

Ia mengatakan, Bambang Soesatyo merupakan salah satu pengurus DPP dan kader Partai Golkar. Saat ini juga yang bersangkutan juga Ketua DPR RI dari partai Golkar. Hukum positif kita membolehkan adanya iuran atau sumbangan perorangan atau anggota partai Golkar. Harusnya pada saat sebelum pemilu 2019 dilaksanakan, beliau bisa bertanya mengenai cukup/tidaknya dana saksi.

“Kita membutuhkan ketua umum Partai Golkar yang tidak hanya mampu berbicara cukup dan tidaknya dana kampanye. Akan tetapi lebih luas dan jauh dari itu, yaitu kemandirian finansial partai Golkar dan sistem integritas penyelenggara pemilu,” tandasnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Internal Partai Golkar memanas. Ada desakan untuk mempercepat Munas. Konflik kepengurusan kerap berlangsung di tubuh Beringin.

Kembali, Beringin bergoyang. Kali ini gara-gara perolehan suara Partai Golkar yang turun dibandingkan Pemilu Legislatif 2014. Hasil rekapitulasi KPU menunjukkan, Golkar berada di posisi ketiga (12,31%), di bawah Partai Gerindra (12,57%) dan PDI Perjuangan (19.33%).

Dengan hanya mampu mengumpulkan suara 17.229.789, kursi yang bisa diduduki Golkar di Senayan hanya 85kehilangan 6 kursi dari 91 kursi yang diperoleh pada Pemilu Legislatif 2014.

Betul, Beringin tidak keluar dari angka keramat “tiga besar”. Tapi, seperti dikatakan Yorrys Raweyai, seorang politisi senior Golkar, perolehan suara partai ini tetap saja turun.

“Target 110 kursi pada Pemilu 2019, hasilnya hanya 85 kursi,” kata Yorrys pada diskusi “Beringin Bergoyang Lagi?” bersama Prof Dr Salim Said (Ketua Institut Peradaban/Guru Besar Ilmu Politik), dan Heroik M Pratama (Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) di Jakarta, Sabtu, 22 Juni 2019.

Pada Pemilu 2014 lalu, Golkar berada di urutan kedua setelah PDI Perjuangan dengan suara 18.432.312 (14,75%). Artinya, pada Pemilu 2019 Beringin kehilangan 1,2 juta pemilih, karena hanya memperoleh suara 17.229.789.

Yorrys mendukung perlu adanya langkah evaluasi dan perubahan di tubuh Partai Golkar. Menurut dia, hal itu penting untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang. “Ke depan harus berpikir 2024 Golkar mau jadi apa? Harus ada perubahan dan evaluasi,” ujarnya.

Musyawarah Nasional (Munas)? Begitulah sebagian suara yang muncul di internal Golkar. Munas yang seharusnya digelar Desember 2019, dipercepat sebelum pelantikan presiden/wakil presiden dan pembentukan kabinet baru bulan Oktober.

Salah satu inisiator untuk mempercepat Munas adalah Azis Samual. Pria yang pernah menjadi Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Timur Partai Golkar ini mengklaim para pengurus daerah sudah sepakat untuk mempercepat Munas.

:Konsolidasi sudah bulat, 25 DPD I dan beberapa DPD II sudah merestui percepatan Munas ini,” kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin, 27 Mei 2019.

Aziz menginginkan agar Munas digelar maksimal akhir Juli nanti. “Airlangga (Hartarto) sebagai ketua umum gagal, sudah sepatutnya bertanggung jawab, dan harus mundur,” kata mantan Pelaksana Tugas Ketua DPD I Golkar Papua ini.

Seperti halnya Yorrys dan Aziz, Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) juga mendesak Munas dipercepat untuk pergantian ketua umum.
Hanya saja, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta kader muda Beringin bersabar. Ace mengatakan desakan BPPG itu tidak masalah. Setiap kader, ujar dia, punya hak untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Namun, partai juga punya aturan. Dia menegaskan, sesuai amanat Munas Luar Biasa (Munaslub) 2017 dan ADART, Golkar baru akan menggelar Munas Desember 2019 nanti.

Kalau misalnya Munas Golkar berhasil dipercepat, siapakah tokoh yang mereka jagokan? Bambang Soesatyo adalah nama yang paling banyak disebut. Ketua DPR ini dianggap layak memimpin Beringin.

Dalam sejarah pemilihan Ketua Umum Golkar, kader Beringin memang kerap memilih pemimpinnya seorang tokoh yang punya jabatan strategis, baik di legislatif maupun eksekutif. Apakah dengan demikian kans Bambang sangat besar menggantikan Airlangga Hartarto? Ikuti saja dinamika politik yang berkembang di internal Golkar hari-hari ini.

Yang jelas, Airlangga sudah menyatakan siap berkompetisi pada Munas Golkar nanti. “Insha Allah. Ada beberapa daerah sudah memberikan dukungan,” katanya.

Konflik, tapi elektabilitas terjaga

Sejak era reformasi, suksesi kekuasan politik di Golkar tidak melulu berjalan adem, bahkan kerap dibumbui gejolak. Beberapa tahun lalu terjadi perebutan legitimasi kepengurusan partai antara kubu Munas Ancol dipimpin Agung Laksono dan kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie, sampai kemudian melahirkan Setya Novanto sebagai Ketua Umum untuk menyudah dualisme kepengurusan partai.

Ketika Novanto dinyatakan terlibat kasus korupsi pengadaan e-KTP, tensi di tubuh Golkar kembali memanas. Kasak-kusuk berlangsung untuk menggantikan Novanto. Beberapa nama muncul. Akhirnya yang dipilih Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian.

Yang paling keras adalah dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang diselenggarakan pada 11 Juli 1998 di Jakarta. Munaslub digelar untuk menggantikan Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar.

Hasil Munaslub itu dimenangi politisi sipil, Akbar Tanjung, mengalahkan calon dari militer, Jenderal Edi Sudradjat.

Tapi, buntut dari Munaslub ini, Edi Sudradjat dan beberapa tokoh Golkar pendukungnya hengkang dari Beringin. Mereka kemudian mendirikan Partai Keadilan dan Persatuan, yang dideklarasikan pada 15 Januari 1999.

Konflik kembali terjadi di tubuh Golkar pada putaran pertama Pemilu Presiden 2004. Saat itu, Golkar mencalonkan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid, namun Penasihat DPP Partai Golkar Jusuf Kalla menerima pinangan capres Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Perpecahan tak dapat dielakkan. Kalla kemudian diberhentikan sebagai Penasihat DPP Partai Golkar bersama sembilan pengurus Partai Golkar dipecat. Alasannya, Kalla dan sembilan fungsionaris lain dianggap tidak mematuhi keputusan rapat pimpinan partai.

Serentetan konflik di tubuh Golkar itu akhirnya melahirkan beberapa partai, seperti PKP Indonesia, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai NasDem.

Meskipun kerap didera konflik, hebatnya elektabilitas partai ini tidak pernah anjlok sampai ke bawah, tidak seperti partai-partai yang lain. Padahal sejak era reformasi, Golkar tidak punya tokoh kharismatik yang disegani, tidak seperti di era Orde Baru di mana Presiden Soeharto menjadi tokoh sentral.(*/Ag)

JAKARTA – Menengahi antara pemohon dan termohon yang berselisih pendapat terkait sistem hitung (situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2019, Hakim MK Arief Hidayat menegaskan bahwa Situng bukan penentu hasil Pilpres melainkan penghitungan manual berjenjang dari tingkat TPS hingga nasional.

Dengan keterangan Arief tersebut, percuma kubu Prabowo-Sandi selaku pemohon terus mempersoalkan Situng yang banyak melakukan kesalahan input data meski sudah selalu dilakukan perbaikan oleh KPU. Arief mengaku khawatir dengan keterangan pemohon.

“Jadi, pihak pemohon itu dalam petitumnya minta supaya ditetapkan suara yang benar adalah ini, yang didasarkan pada perhitungan audit forensik yang disampaikan oleh ahli tadi pagi. Sehingga mendesak kepada termohon supaya didalam situngnya juga bisa menemukan itu,” kata Arief dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Kamis (20/6/2019).

Arief mengingatkan kepada semua pihak bahwa untuk menetapkan perolehan suara yang benar bukan dari Situng, melainkan berdasarkan penghitungan manual berjenjang dari KPU yang disaksikan oleh peserta Pemilu dan pihak terkait.

“Undang-undang menjelaskan seperti ini, ini baru saja dijelaskan oleh ahli prof Wahyu. Hasil Situng bukanlah hasil resmi, hasil resmi adalah hasil perhitungan suara manual yang dilakukan secara berjenjang. Sehingga Situng tidak mempengaruhi atau tidak digunakan untuk penghitungan suara resmi,” tegas Arief.

Sehingga, kata Arief kalau mau mengadu data bukan soal apa yang ditampilkan oleh Situng melainkan mengadu data berdasarkan bukti-bukti dalam penghitungan manual seperti C1 berhologram yang sah.

“Sehingga dalam praktek persidangan-persidangan Pilkada kita selalu mengecek C1 yang berhologram, C1 plano yang berhologram mana tunjukkan KPU kalau pemohon punya apakah data itu resmi atau tidak. Gimana menurut pihak terkait. Itu selalu begitu,” papar Arief.

“Jadi yang dipakai adalah penghitungan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS sampai tingkat nasional,” imbuh dia.

Sementara Situng, lanjut Arief, berdasarkan Undang-undang adalah alat untuk keterbukaan, transparasi, dan alat kontrol masyarakat agar ikut mengawasi Pemilu yang tengah berlangsung. Situng pun baru saat ini diterapkan di Indonesia.

“Lah sekarang, tadi pak Ketua KPU sudah menyampaikan loh kok harus ada Situng? Ini baru diterapkan di Indonesia sekali lagi undang-undang mengatakan begini ‘urgensi untuk keterbukaan akses informasi akuntabilitas dan kontrol masyarakat’ jadi fungsi Situng itu bukan menentukan suara yang benar, ini biar semuanya tahu persis,” tandas Arief. (*/Adyt)

SURABAYA – Dewan Pembina Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Jatim Hamy Wahjunianto yang merupakan mantan Ketua DPW PKS Jatim 2010-2015 membocorkan dalam waktu dekat akan muncul partai baru di Indonesia. Apa nama partai itu?

“Hingga saat ini belum diputuskan nama partai baru itu. Kami ingin nama yang milenial dan matching ketika dipajang di ponsel. Ini tengah digodok, kemungkinan menggunakan awalan huruf G, tapi bukan Garbi,” katanya kepada wartawan di RM Mang Kabayan Surabaya (18/6/2019).

Apakah partai baru itu ada kaitannya dengan ormas Garbi?

“Kami menilai bahwa satu-satunya jalan yang efektif untuk melakukan perubahan adalah melalui jalur politik. Sementara, Garbi kami tegaskan tak mungkin menjadi partai politik, sehingga perlu entitas politik lain di luar Garbi. Garbi berjuang sebagai ormas, sementara partai ini akan melalui politik. Ini semacam double track,” tegas Hamy yang saat ini masih menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Jatim dari PKS ini dan mengaku telah mengundurkan diri dari PKS.

Menurut mantan Bos YDSF ini, partai baru ini akan dideklarasikan pada awal tahun 2020 atau sebelum ajang Pilkada serentak digelar pada September 2020.

“Rencananya, kami akan deklarasi pada akhir tahun ini. Namun, kami sepakat untuk menunda hingga awal tahun depan sebelum Pilkada Serentak 2020. Kami ingin mengirim jago-jago kami pada Pilkada 2020,” tuturnya.

Selain soal nama partai, para calon pengurus juga menyiapkan rancangan struktur di DPP. Rencananya, dua mantan politisi senior PKS, Fahri Hamzah hingga Mahfudz Siddiq akan diusulkan menjadi Ketua Umum partai baru ini. Sedangkan, mantan Presiden PKS Anies Matta akan didaulat sebagai Dewan Pembina Partai.

“Kedua nama calon ketua umum itu menguat di internal kami. Partai ini nantinya akan menggabungkan konsep ideologi nasional religius yang disingkat dalam Indeks yakni Islam, Nasional, Demokrasi dan Kesejahteraan,” jelasnya.

Selain Hamy, ada sejumlah mantan politisi PKS Jatim yang rencananya bergabung di partai ini. Di antaranya, mantan Ketua Deputi Pendidikan DPW PKS Jatim yang kini menjadi Ketua Garbi Jatim, Ahmad Hasan Bashori, hingga Ahmad Subhan yang kini menjadi Ketua Garbi Kota Surabaya.

Dari jajaran anggota Fraksi PKS di DPRD Jatim, juga ada nama Jafar Tri Kuswahyono, M Siroj serta Hamy. Bersama Hamy, Jafar maupun Siroj saat ini telah bergabung di Garbi Jatim. (*/Gio)

JAKARTA – Hingga sidang ke-tiga sengketa hasil Pilpres 2019 kubu Prabowo-Sandi selaku pemohon masih mengirimkan alat bukti ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019).

Berdasarkan pantauan, ada dua truk boks yang tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi satu berwarna putih dan satu lagi berwana hijau yang masing-masing membawa tumpukan kertas alat bukti.

Tiba di Gedung MK, lebih dari lima orang nampak menurunkan alat bukti bentuk aseli untuk dibawa masuk ke Gedung MK. Sedangkan yang bersifat foto copy dijadikan satu dengan barang bukti yang sudah lebih dulu tiba di Gedung MK.

Dalam tumpukan kertas alat bukti tersebut tertera tulisan Rakayasa Pemilih Di Berbagai Daerah di Indonesia salah satu nya dari Provinsi Jawa Tengah. Terdapat tujuh poin yang dimasukkan dalam alat bukti seperti rekapitulasi NIK, rekapitulasi desa/kelurahan, detail TPS tanpa NIK, rekapitulasi TPS, data ganda, NIK kecamatan siluman, dan pemilih bawah umur.

Salah satu sopir mengaku alat bukti tersebut dibawa dari kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. “Iya mas sama isinya alat bukti, untuk hari ini cuma dua truk,” kata pria tersebut enggan menyebut nama.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan setidaknya 12 truk berisi alat bukti dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2019 dari seluruh Indonesia. Beberapa truk sudah tiba pada Kamis (13/6/2019) dan Senin (17/6/2019).

“Ini bergelombang karena keterbatasan mobilisasi kemudian nggak bisa 12 truk berurutan. Mudah-mudahan pada saat yang dibutuhkan semua sudah bisa dikirim semua,” kata Bambang di Gedung MK, Senin (17/6/2019).

Dijelaskan Bambang, dalam barang bukti tersebut tidak hanya hasil dari pengumpulan hasil C1 dari berbagai TPS yang diduga terjadi kecurangan tetapi juga bukti rekaman video dan hasil forensik yang menggunakan tujuh metode oleh tim ahli digital forensik internal.

“Dari ratusan video yang dikirimkan masyarakat sudah kita klasifikasi sesuai argumen kecurangannya dari situ kemudian di konsolidasi. Mudah-mudahan nanti ada bukti video, bukti tertulis, ada keterangan saksi itu dan ada permohonan itu nanti kita akan integrasikan,” tandas Bambang. (*/Ag)

JAKARTA – Menjelang sidang lanjutan sengketa pilpres di MK, Selasa (18/6/2019). Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno menegaskan terus berkonsolidasi dengan tim hukum BPN Prabowo Subianto-Sandi.

Ia memastikan tim hukumnya secara akfif menyampaikan berbagai laporan yang terkait dengan persiapan untuk mengadapi sidang kedua.

“Tim hukum akan terus berkonsolidasi dan terus akan melaporkan kepada Pak Prabowo dan saya,” ujar Sandi di Kebayoran, Jakarta Selatan, Minggu (16/6/2019).

Menurut dia, saat ini seluruh tim hukum BPN sedang menyiapkan konstruksi argumen untuk disampaikan pada sidang kedua.

“(Disusun) dalam beberapa jam ke depan. Kami memercayakan sepenuhnya kepada tim hukum,” pungkasnya.(*/Ag)