Politik dan Keamanan

JAKARTA – Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB), Fauzan Rachmansyah, menegaskan Muchdi Purwopranjono masih tetap sah untuk memimpin Partai Berkarya. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebelumnya sudah memenangkan gugatan Tommy Soeharto atas kepengurusan sah Partai Berkarya.

“Kalah menang itu biasa. Akan tetapi, SK kepengurusan yang berlaku tetap di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muchdi Purwopranjono sampai ada putusan inkrah,” kata Fauzan. Ia menanggapi putusan PTUN terkait dengan kepengurusan Partai Berkarya di Jakarta, Rabu (17/2/21).

Dalam amar putusan, PTUN Jakarta menyatakan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang menetapkan kepengurusan Partai Berkarya periode 2020—2025 pimpinan Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi PR dinyatakan batal dan wajib dicabut.

Namun, Fauzan mengatakan, kubu Tommy hanya menang satu gugatan saja dan itu pun belum inkrah. “Dari 9 gugatan lebih dari Partai Berkarya kepengurusan sebelumnya, cuma satu yang kalah, selebihnya kami menang. Ya, wajar-wajar saja. Kami tunggu putusan di tingkat selanjutnya,” ujarnya dalam siaran persnya.

Fauzan pun meminta seluruh kader di bawah kepemimpinan Ketum Muchdi PR harus tetap solid dan tidak terpancing kubu seberang yang hendak memanfaatkan situasi. “Kemenkumham mengeluarkan SK tentu ada dasar hukum yang kuat, dan pasti juga tidak akan menerima putusan tersebut, dan kami pun akan banding,” katanya.

Fauzan menegaskan kemenangan kubu Tommy juga tidak berimbas apa pun di pengurusan yang sah. Ia pun memastikan pengurus lama tidak bisa melakukan PAW (pergantian antarwaktu) terhadap anggota DPRD.

“Anggota DPRD melek hukum, pasti paham hukum. Kalau ada yang mengaku pengurus ingin PAW anggota dewan, berarti waktu sekolah nilainya enggak bagus orang itu,” tuturnya.

Sementara itu, Sekjen AMPB Lena Fitriyah mengatakan keputusan PTUN tidak memengaruhi kegiatan partai, khususnya kegiatan kader muda Partai Berkarya. Menurut dia, AMPB tetap menjalani seluruh kegiatan partai seperti biasanya.

“Program dan kegiatan di DPP berjalan seperti biasa saja, dan yang merasa sudah menang mutlak silakan promosikan terus Partai Berkarya supaya makin bagus suara Partai Berkarya pada tahun 2024,” katanya.

Putusan nomor: 182/G/2020/PTUN.Jkt itu diputus pada hari Selasa (16/2) oleh Hakim Ketua Umar Dani serta hakim anggota masing-masing Muhamad Ilham dan Akhdiat Sastrodinata. Hakim memutuskan menyatakan batal keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya tanggal 30 Juli 2020.

Kemudian menyatakan batal keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya periode 2020—2025 tanggal 30 Juli 2020. Selain menyatakan batal, PTUN Jakarta mewajibkan Menkumham mencabut dua SK tersebut.(*/Joh)

SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya segera melaksanakan rapat pleno penetapan Eri Cahyadi-Armudji sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya terpilih pada Pilkada serentak 2020. Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham mengatakan, pihaknya masih menunggu salinan putusan dari Mahkamah Konstitusi.

“Kami perlu menunggu salinan putusan MK itu. Sampai saat ini kami belum dapat,” ujarnya dikonfirmasi Rabu (16/2).

Sesuai Peraturan KPU, kata Agus, penetapan Paslon terpilih dengan sengketa Pilkada harus dilaksanakan maksimal lima hari setelah adanya putusan MK. “Sesuai Peraturan KPU nomor 5 tenteng tahapan Pilkada 2020 itu jelas. Kami harus melaksanakan penetapan maksimal lima hari setelah putusan MK,” ujarnya.

Karena itu, Agus memperkirakan, setidaknya pada 22 atau 23 Februari 2021 rapat pleno penetapan Paslon terpilih pada Pilwali Surabaya 2020 bisa dilaksanakan. Terkait keputusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa Pilwali Surabaya dari pasangan Machfud Arifin-Mujiaman, Agus menyatakan pihaknya menghormati putusan tersebut.

“Sejak awal KPU menghormati segala sesuatu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim MK. KPU Surabaya sangat berharap, MK mempertimbangkan keputusan tentang perolehan hasil Pilwali Surabaya 2020 yang sudah ditetapkan KPU Surabaya,” ujarnya.

Berkaitan dengan permohonan sengketa itu, KPU sudah menyampaikan jawaban termohon ke MK. Demikian juga Bawaslu, sudah menyampaikan keterangan yang diperlukan.

“Saya pikir, keputusan sela menolak permohonan sengketa Pilkada Surabaya adalah keputusan yang sudah dipertimbangkan secara luar biasa oleh Majelis yang mulia di MK,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Machfud Arifin-Mujiaman terkait hasil Pilkada serentak 2020. Artinya, MK menegaskan kemenangan pasangan Eri Cahyadi-Armudji dalam Pilkada Surabaya 2020 adalah sah.(*/Gio)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menyesalkan tuduhan radikalisme GAR ITB pada Din Syamsuddin. MUI meminta supaya GAR ITB mencabut laporan tersebut.

‘’Ya sebagai anak bangsa yang tak suka gaduh dan cinta damai, agar mencabut laporan tersebut,’’ ujar dia , Senin (15/2/21).

MUI, kata dia, akan berupaya untuk melakukan komunikasi bersama berbagai pihak menyoal tuduhan tersebut. Sehingga, ada dialog yang produktif ke depan untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

Amirsyah menambahkan, kata radikal yang bisa disebut juga akar kekerasan bisa menjadi bias, mengingat, radikal yang kini masih diperdebatkan pro dan kontranya. ‘’Karena itu, berhentilah membuat tuduhan tersebut. Din Syamsuddin merupakan tokoh perdamaian skala global yang aktif melakukan dialog antar agama dan lintas benua,’’ ucap dia.

Amirsyah melanjutkan, menyoal kritik pada kebijakan negara, karena kecintaan kepada Negara, hal tersebut memang merupakan konsekuensi negara dengan sistem demokrasi. Sehingga, laporan dan tuduhan yang dilayangkan hanya karena mengkritik tidak sebaiknya dilakukan.

‘’Saya mengimbau anak bangsa agar berhenti saling menuduh karena kontra produktif. Khususnya, di tengah pandemi Covid-19 yang perlu penanganan serius dari semua pihak.’’ tutupnya.

Sebelumnya, GAR ITB melaporkan Din ke KASN berkenaan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku. Awalnya, pelaporan tersebut dilayangkan ke KASN melalui email dan surat pada Oktober 2020. Kemudian, pengurus GAR ITB mendatangi langsung KASN dengan membuat laporan sikap Din yang dianggap mengeksploitasi sentimen agama.

Selama ini, Din memang kerap melontarkan kritik tajam ke pemerintah. Din merupakan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bersama eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Prof Rochmat Wahab.(*/Joh)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi kediaman ketua umum pertama Partai Demokrat Subur Budhisantoso pada Minggu (14/2) lalu. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Herzaky Mahendra Putra mengatakan diskusi antara keduanya berlangsung sangat cair.

“AHY memang dikenal sangat menghargai para senior, baik pas di SMA TN, akmil, maupun di institusi tempat beliau pernah mengabdi,” kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (15/2).

Apalagi, Herzaky menambahkan, keduanya sudah lama saling mengenal. Bahkan, AHY menjadikan sosok Budhi sebagai teladan. “Beginilah sosok pendiri, kader senior yang benar-benar peduli dengan Partai Demokrat. Tak perlu banyak berkoar di media, tapi terus memantau situasi dan perkembangan Partai Demokrat, serta mendukung penuh penerusnya,” ujarnya.

Tidak dijelaskan secara detail apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, Herzaky menjelaskan dalam pertemuan tersebut Budhisantoso dan AHY saling bertukar pikiran mengenai Partai Demokrat maupun situasi kebangsaan terkini.

“Mari kita doakan beliau berdua beserta keluarga selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah,” ucapnya.

Untuk diketahui pertemuan tersebut digelar usai ramai-ramai soal gerakan pengambilalihan kekuasaan di Partai Demokrat yang diduga melibatkan kader imternal dan pihak eksternal. Bahkan, sebelumnya faksi Subur Budhisantoso menjadi jadi salah satu faksi dari empat faksi yang tak puas dengan kepemimpinan AHY.(*/Ad)

BANTEN – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten siap bekerja maksimal untuk mencapai target 21 persen dalam pemilu 2024 mendatang. “Kami siap gas pol untuk mencapai target menang 21 persen di pemilu mendatang,” kata Ketua DPW PKS Provinsi Banten, Gembong Sumedi saat memberikan sambutan pelantikan pengurus baru MPW, DPW, dan DSW PKS Provinsi Banten di Hotel Santika, Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangsel, Kamis (13/2).

Gembong mengatakan, ada dua tugas yang diemban bagi pengurus baru PKS provinsi Banten yakni, penambahan kursi di parlemen dan penambahan kader. “Saat ini PKS Provinsi Banten peringkat tiga besar dengan memiliki 11 kursi di DPRD Provinsi Banten. Dan di pemilu mendatang kami menargetkan menambah menjadi 18 kursi,” katanya.

Gembong menjelaskan, dalam pemilu 2019 kemarin, PKS Provinsi Banten memperoleh sekitar 661.000 suara. Sehingga jika dikonversikan dari 18 kursi, maka target pemilih PKS Baten sekita 1.167.000 suara di pemilu mendatang. “Dengan dilantiknya pengurus baru definitif ini, kita bisa bekerja dan melaksanakan tugas untuk mencapai target yang ditentukan,” kata Gembong.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jendral DPP PKS, Aboebakar Al Habsyi melantik 76 pengurus MPW, DPW, dan DSW PKS Provinsi Banten masa bhakti 2020-2025. Dari 76 pengurus, yang hadir offline sebanyak 31 orang, sisanya dilantik secara online karena unntuk mematuhi protokol kesehatan. Sebelum masuk ke ruangan acara, semua peserta yang hadir juga dilakukan tes swab antigen. Acara ini juga disaksikan kader PKS Provinsi Banten melalui akun resmi media sosial DPW PKS Banten.(*/Idr)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, upaya pengambilalihan kepemimpinan atau kudeta tak hanya berasal dari internal partai, melainkan juga dari pihak luar atau eksternal. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko disebutnya sebagai sosok yang terlibat aktif dalam gerakan tersebut.

“Bahwa yang dilakukan Saudara Moeldoko bukan hanya sekedar mendukung gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) tersebut, tetapi yang bersangkutan yang secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” ujar Teuku dalam keterangan resminya, Jumat (5/2/21).

Dalam kasus tersebut, Demokrat menilai, bahwa tidak mungkin segelintir kader dan mantan kader berani melakukan penggulingan kepemimpinan lewat kongres luar biasa (KLB). Jika, tidak ada keterlibatan orang yang memiliki kekuasaan dan dana besar untuk melakukan gerakan tersebut.

Demokrat, kata Teuku, telah mendengar kesaksian yang menyampaikan bahwa Moeldoko sudah melakukan pertemuan dengan kader pusat dan daerah. Mereka dijanjikan sejumlah hal dan diberi dana awal sekira 25 persen. Sisanya akan diberikan setelah mantan Panglima TNI itu memimpin Demokrat.

Mereka dijanjikan sejumlah hal dan diberi dana awal sekira 25 persen.
“Semua itu membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak luar itu nyata dan serius. Karena uang sudah mulai digelontorkan dan Saudara Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan,” ujar Teuku.

Dia mengatakan, betapa sedihnya jika upaya tersebut terealisasi dan membuat Demokrat terpecah menjadi dua kubu. Meskipun, ditegaskan Teuku, Moeldoko tak bisa menjadi ketua umum jika tidak ada persetujuan dari Majelis Tinggi Partai sebagai pemegang suara sah.

Namun, perpecahan di tubuh partai berlambang bintang mercy itu akan berdampak pada keberlangsungan Demokrat ke depan. Sebab, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berpeluang tak akan mengesahkan kedua kubu partai dan membuat mereka tak dapat mengikuti pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Demi nasib dan masa depan jutaan kader Demokrat, menghadapi gerakan pengambil kepemimpinan Partai Demokrat ini kami ingin berjuang baik-baik. Agar sekali lagi kedaulatan dan keberlangsungan hidup Partai Demokrat tetap terjaga,” katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang disebut tak akan membalas surat dari pihaknya terkait kudeta. Pasalnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko merupakan bagian dari kabinetnya.

“Kalau tidak ada hubungannya langsung dengan Presiden, tentu sebaiknya diklarifikasi bahwa itu adalah urusan pribadinya Pak Moeldoko,” ujar Herman dalam sebuah diskusi daring,dikutip dari republika, Kamis (4/2/21).

Herman menambahkan, jika pihak Istana beralasan hal itu masalah internal Demokrat, menurutnya itu adalah hal yang keliru. Sebab, dalam penyelidikan yang dilakukan Demokrat, ada campur tangan dari pihak eksternal yang diyakini adalah Moeldoko.

“Bagi kami justru ini menjadi hal yang sangat substansial, ini sangat penting. Karena ada pihak eksternal dimana bagian dari lingkaran Istana,” ujar Herman.

Dengan adanya permasalahan ini dan terlibatnya orang Istana, ia berharap Jokowi dapat membalas surat yang dikirimkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Agar Demokrat segera mendapatkan penjelasan terkait terlibatnya Moeldoko.

“Kita sebetulnya itu aja, bagaimanapun menunggu proses klarifikasi dan konfirmasi terhadap keterlibatan lingkaran utamanya Presiden. Kemudian tetap bahwa secara konstitusi partai memproses terhadap kader-kader internal,” ujar anggota Komisi VI DPR itu.

Sebelumnya, AHY mengatakan ada upaya dari sejumlah pihak yang ingin menggulingkan (kudeta) posisinya dari ketum partai. Ia menyebut, gerakan politik itu disebut mendapat dukungan pejabat pemerintahan Presiden Jokowi. Belakangan kader Demokrat menyebut sosok tersebut adalah Moeldoko. AHY pun melayangkan surat ke Presiden Jokowi atas dugaan kudeta tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak akan membalas surat terkait isu kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat.

Pratikno melanjutkan, apa yang terjadi di Partai Demokrat sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai sehingga Presiden Jokowi tidak perlu membalas surat itu. “Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semua sudah diatur di AD/ART Partai Demokrat, itu saja,” ujar Pratikno.(*/Ad)

JAKARTA – Upaya pengambil-alihan kepemimpinan Partai Demokrat bukan kali pertama terjadi. Hampir sebagian partai politik yang ada juga pernah mengalami hal yang sama, sayangnya partai Demokrat masih dibentengi dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“AHY berupaya selamat dari kudeta tersebut karena masih ada SBY sebagai mentornya,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Reasearch and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago dikutip dari MNC Portal Indonesia, Senin (1/2/2021).

Menurut dia, banyak partai oposisi yang kurang piawai menghadapi fenomena seperti ini, digembosi dari dalam dengan memperkuat faksi dan Munaslub. Elite lingkaran Penguasa sudah berhasil pola pola semacam ini dari dulunya seperti fenomena mengambil PPP, mengambil alih PAN, mengambil alih Golkar dengan munaslub tandingan, tidak bisa lepas dari desain yang sedang berkuasa, agar mampu menjinakkan oposisi, maka upaya untuk mengatasi tersebut adalah dengan ada kepengurusan tandingan yang nanti munaslub, lalu disahkan kemenkumham.

“Salah satu partai oposisi lain yang pernah menjadi korban adalah Partai berkarya melalui operasi khusus. Kemudian Tommy tidak lagi menguasai berkarya,” ujarnya.

Fenomena semacam ini tidak hanya sekarang, kata dia, di era orde baru juga terjadi bagaimana mengembosi kekuatan oposisi dengan mengambil alih paksa partai tersebut. Dia mencontohkan, ketika ada kubu Soeryadi dan kubu Megawati, sampai memakan korban karena adanya dua faksi di internal yang dibenturkan penguasa rezim orde baru.

Dengan mengumumkan melalui konfrensi pers, ia memandang bahwa langkah AHY sebetulnya bagus. Putera sulung SBY itu berhasil dan menggagalkan kudeta tersebut, bentuk perlawanan, dan berhasil atau selamat dari kudeta.

“Banyak partai oposisi yang gagal mengendus operasi khusus mengambil alih partai melalui aktor internal yang pernah diberhentikan, yang merasa di zolimi, aktor ini yang seringkali di manfaatkan,” tutur dia.

Akan tetapi, katanya, partai Demokrat harus mempunyai bukti yang cukup kuat, kalau tidak maka bisa terjadi serangan balik, dan demokrat bisa dituduh mengarang, atau pencemaran nama baik/fitnah.

“Apalagi demokrat sudah langsung sebut nama, tentu bukan tuduhan yang main main, sudah cukup bukti yang kuat, maka sah sah saja partai demokrat melakukan pembelaan dan mengumumkan ke publik bahwa partai mereka selamat dari upaya atau kudeta,” tandasnya.(*/Joh)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan, saat ini ada pihak yang mengancam Partai Demokrat. Menurut dia, pihak tersebut adalah gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

“Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” ujar dia dikutip dari Republika, Senin (1/2/21).

Berdasarkan kesaksian dan testimoni dari pihaknya, dia menyebut jika gerakan tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan. Bahkan, secara fungsional ada yang berada di lingkaran kekuasaan terdekat Presiden Joko Widodo.

AHY mengeklaim, gerakan tersebut juga telah mendapat dukungan dari pejabat penting dan menteri. “Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” tambah dia.

Menyikapi hal tersebut, pagi ini, Senin (1/2/21), dirinya telah berkirim surat kepada Jokowi untuk mendapatkan klarifikasi.

Menurutnya, gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan Demokrat secara inkonstitusional itu bisa terjadi pada partai mana pun. Sehingga, kasus di Demokrat saat ini dinilainya bisa menjadi pembelajaran.(*/Ad)

JAKARTA – Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebagai penerima perdana vaksin Covid-19. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu menilai hal itu menjadi bentuk mengedepankan keselamatan rakyat.

“Kami PDI Perjuangan menaruh apresiasi pada Pak Jokowi yang menjadi penerima pertama vaksin guna meyakinkan bahwa vaksin tersebut aman dan sebagai upaya menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi,” kata Hasto dalam keterangan, Selasa (5/1).

Dia menilai sikap pemerintah yang bergerak cepat dalam melakukan vaksinasi dan menggratiskannya untuk rakyat adalah keputusan yang tepat. Dia mengatakan, kebijakan itu menunjukkan suatu dedikasi keputusan politik bagi kepentingan rakyat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11).

Terkait keamanan, dia meyakini kalau vaksin yang akan didistribusikan untuk rakyat telah melalui tahapan uji klinis secara berjenjang dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dia mengatakan, pemerintah dan DPR telah mengambil keputusan tepat agar secepatnya pandemi ini bisa diatasi melalui proses vaksinasi.

“Ini merupakan hal yang sangat baik yang kita kedepankan adalah rasa kemanusiaan dan keselamatan bagi rakyat,” katanya.

Dia mengatakan, target 15 bulan proses vaksinasi juga hal yang ideal. Mantan sekretaris tim pemenangan Presiden Jokowi itu optimistis pemerintah telah melakukan kalkulasi dengan sangat hati-hati.

“Yang penting adalah seluruh proses vaksinasi itu dilaksanakan dengan mendekatkan pada keselamatan rakyat itu. Karena itulah apapun, ketika pandemi telah menyentuh sektor perekonomian rakyat harus ada upaya-upaya secara menyeluruh dalam mengatasi itu termasuk dengan vaksin,” katanya.

Seperti diketahui, pemerintah telah mendistribusikan 700 ribu vaksin Sinovav ke berbagai daerah dalam tahap pertama pengiriman. Pemerintah juga telah memastikan bahwa pekan depan bakal lebih banyak lagi pasokan vaksin Sinovac tiba di Indonesia.

Kepastian akan rencana vaksinasi tahap pertama mulai lebih terang. Hal tersebut menyusul distribusi vaksin ke 34 provinsi dan kepastian kapan Presiden akan menjadi orang pertama yang divaksin.

“Saya ingin menginformasikan bahwa dua hari yang lalu telah kita kirim dalam rangka untuk menangani Covid-19 ini, vaksin sudah dikirim. Tahapan pertama memang baru dikirim 700 ribu ke daerah-daerah,” kata Presiden Jokowi.(*/Adyt)