Politik dan Keamanan

JAKARTA – Ketua Partai Politik Islam (PPI) Masyumi, Ahmad Yani, menyambut baik kehadiran Partai Ummat yang baru dideklarasikan politikus senior Amien Rais, Kamis (29/4) lalu. Bagi Masyumi, Partai Ummat bukanlah ancaman.

“Kita Masyumi tidak ada masalah, Masyumi sendiri tidak menganggap ancaman, karena bagi Masyumi baik partai Islam yang sudah ada PPP, PKS, PBB, maupun partai yang berbasiskan Islam yaitu PAN dan PKB, bukan sebagai lawan, sebagai kompetitor, tapi dia adalah sebagai sahabat,” kata Ahmad Yani dikutip dari Republika, Sabtu (1/5).

Ahmad Yani juga memandang kehadiran Partai Ummat sebagai sesuatu yang positif. Adanya partai besutan Amien Rais tersebut dinilai akan semakin memperkuat institusional partai politik Islam di Indonesia.

“Tidak ada masalah, karena kalau kita bukan mau ambil ceruk yang sama,” ujarnya.

Dia mengungkapkan ada banyak pemilih yang belum tergarap oleh partai-partai Islam lainnya. Apalagi masih ada sekitar 20 persen suara golput yang bisa diyakinkan oleh partai-partai Islam yang ada saat ini.

“Golput ini kan bisa dikategorikan dua hal, yang pertama mereka yang golput ini memang menganggap instrumen demokrasi ini tidak sama dengan Islam. Oleh karena itu kita mau ajak, ini cukup besar suara ini,” ungkapnya.

Selain itu, yang kedua adalah mereka yang golput adalah mereka yang menganggap partai politik tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat, menampung aspirasi rakyat dan sebagainya. Bahkan masyarakat cenderung melihat partai-partai itu menjadi beban terhadap negara.

“Mereka banyak terlibat kasus-kasus korupsi, oleh karena itu masyumi ingin hadir mengembalikan lagi politik moral, politik etik di dalam rangka mengisi jabatan-jabatan kenegaraan itu,” ucapnya.

Dia meyakini keinginan PPI Masyumi menghadirkan kembali politik moral dan politik etik menjadi pembeda PPI Masyumi dengan partai islam lainnya. Ia menganggap moral bangsa saat ini kian tergerus.

“Oleh karenanya maka tadi saya menyatakan Masyumi itu ingin menghadirkan politik moral dan politik etik. dan ingin betul memperjuangkan cita-cita kemerdekaan yang sampai saat ini kita menilai belum mendekati bahkan meninggalkan cita-citanya itu sendiri,” jelasnya.(*/Tu)

SURABAYA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai kehadiran Partai Ummat membuatnya senang. Sebab, kehadiran Partai Ummat justru memastikan tidak akan ada konflik di tingkat internal.

“Justru enak buat saya. Saya bahagia, happy, senang. Kenapa? Karena kalau tidak, kita bisa bertengkar sendiri,” ujarnya di sela silaturahim dan safari ramadhan di Kantor DPW PAN Jatim di Surabaya, Jumat (30/4) malam.

Zulhas, sapaan akrabnya, juga mengucapkan selamat datang atas didirikannya Partai Ummat oleh Amien Rais, yang pernah menjabat ketua umum sekaligus pendiri PAN. Namun, mantan Menteri Kehutanan RI tersebut enggan berbicara panjang lebar menanggapi berdirinya partai yang dideklarasikan pada Kamis (29/4) tersebut.

Di tempat sama, Wakil Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi juga menyampaikan selamat datang kepada Partai Ummat. PAN, kata dia, berharap Partai Ummat sama dengan partai politik lainnya menjalankan fungsi-fungsi konstitusional-nya dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Kalau ditanya apakah PAN merasa risau dengan keberadaan Partai Ummat, tentu tidak. PAN tidak ‘gegana’, atau gelisah, galau, merana,” ucap dia.

Jika ada mantan anggota maupun pengurus PAN yang masuk ke Partai Ummat, kata dia, hal tersebut bukan disebut sebagai “bedol desa” karena diklaim-nya hanya sebagian kecil dan tak terlalu signifikan. Yoga juga mempersilakan seluruh anggota DPRD kabupaten/kota maupun provinsi dari Fraksi PAN menentukan masing-masing pilihan politiknya.

Hanya, ia mengingatkan bahwa anggota DPRD PAN di tingkat manapun diyakini berakal sehat dan berpikir rasional. “Mendirikan partai politik itu tidak semudah yang dibayangkan. Menurut Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu, parliamentary threshold yang lolos di Senayan itu empat persen. Dan untuk mendapatkannya tidak mudah, apalagi partai baru,”ungkapnya.(*/Gio)

BANJARMASIN – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin mengembalikan kejayaan Partai Demokrat. AHY mengatakan Demokrat terus melakukan konsolidasi untuk hadapi Pemilu

“Ke depan kami ingin kembalikan kejayaan Demokrat atau berada pada ‘papan atas’ minimal tiga besar,” ujar AHY, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (26/4).

Karena itu, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi hingga ke tingkat paling bawah, ujar ketua partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. AHY menegaskan dengan terus melakukan konsolidasi, optimistis Demokrat akan kembali berjaya atau minimal tidak terpuruk seperti sekarang.

“Bayangkan walau suara orang-orang Demokrat lantang di parlemen tidak begitu terdengar, karena hanya puluhan orang bila dibandingkan dengan ratusan orang,” katanya lagi.

“Namun Demokrat tetap konsisten menyuarakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kalau yang benar kita benarkah dan yang salah kita koreksi,” ucap AHY.

Ketika Demokrat berjaya, keanggotaan DPRD Kalsel sebanyak sembilan orang dan menduduki unsur pimpinan dewan tersebut, namun kini hasil Pemilu 2019 tinggal tiga orang wakil rakyat dari Partai Demokrat di DPRD Kalsel. Setibanya di “Bumi Perjuangan Pangeran Antasari” atau “Bumi Lambung Mangkurat” Kalsel, AHY bersama rombongan berziarah ke makam Tuan Guru Haji Anang Djazouly Seman yang akrab dengan sapaan Abah Anang, di Martapura (40 kilometer utara Banjarmasin), ibu kota Kabupaten Banjar.(*/ANTARA)

JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra yakin Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bakal memutuskannya dengan obyektif dan adil atas perkara kepengurusan Partai Demokrat. Sebab, sampai dengan saat ini, berdasarkan SK Menkumham tahun 2020, AD/ART yang dipakai adalah AD/ART hasil Kongres V Tahun 2020. Sedangkan kepengurusan yang sah adalah kepengurusan pimpinan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat.

“Jadi, kita tunggu saja. Kami yakin, Bapak Menkumham bakal memutuskannya dengan obyektif dan adil,” ujar Herzaky lewat keterangan tertulisnya, Senin (22/3/21).

Dikatakan Hezaky, jika sampai dengan tenggat waktu berkasnya tidak dapat dilengkapi sesuai dengan aturan, berarti permohonannya ditolak. Tidak bakal diproses ke tahap selanjutnya oleh Kemenkumham,” ujar Herzaky lewat keterangan tertulisnya, Senin (22/3).

Kemenkumham, kata Herzaky, akan berpatokan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Sehingga dapat dipastikan, hasil KLB dan susunan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko tak akan disahkan.

“Kemenkumham bagi kami sudah melakukan langkah yang tepat. Berkas mereka belum lengkap, ya diminta dilengkapi. Karena kita berbicara mengenai hukum, makanya dasarnya pun hukum,” ujar Herzaky.

Dia mengaku yakin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly akan memutuskan permasalahan ini dengan objektif dan adil. Partai Demokrat yang sah ditegaskannya adalah yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berdasarkan hasil Kongres V 2020.

“AD/ART yang dipakai adalah AD/ART hasil Kongres V Tahun 2020. Sedangkan kepengurusan yang sah adalah kepengurusan pimpinan AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat,” ujar Herzaky.

Diketahui, Partai Demokrat yang diketuai oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko telah menyerahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Penyerahannya berkas dan dokumen dilakukan pada Senin (15/3).

Namun, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meminta, Partai Demokrat kubu Moeldoko untuk melengkapi berkas terkait permohonan pengesahan pengurusan. Ia menyatakan, pihaknya belum bisa memproses hasil KLB Deli Serdang lantaran sejumlah dokumen belum masuk ke Kemenkumham.

Pihaknya, disebut Yasonna sudah meneliti berkas yang masuk dari kubu Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Namun, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sudah mengirimkan surat kepada pihak Moeldoko untuk melengkapi berkas lainnya.

Juru bicara Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Muhammad Rahmad mengatakan, bahwa pihaknya akan segera melengkapi dokumen yang masih kurang untuk diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Agar kepengurusan yang diketuai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko segera disahkan.

“Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko akan segera melengkapi dokumen dimaksud dan akan kami sampaikan ke Kemenkumham dalam waktu yang secepat-cepatnya,” kata Rahmad.(*/Ady)

JAKARTA – Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB), Fauzan Rachmansyah, menegaskan Muchdi Purwopranjono masih tetap sah untuk memimpin Partai Berkarya. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebelumnya sudah memenangkan gugatan Tommy Soeharto atas kepengurusan sah Partai Berkarya.

“Kalah menang itu biasa. Akan tetapi, SK kepengurusan yang berlaku tetap di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muchdi Purwopranjono sampai ada putusan inkrah,” kata Fauzan. Ia menanggapi putusan PTUN terkait dengan kepengurusan Partai Berkarya di Jakarta, Rabu (17/2/21).

Dalam amar putusan, PTUN Jakarta menyatakan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang menetapkan kepengurusan Partai Berkarya periode 2020—2025 pimpinan Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi PR dinyatakan batal dan wajib dicabut.

Namun, Fauzan mengatakan, kubu Tommy hanya menang satu gugatan saja dan itu pun belum inkrah. “Dari 9 gugatan lebih dari Partai Berkarya kepengurusan sebelumnya, cuma satu yang kalah, selebihnya kami menang. Ya, wajar-wajar saja. Kami tunggu putusan di tingkat selanjutnya,” ujarnya dalam siaran persnya.

Fauzan pun meminta seluruh kader di bawah kepemimpinan Ketum Muchdi PR harus tetap solid dan tidak terpancing kubu seberang yang hendak memanfaatkan situasi. “Kemenkumham mengeluarkan SK tentu ada dasar hukum yang kuat, dan pasti juga tidak akan menerima putusan tersebut, dan kami pun akan banding,” katanya.

Fauzan menegaskan kemenangan kubu Tommy juga tidak berimbas apa pun di pengurusan yang sah. Ia pun memastikan pengurus lama tidak bisa melakukan PAW (pergantian antarwaktu) terhadap anggota DPRD.

“Anggota DPRD melek hukum, pasti paham hukum. Kalau ada yang mengaku pengurus ingin PAW anggota dewan, berarti waktu sekolah nilainya enggak bagus orang itu,” tuturnya.

Sementara itu, Sekjen AMPB Lena Fitriyah mengatakan keputusan PTUN tidak memengaruhi kegiatan partai, khususnya kegiatan kader muda Partai Berkarya. Menurut dia, AMPB tetap menjalani seluruh kegiatan partai seperti biasanya.

“Program dan kegiatan di DPP berjalan seperti biasa saja, dan yang merasa sudah menang mutlak silakan promosikan terus Partai Berkarya supaya makin bagus suara Partai Berkarya pada tahun 2024,” katanya.

Putusan nomor: 182/G/2020/PTUN.Jkt itu diputus pada hari Selasa (16/2) oleh Hakim Ketua Umar Dani serta hakim anggota masing-masing Muhamad Ilham dan Akhdiat Sastrodinata. Hakim memutuskan menyatakan batal keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya tanggal 30 Juli 2020.

Kemudian menyatakan batal keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya periode 2020—2025 tanggal 30 Juli 2020. Selain menyatakan batal, PTUN Jakarta mewajibkan Menkumham mencabut dua SK tersebut.(*/Joh)

SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya segera melaksanakan rapat pleno penetapan Eri Cahyadi-Armudji sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya terpilih pada Pilkada serentak 2020. Komisioner KPU Surabaya Divisi Hukum dan Pengawasan Agus Turcham mengatakan, pihaknya masih menunggu salinan putusan dari Mahkamah Konstitusi.

“Kami perlu menunggu salinan putusan MK itu. Sampai saat ini kami belum dapat,” ujarnya dikonfirmasi Rabu (16/2).

Sesuai Peraturan KPU, kata Agus, penetapan Paslon terpilih dengan sengketa Pilkada harus dilaksanakan maksimal lima hari setelah adanya putusan MK. “Sesuai Peraturan KPU nomor 5 tenteng tahapan Pilkada 2020 itu jelas. Kami harus melaksanakan penetapan maksimal lima hari setelah putusan MK,” ujarnya.

Karena itu, Agus memperkirakan, setidaknya pada 22 atau 23 Februari 2021 rapat pleno penetapan Paslon terpilih pada Pilwali Surabaya 2020 bisa dilaksanakan. Terkait keputusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan sengketa Pilwali Surabaya dari pasangan Machfud Arifin-Mujiaman, Agus menyatakan pihaknya menghormati putusan tersebut.

“Sejak awal KPU menghormati segala sesuatu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim MK. KPU Surabaya sangat berharap, MK mempertimbangkan keputusan tentang perolehan hasil Pilwali Surabaya 2020 yang sudah ditetapkan KPU Surabaya,” ujarnya.

Berkaitan dengan permohonan sengketa itu, KPU sudah menyampaikan jawaban termohon ke MK. Demikian juga Bawaslu, sudah menyampaikan keterangan yang diperlukan.

“Saya pikir, keputusan sela menolak permohonan sengketa Pilkada Surabaya adalah keputusan yang sudah dipertimbangkan secara luar biasa oleh Majelis yang mulia di MK,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Machfud Arifin-Mujiaman terkait hasil Pilkada serentak 2020. Artinya, MK menegaskan kemenangan pasangan Eri Cahyadi-Armudji dalam Pilkada Surabaya 2020 adalah sah.(*/Gio)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menyesalkan tuduhan radikalisme GAR ITB pada Din Syamsuddin. MUI meminta supaya GAR ITB mencabut laporan tersebut.

‘’Ya sebagai anak bangsa yang tak suka gaduh dan cinta damai, agar mencabut laporan tersebut,’’ ujar dia , Senin (15/2/21).

MUI, kata dia, akan berupaya untuk melakukan komunikasi bersama berbagai pihak menyoal tuduhan tersebut. Sehingga, ada dialog yang produktif ke depan untuk menyelesaikan persoalan bangsa.

Amirsyah menambahkan, kata radikal yang bisa disebut juga akar kekerasan bisa menjadi bias, mengingat, radikal yang kini masih diperdebatkan pro dan kontranya. ‘’Karena itu, berhentilah membuat tuduhan tersebut. Din Syamsuddin merupakan tokoh perdamaian skala global yang aktif melakukan dialog antar agama dan lintas benua,’’ ucap dia.

Amirsyah melanjutkan, menyoal kritik pada kebijakan negara, karena kecintaan kepada Negara, hal tersebut memang merupakan konsekuensi negara dengan sistem demokrasi. Sehingga, laporan dan tuduhan yang dilayangkan hanya karena mengkritik tidak sebaiknya dilakukan.

‘’Saya mengimbau anak bangsa agar berhenti saling menuduh karena kontra produktif. Khususnya, di tengah pandemi Covid-19 yang perlu penanganan serius dari semua pihak.’’ tutupnya.

Sebelumnya, GAR ITB melaporkan Din ke KASN berkenaan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku. Awalnya, pelaporan tersebut dilayangkan ke KASN melalui email dan surat pada Oktober 2020. Kemudian, pengurus GAR ITB mendatangi langsung KASN dengan membuat laporan sikap Din yang dianggap mengeksploitasi sentimen agama.

Selama ini, Din memang kerap melontarkan kritik tajam ke pemerintah. Din merupakan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bersama eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Prof Rochmat Wahab.(*/Joh)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi kediaman ketua umum pertama Partai Demokrat Subur Budhisantoso pada Minggu (14/2) lalu. Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Herzaky Mahendra Putra mengatakan diskusi antara keduanya berlangsung sangat cair.

“AHY memang dikenal sangat menghargai para senior, baik pas di SMA TN, akmil, maupun di institusi tempat beliau pernah mengabdi,” kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (15/2).

Apalagi, Herzaky menambahkan, keduanya sudah lama saling mengenal. Bahkan, AHY menjadikan sosok Budhi sebagai teladan. “Beginilah sosok pendiri, kader senior yang benar-benar peduli dengan Partai Demokrat. Tak perlu banyak berkoar di media, tapi terus memantau situasi dan perkembangan Partai Demokrat, serta mendukung penuh penerusnya,” ujarnya.

Tidak dijelaskan secara detail apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, Herzaky menjelaskan dalam pertemuan tersebut Budhisantoso dan AHY saling bertukar pikiran mengenai Partai Demokrat maupun situasi kebangsaan terkini.

“Mari kita doakan beliau berdua beserta keluarga selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah,” ucapnya.

Untuk diketahui pertemuan tersebut digelar usai ramai-ramai soal gerakan pengambilalihan kekuasaan di Partai Demokrat yang diduga melibatkan kader imternal dan pihak eksternal. Bahkan, sebelumnya faksi Subur Budhisantoso menjadi jadi salah satu faksi dari empat faksi yang tak puas dengan kepemimpinan AHY.(*/Ad)

BANTEN – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten siap bekerja maksimal untuk mencapai target 21 persen dalam pemilu 2024 mendatang. “Kami siap gas pol untuk mencapai target menang 21 persen di pemilu mendatang,” kata Ketua DPW PKS Provinsi Banten, Gembong Sumedi saat memberikan sambutan pelantikan pengurus baru MPW, DPW, dan DSW PKS Provinsi Banten di Hotel Santika, Bintaro, Pondok Aren, Kota Tangsel, Kamis (13/2).

Gembong mengatakan, ada dua tugas yang diemban bagi pengurus baru PKS provinsi Banten yakni, penambahan kursi di parlemen dan penambahan kader. “Saat ini PKS Provinsi Banten peringkat tiga besar dengan memiliki 11 kursi di DPRD Provinsi Banten. Dan di pemilu mendatang kami menargetkan menambah menjadi 18 kursi,” katanya.

Gembong menjelaskan, dalam pemilu 2019 kemarin, PKS Provinsi Banten memperoleh sekitar 661.000 suara. Sehingga jika dikonversikan dari 18 kursi, maka target pemilih PKS Baten sekita 1.167.000 suara di pemilu mendatang. “Dengan dilantiknya pengurus baru definitif ini, kita bisa bekerja dan melaksanakan tugas untuk mencapai target yang ditentukan,” kata Gembong.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jendral DPP PKS, Aboebakar Al Habsyi melantik 76 pengurus MPW, DPW, dan DSW PKS Provinsi Banten masa bhakti 2020-2025. Dari 76 pengurus, yang hadir offline sebanyak 31 orang, sisanya dilantik secara online karena unntuk mematuhi protokol kesehatan. Sebelum masuk ke ruangan acara, semua peserta yang hadir juga dilakukan tes swab antigen. Acara ini juga disaksikan kader PKS Provinsi Banten melalui akun resmi media sosial DPW PKS Banten.(*/Idr)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, upaya pengambilalihan kepemimpinan atau kudeta tak hanya berasal dari internal partai, melainkan juga dari pihak luar atau eksternal. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko disebutnya sebagai sosok yang terlibat aktif dalam gerakan tersebut.

“Bahwa yang dilakukan Saudara Moeldoko bukan hanya sekedar mendukung gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) tersebut, tetapi yang bersangkutan yang secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” ujar Teuku dalam keterangan resminya, Jumat (5/2/21).

Dalam kasus tersebut, Demokrat menilai, bahwa tidak mungkin segelintir kader dan mantan kader berani melakukan penggulingan kepemimpinan lewat kongres luar biasa (KLB). Jika, tidak ada keterlibatan orang yang memiliki kekuasaan dan dana besar untuk melakukan gerakan tersebut.

Demokrat, kata Teuku, telah mendengar kesaksian yang menyampaikan bahwa Moeldoko sudah melakukan pertemuan dengan kader pusat dan daerah. Mereka dijanjikan sejumlah hal dan diberi dana awal sekira 25 persen. Sisanya akan diberikan setelah mantan Panglima TNI itu memimpin Demokrat.

Mereka dijanjikan sejumlah hal dan diberi dana awal sekira 25 persen.
“Semua itu membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak luar itu nyata dan serius. Karena uang sudah mulai digelontorkan dan Saudara Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan,” ujar Teuku.

Dia mengatakan, betapa sedihnya jika upaya tersebut terealisasi dan membuat Demokrat terpecah menjadi dua kubu. Meskipun, ditegaskan Teuku, Moeldoko tak bisa menjadi ketua umum jika tidak ada persetujuan dari Majelis Tinggi Partai sebagai pemegang suara sah.

Namun, perpecahan di tubuh partai berlambang bintang mercy itu akan berdampak pada keberlangsungan Demokrat ke depan. Sebab, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berpeluang tak akan mengesahkan kedua kubu partai dan membuat mereka tak dapat mengikuti pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Demi nasib dan masa depan jutaan kader Demokrat, menghadapi gerakan pengambil kepemimpinan Partai Demokrat ini kami ingin berjuang baik-baik. Agar sekali lagi kedaulatan dan keberlangsungan hidup Partai Demokrat tetap terjaga,” katanya.(*/Ad)