Politik dan Keamanan

JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader partai berlambang pohon beringin di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menguningkan wilayah tersebut di Pemilu 2024. Airlangga meminta kader untuk bekerja keras dengan seirama dan sinergi menjadikan Sulut kembali menjadi lumbung suara Golkar.

Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa menyampaikan pesan Airlangga ini kepada seluruh kader di Sulut saat Perayaan Natal Nasional Partai Golkar di Manado, Sulut.

“Mesin Partai Golkar di Sulut harus bergerak seirama, simultan, dan bersinergi memenangkan Pemilu 2024,” tutur Erwin Aksa di Hotel Four Points by Sheraton Manado, Sulut, dalam keterangannya, (27/1/2023).

Erwin mengatakan, target Golkar di Sulut adalah mengirimkan dua kadernya ke DPR RI. Ia menegaskan amanat Airlangga tetap berharap ada bonus satu kursi yang bisa disumbangkan DPD I Sulut untuk kursi Parlemen Senayan.

“Targetnya disini Insya Allah, Partai Golkar bisa dua kursi lagi. Tiga kursi bonus. Kata Pak Airlangga begitu, tiga itu bonus, kalau dua ya Insya Allah. Bu Tetty akan berjuang keras. Mudah-mudahan tiga supaya bonus,” ujar Erwin.

Ia mengaku, Ketum Airlangga sudah memberikan pengarahan agar Sulawesi Utara kembali menguning di Pemilu 2024. Seluruh kader diminta turun menyapa masyarakat dan membantu kesulitan mereka dengan tulus dan konsisten.

Bahkan, Erwin mengingatkan, DPP Golkar akan mengawasi siapa saja kader yang serius membantu kesulitan masyarakat secara konsisten hingga Pemilu 2024 mendatang. Selain menargetkan tiga kursi untuk DPR RI, Golkar juga menargetkan bisa mengantarkan kadernya, Ketua DPD I Golkar Sulut Tetty Paruntu untuk duduk di kursi Gubernur pada Pilkada Serentak 2024.

Secara nasional, Erwin kembali mengingatkan seluruh kader partai berlambang pohon beringin di Sulut terkait target Golkar di Pemilu 2024. Pertama, memenangi Pilpres 2024 dengan mengusung kader sendiri sebagai calon presiden, yakni Ketua Umum Airlangga Hartarto.

“Menang Pilpres 2024, mengusung kader Partai Golkar sebagai calon presiden 2024. Partai Golkar harus memenangkan kontestasi pilpres,” tegasnya.

Dua, kemenangan pileg 20 persen, dan ketiga kemenangan 60 persen di Pilkada Serentak 2024. “Kader Partai Golkar harus menjabat sebagai gubernur, bupati, maupun wali kota, terkhusus Sulut, kita ingin melihat gubernurnya adalah perempuan dari Partai Golkar,” tegas Erwin.

Di tempat yang sama Ketua DPD I Golkar Sulut Tetty Paruntu mengaku seluruh kader di wilayahnya siap untuk menjalankan perintah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Tetty menegaskan, pihaknya akan langsung merealisasikan permintaan Airlangga dengan turun membantu masyarakat di Sulut, terutama di Manado yang saat ini menjadi korban bencana banjir.

“Kami habis ini akan membantu para korban bencana yang ada khususnya di Kota Manado, atas nama Partai Golkar Sulut dan atas nama Ketua Umum Airlangga Hartarto, kami akan membawa bantuan itu ke masyarakat yang tertimpa bencana,” ujarnya.

Tetty sendiri mengaku DPD I Golkar Sulut sudah menetapkan target kemenangan Partai Golkar di wilayahnya. Selain target minimal dua kursi untuk DPR RI, ia juga menargetkan Golkar mampu mengantarkan 9 kadernya duduk di DPRD provinsi.

“Kami dari Provinsi Sulut menargetkan Pileg kami memiliki target minimal dua untuk DPR RI, dan 9 kursi untuk provinsi, dan untuk kabupaten kota paling tidak kami jadi pimpinan di setiap wilayah di Sulut,” paparnya.(*/Ad)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, resmi merapat ke Partai Golkar, Rabu petang (19/1). Pria yang akrab disapa Kang Emil ini, dinyatakan sebagai anggota Golkar ditandai dengan pemasangan jas Golkar berwarna kuning oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Kang Emil pun, menjelaskan alasannya memilih bergabung ke partai berlambang pohon beringin ini di media sosial (Medsos) Pribadinya.

“Akhirnya saat yang menentukan ini tidak terkait keputusan saya bergabung dengan partai-partai politik berjuang bagi pembangunan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berlabuh ke Partai Golkar,” tulis Kang Emil di instagram ridwankamil.

Kang Emil menjelaskan, keputusannya ini diambil tidak secara tiba-tiba. Melainkan melalui pertimbangan panjang dari mulai istikharah, meminta masukan dari ibunya hingga mendengarkan nasehat ulama.

“Keputusan ini melalui pertimbangan panjang, baik dengan melakukan istikharah, masukkan dari ibu yang juga guru bagi saya istri dan keluarga, ulama, kerabat kolega. Serta para sahabat. Keputusan ini pun saya ambil demi peningkatan kinerja bukan ambisi politik semata,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menyatakan komitmennya untuk partai. Termasuk patuh terhadap segala keputusan partai berlambang pohon beringin itu.

Salah satu keputusan Partai Golkar berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) pada 2019 adalah mendorong Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres). Ridwan Kamil yang kini berposisi sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dipastikannya juga ikut mensosialisasikan Airlangga.

“Pak Ridwan Kamil sudah menunjukkan komitmennya untuk mengikuti dan loyal terhadap keputusan tersebut. Serta beliau berkomitmen mensosialisasikan dan menggaungkan kemenangan Pak Airlangga dan Golkar dalam Pemilu 2024 nanti,” ujar Ace di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/1).

Ridwan Kamil dinilainya sebagai sosok yang dapat mendompleng suara Partai Golkar, khususnya di Jawa Barat. Apalagi sosok tersebut memiliki kompetensi baik dan dikenal oleh pemilih dari generasi muda.

“Kemampuan beliau dalam dekati milenial tentu potensi ini akan kami dorong. Agar jelang 2024 potensi bisa kami optimalkan dalam menangkan Partai Golkar di Jawa Barat dan provinsi lain, terutama di Jawa,” kata Ace.(*/Hen)

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali merombak struktur kepengurusan partai. Dalam struktur baru Majelis Pertimbangan DPP PPP periode 2022-2025, Romahurmuziy menjabat kembali bersama beberapa tokoh, di antaranya Wardatul Asriyah, Nu’man Abdul Hakim, Anang Iskandar, Syarief Hadler, dan Witjaksono. Kembalinya Romahurmuziy dinilai bisa mengganggu internal partai.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Power, Ikhwan Arif mengatakan kembalinya Romahurmuziy dalam struktur organisasi PPP bisa memunculkan polemik baru. Pertama, persoalan status Romahurmuziy sebagai mantan narapidana korupsi bisa menurunkan citra partai politik.

“Hadirnya tokoh politik yang pernah terlibat dalam kasus korupsi akan memunculkan stigma negatif terhadap partai PPP, padahal PPP baru saja menghadapi gonjang-ganjing konflik pemilihan ketua umum, seharusnya PPP mempertimbangkan kondisi internal partai dalam menghadapi pemilu di 2024,” kata Ikhwan, kepada wartawan, Selasa (3/1/2022).

Kedua, lanjut dia, jabatan yang diembannya tidak sembarang jabatan. “Jika PPP salah langkah dalam membuat keputusan bisa saja memunculkan permasalahan baru di internal partai,” terangnya.

Kecuali jabatan yang diberikan sebatas kader biasa, menurut saya jabatan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) adalah jabatan strategis yang sangat penting dalam proses kaderisasi politik. Meskipun Romahurmuziy sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Umum, menurut Ikhwan, bukan berarti Romi layak menduduki jabatan Ketua MPP PPP.

Karena ada bekas luka politik yang tidak bisa dihindari. Selain itu, hadirnya Romahurmuziy bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap PPP. “Justru PPP akan dicap sebagai partai yang tidak berhasil dalam regenerasi kader, sebab PPP bergantung pada figur yang jelas-jelas berstatus mantan narapidana,” jelasnya.

Ikhwan mengatakan, PPP seharusnya mampu membagi jatah Ketua MPP kepada kader lain agar regenerasi berjalan dan tidak bertumpu pada figur sentral saja. Jika PPP salah langkah dalam membentuk infrastruktur politik PPP bisa saja kehilangan kepercayaan publik di Pemilu 2024.

Pengangkatan Romahurmuziy sebagai Ketua MPP PPP itu tertera dalam surat keputusan DPP PPP yang ditandatangani oleh Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono dan Arwani Thomafi. Adapun sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP adalah Anas Thahir bersama Hizbiyah Rochim dan Irene Rusni Halil.(*/Joh)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan akan menerjunkan sekitar 166.791 personel gabungan untuk mengamankan libur Nataru. Personel gabungan yang dilibatkan itu terdiri atas 101 ribu personel Polri, 23 ribu personel TNI, dan sisanya dari seluruh stakeholder terkait.

“Sehingga diharapkan semuanya ini bisa memberikan bantuan dengan tupoksinya masing-masing sehingga seluruh rangkaian bisa berjalan dengan baik,” ujar Listyo saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas persiapan Natal dan tahun baru di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12).

Listyo menyebut, terdapat sekitar 56.636 obyek yang akan diamankan. Terdiri atas gereja, pusat belanja, terminal, stasiun kereta, pelabuhan, bandara, objek wisata, dan juga kegiatan perayaan tahun baru. Pihaknya juga akan mendirikan 2.629 posko yang terdiri dari posko pengamanan, posko pelayanan, dan posko terpadu.

Ia menjelaskan, posko pengamanan akan didirikan di tempat-tempat ibadah ataupun tempat wisata dan tempat belanja. Sedangkan posko pelayanan didirikan untuk memberikan pelayanan saat arus balik dan arus mudik baik di jalan tol maupun arteri.

“Dan posko terpadu tentunya posko yang di dalamnya terdapat stakeholder terkait termasuk di dalamnya mengantisipasi apabila terjadi bencana, bencana alam, apalagi hujan yang sangat tinggi dan hal-hal yang terkait dengan hal-hal tersebut,” kata Listyo.

Kepolisian juga melakukan persiapan pengamanan saat malam Natal dan juga pengamanan tempat-tempat ibadah, khususnya dari Densus. Untuk mengamankan Nataru, polisi juga bekerja sama dengan TNI, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat, termasuk Banser.(*/Ad)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa ikut menyoroti pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja. Pernyataan yang dimaksud adalah dengan menyebut Anies Baswedan telah melakukan mencuri start kampanye.

Herry menilai safari yang dilakukan Anies ke daerah-daerah tidak ada kaitannya dengan etika politik apalagi pelanggaran kampanye.

“Terlalu dini juga Bawaslu ini menilai Anies tak punya etika politik, karena jelas tidak nyambung berhubung agenda kampanye bahkan pencalonan pun belum dimulai,” kata Herry kepada wartawan, Jumat (16/12/2022).

Herry menilai Bawaslu seharusnya tidak perlu menyampaikan penilaian yang berlebihan secara subjektif terhadap kegiatan Anies ke daerah. “Bawaslu itu harus netral, opini subjektif itu perlu dihindari agar tak terkesan berpihak,” ujar Herry.

Selain itu, Herry meminta Bawaslu lebih berfokus pada kerja kerja pengawasan daripada hanya sekedar membangun narasi di publik. “Baiknya Bawaslu fokus kerja yakni penguatan akan pengawasan daripada membangun narasi-narasi kontraproduktif seperti tudingan dan semacamnya,” ujar Herry.

Di samping itu, Herry berharap Bawaslu menjadi lembaga yang netral sebagai penyelenggara pemilu yang berkualitas. “Kineja Bawaslu akan diuji seberapa netral dan seberapa mampu menjaga marwah Pemilu 2024 agar tak dicoreng dengan politik yang cenderung tak demokratis, ini kuncinya,” katanya.(*/Ad)

JAKARTA – Polda Metro Jaya telah menyiapkan 8.000 personel polisi untuk mengawal dan mengamankan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di wilayah Jakarta dan sekitarnya

“Personel 8.000 lebih, dari Kepolisian di seluruh wilayah Jakarta,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, Jumat (16/12/2022).

Zulpan mengatakan, pengamanan Natal dan Tahun Baru pada tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini pemerintah telah mengurangi pembatasan kapasitas di tempat hiburan dan pusat keramaian di Ibu Kota.

“Yang berbeda adanya perbedaan ketentuan tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat keramaian yang sudah berbeda dengan tahun lalu,” ujarnya.

Terkait hal itu, Polda Metro Jaya segera menggelar rapat koordinasi dengan Pemda DKI Jakarta dan Kodam Jaya serta instansi terkait lainnya. “Untuk tingkat daerah khususnya Polda Metro Jaya segera melakukan rapat koordinasi tingkat Provinsi DKI,” tuturnya.

Kepolisian Republik Indonesia telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor persiapan pengamanan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di Mabes Polri, Jumat. Polri akan mengerahkan 166.000 polisi untuk mengamankan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, dalam operasi yang diberi sandi Operasi Lilin 2022.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, tidak ada pembatasan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, baik dari sisi kegiatan ibadah maupun perayaan.

Meskipun tidak ada pembatasan, lanjut Muhadjir, masyarakat tetap wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menambahkan, pelaksanaan ibadah juga tidak ada pembatasan. Sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri, status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah memasuki level 1, yang artinya ada kebebasan aktivitas masyarakat secara terukur.

Untuk tempat ibadah, dibatasi maksimal sampai 100 persen. Artinya, tidak boleh ada tempat ibadah yang melaksanakan ibadah Natal nanti membuat tenda-tenda di luar untuk peribadatan. “Sesuai aturan PPKM, tetap boleh 100 persen, tapi tidak boleh lebih,” jelasnya.(*/Jon)

KUPANG – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono(AHY) menegaskan bahwa partai ini tetap menjalin dan mempertahankan koalisi perubahan dengan Partai NasDem dan PKS pada Pemilu 2024. “Saya ingin menyampaikan bahwa kami ingin meyakinkan bahwa poros atau koalisi perubahan tetap terus dilakukan dengan NasDem dan PKS sehingga bisa menambah semangat bagi masyarakat yang ingin merasakan perubahan,” katanya di Kupang, Rabu (7/12/2022).

AHY menyampaikan itu usai melantik Ketua DPC dari 22 kabupaten/kota yang dilakukan di GOR Oepoi Kupang dan disaksikan sejumlah pendukung AHY. AHY enggan berkomentar lebih jauh soal posisi dirinya pada Pemilu 2024 apakah menjadi capres atau cawapres jika Anies Baswedan resmi jadi capres.

Menurut dia, saat ini masih terus dibicarakan secara intensif baik dengan NasDem dan PKS. Namun yang dia tekankan bahwa koalisi perubahan itu tidak hanya hadir untuk mengikuti Pemilu 2024 tetapi ingin memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

“Kami berterima kasih kepada sejumlah partai yang telah memberikan tawaran-tawaran dan kami selalu menjalin hubungan yang baik tersebut. Tetapi kami (AHY dan Anies, Red), selama ini selalu berkomunikasi dengan baik untuk mewujudkan suatu perubahan,” ujar dia.

Terkait pelaksanaan pelantikan sejumlah Ketua DPC Partai Demokrat yang tersebar di 22 kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Timur (NTT), AHY berpesan agar kader partai harus merebut kemenangan pada Pemilu 2024.

“Setelah dilantik, maka para pengurus harus segera menjalankan mesin partai dengan baik dari tingkat DPD, DPC hingga PAC dan ranting. Pastikan dan rapatkan bagaimana menyongsong kemenangan pada pemilu mendatang,” tegas AHY.

AHY berharap Partai Demokrat dapat kembali duduk di pemerintahan, baik sebagai capres/cawapres dan kursi menteri. Menurut dia, apabila hal itu terwujud, maka keinginan untuk menyejahterakan rakyat dapat dijalankan dengan baik.(*/Gi)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memilih sebuah desain yang menampilkan Jalak Bali, sebagai maskot Pemilu 2024. Desain maskot yang dibuat oleh seorang mahasiswi itu merupakan karya terbaik dalam lomba Maskot Pemilu 2024.

Maskot tersebut terdiri atas sepasang Jalak Bali. Maskot laki-laki dinamakan SURA yang merupakan akronim suara rakyat, sedangkan yang perempuan dinamakan SULU alias suara pemilu.

Kedua maskot itu menampilkan Jalak Bali dengan wajah tersenyum disertai logo bendera Indonesia di pipi. Maskot itu mengenakan baju berwarna putih dengan logo KPU di tengahnya. Salah satu tangan maskot itu memegang paku pencoblosan, sedangkan tangan satunya lagi memperlihatkan jari kelingking yang berwarna ungu tanda sudah memberikan suara.

Dewan juri mengatakan, maskot karya mahasiswi bernama Stephanie itu keluar sebagai pemenang setalah mengalahkan 680 karya lainnya. Desain maskot tersebut menang karena mengandung pesan yang sesuai dengan Pemilu 2024.

Kicauan burung jalak bisa dikaitkan dengan suara pemilih. Mimik muka maskot yang sepeti anak muda, cocok dengan Pemilu 2024 yang akan didominasi pemilih generasi muda. Selain itu, maskot itu juga mudah dimodifikasi, dalam arti bajunya bisa diganti sesuai baju adat di masing-masing provinsi.

“Keindonesiaan bisa ditampilkan oleh maskot ini,” kata salah satu dewan juri, Caroline Sunarko yang merupakan Deputi Program Desain Grafis di Politeknik Multimedia Nusantara, di Kantor KPU RI, Jakarta,(25/11).

Stephanie mengatakan, dirinya membuat desain maskot Jalak Bali itu selama sepekan. Jalak Bali dipilih karena berwarna putih.

“Kebanyakan burung yang lainnya coklat gelap atau hitam, saya kira kurang cocok dengan pemilu ini. Kemudian ada Jalak Bali yang warnanya putih, saya kira cocok,” ujar mahasiswi semester tiga jurusan DKV di Universitas Pradita, Tangerang, itu.

Komisioner KPU RI August Mellaz mengatakan, maskot bernama SURA dan SULU itu akan diresmikan sebagai maskot Pemilu 2024 dalam kegiatan Konsolidasi Nasional KPU untuk Peningkatan Layanan Pemilu 2024 di Beach City Entertainment Ancol Center, Jakarta Utara, Jumat (2/12/2022).

“Maskot ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengenal, mengingat, dan akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 mendatang,” kata Mellaz.(*/Ad)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengharuskan lembaga survei melaporkan sumber dananya. Hal itu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 terkait partisipasi masyarakat saat gelaran Pemilu 2024.

Dalam Pasal 17 PKPU tersebut, KPU mengatur syarat pendaftaran lembaga survei, yang salah satunya harus menyerahkan surat pernyataan. Surat pernyataan itu harus memuat pernyataan bersedia melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan survei.

Laporan tersebut harus diserahkan ke KPU setalah survei dilaksanakan. “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: d. sumber dana yang dibuktikan dengan laporan hasil audit oleh akuntan publik sebagaimana diatur oleh undang-undang mengenai akuntan publik,” demikian tercantum dalam Pasal 20.

Selain soal sumber dana, PKPU ini mengharuskan laporan tersebut memuat informasi soal status badan hukum, keterangan terdaftar sebagai lembaga survei, susunan kepengurusan, metodologi yang digunakan dan jumlah responden beserta lampiran unit sampel.

Selanjutnya memuat informasi terkait tanggal pelaksanaan, wilayah pelaksanaan, dan hasil surveinya.

PKPU ini juga melarang lembaga survei merilis hasil survei saat masa tenang jelang hari pencoblosan. Sebagai informasi, PKPU ini diteken Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari pada 11 November 2022.(*/Adit)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto membocorkan sedikit perkembangan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Ia menyebut, koalisinya bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu disebut masih menunggu partai politik lain untuk bergabung.

“Kita lagi kerja untuk mendapatkan tambahan partai, jadi tunggu saja sampai ada tambahan partai,” tutur Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Sebelumnya, Airlangga membanggakan KIB yang sudah memiliki tiket untuk mencalonkan presiden dan calon wakil presiden (cawapres). Hal tersebut disampaikan di hadapan Presiden Joko Widodo.

Dalam perayaan HUT ke-58 Partai Golkar, turut hadir Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Serta, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesudibjo.

“Partai Golkar bersama dengan PAN dan PPP sudah punya tiket Pak Presiden, untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden untuk 2024. Tiketnya kalau nonton bola, tiket premium,” ujar Airlangga di JIExpo, Jakarta, Jumat (21/10/2022).

“Di atas batas minimal (20 persen), tapi kalau dibantu oleh teman-teman ketua umum di depan, tiket premiun ini jadi VIP Pak Presiden,” sambungnya.

Elite dari partai politik lain juga hadir, seperti Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsy, dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. Juga Wakil Presiden ke-10 dan 12 Indonesia Muhammad Jusuf Kalla.

Airlangga berseloroh, KIB siap meneken kerja sama politik dengan partai-partai yang hadir malam ini. Kerja sama politik ini untuk menghadapi Pilpres 2024.

“Untuk teman-teman partai yang lain, Partai Golkar sangat terbuka, inklusif, siapapun boleh bergabung, yang malam ini siap bergabung, kita siap teken (kerja sama),”ungkapnya.(*/Ta)