Politik dan Keamanan

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, jika ada kecocokan, partainya tidak menutup kemungkinan bergabung dengan koalisi Capres 01 Jokowi-Ma’ruf.

“Tergantung apakah Partai Demokrat menentukan sikap kemudian ada respons dari temen-temen koalisi 01. Kalau ada chemistrinya, bisa cocok, tidak tertutup kemungkinan kita gabung,” kata Syarief di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Namun begitu, sikap resmi Partai Demokat ditentukan dalam rapat DPP usai sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Buah pikiran itu belum menjadi ketetapan DPP. Artinya semua keputusan yang strategis kedepan harus dirapatkan di Partai demokrat atau mendapatkan arahan Ketum partai (SBY),” ujar Syarief.

Sebelumnya usai Jokowi-Maruf dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2019 oleh KPU, Partai Demokrat perlahan-lahan terus menjalin komunikasi dengan koalisi 01. Mulai dari silaturahmi Komandan Kogasma Demokrat AHY dengan Presiden Jokowi hingga yang terbaru silaturahmi AHY, Ibas Yudhoyono dan keluarga dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.(*/Ag)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Gubernur dan wakil gubernur yang dilantik sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/P Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 masing-masing ialah Arinal Djunaidi dan Chusnunia.

Petikan surat keputusan tersebut diserahkan Presiden Joko Widodo kepada keduanya di Istana Merdeka sebelum kemudian menjalani prosesi kirab menuju Istana Negara.

Selama prosesi, mereka diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres dengan turut didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Pengambilan sumpah dan pelantikan kemudian digelar di Istana Negara. Setelah dilantik, keduanya akan langsung mengemban amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2024 mendatang.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur/wakil gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” demikian Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan yang hadir.(*Ridz)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Kamis (14/6/2019). Sebanyak 32 ribu personel gabungan disiagakan untuk pengamanan.

“Masih 32 ribu (personel). Ini merupakan gabungan Polri dan TNI, serta aparat terkait seperti Pemda dan Dinas kesehatan,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, pengamanan tersebut akan dilakukan hingga hasil sengketa keluar. Adapun pengamanan tersebut dilakukan di sekitar gedung MK sekaligus guna memastikan proses persidangan PHPU berjalan dengan lancar.

Namun kata Asep, pengamanan tersebut tidak akan dibarengi dengan penutupan jalan seperti halnya pada 21 hingga 22 Mei 2019. Ia mengimbau masyarakat tak perlu khawatir dan tetap melaksanakan kegiatannya seperti biasa.

“Itu kondisi atau rencana awal kita tapi melihat situasi yang berkembang, tapi tanggal 14 Mei sampai 28 Mei tenang saja bekerja dan beraktifitas karena jalan protokol tidak terganggu seperti kemarin,” serunya.

Tak hanya menyiapkan pengamanan saja, pihaknya juga mengupayakan upaya preventif menjelang putusan sidang PHPU pada 28 Mei 2019.

“Untuk upaya-upaya preventif kita pada saat nanti sidang MK tanggal 28 Mei, pengumuman itu semuanya sudah kita atur sedemikian rupa. Tentunya himbauan supaya masyarakat tidak perlu datang, dan paslon (pasangan calon) tertentu menyampaikan (relawan dan pendukungnya agar) tidak perlu berbondong-bondong datang ke MK,” pungkas Asep. (*/Ag)

JAKARTA – Menko Polhukam Wiranto mengatakan, besok, Selasa (11/6/2019), Polri akan memberi penjelasan detail terkait kerusuhan 21-22 Mei yang berimbas penangkapan sejumlah tokoh.

Usai memimpin rapat koordinasi membahas situasi negara di bidang hukum dan keamanan bersama Polri dan TNI, Wiranto mengatakan rapat yang dia pimpin membahas sejumlah isu nasional, salah satunya evaluasi arus mudik dan balik Lebaran 2019.

Selain itu, dibahas terkait persiapan pengamanan sidang gugatan hasil Pilpres 2019 oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang digelar perdana pada Jumat, 14 Juni nanti.

Semula, seusai rapat tadi sebenarnya akan ada penyampaian dari Polri terkait penangkapan terhadap sejumlah tokoh pascakerusuhan 21-22 Mei. Namun Wiranto menyebut penyampaian akan diundur besok, Selasa (11/6), agar lebih komprehensif.

“Kami membahas persiapan pengamanan sidang MK, terus kemudian bagaimana proses hukum dari orang-orang yang diduga melanggar hukum pascapemilu dan sebagainya, juga termasuk kerusuhan, kan begitu,” kata Wiranto kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (11/6/2019).

“Kita juga ingin supaya ada satu penjelasan secara detail mengenai tokoh-tokoh yang ditangkap, apa sebabnya, alasannya apa, besok itu akan lengkap disampaikan ke publik. Jadi bukan informasi lagi, tapi berita acara pemeriksaannya ya. Tadi saya minta langsung dijelaskan ke wartawan. Jadi, jangan khawatir nanti kita jelaskan ke publik. Supaya apa? Supaya tidak ada kesimpangsiuran, begitu,” tegasnya.

Rapat di Kemenko Polhukam ini dihadiri Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadir juga Jaksa Agung M Prasetyo, Kepala BNPT Suhardi Alius, hingga Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

Sejumlah menter juga tampak hadir dalam rapat tertutup tersebut, seperti Menkum HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, hingga Menhan Ryamizard Ryacudu, juga hadir. (*/Ridz)

JAKARTA – Peran prajurit TNI yang diemban dan dilaksanakan akan membentuk kepercayaan kepada rakyat secara baik, sesungguhnya merupakan bagian dari sebuah organisasi secara utuh.

Pengabdian dan pengorbanan saudara-saudara dan seluruh keluarga besar TNI membentuk kepercayaan rakyat kepada kita semua.

Hal ini dikatakan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., saat memimpin Apel Luar Biasa dalam rangka Halal Bi Halal tahun 2019 bersama seluruh pejabat teras dan ribuan Prajurit TNI serta PNS di lingkungan Mabes TNI, di lapangan Apel Gedung B3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/6/2019).

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang telah hadir. Kehadiran disini melaksanakan apel adalah salah satu bukti kedisiplinan dan profesionalme sebagai prajurit TNI. Saya bangga atas tugas yang telah dilaksanakan oleh setiap prajurit dan PNS TNI dimanapun berada dan bertugas,” kata Panglima TNI.

Lebih lanjut dikatakan bahwa tantangan tugas yang harus dihadapi kedepan tidaklah semakin ringan, rangkaian tahapan Pemilu belum selesai.

Sementara berbagai isu lainnya seperti perang dagang, konflik bersenjata, ancaman terorisme, ancaman biologi berupa penyakit menular ataupun berbahaya, ancaman siber serta kejahatan transnasional lainnya tetap harus diwaspadai.

“Demikian pula ancaman kesenjangan yang membuat orang mudah terprovokasi dan dihasut sehingga membuat bangsa ini terpecah belah,” ucapnya.

“Itu semua hendaknya membuat kita tidak lengah. Tingkatkan profesionalisme setiap personel dan satuan. Setiap komandan satuan bertanggung jawab untuk membina wawasan dan pemahaman personel yang menjadi tanggung jawabnya,” tegas Panglima TNI.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga berpesan kepada seluruh Prajurit dan PNS TNI untuk memperteguh kemanunggalan TNI dengan rakyat, upaya deteksi dini, cegah dini, temu cepat dan lapor cepat harus dikedepankan untuk menghindari kerugian yang tidak perlu.

“Bangun pula kesadaran dan kedewasaan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ber Bhineka Tunggal Ika,” pungkasnya.(*/Ridz)

JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin, menilai wajar apabila nantinya Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) keluar dari koalisi pendukung capres Prabowo Subianto dan mendukung capres petahana Joko Widodo (Jokowi).

“Nah inilah secara psikologis arah politik atau arah koalisi itu bertumpu pada presiden yang menang itu. Oleh karena itu sangat wajar, sangat rasional ketika Demokrat dan PAN itu langsung berbalik badan katakanlah mendekat ke kubu 01,” kata Ujang (8/6/2019).

Menurut Ujang, sepertinya tak ada keuntungan politik yang signifikan saat Pileg 2019 didapat dari Partai Demokrat dan PAN mendukung Prabowo-Sandi.

Bahkan putra SBY yang juga Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak dipilih sebagai cawapres pendamping Prabowo juga sebagai salah satu hal yang merugikan Demokrat.

“Karena begini, PAN dan Demokrat dalam konteks koalisi dengan 02 kan tidak ada untungnya. Misalkan Demokrat, suaranya disalip oleh PKS, NasDem, apalagi oleh PKB, dimana kita tau mereka itu kan dulu partai-partai koalisi SBY, dulu di bawahnya SBY. Nah hari ini Demokrat suaranya di bawah mereka.

Itu menurut saya tamparan keras bagi Demokrat, artinya ketika berada di 02 pileg kemarin tidak menguntungkan,” pungkasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Menko Polhukam Wiranto tidak mempersoalkan keraguan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait dirinya jadi target pembunuhan pada kesusahan 22 Mei lalu. Dia menilai siapa saja dapat memberikan pendapatnya.

Namun dia meminta agar semua pihak tidak berspekulasi saat ini.

“Saya kira begini, ini kan proses hukum jalan, jadi gak usah kita berspekulasi, tokoh manapun boleh mengatakan ini itu,” ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Jumat (31/5/2019).

Dia meminta agar semua masyarakat menunggu proses hukum yang tengah berjalan. Mantan Pangab ini menyebut analisa akhir diketahui usai proses hukumnya telah selesai dilakukan.

“Karena proses hukum berjalan, kita tunggu aja proses hukum berjalan. Nanti kita akan ketahui dari alur analisa hukum, alur BAP, alur pembuktian. Nanti akan ketahuan dengan jelas. Masyarakat akan tahu, gak usah kita berspekulasi ini dan itu dan sebagainya,” tandas mantan Ketua Umum Partai Hanura itu.

Sebelumnya Ryamizard meragukan upaya pembunuhan terhadap empat tokoh nasional yakni Wiranto, Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden bidang Intelijen Gorries Mere.

Upaya pembunuhan empat tokoh itu diungkap Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai melakukan pemeriksaan terhadap enam orang tersangka terkait kerusuhan 22 Mei lalu. (*/Di)

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan untuk tetap menyelesaikan penghitungan suara pemilu dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng), meski hasil resmi pemilu telah ditetapkan.

Diketahui, KPU telah menetapkan hasil resmi pilpres dan pileg pada Selasa (21/5/2019) dini hari lalu. Namun, hingga hari ini, penghitungan perolehan suara pilpres dalam Situng di KPU baru mencapai 95,68 persen.

Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan pihaknya tengah mengupayakan penghitungan suara di Situng dapat maksimal mendekati 100 persen.

“Kalau nggak mungkin ya, kami berusaha mungkin 98 persen maksimal,” kata Ilham di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

Ia menambahkan, data dalam Situng perlu diselesaikan lantaran datanya dapat menjadi pertanggung jawaban bagi masyarakat yang ingin mengetahui data lengkap penghitungan suara.

“Masyarakat dapat mengakses datanya. Jadi, sebagai database jika orang bertanya tentang C1 misalnya, kami bisa menunjukkan bahwa Situng bisa menunjukkannya,” tutupnya.(*/Ridz)

JAKARTA – Pengamat Politik Fachry Ali menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan memenangi Pilpres 2019 jika tak mendapat dukungan dari Nahdlatul Ulama (NU).

“Keuntungan Jokowi adalah NU juga mencari tempat. Jadi tanpa NU Jokowi tidak mungkin menang,” ucapnya dalam diskusi LP3ES dengan tema ‘Perbandingan dan Praktek Demokrasi Liberal 1955 dan 2019’ di Hotel Falatehan, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2019).

Menurut Fachry, NU merupakan kelompok yang merasa paling terancam dengan kemunculan Islam kota. Apalagi, menurutnya, NU telah mengakami proses priyaisasi.

“Jadi kalau Aqil Siradj mengatakan rebut masjid, KUA dan lain-lain itu refleksi ketakutan nyata bahwa Islam kota sudah menguasai masjid-masjid semua,” katanya.

“Nah persoalannya bagi NU adalah mereka mengalami proses priyaisasi memang dunia pesantren itu priai kita memanggil Abdurrahman Wahid sebagai gus itu kita mengakui dia sebagai hierarki sosial lebih tinggi dari kita. Mereka mengalami proses priaisasi itu melalui partai politik terutama PKB,” tandasnya. (*/Di)

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap tidak ada aksi masa di jalanan, dan sekarang ini fokus untuk lebih pada mengawal proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Selasa (28/5). “Sebab itu saya minta hakim MK bertindak terbuka, jujur, fair, dan independen. Karena hakim jadi pertaruhan. Saya yakin hakim MK akan menerapkan prinsip-prinsip tersebut,” kata Zainut.

Itu disampaikannya menanggapi langkah advokasi BPN Prabowo-Sandi yang sudah mengajukan gugatan sengketa Pemilu Presiden 2019 ke MK.

Zainut menilai apalagi anggota Hakim MK dipilih dari orang yang terhormat dan kenegarawanan. Ada dari DPR eksekutif dan yudikatif. Para hakim ini menempatkan sebagai negarawan yang tidak bisa diintervensi.

Zainut menambahkan pihaknya patut bersyukur bahwa tahapan Pemilu itu sudah berjalan dengan baik. Dan sekarang pasca penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU memang sempat ada gejolak dan insiden sangat kita prihatin.

“Karena ada korban jiwa maupun luka. Dengan kesigapan petugas akhirnya gejolak massa yang anarkis bisa diselesaikan dengan baik,” tandasnya.

Menurut Zainut, harapannya ke depan tidak ada lagi tindakan anarkis yang mencederai demokrasi kita. Apalagi sekarang prosesnya sudah masuk tahap menentukan, yaitu melalui mekanisme jalur hukum.

“Ini merupakan pilihan yang bijak dari pasangan capres /cawapres 02. Sehingga bisa mengalihkan konsentrasi massa dari jalanan ke persidangan,” Zainut menambahkan. (*/El)