Politik dan Keamanan

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan proses pemungutan suara pada 17 April 2019 berjalan aman dan damai. Hadi tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh stakeholder holder terkait yang membantu jalannya pesta demokrasi ini.

“Saya TNI dan polri mengucapkan terima kasih serta semua pihak dan masyarakat Indonesia sehingga pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 dapat berjalan aman, damai dan lancar,” kata Hadi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Hadi mengtakaan TNI-Polri selanjutnya siap untuk mengawal jalannya proses penghitungan suara secara manual dari KPU dari tingkat TPS sampai ke tingkat nasional.

“Selanjutnya kami TNI-Polri siap untuk menjaga stabilitas keamanan di tahapan-tahapan selanjutnya,” ucap Hadi.

Hadi juga menegaskan TNI-Polri menolak adanya upaya-upaya provokasi yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban nasional. Hadi mengingatkan bahwa jika ada pihak yang mengganggu NKRI akan berhadap dengan TNI-Polri.

“Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak NKRI,” tegas Hadi.

Proses pencoblosan Pemilu 2019 telah dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada Rabu (17/4) kemarin. Masyarakat memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, serta DPD.(*/Adyt)

PONOROGO – Bawaslu Ponorogo menemukan indikasi pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan pada Rabu (17/4/2019) kemarin.

Kordinator divisi hukum, data dan informasi Bawaslu Ponorogo Sulung Munarimbawan mengungkapkan indikasi pelanggaran tersebut bisa berpotensi untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU) maupun ancaman pidana.

“Indikasi pelanggaran ini dilatarbelakangi oleh adanya daftar pemilih khusus (DPK) dari luar Kabupaten Ponorogo sebanyak 4 orang,” katanya saat ditemui di kantor Bawaslu Ponorogo, Kamis (18/4/2019).

Sulung menceritakan kronologi awal, pihaknya mendapat laporan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bahwa di TPS 06 Desa Bancangan Kecamatan Sambit melayani 4 warga dengan menggunakan e-KTP sebagai pemilih dari DPK. Padahal alamat sesuai dengan e-KTP nya, 3 orang dari Situbondo dan 1 orang dari Kalimantan Timur (Kaltim).

“Selain itu mereka juga tidak masuk dalam DPTb dan juga tidak membawa formulir A5,” katanya.

Petugas Bawaslu yang di sana, lanjut Sulung sebenarnya sudah mencegah mereka untuk tidak memilih di TPS tersebut. Namun fakta di lapangan, KPPSnya tetap memberikan kertas suara untuk mereka.

“Meski tidak memenuhi syarat dan sudah diperingatkan, oleh petugas KPPS mereka malah diarahkan ke bilik suara untuk mencoblos,” katanya.

Nah dengan kejadian itu, Bawaslu Ponorogo menilai ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di TPS 06 Desa Bancangan Kecamatan Sambit.

Tidak sampai di situ, Sulung juga mengungkapkan jika mereka diberlakukan DPTb, KPPS juga melakukan kesalahan teknis lagi. Dia menyebut jika 3 orang dari Situbondo ini diberlakukan DPTb, harusnya KPPS memberikan surat suara pasangan capres cawapres dan surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun yang diberikan surat suara pasangan capres cawapres dan surat suara DPR RI.

“Lha ini apa ada unsur kesengajaan atau yang lainnya, perlu pembuktian untuk tahapan selanjutnya,” katanya.

Sulung menambahkan Bawaslu sebenarnya kemarin sudah berkordinasi dengan KPU Ponorogo. Namun hingga saat ini belum ada titik temu finalnya.

“Langkah Bawaslu hari ini akan melakukan rapat guna untuk mengkaji, apakah ini ke PSU atau arahnya ke pidana,” pungkasnya. (*/Gio)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman meminta semua pihak bersabar menunggu hasil resmi Pemilu 2019. Terkait hasil quick count yang sudah dirilis, Arief menyarankan agar quick count tidak dijadikan patokan.

“Kalau ada quick count, ada yang bikin exit poll, jadikan itu sebuah referensi. Jadikan itu sebagai sebuah informasi,” kata Arief Budiman di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat,(17/4/2019).

Dia menambahkan, apa pun hasil yang ditetapkan KPU nantinya, ia mengajak semua pihak untuk legowo, meski undang-undang mengatur tentang sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

“Hasil resminya kapan, berapa hasil resminya, ya nanti nunggu ketika KPU menetapkan hasilnya,”paparnya.

Untuk diketahui, berdasarkan undang-undang Pemilu, KPU mempunyai waktu 35 hari untuk menyelesaikan penghitungan suara sejak dilakukan pencoblosan. Berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei, pasangan Jokowi-Maruf unggul diatas 50%. Sementara itu, dalam jumpa persnya Rabu (17/4) malam, Prabowo menyatakan bahwa dari 40% data TPS yang masuk dari laporan para saksi, dirinya bersama Sandi sudah unggul diatas petahana sebanyak 62%. (*/Ag)

JAKARTA – Polri mengatakan pasca pencoblosan Pemilu 2019 yang digelar pada Rabu (17/4/2019) kemarin, konten-konten bernada provokatif marak beredar di media sosial. Polri mencatat sekitar 40 persen kenaikan konten-konten bernada provokatif.

“Dari hasil patroli siber semalam setelah saya dapat berbagai macam info dari teman-teman media, patroli siber tadi malam jam 9 langsumg melaksanakan kegiatan patroli secara masif di media sosial sampai dengan tadi jam 8 pagi,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Catatan itu, kata Dedi meningkat tajam sampai pagi tadi. Dedi menyebut konten-konten bernada provokatif itu berupa postingan narasi, foto maupun video.

“Memang ada tren peningkatan, kalau biasanya dari hasil patroli siber itu 10-15 akun yang sebarkan konten-konten provokatif, sampai jam jam 9 pagi ini ada peningkatan sekitar hampir 40 persen. Banyak sekali memang akun-akun tersebut menyebarkan konten-konten baik itu narasi, kemudian foto, video, voice yang bersifar provokatif, mengajak masyarakat berbuat onar, melakukan aksi, mengajak masyarakat untuk melakukan kerusuhan,” terang Dedi.

Oleh karena itu, Tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Kemenkominfo melakukan profailing terhadap akun-akun yang memposting konten bernada provokatif. Jika akun tersebut masih terus memposting akun bernada provokatif, maka polisi akan menindak secara hukum.

“Terhadap akun-akun yang menyebarkan konten tersebut dari mulai jam 9 tadi malam sampai jam 8 tadi pagi, Ditsiber Bareskrim Polri melakukan langkah preemtif berkoordinasi langsung dengan BSSN dan Kominfo untuk meminta akun tersebut di take down dan blokir,” jelas Dedi.

“Kedua, sebelum lakukan gakkum (penegakkan hukum), kita melakukan profiling dan identifikasi terhadap akun-akun tersebut. Apabila akun-akun tersebut sudah berhasil di identifikasi, gakkum adalah langkah terakhir dalam rangka untuk memitigasi terhadaop akun-akun yang terus menyebarkan konten provokarif,” sambung Dedi.

Akun-akun bernada provokatif, kata Dedi muncul pasca hasil penghitungan cepat atau Quick Count keluar. Akun-akun itu menyebarkan kebencian dan menyerukan adanya kerusuhan. Akun-akun bernada provokatif itu di-posting di media sosial seperti Instagram, Facebook, Facebook maupun YouTube.

“Ya narasinya provokatif mengajak masyarakat melakukan aksi sebagai reaksi dari hasil QC. Memang kita melihat trennya setelah ada hasil QC. Itu langsung trennya meningkat sampai pagi ini banyak sekali video yang viral baik di youtube, Instagram, Facebook maupun di tersebar di WhatsApp Group. Itu sedang kita monitor,” tandasnya.(*?Ag)

BOGOR – Kapolres Bogor AKBP Andy Muhammad Dicky Pastika telah menyebar personelnya di beberapa titik untuk mengantisipasi adanya serangan fajar jelang hari pencoblosan.

“Selain mengantisipasi potensi kericuhan kami juga mengantisipasi potensi serangan fajar,” ungkapnya.

Menurut dia, antisipasi serangan fajar ditujukan kepada para tim sukses capres-cawapres serta calon legislatif menjelang Pemilu 2019 yang digelar pada Rabu (17/4/2019) besok.

Pihaknya bekerja sama dengan jajaran TNI serta Linmas dari seluruh TPS untuk melakukan patroli ke pelosok-pelosok desa. Adapun jumlah aparat gabungan TNI-Polri sebanyak 5.000 personel serta didampingi 30 ribu Linmas.

“Kami lakukan patroli siang malam dan operasi intelijen untuk mengantisipasi potensi serangan fajar tersebut. Kami ingin pemilihan umum ini berlangsung jujur dan adil,” tandasnya. (*/DP Alam)

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono mengatakan, pihaknya akan menerjunkan sekira 6.000 aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk mengawal saat pemungutan suara Pemilu (17/4/2019) besok.

Menurutnya sejak satu bulan belakangan pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan menggelar patroli gabungan di tingkat Polda, Kodam, Polres, dan Kodim.

“Bahkan kita dibantu juga dari Satpol PP itu melaksanakan kegiatan ini,” katanya di Mapolda Metro Jaya Senin (15/4/2019).

Gatot melanjutkan, sasaran dari patroli gabungan ini yaitu di lokasi yang dianggap rawan. Namun, Gatot tidak menyebutkan di mana saja lokasi yang dianggap rawa dari aksi orang tak bertanggungjawab tersebut.

“Sasaran kita sudah jelas yaitu tempat tempat yang memiliki potensi kerawanan, hal ini ditujukan untuk memberikan rasa aman nyaman kepada masyarakat datang ke TPS menggunakan hak pilih nya Secara bebas agar tidak ada perasaan khawatir, terintimidasi, ini tujuan kita melakukan kegiatan ini,” tandasnya.(*/We)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan kekisruhan pemungutan suara di Sydney, tidak mencerminkan jalannya pemilihan di Australia. Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan selain Sydney, pemilihan juga dilakukan di kota Perth dan Melbourne.

“PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) tidak base by negara, dia base-nya by kota. Jadi Australia gak bisa kami analisir, jadi cuma di Sydney, ada Perth, Malbourne,” ujarnya di KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019).

Terkait persoalan di Sydney, KPU masih menunggu laporan lengkap PPLN. Diketahui pada pemungutan suara di KJRI dan Town Hall Sydney, 13 April 2019, lau dikabarkan ratusan warga negara Indonesia di Sydney tak bisa menggunakan hak pilihnya.

“Soal Sydney kami masih menunggu laporan resmi dari PPLN sana bagaimana kejadian yang sebenarnya. Karena sekarang seakan-akan semua salah PPLN, kami akan minta informasi resmi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ilham menerangkan pemungutan suara ulang bisa dilakukan KPU di Sydney. Pemungutan suara ulang, imbuhnya, harus dilakukan atas rekomendasi Bawaslu. Diketahui usai kisruh pemungutan suara di Sydney, muncul petisi via change.org agar pemungutan suara di Sydney diulang.

“Terkait permintaan pemungutan suara susulan, kami harus menunggu rekomendasi resmi dari Bawaslu. Penyelenggara di Sydney itu kan ada PPLN, Panwas sana. Kalau Panwas sana menganggap bahwa memang ada pelanggaran atau ada hal yang memang harus direkomendasi untuk pemungutan suara susulan, maka kami harus menjalankan,” tandasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Keputusan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Go Prabu meminta seluruh caleg Golkar yang tergabung, mengawal TPS dari semua upaya kecurangan sistimatis.

“Mengawal sekaligus memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto di TPS,” ujar Kornas Go Prabu Cupli Risman di Jakarta, Minggu (13/4/2019).

Rapimnas juga merekomendasikan untuk KPU dan Bawaslu harus jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilu 17 April nanti.

“Ketegasan KPU dan Bawaslu sangat dibutuhkan jika ada peserta pemilu baik capres atau partai politik yang melanggar aturan pemilu,” ujar Cupli yang juga Ketua DPP Ormas MKGR.

Selain itu, Seknas Go Prabu Fadhly menilai pelajaran berharga dari kasus tercoblosnya surat suara di Selangor, Malaysia, jangan sampai terjadi lagi. Demokrasi kita taruhannya.

“Bawaslu dan KPU harus berani sanksi tegas peserta pemilu jika melanggar,” ujar Fadhly yang jugacaleg DPR dapil Malang Raya.

Rapimnas Go Prabu digelar di Wisma Depati Malaka Cipayung, Jakarta, kemarin.(*/Jun)

JAKARTA – Calon Presiden 01 Jokowi melakukan kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (13/4/2019). Kampanye tersebut dihadiri oleh puluhan ribu massa.

Dalam orasinya Jokowi menyinggung bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai ragai agama, suku dan bangsa namun tetap satu dalam bingkar NKRI. Saat berorasi, Jokowi sesekali kerap melihat teks yang dibawanya.

“Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, NKRI adalah harga mati, tidak bisa diganggu gugat, siapa yang setuju tunjuk jari, angkat jempol,” kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, kampanye terakhir kali ini adalah dalam rangka berjuang untuk rakyat. Memajukan Indonesia dengan penuh optimisme.

“Program-program rakyat. Tanpa terkecuali, semua yang kita kerjakan adalah untuk bangsa negara dan rakyat Indonesia. Sore hari ini kita kumpul bersama dalam rapat umum rakyat, dalam rangka berjuang meemajukan Indonesia. Saya lihat disini tidak ada rasa pesimis, setuju,” katanya.(*/Ag)

JAKARTA – Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (FH Unas) menilai, Beredarnya video yang memperlihatkan sekelompok orang yang kemudian menunjukkan ribuan surat suara tercoblos di Malaysia menegaskan bahwa indikasi adanya kecurangan yang massif terencana dan sistimatis benar adanya jika terbukti.

Seperti diketahui, Surat suara itu tercoblos pada gambar pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan caleg-caleg Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Ismail pun menyayangkan dugaan tindakan kecurangan seperti ini malah terjadi di luar negeri. Menurutnya, hal ini akan menjadi preseden buruk dan mempermalukan Indonesia di mata dunia terkait pemilu dan demokrasi.

“Tentu peristiwa tersebut sangat memalukan sekali bagi negara dan masyarakat Indonesia di tengah pantauan dan sorotan dunia Internasional terhadap proses pelaksanaan pesta demokrasi pilpres maupun pileg yang nerjalan serentak ini,” kata Ismail di Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Untuk itu, Pria kelahiran Maluku ini menekankan, Hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga martabat bangsa Indonesia di mata internasional adalah mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat, terutama pihak kedutaan besar RI untuk malaysia.

“Sebab patut diduga bahwa ada keterlibatan pihak kedubes RI di Malaysia, karena caleg yang berasal dari partai NasDem yang sudah tercoblos dalam kertas surat suara yang ditemukan memiliki hubungan dengan Duta Besar RI untuk Malaysia.

Oleh karena itu, Ismail menegaskan, jika mereka terbukti melakukan kecurangan, maka KPU juga harus segera mendiskualifikasi caleg yang bersangkutan dari pencalonannya sebagai anggota legislatif.

Indikasi ini kata dia, dikuatkan oleh Duta Besar Indonesia di Malaysia, Rusdi Kirana bisa menjadi Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN).

“Oleh karena itu dalam konteks menjaga independensi penyelenggaraan pilpres dan pileg ini, maka KPU harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam timdakan kecurangan tersebut terutama pihak penyelenggara pemilu yang ada di Malaysia,” ujar dia.

Sekedar informasi, Badan Pengawa Pemilu (Bawaslu) sendiri mempertanyakan posisi Duta Besar Indonesia di Malaysia, Rusdi Kirana bisa menjadi Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN).

Pertanyaan itu muncul terkait ditemukannya puluhan ribu surat suara tercoblos di Selangor, padahal hari pencoblosan belum dimulai.

Sebelumnya, Bawaslu juga sudah dari jauh-jauh hari berkirim surat ke KPU untuk melakukan evaluasi terhadap Rusdi Kirana. Pasalnya dia memiliki anak yang juga menjadi Caleg dari Partai Nasdem, yaitu Davin Kirana.

“Kami sudah mengirimkan surat kepada KPU untuk mengganti yang bersangkutan, supaya tidak terjadi konflik kepentingan,” ujar Anggota Bawaslu, Rahmad Bagja.(*/Ag)