Politik dan Keamanan

SIDOARJO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses perpindahan dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), harus dilakukan ketika betul-betul sudah siap semua. Jika memang belum siap, ia meinta semuanya tak dipaksakan.

“Semua harus dilihat, semua fasilitas sudah siap. Memang sebagian siap, sebagian belum. Kita pindah kalau betul-betul siap. Kami akan terus menuju ke sana tiga sampai empat hari hari untuk konsolidasi Kepala Otoritas IKN, karena pindah IKN pekerjaan besar tidak segampang dibayangkan,” kata Jokowi usai meresmikan flyover Djuanda di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).

Jokowi menyebut, untuk pindah ke IKN itu haru memastikan rumah, apartemen, aliran air dan listrik tersedia semuanya. “Karena semuanya membangun ekosistem dan diharapkan untuk interaksi masyarakat di antara warga tinggal di IKN. Semua komunitas hidup, termasuk ekonomi, sosial, budaya,” kata Jokowi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN menunggu pembangunan infrastruktur digital selesai. Azwar mengatakan, Presiden Jokowi tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan ASN pindah ke IKN.

Menurut dia, RI 1 masih menunggu penyempurnaan infrastruktur digital. “Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain,” kata Azwar Anas saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Azwar menjelaskan, rumah susun untuk ASN sebenarnya telah siap untuk dihuni. Karena itu, ASN akan dipindah ke IKN secara bertahap. Namun, kata Azwar, Jokowi memberikan arahan bahwa kepindahan ASN berkantor menunggu kesiapan perkantoran dan infrastruktur digital sudah siap semuanya.(*/Ag)

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Keputusan yang sekaligus membatalkan dukungan untuk Anies Baswedan itu banyak disayangkan oleh berbagai pihak, termasuk dari simpatisan PKS.

Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli atau MTZ mengaku banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat terkait dukungan partai kepada Ridwan Kamil. Bahkan, ia juga mendapatkan perundungan atau bully dari masyarakat karena PKS tak jadi mengusung Anies.

“Iya, jadi memang saya sendiri juga mendapatkan banyak sekali pertanyaan, kemudian bahkan bully dari grassroot yang memang masih mencintai Pak Anies,” kata dia di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Ia menjelaskan, hubungan antara PKS dan Anies tetap baik meski berbeda pilihan. Bahkan, sejumlah kader PKS juga tetap menjalin silaturahmi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Kami sebenarnya secara pribadi, saya atau teman-teman atau PKS sendiri pun, itu tidak ada masalah apa ya, masalah yang besar gitu ya. Karena kita tetap menjalan silahturahim, cuman kan kemarin melihat pilihan-pilihan politiknya,” kata dia.

MTZ menjelaskan, alasan PKS batal mengusung Anies adalah karena yang bersangkutan tak bisa menggenapkan dukungan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, sebelum adanya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang mengubah ambang batas pengusungan pasangan calon kepala daerah. Alhasil, PKS memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono, agar tetap bisa mencalonkan kadernya di Pilgub DKI Jakarta.

“Ketika sekarang sudah ada putusan, kita nanti kembalikan. Mungkin akan rapat, pasti akan rapat lagi pimpinan-pimpinan kami dari PKS, baik di DPW maupun tentu saja yang penting di DPP,” kata dia.

Menurut dia, pihaknya akan mendukung apapun yang nantinya menjadi keputusan final PKS. Ketika partai memutuskan untuk tetap mengusung Ridwan Kamil-Suswono, jaringan PKS tentu akan bergerak untuk meyakinkan masyarakat memilih pasangan itu.

“Ya kami serahkan juga pada pemilih nanti, apakah masih bisa untuk ikut keputusan dari PKS atau ikut dari pilihan dari PKS, atau kemudian nanti (berseberangan). Tapi kan pilihannya juga belum final ya, masih baru kemarin deklarasi, tapi kemudian belum pendaftaran,” kata dia.

MTZ menilai, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Apalagi, pendaftaran pasangan calon ke KPU baru akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2024.

Kendati demikian, PKS menyatakan siap untuk melawan siapapun di Pilgub DKI Jakarta. Pasalnya, itu merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dilakukan. “Bahkan kalau misalnya lebih dari dua, tiga, empat (pasangan), ya kami harus tetap maju,” jelasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Komite Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar hanya meloloskan Bahlil Lahadalia sebagai bakal calon ketua umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Nama Ridwan Hisyam yang turut mendaftar sebagai bakal calon ketua umum dinyatakan tak lolos dalam proses verifikasi.

Gugurnya Ridwan, menjadikan Bahlil sebagai bakal calon tunggal dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar yang akan digelar dalam munaslub, Selasa (20/8/2024) dan Rabu (21/8/2024).

Ketua Steering Committee Munaslub Adies Kadir mengatakan, semula komiter pemilihan menerima dua nama yang mendaftar sebagai bakal calon ketua umum. “Dua yang mendaftar tersebut, adalah saudara Ridwan Hisyam, dan Bahlil Lahadalia,” kata Adies di DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Pendaftaran bakal calon ketua umum tersebut, dibuka sepanjang hari sejak sore, sampai dengan malam pukul sepuluh. Setelah keduanya mendaftar, komite pemilihan memeriksa berkas-berkas dan persyaratan dari masing-masing pendaftar. Dari pemeriksaan berkas-berkas dan persyaratan tersebut, kata Adies, Ridwan Hisyam dinyatakan tak memenuhi ketentuan.

“Berdasarkan hasil verifikasi berkas dan persyaratan bakal calon, berkas bakal calon atas nama Ridwan Hisyam dinyatakan tidak lengkap, dan tidak memenuhi persyaratan,” begitu ujar Adies. “Berkas pendaftaran atas bakal calon Bahlil Lahadalia dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan,” sambung Adies.

Adies mengatakan, dari tujuh persyaratan bakal calon ketua umum, Ridwan tak memenuhi dua persyaratan. Terutama terkait dengan dukungan dari para pemilik suara di tingkat DPD I dan DPD II. Adapun Bahlil, kata Adies, dalam proses verifikasi mengantongi persyaratan lengkap.

Termasuk surat dukungan tertulis sebanyak 469 dari 558 pemilik suara di provinsi, kabupaten, maupun kota. “Jumlah dukungan tersebut sebanyak 83 persen,” begitu kata Adies.

Atas hasil tersebut, kata Adies, gugurnya Ridwan dalam proses verifikasi berkas dan persyaratan, membuat Bahlil menjadi satu-satunya bakal calon ketua umum yang akan disorongkan ke Munaslub ke-11 Golkar.

“Steering Committee melalui panitia pemilihan mengumumkan satu bakal calon saja saja, atas nama Bahlil Lahadalia,” ujar Adies.

Nama tunggal Bahlil Lahadalia sebagai bakal calon ketua umum, akan disorongkan ke munaslub. Adies mengatakan, meskipun cuma menyorongkan satu nama, keputusan apakah pemilihan ketua umum akan dilakukan dengan cara aklamasi atau yang lain, diserahkan sepenuhnya dalam forum munaslub. “Bisa nantinya aklamasi, bisa tidak. Tergantung dari pemilik suara dalam munas,” begitu ujar Adies.

Partai Golkar akan menggelar Munaslub pada Selasa (20/8/2024), dan Rabu (21/8/2024). Munaslub merupakan forum tertinggi partai untuk memilih ketua umum baru. Gelaran yang semula diadakan pada Desember 2024 mendatang, mendadak dimajukan lebih cepat lantaran keputusan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri sebagai ketua umum, pada Ahad (11/8/2024).(*/Ad)

JAKARTA – Munaslub Partai Golkar akan dilaksanakan pada Selasa (20/8/2024). Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar Nusron Wahid tak menampik bila Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga elite Golkar Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal ketua umum Partai Golkar.

“Sejauh ini iya,” kata Nusron di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia mengatakan, seluruh kader Partai Golkar juga mendukung Bahlil menggantikan posisi Airlangga Hartarto yang memutuskan mundur dari kursi ketua umum. Dia tak menampik pula ketika ditanya apakah Bahlil akan terpilih secara aklamasi dalam pemilihan ketua umum Golkar yang baru pada Musyawarah Nasional (Munas) Ke-11 Partai Golkar. “Sejauh ini iya,” katanya.

Dia pun mengaku tak keberatan jika Bahlil menduduki kursi ketua umum Partai Golkar, namun dia menyebut akan mengikuti keputusan mayoritas. “Ya oke-oke saja. Kalau sudah keputusan ya oke, kalau sudah disepakati mayoritas, oke, gitu saja,” tuturnya.

Namun, dia membantah ketika disinggung soal dugaan cawe-cawe Presiden RI Joko Widodo dalam pemilihan Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

“Enggak ada (cawe-cawe). Enggak ada arahan Bapak Presiden. Ada-ada saja,” kata dia.

Sebelumnya, penampilan Bahlil pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 menjadi sorotan lantaran mengenakan dasi warna kuning. Di Ruang Sidang, nama Bahlil bahkan juga sempat disinggung oleh Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet usai dirinya menyapa Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Para ketua umum partai politik, Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, boleh tepuk tangan. Pak Bahlil ada enggak?” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat.

Adapun pada Kamis (15/8/2024), Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan akan membangun kesepakatan dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga elite Golkar Bahlil Lahadalia untuk berembuk soal pencalonan ketua umum.

“Jadi, kami belum bertemu lagi untuk berembuk siapa di antara kami bertiga yang akan menjadi ketua umum. Kami akan bangun kesepakatan,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Bamsoet mengatakan bahwa dirinya, Bahlil, dan Agus Gumiwang sebelumnya memang telah berencana untuk maju dalam pencalonan ketua umum Partai Golkar.(*/Ag)

BOGOR – Calon gubernur Jawa Barat (cagub Jabar) dari Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto,menyatakan mundur dari kontestasi Pemilihan Gubernur Pilgub Jabar 2024. Bima mengaku, mengikuti instruksi PAN sebagai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung penuh pencalonan Dedi Mulyadi sebagai cagub Jabar.

“Tentu sejak awal saya sudah sampaikan bahwa apabila partai memerintahkan bergerak saya bergerak, kalau maju saya maju, kalau ke kanan saya ke kanan. Tapi kalau partai meminta tidak melanjutkan, saya sami’na wa ato’na. Dengar, taati, dan ikuti,” ujar Bima saat ditemui di kediamannya di Kota Bogor, Provinsi Jabar, (7/8/2024).

Ketua DPP PAN tersebut menyampaikan, ia mendukung penuh keputusan partai yang berada dalam barisan KIM untuk mendukung penuh Dedi. Hal itu pun akan disampaikannya kepada perangkat DWP PAN Jabar, lantaran setelah mendapat rekomendasi dari DPP, langsung konsolidasi di 27 kabupaten/kota di Jabar.

“Dengan siapa pun Kang Dedi berpasangan, kami akan tetap mendukung. Dari informasi, Kang Dedi akan berpasangan dengan kader dari Partai Golkar. Saya mendukung dan saya akan sampaikan ke perangkat partai di Jawa Barat,” jelas wali kota Bogor periode 2014-2024 tersebut.

Bima pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang sudah mendukungnya. Mulai dari relawan, struktur partai, elemen warga masyarakat, hingga media.

“Terima kasih dukungan dan pemberitaannya, telah dibaca, didengar, dan dipikirkan warga pemilih di Jawa Barat. Kita doakan Pilgub Jawa Barat menjadi pemilihan yang mencerahkan dan bertabur gagasan,” jelasnya.(*/Jun)

JAKARTA – Viral logo Nahdlatul Ulama (NU) dipelesetkan dan diberi tulisan Netanyahu United. Pelesetan ini muncul setelah lima cendikiawan NU ketahuan berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog di tengah dunia sedang berduka dengan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza oleh pasukan Zionis.

Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Moh Mukri menilai mengubah logo NU itu tidak etis dan tak elok. Sebab kunjungan lima cendikiawan itu ke Israel jelas-jelas atas inisiatif pribadi dan tidak melibatkan NU secara organisasi.

“Tidak bolehlah gitu tidak etis, orang mengkritik atau apa tapi (kunjungan) orang itu kan pribadi. NU sendiri PBNU aja tersinggung kecewa, kok ada lah kemudian jadi olok-olok tidak elok,” kata Mukri saat dihubungi, (16/7/2024).

Dia menambahkan lima orang tersebut yaitu Sukron Makmun, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania diduga dengan sengaja membawa nama NU dan berkunjung tanpa izin. Maka mereka akan dipanggil dan diberikan sanksi jika terbukti bersalah.

“Ada orang mengaku warga NU ya kan mengadakan kunjungan ke Israel ketemu presiden itu kan enggak izin atau ngomong tapi kok bawa bawa nama NU. Maka mereka dipanggil itu orang-orang itu kalau betul mereka kader NU atau pengurus di lembaga apa pasti akan kena sanksi ya kan dia enggak sensitif,”ucapnya.

Dia pun sungguh menyayangkan tindakan kelima orang tersebut. Sebab membuat dampak buruk terhadap citra PBNU padahal ormas Islam ini dinilai telah berjasa menjaga NKRI dari penjajah.

“PBNU terhadap bangsa ini NKRI ini kan jasanya sangat besar gitu dan (kunjungan) itu bukan lembaga tapi orang per orang ada orang yang atas namakan NU berkunjung tanpa seizin bawa-bawa nama NU,”katanya.

Adapun sanksi terberat adalah pemberhentian dari kepengurusan PBNU. Selanjutnya jika salah satu dari mereka merupakan Dosen yang aktif di Unusia, juga akan diberhentikan.

“Iya pemberhentian dari kepengurusan atau kalau dia dosen pemberhentian dari dosen. itu pelanggaran berat, pelanggaran etik,” papaarnya.(*/Ad)

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto mengingatkan 906 calon perwira remaja TNI dan Polri mereka saat dilantik menjadi perwira nanti harus memposisikan diri sebagai seorang kesatria yang mengabdikan diri dan hidupnya untuk NKRI.

Dalam acara pembekalan calon perwira remaja (capaja) TNI dan Polri di Balai Sudirman, Jakarta, Jumat, Prabowo menjelaskan sikap kesatria itu bermakna mereka harus rela berkorban untuk bangsa dan negara.

“Saya memberi suatu motivasi, suatu pengarahan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat mengabdi. Mereka harus berbuat yang terbaik untuk membela bangsa mereka, bangsa kita. Saya kira intinya itu,” kata Prabowo menjelaskan inti pidato kebangsaannya yang disampaikan kepada 906 capaja TNI-Polri saat dia ditemui selepas acara.

Prabowo lanjut menjelaskan dia sengaja menyoroti tema itu karena semangat rela berkorban itu harus selalu tertanam pada diri mereka terutama setelah mereka nantinya dilantik dan merintis karier sebagai perwira di TNI dan Polri.

Prabowo dalam acara pembekalan menyampaikan pidato berjudul “Perwira Kesatria Pembela Tanah Air”. Dalam pidatonya itu, yang disampaikan selama satu jam lebih, Prabowo menyoroti sejumlah persoalan yang mencakup tata kelola negara, visi pembangunan negara, dan pentingnya membangun institusi TNI dan Polri yang kuat untuk keberlangsungan bangsa.

Dia juga sempat menyinggung perjuangan para pahlawan selama masa kemerdekaan dan saat mempertahankan kemerdekaan. Dalam paparannya itu, Prabowo juga menyelipkan cuplikan film The East (De Oost) karya Jim Taihuttu yang menceritakan kekejaman Westerling, seorang pemimpin satuan khusus militer Hindia Belanda, yang terlibat aksi pembantaian rakyat sipil di Sulawesi Selatan pada 1946–1947.

Kemudian, Prabowo lanjut mengingatkan kepada para calon perwira remaja itu mengenai tujuan berbangsa dan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Tujuan nasional bangsa kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar bangsa kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” kata Prabowo dalam pidato kebangsaannya itu.

Dia menekankan tujuan melindungi disebutkan lebih dulu daripada “memajukan kesejahteraan umum” yang kaitannya dengan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. “Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara, untuk apa kita membangun kereta api cepat, untuk apa kita membangun jalan raya, untuk apa kita membangun waduk kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi,” ujar Menhan Prabowo.

Oleh karena itu, dia kembali mengingatkan para calon perwira remaja bergabungnya mereka ke dalam institusi TNI dan Polri merupakan bagian dari tujuan nasional.

“Kita butuh tentara yang sangat kuat. Kita butuh kepolisian yang sangat hebat,” sambung Prabowo.

Dalam acara pembekalan itu, yang rangkaiannya berlangsung sejak Kamis (11/7), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan kepala staf yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono juga turut hadir.

Sebanyak 906 calon perwira remaja TNI dan Polri itu, yang terdiri atas 417 capaja TNI AD, 129 capaja TNI AL, 113 capaja TNI AU, dan 247 capaja Polri dijadwalkan bakal dilantik langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada 16 Juli 2024.(*/Ad)

JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dapat diberikan putusan yang seberat-beratnya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI apabila terbukti melanggar.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy menyampaikan, pernyataan tersebut untuk menanggapi sidang putusan dugaan asusila Hasyim yang akan dilaksanakan DKPP RI pada Rabu (3/7/2024). “Kalau secara administratif, ya diberhentikan secara tetap, karena dia tidak memberikan contoh yang baik,” kata Olivia di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2024).

Menurut dia, sanksi seberat-beratnya diperlukan bila terbukti melanggar agar tidak menjadi preseden bagi komisioner KPU RI atau KPU di tingkat daerah. “Di KPU-KPU daerah lainnya juga melakukan hal yang sama, misalkan, kemudian ada yang, ‘oh yang ini, yang pusat aja enggak kena’. Jadi, daerah ada pembanding. Jadi, tidak boleh ada impunitas. Itu yang penting sebenarnya,” ujar Olivia.

Selain itu, ia menjelaskan, Hasyim, bila terbukti melanggar maka dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Menurut Olivia, korban bisa melaporkan Hasyim dengan menggunakan UU TPKS.

“Supaya ada efek jera. Masalahnya dia tokoh, pejabat publik, yang tentu punya dampak yang besar buat masyarakat. Lalu, bagaimana masyarakat menilai hukum negara kita terhadap seorang tokoh? Apakah kemudian dibilang tumpul ke atas, tajam ke bawah? Kita menghindari hal-hal seperti itu,” katanya.

Sebelumnya, pada Kamis, 18 April 2024, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dilaporkan ke DKPP RI oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

Kuasa hukum korban menjelaskan, perbuatan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Hasyim sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban.

Kemudian, Hasyim menjalani persidangan pertama pada Rabu (22/5/2024) yang berakhir sekitar pukul 17.15 WIB. Lalu, dia hadir dalam persidangan kedua atau terakhir pada Kamis (6/6/2024) yang selesai pada pukul 12.45 WIB.(*/Ad)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, kemarau mulai melanda sejumlah provinsi yang padat penduduk di Indonesia. Prakirawan BMKG Yuni Maharani mengatakan, provinsi-provinsi seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Maluku, Papua, dan Papua Selatan mulai memasuki musim kering sejak Jumat (28/6/2024) lalu hingga 4 Juli 2024 mendatang.

Delapan provinsi dengan populasi terbanyak di RI itu menambah jumlah kawasan yang telah beralih ke musim kemarau. “Adapun daerah lain yang telah memasuki musim kemarau antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan juga Nusa Tenggara Timur (NTT),” ujar Yuni Maharani, (29/6/2024).

Ia mengatakan, sistem pemantauan cuaca BMKG telah memetakan potensi kawasan yang sangat mudah terbakar dalam sepekan ke depan. Di antaranya adalah sebagian besar Sumatra, sebagian besar Jawa-Bali, NTB, dan NTT. Demikian pula dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua bagian selatan.

BMKG mengimbau masyarakat di wilayah-wilayah tersebut agar tidak membakar sampah atau lahan. Mereka juga diharapkan tidak membuang puntung sembarangan demi menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Selain itu, BMKG juga meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan meteorologis yang merupakan kondisi anomali iklim. Ini mewujud dalam bentuk berkurangnya curah hujan dalam jangka waktu bulanan, musiman, atau bahkan durasi yang lebih lama lagi.

“Dampak kekeringan dapat berupa penurunan hasil panen dan gagal panen, berkurangnya pasokan air bersih, gangguan pada keberlanjutan sumber daya air untuk produksi pertanian dan industri, serta kabut asap yang dapat mengganggu transportasi,” katanya.

BMKG telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk segera memitigasi potensi dampak kekeringan. Misalnya dengan melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk pengisian waduk dan membasahi rawan terbakar atau lahan gambut.

BMKG juga merekomendasikan penyesuaian pola dan waktu tanam di wilayah terdampak kekeringan. Masyarakat juga dapat memanen air hujan melalui tandon atau tampungan air, serta sumur resapan di wilayah-wilayah yang masih mengalami transisi dari musim hujan ke musim kemarau.(*/Ad)

JAKARTA – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyatakan bahwa suhu permukaan bumi meningkat sangat cepat setiap tahunnya yang berdampak buruk pada kehidupan manusia dan seluruh mahluk hidup.

Berdasarkan laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), suhu permukaan global telah meningkat dengan cepat, dengan rata-rata tahunan mencapai 1,45 derajat celcius pada 2023, dibandingkan dengan baseline setelah era Revolusi Industri.

Padahal pada 2020, menurut laporan WMO tentang keadaan iklim global, kenaikan rata-rata suhu global adalah 1,2 derajat celcius. Hal ini berarti hanya dalam beberapa tahun, ada peningkatan suhu permukaan yang signifikan.

“Tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas, dan informasi ini hanya dapat diperoleh melalui pengamatan sistematis untuk fenomena kebumian. Tanpa pengamatan kebumian yang sistematis, informasi yang diberikan bisa menyesatkan atau salah. Pengamatan kebumian yang sistematis ini diperlukan baik di tingkat nasional, regional, maupun global,” ungkap Dwikorita dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (23/6/2024).

Dwikorita mengatakan, pengataman sistematis sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Di antaranya, untuk memberikan data dukung dalam aksi adaptasi iklim, aksi mitigasi iklim, atau keputusan atau kebijakan apa pun terkait mitigasi dan adaptasi iklim.

Oleh karena itu, Dwikorita meminta agar pengamatan sistematis perlu diikuti oleh tindakan sistematis di segala lini agar dampak panas ekstrem tersebut dan dampak perubahan iklim lainnya dapat ditangani secara efektif.

Dwikorita mencontohkan agar informasi mengenai fenomena El Nino yang menyebabkan kenaikan panas laut yang meluas di Pasifik tropis bagian timur merupakan hasil pengamatan kebumian sistematis yang didukung juga oleh pemantauan satelit.

Selain itu, prediksi Food and Agriculture Organization (FAO) mengenai ancaman krisis pangan pada 2050 mendatang juga merupakan hasil dari pengamatan kebumian yang sistematis secara global, nasional, dan lokal.

Singkatnya, tambah dia, pengamatan sistematis tersebut, memungkinkan seluruh negara di dunia untuk melakukan analisis dan prediksi lebih lanjut.

“Analisis masa lalu merupakan cara untuk memvalidasi dampak dari peningkatan suhu yang berlangsung dan kondisi Bumi kekinian. Selanjutnya, pada analisisi lebih lanjut yang didasarkan pada data pengamatan sistematis dapat diketahui bahwa ternyata perubahan iklim memberi tekanan pada sumber daya air yang sudah langka, menghasilkan hotspot air. Nah, hal ini dapat ditangkap dan dianalisis lagi berdasarkan pengamatan sistematis,” paparnya.

Dwikorita menegaskan, peningkatan suhu global tidak dapat dianggap sepele. Tidak hanya berdampak pada suhu bumi yang makin panas, kondisi tersebut juga meningkatkan frekuensi bencana hidrometeorologi, kekeringan, buruknya kualitas udara, kebakaran hutan dan lahan, gelombang panas, risiko kesehatan, penurunan kualitas hidup, hingga ancaman kelangsungan hidup spesies di bumi.

“Situasi tersebut, pada akhirnya tentu akan menganggu stabilitas perekonomian dan politik dunia,” tandasnya.(*/Ad)