Politik dan Keamanan

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan tata kelola penyelenggaraan pemilu perlu dievaluasi. Terutama, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang memiliki beban berat.

Baca Juga
Emil Salim Nilai Fokus Jokowi Bangun SDM Sudah Tepat Kamal Muara Siap Promosikan Kampung Pelangi Secara Digital Sidang Kasus Kivlan Zen Ditunda

Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan beban penyelenggara untuk melakukan penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara berat. Sebab, banyaknya jenis formulir serta limitasi waktu.

“Diharapkan dengan adanya peristiwa yang terjadi sepanjang proses penyelenggaraan Pemilu 2019, dapat menjadi bahan untuk mendesain kembali penyelenggaraan pemilu ke depan,” tutur Hasyim Asy’ari dalam sidang uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (17/10).

Dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, petugas KPPS, PPS dan PPK yang meninggal dunia sebanyak 886 orang, sementara yang sakit sebanyak 5.175 orang.

KPU menilai fenomena sakit dan meninggalnya petugas PPK, PPS dan KPPS tersebut tidak dapat serta-merta sebagai akibat dari sistem pemungutan penghitungan suara secara serentak dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Meski dalam seleksi, petugas harus memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan, termasuk aspek kemampuan jasmani serta rohani.

Dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan dari KPU, Bawaslu, DKPP dan ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi itu, majelis hakim tidak memperdalam dengan memberikan pertanyaan. Pendalaman akan dilakukan dalam sidang selanjutnya pada 29 Oktober 2019.

“Jadi, masih dibutuhkan untuk paling tidak 1 kali lagi hadir dalam persidangan ini dan untuk sidang hari ini tidak ada forum pendalaman atau forum tanya jawab. Untuk itu, sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang memimpin sidang.

Adapun, perkara dengan nomor registrasi 37/PUU-XVII/2019 itu diajukan oleh pengurus Badan Arjuna Pemantau Pemilu, Badan Pena Pemantau Pemilu, Badan Srikandi Pemantau Pemilu, Badan Luber Pemantau Pemilu, seorang staf legal, dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia lantaran pemilu serentak 5 kotak dinilai menimbulkan banyak korban.(*/Ag)

JAKARTA – Pengamat politik Bambang Saputra mengatakan aksi demonstrasi yang digelar antara hari ini tanggal 17 sampai 20 Oktober 2019 selama berlaku diskresi usai adalah inkonstitusional.

“Dua hari lalu untuk menjaga kondusifitas dan kestabilan keamanan ibukota jelang pelantikan presiden – wakil presiden, pihak Polri yakni Polda Metro Jaya telah mengeluarkan diskresi tidak memberi izin terhadap aksi demonstrasi mulai tanggal 15 sampai 20 Oktober 2019 mendatang,” terang Bambang pada wartawan, Kamis (17/10/2019).

Sejarah telah membuktikan bahwa sedemikian penting dan berartinya kehadiran seorang pemimpin. Apalagi dalam Indonesia hari ini, Joko Widodo – KH Maruf Amin adalah pemimpin yang dipilih rakyat secara langsung dan sah secara konstitusi.

“Maka kita semua sebagai anak bangsa harus menghargai jalannya demokrasi yang konstitusional itu,” terangnya.

Sekarang ini Polri dapat bertindak tegas terhadap siapa-siapa yang nekat menggelar aksi demontrasi.

“Saya sepenuhnya mendukung Polri untuk tidak segan-segan bertindak tegas kepada para demonstran yang ingin membuat suasa ibukota tidak kondusif dan mengganggu keamanan,” tutup Ketua Umum Indonesia White and Blue Collar Crime Institute.(*/Adyt)

JAKARTA – Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa partainya tetap konsisten menjadi oposisi pada periode pemerintahan 2019-2024.

“Kami PKS sudah memutuskan berada di luar kabinet. Kami berada sebagai oposisi apa pun namanya, dan kami sampaikan bahwa berada di luar kabinet, berada menjadi oposisi tidak semaunya masuk dalam koalisi, itu juga justru menyelamatkan demokrasi,” kata Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Hidayat menyampaikan hal tersebut seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama dengan 9 orang pimpinan MPR lain di Istana Merdeka terkait persiapan pelantikan presiden-wakil presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

“Karena kalau demokrasi artinya semua orang bergabung di pemerintahan, lah terus siapa yang melakukan check and balance? Kami menyediakan diri untuk menjadi yang meningkatkan dan menyelamatkan marwah demokrasi dengan berada di oposisi itu,” tambah Hidayat.

Hidayat mengaku bahwa PKS menghormati pihak pemenang Pemilu 2019. Pada pemilu 2019 lalu, PKS berkoalisi dengan Gerindra mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Sekali lagi, kami menghormati rasionalisasi dasar daripada pemilu, yaitu kalau yang menang silakan memimpin. Rasionalnya kan begitu. Kalau yang belum menang ya rasionalnya kami berada di luar. PKS melakukan semacam itu, karenanya jangan sampai kemudian kalau bertemu artinya PKS minta untuk koalisi, ya enggak lah, PKS minta menteri, apalagi,” ungkap Hidayat.

Ia bahkan menilai bahkan kursi menteri untuk partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin saja masih kurang, apalagi masing-masing sudah mengajukan banyak calon.

“Silakan berikan itu kepada pendukung Pak Jokowi. Kami, saya PKS, yang kemarin bukan koalisi Pak Jokowi kami berada di luar kabinet untuk menyelamatkan dan meningkatkan kualitas berdemokrasi,” tambah Hidayat.

Namun, Hidayat tidak menutup kemungkinan PKS bertemu dengan Presiden Jokowi, persoalannya adalah kapan waktu terbaik untuk pertemuan tersebut.

“Ya (pertemuan) setelah kemudian tidak da kegaduhan terkait masalah minta jabatan menteri, koalisi, dan sebagainya,” ungkap Hidayat.

Hidayat menegaskan bahwa tidak apa-apa bila PKS bertindak sendirian sebagai oposisi di DPR.

“Dalam sistem presidensial semacam ini seharusnya seluruh anggota DPR itu melakukan kontrol. Kalau program pemerintahnya tidak bagus, bermasalah, anda lihat rapat-rapat di komisi semuanya begitu kritis terhadap program pemerintah.

Jadi kami tidak takut sendirian karena pada hakikatnya nanti kawan-kawan kami anggota DPR akan melakukan kritik terhadap hal-hal yang tidak sesuai dari yang seharusnya atau janji kampanye,” jelas Hidayat.(*/Ag)

BOGOR – Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Prabowo menyampaikan tiga sikap politik pada Rapimnas dan Apel Kader Partai Gerindra di Hambalang, Rabu (16/10/2019).

Salah satunya yakni terkait konsep pembangunan ekonomi yang telah diserahkan kepada presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Dahnil menyebut, tiga sikap politik Prabowo tersebut disampaikan langsung dihadapan 4.000 kader Partai Gerindra

“Sikap politik pertama Pak Prabowo sudah menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi Indonesia dengan semangat ketahanan pangan, energi, pertahanan, dan keamanan yang kuat,” kata Dahnil di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Kedua, sikap politik Gerindra yang disampaikan Prabowo adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi-Ma’ruf Amin terkait akan menggunakan atau tidaknya konsep yang ditawarkan Partai Gerindra untuk pemerintahan lima tahun kedepan.

“Bila konsepsi itu ingin digunakan Pak Jokowi kami persilakan baik itu dengan bersamaan dengan Prabowo dan Partai Gerindra atau tanpa Pak Prabowo dan Gerindra. Yang jelas Pak Prabowo siap bekerja sama untuk kepentingan NKRI,” ungkapnya

Sikap politik ketiga ialah memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya yakni dengan menjalin silaturahmi dan komunikasi demi kepentingan bangsa.

“Pak Prabowo memahami pentingnya komunikasi dan silaturahim secara terus-menerus setelah kontestasi Pilpres, seperti tadi menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara. Tiga point tadi yang disampaikan beliau,” tandasnya.

Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menyampaikan sikap politiknya di hadapan ribuan kadernya dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019). (*/Fuz)

BOGOR – Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Rapimnas Partai Gerindra jadi momen kembalinya Sandiaga Uno ke partai Gerindra.

Wagub DKI Jakarta itu pun disambut Ketum Gerindra Prabowo Subianto saat berpidato di Rapimnas Gerindra.

“Pak Prabowo tadi sebutkan ke Bang Sandi welcome back kepada Bang Sandi,” katanya di Bogor, Rabu (16/10/2019).

Ia menjaskan dalam Rapimnas ini pun diputuskan, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu kembali menduduki jabatannya sebelumnya sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

“Pak Sandi kembali ke jabatan awal beliau (Wakil Ketua Dewan Pembina),” ungkapnya.

Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menyampaikan sikap politiknya di hadapan ribuan kadernya dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2019).(*/Fuz)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan politik ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyepakati tiga hal.

Pertama, akan ada kerja sama antara Golkar dan Gerindra terkait dalam memperbaiki stabilitas politik di Indonesia. Sebab dalam beberapa waktu terakhir, iklim politik terasa cukup panas hingga pemilihan umum (Pemilu) 2019.

“Karena stabilitas itu penting, termasuk stabilitas keamanan di tengah kondisi perekonomian dunia saat ini dengan bagaimana kita membuat stabilitas politik di parlemen,” ujar Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (15/10).

Kedua, Golkar dan Gerindra sepakat untuk memperhatikan undang-undang yang terkait dengan partai politik dan pemilu. Sebab, kedua partai menganggap aturan itu sebagai salah satu pondasi Indonesia.

“Dan mempelajari undang-undang terkait parpol, terkait dengan pemilu legislatif, pemilukada, dan pemilu presiden ke depan. Karena ini merupakan pondasi politik ke depan,” ujar Airlangga.

Terakhir, Airlangga dan Prabowo sepakat untuk memprioritaskan kepentingan bangsa. “Golkar dan Gerindra juga lebih mengutamakan NKRI, Pancasila. Bineka Tunggal Ika, dan konstitusi,” ujar Airlangga.

Pertemuannya kembali dengan Golkar, kata Prabowo, menjadi ajang nostalgia tersendiri bagi dirinya. Sebab, mantan Danjen Kopassus itu dapat dikatakan merupakan alumni dari partai berlambang pohon beringin itu.

“Saya hari ini kembali ke almamater saya, saya dulu lulusan Golkar, jadi Golkar memang menyumbang banyak kader di institusi rebuplik ini,” ujar Prabowo.

Ia menceritakan, ada persamaan antara Golkar dan Gerindra. Salah satunya terkait visi dan misi partai dalam berpolitik di Indonesia. “Kita akan berjuang untuk rakyat dengan komunikasi politik yang sedang baik dan tinggi antara partai. Ini akan membuat suasana yang baik bagi stabilitas bangsa dan negara,” ujar Prabowo.(*/Adyt)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendatangi kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (15/10/2019), sekitar pukul 15.50 WIB.

Prabowo mengenakan kemeja safari warna putih, disambut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato. Keduanya memberikan ‘cipika-cipiki’ saat bersalaman.

Prabowo ditemani Waketum Gerindra Ahmad Sufmi Dasco, Edhie Prabowo, dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Sedangkan, Airlangga didampingi Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk Frederich Paulus.

Dia langsung masuk ke kantor DPP Golkar tanpa memberikan komentar.(*/Adyt)

JAKARTA – Menghadapai sidang MPR untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, mengadakan rapat koordinasi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian, dan Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, Gedung Parlemen, Selasa (15/10/2019).

Selain itu, hadir pula Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman. Dalam rapat tersebut dihadiri pula oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD RI La Nyala Matalitti.

Rapat koordinasi dilakukan untuk persiapan jelang pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada Minggu mendatang, dan pengamanan di lingkungan Gedung DPR, MPR, DPD RI.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, rapat koordinasi itu untuk membahas situasi terkini dan skenario pengamanan di Kompleks Parlemen Senayan saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. “Tentunya juga membahas situasi keamanan di seluruh Tanah Air,” kata tokoh Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu.

Bamsoet mengatakan rapat kali ini juga membahas soal peran intelijen terhadap berbagai informasi yang berpotensi mengganggu pelantikan presiden.

Akan halnya KPU ikut diundang, adalah untuk meminta penjelasan tentang surat keputusan (SK) mengenai Jokowi – Ma’ruf sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024.

Pimpinan MPR, kata Bamsoet, juga akan membahas soal bertanya para kepala negara sahabat yang akan menghadiri pelantikan Jokowi – Ma’ruf dengan Menlu Retno LP Marsudi.

“Termasuk soal masalah protokoler, siapa menyampaikan apa, jam berapa. Lalu selesai acara apakah ada inaugurasi ucapan selamat dari bawah atau langsung dilanjutkan acara di Istana dengan jamuan makan malam bersama para duta besar,” ujar Bamsoet.

Bamsoet yang mantan Ketua DPR itu mengharapkan seluruh prosesi pelantikan Presiden – Wakil Presiden RI 2019-2024 bisa berlangsung khidmat, tertib, lancar dan tidak gaduh. “Jadi kami tidak ingin acara pelantikan yang harusnya kita laksanakan dengan hikmat ini ada hal-hal gangguan lain,” ujarnya. (*/Ag)

BOGOR – Menjaga anggotanya dari pemakaian narkoba, Satuan Polisi Militer TNI Angkatan Udara Lanud Atang Sendjaja (ATS) melakukan tes urine prajurit.

Bekerja sama dengan RSAU Dr M Hassan Toto, Lanud Atang Sendjaja, melakukan tes urine mendadak terhadap seluruh personel di lembaga itu, dan dilakukan usai upacara bendera di main apron Lanud ATS.

Komandan Lanud Atang Sendjaja, Marsma TNI Eding Sungkana kepada wartawan mengatakan, tes urine dilakukan sebagai upaya preventif dan memastikan anggota TNI AU khususnya Lanud Atang Sendjaja bebas dari pemakaian narkoba dan sejenisnya.

“Narkoba sudah menjadi permasalahan kompleks di Indonesia. Karena itu, harus diantisipasi narkoba masuk dalam lingkungan. Sebab narkoba bisa menyerang siapa saja makanya menjadi musuh bersama,” kata Danlanud, Marsma Sungkana Senin (14/10/2019).

Marsma TNI Eding Sungkana mengingatkan anggotanya dan siapapun, agar menghindari penyalahgunaan narkoba. “Saya memperingatkan kepada seluruh anggota, agar tidak berniat mendekati apalagi terjerat dalam kasus Narkoba. Akan ada sanksi berat bagi siapa saja yang terlibat narkoba,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Dansatpom Lanud ATS, Letkol Pom Izra Kamaruzzaman menambahkan bahwa tes urine ini dilakukan secara acak dan mendadak guna memberikan hasil yang akurat.

“Kegiatan ini merupakan wujud Lanud ATS turut berperan aktif dalam mencegah serta memerangi narkoba, terutama di lingkungan Lanud ATS,” tandas Letkol Izra. (*/Jun)

JAKARTA – Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono menyebut, mulai besok hingga pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019, pemberitahuan demo mahasiswa ataupun masyarakat tidak akan diproses. Larangan ini berlaku untuk sekitar lingkungan gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta.

“Sehingga kalau ada unjuk rasa, bahasanya tidak resmi atau ilegal,” ujar Eko seusai mengikuti rapat koordinasi pengamanan pelantikan presiden bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, (14/10/2019).

Saat pelantikan presiden 20 Oktober mendatang, Pangdam Eko yang akan berperan sebagai pimpinan sektor keamanan dan akan berlaku Protap Waskita (pengamanan presiden). Polda Metro Jaya dan Mabes Polri juga akan turut membantu mengamankan acara ini.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono mengatakan, terkait larangan unjuk rasa pada 15-20 Oktober ini, pihaknya akan mengambil diskresi untuk tidak memberikan surat pemberitahuan unjuk rasa.

“Tujuannya agar situasi tetap kondusif. Saat pelantikan, beberapa kepala negara akan hadir beserta utusan-utusannya. Kita hormati itu agar bangsa kita dikenal bangsa beradab dan santun,” ujar Gatot.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan dilakukan pada 20 Oktober 2019. Pelantikan dilakukan pukul 14.00 WIB. Sebanyak 27 ribu personel TNI-Polri akan dikerahkan untuk menjaga pelantikan. Seluruh personel akan mengamankan tempat-tempat sentral di Jakarta. Pelantikan itu sendiri akan digelar di Kompleks Parlemen.(*/Nia)