JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, pihaknya siap menjadi bagian dalam pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket. Saat ini, mereka tengah mengumpulkan seluruh tanda tangan anggotanya yang berada di parlemen untuk mewujudkan upaya penyelidikan indikasi kecurangan Pemilu 2024.
Dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mengusulkan hak angket tersebut.
“Partai Nasdem sejauh ini kita siap dan akan menjadi bagian dari hak angket, yang paling penting kan konkritisasinya. Saat ini kita sedang mempersiapkan juga tanda tangan, tanda tangan dari setiap anggota Fraksi Partai Nasdem, sehingga tidak perlu diragukan lah posisi dari Partai Nasdem,” ujar Taufik di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Ia mengatakan, hak angket dapat terwujud dengan kekompakan antarfraksi yang mengusulkannya. Khususnya dalam memenuhi syarat terbentuknya pansus untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024 tersebut.
Fraksi Partai Nasdem juga menghormati PDIP yang menjadi inisiator pengusul hak angket tersebut. Pihaknya juga menunggu komunikasi lebih lanjut yang dibangun oleh partai berlambang kepala banteng tersebut.
“Selagi kita masih mempersiapkan diri, kita juga menunggu komunikasi dengan PDIP, dan persiapan-persiapan, dan bahan dokumen juga dari PDIP. Setelah mereka siap dan kita sudah matangkan komunikasinya ya sesegera mungkin bisa berlanjut,” ujar Taufik.
Anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima menginterupsi Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024. Ia berharap, DPR dapat benar-benar melakukan fungsi pengawasannya lewat pembentukan pansus hak angket.
Hak angket tersebut bertujuan untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024. Hal serupa juga diusulkan oleh Fraksi PKB dan Fraksi PKS dalam forum yang sama.
Pembentukan pansus hak angket harus berdasarkan urgensi dan memenuhi syarat. Syarat penggunaan hak angket ini diatur dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).
Dalam Pasal 199 Ayat 1 berbunyi, “Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat 1 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi”.
“Untuk itu kami berharap pimpinan menyikapi hal ini, mau mengoptimalkan pengawasan fungsi atau interpelasi atau angket. Ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hak-hak yang dilakukan dengan koreksi,” ujar Aria Bima dalam rapat paripurna.(*/Ag)
JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy alias Romi mengaku, mendengar kabar adanya upaya dari pihak tertentu untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke parlemen. Caranya dengan menaikkan suara PSI di atas empat persen.
Salah satu modusnya adalah menggunakan aparat dan menarget penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di daerah tertentu agar PSI memperoleh 50 ribu suara di setiap kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sedangkan kabupaten/kota yang berada di luar Pulau Jawa, ditargetkan mencari suara untuk PSI sebesar 20 ribu.
Menurut Romi, upaya tersebut dilakukan dengan memobilisasi organisasi kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin oleh seorang menteri. “Untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar, setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum Pemilu,” ujar Rommy dalam siaran pers di Jakarta, (3/3/2024).
“Namun hal ini sepertinya tidak berjalan dengan mulus, sehingga perolehan berdasarkan quick count (QC) jauh di bawah harapan lolos PT (parliamentary threshold),” ucap Romi yang pernah menjadi ketua umum DPP PPP tersebut.
Setelah pencoblosan 14 Februari 2024, ia mendengar dua modus untuk meloloskan PSI agar meraih kursi di DPR RI. Pertama, memindahkan suara partai yang jauh dari ambang batas parlemen ke PSI.
Kedua, memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar ke partai pimpinan Kaesang Pangarep tersebut. Dia juga mengutip keanehan tersebut atau biasa disebut anomali sudah disuarakan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.
Menurut Romi, ada lonjakan suara yang tiba-tiba terjadi untuk PSI di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU. Dia pun mengajak publik untuk bersama-sama mengawal suara PSI.
“Begitu tajamnya kenaikan PSI dari beberapa TPS, sebagaimana dimuat di grafik akun X Prof. Burhan Muhtadi. Di mana terjadi kenaikan tajam yang menyimpang dari trendline, bahkan ada yang input Sirekapnya dari 110 TPS menyumbangkan sekitar 19 ribu suara, yang berarti 173 suara per TPS,” ujar Rommy.
Dia juga menerima laporan dari laporan kader PPP di tempat pemungutan suara (TPS) 024 di Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tentang keanehan suara PSI. Di lokasi tersebut, ada penggelembungan suara hingga 2.100 persen untuk PSI.
“Suara PSI digelembungkan 2.100 persen dari satu suara menjadi 21 suara, dan masih banyak lagi laporan-laporan serupa kepada Pusat Tabulasi Nasional DPP PPP, yang menurut laporan verifikasi sementara DPW-DPW PPP dikategorikan sesuai dengan data lapangan,” ujar Romi.
Dia menuding, perolehan suara yang naik itu tidak terjadi begitu saja. “Penggelembungan suara PSI ini diduga terjadi begitu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Setiap pergeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu,”jelasnya.(*/Ad)
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah isu soal adanya penggelembungan raihan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPR RI. Isu tersebut mencuat usai hasil real count sementara KPU di laman publikasi Sirekap, pemilu2024.kpu.go.id, memperlihatkan raiahan suara PSI naik drastis hampir 400 ribu dalam enam hari.
“Tidak ada terjadi penggelembungan suara, yang ada adalah ketidakakuratan teknologi optical character recognition (OCR) dalam membaca foto formulir mode C.Hasil Plano,” kata Idham kepada wartawan, Senin (4/3/2024).
Sebagai gambaran, hasil penghitungan suara di TPS dicatat dalam formulir C.Hasil Plano. Petugas KPPS lantas memfoto formulir tersebut, lalu diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Lantas, teknologi OCR mengkonversi raihan suara dalam format gambar itu menjadi teks.
Hasil konversi dari semua TPS selanjutnya diakumulasikan dan diunggah di laman pemilu2024.kpu.go.id. Ketika ada kesalahan konversi, akhirnya membuat jumlah raihan suara yang ditampilkan di laman pemilu2024.kpu.go.id menjadi tidak akurat.
Idham menyebut, pihaknya kini sedang mengoreksi kesalahan konversi data tersebut. Proses koreksi dilakukan dengan mengacu ke formulir C.Hasil.
Pihaknya juga mengoreksi kesalahan konversi yang ditemukan masyarakat di laman pemilu2024.kpu.go.id. “Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sirekap untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan,” ujarnya.
Terlepas dari kesalahan konversi tersebut, Idham menegaskan bahwa raihan suara resmi tidak mengacu ke data yang ditampilkan di laman pemilu2024.kpu.go.id. Raihan suara resmi mengacu ke hasil rekapitulasi manual berjenjang.
“Sekali lagi kami sampaikan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan pada akhirnya pada level KPU RI,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI itu.
Idham mencontohkan hasil penghitungan suara di TPS 4, Kelurahan Bukakan, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Di laman pemilu2024.kpu.go.id, tampak PSI mendapatkan 69 suara.
Di formulir C.Hasil TPS tersebut, PSI tercatat hanya meraih 1 suara. Di formulir D.Hasil (hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan), PSI tetap tercatat mendapatkan 1 suara.
Idham mengirimkan dokumen D.Hasil tersebut kepada wartawan untuk dicek ulang. Hasilnya benar, suara PSI tetap 1.
Artinya, tidak ada penggelembungan suara PSI dalam proses rekapitulasi manual. Hanya ada kesalahan konversi data yang ditayangkan di laman pemilu2024.kpu.go.id.
Sebelumnya, hasil pengamatan Republika terhadap data raihan suara Pileg DPR RI di laman pemilu2024.kpu.go.id menunjukkan bahwa raihan suara PSI “meledak” atau melonjak drastis.
Pada Senin (26/2/2023) pukul 06.00 WIB, tercantum PSI mendapatkan 2.001.493 suara atau 2,68 persen. Lantas, pada Sabtu (2/3/2023) pukul 13.00 WIB, tercatat PSI sudah mendulang 2.399.469 suara atau 3,13 persen. Artinya, PSI mendapatkan tambahan 397.976 suara dalam enam hari di laman publikasi yang bukan acuan resmi tersebut.(*/Ag)
JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa akan menindaklanjuti instruksi serta pengarahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2024.
Hal itu disampaikan Sigit saat membuka pelaksanaan Rapim Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis, 29 Februari 2024.
“Hari ini adalah rangkaian kegiatan Rapim TNI-Polri yang kemarin telah dibuka Bapak Presiden di Cilangkap. Tentunya masing-masing melaksanakan Rapim untuk tindaklanjuti beberapa direktif dari Bapak Presiden,” kata Sigit.
Pada Rapim Polri, Sigit mengungkapkan bahwa, ada beberapa agenda penting yang harus diamankan oleh personel kepolisian. Mulai dari tahapan Pemilu yang masih berjalan, kesiapan pengamanan Bulan Ramadan hingga Idul Fitri, event internasional hingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 Provinsi Indonesia.
Lebih dalam, Sigit menekankan soal pentingnya menjaga nilai persatuan-kesatuan Bangsa Indonesia. Menurutnya, hal itu adalah modal utama dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Meskipun dalam Pemilu terjadi perbedaan pendapat, kata Sigit, persatuan dan kesatuan merupakan nilai yang harus terus dijaga oleh seluruh unsur lapisan masyarakat, demi mewujudkan Visi Indonesia Emas tahun 2045.
“Menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal utama stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama untuk betul-betul bisa menuju Visi Indonesia Emas 2045. Yang saat ini kita rasa, kita sudah melihat angka-angkanya, on the track dibandingkan negara lain. Indonesia saya kira angkanya sudah sangat bagus,” ujar Sigit.
Dengan adanya tren positif itu, Sigit menyebut, seluruh elemen masyarakat harus bersatu padu mempertahankan hal tersebut. Mengingat, Indonesia bisa terus bertumbuh di saat negara lain menghadapi resesi.
“Ini harus dipertahankan, beberapa negara menghadapi situasi resesi termasuk beberapa negara maju. Tapi Indonesia bisa dalam kondisi yang baik. Ini jadi modal yang tentunya harus kita pertahankan bersama,” ucap Sigit.
Oleh karena itu, Sigit mengingatkan untuk tidak larut dalam perbedaan yang berpotensi melahirkan polarisasi masyarakat. Yang paling terpenting saat ini, kata Sigit adalah, bersinergi serta bekerjasama untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sudah baik.
“Tentunya tugas kita semua untuk mengawal ini. Karena sulit dan tidak mudah. Namun kita yakin kalau kita semua bersatu, seluruh stakeholder dengan seluruh masyarakat, kita jaga jangan sampai terjadi polarisasi, seluruh kementerian/lembaga, utamanya polisi, bisa menjaga stabilitas kamtibmas, kita yakin pencapaian ini bisa tercapai pada waktunya,” papar Sigit.
Disisi lain, Sigit akan mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menyiapkan pengamanan dalam rangka menghadapi pelaksanaan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri.
“Kita tetap memiliki tugas pokok yang harus kita kawal dan kita jaga. Karena sebentar lagi kita masuk Bulan Ramadan di bulan Maret dan ini juga membutuhkan perhatian khusus karena akan terjadi pergerakan mudik yang sangat besar, yang tentunya harus mampu kita amankan,” tutur Sigit.
Tak hanya itu, Sigit menjelaskan, aparat kepolisian juga menyiapkan pengamanan dalam menghadapi Event Internasional di Bali yang dihadiri oleh 43 negara. Serta, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 Provinsi Indonesia.
“Alhamdulillah, sampai sekarang, hari ini berbagai dinamika yang ada kita bisa kelola. Memang ramai di medsos dan juga mungkin ada yang turun di lapangan terkait hasil. Namun demikian semuanya dalam kondisi yang terkendali, terukur dan tentunya saya harapkan menjadi bagian demokrasi kita yang terus bisa kita jaga,” tutup Sigit.(*/Ad)
JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengatakan bahwa muncul dorongan dari berbagai daerah agar partainya menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya.
“Dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada bahkan dari daerah,” ujar pria yang akrab disapa Romy saat dihubungi di Jakarta, Kamis (29/2/2024).
Hal itu menyusul pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno yang terbuka bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran. Kendati demikian, dia menilai pernyataan Sandiaga merupakan pendapat pribadi.
“Tapi sebagaimana disampaikan Pak Sandi itu adalah di antara aspirasi pribadi yang berkembang dan belum ada keputusan apa-apa di tingkat partai,” katanya.
Sebab, partainya belum menentukan sikap terkait langkah politik yang akan diambil usai Pemilu 2024. Romy menegaskan sampai saat ini PPP tengah fokus mengawal penghitungan suara hingga KPU RI mengumumkan hasil Pemilu 2024 secara resmi pada 20 Maret mendatang. Ini juga sebagai wujud solidnya PPP dalam koalisi pengusung Ganjar-Mahfud.
“Masih terlalu pagi menyikapi pemerintahan baru, karena pemenangnya siapa bahkan belum diumumkan oleh KPU,” tegas Romy.
Selain itu, dia mengungkapkan PPP sudah berpengalaman sebagai oposisi lebih dari separuh usia partai berlambang ka’bah itu yang kini menginjak 51 tahun.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menjawab pertanyaan soal peluang partainya bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.
Sandiaga mengatakan bahwa PPP saat ini merupakan partai pendukung pemerintah dan posisinya berada di pemerintahan. Menurut pandangannya pribadi, PPP akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa.
“Karena sesuai dengan namanya Partai Persatuan Pembangunan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Itu pandangan saya,” kata Sandiaga di Jakarta, Senin (26/2).
Meskipun demikian, Sandi menekankan bahwa penentuan arah politik PPP nanti dalam rapat pimpinan nasional.(*/Ag)
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan salaman antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko bukan merupakan simbol perdamaian. Menurut dia, keduanya akan berdamai jika Moeldoko melakukan permintaan maaf terbuka kepada partainya.
“Agar kebersamaan itu indah ya kan, kebersamaan itu indah di kabinet sebaiknya Moeldoko menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Pak SBY dan juga kepada Mas AHY,” ujar Benny di Bentara Budaya, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Menurut Benny, permintaan maaf merupakan simbol negarawan dari Moeldoko. Sebab, Moeldoko pada masa lalu melakukan upaya pengambilalihan kursi pimpinan di Partai Demokrat.
“Pak Moeldoko itu harus menunjukan sikap kenegarawanan ya, bahwa apa yang dilakukan salah dan salahnya itu bukan karena politik, tapi salah karena hukum,” ujar Benny.
Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024) pagi. Dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri oleh seluruh menteri kabinet dan kepala lembaga ini, untuk pertama kalinya terlihat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dan berada di satu ruangan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Moeldoko selama ini dikenal sebagai tokoh berseberangan dengan AHY. Sebab, melalui Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat pada 5 Maret 2021 silam, Moeldoko pernah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Kongres tersebut diinisiasi oleh beberapa politikus Demokrat yang menolak kepemimpinan AHY di partai berlambang bintang mercy.
Posisi Moeldoko dan AHY sendiri tidak terlalu jauh. Kemudian Moeldoko menghampiri AHY yang tengah berbincang dengan menteri lainnya. Keduanya pun saling berjabat tangan dan juga berbincang-bincang sejenak.
AHY pun menegaskan, kehadirannya ini juga untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan para menteri lainnya di kabinet. Menurutnya, semua menteri dan kepala lembaga merupakan kolega dan mitra. Sehingga hubungan yang terjalin harus dijaga dengan baik.(*/Ad)
JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menanggapi rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju yang membahas program makan siang gratis milik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Rencananya, program tersebut akan masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.
Menurutnya, hal tersebut tidaklah tepat dengan memasukkan program makan siang gratis dalam APBN 2025. Sebab, RAPBN-nya disusun dan akan ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Mestinya kurang tepat, karena APBN (2025) itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru,” ujar Mahfud di Bentara Budaya, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Ia menjelaskan, tak ada program makan siang gratis dari pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Sehingga, tidak tepat jika pemerintahan Jokowi justru sudah menganggarkan program milik Prabowo-Gibran itu.
“Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025. Tetapi nggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja,” ujar Mahfud.
“Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru,” sambung calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, anggaran untuk program makan siang gratis berkisar Rp 15 ribu per anak, di luar anggaran untuk program susu gratis. “Per anak kira-kira Rp15 ribu,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Senin (26/2/2024).
Airlangga mengatakan rencananya besaran anggaran itu akan diterapkan secara merata di semua wilayah Indonesia. Namun, dirinya belum bersedia mengungkap secara spesifik wilayah mana yang akan mendapatkan program makan siang dan susu gratis bagi anak-anak.
Adapun rincian dari program makan siang dan susu gratis akan didiskusikan dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rapat kabinet hari ini.(*/Ag)
JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon memandang, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tetaplah lawan. Meskipun, kata dia, kini Partai Demokrat bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Moeldoko sempat menggelar kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat untuk mengganti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi ketua umum. Namun, akhirnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tak menerima hasil KLB tersebut.
“Buat aku, sepanjang Pak Moeldoko tidak minta maaf atas apa yang dia lakukan, selamanya dia tetap lawan. Beda kalau dia minta maaf, bolehlah kita buka kembali lembaran baru dan kembali berkawan,” ujar Jansen lewat akun X-nya yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, (22/2/2024).
Menurut dia, Partai Demokrat selama dua tahun sudah menghadapi berbagai dinamika selama berseteru dengan kubu Moeldoko yang ingin membegal partai bintang mercy. Bahkan, hal tersebut sampai mengganggu konsolidasi Partai Demokrat.
“Itulah konflik selalu memunculkan dua sisi. Bahkan, jika dari konfilik itu keluar sebuah putusan hukum, kita yang berjibaku, keluar biaya dan ilmu untuk melawan,” ujar Jansen.
“Namun putusannya partai lain juga ikut menikmatinya. Karena berlaku juga untuk kepada mereka sebagai preseden jika terjadi masalah yang sama,” ucap Jansen.
KSP Moeldoko tidak terlihat di barisan para pejabat yang menghadiri pelantikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024). AHY dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN.
AHY menggantikan Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang ditunjuk menjadi Menko Polhukam. Hadi mengisi jabatan yang kosong setelah ditinggalkan Mahfud MD, yang menjadi cawapres nomor urut 3.
Melalui akun resmi Instagram @dr_moeldoko, Moeldoko pun menjawab rasa penasaran banyak pihak terkait ketidakhadirannya di pelantikan AHY. “YANG CARI SAYA HARI INI, TENANG-TENANG, SAYA ADA DI SINI,” kata Moeldoko, dikutip dari akun Instagramnya.(*/Ad)
JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket merupakan solusi untuk menyelidiki indikasi kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Ia yakin, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mendukung usulan tersebut.
“Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin, alternatif-alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga,” ujar Ganjar di Rumah Aspirasi, Jakarta, (23/2/2024).
Ia sendiri mengapresiasi Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendukung usulan pembentukan pansus hak angket. Hak angket tersebut dibentuk untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024.
Menurutnya, menjadi tugas DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya, hak angket tak perlu ditakutkan jika memang tak ada kecurangan yang dilakukan.
“Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dengan cara itu, nanti ada data, fakta, saksi, bukti, ahli, dan semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat,” ujar Ganjar.
“Nanti coba siapa yang benar, jadi angket menurut saya cara yang paling pas,” sambungnya.
Pembentukan pansus hak angket dinilainya menjadi penting dalam menyelidiki seluruh masalah penyelenggaraan Pemilu 2024. Salah satunya adalah masalah penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
“Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair,” ujar Ganjar.
Diketahui, Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, pihaknya mengkaji usulan pembentukan pansus hak angket untuk menyelidiki indikasi kecurangan Pemilu 2024. Ia belum berkomentar banyak, karena DPR saat ini tengah berada dalam masa reses.
“Sekarang kan masih masa reses, tentu kita akan lihat pada masa sidang yang akan datang. (Hak angket) Masih kita kaji dulu ya, saat ini karena masih fokus untuk rekapitulasi suara,” ujar Baidowi lewat pesan singkat.(*/Ag)
JAKARTA – Pakar hukum pers dan kode etik jurnalistik, Wina Armada menjelaskan mengapa alat kerja, termasuk alat komunikasi seorang wartawan dengan narasumbernya tak boleh diambil maupun disita oleh pihak manapun, tak terkecuali aparat penegak hukum.
Pasalnya, hal itu akan membuat kemerdekaan dan independensi news room bakal terancam.
“Itu berbahaya kalau dia, apapun istilahnya, merampas, menyita, atau mengambil alat kerja dari wartawan, maka kemerdekaan, independensi news room akan terancam,” ujarnya, Kamis (22/2/2024).
Hal itu disampaikan Wina saat dia ditanyai oleh pengacara Aiman dalam sidang praperadilan sah tidaknya penyitaan barang bukti oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Wina menanggapi pertanyaan pengacara Aiman tentang, bagaimana jika alat yang dimiliki seorang wartawan, di mana dari alat itu dia mendapatkan informasi dari narasumbernya dilakukan penyitaan.
Wina mengungkap bahwa kemerdekaan dan independensi newsroom pun bakal terancam lantaran alat di dalam handphone wartawan ada informasi lainnya, berkaitan pemberitaan yang tak ada hubungannya dengan sebuah perkara.
“Karena dari alat itu tak hanya pokok perkara yang bisa diketahui orang yang mengambil alat itu, tapi juga perkara lain atau urusan berita lainnya yang tak ada urusannya dengan perkara yang sedang diperiksa atau diambil itu,” katanya.
Dia menambahkan bahwa pengambilan alat kerja seorang wartawan untuk mengetahui tentang narasumbernya juga tak diperkenankan sebagaimana dalam UU Nomor 40 tentang Pers.
Seorang wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber guna menghindari potensi-potensi ancaman yang mungkin dihadapi narasumbernya itu.
“Ada satu kasus televisi melaporkan perdagangan seks di lapas, narasumbernya semua minta tak disebutkan dan disamarkan wajahnya dan suaranya, tapi ada satu orang pakai sendal, dan sendal itu diketahui siapa pemiliknya, maka nasib narapidana itu habislah dia dipenjara, dihajar,” jelasnya.
“Nah mengenai hak tolak itu, mengapa UU melindungi, pertama pada kasus itu sendiri, misal ada dalam polisi ada informasi terjadi banyak pungli di sana sini, informasi dari polisi, maka ketika polisinya itu maka polisi itu habislah, wasalam, maka itu dilindungi,” ungkapnya.(*/Ad)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro