Pendidikan

JAKARTA – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor e-0001/SE/2026 tentang Pemanfaatan Gawai Secara Bijak di Lingkungan Satuan Pendidikan. SE yang keluar tertanggal 7 Januari itu diterbitkan untuk membatasi penggunaan gawai di sekolah.

Kepala Disdik Provinsi Jakarta, Nahdiana, mengatakan SE itu diterbitkan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang kondusif, aman, dan berkualitas. Pihak pemprov juga ingin beradaptasi dengan perkembangan ekosistem digital melalui penggunaan gawai sebagai sumber belajar.

“Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memandang perlu adanya pengaturan mengenai pemanfaatan gawai dalam pelaksanaan pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan,” kata dia dalam SE tersebut, Rabu (21/1/2026).

Dalam SE tersebut, gawai yang dimaksud adalah peranti elektronik dengan fungsi praktis seperti smartphone, smartwatch, tablet, laptop dan bentuk lainnya. Gawai tersebut dinilai harus secara bijak dimanfaatkan oleh siswa di lingkungan satuan pendidikan buat kepentingan pembelajaran.

SE itu juga menyebutkan bahwa kepala satuan pendidikan dapat melarang penggunaan gawai atau mengimplementasikan kebijakan pemanfaatan perangkat elektronik itu secara bijak di lingkungan satuan pendidikan. Prinsip itu dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi siswa.

“Kepala satuan pendidikan melarang murid, pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan gawai selama jam sekolah berlangsung di seluruh lingkungan satuan pendidikan, kecuali pada kondisi khusus sesuai kebutuhan pembelajaran dan tempat yang telah ditentukan,” tulis SE itu.

Kepala satuan pendidikan juga harus dapat memastikan seluruh gawai dinonaktifkan atau diubah ke mode hening (silent) setelah memasuki gerbang satuan pendidikan. Setelah itu, gawai harus dikumpulkan di tempat penyimpanan yang disediakan.

Tak hanya itu, SE tersebut juga mengharuskan kepala satuan pendidikan menetapkan narahubung satuan pendidikan yang berasal dari guru BK, wali kelas, atau petugas lainnya. Satuan pendidikan juga mesti memastikan ketersediaan data kontak darurat milik setiap siswa yang akurat dan dimutakhirkan secara berkala untuk memastikan kelancaran komunikasi.

Selain itu, kepala satuan pendidikan juga harus menyediakan alternatif sarana pembelajaran digital seperti komputer sekolah atau perangkat bersama. Di sisi lain, kepala satuan pendidikan juga dituntut melakukan pembinaan karakter yang dilakukan secara berkelanjutan melalui literasi digital.

“Kepala Satuan Pendidikan memastikan terdapat tanda peringatan atau imbauan tertulis (signage) di lingkungan satuan pendidikan agar menjadi perhatian seluruh warga satuan pendidikan dalam menerapkan penggunaan gawai secara bijak,” tulis SE itu.(*/In)

ACEH – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Aceh Tamiang mencatat sebanyak 439 bangunan sekolah rusak akibat banjir bandang yang melanda daerah itu pada akhir November lalu.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang Sepriyanto di Aceh Tamiang, Sabtu, mengatakan kerusakan ratusan bangunan sekolah berbagai jenjang tersebut terdiri atas rusak ringan, sedang, dan berat.

“Berdasarkan data sementara yang kami himpun, total sekolah yang terdampak banjir mencapai 439 sekolah. Ratusan bangunan sekolah itu ada yang rusak ringan, sedang, maupun berat,” katanya.

Sepriyanto merincikan bangunan sekolah yang rusak tersebut terdiri atas 73 unit rusak berat, 306 bangunan sekolah mengalami rusak sedang dan 60 sekolah mengalami rusak ringan.

Sedangkan jenis kerusakan bangunan sekolah bervariasi, paling banyak ditemukan meliputi ruang kelas terendam lumpur dan tertimbun tumpukan kayu gelondongan.

Selain itu, ada juga kerusakan plafon dan dinding rusak, lantai sekolah tergerus air, hingga fasilitas penunjang, seperti meja, kursi, buku pelajaran, serta peralatan laboratorium yang tidak bisa digunakan.

“Sejumlah sekolah juga mengalami kerusakan pada sarana sanitasi, jaringan listrik, dan pagar sekolah akibat derasnya arus banjir. Kondisi ini membuat sebagian sekolah belum dapat kembali melaksanakan proses belajar mengajar secara normal,” katanya.

Sepriyanto mengatakan sekolah yang tidak terdampak banjir sebanyak 58 unit. Sekolah tersebut tetap beraktivitas melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tamiang itu menyebutkan banjir juga menyebabkan aktivitas pendidikan terhenti di beberapa wilayah terdampak.

Banyak peserta didik belajar dari rumah atau diliburkan sementara waktu, karena sekolah belum layak digunakan. Keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik menjadi prioritas.

“Untuk sekolah yang mengalami kerusakan cukup parah, kami belum mengizinkan kegiatan belajar mengajar tatap muka sampai kondisi benar-benar aman,” katanya.

Sepriyanto mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan berbagai pihak membersihkan lumpur dan material banjir lainnya yang menimbun banyak bangunan sekolah.

Untuk bangunan sekolah rusak, kata dia, diupayakan sekolah darurat, seperti belajar di tenda atau memakai bangunan lainnya agar proses belajar mengajar tetap berjalan setelah bencana.

Ia mengatakan untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat nantinya diwacanakan akan dilakukan sekolah darurat. Saat ini pihaknya sedang menggalang dukungan, baik dari masyarakat, relawan dan NGO agar dapat memberikan dukungan. Tujuannya agar pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang tetap dapat berjalan kembali dengan segera.

“Ada sebanyak 17 sekolah terdiri atas 10 sekolah dasar (SD) dan tujuh sekolah menengah pertama (SMP) membutuhkan tenda untuk sekolah darurat,” kata Sepriyanto.(ANTARA)

JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dinikmati oleh 44 juta penerima dengan lebih dari 2 miliar porsi makanan telah diproduksi. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat malam.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa penerima manfaat dari program MBG ini terdiri dari ibu hamil, balita, dan siswa sekolah. “Kita sudah mencapai kalau tidak salah hari ini lebih dari 44 juta penerima manfaat anak-anak kita di seluruh Indonesia, ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini,” ujar Prabowo.

Presiden menambahkan bahwa dengan jumlah penerima yang sebesar itu, lebih dari 2 miliar porsi makanan telah diproduksi dan disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Jumlah ini melebihi proyeksi awal yang hanya sebesar 1,8 miliar porsi. “Tiap hari menerima makan, sudah 2 miliar ‘meals’, 2 miliar makanan sudah kita produksi dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan,” lanjut Prabowo.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tokoh-tokoh perekonomian Indonesia, termasuk para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam acara tersebut. Ia juga memberikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah mengawal suksesnya program ini.

“Saya terima kasih, saya mendapat suatu takdir yang baik, saya dibantu oleh orang-orang hebat yang membantu saya. Sehingga yang kita capai ini adalah hasil kita semua,” tandasnya.

JAKARTA – Sejumlah siswa SD negeri di kawasan Nanggung, Bogor, Jawa Barat, belajar di majelis taklim karena ruangan kelasnya ambruk. Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pihaknya akan segera melakukan perbaikan.
“Segera ditindaklanjuti perbaikannya oleh Disdik (Dinas Pendidikan). Beberapa hari yang lalu kami bahas dan segera ditindaklanjuti,” kata Rudy kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).

Terpisah, Kadisdik Kabupaten Bogor Rusliandy mengatakan pihaknya akan membangun satu ruang kelas baru. Pihaknya juga akan melakukan pembangunan turap penahan tanah untuk mencegah pergerakan tanah.

“Kedua, pembangunan turap penahan tanah pada APBD 2025 sebagai usaha pencegahan terjadinya pergerakan tanah. Ketiga, pembangunan satu ruang kelas baru pada APBD 2025,” jelasnya.

Sementara itu, pembangunan tenda dilakukan untuk mengamankan aset sekolah. Pembangunan tenda sementara berkoordinasi dengan BPBD.

“Untuk jangka panjangnya diusulkan pembangunan unit gedung baru pada tahun 2026, yaitu enam ruang kelas dan kantor, satu ruang perpustakaan, lapangan upacara, pemagaran, dan lanjutan TPT (tembok penahan tanah),” jelas Kasi Sarana dan Prasarana Disdik Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, dua ruang kelas SD negeri di kawasan Nanggung, Bogor, Jawa Barat, ambruk. Penyebabnya adalah hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tersebut beberapa hari yang lalu.

“Hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang dan kondisi bangunan yang sudah tua sehingga mengakibatkan dua unit ruang kelas SDN Nangela mengalami ambruk,” kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani.

Adam mengatakan satu ruang kelas dan ruang guru mengalami retak-retak pada dinding bangunan. Pemerintah setempat kemudian melaporkan kejadian itu kepada petugas BPBD.

“Fasilitas dua unit kelas ambruk adalah kelas I-II dan ruang kelas III-IV,” ucapnya.

Selain itu, satu unit rumah kelas V-VI dan ruang guru juga mengalami kerusakan. Untuk sementara, siswa mengungsi selama proses pembelajaran.

“Situasi akhir untuk sementara ruang kelas belajar siswa dialihkan ke majelis taklim terdekat. Diperlukan segera penanganan dari dinas terkait,” tandasnya.(*/Al)

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan sudah menyiapkan guru pengganti untuk mengisi posisi 143 guru yang mundur dari Sekolah Rakyat karena berbagai alasan.

Ditemui saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan di Jakarta, Sabtu, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan sampai hari ini kegiatan belajar di Sekolah Rakyat berjalan dengan baik.

“Secara keseluruhan jalan, memang ada guru yang mundur, yang tidak memenuhi panggilan. Tapi semuanya sudah disiapkan penggantinya, Insya Allah akan kita lantik pada tahap kedua,” kata Mensos Saifullah Yusuf.

Mensos mengatakan jumlah guru Sekolah Rakyat yang mundur mencapai 143 orang, mengonfirmasi bahwa mereka tidak memenuhi panggilan meski sudah disampaikan undangan setelah lolos seleksi.

Ditanya alasan mundur, kata dia, banyak yang mengaku lokasi Sekolah Rakyat di daerahnya jauh dari domisili, beberapa sudah mendapatkan penempatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Tetapi saya dapat pastikan bahwa guru-guru pengganti telah siap untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Sehingga sampai sekarang, kalau memang ada kekurangan biasanya di backup oleh kepala sekolah atau juga guru-guru lain,” kata Mensos.

Pemerintah juga tengah menyiapkan lebih dari dari 15 ribu laptop yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat, dengan tahap pertama diberikan kepada 9.700 laptop.

Menurut Kementerian Sosial (Kemensos), pada Agustus terdapat 100 titik Sekolah Rakyat yang menampung lebih dari 9.700 siswa di seluruh Indonesia. Pada bulan September, jika sarana dan prasarananya sudah siap, maka akan ditambah 59 titik untuk menampung 15 ribu lebih dari siswa.(*/In)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempertanyakan pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebelumnya yang dinilai tidak membangun ruang kelas atau sekolah baru pada 2020 silam. Ia pun menilai hal itu yang membuat rekrutmen siswa di sekolah negeri mengalami perlambatan karena ketersediaan sekolah yang sedikit.

“Yang menarik adalah bahwa justru rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas justru di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini, mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan,” ucap Dedi Mulyadi sesuai menghadiri acara konvensi sains, teknologi dan industri di Sabuga ITB, Kamis (8/8/2025).

Ia menuturkan pemerintahan provinsi Jawa Barat sebelumnya tidak membangun ruang kelas atau sekolah baru. Dedi mengaku tidak terdapat sekolah baru yang dibangun pada tahun 2020 silam atau saat masa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Tidak membangun ruang kelas baru. Tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020, itu di data yang ada, tidak satupun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi,” ungkap dia.

Bahkan, Dedi menyebut pada tahun 2025 saat Wal menjabat di anggaran murni tidak terdapat pembangunan ruang kelas. Setelah menjabat, Dedi mengaku melakukan pergeseran anggaran untuk membuat sekolah dan ruang kelas baru serta akses jalan menuju sekolah.

Dedi mengatakan, pada anggaran perubahan terdapat Rp 2,6 triliun untuk pembangunan jalan. Serta Rp 600 miliar untuk penerangan jalan umum.

Ia pun mempertanyakan kenapa para pengamat ribut saat ini dan tidak saat anggaran APBD tidak terbuka kepada publik sebelum dirinya memimpin.

“Tetapi sebagai gubernur, sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat, saya bersedia diberikan kritik oleh siapapun. Asalkan kritiknya didasarkan pada data dan fakta yang objektif, bukan asumsi,” pungkasnya.(*/En)

JAKARTA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki menyatakan bahwa seharusnya madrasah juga gratis. Alasannya, menurut Subki, siswa di lembaga itu juga merupakan warga Jakarta.

“Semua sekolah, termasuk madrasah harus mendapatkan perlakuan yang sama,” kata Subki di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Menurut dia, untuk mewujudkan madrasah gratis, perlu sinkronisasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan. Subki mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak hanya fokus menggratiskan tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Namun, perlu juga memprioritaskan pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah.

“Jangan sampai pendidikan gratis mematikan sekolah-sekolah madrasah. Kita sudah mati-matian membela pendidikan gratis, tiba-tiba madrasah tidak diperhatikan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

Subki menegaskan, semua yang terkait tentang pendidikan harus diperhatikan. Dengan begitu, tidak terjadi ketimpangan dan menimbulkan kecemburuan antarlembaga pendidikan.

Ia juga menekankan, gaji guru di bawah Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama disetarakan. Karena itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta perlu mengalokasikan anggaran untuk menggratiskan sekolah madrasah dan penyetaraan gaji guru sekolah negeri dengan guru madrasah.

“Harapan saya, pak gubernur bersama Dinas Pendidikan, bisa memberikan alokasi yang cukup untuk anak-anak kita di madrasah,” kata dia.

Seribu lebih madrasah

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) DKI Jakarta Adib pada November 2024 menyebutkan, jumlah madrasah di Jakarta mencapai 1.819, yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta.

Berdasarkan data itu, 1.819 lembaga madrasah itu terdiri atas Raudhatul Athfal (RA): 990, Madrasah Ibtidaiyah (MI): 475, Madrasah Tsanawiyah (MTs): 254, Madrasah Aliyah (MA): 100.

Dari total tersebut, yang berstatus negeri (dikelola langsung oleh Kementerian Agama) berjumlah 86 lembaga, yakni: MIN: 20, MTsN: 42 dan MAN: 24, sedangkan sisanya dikelola swasta sebanyak 1.733 lembaga.(*/Ind)

JAKARTA – Ombudsman RI membuka posko pengaduan daring bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran dalam proses Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Ombudsman berupaya memastikan pelaksanaan SNPMB 2025 lewat jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer–Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT) bebas dari praktik malaadministrasi.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menjelaskan, pengawasan dilakukan sejak tahap awal mulai dari proses registrasi akun peserta, pelaksanaan ujian, sampai masa pengunduhan sertifikat. Tujuannya untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan adil untuk semua calon mahasiswa.

“Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan atau laporan, Ombudsman RI membuka Posko Pengaduan Daring yang aktif sejak 14 Maret hingga 31 Juli 2025,” kata Indraza kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Setiap aduan yang masuk akan diverifikasi, lalu diteruskan ke panitia SNPMB untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Pengaduan dapat disampaikan melalui nomor WhatsApp 0811-9093-737 dan email team7@ombudsman.go.id dengan dilampirkan copy identitas (identitas pelapor dapat dirahasiakan), kronologi laporan dan bukti pendukung. Pelaksanaan UTBK-SNBT tahun ini dimulai sejak 23 April 2025 hingga 3 Mei 2025.

“Secara umum, pelaksanaannya terpantau cukup tertib namun di beberapa lokasi, Ombudsman masih menemukan kendala seperti adanya gangguan jaringan internet yang sempat mengganggu konsentrasi peserta saat menjawab soal,” ujar Indraza.

Sebelumnya, Ombudsman menerima laporan masyarakat mengenai indikasi adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan UTBK-SNBT pada hari pertama. Dugaan kecurangan ini juga tengah ramai di media sosial berupa bocoran soal yang tersebar dari alat bantu berupa kamera tersembunyi.

Indraza menjelaskan, saat ini kasus dugaan kecurangan dalam proses verifikasi dan investigasi lebih lanjut oleh panitia SNPMB. Penanggung jawab pusat UTBK diminta meningkatkan kecermatan pemeriksaan peserta serta pengawasan saat ujian berlangsung.

“Kami mendorong seluruh penyelenggara SNBT-UTBK untuk senantiasa menjaga proses seleksi berlangsung secara transparan, adil, dan akuntabel,” ujar Indraza.

Selain itu, Indraza mengingatkan para peserta untuk mematuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan, serta mengikuti pelaksanaan UTBK-SNBT dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran demi terciptanya proses seleksi yang bersih dan berintegritas.

Indraza menekankan peserta yang mencurigai adanya praktik kecurangan dalam proses SNPMB bisa langsung melapor ke pengawas yang bertugas di ruang ujian. Selanjutnya panitia akan menindaklanjuti dan menyelidiki laporan tersebut.

Indraza juga meminta peserta tidak diperkenankan membawa barang serta tidak diizinkan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung untuk mencegah kecurangan.

“Kami ingin memastikan proses seleksi perguruan tinggi berjalan jujur, adil, dan transparan,” ucap Indraza.(Republika/Ind)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) terpilih, Ahmad Luthfi, mengatakan, pendidikan akan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya mendatang. Ia pun berkomitmen akan menyediakan pendidikan gratis bagi 160 ribu anak putus sekolah.

“Termasuk pendidikan. Jadi SMA gratis itu nanti kita prioritaskan kepada mereka yang miskin ekstrem yang putus sekolah. Jadi putus sekolah di tempat kita itu hampir 160 ribu,” kata Luthfi kepada awak media seusai menghadiri acara perayaah HUT Partai Gerindra ke-17 yang digelar di Kantor DPD Gerindra Jateng, Semarang, Selasa (11/2/2025).

Luthfi menambahkan, tak hanya biaya, pemerintahannya pun bakal menggratiskan semua perlengkapan dan kebutuhan sekolah siswa terkait. “Kita gratiskan pakaian, kemudian buku, dan internet. Ini khusus yang miskin ekstrem,” ucapnya.

Eks kapolda Jateng itu mengaku telah menghitung fiskal untuk bisa mewujudkan rencana tersebut. “Fiskalnya sudah kita hitung, kita cukup untuk Jawa Tengah,” ujar Luthfi.

Ketika ditanya perihal adanya instruksi efisiensi anggaran? Luthfi mengaku hal itu tentu akan memiliki dampak terhadap jalannya pemerintahan di Jateng.

“Efisiensi itu kan berdasarkan Inpres Nomor 1 (Tahun 2025) yang harus kita laksanakan di antaranya perjalanan dinas dan anggaran-anggaran lain, terutama transfer daerah. Itu nanti harus kita lakukan koreksi untuk efisiensi anggaran,” katanya.

Namun dia berjanji efisiensi anggaran tidak akan mengganggu prioritas-prioritas yang hendak dicapai pada masa kepemimpinannya di Jateng. “Prioritas tetap, pengentasan kemiskinan, kemudian mendukung program pemerintah terkait dengan makan bergizi gratis, dan lain sebagainya,” kata Luthfi.(*/ D Tom)

JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan penelitian dan kajian ilmiah terkait situs Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat.

Ia menyebutkan rencana untuk mempertemukan berbagai ahli, baik yang mendukung maupun yang memiliki pandangan berbeda, guna mencari titik temu terkait situs megalitik tersebut.
“Kami akan segera mengumpulkan para ahli yang berbeda pendapat juga. Ahli-ahli yang pro dan kontra, atau yang berpendapat berbeda-beda untuk dikumpulkan. Karena tesis, antitesis itu bisa menjadi sintesis kan begitu ya,” kata Fadli usai membuka pameran di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, Kamis.

Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa situs tersebut merupakan hasil karya manusia (‘man-made’), sekaligus menyebut Gunung Padang sebagai bagian penting dari sejarah peradaban dunia.

“Menurut saya itu jelas ‘man-made’, dan menurut saya akan menjadi bagian dari sejarah peradaban yang penting dan tertua, tapi setua apa?” ungkapnya.

Pertemuan para ahli itu diharapkan dapat membuka kembali diskursus ilmiah yang sempat terhenti, sekaligus memperkuat pemahaman tentang situs Gunung Padang sebagai warisan budaya dan sejarah yang signifikan bagi Indonesia, kata dia.

Sebelumnya, Fadli pada Rabu menegaskan bahwa riset dan kajian terhadap situs megalitik Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat, akan dilanjutkan, setelah sempat terhenti.

Penelitian terhadap situs bersejarah ini juga akan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mengungkap lebih jauh sejarah dan peradaban bangsa.

Menurutnya, perbedaan pandangan yang muncul di kalangan arkeolog selama ini adalah bagian dari dinamika ilmiah yang wajar.

Fadli menekankan pentingnya forum dialog antar ilmuwan untuk mencari solusi terbaik terkait langkah penelitian dan pelestarian situs tersebut.

Sebagai salah satu situs megalitik terbesar di Asia Tenggara, Gunung Padang memiliki nilai historis yang tinggi dan berpotensi menjadi salah satu simbol kebesaran peradaban Indonesia.

Kelanjutan riset ini, menurut Fadli, bukan hanya untuk kepentingan ilmiah, tetapi juga untuk mengangkat kebudayaan nasional di mata dunia.(*/Ju)