Pendidikan

SURABAYA – Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara mengungkapkan adanya 36 pelajar SMP yang dinyatakan positif Covid-19. Puluhan pelajar yang terkonfirmasi positif itu masuk ke dalam bagian dari ribuan pelajar di 17 sekolah yang beberapa hari lalu menjalani tes swab massal yang digelar Pemkot Surabaya.

Tes swab massal digelar sebagai salah satu persiapan digelarnya pembelajaran tatap muka (PTM). Febri mengungkapkan sebenarnya ada 4.760 pelajar kelas IX di 17 SMP Surabaya yang dijadwalkan mengikuti tes swab massal yang digelar Pemkot Surabaya.

Namun nyatanya hanya sebanyak 3.627 pelajar yang mengikuti. Pelajar lainnya ada yang memilih tes swab mandiri dan ada yang pula yang orang tuanya belum setuju digelarnya pembelajaran tatap muka.

“Dari data itu, kita cukup prihatin ternyata ada 36 pelajar positif. Ada sekitar satu persen dari jumlah total,” ujar Febri dikonfirmasi Senin (30/11/2020).

Adanya siswa yang hasil tes swabnya dinyatakan positif Covid-19 menjadi pertimbangan penting untuk evaluasi tim Satgas Covid-19, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Artinya belum ada kepastian apakah pembelajaran tatap muka akan tetap digelar atau ditunda terlebih dahulu.

“Kami menyelenggarakan swab test bukan rapid test sehingga bisa membuka keterbukaan penanganan Covid-19. Kami sangat hati-hati. Ini menjadi kajian persiapan sekolah tatap muka,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo mengatakan dengan adanya pelajar terkonfirmasi Covid-19 ini maka rencana belajar tatap muka akan dikaji kembali. Jika merujuk pada SKB (Surat Keputusan Bersama) empat Menteri, pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu dikembalikan kepada daerah masing-masing daerah dan bisa dimulai pada awal 2021.

Namun, Supomo masih bimbang untuk memutuskan kapan sekolah tatap muka bisa dimulai. “Kalau merujuk SKB, awal Januari sekolah bisa dibuka tanpa melihat zona. Kami akan melihat. Apakah di Desember atau di Januari,”ungkapnya.(*/Gio)

INDRAMAYU – Ratusan kasus HIV-AIDS kembali ditemukan sepanjang tahun ini di Kabupaten Indramayu. Peringatan Hari AIDS sedunia pada 1 Desember pun diharapkan menjadi refleksi bagi semua pihak agar kasus tersebut tidak terus tumbuh di Kabupaten Indramayu.

Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Indramayu, Maman Kostaman mengatakan, pada 2019 lalu, jumlah penderita HIV mencapai 510 orang dan AIDS 300 orang. Sedangkan sejak Januari – Agustus 2020, tercatat ada 318 penderita HIV dan 136 orang AIDS. “Jumlah ini harus menjadi perhatian serius,” kata Maman, Senin (30/11).

Sementara itu, Pjs Bupati Indramayu, yang juga Ketua KPA Kabupaten Indramayu, Bambang Tirtoyuliono, berharap, peringatan Hari AIDS se-Dunia pada 1 Desember dapat dijadikan momentum untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan solidaritas. Dengan demikian, target akhir AIDS pada 2030 bisa tercapai.

Menurut Bambang, penguatan kolaborasi itu dilakukan dengan berbagai pihak, baik pemerintah provinsi, dan pusat serta elemen masyarakat lainnya. Selain itu, penguatan solidaritas terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) juga terus ditingkatkan. “Target sepuluh tahun mendatang (2030) mari sama-sama kita wujudkan agar Indramayu benar-benar terbebas dari HIV/AIDS,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, HIV/AIDS dapat dicegah dan dikendalikan dengan menerapkan langah STOP. Yakni, Suluh, Temukan, Obati dan Pertahankan.

“Mari kita berkomitmen untuk menuju Goals SPM National Three Zeroes yaitu tidak ada lagi infeksi baru HIV, tidak ada lagi kematian akibat AIDS, dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA,”terangnya.(*/As)

JAKARTA – Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti mendorong dinas pendidikan di berbagai daerah untuk mewajibkan sekolah mematuhi Kepmendikbud No. 719/P/2020 tentang Pelaksanaan Kurikulum Darurat. Kurikulum darurat akan meringankan beban belajar siswa, guru, dan orang tua, sehingga anak tidak merasa tertekan.

“Kurikulum darurat memberikan penyederhanaan materi-materi esensial dan sekolah tidak diwajibkan untuk menuntaskan capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan,” kata Retno, dalam keterangannya, Senin (2/11/2020).

Dia mengatakan, pemangku kepentingan pendidikan mulai dari sekolah hingga pemerintah harus memperhatikan psikologis anak selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) dilakukan. Menurut Retno, masalah kesehatan mental anak harus ikut diperhatikan oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan.

“Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan harus memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, orang tua maupun anak, untuk memahami apakah dia terdampak secara psikologis,” kata Retno.

Dia menuturkan, perlu diperhatikan jika muncul penurunan minat belajar atau anak mudah marah. Tanda-tanda tersebut memang normal, namun jika terjadi berkepanjangan maka pihak di sekitar anak harus memberikan perhatian yang lebih.

“Kementerian Kesehatan dan Dinas-dinas Kesehatan di daerah harus bersinergi dengan Dinas-dinas Pendidikan Kantor Kementerian agama di Kabupaten/kota maupun provinsi untuk ikut bantu membina kesehatan mental peserta didik,” ujar Retno.

FSGI juga mendorong pengawas, kepala sekolah, guru BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran membuat kesepakatan terkait pengumpulan tugas. Menurut Retno, hal ini sebagai bentuk melindungi peserta didik dari tekanan psikologis selama PJJ.

Tugas harus diberikan seringan-ringannya baik dari segi kompetensi dasar (KD) atau jumlahnya. Guru BK, lanjut dia, juga harus diberdayakan untuk menjaga mental anak tetap dalam keadaan sehat.(*/Ind)

SOLO – Pemrintah Kota (Pemkot) Solo berencana merekrut sukarelawan tenaga medis untuk mendukung penanganan Covid-19 di Kota Bengawan. Saat ini, Satuan Petugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Solo tengah menyusun rancangan aturan mengenai perincian tugas dan gaji sukarelawan medis tersebut. Aturan itu bakal dituangkan dalam bentuk surat keputusan (SK).

“Rekrutmen sukarelawan mulai besok (Senin, 2/11/2020) mau dibuat SK-nya dulu, mudah-mudahan pekan kedua ketiga sudah ada yang mau,” kata Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Solo, Ahyani, kepada wartawan,Minggu(1/11).

Satgas akan menawarkan rekrutmen tersebut kepada para tenaga kesehatan. Nantinya, mereka akan bertugas untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menjadi tenaga surveilans.

Mereka akan ditugaskan di rumah sakit, tempat-tempat karantina mandiri untuk memonitor pasien yang karantina mandiri, serta surveilance di puskesmas.

“Kami ingin menguatkan //tracing (penelusuran) dan meningkatkan angka penyembuhan. Selain itu, untuk membantu pengawasan pasien karantina yang mandiri,” ujarnya.

Ahyani menyebut, para sukarelawan medis nantinya akan mendapatkan honor harian yang berasal dari Biaya Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Nantinya, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo akan melakukan evaluasi terhadap para pelamar sukarelawan. DKK yang akan menetukan tugas para sukarelawan medis tersebut. “Nanti DKK yang akan menyeleksi, apakah monitoring pasien, mengambil sampel swab, dan lain-lain,” ujarnya.

Dengan adanya penambahan sukarelawan medis tersebut, diharapkan dapat membantu tugas para tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Solo. Terlebih, angka kasus Covid-19 masih terus bertambah.

Ahyani menyebut, tenaga kesehatan yang saat ini menangani pasien Covid-19 tugasnya terlalu berat. “Kami usahakan akhir tahun ini bisa signifikan antara //tracing dan penyembuhannya. Mudah-mudahan akhir tahun sudah berkurang,” ungkapnya.(*/D Tom)

LEBAK – Gedung SMA Negeri 3 Cibeber di Kabupaten Lebak Provinsi Banten terancam longsor setelah beberapa hari terakhir curah hujan di daerah itu meningkat.

“Kami yakin gedung sekolah itu terdampak longsor jika tidak cepat ditangani karena kondisi tanah terus bergerak akibat curah hujan itu,” kata Agus, seorang penjaga sekolah SMAN 3 Cibeber, Senin (2/11/2020).

Kondisi gedung bangunan yang terancam amblas antara lain dua ruang kelas, ruang perpustakaan dan mushala dengan kerugian materil bangunan kurang lebih sekitar Rp 300 juta. Peristiwa tanah bergerak tersebut terjadi Jumat (30/10) pukul 06.15 WIB dengan intensitas curah hujan di daerah itu cukup tinggi.

Saat ini, kata dia, kondisi bangunan sekolah terancam longsor menyusul pergerakan tanah sangat labil akibat dilanda hujan tersebut.

“Kami hari ini mengecek kondisi dinding bangunan kelas yang retak juga melihat tanah longsor di sekitar bangunan kelas serta mushala,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, pengelola sekolah sudah melaporkan kejadian bencana tanah longsor tersebut kepada BPBD Kabupaten Lebak juga BPBD Provinsi Banten. Bahkan, dia mengapresiasi kedua lembaga kebencanaan itu telah meninjau langsung ke sekolah yang dilanda bencana alam.

Selain itu, kepala sekolah hingga guru terus memantau secara bergantian juga berupaya dengan melakukan pencegahan agar kondisi tanah tidak terus bergerak. Longsoran yang mengancam gedung sekolah itu, kata dia, sejumlah areal persawahan yang ada di bawah sekolah tertimbun material tanah longsor.

“Tanah longsor mengakibatkan tiga petak sawah yang baru ditanam padi milik warga setempat tertimbun,” ujarnya menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Seksi Penanganan Kedaruratan BPBD Banten Sumardi mengatakan pihaknya sudah melakukan peninjauan ke lapangan dan dibutuhkan pengendalian yang melibatkan instansi terkait karena longsoran tanah itu berada di lokasi tebing dan perbukitan.

“Saya kira penanganan longsor yang mengancam gedung SMAN 3 Cibeber diperlukan peralatan berat,” kata Sumardi di Posko Kesiapsiagaan di Panggarangan, Lebak.(*/Dul)

TEMANGGUNG – Sekitar 80 persen dari 435 SD negeri maupun swasta di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, hingga saat ini telah melakukan simulasi pembelajaran tatap muka. Simulasi pembelajaran tatap muka ini dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat

Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Temanggung, Ujiono, mengatakan, untuk tingkat SMP, dari sebanyak 77 SMP negeri dan swasta di Kabupaten Temanggung, hampir semuanya telah melakukan simulasi pembelajaran tatap muka.

Pihaknya mengharapkan dalam dua pekan ke depan semua sekolah sudah melaksanakan simulasi pembelajaran di sekolah.

“Nanti jadwalnya bisa dipadatkan, sehari bukan hanya satu atau dua sekolah yang melaksanakan simulasi, tetapi bisa 7-8 sekolah melakukan simulasi,” katanya.

Berdasarkan evaluasi setelah berjalannya simulasi, kata dia, hampir semua sekolah memang menghendaki untuk pembelajaran tatap muka. Namun, tidak serta merta berani melaksanakannya.

Sebab, suatu wilayah boleh melakukan pembelajaran tatap muka kalau zona daerah tersebut kuning atau hijau. “Sedangkan Temanggung masih zona oranye sehingga belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka, maka diselenggarakan dulu simulasi,” katanya.

Ia menyampaikan pelaksanaan simulasi tidak perlu izin, namun kesepakatan dari para wali murid, komite, dan pihak sekolah serta pihak desa/kelurahan. “Kalau simulasi tidak perlu izin, tetapi kalau pembelajaran tatap muka yang sebenarnya harus ada izin dari Satgas Penanganan Covid-19,” tuntasnya.(*/ D Tom)

JAKARTA – Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat kembali memperbarui data pasien terkait virus corona (Covid-19). Data terbaru pada hari ini, Minggu (1/11/2020) pagi, terdapat 1.133 pasien yang menjalani perawatan inap di Tower 6 dan 7.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, Kolonel Marinir Aris Mudian menuturkan, para pasien terdiri atas 531 pasien laki-laki dan 602 perempuan. Jumlah pasien diketahui berkurang 96 orang dibandingkan hari sebelumnya.

“Perkembangan jumlah pasien rawat inap RSD Wisma Atlet pada Jumat 25 September 2020 sampai pukul 08.00, berjumlah 1.133 orang, semula 1.229 orang, berkurang 96 orang,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (1/11/2020).

Seluruh pasien di Tower 6 dan 7 RSD Wisma Atlet merupakan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dengan gejala ringan hingga sedang. Tower 6 memiliki kapasitas sebanyak 1.300 tempat tidur, sedangkan Tower 7 memiliki kapasitas 1.578 tempat tidur.

Sekadar informasi, sejak Tower 6 dan Tower 7 pertama kali dioperasikan pada 23 Maret 2020 sampai hari ini, pasien terkait Covid-19 yang terdaftar telah mencapai 23.302 orang. Dari total tersebut, 21.729 pasien sudah dinyatakan sembuh.

Di samping itu, terdapat 432 orang dirujuk ke rumah sakit lain untuk mendapatkan penanganan secara intensif. Sementara delapan pasien dinyatakan meninggal dunia.(*/Ta)

JAKARTA – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyoroti kebijakan relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. FSGI mendapati relaksasi BOS masih berujung masalah di sebagian wilayah.

Sekjen FSGI Heru Purnomo menyebut relaksasi BOS mendapat nilai 60 atau tidak tuntas dalam paparan evaluasi setahun kinerja Mendikbud. Kebijakan itu memang membantu pengadaan kuota belajar siswa dan guru, menambah persentase untuk pembayaran guru honor serta pengadaan fasilitas protokol kesehatan Covid-19.

“Namun kekurangannya ada kebijakan daerah yang membuat relaksasi terkait honor guru tidak dapat digunakan. Guru honor sudah dibayar lewat APBD, tapi relaksasi BOS itu dari APBN maka ada yang tidak boleh dibayar pakai APBD. Dobel enggak bisa,” kata Heru dalam konferensi pers evaluasi setahun Mendikbud yang diadakan FSGI pada Minggu (25/10/2020).

Selain itu, sekolah kesulitan melakukan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Perubahan RKAS harus terstruktur diajukan ke Dinas Pendidikan. Kalau disetujui baru dibolehkan untuk belanja. Kondisi ini membutuhkan waktu sehingga untuk mengubah RKAS justru ada kendala. “Untuk ubah RKAS harus ada permohonan. Kalau di Jakarta mudah semua serba daring, kalau di daerah sulit. Padahal pertanggungjawaban laporan RKAS harus segera dituntaskan,” ujar Heru.

Oleh karena hambatan tersebut, Heru mendapati program yang direncanakan Kepala Sekolah di berbagai wilayah tidak bisa berjalan karena masuk ke relaksasi BOS.

“Semula dalam RKAS sudah ada rencana belanja barang, jasa, modal tapi tiba-tiba tumpang tindih karena perubahan. Akibatnya Kepsek ada yang bingung, tidak bisa melaksanakan. Semula ide gagasan (Nadiem) bagus, pelaksanaannya penuh permasalahan,” keluh Heru.

Relaksasi dana BOS reguler berangkat dari tanggungjawab Kemendikbud untuk menjamin keselamatan peserta didik, tenaga pendidik serta keluarganya seiring dengan merebaknya kasus Covid-19 di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOS Reguler, Mendikbud mengizinkan kepala sekolah untuk menentukan kebutuhan yang menjadi prioritas sekolah dari dana BOS.(*/Ind)

CIANJUR – Pendidikan begitu penting namun juga banyak kendala untuk anak dan orang tua sebagian besar ekonomi dan lainnya .Sepanjang tahun ajaran 2020-2021, ribuan siswa di berbagai wilayah Cianjur mulai dari SD hingga SMP putus sekolah yang merupakan jumlah tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mereka putus sekolah dengan berbagai alasan.

Sekretaris Disdik Cianjur Asep Saepurohman mengatakan angka putus sekolah tingkat SD dan SMP tahun ajaran kali ini mencapai 3.374 orang. Kondisi ini terjadi akibat berbagai alasan. Mulai dari putus di tengah jalan hingga tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

“Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun ajaran 2020-2021 jumlah siswa putus sekolah terdiri dari SD dan SMP. Siswa yang putus sekolah di tingkat SD sebanyak 959 siswa, sedangkan untuk SMP sebanyak 2.415 siswa. Berbagai alasan membuat mereka putus sekolah atau tidak melanjutkan terutama alasan ekonomi orang tua,” katanya, Rabu.

Pihaknya juga mencatat jumlah siswa tingkat SMA yang putus sekolah di Cianjur sebanyak 1.689 siswa dan SMK sebanyak 2.688 siswa. Total siswa putus sekolah sebanyak 4.377 siswa dengan berbagai alasan yang didominasi faktor ekonomi. Tingginya angka putus sekolah tersebut, membuat Dinas Pendidikan putar otak untuk mencari solusi agar angka tersebut dapat ditekan.

“Kami masih mencari solusi terbaik untuk menekan angka tersebut dengan mendirikan kelas jauh agar siswa yang kesulitan untuk mencapai sekolah lanjutan yang dekat dari rumah. Dengan demikian tidak perlu biaya tambahan serta mendirikan kelompok belajar hingga pelosok Cianjur,” katanya.

Admin Dapodik Cianjur Uus Rukmana mengatakan pihaknya masih belum mengetahui alasan pasti para siswa putus sekolah. Ini karena sebagian besar data tidak mencantumkan alasan yang membuat siswa berhenti menuntut ilmu. Hingga saat ini, tutur dia, jumlah siswa SD, SMP, dan SMA aktif di Cianjur sebanyak 441.335 siswa.

“Untuk jumlah sekolah di Cianjur, tingkat SD sebanyak 1.246, SMP 364, SMA 94, dan jumlah SMK sebanyak 186 sekolah. Jumlah siswa yang keluar atau putus sekolah dilaporkan melalui web Dapodik. Jumlah tersebut merupakan tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya,”ungkapnya.(*Yan)

PURWOKERTO – Setelah menggunakan metode daring sekitar 6 bulan, kegiatan pendidikan di Kabupaten Banyumas mulai dilonggarkan. Sejak Senin (20/10), tiga sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA, melakukan ujicoba PTM (Pembelajaran Tatap Muka).

Ketiga sekolah yang terpilih melaksanakan PTM, terdiri dari SD Negeri Panembangan Kecamatan Cilongok, SMP Negeri 6 Purwokerto dan SMA Negeri 3 Purwokerto.

”Sementa tiga sekolah ini dulu yang uji coba. Kita tunggu seminggu atau dua minggu. Kalau tidak ada masalah selama dua minggu, kita tambah lagi sekolah yang melaksanakan PTM,” kata Bupati Banyumas Achmad Husein, saat meninjau pelaksanaan PTM di SD Negeri Panembangan, Selasa (20/10/2020).

Dia menyebutkan, untuk melaksanakan kegiatan PTM, ada banyak syarat yang harus dipenuhi pihak sekolah. Selain persetujuan orang tua, pihak sekolah juga harus bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat di sekolahnya.

”Ini semua kita lakukan agar jangan sampai muncul klaster sekolah,” jelasnya.

Namun dia menyebutkan, persoalan menjaga kesehatan siswa didik, tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Menurutnya, peran orang tua justru lebih penting dalam menjaga anaknya agar tidak sampai terjangkit Covid 19.

Yang pertama, kata Bupati, setiap orang tua siswa harus memastikan anaknya masuk sekolah dalam kondisi sehat. ”Jangan sampai anaknya bila sedang sakit tetap diizinkan masuk sekolah, karena bisa menularkan penyakit pada teman-temannya,” katanya.

Selain itu, saat akan berangkat dan pulang sekolah, orang tua siswa juga harus memastikan anaknya langsung pulang sekolah. ”Saat berangkat dan pulang sekolah, sebaiknya diantar dan dijemput keluarganya. Dengan demikian, siswa tidak main-main lebih dulu,” katanya.

Lebih dari itu, Bupati juga meminta agar pihak sekolah mendata siswa yang memiliki anggota keluarga yang masuk kalangan Komorbid. ”Misalnya, bila ada siswa yang orang tuanya memiliki penyakit penyerta. Pihak sekolah harus betul-betul memperhatikan siswa yang anggotanya keluarganya masuk kelompok Komorbid,” katanya.

Bupati menyatakan, dalam pelaksanaan ujicoba PTM ini, pihak Gugus Tugas Covid 19 akan memantau dan melakukan evaluasi terus menerus. Salah satunya, dengan melakukan tes swab secara acak terhadap siswa dan guru yang melaksanakan PTM.(*/D Tom)