Pendidikan

JAKARTA – Banyak cara untuk mengasah bakat dan kemampuan yang dimiliki anak, khususnya dalam bidang bahasa.

Sebagai orangtua, tentu punya cara tersendiri untuk mendukung buah hatinya dalam mengasah bakat dan kemampuan dalam berbahasa. Terutama dalam berbahasa asing.

Melihat banyaknya minat dari masyarakat dalam mengasah kemampuan belajar bahasa, EF English First (EF) turut mendukung dan berpartisipasi dalam program Duta Bahasa Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Program Duta Bahasa Nasional merupakan program pembinaan kebahasaan dan kesastraan bagi generasi muda yang bertujuan untuk meningkatkan peran generasi muda dalam memantapkan fungsi bahasa Indonesia, daerah, dan asing sesuai dengan ranah penggunaan masing-masing guna memperkuat jati diri dan daya saing bangsa.

Program ini diikuti oleh 62 peserta yang mewakili 34 provinsi di Indonesia dengan rentang usia antara 18 hingga 25 tahun. Partisipasi EF dilakukan dengan mengirimkan salah satu guru penutur asing (native teacher) sebagai juri dalam penilaian Pengetahuan Kebahasaan dan Keterampilan Berbahasa Asing pada Pemilihan Duta Bahasa Nasional 2019 di Jakarta.

“Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik undangan dari Badan Pengembangan Bahasa Kemendikbud untuk berpartisipasi dalam penjurian pemilihan Duta Bahasa Nasional 2019, karena bagi kami hal ini merupakan bentuk keterbukaan dan kesempatan dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris para calon Duta Bahasa Nasional,” kata Juli Simatupang, Director of Corporate Affairs EF Indonesia, seperti yang dikutip dari siaran pers, Jakarta, Minggu, (08/09/2019).

Pada kesempatan yang sama, Ni Putu Ayu Widari, M.Pd, pengkaji Kebahasaan dan Kesastraan Badan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, selain pengutamaan bahasa negara, penguasaan bahasa asing juga menjadi kompetensi yang sangat penting dimiliki oleh generasi muda Indonesia saat ini.

Hal itu dikarenakan era globalisasi saat ini menuntut generasi muda untuk menjadi warga dunia. Pentingnya kemampuan berbahasa asing juga dimaksudkan untuk keperluan diplomasi lunak kenegaraan dan penginternasionalan bahasa Indonesia itu sendiri.

“Oleh karenanya, para Duta Bahasa Nasional harus mampu merealisasikan Trigatra Bahasa yaitu mengutamakan pemakaian bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing dalam bentuk kegiatan-kegiatan konkret di masyarakat,” paparnya.

Lebih lanjut ketika ditanyakan mengenai keterlibatan EF dalam penjurian Duta Bahasa Nasional 2019, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud menyatakan bahwa EF adalah lembaga pendidikan nonformal bahasa Inggris terpercaya dan memiliki reputasi yang sangat baik di Indonesia dengan begitu mereka yakin bahwa kerja sama tersebut akan menjadi nilai lebih dalam pelaksanaan Pemilihan Duta Bahasa Nasional 2019.

Pelibatan EF juga dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengevaluasi kemampuan berbahasa asing para Duta Bahasa Nasional agar nantinya mereka dapat menggunakan kemampuannya itu dengan baik sesuai dengan tuntutan tugas mereka untuk kegiatan diplomasi negara dan penginternasionalan bahasa Indonesia. (*/Tri)

JAKARTA – Salah satu risiko dari kurangnya asupan gizi pada anak remaja putri berdampak pada putus sekolah.

Hal tersebut karena remaja putri tidak mampu menjalani kehidupannya dengan lebih produktif. Kondisi ini timbul karena remaja putri mengalami anemia.

Pendidikan gizi dan suplementasi tablet tambah darah (TTD) mingguan adalah kunci untuk memerangi anemia. Ini dapat meningkatkan status kesehatan dan gizi remaja putri, yang mana dapat membantu memutus siklus kekurangan gizi antar generasi.

Joel Spicer, Presiden dan CEO Nutrition International menekankan, kurang gizi pada dasarnya melemahkan, terutama bagi remaja putri.

“Kurang gizi berarti terganggunya perkembangan otak dan sistem kekebalan tubuh yang rendah, yang menyebabkan performa kegiatan belajar di sekolahnya menjadi terganggu,” ujar Joel.(*/Nia)

JAKARTA – Pemerintah harus memiliki kemauan kuat agar seluruh anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan. Sebab, saat ini angka partisipasi kasar (APK) siswa bersekolah semakin menurun. Ironisnya, di satu sisi angka putus sekolah semakin meningkat.

“Ini menandakan semakin banyak anak-anak yang tidak bersekolah dan tidak mampu meraih jenjang pendidikan lebih tinggi,” kata Enna dalam sebuah diskusi bertajuk “PR Pendidikan di Hari Anak”, di Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Pembicara lain dalam acara itu, Ketua Komisi Pendidikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto Abdul Hadi, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) , Retno Listyarti dan anggota DPR RI, Reni Marlinawati, serta Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga Kemendikbud, Sukiman.

Enna meminta pemerintah tidak berpuas diri dengan data-data APK. Pasalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 tentang pendidikan menunjukan, angka partisipasi kasar masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berakhir di tahun 2019.

“Melihat data yang ada menunjukkan bahwa wajib belajar sembilan tahun hingga saat ini belum tuntas,” katanya.

Sementara, peserta didik harus mengejar ketertinggalan menjadi wajib belajar 12 tahun sebagaimana yang menjadi target Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar untuk semua.

Atas hal itu, Enna meminta pemerintah lebih gigih dan gencar melakukan ‘sapu bersih’ terhadap anak-anak yang tidak bersekolah. “Kuncinya kemauan kuat dan keputusan politik dari pemerintah agar seluruh anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan,” ujarnya.

Sedangkan Reni Marlinawati, merasa bersyukur dengan adanya kegiatan diskusi tentang pendidikan anak. Sebab selama ini kita lebih menyoroti soal politik dan hukum.

“Padahal masalah anak merupakan hal yang serius karena menyangkut masa depan mereka. Sekarang ini kita prihatin dengan anak-anak yang sudah kecanduan dengan gadget,” ucap Reni.

Sebab itu, lanjut Reni, sebagai orangtua kita harus mengawasi anak-anak mereka. Karena faktor lingkungan sangat menentukan pertumbuhan anak-anak. (*/Ni)

JAKARTA – Sunat biasanya dilakukan pada hari pertama atau kedua setelah bayi dilahirkan. Lantas apa saja manfaatnya?

Pada beberapa populasi juga dilakukan di hari ke-8. tindakan ini lebih rumit saat dilakukan pada, anak dan dewasa, dibandingkan usia bayi.

“Ada banyak manfaat yang didapat ketika anak disunat. Ini juga sangat baik untuk kesehatan anak di kemudian hari,” kata Pemilik Rumah Sunat, dr Mahdian Nur Nasution, Sp.BS, Jakarta, (18/06/2019).

Beberapa bukti menunjukan bahwa sunat memiliki manfaat kesehatan, diantaranya:

1. Mengurangi risiko penyakit infeksi saluran kemih

2. Mengurangi risiko terjadinya penyakit menular seksual pada laki-laki

3. Mencegah terjadinya risiko kanker penis dan mengurangi risiko penularan kanker serviks pada pasangan seksual.(*/Nia)

JAKARTA – Merespon kondisi beberapa daerah yang belum dapat melaksanakan secara optimal kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan penyesuaian terkait kuota (PPDB)yang telah diatur dalam Permendikbud tersebut.

Penyesuaian kuota dilakukan pada jalur prestasi. Merujuk pada Surat Edaran dimaksud, kuota jalur prestasi yang semula paling banyak lima persen dari daya tampung sekolah, naik menjadi paling banyak 15 persen.

“Merujuk arahan Bapak Presiden kepada Bapak Mendikbud untuk menambah jalur prestasi, dan melihat kondisi di lapangan, maka diputuskan menambahkan kuota untuk jalur prestasi pada penerimaan peserta didik baru tahun ini,” jelas Sekretaris Jenderal, Kemendikbud, Didik Suhardi.

Penyesuaian kuota tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Surat Edaran diterbitkan dengan adanya Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Dengan adanya Surat Edaran ini, diharapkan Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan penyesuaian ketentuan PPDB sesuai dengan perubahan dalam surat edaran tersebut.

Selain jalur prestasi, penyesuaian juga dilakukan pada jalur zonasi yang semula paling sedikit 90 persen dari daya tampung sekolah, diperbaharui menjadi paling sedikit 80 persen. Sedangkan untuk jalur perpindahan orang tua tetap sama, yakni paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah.

“Kita keluarkan surat edaran untuk membantu daerah-daerah yang masih ada permasalahan tentang PPDB. Sedangkan bagi daerah yang tidak ada permasalah, bisa jalan terus,” terang Didik.

Terdapat tiga jalur dalam penerimaan peserta didik baru tahun ini, yakni zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali. Melalui jalur zonasi ini, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Untuk jalur prestasi merupakan peserta didik berprestasi yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan. Penentuan diterimanya peserta didik melalui jalur prestasi ini ditentukan melalui nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) atau Ujian Nasional (UN), serta prestasi atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sedangkan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah bersangkutan dan mengikuti perpindahan tugas orang tua yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

“Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi tahun ini merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaannya. Dengan ini, saya berharap bisa membantu dalam percepatan pemerataan kualitas pendidikan,” ucap Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi.

Didik juga berharap kepada orang tua yang memiliki putra dan putri yang berprestasi dapat memasukan anak-anaknya di sekolah-sekolah dekat dengan tempat tinggal masing-masing.

“Dengan itu para siswa yang memiliki prestasi bagus tidak hanya di satu sekolah tertentu saja, tetapi dapat menyebar di sekolah lainnya,” pesan Didik. (*/Ind)

BEKASI – Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, DR Inayatulah, mengingatkan kepada sekolah agar tidak menahan ijazah dengan alasan apa pun. Hal ini dianggap tidak bijaksana dan bisa mempengaruhi masa depan anak didik.

Demikian disampaikan Inayatullah saat sambutan Wisuda Akbar Sekolah Islam Terpadu Gema Nurani di Bekasi Utara, Sabtu (22/6). Sebanyak 278 siswa tingkat SD, SMP dan SMA Terpadu yang mengikuti acara wisuda ini.

“Semua permasalahan bisa dilakukan dengan musyawarah. Tindakan menahan ijazah adalah tindakan yang tidak bijaksana,” katanya.

Apalagi, hal ini katanya, dalam dunia pendidikan maka akan bisa mempengaruhi proses pembelajaran dalam upaya mencerdaskan bangsa.

Di bagian lain, Inay menyebutkan sukses tidaknya seseotang di masa mendatang itu terletak dalam diri kita masing-masing. Kesuksesasn itu diraih dengan usaha dan kerja keras, semangat serta kejujuran.

Dia juga berpesan kepada para wisudawan agar selalu hormat kepada guru dan orangtua. Pasalnya, kesuksesan itu tidak akan menjadi berkah jika tanpa doa restu orangtua dan guru.

Kadisdik yang belum berapa lama menjabat ini menyebutkan optimisme keberhasilan siswa jika dilakukan dengan penuh kesungguhan dan ridho orangtua. “Tetap semangat dalam belajar, karena masa depan kalian ada di tangan kalian,” katanya.

Beberapa program pemerintah yang menjadi utama adalan dunia pendidikan dan kesehatan. Dua sisi ini, pendidikan dan kesehatan, menjadi parameter keberhasilan suatu daerah.

Karenanya, Dinas Pendidikan selalu berusaha meningkakan mutu SDM para pendidik, peningkatan kesejahteraan. Pada akhirnya nanti harapan utama adalah bisa melahirkan generasi yang unggul. (*/Aln)

BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin mendorong adanya evaluasi pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. Pasalnya, jumlah sekolah di Bumi Tegar Beriman, tidak berbanding lurus dengan jumlah rombongan belajar pada setiap tahun ajaran baru.

Sebagai contoh, yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kenudayaan, jumlah SDN di Kabupaten Bogor mencapai 1.543 sementara jumlah SMPN hanya 103.

“Kalau sekolah terdekat sudah penuh, peserta didik tidak bisa masuk karena terbentur sistem zonasi ini. Padahal mereka punya hak menikmati pendidikan di mana saja selama masih di NKRI,” ujar Ade Yasin di Gedung Tegar Beriman, (20/6/2019).

Bukan tidak setuju. Ade menilai sistem zonasi dalam PPDB tidak bisa diterapkan sama rata di setiap daerah karena terbatasanya ketersediaan infrastruktur sekolah di setiap daerah berbeda-beda pula.

“Tujuannya (zonasi) baik untuk pemerataan. Jadi tidak ada lagi sekolah favorit dan non-favorit. Tapi saat daya tampung sedikit, sementara peserta didik membludak, mereka jadi tidak bisa masuk sekolah negeri karena kuota penuh dan tidak bisa ke sekolah lain karena zonasinya tidak masuk. Ini harus dipikirkan lagi,” katanya.

Pun jika harus diterapkan serentak di seluruh Indonesia, kata Ade, setidaknya menyasar PPDB SDN lebih dahulu karena jumlah sekolahnya lebih banyak setidaknya dalam satu wilayah kecamatan.

“SMP dan SMA Negeri kita sediki. Sementara lulusan SD untuk SMP dan SMP ke SMA sangat banyak. Ini jadinya persolanan zonasi jadi ramai,” katanya.

Pemkab Bogor pun tidak bisa berbuat banyak mengatasi sengkarut PPDB 2019 terutama bagi peserta didik yang tidak tertampung dalam sekolah yang terdekat dari tempat tinggal mereka.

“Kami membantu supaya tertib saja dulu. Kalau yang membludak yang perlu dievaluasi. Kami tidak bisa mengubah sistem menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Harus dievakuasi karena kondisinya beda-beda di daerah,” katanya.

Belum lagi, jumlah SMAN di Kabupaten Bogor hanya 45 unit dan SMKN hanya 11 unit di 40 kecamatan di seantero Bumi Tegar Beriman. Bagi Ade, bagi peserta didik di wilayah Kecamatan Cibinong, tidak akan terlalu masalah karena terdapat jumlah sekolah sedikit lebih banyak atau setidaknya lebih dari sekolah.

Namun di wilayah kecamatan lain hanya memiliki satu SMAN dan ini mendominasi di Bumi Tegar Beriman. Bahkan, Kecamatan Kemang sama tidak memiliki SMAN satu pun. “Ini yang saya maksud tidak bisa diterapkan merata di semua daerah. Karena kondisinya beda-beda. Wilayah Kabupaten Bogor kan sangat luas. Peserta didiknya juga banyak,” katanya.(*/Fuz)

SUKABUMI – Perpisahan siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi berlangsung meriah. Sebanyak 124 siswa-siswi yang dilepas pada tahun ini, acara dilaksanakan di Halaman Sekolah. Selasa (18/06/2019).

Acara perpisahan siswa dan siswi kelas VI A, B dan C ini dihadiri Perwakilan dari Danramil 0622 Kab. Sukabumi, Kapolsek Palabuhanratu, Camat Palabuhanratu, Lurah Palabuhanratu, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi serta jajaran Komite dan Orang tua siswa siswi SDN 3 Palabuhanratu.

“Saya sangat bangga dan gembira karena para siswa dan siswi kelas VI telah menuntut ilmu dengan baik untuk pengembangan ilmu pendidikan,” kata Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 3 Palabuhanratu, Juhan, S.Pd dalam sambutannya didepan para wali murid.

Sebagai Kepsek, dia juga berharap mudah-mudahan dengan adanya partisipasi masyarakat, komite dan para wali murid yang luar biasa sekolah ini akan lebih maju dari yang lalu. Baik didalam bidang akademik maupun non akademik, karena yakin tanpa adanya partisipasi dari masyarakat baik dorongan moril maupun materil itu semua tidak akan terlaksana dengan baik.

“Alhamdulillah warga masyarakat, komite dan para wali murid antusias sekali dalam memberikan bantuan ataupun partisipasi dalam berbagai macam kegiatan. Termasuk dalam kegiatan hari ini walaupun tidak 100% tapi kegiatan bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Pada kesempatan itu juga Juhan berpesan, mudah-mudahan siswa yang telah kami lepas pada hari ini bisa melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi.

“Mohon setelah anak-anak ini kami serahkan kembali kepada Bapak dan Ibu, maka tanamkanlah suri tauladan yang baik di rumah agar mereka menjadi anak-anak yang baik dan berbudi pekerti luhur,” tambahnya.

Selain acara inti pelepasan siswa juga dipersembahkan berbagai ragam seni, mulai seni suara, seni musik dan seni tari. Yang disajikan oleh siswa-siswi SDN 3 Palabuhanratu.

“Acara yang disajikan dalam acara pesta kenaikan kelas, yang pertama adalah penampilan dari para siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas VI. Yang kedua dilengkapi dengan upacara adat pelepasan secara simbolis siswa kelas VI. Ini murni dari anak-anak kelas V yang kami bina semenjak ajaran tahun pertama,” terangnya.

Tidak hanya itu, menjelang malam akan disajikan pagelaran calung dari balatak grup PGRI Palabuhanratu serta wayang golek bodoran.

Diterangkan juga olehnya, bahwa SDN 3 Palabuhanratu ini sangat memerlukan berbagai sarana penunjang dalam pendidikan, seperti saat ini, pagar sekolah yang sudah rusak juga beberapa Ruang Kelas Belajar yang sudah rusak.

“Karena sekolah ini berada dilingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi dan ada ditengah perkotaan, kondisi seperti ini jauh seperti yang diharapkan. Mudah-mudahan Pemerintah tanpa adanya pengajuan yang terus menerus, bagi pemangku kepentingan di Kab. Sukabumi ini secara otomatis tersentuh hatinya untuk memperhatikan dan merekomondasikan agar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi memprioritaskan SDN 3 yang ada ditengah-tengah Pemerintahan ini. Agar kondisinya layak seperti sekolahan yang lain,” pungkasnya.

Di sisi lain ketua komite SDN 3 Palabuhanratu yang mewakili orang tua wisudawa mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu guru yang telah membimbing anak-anak dari tidak bisa apa-apa menjadi siswa yang mempunyai berbagai pengetahun. Selain itu juga memohonkan maaf atas segala kesalahan para siswa selama mengikuti pendidikan di SDN 3 Palabuhanratu.

“Jasa Bapak dan Ibu guru cukup besar bagi kami semua, maka saya harapkan anak-anak semua tetap ingat pada Bapak dan Ibu guru sampai kapanpun. Agar ilmu yang kami dapatkan bermanfaat kelak,” tandasnya. (Hery)

DEPOK – Minimnya jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Depok menjadi pemicu semrawutnya penerimaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

“Selain jumlah bangku di SMA dan SMK yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP masalah minimnya jumlah sekolah juga menjadi pemicu semrawutnya kegiatan PPDB tahun 2019 di Kota Depok, ” kata Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD)

Pendidikan Jawa Barat Wilayah II Bogor, Dadang Ruhiyat didampingi Kepala SMK N 2 Depok Tatang Komarudin saat meninjau PPDB di SMK N 2 Depok, Rabu (19/6/2919).

Menurutnya, jumlah lulusan SMP mencapai 27.320 orang atau siswa dan yang dapat ditampung di SMA/SMK Negeri total 5.406 lulusan terdiri dari SMA 3.858 orang serta SMK sebanyak 1.548 siswa.

“Mereka harus berebut masuk di 17 sekolah yang tersebar di 11 kecamatan. Kondisi ini membuat PPDB di Kota Depok paling semrawur dibandingkan kota perbatasan DKI Jakarta termasuk di Jawa Barat,” ujarnya.

Kalau dulu, lanjutnya, orang tua yang melihat NEM anaknya tidak mampu masuk sekolah favorit tentunya mencari sekolah lain yang terdekat tapi sekarang karena sistem zonasi semua berebut masuk tidak hanya di kecamatan terdekat tapi kecamatan yang jauh juga mencoba mendaftar jadi antrean bisa mencapai ribuan orang.

Melihat kondisi itu, imbuh dia, dirinya memang sudah menyampaikan masalah tersebut ke Gubernur Jabar Ridwan Kamil, terkait PPDB di Kota Depok yang lebih disebabkan minimnya sekolah yang dituju.

“Kami memang tengah mendorong agar dibangun baru SMA/SMK baru di Depok, ” katanya.

Sementara itu, Kepsek SMK N 2 Depok Tatang Komarudin, mengatakan untuk di sekolahnya kegiatan PPDB tahun 2019 berjalan aman dan lancar. Untuk menghindari antrean pendaftaran setiap hari dibatasi hanya 200 orang pendaftar mulai 17 hingga 22 Juni 2019.

Ada lima jurusan di SMK N 2 yang dibuka untuk siswa baru. Setelah mendaftar, siswa atau orang tua murid dapat melihat secara on line penerimaan siswa tersebut. “Tiga hari ini saja sudah hampir 700 orang mendaftar masuk ke SMK N 2 Depok, ” ujarnya. (*/Idr)

JAKARTA – Pemkot Jakarta Pusat (Jakpus) menggelar sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019. Diharapkan nantinya pelaksanaannya berjalan lancar dan sukses.

Sekretaris Kota (Seko) Jakpus, Iqbal Akbarudin mengatakan PPDB ini harus dicermati dengan baik terkait berbagai ketentuan dan peraturannya.

Diharapkan informasi ini dapat tersebar di masyarakat di wilayah Jakarta Pusat.

“Jangan sampai warga tidak tahu tentang penerimaan siswa baru. Ini harus disosialisasikan ke masyarakat,” kata Iqbal saat membuka sosialisasi di kantor walikota, kemarin.

Ikut memdampingi Kabag Kesra Jakpus, Haikal Shodri.

Sosialisasi diikuti 220 peserta terdiri camat, lurah, kasatlak kecamatan, dewan pendidikan, Kasi Pendidikan Dasar Sudin Pendidikan wilayah I dan II, pengawasn sekolah, koordinator kepala sekolah, ketua LMK dan para ketua PKK kelurahan.

Iqbal menegaskan dalam proses PPDB jangan sampai terjadi KKN. Masyarakat jangan percaya kalau ada pihak ke tiga yang menawarkan anaknya untuk masuk SD, SMP ataupun SMA sederajat.
“Jangan percaya karena sekarang PPDB secara online, sehingga sangat transparan,” pungkasnya. (*/Nubh)