Pendidikan

JAKARTA – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online bagi calon pelajar tingkat SD hingga SMA atau SMK telah dibuka. Sudin Pendidikan Jakarta Utara memastikan layanan jaringan stabil hingga akhir tahapan seleksi.

“Jaringannya dipastikan stabil hingga seluruh rangkaian tahapan seleksi nanti,” ucap Kepala Sudin Pendidikan wilayah I Jakarta Utara, Budi Sulistiono saat ditemui di Posko Pelayanan PPDB Online 2019 Jakarta Utara, di SMAN 13 Jakarta, Rabu (12/6).

Menurutnya, untuk saat ini PPDB online masuk dalam tahap pendaftaran sekaligus verifikasi berkas bagi calon pelajar inklusi, panti asuhan, sopir Jaklingko, dan kartu pekerja. Pendaftaran dilakukan sesuai sekolah yang diinginkan dengan bantuan panitia gabungan sekolah tersebut.

“Pesan saya jika calon peserta didik sudah melalui tahap seleksi dan diterima agar segera ke sekolah yang dituju untuk lapor diri. Sehingga ada kepastian calon peserta didik sebelum tahun ajaran baru dimulai pada 16 Juli 2019 mendatang,” jelasnya.

Kepala Suku Dinas Pendidikan wilayah II Jakarta Utara, Momon Sulaiman menerangkan, seluruh petugas maupun panitia membuka layanan konsultasi bagi orang tua calon peserta didik baru yang masih belum memahami mekanisme PPDB Online.

Hal ini bertujuan agar seluruh anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan dengan baik di Jakarta Utara. “Tentunya PPDB ini juga bersinergi dengan sector lain, salah satunya dengan Sudin Dukcapil Jakarta Utara sehingga NIK dipastikan terverifikasi,” pungkasnya. (*/Nubh)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan anggaran sebesar Rp 840 miliar untuk meningkatkan mutu guru pada tahun ini. Dana tersebut dipakai untuk menerapkan metode pelatihan baru bagi semua guru mata pelajaran di setiap zona. Pelatihan yang disebut dengan in-on itu diawali oleh guru SMP yang tersebar di 4.580 zona.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano menuturkan, metode in-on dirancang untuk merespons hasil Ujian Nasional (UN) sampai level analisis capaian butir soal. Cara tersebut bermanfaat untuk mendiagnosis kelemahan pembelajaran di suatu zona.

Menurut dia, peningkatan mutu guru masih jadi program prioritas pemerintah hingga 2020. Sesuai dengan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo, pada tahun ini prioritas program difokuskan pada meningkatkan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Ia menuturkan, metode in-on 82 jam wajib diikuti semua guru. Dengan perincian 5 kali in dan 3 kali on.“Dimulai dari tahap guru bertukar pikiran hingga evaluasi perubahan kelas yang selama ini belum pernah dilakukan,” kata Supriano di Kantor Kemendikbud, Jakarta, belum lama ini.

Ia mengklaim, metode tersebut belum pernah digunakan dalam semua pelatihan guru sebelumnya. Terdapat beberapa tahap dalam proses pelatihan in on. Pertama, instruktur nasional melatih guru inti yang merupakan guru berprestasi di setiap mata pelajaran dari semua zona. Para guru inti ini akan bertanggung jawab untuk mata pelajaran per zona.

Kedua, pelatihan dimulai dengan in. Ketika in pertama, akan terjadi refleksi di antara guru terkait kendala dengan mengacu pada UN, kompetensi inti, dan kompetensi dasar (KI-KD), dan lainnya. Pada in kedua, dibuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang berbeda antara guru satu dan yang lain. Setelah RPP selesai di in dua, masuk ke on satu, yakni guru kembali ke kelas untuk mengajar.

“Dari hasilnya disampaikan bagaimana mengajar yang menyenangkan, menggali agar anak bisa bertanya. Di sini terjadi proses. Sekarang, guru yang mengikuti pelatihan akan terus dikontrol dalam penerapannya di kelas. Saat masuk lagi ke in 5 untuk penyempurnaan atau perumusan best practice,” ujarnya.

Jika sebelumnya pola pelatihan guru dilakukan secara umum dan massal, maka mulai tahun ini pola itu diubah menjadi lebih fokus pada permasalahan atau kelemahan. Hasil UN yang dianalisis per zona mempermudah peningkatan kompetensi pembelajaran di kelas.

“Hasil UN ini bermanfaat sekali untuk peningkatan proses pembelajaran. Pelatihan berbasis zona tidak lagi menyiapkan modul secara umum, tapi dipecah berdasarkan unit-unit. Bisa jadi di satu zona dengan zona lain berbeda masalahnya. Atau sama-sama matematika tapi berbeda materinya. Kami fokus ke masalah,” kata Supriano.

Ia menjelaskan, RPP berfokus pada 70% pedagogik dan 30% konten. Metode ini juga melibatkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan masing-masing zona.(*/Nia)

JAKARTA – Calon mahasiswa yang ingin mendafar ke sejumlah perguruan tinggi negeri, Besok Senin (10/6/2019) bisa mulai melakukan pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Prof Ravik Karsidi melalui rilis resminya (9/6/2019) mengatakan, jadwal pendaftaran SBMPTN 2019 mulai dari tanggal 10 hingga 24 Juni 2019.

Sedangkan pengumuman hasil SBMPTN sendiri akan dilaksanakan pada 9 Juli 2019 pukul 15.00 WIB.

Bagi yang ingin mendaftar, ada sejumlah hal penting yang kamu harus ketahui agar tidak salah prosedur. Para pendaftar SBMPTN 2019, diharapkan teliti dan cermat. Seluruh ketentuan persyaratan dan tahapan pendaftaran harus disimak baik-baik agar tidak salah.

Berikut 8 hal penting yang harus kamu ketahui:

1. Diharapkan kepada para calon pendaftar agar memperhatikan secara teliti dan cermat semua ketentuan persyaratan dan tahapan pendaftaran SBMPTN 2019.

2. Sebagaimana telah diatur Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 60 Tahun 2018 bahwa kuota setiap Program Studi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru SBMPTN ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari Daya Tampung Program Studi di PTN.

3. Sebagai pertimbangan, program studi, daya tampung per PTN tahun 2019, dan jumlah peminat program studi per PTN tahun 2018 dapat dilihat di laman https://sbmptn.ltmpt.ac.id

4. Bagi peserta pelamar program Bidikmisi terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran yang ada di laman resmi bidikmisi.

5. Calon peserta penerima beasiswa Bidikmisi yang telah dinyatakan lulus SNMPTN 2019 dan calon peserta non-Bidikmisi yang dinyatakan lulus SNMPTN 2019, tidak diperbolehkan mendaftar SBMPTN 2019.

6. Apabila ada hal perlu ditanyakan terkait dengan SBMPTN 2019, dapat mengubungi HelpDesk http://halo.ltmpt.ac.id atau hubungi call center 0804 1 450 450. Informasi resmi juga dapat diperoleh di kantor Humas PTN terdekat.

7. Kepada masyarakat dan khususnya para calon pendaftar SBMPTN 2019, diberitahukan LTMPT tidak menjalin kerja sama dengan pihak manapun dalam pelaksanaan SBMPTN 2019.

8. Semua informasi resmi dan setiap terjadi perubahan ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan SBMPTN 2019 selalu diinformasikan melalui laman resmi di http://sbmptn.ac.id. (*/Nia)

JAKARTA – Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek menghimbau para pemudik untuk tidak ragu untuk menghubungi layanan cepat tanggap daruratPublic Safety Center(PSC) 119.

Hal ini apabila terjadi kejadian kegawatdaruratan kesehatan pada saat perjalanan mudik.

“Kami sudah menyiagakan sebanyak 188 PSC 119 untuk mendukung kelancaran dan keamanan saat mudik pada tahun 2019. Pelayanan ini siap siaga selama 24 jam,” kata Menkes Nila Moeloek, Jakarta, Senin, (27/05/2019).

Pada saat tinjauan mudik bersama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Terminal Kampung Rambutan, PSC 119 memiliki jaringan yang terintegrasi dan terpadu di beberapa daerah.

“National Commando Centre(NCC) PSC 119 ini terpusat di Kementerian Kesehatan. Apabila ada kejadian di suatu daerah, maka komando pusat akan menghubungi PSC 119 terdekat dari titik peristiwa,” ujar Menkes Nila Moeloek.

“Jika di daerah tempat terjadi peristiwa tidak memiliki PSC 119, maka komando pusat akan langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dan puskesmas/rumah sakit terdekat untuk melakukan pertolongan pertama gawat darurat dan stabilisasi bagi korban,” tambahnya.

Untuk kedepannya, Nila Moeloek mendorong Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk membentuk PSC yang nantinya bisa terintegrasi dengan komando pusat di Jakarta.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2013 mengenai Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan disebutkan bahwa setiap Kabupaten/Kota harus membentuk PSC.

Sejak tahun 2016, layanan cepat tanggap darurat 119 terus melakukan inovasi. Salah satunya inovasi ambulans roda dua untuk mempercepat jangkauan ke lokasi peristiwa kegawatdaruratan kesehatan.

Menurut Nila ambulans roda dua ini cukup efektif saat lalu lintas sedang padat dan menjagkau area yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat.

“Jika terjadi kejadian kegawatdaruratan, ambulans roda dua ini di setting untuk meluncur terlebih dahulu ke lokasi untuk melakukan pertolongan pertama. Barulah ambulans roda empat menyusul untuk mengevakuasi korban,” tangkas Nila.

“Jangan ragu untuk menghubungi 119, kita akan siap melayani para pemudik kapanpun dan dimana pun,” tutup Menkes Nila Moeloek.(*/Ni)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta memastikan perbaikan 147 gedung SD dan SMP tuntas akhir tahun 2019. Biaya untuk memperbaiki gedung-gedung sekolah tersebut mencapai Rp2 triliun.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Rationo menjelaskan, perbaikan 147 gedung SD dan SMP dilakukan setelah Lebaran.

“Pokoknya akhir tahun sudah selesai diperbaiki, dan awal 2020 bisa digunakan untuk proses belajar mengajar, ” ucapnya, Senin (20/5/2019).

Memperbaiki 147 gedung sekolah itu, sambung Rationo, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana hingga Rp2 triliun. “Gedung yang paling banyak rusak adalah SD,” paparnya.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menargetkan, akhir tahun ini pembenahan gedung sekolah yang rusak itu rampung. “Desember 2019 perbaikannya selesai, dan Januari sudah bisa dipakai,” tandasnya.

Sementara itu, Selamat Nurdin, anggota DPRD DKI Jakarta, meminta agar pemprov mendata secara akurat gedung sekolah yang rusak. “Supaya tidak dua kali kerja, mana saja sekolah yang rusak harus segera diperbaiki,” mintanya. (*/Nia)

JAKARTA – Sahur menjadi kunci untuk tubuh siap menjalani puasa selama kurang lebih 14 jam. Jangan asal makan, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Menurut Astri Kurniati, S.T., M.App.Sc., Head of Nutrifood Research Center, konsumsi karbohidrat kompleks sangat penting juga ditambahkan dengan protein.

Tidak lupa dengan asupan serat yang cukup. Ini agar tubuh tidak mengalami sembelit.

“Itu yang harus diperhatikan saat sahur. Kemudian juga untuk berbuka puasa,” kata Astri saat ditemui di Jakarta, Senin, (13/05/2019).

Masih menurutnya, saat berbuka, perbanyak konsumsi air mineral. Kemudian, asupan buah – buahan.

“Jika minum manis justru semakin ingin manis lagi. Kurangi gula dan santan. Lemak adalah nutrisi paling lama dicerna sehingga merangsang produksi asam lambung berlebih,” tambahnya.

Perlu diperhatikan, ketika menjadi seorang yang memiliki keturunan diabetes, maka mengurangi konsumsi gula sangat menjadi prioritas utama.

“Lain halnya dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Bagi penderita hipertensi maka mengurangi garam,” paparnya.(*/Nia)

BANDUNG – Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Dr Cecep Darmawan menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi tidak ideal atau tidak cocok diterapkan. Pasalnya, tidak semua daerah mempunyai sekolah dengan standar yang sama.

Ia menegaskan, apapun sistem PPDB yang diterapkan, itu harus menjadi ukuran kualitas pendidikan. Apalagi, pemerintah sudah menetapkan delapan standar pendidikan.

“Maksud PPDB melalui zonasi ini kan untuk pemerataan pendidikan agar kualitas sekolah merata. Tapi sayang, zonasi yang berbasis pada wilayah ini tidak melihat beberapa aspek, misal keragaman daerah, lalu daerah juga kan punya aspirasi yang harusnya diakomodir pusat,” katanya saat On Air di PRFM, Sabtu 18 Mei 2019.

Cecep menambahkan, PPDB dengan sistem zonasi merupakan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya menjalankannya saja. Hal ini menurutnya bakal menjadi masalah, apalagi jika ada aspirasi daerah yang kurang diperhatikan. Kemudian, keragaman daerah juga masih tinggi disparitasnya.

Ia menyarankan agar kebijakan pemerintah pusat hanya mengatur norma atau prinsip dasar PPDB. Untuk teknis pelaksanaannya diserahkan ke pemerintah daerah.

“Pendidikan kan layanan dasar yang sudah diotonomikan ke daerah, harusnya hal-hal seperti PPDB ini diwenangkan kepada daerah,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk membenahi terlebih dahulu delapan standar pendidikan. Setelah itu baru memberlakukan PPDB dengan sistem zonasi.

“Misal, antara sekolah unggulan dan sedang, nanti pemerintah genjot yang kurang agar menjadi sekolah unggul. Jadi antara kabupaten/kota kualitas sekolahnya relatif sama,” katanya.(*/Hend)

JAKARTA – Dompet Dhuafa pendidikan melalui program Sekolah Literasi Indonesia (SLI) memiliki program jawaban bagaimana seharusnya peran orang tua siswa dan guru dalam bersinergi mendukung pendidikan generasi masa depan bangsa. Salah satu programnya yaitu parenting yang disampaikan oleh Konsultan Relawan (KAWAN) SLI. Bagaimana cara sinergi antara guru dan orang tua dalam berbagi tanggung jawab terhadap anak atau siswa didiknya.

MTs Attaqwa Filial Engkerengas merupakan sekolah dampingan SLI, yang saat ini telah memasuki tahun ketiga. Sebagai sekolah yang berada di pelosok dan jauh dari perkotaan, istilah parenting tentu tidak begitu dipahami. Konsultan Relawan SLI Afif Mustofa yang mendampingi sekolah MTs tersebut lebih menjabarkan tentang pendidikan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka.

Berbagi bersama bukan berarti memisahkan porsi kerja dan perhatian sebagai orang tua kepada anak. Sering kali kita memisahkan fungsi dan peran orang tua dan guru di rumah atau di sekolah.

Bahkan tidak sedikit yang beranggapan jika di rumah sepenuhnya tanggung jawab orang tua siswa. Padahal rumah guru dan siswa berdampingan. Lantas, apakah sang guru tutup mata terhadap perkembangan dan pergaulan anak didiknya.

Begitupun sebaliknya apakah orang tua menyerahkan penuh segala tanggung jawab anak di sekolah kepada guru tanpa memperhatikan perkembangan anaknya di sekolah, tentu tidak. Seharusnya antara orang tua dan guru selalu tercipta komunikasi yang baik terkait perkembangan peserta anak atau siswa.

Afif bercerita, pelatihan parenting dengan sasaran peserta pelatihan yaitu orang tua siswa atau wali siswa MTs Attaqwa Filial Engkerengas, dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 25 orang. Kegiatan pelatihan dibagi menjadi 3 sesi.

Sesi pertama dilakukan penjelasan tentang impian, pentingnya impian dan bagaimana peran orang tua membantu anak dalam merancang impian atau masa depannya. Sebagai trainer pada materi ini adalah Sumi SGI selaku guru MTs Attaqwa Filial Engkerengas.

Sesi kedua dilanjutkan dengan materi peran orang tua menyusun rencana aksi anaknya dalam mencapai impian, trainer pada materi kedua yaitu Deva Wulandari selaku guru MTs Attaqwa Filial Engkerengas.

Sedangkan materi pelatihan ketiga yaitu penjelasan tentang peran orang tua dalam membersamai dan membimbing anak dalam menggapai impiannya sedangkan trainer pada materi ketiga yaitu Endang Satriawati, Kepala Sekolah MTs Attaqwa Filial Engkerengas. Sedangkan Afif Mustofa selaku Konsultan Relawan SLI Angkatan 2 penempatan Kapuas Hulu bertindak sebagai Lead Fasilitator.

Di akhir pelatihan para peserta diberikan refleksi diri tentang betapa pentingnya peran orang tua dalam membersamai dan membimbing anak dalam menggapai impiannya. Sebagai wujud komitmen kerja sama antara pihak sekolah dan orang tua siswa dalam mengevaluasi hasil pelatihan parenting dilakukan sosialisasi buku komunikasi atau buku penghubung yang berfungsi sebagai bentuk pelaporan dan dokumentasi serta kontrol perkembangan peserta didik.

Dengan kemampuan para guru MTs Attaqwa Filial Engkerengas dalam membawakan materi pelatihan parenting diharapkan menjadi langkah awal sekolah merutinkan kegiatan parenting minimal satu kali dalam satu semester. Hal ini guna mempererat kerja sama pihak guru dan orang tua siswa.

Menurut Afif, bukan perkara mudah untuk membujuk para guru untuk berperan sebagai pemateri dalam kegiatan parenting ini. Rasa malu membuat mereka enggan untuk bersedia, dengan beralasan mereka adalah guru muda dan hanya memiliki pendidikan terakhir setingkat SMA.

“Melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini terjadinya miskomunikasi antara pihak anak, orang tua dengan para guru yang berujung pada kasus hukum, maka sudah selayaknya orang tua dan para guru sering dipertemukan dalam kegiatan parenting seperti ini. Sesungguhnya kunci suksesnya pendidikan peserta didik didukung oleh terciptanya hubungan yang harmonis antara guru dan orang tua siswa,” kata dia.(*/Indr)

JAKARTA – Ada hal berubah saat berpuasa. Terutama untuk pola makan  hal ini akan mempengaruhi pola  saat berpuasa.

Menurut Triyani Kresnawan, DCN, MKes, RD dari Instalasi Gizi RSCM Jakarta, pola makan pada orang yang berpuasa menjadi lebih teratur dan tepat waktu.

Ini membuat orang yang berpuasa memiliki metabolisme tubuh yang lebih baik.

“Asupan dan pola makan yang biasanya tiga kali menjadi hanya dua kali makan (buka dan sahur), camilan terbatas, asupan zat gizi jadi berkurang, tapi kemungkinan malah bertambah jika mengkonsumsi makanan berlebihan (istilahnya balas dendam),” kata Triyani di temu media Kemenkes RI, Jakarta, (10/05/2019).

Masih menurutnya, berpuasa menjadi cara untuk mengendalikan diri. Ini juga membuat tubuh dan jiwa lebih sehat.

“Pengendalian diri. Puasa juga menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik, sehingga jiwa menjadi sehat, tambahnya. (*/El)

BANDUNG – Guru dan tenaga administrasi sekolah (TAS) nonPNS keberatan dengan ketentuan baru pemberian honorarium peningkatan mutu guru dan tenaga honorer. Dengan aturan baru ini, diperkirakan 1.500 guru honorer tidak bisa menerima honorarium.

Pemberian honor yang sebelumnya disebut dengan Tambahan Penghasilan (Tamsil) ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Honorarium Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non PNS. Menurut aturan itu, honorarium diberikan kepada guru non PNS di sekolah negeri dengan kualifikasi minimal berpendidikan S1 atau D4 sesuai dengan mata pelajaran bagi guru SD dan SMP, bagi guru PAUD formal minimal S1 atau D4 PAUD, sedangkan bagi PAUD non formal, minimal berpendidikan SMA atau sederajat. Bagi TAS yang bukan ASN setidaknya harus berpendidikan SMA atau sederajat.

Guru dan TAS non PNS di PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta harus mempunyai masa kerja minimal dua tahun.

Selain itu, guru non PNS yang menerima honorarium ini harus terdata pada sekolah induk dalam Data Pokok Kependidikan (Dapodik). Guru non PNS harus mengajar setidaknya 24 jam per minggu dengan beban kerja 37,5 jam per minggu. Sementara bagi TAS non PNS harus melaksanakan jam kerja selama 37,5 jam per minggu.

Ribuan guru dan TAS honorer keberatan dengan kebijakan baru ini. Tim Pertimbangan Kebijakan Wali Kota Bandung bertemu dengan berbagai organisasi guru dan TAS di SMPN 43 Bandung, Jumat 10 Mei 2019. Dalam pertemuan itu, tim menjaring aspirasi berbagai organisasi itu. Tim diwakili oleh Yugi Sukriana.

Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) Kota Bandung Tito Suhendar mengatakan, setelah dicermati terdapat sekitar 1.500 orang yang tahun ini tidak akan mendapat honorarium ini. Guru honorer sendiri jumlahnya mencapai 9.000 orang.

Tito mengatakan, Perwal ini sejatinya bisa menjadi jaminan agar guru dan TAS honorer bisa mendapat tunjangan sesuai kemauan politik wali kota. “Kendalanya ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi,” ujarnya.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan mengatakan, sulit bagi guru honorer swasta mengajar 24 jam seminggu di saru sekolah. “Kecuali bisa mengajar di dua atau tiga sekolah. Tapi kan informasinya harus satu sekolah,” ujarnya.

Ia juga berpendapat ada ketidakadilan dalam aturan ini. Aturan ini mengklasifikasikan honorarium bisa setara dengan UMK dan di bawahnya. Sementara di sisi lain, sudah ada guru honorer swasta yang sudah bersertifikat justru tidak bisa mendapatkan honorarium ini. “Sehingga bisa ada guru yang belum bersertifikat tapi dapat Rp 3,1 juta, yang sudah bersertifikat dapat Rp 1,5 juta,” tuturnya.

Ia meminta agar Perwal dan Kepwal terkait pemberian honorarium ini bisa direvisi. “Jangan sampai ada yang tidak dapat,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini SD dan SMP negeri banyak kekurangan guru PNS. Di sekolah negeri lebih banyak guru honorer.

“Jika tidak diperbaiki, kami siap gugat ke PTUN,” ujarnya.

Didi Septariana dari Asosiasi Guru dan Tenaga Honorer (AGTH) memahami aturan ini dibuat untuk membangun sistem. Tapi seharusnya, semua guru dan tenaga honorer bisa mendapat honorarium yang tahunalu disebut Tamsil.

“Tidak mungkin mengajar 24 jam seminggu, karena kami diberi sisa dari (jam mengajar PNS). Kami meminta keadilan,” katanya.

Perwakilan dari Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Yanyan Hendriyan mengatakan, sejak awal April sudah banyak menerima keluhan dari guru honorer yang tahun ini tidak bisa menerima honorarium karena tidak memenuhi kriteria.

Ia menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung pada forum itu. “Ini ketidaktahuan orang Disdik atas masalah kita. Harus mengajar 24 jam, honorer itu paling 18-20 jam,”tandasnya.(*/Hend)