Catatan ksusus

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melarang sementara jamaah asing dan lokal untuk menjalankan ibadah umrah di situs-situs tersuci Islam di Makkah dan Madinah untuk mencegah penyebaran virus corona baru, COVID-19.

Di Arab Saudi sendiri hingga sampai saat ini (26/3/2020) tercatat ada 900 kasus atau orang yang terinfeksi dengan dua orang di antaranya meninggal dan 29 pasien disembuhkan.

Belum ada tanda-tanda pandemi mereda, meski di China—negara pertama virus itu muncul—tidak ada kasus baru yang berasal dari lokal, melainkan kasus impor. Situasi ini memiicu kekhawatiran pandemi COVID-19 bisa meniadakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Berbeda dengan umrah yang biasanya bisa dilakukan kapan saja, ibadah haji hanya boleh dilakukan pada hari-hari awal Dzul-Hijjah, bulan terakhir dari kalender Islam.

Puluhan Kali Haji Ditiadakan

Sekadar diketahui, pelaksanaan ibadah haji sejatinya pernah ditiadakan berkali-kali sebelumnya dalam sejarah Islam karena wabah penyakit, konflik, aksi bandit dan perampok, atau alasan lainnya.

Mengutip laporan Al Araby, pada awal bulan ini Saudi King Abdulaziz Foundation for Research and Archives (Yayasan Raja Abdulaziz Saudi untuk Penelitian dan Arsip) merilis pernyataan yang mencatat 40 kali dalam sejarah pelaksanaan ibadah haji dibatalkan atau tetap ada namun dengan jumlah jamaah sangat minim.

Pembatalan ibadah haji yang paling terkenal terjadi pada abad ke-10 Masehi atau abad ke-3 dalam kalender Islam. Saat itu, ibadah haji dibatalkan atau ditiadakan setelah kelompok sekte yang tidak dikenal mengambil alih situs suci di Makkah.

Orang-orang Qarmati adalah kelompok sekte heterodoks yang berbasis di Arab timur, yang mendirikan negara mereka sendiri di bawah Abu Taher al-Janabi. Sistem kepercayaan mereka didasarkan pada Islam Syiah Ismailiyah yang bercampur dengan unsur-unsur gnostik dan masyarakat mereka egaliter. Penulis Amerika Serikat, Kenneth Rexroth, menyebut mereka; “Satu-satunya masyarakat komunis yang mengendalikan wilayah besar sebelum abad ke-20”.

Namun, mereka menganggap haji sebagai ritual pagan dan pada tahun 930 Masehi, Abu Taher melakukan serangan ganas ke Makkah selama musim haji.

Menurut catatan sejarah, orang-orang Qarmati membunuh 30.000 jamaah sembari mengejek ayat-ayat Alquran kepada jamaah dan membuang jasad para jamaah di sumur Zamzam yang suci. Mereka kemudian mencuri “Batu Hitam” dari Kakbah. Selama sepuluh tahun setelah serangan ini, ibadah haji ditiadakan.

Itu bukan serangan kekerasan pertama pada jamaah haji. Pada tahun 865 Masehi, Ismail bin Yousef—dikenal sebagai Al-Safak—yang memimpin pemberontakan melawan kekhalifahan Abbasiyah, para jamaah yang dibantai dikumpulkan di Gunung Arafat dekat Makkah. Pemberontakan itu juga memaksa pembatalan ibadah haji.

Pada tahun 1000 Masehi, haji dibatalkan karena alasan yang jauh lebih sederhana, yakni meningkatnya biaya yang terkait dengan perjalanan.

Pada tahun 1831, wabah dari India menewaskan hampir tiga perempat jamaah haji. Kemudian, menurut King Abdulaziz Centre, antara 1837 hingga 1892, wabah infeksi menewaskan ratusan jamaah setiap hari.

Infeksi penyakit sering menyebar selama pelaksaan haji. Sebelum zaman modern, infeksi penyakit jauh lebih menjadi masalah daripada wabah COVID-19 yang melanda dunia hari ini.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang dipimpin Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud belum memutuskan kapan mengakhiri larangan sementara ibadah umrah. Sedangkan soal pelaksanaan ibadah haji tahun ini belum ada penjelasan resmi dari kerajaan.

Raja Salman sudah memerintahkan lockdown kota Makkah, Madinah dan Riyadh untuk mencegah penyebaran lebih luas dari wabah COVID-19. Imbas lockdown ini menyebabkan penduduk di 13 wilayah di Arab Saudi dilarang melakukan perjalanan antar-wilayah.

Untuk menegakkan aturan lockdown, Kementerian Dalam Negeri memberlakukan jam malam mulai pukul 19.00 hingga 06.00 pagi di seluruh negeri. Para pelanggar aturan jam malam akan dikenai denda 10.000 riyal hingga penjara.*****

JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), organisasi berhimpunnya perusahaan media siber, dianugrahi penghargaan oleh Museum Dunia Rekor Indonesia (MURI) yang diserahkan langsung oleh pendiri Muri, Jaya Suprana, di Jaya Suprana Institute, Lantai LG Mall Of Indonesia, Jalan Boulevard Raya RSVP, Jumat (28/22020),

Penghargaan peraihan rekor dunia MURI ini, diberikan atas kecepatan, daya sebar dan banyaknya media siber yang tergabung di SMSI dalam menyampaikan opini “MENDAMBAKAN KEADILAN SOSIAL”

Hanya dalam waktu tujuh setengah jam, opini yang disampaikan SMSI kepada anggota sudah dimuat 571 media yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Capaian SMSI ini, merupakan kali pertama dicapai oleh organisasi perusahaan media Siber di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, dalam perjalanannya, SMSI telah mengalami tiga kali pergantian ketua umum.

Ketua Umum pertama, dijabat Teguh Santosa, kemudian Auri Jaya menggantikan Teguh Santosa. Baik Teguh maupun Auri keduanya diangkat oleh para pendiri, sampai dengan pelaksanaan kongres.

Kemudian pada kongres perdana 20 Desember 2019, Firdaus terpilih sebagai ketua umum, mengalahkan Teguh Santosa yang penah menjabat sebagai ketua Umum. Firdaus tercatat sebagai ketua umum SMSI pertama yang dipilih melalui kongres.

Bulan Januari 2020, kepengurusan SMSI Pusat, dibawah nakhoda Firdaus, resmi terbentuk. Usai menerima SK, SMSI langsung tancap gaspol.

Berkat kompaknya jajaran kepengurusan SMSI dari pusat hingga daerah, yang semula pengurus di tingkat provinsi SMSI hanya ada di 27 provinsi, kini sudah ada 30 cabang provinsi di tanah air.

Kepada awak media, ketika ditemui di sela-sela sebuah acara, Ketua Umum SMSI Firdaus mengaku bahwa, capain yang berhasil ditorehkan SMSI, dan salah satunya dapat memecahkan rekor MURI, tidak terlepas dari peran serta dan dukungan segenap pendiri, penasehat dan jajaran pengurus SMSI dari Pusat hingga Daerah

Firdaus mengatakan, dimasa akan datang, masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan pengurus SMSI. Salah satunya adalah bagaimana SMSI menjadi konstituen Dewan Pers. Adapun sarat untuk itu diantaranya memiliki anggota paling sedikit 200 perusahaan dan tersebar minimal di 15 Provinsi.

“Syukur kini SMSI, anggotanya sudah lebih dari 500 perusahaan, dan tersebar lebih dari 15 Provinsi. Dan Pengurus SMSI Provinsi yang sudah di verifikasi faktual, 19 Pengurus Provinsi dan ditambah satu pengurus Pusat,” pungkas Firdaus.

Firdaus, sebelum terpilih menjadi ketua umum SMSI, dimasa kepemimpinan dua ketua SMSI sebelumnya, Firdaus menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.
Merunut sedikit pengalaman Firdaus dalam mengelola organisasi, dirinya pernah menjadi Ketua PWI Provinsi Banten dua periode, sebelum menjadi ketua PWI Banten, Firdaus menjabat sekretaris PWI Banten satu periode. Dan selain itu, Firdaus juga pernah menjabat sebagai Sekretaris SPS Banten selama 14 tahun. Sejak 2004 hingga 2018, Firdaus mendampingi Ketua SPS Banten, Priyo Susilo.

Pengalaman menjadi sekretaris SPS bersama Priyo Susilo dalam membesarkan SPS Banten kala itu, mengajarkannya banyak hal. Salah satunya keteladanan yang ditularkan Priyo Susilo sebagai ketua kepadanya. Dari contoh yang diberikan Priyo, Firdaus mampu memberhentikan kebiasaanya merokok hingga rajin melaksanakan puasa senin-kamis.

“Jika seorang pemimpin tegak lurus, maka siapapun dibawahnya akan ikut dan patuh,” ucap Firdaus yang juga dikenal sebagai pribadi yang kritis dan tegas ini.

Penyerahan Penghargaan Rekor Indonesia:

1. Rekor Pertama : Trainer yang Berhasil Menurunkan Berat Badan Anak yang Memiliki Bobot Terberat secara Sehat dalam Waktu Satu Tahun, (turun berat badan sebanyak 110 Kg)
Rekoris : Ade Rai

2. Rekor Kedua : Anak yang Berhasil Menurunkan Berat Badan Terberat Selama Satu Tahun, (turun berat badan sebanyak 110 Kg)
Rekoris: Aria Permana

3. Rekor Ketiga : Tim Pelajar Indonesia Pertama yang Berhasil Mencapai Puncak Gunung Elbrus, (pelaksanaan. 17/8/2018)
Rekoris : ELPALA SMAN 68
(pendaki : Geas Aldino, Ryan Muhammad, Salsa Khusnus dan Timothy Jonathan)

4. Rekor Keempat : Pelajar Bersaudara Termuda yang Berhasil Mencapai Puncak Gunung Kilimanjaro, (pelaksanaan. 17/3/2019)
Rekoris: Matthew Richard (15 thn 9 bln 21 hr) &
Jonathan Philip (13 thn 9 bln 3 hr)

5. Rekor Kelima : Barista Tuli Pertama di Indonesia
Rekoris: Tri Erwinsyah Putra

6. Rekor Keenam : Perusahaan Direct Selling yang Mengunjungi Negara Terbanyak,
(sebanyak 37 Negara)
Rekoris: PT. KK INDONESIA

7. Rekor Ketujuh : Webinar Tanpa Henti Terlama, (100 jam)
Rekoris: Perhimpunan Pelajar Indonesia Se-Dunia (PPI DUNIA)

8. Rekor Kedelapan : Baklava dengan Harga Tertinggi, (Rp. 14.000.000,-)
Rekoris: Mardin Baklava & Patisserie

9. Rekor Kesembilan : Perempuan Indonesia Termuda Peraih Gelar Doktor di Perguruan Tinggi
Tiongkok, (usia 25 thn 5 hari)
Rekoris: Bryna Meivitawanli

10. Rekor Kesepuluh : Anak Perempuan Pemilik Rambut Terpanjang, (Panjang Rambut. 140 cm, pengukuran 18 Juli 2019)
Rekoris: Beatrice Anggraini Pramana, usia 13 thn

11. Rekor Kesebelas : Atlet Paralayang Tertua, (usia 79 thn)
Rekoris: Julius Early Rawis

12. Rekor Keduabelas: Mendirikan Telur diatas Jenis Terbanyak, (25 jenis benda)
Rekoris: Sofian

13. Rekor Ketigabelas : Penggagas Alat Musik Gesek dengan
Kotak Bermotif Batik (???)
Rekoris : Fredy

14. Rekor Keempatbelas : Serikat Media Siber yang Menggerakkan 571 Anggotanya Memuat Naskah “Mendambakan
Keadilan Sosial”
Rekoris: Serikat Media Siber Indonesia – SMSI

Penyerahan Penghargaan Rekor Dunia

15. Rekor Kelimabelas : The One and Only Band Founded by A Four Star Army General Still Active in Performing / (Band Pimpinan Jenderal)
Rekoris: Band Playsets

16. Rekor Keenambelas : Inventor Superpave (Superior Performing Asphalt Pavement) Grade
PG 60-16 & PG 70-16 Berkualitas Dunia
Rekoris: Ir. Sayono

17. Rekor ketujuh belas: Penyerahan Penghargaan Prestasi Nusantara Penghapal 217 Ayat Ayat Alkitab Rekoris: Anneke A. Polak – Penghapal 217 Ayat Ayat Alkitab
Penguji: Bapak Jusuf Ngadri. (T Abd)

Syukur Alhamdullilah, saya beruntung tergolong warga Indonesia yang bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan Indonesia. Namun sayang setriliun sayang, tidak semua sesama warga Indonesia seberuntung saya.

Masih banyak warga Indonesia belum bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan Indonesia. Kenyataan tersebut merupakan bukti tak terbantahkan bahwa sila ke lima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Untuk Seluruh Rakyat Indonesia belum terejawantahkan di persada Nusantara masa kini. Untuk sementara ini Keadilan Sosial hanya hadir secara terbatas untuk sebagian kecil rakyat Indonesia.

Keberpihakan

Berdasar dukungan dari para sahabat seperti Prof. Frans Magnis Suseno, Prof. Mahfud MD, Prof. Salim Said, Dr. Yasonna Laoly, aktivis senior Haryono Kartohadiprojo S.H, pejuang kemanusiaan Ignatius Sandyawan Sumardi, pejuang kebudayaan Aylawati Sarwono dll, saya sempat mencoba ikut berpihak kepada para warga yang belum menikmati nikmatnya kemerdekaan Indonesia.

Maka saya berupaya ikut mencegah jangan sampai warga Bukit Duri digusur secara sempurna melanggar hukum. Namun kemudian saya harus menghadapi kenyataan bahwa diri saya cuma seorang insan manusia yang tidak berdaya apa pun.

Terbukti pada tanggal 28 September 2016, saya tak berdaya mencegah warga Bukit Duri digusur secara sempurna melanggar hukum akibat de facto mau pun de jure tanah dan bangunan yang digusur masih dalam proses hukum di Pengadilan Negeri mau pun PTUN. Tidak kurang dari Prof Mahfud MD dan DR.

Yasonna Laoly menegaskan bahwa tanah dan bangunan yang masih dalam proses hukum dilindungi undang-undang agar jangan disentuh apalagi digusur dengan alasan apa pun juga. Jika nekad digusur berarti penggusur melakukan pelanggaran hukum secara sempurna.

PN & PTUN

Namun rasa sedih yang menyelinap ke lubuk sanubari saya agak terhibur setelah kemudian PN mau pun PTUN resmi memenangkan gugatan warga Bukit Duri. Saya berbesar hati bahwa keadilan telah dipersembahkan kepada warga Bukit Duri yang telah terlanjur jatuh menjadi korban penggusuran secara sempurna melanggar hukum atas nama pembangunan.

Meski kemudian para pendukung kebijakan penggusuran rakyat gigih melancarkan serangan jurus public relations demi pembunuhan karakter warga Bukit Duri rame-rame dihujat sebagai para pemberontak yang subversif melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Malah saya sebagai pihak yang berpihak kepada rakyat tergusur juga tak ketinggalan ikut habis-habisan dihujat sebagai tua bangka botak buncit bau tanah ingin melestarikan kemiskinan. Bahkan kemudian pihak tergugat melakukan naik banding ke Pengadilan Tinggi.

Pengadilan Tinggi

Ternyata Pengadilan Tinggi juga sepaham dengan Pengadilan Negeri dan PTUN untuk memenangkan gugatan rakyat kecil. Maka rasa bersyukur saya bertambah dengan rasa bangga bahwa negara saya ternyata merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga hukum idak tajam ke bawah sambil tumpul ke atas.

Saya bangga bahwa bangsa Indonesia telah mempersembahkan keadilan secara adil sesuai sosok patung Dewi Keadilan memegang neraca keadilan dengan mata tertutup sehingga tidak pandang bulu terhadap siapa pun juga yang dianggap melanggar hukum apalagi secara sempurna. Namun pihak tergugat tetap gigih tidak mau menyerah kalah maka kembali naik banding kali ini ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung

Kali ini, saya benar-benar kena batunya! Ternyata Mahkamah Agung sama sekali tidak sepaham dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mau pun Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara sempurna bertolak belakang dengan vonis PN, PT dan PTUN, ternyata MA memenangkan pihak tergugat yang sudah divonis bersalah oleh majelis hakim PN, PTUN dan PT.

Vonis MA disambut dengan sorak-sorai gegap-gempita oleh para pendukung kebijakan menggusur rakyat namun di sisi lain disambut deraian air mata para warga miskin yang telah kehilangan tempat bermukim akibat digusur secara sempurna melanggar hukum atas nama pembangunan.

Banjir

Pada musim musibah banjir, juga tampak jurang kesenjangan sosial. Ada warga yang beruntung karena kebetulan bermukim di kawasan yang bebas banjir namun ada pula yang kurang beruntung akibat kebetulan bermukim di kawasan berlangganan banjir. Yang kurang beruntung masih terbagi menjadi dua nasib. Yang bernasib kurang beruntung kebanjiran namun kebetulan bernasib cukup berada bisa langsung mengungsi ke hotel. Yang bernasib kurang beruntung kebanjiran sambil juga kebetulan bernasib miskin terpaksa harus pasrah tidak bisa mengungsi ke hotel.

Segenap fakta itu makin meyakinkan saya bahwa Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai sila Pancasila memang belum terwujud. Saya bersyukur sebagai warga negara Indonesia beruntung dapat ikut menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Namun saya merasa prihatin bahwa belum semua warga Indonesia seberuntung saya.

Masih banyak sesama rakyat Indonesia belum dapat ikut menikmati nikmatnya kemerdekaan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Sila ke lima Pancasila untuk sementara ini masih berbunyi Keadilan Sosial Untuk Sebagian Kecil Rakyat Indonesia saja.

Insha Allah, kita semua sebagai warga bangsa Indonesia segera menghentikan perilaku saling membenci, saling melecehkan, saling menghujat, saling memfitnah demi bersatupadu dalam gigih berjuang mengejawantahkan sila ke lima Pancasila menjadi kenyataan di persada Nusantara nan gemah ripah loh jinawi, tata tenteram kerta raharja. MERDEKA !

Jaya Suprana
(Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan)

TIAP-TIAP orang biasanya memiliki ayat favorit tertentu dalam Qur’an, sesuai dengan kecenderungan intelektual, spiritual, dan personalnya masing-masing. Orang-orang yang menggemari “ilmu kanuragan”, tentu menghafal dengan baik ayat-ayat yang berkaitan dengan “kejadugan”. Sementara orang-orang yang menggemari mistik atau ilmu tasawwuf, tentu akan menyukai ayat-ayat “mistikal”, misalnya ayat 24:35 dalam Surah al-Nur: Tuhan adalah cahaya langit dan bumi.

Ayat ini ditafsirkan secara mistikal dan filosofis oleh Imam Ghazali (w. 1111) dalam kitabnya yang masyhur, Misykat al-Anwar. Salah satu ayat favorit saya adalah QS 2:269: wa man yu’ta al-hikmata faqad ‘utiya khairan katsira; barangsiapa diberikan hikmah (oleh Tuhan), sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang melimapah.

Jika direnungi secara reflektif dan dengan menggunakan “mata rohani” yang tajam, ayat ini akan membawa kita kepada kebijaksanaan yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa makna “hikmah” dalam ayat itu? Ibn Rusyd, filsuf besar Muslim dari Andalusia (Spanyol) yang hidup di abad ke-12, menyepadankan “hikmah” dengan “falsafah” dalam pegertain yang dikenal di Yunani. Dan ini bukanlah sesuatu yang mengada-ada, sebab kata “sophia” dalam bahasa Yunani sepadan-semakna dengan “hikmah” (kebijaksanaan) dalam bahasa Arab.

Ayat dalam surah al-Baqarah itu, dalam pandangan Ibn Ruysd, bermakna: barangsiapa diberikan anugerah berupa “filsafat”, maka ia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Tetapi, filsafat di sini harus dipahami dalam pengertian “hikmah” seperti akan saya jelaskan di bawah. Al-Razi (w. 1209), seorang teolog dari abad ke-12 yang menulis tafsir massif “Mafatih al-Ghaib”, menafsirkan hikmah di sini, antara lain, sebagai berikut: “al-takhalluq bi-akhlaqi Allah ‘ala qadri al-thaqah al-basyariyyah”; berusaha untuk berakhlak sebagaimana akhlak Tuhan seturut dengan kemampuan manusia.

Dengan kata lain, hikmah adalah usaha manusia untuk meniru tindakan Tuhan, untuk mendekati sifat-sifat ketuhanan. Oleh karena itu, dalam tradisi filsafat Islam, seorang filsuf, alias seseorang yang mempelajari dan mempraktekkan hikmah dalam kehidupannya, biasa juga disebut sebagai “al-muta’allih”, seseorang yang mencoba meniru dan mendekati sifat-sifar ketuhanan (“muta’allih” berasal dari akar kata “ilah” yang artinya: Tuhan).
Seorang filsuf besar Iran yang hidup hampir sezaman dengan Kiai Mutamakkin (Kiai Cebolek) dari Pati, yaitu Mulla Shadra (w. 1640), misalnya, disebut sebagai “shadr al-muta’allihin”, seorang “muta’allih” (dalam pengertian: seorang bijak yang berhasil medekati sifats-sifat ketuhanan) yang paling terdepan. Apa yang dikatakan baik oleh Ibnu Rusyd maupun al-Razi, walau diungkapkan dalam rumusan yang beda, pada dasarnya mengandung pengertian yang sama: hikmah adalah suatu kebijaksanaan yang lahir karena seseorang bertindak sesuai dengan ilmunya, dan dengan cara yang tepat, sesuai dengan siatuasi yang dihadapinya. Tindakan yang tepat, bijak, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan situasi yang ada sejatinya adalah “tindakan ketuhanan” itu sendiri. Itulah akhlak yang sejatinya akhlak.

Seseorang yang medapatkan anugerah hikmah semacam ini, ia mendapatkan kebaikan yang berlimpah, sebagaimana diungkapkan dalam QS 2:296 itu. Di sini, kita harus membedakan antara dua hal: “ilmu” dan “hikmah”. Ilmu adalah sejenis informasi atau pengetahun yang bersifat “nadzari”, teoritis, yang berhasil kita transfer ke dalam pikiran atau otak. Ilmu adalah suatu entitas atau keberadaan yang sifatnya “virtual”; dia hanya ada dalam fikiran, belum mengalami transformasi menjadi tindakan. Sementara hikmah lain lagi: ia adalah ilmu yang sudah berubah menjadi laku, menjadi akhlak, menyatu dengan tubuh kita. Hikmah, kalau mau memakai bahasa dalam filsafat mutakhir, adalah “an embodied knowledge”, suatu pengetahuan yang sudah menyatu dalam tubuh kita. Pengetahuan tentang bagaimana cara berenang yang tertuang dalam buku-buku mengenai “teknik renang” adalah ilmu. Tetapi teknik renang yang sudah menyatu menjadi bagian dari tubuh Michael Phelps, seorang jagoan renang Amerika yang masyhur itu, adalah “hikmah”. Teknik kungfu yang tertulis dalam buku adalah ilmu. Tetapi teknik kungfu yang sudah menyatu dalam tubuh seorang Bruce Lee adalah hikmah, karena ia telah menjadi “an embodied knowledge”, ilmu yang ditubuhkan.

Dalam pandangan filsuf Muslim klasik (dan pandangan serupa juga kita jumpai dalam tradisi filsafat Yunani), sumber kebahagiaan (al-sa’adah [Arab]; eudaemonia [Yunani]) bukanlah harta, atau bahkan ilmu dalam pengertian “pengetahuan teoritis” (al-‘ulum al-nazariyyah), melainkan “hikmah”, yaitu ilmu yang sudah menjadi “laku”. Orang-orang Jawa sebetulnya memiliki istilah yang sangat bagus: ilmu dan “ngelmu”. Ilmu adalah pengetahuan sebatas sebagai informasi. Tetapi “ngelmu” adalah pengetahuan yang telah menyatu menjadi prilaku. “Ngelmu iku kalakone kanti laku,” demikian dikatakan dalam Serat Wulangreh karya Pakubuwono IV (w. 1820). Ilmu yang tidak berlanjut menjadi “laku”, menjadi panduan dalam prilaku hidup sehari-hari, dan berhenti hanya menjadi informasi yang ditimbun di kepala, akan mejadi sumber kesengsaraan. Seseorang yang memiliki banyak informasi dan pengetahuan mengenai banyak hal, tetapi tidak bisa “meng-eksekusi” pengetahuannya itu, dia bisa mengalami frustrasi yang berat, bahkan depressi. Ini terjadi pada banyak sarjana yang meraih pengetahuan berlimpah dari Barat, kemudian pulang ke tanah air, dan, karena satu dan lain hal, tidak bisa menerapkan ilmunya itu. Orang-orang seperti ini rentan mengalami tekanan mental yang akut.

Kebahagiaan yang tak ternilai bagi seorang yang memiliki ilmu adalah mendapatkan “panggung”, kesempatan, lahan, “kavling sosial” untuk menerapkan ilmunya, untuk menerjemahkan ilmunya itu menjadi “laku”, lalu melahirkan “hikmah”. Bagi saya, keistimewaan para kiai di pesantren-pesantren bukanlah karena banyaknya ilmu yang mereka kuasai, meruahnya kitab yang mereka koleksi dan pajang ruang tamu, melainkan kemampuan para kiai itu menjadikan ilmu yang mereka miliki sebagai “laku”. Dari segi ilmu, jelas para kiai itu kalah jauh dari para sarjana dan profesor yang mengajar di perguruan tinggi modern. Publikasi ilmiah para kiai di pondok-pondok itu jelas sangat minimal, jika malah bukan nihil sama sekali. Tetapi, dari segi hikmah dan “laku”, jelas para kiai itu jauh mengungguli para profesor di universitas-universitas modern. Sebab, para kiai ini tidak sekedar mempelajari ilmu sebagai “an exercise in intellectual luxury”, menjalani suatu kegiatan intelektual yang mewah.

Bagi mereka, ilmu adalah langkah awal untuk menjadi seorang yang bijak. Ilmu yang tertansformasi menjadi “laku” inilah yang membuat seseorang bisa memiliki “kualitas linuwih”. Di pesantren di daerah pantura Jawa Tengah, kualitas seperti ini disebut: “suwuk”. Seseorang yang telah me-“lako”-ni ilmunya sepanjang hayat, ia akan bisa menjadi “guru” dalam pengertian “mursyid” (master) yang bisa dapat mengubah watak dan kepribadian orang lain, seperti tergambar dalam kisah Sunan Kalijaga yang berubah total, dari seorang yang berperangai buruk menjadi seorang wali, hanya gara-gara bertemu dengan sosok bijak, muta’allih, bernama Sunan Bonang. Seorang “hakim” adalah seperti seseorang yang menguasai ilmu “alchemy” dalam pengertian tradisional.

Sebagai disiplin ilmu, alkemi jelas sudah terdiskreditkan oleh penemuan kimia modern. Tetapi sebagai “ilmu rohani”, alkemi jelas tidak bisa digantikan oleh ilmu yang terakhir itu. Alkemi adalah ilmu yang dipercayai bisa mengubah logam biasa (misalnya besi) menjadi logam mulia (seperti emas). Seorang “hakim” yang “muta’allih” layaknya seorang ahli alkemi: dia bisa bertindak seperti Sunan Bonang itu, mengubah seseorang yang akhlaknya kasar, preman (persis dengan logam biasa – “besi”) menjadi seseorang yang berakhlak mulia, seperti “emas”. Hikmah adalah ilmu yang bersifat transformatif, dia mengubah seseorang dari “logam biasa” menjadi “logam mulia”, dari manusia biasa menjadi “insan kamil”, manusia sempurna. Ini tidak terjadi pada ilmu yang berhenti menjadi pengetahuan teoritis belaka. Hikmah adalah ilmu yang mengalami transformasi menjadi laku, dan dari sanalah kebahagiaan memancar.******Ulil Abshar Abdalla Cendekiawan muslim

NYALI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang diuji. KPK sedang ditantang untuk mengusut tuntas kasus dugaan suap dengan tersangka Komisioner Komisi Pe­milihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang ditangkap me­lalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (8/1).

Dalam kasus ini KPK diminta menyelidiki dugaan keterlibatan oknum pengurus PDI Perjuangan (PDIP) yang notabene partai penguasa sekaligus penyokong utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Banyak yang meragukan KPK bisa ”mengobok-obok” Partai Banteng sebagaimana dilakukan pada partai lain yang kadernya terjerat korupsi. Bahkan, ada yang mem­prediksi kasus ini hanya akan berhenti pada Wahyu dan tiga orang lain­nya yang juga sudah jadi tersangka. Adapun pengurus PDIP kemungkinan bakal sulit ”tersentuh”.

KPK seharusnya tidak perlu gentar hanya karena alasan akan ber­benturan dengan tembok kokoh bernama kekuasaan. Siapa pun pi­hak yang diduga terlibat kasus ini, tak terkecuali Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, seharusnya bisa diproses. Nama Hasto terseret dan ramai dibicarakan pasca-OTT terhadap Wahyu.

Keraguan publik KPK berani mengusut dugaan keterlibatan pengurus PDIP berangkat dari sejumlah fakta yang janggal. Pertama, gagalnya tim lapangan KPK menyegel kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Ini memang cukup aneh mengingat selama ini penyidik KPK nyaris tidak pernah menemui hambatan apa pun ketika hendak menyegel, ataupun menggeledah, sebuah tem­pat guna kepentingan penyelidikan atau penyidikan.

Kedua, penyidik KPK pada hari yang sama juga gagal memasuki Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta Selatan. Kabarnya, tim KPK datang untuk menangkap Hasto Kristiyanto yang diduga sedang berada di tempat itu. Bahkan, yang ironis, justru tim KPK yang digeledah oleh aparat kepolisian di tempat tersebut.

Hasto telah membantah dirinya berada di PTIK saat tim KPK datang. Na­mun, elite PDIP ini tetap saja terseret, apalagi ada dugaan dua orang yang juga ditangkap KPK, yakni DON dan SAE, merupakan staf Hasto.

Wahyu Setiawan diciduk KPK karena diduga menerima suap Rp400 juta terkait upaya pemulusan proses pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku. KPK sudah menyatakan bakal memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki kaitan dalam dugaan suap itu, termasuk Hasto.

Boleh saja KPK berjanji memeriksa siapa saja yang diduga ter­li­bat. Namun, jika melihat lemahnya taring KPK sejak awal misalnya sa­at Hasto ”tak tersentuh” saat berada di PTIK dan kegagalan me­nye­gel kantor pusat PDIP, maka wajar jika publik sangsi.

Keraguan publik diperkuat pula dengan lambannya penerbitan izin penggeledahan kantor DPP PDIP oleh Dewan Pengawas KPK. Mengapa izin tersebut harus ditunggu berhari-hari? Siapa yang menjamin tidak dilakukan penghilangan barang bukti karena lamanya proses izin? Lambannya penerbitan izin menggeledah oleh De­wan Pengawas makin menguatkan dugaan selama ini bahwa KPK me­mang sengaja dilemahkan di balik penerbitan UU KPK yang baru.

Belum lagi narasi-narasi yang dibangun komisioner KPK yang seolah-olah tidak mempermasalahkan penolakan terhadap tim lapangan KPK, baik saat di kantor DPP PDIP maupun di PTIK. Jika memang KPK merasa dihalang-halangi, harusnya terbuka saja berbicara ke publik. Dengan sikap komisioner KPK yang terkesan permisif de­ngan hambatan di lapangan, itu makin menimbulkan tanda tanya publik. Ini ada apa?

Namun, KPK bisa menjawab semua keraguan ini apabila dalam lanjutan proses pengungkapan kasus suap ini tetap independen dan tak pandang bulu. KPK jangan membiarkan pub­lik berspekulasi macam-macam karena sikapnya yang terkesan ”balik badan” ketika berhadapan dengan partai penguasa. Jika me­mang ada kader dan petinggi PDIP, atau siapa pun yang terlibat, KPK jangan pernah gentar. KPK jangan ragu karena dukungan rakyat di belakang mereka.

Di awal masa tugas, KPK jilid baru ini memang sempat diragukan banyak pihak. Namun, kepercayaan publik mulai tumbuh seiring gebrakan KPK yang langsung melakukan OTT terhadap bupati Sidoarjo dan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Ini tentu poin penting. Kepercayaan publik yang mulai kem­bali ini seharusnya bisa dijaga dengan menunjukkan integritas dan independensi. Kita mengenal jargon ”Berani Jujur Hebat!” yang diusung KPK. Kali ini KPK ditantang mengusut dugaan keterlibatan oknum pengurus elite PDIP. Jika itu bisa dilakukan, KPK bolehlah disebut berani dan hebat.*****

KASUS dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Jiwasraya memasuki babak baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima tersangka dan menahan mereka sekaligus.Kelima tersangka itu adalah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Tentu semua pihak berharap, aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka atau menahannya. Disebut babak baru karena diharapkan langkah Kejagung tersebut terus bergulir dan mengusut tuntas kasus yang diduga merugikan negara Rp13 triliun itu.

Langkah ini sebagai harapan agar mereka yang merasa dirugikan bisa kembali mendapatkan hak-haknya. Nasabah PT Jiwasraya yang uangnya hingga sekarang belum jelas pengembaliannya tentu berharap ke depan bisa mendapatkan kembali hak-haknya.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berharap penyelesaian kasus ini bisa tuntas hingga dana nasabah dikembalikan. Artinya penyelesaian kasus ini jangan hanya berkutat pada persoalan hukum saja.

Namun langkah penetapan tersangka dan penahanan ini juga bisa berujung pada pengembalian uang nasabah. Hal lain adalah kepercayaan politik. Ini karena ada tudingan bahwa uang hasil kasus ini dipakai untuk kepentingan politik. Dengan membuka kasus ini diharapkan juga membuka apakah ada kepentingan politik di dalamnya.

Meskipun tampaknya sulit, karena akan banyak kepentingan yang nimbrung , hal ini harus dilakukan.Baik kasus hukum, pengembalian dana nasabah maupun pengungkapan tentang tudingan adanya kepentingan politik harus selesai. Penetapan tersangka dan penahanan harus menjadi babak baru melalui penyelesaian tiga hal di atas.

Babak baru juga bisa diartikan sebagai langkah bagi Kementerian BUMN untuk “bersih-bersih” perusahaan pelat merah. Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik langkah Kejagung. Langkah tersebut selaras dengan kebijakan-kebijakan Kementerian BUMN yang ingin menata BUMN untuk hari ini dan masa depan yang lebih baik.

Seperti diketahui Erick tengah melakukan perombakan perusahaan-perusahaan BUMN. Bahkan beberapa kasus yang mencoreng nama BUMN seperti kasus maskapai Garuda Indonesia juga menjadi upaya “bersih-bersih” BUMN. Namun yang menarik adalah pernyataan Erick bahwa penyelesaian kasus PT Jiwasraya ini adalah upaya mengembalikan kepercayaan publik pada korporasi di BUMN.
Penyelesaian kasus hukum dan pengembalian dana nasabah memang hal yang krusial. Namun mengembalikan kepercayaan publik adalah yang tersulit dalam kasus ini. Keberhasilan mengembalikan kepercayaan sangat ditentukan keberhasilan penyelesaian dalam bidang hukum dan pengembalian dana nasabah. Dua-duanya harus benar-benar tuntas. Tidak boleh hanya satu. Harus dua-duanya. Jika tidak, harapan Erick agar pengungkapan kasus ini sebagai upaya mengembalikan kepercayaan publik akan gagal total.
Kepercayaan publik bukan hanya kepada perusahaan-perusahaan BUMN, tetapi juga terhadap pemerintahan saat ini. Kita semua tahu, BUMN adalah perusahaan milik negara. Adapun negara dikelola dari uang rakyat. Ini berarti pendanaan BUMN adalah berasal dari rakyat.
Tentu rakyat tidak akan bisa menerima begitu saja jika uang yang mereka bayarkan kepada negara justru dikelola dengan cara-cara yang tidak benar, bahkan dengan cara-cara kotor. Ini pertaruhan bukan hanya bagi aparat penegak hukum ataupun Kementerian BUMN, tetapi juga bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jika benar-benar bisa mengungkap kasus ini dari sisi hukum, nasabah, dan politik, kepercayaan publik akan kembali tumbuh meskipun jika kasus ini tuntas, pasti ada pihak-pihak yang tidak puas.

Rasa trauma masyarakat tentang penyelesaian kasus-kasus korupsi kelas kakap masih dirasakan. Kasus BLBI dan Bank Century adalah contoh bagaimana masyarakat saat ini masih sangsi atas kinerja aparat penegak hukum dan ujungnya pada keberpihakan pemerintah.*****

Konflik Indonesia-China atas Natuna, mengapungkan ingatan bangsa ini tentang kedigdayaan Sri Maharaja Kertanagara. Dia adalah Raja Singhasari yang naik takhta tahun 1268 dan meninggal tahun 1292. Menurut Pararaton, Kertanagara adalah satu-satunya raja Singhasari yang naik takhta secara damai. Kertanagara merupakan sosok raja Jawa pertama yang ingin memperluas kekuasaannya mencakup wilayah Nusantara.

Ia melaksanakan ekspedisi Pamalayu. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa Ekspedisi Pamalayu bertujuan menjalin kekuatan untuk menghadapi orang Mongol dari Dinasti Yuan yang berkedudukan di Khanbalik (Beijing sekarang). Pada saat itu, Dinasti Yuan sedang melakukan ekspansi wilayah bahkan memiliki bentangan yang cukup luas, dari Korea hingga Rusia (Kievan Rus), Timur-Tengah (menghancurkan dinasti Abbasiyah di Baghdad) dan Eropa Timur.

Pada tahun-tahun itu, Dinasti Yuan berusaha mengadakan perluasan di antaranya ke Jepang dan Jawa. Di sinilah konflik Jawa-China dimulai. Dan Kedigdayaan Kertanagara ditunjukkan ketika Kubilai Khan minta agar Jawa mengakui kedaulatan Kerajaan Mongol. Lewat sang utusan, Meng Qi, Kubilai Khan minta agar Kertanagara secara rutin menyerahkan upeti berupa hasil bumi.

Merah padamlah wajah Kertanagara. “Bilang ke rajamu, orang Jawa tidak sudi dijajah China,” teriak Prabu Kertanagara, setelah memotong kuping si Meng Qi dari Chung Kuo (sebutan lain untuk bangsa Mongol atau China).

Sepeninggal Meng Qi, Kertanegara dilengserkeprabonkan oleh Jayakatwang. Maka, ketika beberapa waktu kemudian Kubilai Khan mengirim 20.000 tentaranya ke tanah Jawa (1292), untuk menuntut balas atas perlakuan Kertanagara terhadap utusan Kubilai Khan, Kertanagara sudah tidak duduk di takhta kerajaan.

Prajurit Mongol tak peduli siapa yang berkuasa, tekadnya adalah menaklukkan tanah Jawa. Perang terjadi. Jayakatwang digantung, dibantu Raden Wijaya (menantu Kertanegara).

Raden Wijaya kebetulan juga punya kepentingan sama, menuntut balas atas perlakuan Jayakatwang terhadap Kertanegara. Tentara Mongol berpesta pora atas keberhasilannya menaklukkan Jayakatwang. Melihat tentara Mongol sedang mabuk, Raden Wijaya masuk menyerang. Tentara Mongol dipukul mundur.

Sejarah terus bergerak, hingga tiba saatnya ‘Sandyakala ning Majapahit’, berdirilah Kesultanan Demak. Demak runtuh, lahirlah Pajang yang bertahan hanya seumur jagung, kemudian lahirlah kejayaan Mataram. Mataram tenggelam, muncullah NKRI.

Nine-Dash Line China

Kini, Indonesia kembali dibuat marah oleh China. Negeri Tirai Bambu itu mengklaim Natuna sebagai wilayahnya. Kapal pencari ikan hingga kapal penjagaan laut dan pantai China (Coast Guard) secara terang-terangan melanggar wilayah Indonesia. China berdalih Natuna merupakan bagian dari wilayahnya dengan berpegang pada Nine-Dash Line China.

China mengklaim teritorial secara sepihak dengan bentangan seluas 2.000 kilometer dari dataran China sejak tahun 1947 di bawah kekuasaan Chiang Kai Sek (Partai Kuomintang Pendiri Republic of China). Pemerintahan China menduduki teritorial di Laut China Selatan.

Negeri itu berupaya menguasai pulau-pulau yang dahulu diduduki Jepang saat Perang Dunia II. China membuat sebelas garis demarkasi putus-putus. Kemudian mereka sebut dengan Eleven-Dash Line. Masalah ini kemudian menabrak beberapa wilayah kedaulatan negara di perairan Laut China Selatan, di antaranya Filipina, Malaysia, Vietnam dan Brunai Darussalam.

Setelah Kuomintang kalah dalam perang saudara tahun 1949, Partai Komunis China menetapkan diri sebagai penguasa tunggal dengan sebutan Republik Rakyat China yang menganut ideologi komunis dan menggunakan mata uang Yuan. RRC mengklaim dialah satu-satunya perwakilan sah untuk menguasai wilayah maritim Laut China Selatan tersebut.

Partai Nasionalis Kuomintang secara yurisdiksi berpindah ke Taiwan dengan menyebut dirinya Republik of China. Mata uangnya Dolar Taiwan, dengan sistem ekonomi kapitalis. Secara de facto Taiwan adalah negara merdeka dan menjadi satu negara dunia, namun secara de jure Taiwan belum mendapatkan pengakuan dari berbagai negara dunia. Namun, hingga saat ini belum diketahui kepastian perang saudara tersebut telah berakhir atau belum.

Pada tahun 1950, dua garis putus-putus dihapus. China mengeluarkan Teluk Tonkin sebagai tanda untuk koloni komunisnya di Vietnam Utara, menjadi sembilan garis demarkasi putus-putus atau Nine-Dash Line. Klaim sepihak dengan menggunakan sebutan Nine-Dash Line China merupakan satu hal yang tidak mempunyai landasan Hukum Internasional di Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

Rentetan sejarah perjalanan untuk menetapkan hukum laut internasional dalam Pertemuan Konferensi Majelis Umum PBB resolusi 1105 (XI) dari 21 Februari 1957 merupakan puncak dari proses panjang. Bermula dari Konferensi Den Haag untuk Kodifikasi Hukum Internasional yang diadakan tahun 1930 di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa, yang membahas mengenai perairan.

Tanggal 29 April 1958, Konferensi PBB di Jenewa tentang Hukum Laut dibuka untuk ditandatangani empat konvensi dan protokol opsional. Berbagai pertimbangan muncul dalam konferensi ini. Tidak hanya memperhitungkan aspek hukum, tetapi juga aspek teknis, biologis, ekonomi dan politik.

Selanjutnya tanggal 10 Desember 1982, Konvensi PBB Dalam Hukum Laut Internasional yang dikenal dengan sebutan UNCLOS 1982. Konvensi ini untuk menggantikan perjanjian internasional mengenai laut yang dibuat tahun 1958.

Pada 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan laut di antara pulau-pulau kita merupakan wilayah Indonesia. Terkenal dengan sebutan “Deklarasi Djuanda”. Hal ini membantah Hukum Laut Internasional saat itu yang mengakui laut teritorial hanya sejauh 12 mil.

Deklarasi Djuanda yang diperjuangkan menjadi UNCLOS 1982, menguatkan konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi dasar bagi berbagai produk hukum kemaritiman yang kuat, dikarenakan kompatibel dengan Hukum Laut Internasional.

Bukan Kali Pertama

Insiden antara Indonesia dengan China di Natuna Utara sudah terjadi beberapa kali sejak Joko Widodo berkuasa. Pada 2016, konflik terjadi setelah awak kapal Patroli Hiu 11 Kementerian Kelautan dan Perikanan mencoba menangkap KM Kway Fey 10078 yang diduga mencuri ikan di perairan Natuna. Namun, saat kapal patroli Indonesia tengah menggiring kapal nelayan milik China ke wilayah Indonesia, muncul kapal penjaga perbatasan China.
Pasca kejadian itu, Kementerian Luar Negeri RI melayangkan nota protes. Sekretaris kabinet kala itu, Pramono Anung, menyebut insiden di perairan Natuna sudah selesai setelah bertemu dengan delegasi China. “Hal itu sudah dianggap selesai dan dianggap kesalahpahaman,” ujar Pramono Anung, kala itu.

Kemudian pada 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman membuat peta baru yang mengganti nama di kawasan perairan sekitar Kepulauan Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Pergantian nama diperlukan untuk mengurai ketidakjelasan batas wilayah dan mengamankan Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia.

Hanya saja, China keberatan karena dianggap berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di wilayah itu.

Terakhir pada 19 Desember 2019, sejumlah kapal penangkap ikan milik China memasuki perairan Natuna. Tak cuma itu, kapal penjaga China juga melanggar kedaulatan di sana.

Sebagai negara yang berdaulat, perilaku klaim sepihak China itu adalah tindakan tidak menghormati kedaulatan Indonesia. Selain itu, tidak menghormati kesepakatan Hukum Laut Internasional yang berlaku.

Anehnya, pejabat Indonesia terkesan ragu dan minder berhadapan dengan China. Negeri ini memang sudah sangat bergantung dengan China. Ada kekhawatiran urusan investasi dan utang menjadi terganggu jika Indonesia terlalu galak. Wajar saja jika ada yang mengeluh, “tidak adakah pewaris keberanian Kertanagara di bumi Indonesia ini?*****

SERING DIKATAKAN PENDIDKAN adalah sepanjang masa, sejak manusia lahir hingga tutup usia. Itulah sebabnya pendidikan harus dimulai sejak usia dini, dikenal dengan Pendidikan Usia Dini ( PAUD) yang sudah merambah ke seluruh pelosok negeri.

Begitu pentingnya pendidikan usia dini, maka pemerintah pun memberi perhatian khusus dengan membentuk struktur kelembagaan yang disebut Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu, tugas dan tanggung jawabnya adalah menangani, membina dan mengembangkan pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat.

Lembaga dunia pun sangat konsen terhadap pendidikan pra sekolah dan pendidikan masyarakat yang dikembangkan di Indonesia karena manfatnya bagi peningkatakan kuailitas hidup masyarakat, lebih luas masa depan bangsa dan negara.

Kita memahami, pembentukan karakter bangsa harus dimulai sejak usia dini. Sebut saja soal etika, sopan santun, bentuk kepedulian lingkungan, saling toleransi, menghargai orang yang lebih tua/orang lain, saling menyayangi dan saling berbagi.

Kita sepakat nilai – nilai luhur Pancasila ini akan lebih efektif ditanamkan kepada anak sejak usia dini.

Presiden Jokowi pun berkomitmen bahwa penanaman nilai ideologi Pancasila harus dilakukan sejak di bangku sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau pra TK. Yang kemudian harus terus dilanjutkan secara terus menerus di setiap tingkat pendidikan hingga universitas. Komitmen ini diungkapkan ketika debat capres keempat tentang cara menanamkan Pancasila kepada generasi muda tanpa melalui indoktrinasi.

Ini dapat dimaknai bahwa penalaran etika, moral, termasuki nilai – luhur yang terkandung dalam daasar negara kita perlu diajarkan, ditularkan dan dikembangkan kepada generasi muda sejak balita.

Jika kemudian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan reorganisasi terhadap struktur kelembagaa, hendaknya tidak mengabaikan pembinaan PAUD. Struktur organisasi boleh dirombak, nama boleh diganti sesuai dengan kebutuhan era kekinian, tetapi pendidikan usia dini mutlak keberadaannya.

Begitu pun pendidikan masyarakat. Sebab, pendidikan tak harus ditempuh melalui jalur formal ( sekolahan yang berstruktur dan berjenjang), bisa juga lewat jalur non formal. Lazimnya pendidikan non formal dilakukan oleh masyarakat seperti kursus, bimbingan belajar, kelompok belajar yang tujuannya melengkapi pendidikan formal. Tak sedikit pula pendidikan non formal bertujuan memberi pengetahuan atau keterampilan kepada mereka yang tidak tertampung atau tidak berkesempatan mengikuti pendidikan di jalur formal.*****

PENDAFTARAN Peserta Didik Baru ( PPDB) tahun ajaran 2019/2020 dengan sistem zonasi masih menuai kritik. Bukan saja dari orangtua murid yang merasa kesulitan ketika mendafarkan anaknya, juga dari beberapa kepala daerah. Setidaknya Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan Gubernur Banten, Wahidin Halim menilai, sistem zonasi dalam penerimaan murid baru, pada satu sisi kurang efektif.

Jatah 5 persen untuk siswa berprestasi terlalu sedikit akibatnya banyak siswa berprestasi yang tidak tertampung di sekolah berkualitas – sering disebut favorit.
Belum lagi tingkat kepadatan penduduk di satu daerah belum didukung dengan jumlah sekolah yang tersedia.Akibatnya tidak semua sekolah dapat menampung semua peserta didik dalam jangkauan zonasinya.

Menyadari kondisi tersebut, membuat orangtua murid ( siswa) berlomba adu cepat mendapatkan formulir pendaftaran. Ini dapat dipahami karena seleksi tidak lagi menggunakan standar nilai Ujian Nasional (UN), tetapi berdasarkan jarak terdekat rumah calon siswa dengan sokolah sebagaimana ketentuan Permendikbud No.51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020.

Nilai UN hanya digunakan untuk siswa yang menempuh jalur prestasi dengan kuota 5 persen, perpindahan orangtua wali sebesar 5 persen. Sedangkan zonasi sekolah sebesar 90 persen. Maknanya, siswa yang lebih dekat dengan sekolah favorit berpeluang diterima, ketimbang yang lebih jauh, apalagi di luar zonasi yang ditetapkan.
Jalur prestasi bisa digunakan untuk menyeberang, tetapi peluangnya kecil karena kuota hanya 5 persen.

Sistem zonasi diterapkan dengan maksud mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam layanan pendidikan. Sistem zonasi juga dimaksudkan menghapus label ‘sekolah favorit’ yang kerap dibanjiri pendaftar, sementara sekolah ‘tidak favorit’ kurang peminat.

Jika targetnya pemerataan kualitas pendidikan melaui pemerataan siswa berprestasi, sistem zonasi efektif diterapkan. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai siswa berprestasi tidak tertampung hanya karena tersekat zonasi. Juga, jangan sampai siswa berpretasi menjadi tidak berprestasi karena bersekolah di sekolah yang tidak berprestasi.
Karena itu yang perlu dikembangkan adalah mencetak “sekolah berprestasi” sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan.*****

….. KABARNYA akan ada aksi massa besar-besaran. Di mana? Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya. Benarkah? Perlu klarifikasi dan investigasi. Jika benar, ini harus jadi perhatian serius.

Lalu, apa yang dituntut? Mendiskualifikasi Paslon 01. Kenapa? Karena telah melakukan Kecurangan. Ada yang mengatakan itu bukan sekadar kecurangan, tapi extra ordinary crime. Kejahatan pemilu yang luar biasa.

Pasca reformasi, baru kali ini pemilu masif dengan kecurangan. Demokrasi yang menjadi hasil perjuangan reformasi mendadak mati. Tepatnya dimatikan. Oleh siapa? Hanya penguasa yang bisa melakukan itu.

Ulama dikejar-kejar, pers dibungkam, mahasiswa dibuat diam dan tak berkutik, semua aparat, birokrasi dan institusi negara dikendalikan untuk memperpanjang kekuasaan. Seolah tak tersisa!

Rakyat marah, bahkan teramat marah. Hanya dua hal yang bisa mendorong kemarahan itu untuk meledak: pertama, komando. Jika Prabowo, atau para ulama dan tokoh pendukung Prabowo memberi komando, people power ini bergerak. Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia akan dipenuhi massa yang membludak.

Kedua, jatuhnya korban. Jika jatuhnya Orde Baru menelan 7 nyawa jadi korban, maka gerakan people power, jika benar-benar terjadi saat ini diprediksi lebih mengerikan.

Dari mana tahu? Pola berpolitik penguasa selama ini yang menghalalkan segala cara dan mengintimidasi semua yang tak “satu langkah” dan tunduk padanya. Di sisi lain, rakyat sudah kehilangan batas kesabarannya. Urat takut rakyat sudah putus untuk menghadapi pressure kekuasaan.

Jika Jokowi itu arif, dan memiliki sensitivitas kerakyatan dan kebangsaan yang tinggi, lebih baik mengalah. Serahkan negara ini kepada Prabowo, maka Jokowi akan jadi bapak bangsa yang terhormat.

Dikenang sebagai pemimpin yang lebih mendahulukan bangsa dan rakyatnya. Kenapa bukan Prabowo yang mengalah? Prabowo bisa mengalah, tapi rakyat yang di bawah tak bisa terima Jokowi jadi presiden lagi. Kepercayaan mereka terhadap Jokowi sudah punah.

Anda nonton video saat Jokowi diteriakin rakyat, “curang, curang”? Sungguh tak lagi ada rasa hormat kepada Jokowi sebagai presiden. Hukuman sosial ini akan terus berlanjut sebelum Jokowi lengser dari kursi presiden. Jika dipaksakan, tak akan kondusif untuk menjalankan pemerintahan yang akan datang. Sebab, pemerintah tanpa kepercayaan rakyat akan rapuh.

Lebih baik Jokowi mengalah daripada harus berhadapan dengan people power yang jika salah respon dan reaksi aparat, bisa berakibat jatuhnya banyak korban dari anak bangsa. Korban yang semestinya tak perlu ada.

Siapapun yang ganggu pemilu, tembak di tempat, kata polisi. Rakyat sepertinya sudah tak lagi takut pada peluru. Kemarahan rakyat tak lagi bisa dibendung oleh nasehat dan ancaman peluru. Mereka siap mati syahid.

Upaya Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah tokoh, termasuk para jenderal dari kubu 01 untuk memanggil, membujuk, dan merayu para ulama dari kubu 02 agar menahan adanya people power, sepertinya tak berhasil.

Bahkan sebagian besar menolak untuk bertemu. Coba anda bayangkan, wapres saja ingin bertemu, ditolak sama mereka. Ini menunjukkan adanya satu tekad mereka; mendeligitimasi dan mendiskualifikasi Jokowi.

Intel bisa cek di semua wilayah dimana pendukung Prabowo mayoritas. Para aktivis masjid, pesantren, majlis talim dan para ulamanya dari berbagai daerah menyatakan tak akan mundur menghadapi kekuasaan yang dianggap curang ini. Kabarnya sudah ada komando berantai di kelompok ulama ini. Satu ditangkap atau dibunuh, satu lagi pegang kendali. Ditangkap dan dibunuh lagi, yang lainnya pegang kendali. Dan seterusnya. Ini warning buat bangsa. Ngeri kali? Begitulah situasinya sekarang.

Ini semua karena rakyat sudah muak dengan tingkah polah kekuasaan. Dan klimaksnya adalah pemilu yang masif kecurangan. Telanjang di depan mata, dan telah melampui batas dinding pertahanan psikologi rakyat.

Jokowi tak lagi legitimed di mata rakyat setelah kecurangan demi Kecurangan yang terakumulasi jadi perlawanan rakyat. Perlawanan ini diperkirakan akan sangat masif. Ancaman rakyat untuk meninggalkan Prabowo jika ia mau bertemu dengan orang dari kubu Jokowi, itu tanda nyata dari kemarahan itu. Jika Prabowo paksakan, ia pun akan mendapatkan kutukan yang sama.

People power seperti harga mati. Rakyat siap menghadapi kekuatan Jokowi dengan semua risiko, termasuk kematian. Narasi “mati Sahid” para ulama di Solo Raya seolah mewakili suara umat. Jika sudah seperti ini, siapa yang mau mengalah untuk keberlangsungan masa depan bangsa dan negara? *****
Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa