Catatan ksusus

….. KABARNYA akan ada aksi massa besar-besaran. Di mana? Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya. Benarkah? Perlu klarifikasi dan investigasi. Jika benar, ini harus jadi perhatian serius.

Lalu, apa yang dituntut? Mendiskualifikasi Paslon 01. Kenapa? Karena telah melakukan Kecurangan. Ada yang mengatakan itu bukan sekadar kecurangan, tapi extra ordinary crime. Kejahatan pemilu yang luar biasa.

Pasca reformasi, baru kali ini pemilu masif dengan kecurangan. Demokrasi yang menjadi hasil perjuangan reformasi mendadak mati. Tepatnya dimatikan. Oleh siapa? Hanya penguasa yang bisa melakukan itu.

Ulama dikejar-kejar, pers dibungkam, mahasiswa dibuat diam dan tak berkutik, semua aparat, birokrasi dan institusi negara dikendalikan untuk memperpanjang kekuasaan. Seolah tak tersisa!

Rakyat marah, bahkan teramat marah. Hanya dua hal yang bisa mendorong kemarahan itu untuk meledak: pertama, komando. Jika Prabowo, atau para ulama dan tokoh pendukung Prabowo memberi komando, people power ini bergerak. Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia akan dipenuhi massa yang membludak.

Kedua, jatuhnya korban. Jika jatuhnya Orde Baru menelan 7 nyawa jadi korban, maka gerakan people power, jika benar-benar terjadi saat ini diprediksi lebih mengerikan.

Dari mana tahu? Pola berpolitik penguasa selama ini yang menghalalkan segala cara dan mengintimidasi semua yang tak “satu langkah” dan tunduk padanya. Di sisi lain, rakyat sudah kehilangan batas kesabarannya. Urat takut rakyat sudah putus untuk menghadapi pressure kekuasaan.

Jika Jokowi itu arif, dan memiliki sensitivitas kerakyatan dan kebangsaan yang tinggi, lebih baik mengalah. Serahkan negara ini kepada Prabowo, maka Jokowi akan jadi bapak bangsa yang terhormat.

Dikenang sebagai pemimpin yang lebih mendahulukan bangsa dan rakyatnya. Kenapa bukan Prabowo yang mengalah? Prabowo bisa mengalah, tapi rakyat yang di bawah tak bisa terima Jokowi jadi presiden lagi. Kepercayaan mereka terhadap Jokowi sudah punah.

Anda nonton video saat Jokowi diteriakin rakyat, “curang, curang”? Sungguh tak lagi ada rasa hormat kepada Jokowi sebagai presiden. Hukuman sosial ini akan terus berlanjut sebelum Jokowi lengser dari kursi presiden. Jika dipaksakan, tak akan kondusif untuk menjalankan pemerintahan yang akan datang. Sebab, pemerintah tanpa kepercayaan rakyat akan rapuh.

Lebih baik Jokowi mengalah daripada harus berhadapan dengan people power yang jika salah respon dan reaksi aparat, bisa berakibat jatuhnya banyak korban dari anak bangsa. Korban yang semestinya tak perlu ada.

Siapapun yang ganggu pemilu, tembak di tempat, kata polisi. Rakyat sepertinya sudah tak lagi takut pada peluru. Kemarahan rakyat tak lagi bisa dibendung oleh nasehat dan ancaman peluru. Mereka siap mati syahid.

Upaya Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah tokoh, termasuk para jenderal dari kubu 01 untuk memanggil, membujuk, dan merayu para ulama dari kubu 02 agar menahan adanya people power, sepertinya tak berhasil.

Bahkan sebagian besar menolak untuk bertemu. Coba anda bayangkan, wapres saja ingin bertemu, ditolak sama mereka. Ini menunjukkan adanya satu tekad mereka; mendeligitimasi dan mendiskualifikasi Jokowi.

Intel bisa cek di semua wilayah dimana pendukung Prabowo mayoritas. Para aktivis masjid, pesantren, majlis talim dan para ulamanya dari berbagai daerah menyatakan tak akan mundur menghadapi kekuasaan yang dianggap curang ini. Kabarnya sudah ada komando berantai di kelompok ulama ini. Satu ditangkap atau dibunuh, satu lagi pegang kendali. Ditangkap dan dibunuh lagi, yang lainnya pegang kendali. Dan seterusnya. Ini warning buat bangsa. Ngeri kali? Begitulah situasinya sekarang.

Ini semua karena rakyat sudah muak dengan tingkah polah kekuasaan. Dan klimaksnya adalah pemilu yang masif kecurangan. Telanjang di depan mata, dan telah melampui batas dinding pertahanan psikologi rakyat.

Jokowi tak lagi legitimed di mata rakyat setelah kecurangan demi Kecurangan yang terakumulasi jadi perlawanan rakyat. Perlawanan ini diperkirakan akan sangat masif. Ancaman rakyat untuk meninggalkan Prabowo jika ia mau bertemu dengan orang dari kubu Jokowi, itu tanda nyata dari kemarahan itu. Jika Prabowo paksakan, ia pun akan mendapatkan kutukan yang sama.

People power seperti harga mati. Rakyat siap menghadapi kekuatan Jokowi dengan semua risiko, termasuk kematian. Narasi “mati Sahid” para ulama di Solo Raya seolah mewakili suara umat. Jika sudah seperti ini, siapa yang mau mengalah untuk keberlangsungan masa depan bangsa dan negara? *****
Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

….. BERBAGAI seruan baikot makan nasi Padang viral di dunia maya beberapa hari terakhir ini. Pasalnya, petahana Joko Widodo tidak dipilih hampir 100 persen orang Minang. Orang Padang yang bukan Minang memang menyisakan sekitar 10 persen ke Jokowi. Dulu, 2014, masih ada orang Minang ke Jokowi, karena faktor Jusuf Kalla orang sumando (beristri Minang).

Kebencian pendukung Jokowi terhadap orang Minang ditantang di dunia maya. Para nitizen mengatakan, “silakan kalau tidak mau makan nasi Padang, tapi apa gak rindu?”

Dari sejarah politik, orang Minang sangatlah besar pengaruhnya terhadap kemerdekaan kita. Pengaruhnya ini meliputi spektrum pemikiran sosial ideologis pergerakan anti penjajahan. Kalau di ekstrim Islam, ada Mohammad Natsir, Agus Salim, Buya Hamka, Rasuna Said dan lain seterusnya. Kalau di ekstrim kiri, ada Sutan Malaka alias Tan Malaka. Kalau di tengah, ada Mohammad Hatta, Dr. Sutan Syahrir dan Muhammad Yamin.

Orang-orang tersebut di atas bukan soal sejumlah nama dalam pengertian number, namun mereka adalah ideolog-ideolog besar bangsa kita. Umpamanya, suatu hari Datuk Anwar Ibrahim, tokoh perjuangan Malaysia, menceritakan, ketika dia mau direkrut menjadi bagian pergerakan Ikhwanul Muslimin, yang didirikan Hasan Albana, di Mesir, dia menolak sambil mengatakan, “guru saya adalah Mohammad Natsir, di Indonesia, dia tidak kalah dengan Hasan Albana”.

Di kubu kiri, Tan Malaka malah tak kalah legendarisnya. Suatu hari Bung Karno menceritakan kepada seorang tamu yang datang dari Banten, dalam situasi pergolakan kemerdekaan. “Bung, kata Sukarno pada dia, seandainya ada orang yang lebih pantas dari saya menjadi presiden di Indonesia, maka orang itu pastinya adalah Tan Malaka”. Bung Karno tidak tahu bahwa orang yang dia ajak bicara adalah Sutan Malaka, dalam penyamaran. Tan Malaka adalah manusia yang ditakuti Belanda, dikejar di seluruh dunia. Dia pemuda Indonesia yang berpidato dalam Kongres Komunis International di Soviet Russia, dia ikut mendirikan Partai Komunis China, dia anggota Komintren (Komunis Internasional), yang buku-buku atau klipping pikiran-pikirannya “meracuni” Sukarno dan kaum pergerakan menentang Belanda.

Selain cerita di atas, tentu Mohammad Hatta tak kalah pentingnya. Dia adalah bapak ekonomi kita. Manusia politik yang paling jujur. Hampir bertahun-tahun dia menyisihkan gajinya dalam tabungan untuk membeli sepatu merk Belly, sampai akhir hayat, tidak berhasil dibelinya. Bagaimana Wakil Presiden RI pertama tak bisa beli sepatu?

Lalu Dr. Syahrir apa perannya? Tentu Syahrir-lah yang berunding dengan Amerika dan Barat untuk memuluskan kemerdekaan kita. Kita bisa bilang bambu runcing penting melawan Belanda, tapi fakta mengatakan Belanda hanya takut dengan Amerika yang mengalahkan Hitler di Eropa kala itu. Peran Syahrir adalah berunding dengan Amerika untuk kita bisa merdeka.

Orang-orang Minang adalah manusia yang berjalan dengan pikirannya.

Falsafah “adat bersandi syarak, syarak basandi Kitabullah” telah membuat hampir semua orang Minang hidup dalam religiusitas. Bahkan, Tan Malaka pun dalam pidato internasional Komunisnya di Moskow menganjurkan agar Komunis menerima Islam. Atau orang-orang menterjemahkan Tan Malaka adalah Komunis yang bertuhan.

Religiusitas orang-orang Minang dan sifat merantaunya telah menjadikan mereka pusat jaringan Islam di berbagai wilayah-wilayah Indonesia.

Belum lagi profesor-profesor di kampus-kampus terkemuka, seperti ITB, setidaknya di era 80-an, didominasi orang-orang Minang.

Bagaimana orang-orang pro Jokowi mau memboikot masakan Padang? Tahukah kalian sejarah orang Minang dan kemerdekaan kita yang saya ulas di atas?

BACA JUGA
Tidak Ada Yang Salah Pelawak Menjadi Presiden
Orang-orang Minang adalah masyarakat rasional. Mereka tidak akan tunduk pada tekanan kekuasaan atau pemboikotan nasi Padang. Kalau mereka 100 persen kurang sedikit tidak mendukung Jokowi, pastilah pikiran mereka yang membimbingnya. Orang-orang seperti ini hanya bisa ditundukkan dengan kebenaran dan kelembutan.*****

Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle.(*/Ag)

….. Banyak yang bertanya-tanya, kalau benar Jokowi menang mengapa wajahnya terlihat murung, bahkan tegang.
Tidak ada semburat kegembiraan, apalagi eforia kemenangan. Wajah Jokowi bukan wajah seorang petarung yang baru saja berjaya.
Padahal Pilpres 2019 merupakan kontestasi terkeras sepanjang era demokrasi pasca reformasi.

Ketika menyampaikan pidato mengomentari hasil quick count di Jakarta Theater Rabu (17/4) wajah Jokowi terlihat datar. Begitu juga para petinggi TKN lain yang berada di belakangnya.

Wajah Jokowi juga masih terlihat tegang hingga dua hari berselang. Media menayangkan wajah Jokowi yang membeku ketika akan menunuaikan salat Jumat (20/4) di Istana Bogor.

Misteri itu terjawab ketika kita mencermati hasil suara quick count per provinsi. Jokowi dinyatakan menang oleh lembaga survei, namun sesungguhnya dia kalah. Dia menang jumlah suara, namun kalah secara wilayah/provinsi.

Bila meminjam istilah yang berlaku dalam pilpres di AS, Jokowi menang secara popular vote. Tapi dia kalah electoral vote.

Beberapa lembaga survei menyebut jumlah provinsi Jokowi menderita kekalahan cukup bervariasi antara 18-21 provinsi.

Charta Politika: Jokowi 16- Prabowo 18. Indo Barometer : Jokowi 15-Prabowo 19. Kedai Kopi: Jokowi 13-Prabowo 21.

Mencermati data quick count yang disajikan, Jokowi tampaknya sangat menyadari, walaupun dinyatakan menang, namun dia menghadapi problem yang sangat besar.
Sebuah sumber menyebutkan, Jusuf Kalla bahkan sampai harus meyakinkan Jokowi.

“Yang penting Bapak kan sudah menang.” Ekspresi Jokowi tetap tak berubah.

Pertama, dia menyadari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia sudah tak menghendakinya kembali menjadi presiden.

Berbagai survei sebelumnya menunjukkan pemilih yang menghendaki ganti presiden jauh lebih besar dibandingkan yang menginginkannya kembali menjadi presiden.

Sejumlah lembaga survei sampai beberapa pekan sebelum hari H menyatakan tingkat keterpilihan Jokowi di bawah 50 persen ( Litbang Kompas, Median).

Dia tahu bila tanpa kecurangan, mobilisasi besar-besaran, maka dia akan kalah.

Kedua, hasil quick count itu sangat mengecewakan Jokowi karena selisih suaranya hanya berkisar antara 7-9 persen. Selama ini dia dininabobokan oleh lembaga survei dengan keunggulan di atas 25 persen.

Hasil itu sungguh sangat mengagetkan. Sudah kampanye habis-habisan selama lima tahun, mengerahkan habis-habisan aparat negara, menguras habis anggaran bansos dan CSR, namun hasilnya hanya seperti itu.

Ketiga, kemenangan Jokowi kurang dari separuh jumlah provinsi menunjukkan basis legitimasinya sangat lemah.

Lebih dari separuh wilayah Indonesia tak menghendakinya kembali. Di Aceh dan Sumbar angkanya bahkan sangat kecil di bawah 20 persen.

Dia hanya menang di Jateng, Jatim di luar Madura, dan provinsi dengan mayoritas non muslim seperti Bali, NTT, Sulut, Maluku dll

Perolehan suara ini menjadi persoalan serius bila bicara masalah representasi. Indonesia bukan hanya Jateng, Jatim, sebagian wilayah Nusra, dan Indonesia Timur.

Persepsi yang terbentuk Jokowi hanya akan menjadi presiden untuk Jateng, Jatim dan wilayah mayoritas non muslim. Ini bisa berbahaya.

Keempat, menangnya Jokowi di Jateng dan Jatim memperkuat posisi tawar PDIP dan PKB/NU atas Jokowi. Sebab kedua wilayah itu merupakan basis kedua partai/ormas.

Dengan fakta-fakta itu seandainya, sekali lagi seandainya, dia tetap dinyatakan menang oleh KPU, maka dia akan menjadi presiden yang sangat lemah. Jauh lebih lemah dibandingkan saat ini.

Posisi tawarnya terhadap Megawati akan semakin lemah. Sebagai figur yang sangat populer pada Pilpres 2014 saja Jokowi diposisikan sebagai “petugas partai.” Apalagi saat ini ketika pesonanya sudah meredup.

PDIP berhak mengklaim bahwa posisi Jokowi bisa diselamatkan, hanya karena kuatnya mesin politik PDIP di Jateng, dan Jatim. Saham politik Jokowi sudah terdelusi.

Jokowi juga akan menjadi sandera politik PKB/NU, Golkar, bahkan Nasdem, karena ketiga partai itu bisa mengklaim memiliki saham besar atas kemenangan Jokowi.

Dia juga harus berkompromi dan memberi kompensasi yang setimpal terhadap kelompok-kelompok oligarki-pengusaha, elit politik, aparat keamanan, akademisi, lembaga survei dll-yang dengan susah payah mengerek dan mengamankan elektoralnya.

Sebagai presiden, pada periode kedua Jokowi pasti menginginkan posisi politiknya kian menguat. Dia ingin keluar dari bayang-bayang politik kelompok kepentingan yang selama ini mengendalikannya.

Sayang tidak semua skenario yang dia rancang berjalan mulus. Hasil Pilpres kali ini menunjukkan sebaliknya.

Arus besar publik sudah menunjukkan secara nyaring dan jelas (loud and clear) tidak lagi menghendakinya sebagai presiden.

Kalau tetap dipaksakan juga menjadi presiden, maka dia akan menjadi presiden terlemah sepanjang sejarah.*****
*Penulis adalah Pemerhati Ruang Publik. Artikel ini khusus dikirim ke Kantor Berita Politik RMOL

….. ROMI kena OTT (15/3). Operasi Tangkap Tangan. Diduga kasus suap jabatan. Secara personal, Romi adalah pelaku. Biarlah proses pengadilan nanti yang akan memutuskan vonisnya.

Sebagai ketua partai, Romi itu korban. Korban dari sistem politik yang sangat-sangat mahal. Romi adalah ketum partai kelima yang ditangkap KPK, setelah Anas Urbaningrum, Lutfi Hasan Ishaaq, Surya Darma Ali dan Setya Novanto.

Ada yang bilang: “Penangkapan Romi itu bukti Jokowi tak tebang pilih.” Capek deh! Ini OTT bos! Tak ada yang bisa intervensi kasus OTT. Pimpinan KPK sekalipun, tak bisa ikut cawe-cawe. Tidakkah penyidik KPK lapor pimpinan sebelum OTT? Kadang-kadang. Seringkali tangkap dulu, baru lapor. Kalau begitu, bisa apa pimpinan KPK? Apalagi Jokowi? Paham?

Sejumlah pengurus PPP, ada juga ketua DPC telephon saya: “kok Jokowi biarkan Romy ditangkap KPK?” Saya jawab: kecolongan! Soal ini, Jokowi gak bisa berbuat apa-apa juga bos. Jangan salahkan Jokowi, kataku. Wuih… Bela Jokowi niye… ini obyektif.

Beda OTT dengan kasus e-KTP. Rumit dan berbelit-belit. Kalau saja kasus e-KTP ini ditangani dengan cepat dan tuntas, Jokowi akan dapat poin. Semua nama yang disebut di persidangan dipanggil, diperiksa, kalau terbukti salah, maka harus divonis. Itu baru top! Termasuk Puan Maharani? Kalau disebut namanya di persidangan, ya harus dipanggil dong. Mintai keterangan. Soal salah atau tidak, itu urusan nanti.

Namanya juga praduga bersalah. Itu baru tidak tebang pilih. Kalau kasus e-KTP ini dituntaskan, apalagi jelang pilpres, sepuluh jari harus diangkat. Keren banget Jokowi. Ah, ngayal loh! Sesekali boleh. Hehe

Gimana menyimpulkan “tak tebang pilih”, protes publik. Kasus Novel Baswedan sampai sekarang gak kelar. 11 April nanti genap dua tahun. 27 kasus terkait ujaran kebencian yang dilaporkan lawan politik, tak ada tindak lanjut. Lurah Mojokerto sambut Sandi, divonis dua tahun penjara.
Enam guru honorer di Banten dicopot. 53 penyuluh di DKI diancam pemecatan. Tiga pegawai hotel di Lombok kabarnya digelandang ke Polsek gara-gara selfie dua jari di depan baliho Jokowi. Kasus Kemenpora juga belum jelas ujungnya. Protes ini merupakan PR yang harus dihadapi Jokowi.

Kalau Jokowi mau tuntaskan ini, dijamin akan banjir apresiasi. Mungkinkah? Entahlah. Masyarakat sepertinya sudah terlalu apatis.

Kembali soal OTT Romy, apakah berpengaruh terhadap elektabilitas? Terhadap PPP, pasti. Para caleg PPP sekarang kewalahan. Kalau sedang kampanye, lalu diteriakin Romi…Romi…Romi… Repot! Image sebagai partai pendukung penista agama saja belum betul-betul dilupakan. Datang lagi kasus OTT ketumnya.

Mereka juga kerepotan turunin baliho dan spanduk yang ada fotonya Romy. Turunkan dan menggantikan baliho, perlu biaya lagi. Duit dari mana? Siapa yang akan gantikan Romi cari logistik?

Program kampanye dengan memobilisasi guru madrasah dan penyuluh di jajaran kemenag untuk pilih dan kampanye PPP, sebagaimana yang disinggung Mahfudz MD di ILC, tak akan efektif lagi. Undecided voters (masyarakat yang belum menentukan pilihan) tak akan tertarik. Swing voters (pemilih yang masih ragu) besar kemungkinan akan berpindah ke lain hati.

Dari sejumlah survei, elektabilitas PPP masih belum aman. Kurang dari 4 persen. Itu angka sebelum Romi ditangkap. Setelah Romi ditangkap? Makin sulit bagi PPP untuk sampai batas minimal elektoral threeshold. Bukan mustahil untuk mencapai target minimal, tapi dibutuhkan kerja super keras dan cerdas. Tak mudah! Apalagi jika sidang kasus Romy digelar sebelum pilpres. Makin repot!

Bagaimana dampaknya terhadap elektabilitas Jokowi? Ini yang menarik. Publik menunggu analisis ini. Mengingat pertama, PPP adalah salah satu partai pengusung Jokowi-Ma’ruf. Kedua, Romi punya hubungan “sangat dekat” dengan Jokowi. Jokowi bilang: setiap minggu, bahkan setiap hari, bertemu dengan Romi. Ini hubungan spesial. Kayak martabak aja, pakai spesial.

Sebagai kawan dekat dan pimpinan salah satu partai pengusung, Romy tidak hanya aktif, tapi atraktif. Ingat ketika terjadi ralat doa Mbah Moen? Setelah itu, Romi pun ajak Jokowi masuk ke ruang khusus kiai kharismatik ini untuk selfie.

Viral video Romi satu mobil dengan Jokowi saat mantan walikota Solo ini lempar-lempar bingkisan dari dalam mobil. Romi yang merekam itu. Dan Jokowi tak marah. Padahal, itu tak etis untuk ditonton rakyat. Sangat merugikan Jokowi dari sisi elektabilitas. Tapi, Romi berhasil memberi pesan kepada rakyat bahwa dia memang sangat dekat dengan Jokowi. Dan pesan itu betul-betul sampai.

Image keakraban dan kedekatan Jokowi-Romy tak lekang dari benak rakyat. Romi kena OTT, pasti sedikit banyak akan berpengaruh kepada suara Jokowi. Swing voters lari, dan undecided voters tak lagi tertarik. Belum lagi protes pengurus dan konstituen PPP. Kenapa Jokowi tak melindunginya? Ya, memang gak akan bisa melindungi. Sekali lagi, ini OTT bos.

Bukan saya mau belain Jokowi, tapi memang gak akan bisa. Kalau bukan OTT? Tanyakan pada Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Mereka orang-orang dekat Jokowi. Tentu lebih tahu.

Jadi, jika ditanya apakah tertangkapnya Romi berpengaruh terhadap elektoral Jokowi? Ngaruh bos. Apalagi jika plt Ketum cabut dukungan dari Jokowi, makin besar pengaruhnya. Kapan? Jika kasus OTT Romi telah serius dianggap mengganggu elektabilitas Jokowi-Ma’ruf. Goodbye! *****

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

….. NGGAK habis pikir! Semua aktivitas negara ini didominasi untuk kepentingan Pilpres. Seolah tak tersisa ruang untuk kegiatan yang lain.

Rakyat terbelah dan dibenturkan. Isu-isu sensitif dijadikan trigger permusuhan. Opini tentang HTI, wahabi, ISIS dan Islam radikal terus diproduksi untuk memancing kebencian, kekhawatiran dan kemarahan sekelompok ormas dan massa.

Politik identitas telah melampaui batas kewajaran. Sudah tak waras! Anehnya, kok ya percaya.

Rakyat menonton video sejumlah gubernur, walikota, bupati dan camat ramai-ramai memberi dukungan kepada capres-cawapres tertentu. Video itu sengaja diviralkan, baik via media mainstrean maupun medsos.

Kita juga temukan tanda tangan beberapa lurah untuk mendukung dan memenangkan paslon tertentu. Dukungan yang terbuka.

Para menteri jadi dirjen yang bertugas untuk menyeragamkan dukungan itu. “Kalau saya bilang dana desa…, jawab… Jokowi…, gitu ya,” ajak seorang menteri.

Lurah, camat, walikota/bupati dan gubernur itu pemimpin rakyat. Mestinya mereka netral, demi menjaga situasi agar kondusif. Seperti ASN, TNI dan Polri, mereka milik rakyat dan digaji oleh rakyat.

Mereka kemungkinan ingin netral. Karena posisi mereka adalah pemimpin untuk semua rakyatnya. Bukan pemimpin bagi pendukung paslon tertentu.

Para kepala daerah ini tak ingin berhadapan dengan warganya sendiri. Dengan begitu, rakyat merasa diayomi, dan suasana menjadi kondusif. Tidak gaduh. Posisi paling pas bagi mereka adalah berada di tengah dan netral.

Keberpihakan kepala daerah kepada paslon tertentu justru berpotensi jadi sumber kegaduhan bagi warganya.

Para kepala daerah tentu ingin bisa selalu berinteraksi dengan -dan dapat partisipasi dari- semua warganya yang beragam pilihan. Mesti berada di tengah dan mendamaikan.

Sikap ini akan lebih menarik simpati. Malah bisa jadi investasi, khususnya bagi walikota/bupati dan gubernur yang ingin nyalon lagi di periode berikutnya.

Lebih baik mereka sibuk dengan program pembangunan daerah, dari pada buang-buang waktu, energi dan dana untuk kampanye yang bukan bagian dari kepentingannya.

Tapi, mengapa mereka ikut kampanye? Ada yang tak beres. Seperti ada kekuatan besar yang membuat mereka “terpaksa” harus melakukan itu semua.

Lalu, apa bedanya dengan masa rezim Orde Baru? Semua dikontrol dan dikendalikan secara terang-terangan. Inikah yang disebut dengan perang total itu? Begitulah kira-kira yang ada di kepala rakyat.

Anda bayangkan, jika nanti Prabowo-Sandi yang menang. Bagaimana sikap para kepala daerah itu, setelah beramai-ramai berada di kubu sebelah. Dan bagaimana pula nasib mereka di Pilkada berikutnya? Apakah rakyat masih akan memilih mereka?

Tidak saja Pilkada, dalam menjalankan tugas pemerintahan, mereka hampir pasti akan kehilangan kepercayaan dan dukungan dari rakyat yang telah memenangkan Prabowo-Sandi. Apakah situasi ini sudah mereka pikirkan?

Kami terpaksa! Kenapa terpaksa? Berani jadi pemimpin, berani ambil risiko. Pemimpin kok mudah dipaksa-paksa. Cemen! Pemimpin itu bekerja pakai nurani rakyat, bukan kerja paksa.

Ketika sejumlah kepala daerah dinyatakan melanggar karena memberi dukungan kepada paslon tertentu, hanya dapat teguran. Ketika salah seorang kepala desa melakukan hal yang sama, dapat hukuman. Apakah karena yang didukung berbeda? Memori rakyat tak akan pernah lupa atas ketidakadilan ini.

Selain dana desa, THR juga mau dimajukan. Soal waktu, tak ada masalah. Mau kapan saja bisa. Bagi ASN, itu berkah. Mereka pasti senang.

Hanya saja, apa alasan rasional THR dimajukan? Kalau alasannya untuk menyenangkan ASN, agar mereka berterima kasih lalu pilih paslon tertentu, tentu keputusan ini tak semestinya dilakukan. Mengapa semua harus diarahkan untuk kepentingan Pilpres?

Jika ini terus dipaksakan, rakyat justru akan kehilangan simpati. Ini berpotensi jadi hukuman di 17 April 2019 nanti.

Viral video pasukan hitam yang membawa rangsel besar berisi sembako. Ada emak-emak yang paksa warga untuk terima bantuan. Mereka keliling kampung, bagi-bagi sembako kepada warga yang sudah ada daftar namanya. Untuk apa? Dukung paslon tertentu. Meski banyak warga menolaknya.

Artinya, rakyat masih punya nurani, kendati dalam keadaan susah ekonomi. Suaranya gak bisa dibeli dengan semangkok sarimi.

Tukang ojek juga ambil bagian tugas ini. Antar sembako ke rumah-rumah sesuai daftar yang sudah diberikan. Banyak juga yang menolak, begitu kata Abang Ojek. Tujuannya sama: pilih Paslon tertentu. Dimana Bawaslu? Begitulah pertanyaan warga selama ini.

Entah dimana akal sehat kini berada. Pilpres menelan dan menghancurkan tidak saja norma dan etika, tapi juga akal sehat rakyat. Aturan diabaikan dan tak lagi berfungsi. Dan rakyat terus dibenturkan.

Pers yang seharusnya berperan jadi alat kontrol sosial tak lagi berdaya. Bungkam! Aparat? Terkait dengan Pilpres, agak sulit untuk bisa diharapkan netral dan berada di tengah.

Walaupun demikian, rakyat harus tetap dan terus berharap. Karena hanya itu yang bisa dilakukan.

Bahkan Dwi fungsi TNI mau dihidupkan kembali. Tidakkah salah satu hasil reformasi adalah mengembalikan TNI ke barak? Kenapa harus dihidupkan kembali? Demi Pilpres? Ironis!

Bagi rakyat, siapapun yang akan terpilih jadi presiden, mereka terima. Legowo. Yang terpenting, pilpres berjalan dengan jujur dan adil. Menghargai hak-hak demokrasi rakyat tanpa tekanan dan intimidasi. Juga tanpa money politic dan bagi-bagi sembako. Itu saja harapan rakyat.

Jangan sampai, demi ambisi kemenangan, demokrasi dikorbankan. Jangan biarkan reformasi yang dibangun bangsa ini selama 20 tahun terakhir dikorbankan hanya untuk Pilpres.

Tidakkah hasil nyata dari reformasi adalah demokrasi? Di antara bagian dari demokrasi adalah kebebasan rakyat, kemerdekaan pers, netralitas ASN dan aparatur negara serta mengembalikan TNI ke barak untuk bertugas kembali sebagai penjaga kedaulatan NKRI.

Itulah produk reformasi. Jika semua itu pun dikendalikan, itu artinya demokrasi juga telah mati. Lalu, masih adakah yang tersisa dari reformasi? *****

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

….. MENANG ! Itulah tujuan debat Pilpres. Benarkah? Secara pragmatis, iya. Setiap capres ingin menang di Pilpres. Di antara caranya melalui debat.

Apakah debat di-setting hanya semata-mata agar capres bisa menang? Tak perlu sikap moral dan narasi kebangsaan?

Jika dijawab iya, anda tidak bermoral. Jawaban ini akan membuat anda yang terlibat dalam debat menghalalkan segala cara dan mengabaikan semua bentuk norma, nilai dan aturan. Selama ada celah, anda akan lakukan. Persetan apa kata orang. Yang penting, anda menang.

Sayangnya, bangsa ini adalah bangsa yang bermoral. Tidak selalu melihat siapa yang “merasa menang” dalam debat. Tapi, faktor kejujuran, kesantunan, ketaatan pada aturan dan jiwa kerakyatan menjadi variabel yang tak kalah penting di mata rakyat.

Terbukti, sejumlah orang jadi bupati, gubernur dan bahkan presiden karena kerendahan hati dan kesantunannya.

SBY adalah bagian dari contoh itu. Orang lihat prestasinya? Tidak! Karena 2004 rakyat belum terlalu pintar dan cermat untuk mengukur prestasi SBY. Tapi dia menang. Kenapa? Dia sabar dibilang Jenderal kanak-kanak, dia santun, dia Jawa, dan dia ganteng. Cerdas? Tentu. Cukup! Itu yang membuat SBY menang.

Apakah keadaan ini akan menular ke Prabowo? Bisa jadi. Sangat mungkin. Bukankah ada yang menganggap, Jokowi pemenangnya di debat? “Merasa menang” di debat, tak berarti akan menang di pilpres. Apalagi, debat kedua kemarin menyisakan sejumlah persoalan. Apa itu?

Pertama, Jokowi dianggap overclaim. Bilang bahwa dia telah membangun 191.000 km infrastruktur jalan. Menurut data, itu tak benar. 191.000 km itu akumulasi dari infrastruktur jalan yang dibangun sejak zaman Belanda.

Ada kontribusi Jepang, Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY. Terbiasa overclaim, Jokowi dianggap kurang pandai mengakui dan menghargai prestasi para pemimpin sebelumnya. Inilah yang juga seringkali dikeluhkan SBY.

Kedua, Jokowi dianggap berbohong soal data. Mungkin tepatnya, salah menyebut data dan angka. Soal kebakaran hutan, misalnya. Tiga tahun terakhir tak ada kebakaran hutan, katanya.

Paginya, sejumlah media dan berbagai tulisan artikel mengkritik habis-habisan. Data itu salah! Kebakaran hutan tak pernah berhenti. Jumlahnya ratusan ribu hektar. Bahkan foto Jokowi ada di sekitar lokasi kebakaran hutan jadi viral. Sejumlah media mengkritiknya dengan keras.

Belum lagi data terkait impor jagung, sosial conflict soal pembebasan tanah, dan lain-lain. Banyak bersalahan. Kritik terkait kesalahan banyak data ini, tak ada yang bantah. Termasuk oleh pihak timses dan pendukung Jokowi.

Artinya, sementara terkonfirmasi bahwa itu salah.

Apakah itu berarti berbohong? Jika itu disengaja, berarti bohong. Kalau tak sengaja, berarti salah masukan, atau salah update data. Minimal salah menghafal data. Tapi, kesalahannya kok banyak? Diem loh!

Emang dihafal? Bukannya ada alat pembisik di telinganya? Stop! Jangan menuduh sebelum semua terbukti. Kalau toh terbukti, belum tentu itu pelanggaran. Soal etika, lain masalah. Intinya, lihat yang sudah pasti-pasti. Abaikan praduga yang belum terbukti.

Ketiga, Jokowi dianggap tak patuh aturan KPU. Dimananya? Disepakati bahwa debat tak menyerang pribadi. Jokowi serang Prabowo. Soal hak milik ratusan hektar di Kalimantan dan Aceh. Padahal, itu HGU, bukan hak milik. Salah lagi!

Ini serangan kedua kalinya kepada Prabowo. Di debat pertama, Jokowi juga menyerang personal Prabowo soal caleg mantan korupsi dari Gerindra. Faktanya, Golkar, partai pendukung Jokowi, yang paling banyak caleg mantan napikornya.

Tim Prabowo protes. Tampak di video yang viral, ada Jansen (Demokrat), Ferdinand (Demokrat), Prio Budi Santoso (Berkarya), Daniel (PAN), Ustaz Sambo (guru ngaji Prabowo) dan sejumlah nama lain berdiri dan menghampiri KPU. Bertanya kenapa KPU tidak mencegah dan menegur Jokowi? Mereka juga menuntut KPU komitmen dan tegas.

Sempat terjadi cekcok mulut dengan Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Tim Prabowo mengancam bubar dan tidak melanjutkan debat. Apa respon Prabowo? “Sudahlah. Gak apa-apa. Sabar saja.”

Super sekali! Kata Mario teguh. Sungguh sangat bijak. Watak asli Prabowo muncul. Selama untuk bangsa dan dengan anak bangsa, harus mengalah. Itulah kata-kata yang seringkali diucapkan Prabowo.

Tapi, jangan sekali-kali ada pihak luar (Asing dan Aseng) yang merusak dan ancam bangsa ini, dia pasti marah besar. Prabowo sebut ini sebagai sikap seorang nasionalis dan patriot.

Sebelumnya, Jenderal (purn) Joko Santoso (Joksan), ketua BPN Prabowo-Sandi juga protes. Pasalnya? Soal pengambilan kertas soal. Kenapa harus di kotak yang berbeda. Kalau beda tempat mengambilnya, kenapa harus diundi? Joksan curiga. Ada permainan KPU.

Inilah sejumlah masalah yang tersisa dari debat kedua capres. Dengan semua dinamikanya, Jokowi “dikesankan” publik sebagai capres yang ingin mengahabisi Prabowo di debat.

Dalam konteks ini, Jokowi dan tim tak sadar bahwa kemenangan itu ditentukan oleh apa yang ada di kepala rakyat.

Itulah yang dinamakan dengan persepsi! Capres tampil lebih jujur, punya integritas, berkomitmen kepada rakyat, rendah hati dan memiliki kompetensi, akan lebih kuat meraih simpati rakyat

Malam pasca debat, juga pagi harinya, justru yang ramai di media dan medsos, Jokowi kalah. Data dan sikapnya dikritik, bahkan ditelanjangi oleh media dan publik. Termasuk oleh Kompas yang selama ini dianggap berpihak padanya.

Dalam berbagai polling, Jokowi kalah jauh dengan Prabowo. Rata-rata 20 persen vs 80 persen untuk Prabowo. Begitu juga kejadian di stadion Si Jalak Harupat sore harinya. Saat Ridwan Kamil, gubernur Jabar yang getol dukung Jokowi ini memutari stadion, ribuan penonton teriak: Prabowo… Prabowo… Prabowo…

Nampaknya, debat kedua justru menambah suplai militansi rakyat untuk semakin memberikan dukungan kepada Prabowo yang dianggap telah berulangkali terzalimi.

Ini menyangkut masalah integritas, kejujuran dan kerendahan hati Prabowo yang berpotensi besar menarik empati dan simpati undecided voter (rakyat yang belum menemukan pilihan) dan swing voter (pemilih yang bisa pindah dan berubah pilihannya).
Jika asumsi ini benar, maka peluang Prabowo untuk menang semakin besar.*****

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

….. ASTAGHFIRULLAH. Ini kalimat pertama saya sambil bergumam: Ada apa ini, kok orang mau salat Jumat harus bersurat dan meminta izin? Bukankah masjid adalah rumah Allah? Bahkan, Allah menerima umatnya tanpa harus disurati terlebih dahulu.
Kalimat kedua, saya bertakbir, Allahu Akbar, memuji kebesaran-Nya. Siapapun kita, rakyat jelata, ketua mesjid, bahkan presiden bukan siapa-siapa. Tak seorang pun memiliki kuasa atas yang lain.

Kalimat ketiga saya, innalillahi wa innailaihi rojiun, dari Allah kembali ke Allah. Setinggi apa pun kita, sebesar apa pun kita, semua akan kembali pada-Nya.

Mengapa saya perlu mengangkat ketiganya? Sungguh, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan kita semua bahwa kita adalah debu. Debu yang akan berserakan jika diterpa angin. Debu yang tak pantas jumawa, debu yang tak ada tempat untuk berlindung serta bersembunyi.

Aneh Adalah KH. Hanief Ismail, ketua masjid Agung (Kauman) Semarang, tiba-tiba membuat geger. Membuat keanehan. “Kami tidak mengizinkan salat jumat dipolitisasi,” katanya seperti telah ramai di medsos. “Lagi pula, saya belum diberitahu, belum ada surat dari timses Prabowo-Sandi untuk shalat jumat di sini!” katanya lagi yang juga sudah viral di dunia maya.

Dua kalimat itu meluncur untuk menanggapi rencana Prabowo akan bersalat Jumat di mesjid itu. Sementara bagi Prabowo salat Jumat bukan hal yang aneh.

Minggu lalu, kami salat Jumat di Hambalang karena Prabowo kedatangan tamu teman-teman buruh KSPI dan API Muhammadiyah yang jumlahnya sekitar 3.000 orang.

Jadi, agak aneh jika tiba-tiba KH. Hanief seperti kebakaran jenggot.

Betul dia adalah ketua mesjid, tapi dia tidak boleh melarang orang untuk salat. Bahkan, dia pun tidak boleh melarang seandainya timses Prabowo ingin mempolitisasi (saya yakin tidak, bahkan sang kiailah yang mempolitisasinya) itu jadi urusan timses itu pada Allah.

Maaf nih, saya beristighfar: Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, jika hati saya bersuudzon, atas kejadian ini. Jangan-jangan sang kiai takut pada sesuatu selain Allah.

Mengapa? Belakangan beredar rumor yang sumbernya patut dapat diduga dari toko sebelah yang mempertanyakan soal di mana dan kapan Prabowo terakhir salat Jumat.

Hal ini sengaja diluncurkan agar umat yang taat pada Habib Rizieq Shihab dan umat Islam lain yang secara masif makin solid mendukung Prabowo, jadi ragu. Bukankah itu politisasi?

Nah, sekali lagi saya mohon maaf pada kiai, jangan-jangan kiai takut masjid Agung Semarang menjadi titik pemantaban pada para pendukung Prabowo. Kiai takut bahwa paslon 02 ini menjadi yang paling pantas didukung. Ya, maklum, ini kan bulan politik, dan ‘aliran’ kiai memang berbeda dengan aliran Prabowo.

Artinya, sangat mungkin kiai mendukung paslon lain. Meski itu sih sebenarnya sah saja, tapi tampaknya sang kiai benar-benar takut masjid yang dipimpinnya menjadi tempat kebangkitan dan kesadaran umat, khususnya golongan sang kiai untuk memilih Prabowo dalam pilpres mendatang. Mohon maaf ya kiayi.

Kembali soal salat yang harus bersurat dan dilarang oleh ketua mesjid. Demi Allah, ini aneh. Sejak Indonesia dijajah Belanda dan Jepang, salat di mana saja di negeri ini tak harus bersurat.

Kita yang NU, tidak dilarang salat di mesjid Muhammadiyah, sebaliknya juga begitu. Jadi tidak lumrah jika tiba-tiba timses harus bersurat dan ketua masjid harus melarang.

Sekedar mengingatkan, Jokowi berulang kali salat bahkan memimpin shalat. Aroma politiknya sangat kental. Tapi, kok kiai tidak melarang, bahkan berkomentar saja tidak? Mengapa saya yakin aroma politiknya sangat kental?

Saya coba mengutip satu hadist: “Yang berhak menjadi imam salat untuk suatu kaum adalah yang paling pandai dalam membaca Alquran. Jika mereka setara dalam bacaan Alquran, (yang menjadi imam adalah) yang paling mengerti tentang sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Apabila mereka setingkat dalam pengetahuan tentang sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, (yang menjadi imam adalah) yang paling pertama melakukan hijrah. Jika mereka sama dalam amalan hijrah, (yang menjadi imam adalah) yang lebih dahulu masuk Islam.” (HR. Muslim no. 673 dari Abu Mas’ud alAnshari radhiyallahu ‘anhu).

Dalam riwayat lain, disebut juga mereka yang lafadznya paling baik. Jika mereka sama dalam amalan hijrah, (yang menjadi imam adalah) yang paling tua di antara mereka.

Dengan demikian, yang paling berhak menjadi imam shalat secara berurutan adalah:
1. Yang paling pandai membaca Alquran. Jika sama-sama pandai,
2. Yang paling mengerti tentang sunnah Nabi radhiyallahu ‘anhu. Jika sama-sama mengerti,
3. Yang paling pertama melaksanakan hijrah. Jika sama dalam hal hijrah,
4. Yang lebih dahulu masuk Islam. Jika bersama masuk Islam,
5. Yang lebih tua.

Mohon maaf, apakah Pak Jokowi memenuhi kriteria itu? Kiai bisa menjawabnya, sama dengan kita semua pasti bisa menjawabnya dengan baik. Tapi, kok saya belum mendengar kiai berkomentar tentang itu?

Seperti juga, ada beberapa salat yang dilakukan Jokowi dengan imam yang perlu dimundurkan. Mengapa itu dilakukan? Jawabnya juga sederhana: agar salatnya bisa difoto dan diviralkan. Tujuannya? Sekali lagi, kiai pasti tahu setahu kami semua.

Jadi, ketika kiai berkata: Melarang politisasi salat Jumat di masjid tempat kiai, saya tersenyum simpul. Kok ya kiai mau bicara begitu?

Demi Allah, tidak ada tempat bersembunyi di bumi ini dari Allah. Dan tidak sekali-kali Allah bisa ditipu. Kita boleh saja mengatakan apa saja dengan alasan yang baik, tapi Allah tahu yang sesungguhnya.

Semoga Kiai Haji Hanief Ismail segera menyadari kekeliruannya. Dan kita berdoa agar Allah melindungi negara kita dari orang-orang yang dzalim. Dan semoga Allah memporak-porandakan mereka yang berbuat zalim…

Dan, semoga Allah memberikan Indonesia pemimpin yang kuat dan bukan yang suka berpura-pura. Pemimpin yang tidak ingkar dengan janji-janjinya. Pemimpin yang tidak memusuhi umat Islam. Pemimpin yang cakap. Pemimpin yang amanah…
Aamiin ya Rabb…*****
M. Nigara
Wartawan Senior; Mantan Wasekjen PWI

….. JUDUL tulisan ini sengaja saya pinjam dari wartawan senior Hersubeno Arief. Bersamaan dengan pemberian medali Kebebasan Pers untuk Presiden Jokowi yang diberikan pada Peringatan hari pers Nasional di Surabaya, Sabtu (9/2). Tampilan web hersubenoarief.com dibiarkan berwarna hitam.
BERITA TERKAIT
Wartawan BPN Vs Wartawan TKN Berebut Forwaka Cup, Inilah Hasil Skornya
Andai Saya Presiden Jokowi, Saya Kembalikan Penghargaan Pers
Diskusi ‘Berantas Jurnalis Aba-abal’ Diteror, Panitia: Kami Sudah Siapkan Pengamanan
Road To Senayan

Di dalam naskah hanya tertulis kalimat pendek “turut berduka atas anugerah medali kemerdekaan pers kepada Presiden Joko Widodo dari Dewan Pers Indonesia.”

Tak ada analisis apapun. Hanya ada seuntai bunga putih disana. Hersubeno tampaknya kehabisan kata, untuk menggambarkan perilaku ganjil dari para petinggi pers Indonesia.

Gugatan yang sama juga disampaikan oleh wartawan senior M. Nigara. Mantan Wasekjen PWI itu dalam artikelnya mempertanyakan netralitas Dewan Pers. Menurutnya sikap Dewan Pers sungguh melukai insan pers Indonesia.

Dari sisi apapun, sikap Dewan Pers itu sangat sulit dipahami. Berdasarkan penilaian lembaga internasional Reporters Without Borders peringkat kebebasan pers di Indonesia sangat buruk. Dari 180 negara yang disurvei, Indonesia tetap berada di peringkat 124. Di bawah negara tetangga Timor Leste.

Jadi atas dasar apa Dewan Pers atau panitia Hari Pers Nasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberi medali kebebasan pers kepada Jokowi?

Jelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) nurani para jurnalis juga sangat terluka. Pemerintah memberi remisi Susrama seorang (mantan) Kader PDIP yang menjadi pembunuh wartawan Radar Bali Anak Agung Gde Prabangsa. Susrama divonis hukuman seumur hidup, diubah menjadi hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Semula pemerintah menolak untuk membatalkan remisi. Menkumham Jasona Laoly menyatakan remisi tersebut tidak mungkin dibatalkan. Sebab semua sudah sesuai prosedur. Namun menjelang pelaksanaan HPN Jokowi akhirnya memutuskan remisi dibatalkan.

Diubahnya remisi ini layak dicurigai karena erat kaitannya dengan HPN. Acara itu dihelat di Surabaya kantor pusat harian Jawa Pos induk perusahaan koran Radar Bali.

Pada masa Jokowi kebebasan pers juga mengalami kemunduran. Kooptasi media, aksi black out atau yang disebut oleh wartawan senior Hanibal Wijayanta sebagai “order cabut berita” menjadi warna sehari-hari.

Kasus terakhir adalah permintaan cabut berita doa Kiai Maimoen Zubair. Satu hari setelah peristiwa yang menghebohkan itu, tak satupun media televisi yang menyiarkan beritanya. Baru selang dua kemudian ada dua stasiun televisi yakni TV One dan Trans 7 yang memberitakan. Namun setelah itu kedua stasiun televisi itu tidak lagi memberitakan.

Karena itu atas pertimbangan apapun, pemberian medali Kebebasan Pers kepada Presiden Jokowi sulit diterima oleh akal sehat. Pantas kalau sekali lagi kita mempertanyakan, sudah matikah nurani Pers Indonesia?.[***]

Djadjang Nurjaman
Pemerhati media dan ruang publik

….. MAKSUD petahana membangun kedaulatan di bidang pangan belum terealisasikan sesuai amanat UU.

Demikian pula dengan kedaulatan di bidang energi. Masih sangat jauh. Kebiasaan menggunakan target berbilangan besar dan ambang batas waktu yang spektakuler singkat untuk merealisasikan kedaulatan itu belum tercapai.

Peristiwa yang sangat mengesankan itu terjadi pada pidato peringatan kemerdekaan RI yang pertama kali ketika petahana mulai bertugas sebagai pemerintah.

Joko Widodo disaksikan jutaan rakyat Indonesia di televisi dan dihadiri banyak tamu negara-negara sahabat. Joko Widodo bermaksud mewujudkan swasembada pangan. Bukan hanya beras, melainkan jagung dan kacang kedele juga diucapkan.

Selanjutnya dalam perkembangan waktu diucapkannya rencana mencapai swasembada gula dan daging. Maksud mencapai swasembada daging sapi kemudian diralat Menteri Pertanian menjadi bermaksud merealisasikan swasembada protein.

Berswasembada mempunyai makna ekonomi politik, yang berada di bawah kata berdaulat.

Tercatat realisasi defisit neraca perdagangan migas Indonesia meningkat dari minus 6,04 miliar dolar AS tahun 2015 menjadi angka sementara sebesar minus 12,4 miliar dolar AS tahun 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Artinya, program energi terbarukan jauh panggang dibandingkan api. Program biosolar juga tidak tercermin pada pembesaran nilai defisit perdagangan migas.

Dalam perekonomian sistem terbuka itu suatu negara selain melakukan kegiatan ekspor, juga seharusnya pemerintah tidak menutup diri terhadap kegiatan impor.

Akan tetapi kualitas pengakuan swasembada pangan dapat ditinjau dari keberadaan impor pangan, terlebih untuk maksud mencapai kedaulatan pangan. Dalam pencatatan impor pangan pada komoditi beras, jagung, kacang kedelai, gula, dan daging sapi tidak selalu tercatat dalam nilai deskripsi kode HS untuk transaksi impor lebih dari 2 digit.

Berdasarkan kode HS 2 digit diketahui bahwa impor serealia meningkat dari 3,16 miliar dolar AS tahun 2015 menjadi 3,5 miliar dolar AS tahun 2018. Pada periodisasi yang sama, impor pakan hewan naik dari 2,7 miliar dolar AS menjadi 2,8 miliar dolar AS.

Impor gula dan kembang gula naik dari 1,49 miliar dolar AS menjadi 1,96 miliar dolar AS. Impor benih dan bibit naik dari 1,29 miliar dolar AS menjadi 1,4 miliar dolar AS. Garam, produk susu, dan binatang masih impor. Impor buah dan kacang-kacangan naik dari 0,67 miliar dolar AS menjadi 1,1 miliar dolar AS.

Singkat kata sungguh tidak mudah untuk membangun perealisasian Nawa Cita.

Swasembada dan kedaulatan adalah konsep pemberdayaan ekonomi. Sebuah aplikasi konsep yang pro-subsidi. Memerlukan pendanaan besar, menambah luas lahan panen, menaikkan volume benih, pupuk, pestisida, hormon, pengairan, petani, dan mesin. Bukanlah konsep yang dapat dibangun menggunakan sistem perekonomian pasar bebas.*****

Sugiyono Madelan
Peneliti INDEF dan Pengajar di Universitas Mercu Buana.

….. PEMICU curang, itu biasa. Di negara manapun, selalu terjadi kecurangan. Hanya saja, tingkat kecurangannya berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang masif.

Dari tahun ke tahun, pemilu di Indonesia juga ada kecurangan. Pileg, pilkada hingga pilpres, selalu ditemukan kecurangan. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memutuskan sengketa hasil pemilu selalu banjir laporan. Sidang sengketa pemilu sudah seperti gelombang. Makin lama, makin banyak jumlahnya.

MK pun jebol. Sejumlah hakimnya ditangkap karena terlibat kasus suap. Itulah hebatnya politik, bisa nembus dan menebar virus kemana-mana.

Bagi MK, jika kecurangannya tak signifikan, hasil akan dikukuhkan. Tak signifikan artinya, hasil kecurangan tidak mempengaruhi menang-kalahnya paslon.

Misalnya, ada 2 ribu suara yang dicurangi. Tapi, selisih suara antar paslon itu 10 ribu. Maka, pemilu tak perlu diulang, karena angka kecurangan tak signifikan. Tapi, jika suara yang dicurangi 10 ribu, sementara selisih suara antar paslon 2 ribu, maka pemilu harus diulang. Tentu hanya di daerah terjadinya kecurangan itu. Demi hemat biaya.

Biasanya, MK mengukur kecurangan dari hasil suara. Padahal, kecurangan terjadi tidak hanya di saat pengambilan dan penghitungan suara. Kecurangan bisa dilakukan pra pencoblosan dengan beragam cara. Kecurangan bisa dilakukan melalui otak-atik UU Pemilu, intervensi kebijakan KPU, main mata dengan Bawaslu, rekayasa daftar pemilih tetap (DPT), operasi aparatur negara, pressure hukum, intimidasi pemilih, pembatasan kampanye lawan, bagi-bagi sertifikat dan dana desa sebagai bahan kampanye, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua di luar kemampuan MK untuk menangani.

Celah untuk melakukan kecurangan sangat terbuka, terutama bagi incumben. Sebab, incumben punya akses aparatur negara, APBN dan aparat hukum.

Berbagai indikator kecurangan ini oleh pihak Prabowo-Sandi dicurigai telah dilakukan secara sistematis dan massif. Jika tidak diatasi, ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Jenderal (Purn) Joko Santoso, mengancam Prabowo-Sandi akan mundur. Apakah ancaman ini serius? Bergantung. Jika kecurangannya serius, ancaman Joko Santoso akan juga jadi serius.

Apakah jika Prabowo mundur, pemilu dibatalkan? Secara hukum, tidak. Pemilu akan tetap berlanjut. Jokowi-Maruf akan melawan kotak kosong. Siapa yang akan menang jika Jokowi lawan kotak kosong? Bukan disitu masalahnya. Siapapun yang menang tidak terlalu penting.

Tak penting juga soal sanksi pidana yang akan jerat Prabowo-Sandi. Mereka tentu sudah menghitung semua risikonya. Terutama risiko untuk bangsa jika harus mundur.

Yang jadi problem, dan ini sangat serius, justru adalah nasib hukum dan demokrasi di Indonesia. Rakyat akan defisit kepercayaan kepada pemerintah. Akibatnya, stabilitas sosial dan politik terancam. Jika salah penanganan, ini berpotensi jadi konflik horizontal.

Siituasi konflik, yang tentu tak kita inginkan terjadi, akan memancing dua kelompok anak bangsa berhadapan. Kedua kelompok ini punya militansi yang menghawatirkan. Jika ini terjadi, militer, terutama Angkatan Darat (AD), mau tidak mau akan pasti ikut terlibat. Karena ini menyangkut stabilitas negara. Ini wilayah dan otoritas militer. Tidak ada konflik saudara di sebuah negara yang tidak mendesak militer untuk terlibat.

Militer berpihak? Tentu. Dalam teori rekonsiliasi konflik, jika dua belah pihak tak bisa didamaikan, maka harus dimenangkan salah satunya. Lalu, kemana militer berpihak? Akan bergantung pihak mana yang paling kuat diantara dua kubu. Militer selalu ada di pihak mayoritas. Tapi, jika militer juga pecah, ya wassalam. Ini akan jadi konflik horizontal yang berkepanjangan. Sekali lagi, jangan sampai ini terjadi. Tapi, tak ada salahnya diantisipasi. Karena, konflik sosial akibat “pemilu curang” telah memporak-porandakan banyak negara.

Itu gara-gara Islam garis keras! Islam garis keras gundulmu! Bukannya berupaya untuk menemukan akar masalah dan cari solusinya, malah alihkan masalah. Yang pasti, salah satu penyebab utamanya karena KPU dan Bawaslu tidak mampu meyakinkan paslon dan rakyat Indonesia bahwa mereka netral.

Ancaman ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi wajar dan bisa dipahami. Untuk apa pemilu kalau direkayasa secara curang dan culas untuk memenangkan paslon tertentu.

Hanya saja, tim BPN Prabowo-Sandi harus betul-betul bisa membuktikan indikator-indikator kecurangan itu. Dan juga memastikan bahwa ikhtiar pencegahan dan protes BPN sudah dilakukan secara maksimal, tapi tidak direspon.

KPU dan Bawaslu akan dianggap paling bertanggung jawab jika Prabowo-Sandi mundur. KPU dan Bawaslu juga akan jadi sasaran kemarahan nasional jika terjadi kegaduhan dan konflik sosial. Karena itu, tak ada cara untuk menjaga hukum dan demokrasi kita selain KPU dan Bawaslu netral. Hanya itu. Tak ada yang lain. Yakinkan kepada rakyat, yakinkan kepada masing-masing Paslon bahwa KPU dan Bawaslu netral. Jangan sampai rakyat kecewa dan akhirnya jadi pemicu konflik sosial. Jika ini terjadi, bukan hanya KPU dan Bawaslu yang akan jadi sasaran amuk massa, tapi rakyat, bangsa dan negara ini akan dipertaruhkan. *****

Tony Rosyid
Pengamat politik dan pemerhati bangsa.