Catatan ksusus

….. ROMI kena OTT (15/3). Operasi Tangkap Tangan. Diduga kasus suap jabatan. Secara personal, Romi adalah pelaku. Biarlah proses pengadilan nanti yang akan memutuskan vonisnya.

Sebagai ketua partai, Romi itu korban. Korban dari sistem politik yang sangat-sangat mahal. Romi adalah ketum partai kelima yang ditangkap KPK, setelah Anas Urbaningrum, Lutfi Hasan Ishaaq, Surya Darma Ali dan Setya Novanto.

Ada yang bilang: “Penangkapan Romi itu bukti Jokowi tak tebang pilih.” Capek deh! Ini OTT bos! Tak ada yang bisa intervensi kasus OTT. Pimpinan KPK sekalipun, tak bisa ikut cawe-cawe. Tidakkah penyidik KPK lapor pimpinan sebelum OTT? Kadang-kadang. Seringkali tangkap dulu, baru lapor. Kalau begitu, bisa apa pimpinan KPK? Apalagi Jokowi? Paham?

Sejumlah pengurus PPP, ada juga ketua DPC telephon saya: “kok Jokowi biarkan Romy ditangkap KPK?” Saya jawab: kecolongan! Soal ini, Jokowi gak bisa berbuat apa-apa juga bos. Jangan salahkan Jokowi, kataku. Wuih… Bela Jokowi niye… ini obyektif.

Beda OTT dengan kasus e-KTP. Rumit dan berbelit-belit. Kalau saja kasus e-KTP ini ditangani dengan cepat dan tuntas, Jokowi akan dapat poin. Semua nama yang disebut di persidangan dipanggil, diperiksa, kalau terbukti salah, maka harus divonis. Itu baru top! Termasuk Puan Maharani? Kalau disebut namanya di persidangan, ya harus dipanggil dong. Mintai keterangan. Soal salah atau tidak, itu urusan nanti.

Namanya juga praduga bersalah. Itu baru tidak tebang pilih. Kalau kasus e-KTP ini dituntaskan, apalagi jelang pilpres, sepuluh jari harus diangkat. Keren banget Jokowi. Ah, ngayal loh! Sesekali boleh. Hehe

Gimana menyimpulkan “tak tebang pilih”, protes publik. Kasus Novel Baswedan sampai sekarang gak kelar. 11 April nanti genap dua tahun. 27 kasus terkait ujaran kebencian yang dilaporkan lawan politik, tak ada tindak lanjut. Lurah Mojokerto sambut Sandi, divonis dua tahun penjara.
Enam guru honorer di Banten dicopot. 53 penyuluh di DKI diancam pemecatan. Tiga pegawai hotel di Lombok kabarnya digelandang ke Polsek gara-gara selfie dua jari di depan baliho Jokowi. Kasus Kemenpora juga belum jelas ujungnya. Protes ini merupakan PR yang harus dihadapi Jokowi.

Kalau Jokowi mau tuntaskan ini, dijamin akan banjir apresiasi. Mungkinkah? Entahlah. Masyarakat sepertinya sudah terlalu apatis.

Kembali soal OTT Romy, apakah berpengaruh terhadap elektabilitas? Terhadap PPP, pasti. Para caleg PPP sekarang kewalahan. Kalau sedang kampanye, lalu diteriakin Romi…Romi…Romi… Repot! Image sebagai partai pendukung penista agama saja belum betul-betul dilupakan. Datang lagi kasus OTT ketumnya.

Mereka juga kerepotan turunin baliho dan spanduk yang ada fotonya Romy. Turunkan dan menggantikan baliho, perlu biaya lagi. Duit dari mana? Siapa yang akan gantikan Romi cari logistik?

Program kampanye dengan memobilisasi guru madrasah dan penyuluh di jajaran kemenag untuk pilih dan kampanye PPP, sebagaimana yang disinggung Mahfudz MD di ILC, tak akan efektif lagi. Undecided voters (masyarakat yang belum menentukan pilihan) tak akan tertarik. Swing voters (pemilih yang masih ragu) besar kemungkinan akan berpindah ke lain hati.

Dari sejumlah survei, elektabilitas PPP masih belum aman. Kurang dari 4 persen. Itu angka sebelum Romi ditangkap. Setelah Romi ditangkap? Makin sulit bagi PPP untuk sampai batas minimal elektoral threeshold. Bukan mustahil untuk mencapai target minimal, tapi dibutuhkan kerja super keras dan cerdas. Tak mudah! Apalagi jika sidang kasus Romy digelar sebelum pilpres. Makin repot!

Bagaimana dampaknya terhadap elektabilitas Jokowi? Ini yang menarik. Publik menunggu analisis ini. Mengingat pertama, PPP adalah salah satu partai pengusung Jokowi-Ma’ruf. Kedua, Romi punya hubungan “sangat dekat” dengan Jokowi. Jokowi bilang: setiap minggu, bahkan setiap hari, bertemu dengan Romi. Ini hubungan spesial. Kayak martabak aja, pakai spesial.

Sebagai kawan dekat dan pimpinan salah satu partai pengusung, Romy tidak hanya aktif, tapi atraktif. Ingat ketika terjadi ralat doa Mbah Moen? Setelah itu, Romi pun ajak Jokowi masuk ke ruang khusus kiai kharismatik ini untuk selfie.

Viral video Romi satu mobil dengan Jokowi saat mantan walikota Solo ini lempar-lempar bingkisan dari dalam mobil. Romi yang merekam itu. Dan Jokowi tak marah. Padahal, itu tak etis untuk ditonton rakyat. Sangat merugikan Jokowi dari sisi elektabilitas. Tapi, Romi berhasil memberi pesan kepada rakyat bahwa dia memang sangat dekat dengan Jokowi. Dan pesan itu betul-betul sampai.

Image keakraban dan kedekatan Jokowi-Romy tak lekang dari benak rakyat. Romi kena OTT, pasti sedikit banyak akan berpengaruh kepada suara Jokowi. Swing voters lari, dan undecided voters tak lagi tertarik. Belum lagi protes pengurus dan konstituen PPP. Kenapa Jokowi tak melindunginya? Ya, memang gak akan bisa melindungi. Sekali lagi, ini OTT bos.

Bukan saya mau belain Jokowi, tapi memang gak akan bisa. Kalau bukan OTT? Tanyakan pada Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Mereka orang-orang dekat Jokowi. Tentu lebih tahu.

Jadi, jika ditanya apakah tertangkapnya Romi berpengaruh terhadap elektoral Jokowi? Ngaruh bos. Apalagi jika plt Ketum cabut dukungan dari Jokowi, makin besar pengaruhnya. Kapan? Jika kasus OTT Romi telah serius dianggap mengganggu elektabilitas Jokowi-Ma’ruf. Goodbye! *****

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

….. NGGAK habis pikir! Semua aktivitas negara ini didominasi untuk kepentingan Pilpres. Seolah tak tersisa ruang untuk kegiatan yang lain.

Rakyat terbelah dan dibenturkan. Isu-isu sensitif dijadikan trigger permusuhan. Opini tentang HTI, wahabi, ISIS dan Islam radikal terus diproduksi untuk memancing kebencian, kekhawatiran dan kemarahan sekelompok ormas dan massa.

Politik identitas telah melampaui batas kewajaran. Sudah tak waras! Anehnya, kok ya percaya.

Rakyat menonton video sejumlah gubernur, walikota, bupati dan camat ramai-ramai memberi dukungan kepada capres-cawapres tertentu. Video itu sengaja diviralkan, baik via media mainstrean maupun medsos.

Kita juga temukan tanda tangan beberapa lurah untuk mendukung dan memenangkan paslon tertentu. Dukungan yang terbuka.

Para menteri jadi dirjen yang bertugas untuk menyeragamkan dukungan itu. “Kalau saya bilang dana desa…, jawab… Jokowi…, gitu ya,” ajak seorang menteri.

Lurah, camat, walikota/bupati dan gubernur itu pemimpin rakyat. Mestinya mereka netral, demi menjaga situasi agar kondusif. Seperti ASN, TNI dan Polri, mereka milik rakyat dan digaji oleh rakyat.

Mereka kemungkinan ingin netral. Karena posisi mereka adalah pemimpin untuk semua rakyatnya. Bukan pemimpin bagi pendukung paslon tertentu.

Para kepala daerah ini tak ingin berhadapan dengan warganya sendiri. Dengan begitu, rakyat merasa diayomi, dan suasana menjadi kondusif. Tidak gaduh. Posisi paling pas bagi mereka adalah berada di tengah dan netral.

Keberpihakan kepala daerah kepada paslon tertentu justru berpotensi jadi sumber kegaduhan bagi warganya.

Para kepala daerah tentu ingin bisa selalu berinteraksi dengan -dan dapat partisipasi dari- semua warganya yang beragam pilihan. Mesti berada di tengah dan mendamaikan.

Sikap ini akan lebih menarik simpati. Malah bisa jadi investasi, khususnya bagi walikota/bupati dan gubernur yang ingin nyalon lagi di periode berikutnya.

Lebih baik mereka sibuk dengan program pembangunan daerah, dari pada buang-buang waktu, energi dan dana untuk kampanye yang bukan bagian dari kepentingannya.

Tapi, mengapa mereka ikut kampanye? Ada yang tak beres. Seperti ada kekuatan besar yang membuat mereka “terpaksa” harus melakukan itu semua.

Lalu, apa bedanya dengan masa rezim Orde Baru? Semua dikontrol dan dikendalikan secara terang-terangan. Inikah yang disebut dengan perang total itu? Begitulah kira-kira yang ada di kepala rakyat.

Anda bayangkan, jika nanti Prabowo-Sandi yang menang. Bagaimana sikap para kepala daerah itu, setelah beramai-ramai berada di kubu sebelah. Dan bagaimana pula nasib mereka di Pilkada berikutnya? Apakah rakyat masih akan memilih mereka?

Tidak saja Pilkada, dalam menjalankan tugas pemerintahan, mereka hampir pasti akan kehilangan kepercayaan dan dukungan dari rakyat yang telah memenangkan Prabowo-Sandi. Apakah situasi ini sudah mereka pikirkan?

Kami terpaksa! Kenapa terpaksa? Berani jadi pemimpin, berani ambil risiko. Pemimpin kok mudah dipaksa-paksa. Cemen! Pemimpin itu bekerja pakai nurani rakyat, bukan kerja paksa.

Ketika sejumlah kepala daerah dinyatakan melanggar karena memberi dukungan kepada paslon tertentu, hanya dapat teguran. Ketika salah seorang kepala desa melakukan hal yang sama, dapat hukuman. Apakah karena yang didukung berbeda? Memori rakyat tak akan pernah lupa atas ketidakadilan ini.

Selain dana desa, THR juga mau dimajukan. Soal waktu, tak ada masalah. Mau kapan saja bisa. Bagi ASN, itu berkah. Mereka pasti senang.

Hanya saja, apa alasan rasional THR dimajukan? Kalau alasannya untuk menyenangkan ASN, agar mereka berterima kasih lalu pilih paslon tertentu, tentu keputusan ini tak semestinya dilakukan. Mengapa semua harus diarahkan untuk kepentingan Pilpres?

Jika ini terus dipaksakan, rakyat justru akan kehilangan simpati. Ini berpotensi jadi hukuman di 17 April 2019 nanti.

Viral video pasukan hitam yang membawa rangsel besar berisi sembako. Ada emak-emak yang paksa warga untuk terima bantuan. Mereka keliling kampung, bagi-bagi sembako kepada warga yang sudah ada daftar namanya. Untuk apa? Dukung paslon tertentu. Meski banyak warga menolaknya.

Artinya, rakyat masih punya nurani, kendati dalam keadaan susah ekonomi. Suaranya gak bisa dibeli dengan semangkok sarimi.

Tukang ojek juga ambil bagian tugas ini. Antar sembako ke rumah-rumah sesuai daftar yang sudah diberikan. Banyak juga yang menolak, begitu kata Abang Ojek. Tujuannya sama: pilih Paslon tertentu. Dimana Bawaslu? Begitulah pertanyaan warga selama ini.

Entah dimana akal sehat kini berada. Pilpres menelan dan menghancurkan tidak saja norma dan etika, tapi juga akal sehat rakyat. Aturan diabaikan dan tak lagi berfungsi. Dan rakyat terus dibenturkan.

Pers yang seharusnya berperan jadi alat kontrol sosial tak lagi berdaya. Bungkam! Aparat? Terkait dengan Pilpres, agak sulit untuk bisa diharapkan netral dan berada di tengah.

Walaupun demikian, rakyat harus tetap dan terus berharap. Karena hanya itu yang bisa dilakukan.

Bahkan Dwi fungsi TNI mau dihidupkan kembali. Tidakkah salah satu hasil reformasi adalah mengembalikan TNI ke barak? Kenapa harus dihidupkan kembali? Demi Pilpres? Ironis!

Bagi rakyat, siapapun yang akan terpilih jadi presiden, mereka terima. Legowo. Yang terpenting, pilpres berjalan dengan jujur dan adil. Menghargai hak-hak demokrasi rakyat tanpa tekanan dan intimidasi. Juga tanpa money politic dan bagi-bagi sembako. Itu saja harapan rakyat.

Jangan sampai, demi ambisi kemenangan, demokrasi dikorbankan. Jangan biarkan reformasi yang dibangun bangsa ini selama 20 tahun terakhir dikorbankan hanya untuk Pilpres.

Tidakkah hasil nyata dari reformasi adalah demokrasi? Di antara bagian dari demokrasi adalah kebebasan rakyat, kemerdekaan pers, netralitas ASN dan aparatur negara serta mengembalikan TNI ke barak untuk bertugas kembali sebagai penjaga kedaulatan NKRI.

Itulah produk reformasi. Jika semua itu pun dikendalikan, itu artinya demokrasi juga telah mati. Lalu, masih adakah yang tersisa dari reformasi? *****

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

….. MENANG ! Itulah tujuan debat Pilpres. Benarkah? Secara pragmatis, iya. Setiap capres ingin menang di Pilpres. Di antara caranya melalui debat.

Apakah debat di-setting hanya semata-mata agar capres bisa menang? Tak perlu sikap moral dan narasi kebangsaan?

Jika dijawab iya, anda tidak bermoral. Jawaban ini akan membuat anda yang terlibat dalam debat menghalalkan segala cara dan mengabaikan semua bentuk norma, nilai dan aturan. Selama ada celah, anda akan lakukan. Persetan apa kata orang. Yang penting, anda menang.

Sayangnya, bangsa ini adalah bangsa yang bermoral. Tidak selalu melihat siapa yang “merasa menang” dalam debat. Tapi, faktor kejujuran, kesantunan, ketaatan pada aturan dan jiwa kerakyatan menjadi variabel yang tak kalah penting di mata rakyat.

Terbukti, sejumlah orang jadi bupati, gubernur dan bahkan presiden karena kerendahan hati dan kesantunannya.

SBY adalah bagian dari contoh itu. Orang lihat prestasinya? Tidak! Karena 2004 rakyat belum terlalu pintar dan cermat untuk mengukur prestasi SBY. Tapi dia menang. Kenapa? Dia sabar dibilang Jenderal kanak-kanak, dia santun, dia Jawa, dan dia ganteng. Cerdas? Tentu. Cukup! Itu yang membuat SBY menang.

Apakah keadaan ini akan menular ke Prabowo? Bisa jadi. Sangat mungkin. Bukankah ada yang menganggap, Jokowi pemenangnya di debat? “Merasa menang” di debat, tak berarti akan menang di pilpres. Apalagi, debat kedua kemarin menyisakan sejumlah persoalan. Apa itu?

Pertama, Jokowi dianggap overclaim. Bilang bahwa dia telah membangun 191.000 km infrastruktur jalan. Menurut data, itu tak benar. 191.000 km itu akumulasi dari infrastruktur jalan yang dibangun sejak zaman Belanda.

Ada kontribusi Jepang, Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY. Terbiasa overclaim, Jokowi dianggap kurang pandai mengakui dan menghargai prestasi para pemimpin sebelumnya. Inilah yang juga seringkali dikeluhkan SBY.

Kedua, Jokowi dianggap berbohong soal data. Mungkin tepatnya, salah menyebut data dan angka. Soal kebakaran hutan, misalnya. Tiga tahun terakhir tak ada kebakaran hutan, katanya.

Paginya, sejumlah media dan berbagai tulisan artikel mengkritik habis-habisan. Data itu salah! Kebakaran hutan tak pernah berhenti. Jumlahnya ratusan ribu hektar. Bahkan foto Jokowi ada di sekitar lokasi kebakaran hutan jadi viral. Sejumlah media mengkritiknya dengan keras.

Belum lagi data terkait impor jagung, sosial conflict soal pembebasan tanah, dan lain-lain. Banyak bersalahan. Kritik terkait kesalahan banyak data ini, tak ada yang bantah. Termasuk oleh pihak timses dan pendukung Jokowi.

Artinya, sementara terkonfirmasi bahwa itu salah.

Apakah itu berarti berbohong? Jika itu disengaja, berarti bohong. Kalau tak sengaja, berarti salah masukan, atau salah update data. Minimal salah menghafal data. Tapi, kesalahannya kok banyak? Diem loh!

Emang dihafal? Bukannya ada alat pembisik di telinganya? Stop! Jangan menuduh sebelum semua terbukti. Kalau toh terbukti, belum tentu itu pelanggaran. Soal etika, lain masalah. Intinya, lihat yang sudah pasti-pasti. Abaikan praduga yang belum terbukti.

Ketiga, Jokowi dianggap tak patuh aturan KPU. Dimananya? Disepakati bahwa debat tak menyerang pribadi. Jokowi serang Prabowo. Soal hak milik ratusan hektar di Kalimantan dan Aceh. Padahal, itu HGU, bukan hak milik. Salah lagi!

Ini serangan kedua kalinya kepada Prabowo. Di debat pertama, Jokowi juga menyerang personal Prabowo soal caleg mantan korupsi dari Gerindra. Faktanya, Golkar, partai pendukung Jokowi, yang paling banyak caleg mantan napikornya.

Tim Prabowo protes. Tampak di video yang viral, ada Jansen (Demokrat), Ferdinand (Demokrat), Prio Budi Santoso (Berkarya), Daniel (PAN), Ustaz Sambo (guru ngaji Prabowo) dan sejumlah nama lain berdiri dan menghampiri KPU. Bertanya kenapa KPU tidak mencegah dan menegur Jokowi? Mereka juga menuntut KPU komitmen dan tegas.

Sempat terjadi cekcok mulut dengan Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Tim Prabowo mengancam bubar dan tidak melanjutkan debat. Apa respon Prabowo? “Sudahlah. Gak apa-apa. Sabar saja.”

Super sekali! Kata Mario teguh. Sungguh sangat bijak. Watak asli Prabowo muncul. Selama untuk bangsa dan dengan anak bangsa, harus mengalah. Itulah kata-kata yang seringkali diucapkan Prabowo.

Tapi, jangan sekali-kali ada pihak luar (Asing dan Aseng) yang merusak dan ancam bangsa ini, dia pasti marah besar. Prabowo sebut ini sebagai sikap seorang nasionalis dan patriot.

Sebelumnya, Jenderal (purn) Joko Santoso (Joksan), ketua BPN Prabowo-Sandi juga protes. Pasalnya? Soal pengambilan kertas soal. Kenapa harus di kotak yang berbeda. Kalau beda tempat mengambilnya, kenapa harus diundi? Joksan curiga. Ada permainan KPU.

Inilah sejumlah masalah yang tersisa dari debat kedua capres. Dengan semua dinamikanya, Jokowi “dikesankan” publik sebagai capres yang ingin mengahabisi Prabowo di debat.

Dalam konteks ini, Jokowi dan tim tak sadar bahwa kemenangan itu ditentukan oleh apa yang ada di kepala rakyat.

Itulah yang dinamakan dengan persepsi! Capres tampil lebih jujur, punya integritas, berkomitmen kepada rakyat, rendah hati dan memiliki kompetensi, akan lebih kuat meraih simpati rakyat

Malam pasca debat, juga pagi harinya, justru yang ramai di media dan medsos, Jokowi kalah. Data dan sikapnya dikritik, bahkan ditelanjangi oleh media dan publik. Termasuk oleh Kompas yang selama ini dianggap berpihak padanya.

Dalam berbagai polling, Jokowi kalah jauh dengan Prabowo. Rata-rata 20 persen vs 80 persen untuk Prabowo. Begitu juga kejadian di stadion Si Jalak Harupat sore harinya. Saat Ridwan Kamil, gubernur Jabar yang getol dukung Jokowi ini memutari stadion, ribuan penonton teriak: Prabowo… Prabowo… Prabowo…

Nampaknya, debat kedua justru menambah suplai militansi rakyat untuk semakin memberikan dukungan kepada Prabowo yang dianggap telah berulangkali terzalimi.

Ini menyangkut masalah integritas, kejujuran dan kerendahan hati Prabowo yang berpotensi besar menarik empati dan simpati undecided voter (rakyat yang belum menemukan pilihan) dan swing voter (pemilih yang bisa pindah dan berubah pilihannya).
Jika asumsi ini benar, maka peluang Prabowo untuk menang semakin besar.*****

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

….. ASTAGHFIRULLAH. Ini kalimat pertama saya sambil bergumam: Ada apa ini, kok orang mau salat Jumat harus bersurat dan meminta izin? Bukankah masjid adalah rumah Allah? Bahkan, Allah menerima umatnya tanpa harus disurati terlebih dahulu.
Kalimat kedua, saya bertakbir, Allahu Akbar, memuji kebesaran-Nya. Siapapun kita, rakyat jelata, ketua mesjid, bahkan presiden bukan siapa-siapa. Tak seorang pun memiliki kuasa atas yang lain.

Kalimat ketiga saya, innalillahi wa innailaihi rojiun, dari Allah kembali ke Allah. Setinggi apa pun kita, sebesar apa pun kita, semua akan kembali pada-Nya.

Mengapa saya perlu mengangkat ketiganya? Sungguh, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan kita semua bahwa kita adalah debu. Debu yang akan berserakan jika diterpa angin. Debu yang tak pantas jumawa, debu yang tak ada tempat untuk berlindung serta bersembunyi.

Aneh Adalah KH. Hanief Ismail, ketua masjid Agung (Kauman) Semarang, tiba-tiba membuat geger. Membuat keanehan. “Kami tidak mengizinkan salat jumat dipolitisasi,” katanya seperti telah ramai di medsos. “Lagi pula, saya belum diberitahu, belum ada surat dari timses Prabowo-Sandi untuk shalat jumat di sini!” katanya lagi yang juga sudah viral di dunia maya.

Dua kalimat itu meluncur untuk menanggapi rencana Prabowo akan bersalat Jumat di mesjid itu. Sementara bagi Prabowo salat Jumat bukan hal yang aneh.

Minggu lalu, kami salat Jumat di Hambalang karena Prabowo kedatangan tamu teman-teman buruh KSPI dan API Muhammadiyah yang jumlahnya sekitar 3.000 orang.

Jadi, agak aneh jika tiba-tiba KH. Hanief seperti kebakaran jenggot.

Betul dia adalah ketua mesjid, tapi dia tidak boleh melarang orang untuk salat. Bahkan, dia pun tidak boleh melarang seandainya timses Prabowo ingin mempolitisasi (saya yakin tidak, bahkan sang kiailah yang mempolitisasinya) itu jadi urusan timses itu pada Allah.

Maaf nih, saya beristighfar: Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, jika hati saya bersuudzon, atas kejadian ini. Jangan-jangan sang kiai takut pada sesuatu selain Allah.

Mengapa? Belakangan beredar rumor yang sumbernya patut dapat diduga dari toko sebelah yang mempertanyakan soal di mana dan kapan Prabowo terakhir salat Jumat.

Hal ini sengaja diluncurkan agar umat yang taat pada Habib Rizieq Shihab dan umat Islam lain yang secara masif makin solid mendukung Prabowo, jadi ragu. Bukankah itu politisasi?

Nah, sekali lagi saya mohon maaf pada kiai, jangan-jangan kiai takut masjid Agung Semarang menjadi titik pemantaban pada para pendukung Prabowo. Kiai takut bahwa paslon 02 ini menjadi yang paling pantas didukung. Ya, maklum, ini kan bulan politik, dan ‘aliran’ kiai memang berbeda dengan aliran Prabowo.

Artinya, sangat mungkin kiai mendukung paslon lain. Meski itu sih sebenarnya sah saja, tapi tampaknya sang kiai benar-benar takut masjid yang dipimpinnya menjadi tempat kebangkitan dan kesadaran umat, khususnya golongan sang kiai untuk memilih Prabowo dalam pilpres mendatang. Mohon maaf ya kiayi.

Kembali soal salat yang harus bersurat dan dilarang oleh ketua mesjid. Demi Allah, ini aneh. Sejak Indonesia dijajah Belanda dan Jepang, salat di mana saja di negeri ini tak harus bersurat.

Kita yang NU, tidak dilarang salat di mesjid Muhammadiyah, sebaliknya juga begitu. Jadi tidak lumrah jika tiba-tiba timses harus bersurat dan ketua masjid harus melarang.

Sekedar mengingatkan, Jokowi berulang kali salat bahkan memimpin shalat. Aroma politiknya sangat kental. Tapi, kok kiai tidak melarang, bahkan berkomentar saja tidak? Mengapa saya yakin aroma politiknya sangat kental?

Saya coba mengutip satu hadist: “Yang berhak menjadi imam salat untuk suatu kaum adalah yang paling pandai dalam membaca Alquran. Jika mereka setara dalam bacaan Alquran, (yang menjadi imam adalah) yang paling mengerti tentang sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Apabila mereka setingkat dalam pengetahuan tentang sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, (yang menjadi imam adalah) yang paling pertama melakukan hijrah. Jika mereka sama dalam amalan hijrah, (yang menjadi imam adalah) yang lebih dahulu masuk Islam.” (HR. Muslim no. 673 dari Abu Mas’ud alAnshari radhiyallahu ‘anhu).

Dalam riwayat lain, disebut juga mereka yang lafadznya paling baik. Jika mereka sama dalam amalan hijrah, (yang menjadi imam adalah) yang paling tua di antara mereka.

Dengan demikian, yang paling berhak menjadi imam shalat secara berurutan adalah:
1. Yang paling pandai membaca Alquran. Jika sama-sama pandai,
2. Yang paling mengerti tentang sunnah Nabi radhiyallahu ‘anhu. Jika sama-sama mengerti,
3. Yang paling pertama melaksanakan hijrah. Jika sama dalam hal hijrah,
4. Yang lebih dahulu masuk Islam. Jika bersama masuk Islam,
5. Yang lebih tua.

Mohon maaf, apakah Pak Jokowi memenuhi kriteria itu? Kiai bisa menjawabnya, sama dengan kita semua pasti bisa menjawabnya dengan baik. Tapi, kok saya belum mendengar kiai berkomentar tentang itu?

Seperti juga, ada beberapa salat yang dilakukan Jokowi dengan imam yang perlu dimundurkan. Mengapa itu dilakukan? Jawabnya juga sederhana: agar salatnya bisa difoto dan diviralkan. Tujuannya? Sekali lagi, kiai pasti tahu setahu kami semua.

Jadi, ketika kiai berkata: Melarang politisasi salat Jumat di masjid tempat kiai, saya tersenyum simpul. Kok ya kiai mau bicara begitu?

Demi Allah, tidak ada tempat bersembunyi di bumi ini dari Allah. Dan tidak sekali-kali Allah bisa ditipu. Kita boleh saja mengatakan apa saja dengan alasan yang baik, tapi Allah tahu yang sesungguhnya.

Semoga Kiai Haji Hanief Ismail segera menyadari kekeliruannya. Dan kita berdoa agar Allah melindungi negara kita dari orang-orang yang dzalim. Dan semoga Allah memporak-porandakan mereka yang berbuat zalim…

Dan, semoga Allah memberikan Indonesia pemimpin yang kuat dan bukan yang suka berpura-pura. Pemimpin yang tidak ingkar dengan janji-janjinya. Pemimpin yang tidak memusuhi umat Islam. Pemimpin yang cakap. Pemimpin yang amanah…
Aamiin ya Rabb…*****
M. Nigara
Wartawan Senior; Mantan Wasekjen PWI

….. JUDUL tulisan ini sengaja saya pinjam dari wartawan senior Hersubeno Arief. Bersamaan dengan pemberian medali Kebebasan Pers untuk Presiden Jokowi yang diberikan pada Peringatan hari pers Nasional di Surabaya, Sabtu (9/2). Tampilan web hersubenoarief.com dibiarkan berwarna hitam.
BERITA TERKAIT
Wartawan BPN Vs Wartawan TKN Berebut Forwaka Cup, Inilah Hasil Skornya
Andai Saya Presiden Jokowi, Saya Kembalikan Penghargaan Pers
Diskusi ‘Berantas Jurnalis Aba-abal’ Diteror, Panitia: Kami Sudah Siapkan Pengamanan
Road To Senayan

Di dalam naskah hanya tertulis kalimat pendek “turut berduka atas anugerah medali kemerdekaan pers kepada Presiden Joko Widodo dari Dewan Pers Indonesia.”

Tak ada analisis apapun. Hanya ada seuntai bunga putih disana. Hersubeno tampaknya kehabisan kata, untuk menggambarkan perilaku ganjil dari para petinggi pers Indonesia.

Gugatan yang sama juga disampaikan oleh wartawan senior M. Nigara. Mantan Wasekjen PWI itu dalam artikelnya mempertanyakan netralitas Dewan Pers. Menurutnya sikap Dewan Pers sungguh melukai insan pers Indonesia.

Dari sisi apapun, sikap Dewan Pers itu sangat sulit dipahami. Berdasarkan penilaian lembaga internasional Reporters Without Borders peringkat kebebasan pers di Indonesia sangat buruk. Dari 180 negara yang disurvei, Indonesia tetap berada di peringkat 124. Di bawah negara tetangga Timor Leste.

Jadi atas dasar apa Dewan Pers atau panitia Hari Pers Nasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberi medali kebebasan pers kepada Jokowi?

Jelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) nurani para jurnalis juga sangat terluka. Pemerintah memberi remisi Susrama seorang (mantan) Kader PDIP yang menjadi pembunuh wartawan Radar Bali Anak Agung Gde Prabangsa. Susrama divonis hukuman seumur hidup, diubah menjadi hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Semula pemerintah menolak untuk membatalkan remisi. Menkumham Jasona Laoly menyatakan remisi tersebut tidak mungkin dibatalkan. Sebab semua sudah sesuai prosedur. Namun menjelang pelaksanaan HPN Jokowi akhirnya memutuskan remisi dibatalkan.

Diubahnya remisi ini layak dicurigai karena erat kaitannya dengan HPN. Acara itu dihelat di Surabaya kantor pusat harian Jawa Pos induk perusahaan koran Radar Bali.

Pada masa Jokowi kebebasan pers juga mengalami kemunduran. Kooptasi media, aksi black out atau yang disebut oleh wartawan senior Hanibal Wijayanta sebagai “order cabut berita” menjadi warna sehari-hari.

Kasus terakhir adalah permintaan cabut berita doa Kiai Maimoen Zubair. Satu hari setelah peristiwa yang menghebohkan itu, tak satupun media televisi yang menyiarkan beritanya. Baru selang dua kemudian ada dua stasiun televisi yakni TV One dan Trans 7 yang memberitakan. Namun setelah itu kedua stasiun televisi itu tidak lagi memberitakan.

Karena itu atas pertimbangan apapun, pemberian medali Kebebasan Pers kepada Presiden Jokowi sulit diterima oleh akal sehat. Pantas kalau sekali lagi kita mempertanyakan, sudah matikah nurani Pers Indonesia?.[***]

Djadjang Nurjaman
Pemerhati media dan ruang publik

….. MAKSUD petahana membangun kedaulatan di bidang pangan belum terealisasikan sesuai amanat UU.

Demikian pula dengan kedaulatan di bidang energi. Masih sangat jauh. Kebiasaan menggunakan target berbilangan besar dan ambang batas waktu yang spektakuler singkat untuk merealisasikan kedaulatan itu belum tercapai.

Peristiwa yang sangat mengesankan itu terjadi pada pidato peringatan kemerdekaan RI yang pertama kali ketika petahana mulai bertugas sebagai pemerintah.

Joko Widodo disaksikan jutaan rakyat Indonesia di televisi dan dihadiri banyak tamu negara-negara sahabat. Joko Widodo bermaksud mewujudkan swasembada pangan. Bukan hanya beras, melainkan jagung dan kacang kedele juga diucapkan.

Selanjutnya dalam perkembangan waktu diucapkannya rencana mencapai swasembada gula dan daging. Maksud mencapai swasembada daging sapi kemudian diralat Menteri Pertanian menjadi bermaksud merealisasikan swasembada protein.

Berswasembada mempunyai makna ekonomi politik, yang berada di bawah kata berdaulat.

Tercatat realisasi defisit neraca perdagangan migas Indonesia meningkat dari minus 6,04 miliar dolar AS tahun 2015 menjadi angka sementara sebesar minus 12,4 miliar dolar AS tahun 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

Artinya, program energi terbarukan jauh panggang dibandingkan api. Program biosolar juga tidak tercermin pada pembesaran nilai defisit perdagangan migas.

Dalam perekonomian sistem terbuka itu suatu negara selain melakukan kegiatan ekspor, juga seharusnya pemerintah tidak menutup diri terhadap kegiatan impor.

Akan tetapi kualitas pengakuan swasembada pangan dapat ditinjau dari keberadaan impor pangan, terlebih untuk maksud mencapai kedaulatan pangan. Dalam pencatatan impor pangan pada komoditi beras, jagung, kacang kedelai, gula, dan daging sapi tidak selalu tercatat dalam nilai deskripsi kode HS untuk transaksi impor lebih dari 2 digit.

Berdasarkan kode HS 2 digit diketahui bahwa impor serealia meningkat dari 3,16 miliar dolar AS tahun 2015 menjadi 3,5 miliar dolar AS tahun 2018. Pada periodisasi yang sama, impor pakan hewan naik dari 2,7 miliar dolar AS menjadi 2,8 miliar dolar AS.

Impor gula dan kembang gula naik dari 1,49 miliar dolar AS menjadi 1,96 miliar dolar AS. Impor benih dan bibit naik dari 1,29 miliar dolar AS menjadi 1,4 miliar dolar AS. Garam, produk susu, dan binatang masih impor. Impor buah dan kacang-kacangan naik dari 0,67 miliar dolar AS menjadi 1,1 miliar dolar AS.

Singkat kata sungguh tidak mudah untuk membangun perealisasian Nawa Cita.

Swasembada dan kedaulatan adalah konsep pemberdayaan ekonomi. Sebuah aplikasi konsep yang pro-subsidi. Memerlukan pendanaan besar, menambah luas lahan panen, menaikkan volume benih, pupuk, pestisida, hormon, pengairan, petani, dan mesin. Bukanlah konsep yang dapat dibangun menggunakan sistem perekonomian pasar bebas.*****

Sugiyono Madelan
Peneliti INDEF dan Pengajar di Universitas Mercu Buana.

….. PEMICU curang, itu biasa. Di negara manapun, selalu terjadi kecurangan. Hanya saja, tingkat kecurangannya berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang masif.

Dari tahun ke tahun, pemilu di Indonesia juga ada kecurangan. Pileg, pilkada hingga pilpres, selalu ditemukan kecurangan. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memutuskan sengketa hasil pemilu selalu banjir laporan. Sidang sengketa pemilu sudah seperti gelombang. Makin lama, makin banyak jumlahnya.

MK pun jebol. Sejumlah hakimnya ditangkap karena terlibat kasus suap. Itulah hebatnya politik, bisa nembus dan menebar virus kemana-mana.

Bagi MK, jika kecurangannya tak signifikan, hasil akan dikukuhkan. Tak signifikan artinya, hasil kecurangan tidak mempengaruhi menang-kalahnya paslon.

Misalnya, ada 2 ribu suara yang dicurangi. Tapi, selisih suara antar paslon itu 10 ribu. Maka, pemilu tak perlu diulang, karena angka kecurangan tak signifikan. Tapi, jika suara yang dicurangi 10 ribu, sementara selisih suara antar paslon 2 ribu, maka pemilu harus diulang. Tentu hanya di daerah terjadinya kecurangan itu. Demi hemat biaya.

Biasanya, MK mengukur kecurangan dari hasil suara. Padahal, kecurangan terjadi tidak hanya di saat pengambilan dan penghitungan suara. Kecurangan bisa dilakukan pra pencoblosan dengan beragam cara. Kecurangan bisa dilakukan melalui otak-atik UU Pemilu, intervensi kebijakan KPU, main mata dengan Bawaslu, rekayasa daftar pemilih tetap (DPT), operasi aparatur negara, pressure hukum, intimidasi pemilih, pembatasan kampanye lawan, bagi-bagi sertifikat dan dana desa sebagai bahan kampanye, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua di luar kemampuan MK untuk menangani.

Celah untuk melakukan kecurangan sangat terbuka, terutama bagi incumben. Sebab, incumben punya akses aparatur negara, APBN dan aparat hukum.

Berbagai indikator kecurangan ini oleh pihak Prabowo-Sandi dicurigai telah dilakukan secara sistematis dan massif. Jika tidak diatasi, ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN), Jenderal (Purn) Joko Santoso, mengancam Prabowo-Sandi akan mundur. Apakah ancaman ini serius? Bergantung. Jika kecurangannya serius, ancaman Joko Santoso akan juga jadi serius.

Apakah jika Prabowo mundur, pemilu dibatalkan? Secara hukum, tidak. Pemilu akan tetap berlanjut. Jokowi-Maruf akan melawan kotak kosong. Siapa yang akan menang jika Jokowi lawan kotak kosong? Bukan disitu masalahnya. Siapapun yang menang tidak terlalu penting.

Tak penting juga soal sanksi pidana yang akan jerat Prabowo-Sandi. Mereka tentu sudah menghitung semua risikonya. Terutama risiko untuk bangsa jika harus mundur.

Yang jadi problem, dan ini sangat serius, justru adalah nasib hukum dan demokrasi di Indonesia. Rakyat akan defisit kepercayaan kepada pemerintah. Akibatnya, stabilitas sosial dan politik terancam. Jika salah penanganan, ini berpotensi jadi konflik horizontal.

Siituasi konflik, yang tentu tak kita inginkan terjadi, akan memancing dua kelompok anak bangsa berhadapan. Kedua kelompok ini punya militansi yang menghawatirkan. Jika ini terjadi, militer, terutama Angkatan Darat (AD), mau tidak mau akan pasti ikut terlibat. Karena ini menyangkut stabilitas negara. Ini wilayah dan otoritas militer. Tidak ada konflik saudara di sebuah negara yang tidak mendesak militer untuk terlibat.

Militer berpihak? Tentu. Dalam teori rekonsiliasi konflik, jika dua belah pihak tak bisa didamaikan, maka harus dimenangkan salah satunya. Lalu, kemana militer berpihak? Akan bergantung pihak mana yang paling kuat diantara dua kubu. Militer selalu ada di pihak mayoritas. Tapi, jika militer juga pecah, ya wassalam. Ini akan jadi konflik horizontal yang berkepanjangan. Sekali lagi, jangan sampai ini terjadi. Tapi, tak ada salahnya diantisipasi. Karena, konflik sosial akibat “pemilu curang” telah memporak-porandakan banyak negara.

Itu gara-gara Islam garis keras! Islam garis keras gundulmu! Bukannya berupaya untuk menemukan akar masalah dan cari solusinya, malah alihkan masalah. Yang pasti, salah satu penyebab utamanya karena KPU dan Bawaslu tidak mampu meyakinkan paslon dan rakyat Indonesia bahwa mereka netral.

Ancaman ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi wajar dan bisa dipahami. Untuk apa pemilu kalau direkayasa secara curang dan culas untuk memenangkan paslon tertentu.

Hanya saja, tim BPN Prabowo-Sandi harus betul-betul bisa membuktikan indikator-indikator kecurangan itu. Dan juga memastikan bahwa ikhtiar pencegahan dan protes BPN sudah dilakukan secara maksimal, tapi tidak direspon.

KPU dan Bawaslu akan dianggap paling bertanggung jawab jika Prabowo-Sandi mundur. KPU dan Bawaslu juga akan jadi sasaran kemarahan nasional jika terjadi kegaduhan dan konflik sosial. Karena itu, tak ada cara untuk menjaga hukum dan demokrasi kita selain KPU dan Bawaslu netral. Hanya itu. Tak ada yang lain. Yakinkan kepada rakyat, yakinkan kepada masing-masing Paslon bahwa KPU dan Bawaslu netral. Jangan sampai rakyat kecewa dan akhirnya jadi pemicu konflik sosial. Jika ini terjadi, bukan hanya KPU dan Bawaslu yang akan jadi sasaran amuk massa, tapi rakyat, bangsa dan negara ini akan dipertaruhkan. *****

Tony Rosyid
Pengamat politik dan pemerhati bangsa.

….. DALAM terminologi pesantren, posisi KMA adalah wujuduhu ka ‘adamihi, antara ada dan tiada. Sedangkan Prabowo dengan konsisten menjalankan prinsip qulil haqqa walau kana murran, menyampaikan kebenaran meskipun pahit.

Erick Thohir (ET) bilang Kiai Ma’ruf Amin (KMA) tidak diundang di pertemuan Jokowi dengan 20 pimpinan parpol pendukung (15/1) karena tidak kebagian kursi.

Orang banyak yang protes, masak di Jakarta tidak ada restoran atau tempat pertemuan yang bisa menampung 21 orang. Masak ulama besar sekaliber KMA tidak bisa ikut pertemuan cuma gara-gara tidak kebagian kursi.

Orang tidak mengerti bahwa Erick sedang bicara bahasa mantiq dan qiyas, ilmu logika berpikir Islam. Yang dimaksud kursi oleh Erick bukan harfiah tempat duduk yang selama ini kita kenal. Kursi Erick adalah kursi dengan tanda kutip., kursi dalam pengertian qiyas.

KMA paham betul soal itu, dan pesan Erick sudah sampai kepada KMA dengan jelas dan gamblang, tidak ada tempat untuk Pak Kiai. Dalam komposisi 20 orang elite inner circle petahana, KMA sudah dianggap tidak ada. Dan karena itu tidak perlu disiapkan kursi.

Pak Kiai sudah dianggap non-existence, dianggap tidak ada. Dalam terminologi pesantren disebut Wujuduhu ka ‘adamihi, keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Ada tidak ada tidak ngaruh. Itulah posisi KMA sekarang.

Kursi jadi barang super-mahal di tahun politik ini. Orang berebut kursi, saling sikut, saling jegal, saling tackle. Tak peduli teman, tak peduli keluarga. Kiai pun, kalau perlu, disingkirkan untuk mendapatkan kursi.

Tukang meubel kursi pasti lagi laris manis sekarang ini. Tukang meubel yang ahli memanipulasi suara untuk bisa menjadi kursi pasti jadi rebutan sekarang ini. Di tahun politik ini rejeki tukang meubel kursi lagi deras-derasnya.

Erick sekarang lagi mencarikan kursi untuk Jokowi (masih ingat ya dulu profesinya apa? Betul tukang meubel). Tukang meubel kok dicarikan kursi, jeruk makan jeruk dong. KMA-lah yang harusnya dicarikan kursi, karena kelihatannya beliau kepingin sekali dapat kursi.

Tapi, pesan Erick ke Pak Kiai makjleb, langsung menusuk ke ulu hati. Tidak ada kursi untuk Pak Kiai. Dan Pak Tukang Meubel tidak perlu pendamping.
Biasanya, pasangan politik harus dipoles supaya terlihat kompak dan serasi untuk menarik simpati publik. Yang penting, terlihat kompak di depan. Kalau kemudian bubrah di belakang, itu urusan nanti.

Sudah rahasia umum, presiden tak kompak dengan wakilnya. Begitu pula banyak gubernur, walikota, bupati yang bermusuhan dengan wakil-wakilnya. Ketika masih berebut suara, pasangan itu kompak. Begitu menang langsung bubar.

Pasangan Jokowi-KMA ini lucu, belum tentu jadi, tapi sudah berantem duluan.

Erick tahu persis bahwa KMA tidak menambah apa-apa. Survei menyebut kontribusinya hanya 0.2 persen. Sebaliknya, KMA bahkan menjadi beban. Alih-alih menjadi aset politik, KMA malah menjadi liability, tanggungan. Naluri Erick sebagai pengusaha membisikinya supaya segera cut loss, diputus sekarang juga, daripada rugi makin besar.

KMA benar-benar (meminjam Amien Rais) lame duck, bebek lumpuh. Tidak perlu marah soal istilah ini. Dalam terminologi politik istilah itu sudah biasa dipakai untuk menggambarkan politisi yang tidak efektif, atau yang sedang menghitung hari, seperti petahana.

Paslon pilpres ini ibarat pasangan ganda dalam bulutangkis ataupun tenes lapangan. Masing-masing harus punya kekuatan yang seimbang. Harus saling mengisi, bisa memaksimalkan kekuatan, dan saling menutupi kelemahan.

Prabowo-Sandi adalah pasangan ganda yang ideal. Masing-masing mempunyai kekuatan tapi punya gaya main yang beda. Prabowo lebih main force dengan kekuatan pukulan forehand maupun backhand yang keras. Smash-nya tajam, bertenaga, dan menukik.

Dalam praktik hidup sehari-hari Prabowo mengamalkan prinsip santri “qulil haqqa walau kana murran” bicara kebenaran meskipun pahit.

Sebagai pasangan handal, Sandi bermain dengan cermat menjaga bola-bola liar hasil serangan balik lawan. Sandi mengcover daerah-daerah kosong dan bagus dalam netting. Sesekali Sandi melakukan smash keras kalau ada bola-bola tanggung.

Sandi mengumpulkan poin satu persatu, pelan tapi pasti. Prabowo-Sandi betul-betul pasangan ganda yang tangguh.

Di seberang net Jokowi pontang-panting main sendirian. Ia mengcover garis belakang, lalu lari ke depan mengejar bola drop shot. Jatuh bangun mengembalikan smash. Terengah-engah dia melayani rally-rally panjang lawan. Ia kehabisan nafas di tengah permainan. Ma’ruf Amin tidak bisa berbuat apa-apa.

Ini lebih mirip pasangan ganda campuran yang tidak imbang kemampuannya. Pasangan ini kalah karena terlalu banyak membuat kesalahan sendiri, unforced error. *****

Dhimam Abror Djuraid
Calon Anggota Legislatif PAN Untuk DPR RI Dapil I Jawa Timur

….. MAHAL! Politik itu berat diongkos, terutama ketika perhelatan politik sebagaimana yang terjadi sekarang. Meski tampak tidak terlihat, proses kontestasi untuk kursi legislative diberbagai tingkat mulai dari level daerah hingga nasional terjadi. Hiruk pikuk hajat politik yang digelar secara bersamaan kali ini, memang seolah tertutupi oleh ajang Pilpres, sebagai pusat perhatian publik.

Pembiayaan kegiatan politik, khususnya terkait dengan proses pemilihan terjadi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam aktifitas kampanye politik domestik. Jelas bahwa kunjungan seorang kandidat kesuatu lokasi basis pemilihan membutuhkan biaya, tetapi disitulah letak esensi keterwakilan yang representative, bukan hanya persoalan yang tampak terbaca dari angka-angka statistik, tetapi wujud dari aspirasi langsung melalui interaksi fisik.

Pertanyaannya, mengapa kemudian politik kita bisa dikategorikan sebagai “high cost politics”? Tentu saja terkait dengan model kampanye yang dilakukan. Apa maknanya? Konsepsi gagasan dan interaksi fisik secara langsung, tampak menjadi prioritas sekunder dibandingkan dengan penempatan alat peraga kampanye, semisal spanduk, poster dan baliho. Dalam kaidah estetik, alat peraga sedemikian, justru mendapatkan pengistilahan negative, sebagai “sampah visual” yang memenuhi ruang publik.

Lantas, dimana letak muara permasalahan ongkos politik ini? Kita dapat telusur kebiasaan ini dari bentuk uang pamrih kepada calon pemilih, yang sering disebut sebagai “politik uang” untuk membeli kepastian dukungan. Meski hal tersebut telah menjadi sebuah kondisi yang nampak “tertinggal” di era sosial media, tetapi praktik ini tetap dilangsungkan oleh kandidat untuk mendapatkan komitmen suara secara riil. Mengapa begitu? Faktornya terletak diperangkat berpikir para kandidat itu sendiri.

Rasionalisasinya dapat dipahami, dalam logika (a) politik uang adalah hal yang nampak lazim, karena telah berlangsung lama, (b) bila prinsip politik uang dihilangkan dalam konteks kampanye, maka seolah tidak ada jaminan untuk mendapatkan suara dukungan, dan akhirnya (c) jika kandidat tidak menjalankan hal tersebut, maka ada kandidat lain yang akan melakukannya, dan situasi ini dinilai sebagai indikasi kekalahan. Kita lalu terjebak dalam rantai tidak berkesudahan, politik transaksional.

Politik Berlogika Ekonomi

Biaya kampanye yang semakin membengkak, juga diakibatkan dari keinginan alias syahwat, untuk mempergunakan berbagai kanal media dalam mempromosikan figure individual. Maka kemudian, ongkos politik pun bertambah. Terlebih, kita juga terjatuh pada upaya mengerek popularitas secara instan, dimana fase kaderisasi partai tidak lagi menjadi standar dalam kerangka memajukan seorang calon, tetapi lebih disebabkan oleh kemampuan untuk mempersiapkan logistik kampanye.

Politik instan menghasilkan ketidakmatangan. Terdapat andil kegagalan partai politik dalam melakukan pendidikan politik. Hal yang kemudian muncul adalah fenomena “candidate base oriented” alih-alih pembentukan identitas ideologis yang melekat pada garis partai politik. Dengan menguatnya politik berbasis kandidat, maka partai politik ditempatkan hanya sebagai wadah formal, yang bisa berganti bila kemudian dirasakan tidak mampu memnuhi ambisi politik individu.

Logika ini menjelaskan mengapa seorang kandidat, dengan sangat mudah melakukan perpindahan gerbong partai, atau dikenal sebagai “kutu loncat”, merupakan pertanda mekanisme demokrasi diinternal partai tidak berjalan untuk menyelesaikan persoalan tujuan politik individu dan organisasi. Maka kalkulasi ekonomi yang dipergunakan dalam panggung politik, menjadi racun yang mematikan kehidupan demokrasi. Terlebih ketika ongkos politik yang tinggi, mengharuskan upaya pengembalian investasi yang telah dikeluarkan.

Situasi tersebut mampu menjawab masalah kondisi wajah politik jelang momentum perhelatan pemilihan, yang diwarnai dengan semakin sering terjadinya operasi tangkap tangan oleh KPK. Tidak hanya bagi kandidat yang berlatar pengusaha, juga bagi calon yang diusung oleh kekuatan pengusaha hasilnya pun serupa. Lantas, ketika terpilih nantinya, maka terjadi upaya “balas jasa” dengan pemberian konsesi sebagai kompensasi atas kekuasaan yang dimiliki.

Jadi apakah kandidat yang kemudian disokong oleh kapasitas dana kampanye besar dapat dipercayai memenangkan kontestasi? Tidak ada jawaban pasti akan hal ini, karena basis pemilih terbagi menjadi berbagai lapis, setidaknya (a) massa tradisional yang ideologis sehingga telah memiliki pihan pasti, (b) basis rasional yang masih belum menentukan pilihan, dan (c) segmen apatis yang tidak peduli dengan isu politik. Kemampuan mengolah dana kampanye menjadi bahan material untuk dapat mempengaruhi aspek kognisi -pengetahuan publik, afeksi -psikologi massa, hingga pada akhirnya mengubah konasi -tindakan memilih, jelas merupakan bagian dari strategi yang harus dipersiapkan.

Tetapi kita harus paham, bila publik memiliki kecerdasan politik yang tidak dapat dianggap remeh, terlebih karena akses informasi diera internet menghadirkan kemudahan untuk melakukan pencarian informasi sesuai ketertarikan publik itu sendiri. Jelas sudah, kini saatnya publik untuk memastikan hal-hal penting dalam mencermati aktor politik, yakni: (a) ethos -kredibilitas, (b) pathos -kemampuan pengelolaan emosi psikologis, dan (c) logos -berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Ingat ini bukan lagi saatnya “membeli kucing dalam karung.*****

Yudhi Hertanto
Saat ini sedang menempuh Program Doktoral Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid.

….. KEPUTUSAN Ketua KPU Arief Budiman terkait dengan penghentian penyampaian visi-misi jelang debat perdana Pilpres 2019 yang semula dijadwalkan 9 Januari 2019 dapat dipastikan tidak berjalan.

Arief menyebut keputusan ini diambil pada Jumat (4/1) malam usai rapat dengan tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon.
“Soal sosialisasi visi misi, tadi malam sudah diputuskan. Silahkan dilaksanakan sendiri-sendiri. Tempat dan waktu mereka yang tentukan sendiri. Jadi tidak lagi difasilitasi oleh KPU,” kata Arief.

Keputusan Ketua KPU ini tentu patut diduga bahwa KPU tidak paham tentang aturan hukum terutama terkait UU Pemilu.

Pasal 274 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan bahwa “Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik”.

Apa makna dari ketentuan tersebut diatas ? Bahwa ketentuan tersebut secara jelas meyebutkan bahwa fasilitasi yang dilakukan oleh KPU terhadap kedua paslon dalam penyampaian visi dan misi adalah sesuatu yang wajib.

Jika KPU tidak melaksanakan atau tidak memfasilitasi penyampaian visi dan misi yang sudah terjadwal tanggal 9 Janiari 2019 ini, maka dapat dikatakan KPU lalai menjalankan perintah UU.

Hal yang terpenting dari penyampaian visi dan misi kedua paslon ini adalah selain karna amanat UU dan terlebih lagi adalah hak masyarakat untuk ingin mengetahui sejauh mana visi dan misi dari kedua paslon untuk membangun dan mengelola republik ini.

Lebih-lebih lagi kondisi ekonomi dan penegakan hukum saat ini yang kurang menggembirakan. Masyarakat berpandangan bahwa penegakan hukum di pemerintahan Pak Jokowi kurang berjalan dengan baik.

Dalam perspektif ekonomi, terutama terhadap paslon nomor urut satu sebagai petahana, perlu dijelaskan kepada publik secara nasional, bagaimana kondisi ekonomi saat ini yang pada awalnya memberikan janji manis kepada masyarakat bahwa pentumbuhan ekenomo di 2018 dan 2019 sebesar 8 persen, namun kini hanya berkisar pada angka 5%.

Begitu juga dengan janji pak Jokowi bahwa jika terpilih menjadi presiden dollar akan turun dari Rp 12.000 sebelum menjadi presiden ke Rp 10.000 jika terpilih. Sekarang malah dollar memantapkan diri di kisaran Rp 14.000 sampai Rp 15.000.

Hal lain yang perlu untuk dijelaskan kepada rakyat adalah kondisi utang negara saat ini. Selama masa pemerintahan Jokowi, utang baru tercipta sebesar Rp 3.200 triliun. Angka yang lebih besar dua kali dari pemerintahan-pemerintahan senelumnya.

Selain itu, Jokowi juga perlu menjelaskan bagaimana manajemen pengelolaan utang negara yang terbilang sangat besar ini? Kemana saja uang itu dibelanjakan? Tentu harus dijawab oleh Pak Jokowi melalui penyampaian visi dan misinya.

Demikian juga dalam konteks penegakan hukum, yang tidak mencerminkan adanya rasa keadilan masyarakat. Proses penegakan hukum korupsi yang masih terkesan tebang pilih. Hukum terkesan hanya digunakan sebagai alat politik, dan lain-lain.

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tentu ingin mengetahui bagaimana visi dan misi paslon untuk memperbaiki dan menata kembali kondisi ekonomi maupun kondisi hukum negara ini ke arah yang lebih baik. Penegakan hukum yang sesuai dengan amanat dan harapan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara.

Dari penyampaian visi misi inilah masyakat akan menentukan pilihannya kepada siapa rakyat akan menjatuhkan pilihan politiknya. Oleh karena itu, Perlu ditegaskan kembali bahwa jika penyampaian visi dan misi paslon ditiadakan maka dapat dikatakan KPU telah salah memahami perintah UU tentang Pemilu. Jika visi misi tidak dilaksanakan, maka sebaiknya debat juga ditiadakan saja. Toh, debat capres cawapres adalah pengembangan dari visi dan misi cawapres.

KPU seharusnya memahami posisinya sebagai lembaga yang independent. Tugas KPU hanya menjalankan amanat rakyat susai perintah UU. KPU bukan dalam posisi menafsirkan UU atau membuat aturan hukum tidak jelas.

Jika KPU tidak independet. Bila KPU tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya, maka sangat beralasan bila ada warga masyarakat yang hendak menggugat eksistensi KPU. Sebab tidak menjalankan fungsinya untuk mengatur jalannya proses pemilu yang jujur, adil dan demokratis. *****

Ismail Rumadan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta