Berita Daerah

SEMARANG – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Widi Hartanto, mengungkapkan, saat ini pihaknya masih memeriksa sumber gelondongan kayu yang terbawa arus air ketika banjir melanda beberapa kabupaten di kaki Gunung Slamet. Dia menyebut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga telah menerjunkan tim ke lokasi terdampak banjir guna menyelidiki asal usul gelondongan kayu.

“Tim dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan hari ini masih ke lapangan. Jadi kami belum bisa menyampaikan secara detail ini (gelondongan kayu) sumbernya dari mana,” kata Widi saat diwawancara awak media seusai menghadiri acara diskusi bertajuk “Bencana Alam dan Pertobatan Ekologis” yang digelar DPD Ikatan Sarjana Katolik Indonesia Provinsi Jateng di Kota Semarang, Rabu (28/1/2026).

Menurut Widi, berdasarkan pemeriksaan awal, salah satu jenis gelondongan kayu yang ditemukan di lokasi terdampak banjir di daerah kaki Gunung Slamet adalah kayu sengon. Dia mengatakan, biasanya kayu jenis tersebut berasal dari hutan rakyat. “Itu memang tanaman produksi, untuk produksi kayu,” ujarnya.

Namun pemeriksaan menyeluruh akan dilakukan guna mengidentifikasi semua jenis gelondongan kayu yang terbawa arus air saat banjir melanda wilayah kaki Gunung Slamet. “Jadi kami masih belum bisa pastikan sumbernya. Karena kan kebetulan juga kayu yang masuk ke pantai di Kabupaten Tegal itu tidak gelondongan yang besar, lebih banyak kayu ranting, kayu kecil-kecil,” kata Widi.

Saat ditanya apakah ada jenis gelondongan kayu yang berasal dari hutan lindung, Widi memberikan komentar serupa. “Kami masih cek ya. Kami masih lihat apakah di situ ada (gelondongan) kayu pinus atau tidak. Tapi identifikasi sementara kemarin memang belum ditemukan yang kayu pinus,” ujarnya.

Banjir yang melanda beberapa kabupaten di kaki Gunung Slamet, seperti di Pemalang, Brebes, Tegal, dan Purbalingga, membawa gelondongan kayu. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jateng menilai, hal itu menjadi tanda adanya deforestasi di kawasan Gunung Slamet.

Staf Kajian dan Pengelolaan Pengetahuan Walhi Jateng, Bagas Kurniawan, mengungkapkan, bencana banjir bandang yang melanda Sumatera pada Desember 2025 lalu membuka mata publik tentang parahnya deforestasi di sana. Kala itu, tumpukan gelondongan kayu ikut terbawa arus.

Menurutnya, kondisi lingkungan di Jateng, khususnya di sekitar kawasan Gunung Slamet, juga tidak baik-baik saja. “Banyak sekali aktivitas di lereng Pegunungan Slamet yang mengorbankan lingkungan. Banyak sekali mengalihfungsikan lahan sehingga terjadi deforestasi di sana. Salah satunya apa? Aktivitas tambang,” kata Bagas ketika diwawancara, Selasa (27/1/2026).

Dia mengungkapkan, Walhi Jateng tak mempunyai data spesifik soal deforestasi di kawasan Gunung Slamet. “Tapi dari citra satelit saja bisa dibandingkan, hutan di lereng Pegunungan Slamet itu perubahannya sangat besar dari beberapa tahun belakangan sampai hari ini; yang sebelumnya tertutup hijau dan hari ini sudah mulai terbuka,” ujarnya.

Bagus mengatakan, baru-baru ini, terdapat pernyataan dari akademisi soal terjadinya deforestasi besar-besaran di kawasan Gunung Slamet. “Bahkan angkanya sampai 48 hektare kalau tidak salah. Itu data dari pemerintah yang dikutip akademisi dan naik ke media,” ucapnya.

Dia menambahkan, Pemprov Jateng, melalui Dinas ESDM, telah mengakui adanya aktivitas pertambangan di lereng Gunung Slamet. Namun Dinas ESDM Jateng menyampaikan bahwa pertambangan di sana legal dan berizin.

Bagas mengaku cukup menyayangkan hal tersebut. “Maksud kami adalah, ketika ia berizin, seolah-olah jadi tidak punya kontribusi terhadap risiko, salah satunya kebencanaan,” ujarnya.

Menurut Bagas, memang perlu diteliti apakah ada korelasi antara aktivitas pertambangan dan deforestasi di kawasan Gunung Slamet. “Kami melihat saat ini pemerintah mudah menerbitkan izin terkait aktivitas tambang, tapi tidak benar-benar serius menimbang risiko dari izin yang diterbitkan, misalnya terhadap potensi kebencanaan,” kata dia.

Bagas menilai, diperlukan penyelidikan dan investigasi terkait isu tersebut. “Bukan hanya soal izin, tapi juga tambang-tambang yang barangkali beroperasi tapi belum terdaftar,” tegasnya.(*/D To)

BANDUNG BARAT – Pemkab Bandung Barat akan mengidentifikasi lahan-lahan untuk dijadikan pemukiman baru bagi penyintas korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Lokasi longsor saat ini dilarang untuk dibangun rumah kembali karena berbahaya.

“Sesuai yang disampaikan Pak Gubernur, wilayah itu akan dijadikan kawasan hutan dengan penanaman pohon-pohon besar. Tidak mungkin masyarakat dikembalikan lagi ke sana,” kata Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail di lokasi, Selasa (27/1/2026).

Namun untuk lokasi untuk merelokasi korban longsor itu Pemkab Bandung Barat akan meminta Badan Geologi agar melakukan kajian. Sebab, lahan yang dipilih tentunya harus layak dan aman untuk dijadikan lokasi pemukiman warga.

“Untuk relokasi tentu menunggu kajian Badan Geologi agar betul-betul aman. Nanti kalau sudah turun dari Badan Geologi, kita rapatkan kembali dengan dinas terkait. Ini harus betul-betul dikaji agar tidak salah menempatkan warga lagi. Setelah ada kajian dari Badan Geologi, kita akan mengambil langkah-langkah secepatnya,” jelas Asep.

Dirinya pun memastikan penanganan korban terdampak longsor yang berada di pengungsian berjalan optimal. Logistik berupa kebutuhan dasar seperti makanan dan pakain pun terpenuhi seiring mengalirnya bantuan dari berbagai pihak. Total pengungsi sementara bisa mencapai 950 orang menginap di desa pada malam hari, di mana pada siang jumlahnya berkurang karena ada yang sebagian bekerja ke ladang.

“Saat ini di posko ada sekitar 186 kepala keluarga atau 552 orang. Di koridor pertama 306 orang, di aula 258 orang. Sore biasanya bertambah hingga 900 orang. Yang pasti, wilayah yang terkena longsor tidak boleh ditempati lagi,” kata dia.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir menambahkan, pihaknya belum mendapatkan lahan untuk relokasi para korban longsor. Saat ini, pihaknya masih melakukan pemetaan terhadap aset berupa tanah Desa Pasirlangu yang dijadikan opsi utama sebagai tempat relokasi.

“Sedang kita cari, sedang kita inventarisasi terutama tanah kas desa, kalau sudah kita peroleh, kita cek dulu, aman secara geologi atau tidak, kita kaji dulu. Kalau pemerintah tentu melalui proses pengadaan tanah, itu butuh waktu,” kata Ade Zakir

Seperti diketahui, bencana longsor menerjang Kampung Pasirkuning, Desa Pasirlangu pada Sabtu (24/1/2026). Sekitar 30 rumah tertimbun longsor, sedangkan sisanya rentan terdampak peristiwa susulan karena berada di garis bencana. Tim Sar gabungan terus berupaya melakukan pencarian korban yang masih dinyatakan hilang.(*/Dang)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memanggil Bupati Bogor Rudi Susmanto untuk membahas kemungkinan pembukaan tambang di sejumlah titik di Kabupaten Bogor di Gedung Pakuan, Kota Bandung Selasa (20/1/2026) sore. Rencana itu mengacu kepada kajian ilmiah tiga universitas yaitu ITB, IPB, dan Unpad terhadap kepatuhan pengelola pertambangan dalam mengelola tambang.

Usai pertemuan, Sekda Kabupaten Bogor Ajat Jatnika mengatakan diundang oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menyampaikan hasil kajian dari tiga universitas ITB, IPB, dan Unpad tentang operasional 33 izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang. Kajian itu meliputi kepatuhan pengelola dalam menjalankan pertambangan dari sisi lingkungan, ketentuan pertambangan, hingga dari sisi ekonomi.

“Ada yang memang beberapa kriteria ya mereka melakukan itu (kajian), ada yang memang patuh, ada yang memang setengah patuh, ada yang kurang patuh dalam ketentuan pertambangan, dalam ketentuan lingkungan, maupun dalam lingkungan. Ternyata lingkungan itu adalah ekonomi,” ucap dia kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Setelah menyampaikan hasil kajian itu, ia menuturkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memerintahkan inspektorat Pemprov Jabar bersama Dinas Lingkungan Hidup dan ESDM untuk mengkaji dan mengelaborasi hasil kajian tiga universitas itu lebih mendalam. Selanjutnya, Gubernur Jabar akan segera mengumumkan hasil kajian itu.

“Rencananya besok, pak gubernur sampaikan, kalau kami menunggu ya setelah itu. Kemudian dari 33 itu apakah memang layak misalnya dibuka kembali atau tidak, kami belum tahu,” kata dia.

Namun dari itu, ia menegaskan bahwa dasar kemungkinan tambang dbuka bukan karena keinginan Pemkab Bogor. Akan tetapi berdasarkan kajian mendalam. “Pak gubernur ini dari kajian, secara objektif bahwa misalnya tambang ini harus dibuka lagi atau tidak,” kata dia.

Terkait jumlah perusahaan tambang yang berstatus patuh, setengah patuh atau tidak patuh sama sekali, Ajat mengaku tidak dapat menjelaskan hal itu. Sebab kajiannya tengah akan dilakukan oleh Pemprov Jabar.

Ia menuturkan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta kepada Pemkab Bogor untuk membuat analisis jumlah kebutuhan tambang untuk pembangunan di Bogor. Sebab tambang yang ada nanti diprioritaskan untuk Kabupaten Bogor dan Jawa Barat.

Ajat mengatakan peluang aktivitas tambang dibuka kembali bisa terjadi berdasarkan kajian yang mendalam. Dengan harapan daerah itu berkembang dan maju.

“Ya tadi bisa dibuka (tambang) dan disampaikan ya, tapi tentunya kan masih ada pendalaman. Pak gubernur tadi meminta pendalaman karena yang paling penting adalah pembangunan di wilayah itu kemudian bisa berkembang lebih maju yang saat ini Pak Gubernur melihat yang maju kan di luar wilayah itu ya, wilayah ini harus maju,” kata dia.

Ajat mengatakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah membuat formula terkait pertambangan itu. Apabila ternyata dibuka kembali, ia menyebut pembukaan disertai pengetatan mulai dari lingkungan, tambang hingga perekonomian berjalan kembali.

“Kalau misalnya itu layak dibuka kembali, kemudian dengan beberapa pengetatan dari sisi lingkungan ataupun dari sisi teknis tambang karena dari ITB bicara teknis tambang. Kami sangat senang biar ekonomi berjalan kembali,” kata dia.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menutup sementara aktivitas tambang di wilayah Kabupaten Bogor sejak akhir 2025. Penutupan sementara karena terdapat permasalahan sosial yang muncul akibat keberadaan tambang.(*/He)

KARAWANG – Sebanyak 17 desa di enam kecamatan di Kabupaten Karawang masih terendam banjir sejak Minggu (18/1/2026) hingga Selasa (20/1/2026). Sebelumnya, banjir sempat melanda 30 desa di wilayah tersebut.

Kapolres Karawang AKBP Fiki N Ardiansyah menyampaikan, tiga desa mengalami dampak paling parah, yakni Desa Karangligar di Kecamatan Teluk Jambe Barat serta Desa Purwadana dan Desa Sukamakmur di Kecamatan Teluk Jambe Timur.

“Dari total tersebut tiga desa terparah banjir adalah Desa Karangligar Kecamatan Teluk Jambe Barat, Desa Purwadana, dan Desa Sukamakmur Kecamatan Teluk Jambe Timur,” kata Kapolres Karawang, Selasa (20/1/2026). Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air di sejumlah wilayah berkisar antara 50 hingga 90 sentimeter.

“Wilayah terdampak parah seperti Desa Karangligar, ketinggian air dilaporkan mencapai kurang lebih 200 sentimeter,” kata dia. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas warga dan akses antar wilayah.

Polres Karawang melakukan peninjauan lapangan dan berkoordinasi dengan TNI, BPBD, pemerintah daerah, serta relawan.

Sebanyak 500 personel dikerahkan ke berbagai titik untuk membantu evakuasi dan pelayanan warga terdampak. Polres Karawang juga menyalurkan 650 porsi makanan siap saji. Tim kesehatan Polres Karawang turut melakukan patroli dan pemeriksaan kesehatan bagi warga terdampak banjir.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi peningkatan debit Sungai Citarum karena curah hujan masih tinggi. Warga diminta mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. BPBD Provinsi Jawa Barat mencatat ribuan warga terdampak banjir.

Pranata Humas Ahli BPBD Provinsi Jawa Barat Hadi Rahmat mengatakan sebanyak 3.887 warga terdampak. Sementara 1.282 warga terpaksa mengungsi akibat banjir. Penanganan darurat terus dilakukan sembari memantau perkembangan cuaca dan kondisi sungai.(*/El)

YOGYAKARTA – Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mencuri perhatian di momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, usai menggema tagar ‘Satu Indonesia Liburan ke Yogyakarta’. Bagaimana tidak, angka lebih dari 7 juta wisatawan yang sebelumnya diprediksi akan memadati Yogyakarta, kini menjadi kenyataan.

Pantauan Republika, sejak memasuki pekan libur Nataru, mobilitas kendaraan di sejumlah ruas jalan yang biasanya lenggang, beberapa hari terakhir ini meningkat dan terasa padat. Kemacetan pun tak terhindarkan, bahkan antrean masuk kendaraan di berbagai destinasi wisata termasuk Malioboro tampak mengular. Kawasan Malioboro masih menjadi salah satu pusat keramaian utama. Arus wisatawan yang berjalan kaki, berbelanja suvenir, hingga menikmati suasana malam Jogja terlihat sejak pagi hingga larut malam.

Tak hanya Malioboro, kawasan Keraton Yogyakarta, Taman Sari, hingga destinasi wisata alam di Kabupaten Gunungkidul dan Sleman juga ramai dikunjungi. Wisatawan memanfaatkan libur Nataru untuk berwisata pantai, menikmati pemandangan alam, hingga mencoba berbagai wahana wisata keluarga.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menanggapi soal satu Indonesia liburan ke Jogja. Menurutnya, kemudahan akses menjadi salah satu faktor utama tingginya minat wisatawan ke Jogja. Selain tol yang kini telah tersambung hingga Prambanan, moda transportasi lain seperti kereta api dan kendaraan pribadi masih menjadi pilihan favorit. Hal ini dinilai lebih hemat biaya dibandingkan harus menggunakan pesawat menuju destinasi wisata lain yang lebih jauh dan mahal.

“Saya kira kita tahu ya, bahwa banyak orang yang juga ingin efisiensi, sehingga mungkin untuk ke tempat yang lebih mahal, ke tempat yang penerbangannya jauh lebih mahal, mungkin akan berkurang. Kalau Anda bisa bayangkan, misalnya orang Jakarta mau berlibur itu mungkin kalau ke Jogja banyak yang masih menggunakan jalan darat juga tercapai, kereta api terjangkau, itu salah satu pengaruhnya,” kata Hasto, Sabtu (27/12/2025).

Selain faktor akses, Jogja juga dikenal sebagai destinasi wisata yang ramah di kantong. Hasto tak menepis bahwa banyak wisatawan mengaku memilih Jogja karena biaya penginapan, makanan, dan tiket masuk objek wisata relatif terjangkau. Dengan anggaran terbatas, wisatawan tetap bisa menikmati beragam pengalaman, mulai dari wisata budaya, kuliner, hingga wisata alam.

“Kita sudah memprediksi bahwa wisatawan ke Jogja itu terjadi lonjakan di momen Nataru,” ungkapnya.

Lonjakan wisatawan ini turut berdampak pada meningkatnya volume kendaraan. Dinas Perhubungan DIY mencatat pergerakan kendaraan keluar dan masuk wilayah DIY hingga 24 Desember 2025 telah mencapai lebih dari dua juta unit. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DIY, Rizki Budi Utomo, mengatakan jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 1.100.944 kendaraan masuk dan 1.043.133 kendaraan keluar dari wilayah DIY.

Data tersebut diperoleh dari 10 titik pos pengamatan arus lalu lintas, yakni Gerbang Samudra Raksa di Kalibawang, Kulonprogo, Temon PJR, Temon Congot (Daendels), Krasak (Tempel), Kikis Joholangan, Prambanan, Gedangsari, dua titik di Semin, serta Rongkop di wilayah Gunungkidul. Selain kendaraan pribadi, Ia menjelaskan arus penumpang transportasi umum juga meningkat. Dishub DIY mencatat penumpang datang terbanyak melalui stasiun kereta api dengan total 21.917 orang, sementara penumpang berangkat melalui stasiun mencapai 21.313 orang.

Rizki menambahkan, kendaraan yang melintas di wilayah DIY didominasi pelat nomor luar daerah.

“Dari luar DIY, roda empat sama bus pariwisata sudah banyak yang masuk ke Yogya,” ujar dia.

Pemerintah daerah pun terus berupaya menjaga kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan wisatawan selama libur Nataru. Rekayasa lalu lintas, pengaturan parkir, serta pengawasan di kawasan wisata dilakukan guna mengantisipasi kepadatan.

Kata Wisatawan Mengapa Pilih Jogja

Republika juga menyusuri kawasan Malioboro dan berbincang dengan wisatawan. Apakah benar, dengan banyaknya pilihan destinasi wisata, biaya liburan yang relatif murah, serta akses yang semakin mudah, Jogja kembali menjadi pilihan utama masyarakat untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru?

Dari pantauan di lokasi, selama libur Nataru, wisatawan mengisi waktu dengan berbagai aktivitas. Ada yang menyusuri kawasan heritage, berfoto di berbagai spot foto termasuk di plang bertuliskan ‘Malioboro’, mencicipi kuliner khas seperti gudeg dan bakpia, hingga bersantai di angkringan.

Qonita, seorang wisatawan asal Boyolali, mengaku memilih Jogja karena mudah diakses. Ia tak datang sendirian, melainkan bersama lima temannya. Mereka tetap menikmati kunjungannya meski sesekali cuaca kurang bersahabat.

“Jogja punya magnet tersendiri. Kami dari Wonosobo, aksesnya mudah bisa naik kereta. Walau hujan, rasanya belum lengkap kalau tidak ke Malioboro,” ungkapnya.

Sementara wisatawan lainnya, Evie, asal Klaten menyampaikan kombinasi antara kemudahan akses, suasana kota yang nyaman, beragam destinasi wisata, serta harga makanan yang murah menjadi alasan utama memilih Jogja sebagai tujuan liburan Nataru. Bagi dia, Jogja adalah destinasi yang selalu dirindukan dan tak pernah kehilangan pesonanya di mata para pelancong.

“Jogja itu punya daya tarik sendiri. Mau ke wisata budaya bisa, alam juga ada, mau santai jalan-jalan di kota juga enak. Rasanya selalu kangen balik ke sini,” paparnya.(Republika)

CIREBON – Sebanyak 24 desa yang tersebar di tujuh kecamatan di Kabupaten Cirebon diterjang banjir pada Selasa (23/12/2025) kemarin. Banjir berarus deras itu menimbulkan kerugian materi yang cukup besar dan memaksa warga untuk mengungsi.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin, mengatakan, hingga kemarin, pendataan rumah terdampak masih berlangsung secara rinci dengan sistem by name by address. Ia mengakui, banyak rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir tersebut. “Korban jiwa Alhamdulillah tidak ada,” katanya, kemarin.

Ikin menambahkan, terdapat sekitar 56 jiwa yang sempat mengungsi. Namun hanya bersifat sementara dan saat ini seluruh air telah surut

Bupati Cirebon, Imron pun telah meninjau langsung lokasi terdampak banjir pada Rabu (24/12/2025). Peninjauan dilakukan di kawasan sebelah Surya Toserba Sumber, Desa Tukmudal, Kecamatan Sumber.

Menurut Imron, banjir yang terjadi bukan murni berasal dari wilayah setempat, melainkan banjir kiriman dari daerah hulu. Ia menyebutkan, kondisi itu membuat air cepat meluap namun juga relatif cepat surut. “Kalau kita lihat, ini bukan banjir lokal, tapi banjir kiriman. Begitu hujan deras di atas (hulu), air langsung ke sini, tapi setelah itu cepat surut,” jelasnya.

Imron menyebutkan, beberapa wilayah yang terdampak, di antaranya Kecamatan Sumber, Gunungjati dan Tengah Tani. Selain itu, adapula sejumlah wilayah lainnya yang menerima aliran air kiriman dari hulu.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan kembali menggelar rapat untuk membahas penataan kawasan agar lebih ramah lingkungan. Hal itu untuk mengantisipasi terulangnya bencana serupa.

Sementara itu, sebagai langkah mitigasi, BPBD Kabupaten Cirebon bersama BPBD Provinsi Jawa Barat juga telah melakukan normalisasi sungai dan saluran air kecil. Bantuan alat berat dari provinsi dinilai efektif mempercepat surutnya banjir di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Gunungjati.

Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menyampaikan duka mendalam atas musibah banjir yang melanda Kabupaten Cirebon. Ia menilai, secara umum kondisi banjir sudah terkendali.

Namun, Rokhmin menegaskan pentingnya menjadikan kejadian itu sebagai pembelajaran karena banjir terjadi berulang. Tidak hanya di Cirebon, tetapi juga di banyak daerah di Indonesia.
Ia memaparkan, DPR RI telah memetakan sejumlah akar masalah banjir. Terutama, persoalan deforestasi yang dinilainya sudah sangat mengkhawatirkan.

“Bayangkan, tutupan hutan di Jawa Barat tinggal 17 persen, padahal secara ekologis seharusnya minimal 30 persen. Ini harus dikembalikan secara serius karena juga berdampak pada ekonomi, seperti penanaman dan pembibitan,” kata anggota DPR RI dapil Cirebon dan Indramayu itu.

Selain itu, Rokhmin juga menyoroti manajemen daerah aliran sungai yang masih buruk dan saluran air yang tersumbat. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama soal sampah. (*/El)

SULTENG – Dalam sebuah audiensi resmi yang digelar pada awal Desember 2025 (8/12/2025), Tim Ekspedisi Patriot IPB University mempresentasikan hasil penelitian pemetaan potensi dan rekomendasi pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi Bahari Tomini Raya kepada Bupati Parigi Moutong dan jajaran perangkat daerah.

Penelitian tersebut dilakukan selama 4 bulan, mulai Agustus 2025. Presentasi disampaikan oleh Dr. nat. techn. Lukmanul Hakim Zaini (Lukman) selaku ketua tim, didampingi koordinator lapangan Habib Alif Refdy dan anggota tim Zildjan Nasrullah, Diah Ayu Pramudha Wardhani, serta Febri Berutu.

“Laporan tim memetakan peluang dan kendala hilirisasi pada komoditas unggulan seperti kakao, durian, dan kelapa, serta merekomendasikan intervensi terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata Ketua Tim, Dr.Lukmanul Hakim Zaini, dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

Dr.Lukman memaparkan, laporan Tim Ekspedisi Patriot menempatkan kawasan seluas 72.381 hektare dengan populasi sekitar 57.351 jiwa ini sebagai wilayah yang potensial untuk menaikkan nilai tambah komoditas primer melalui penguatan infrastruktur, kapasitas teknis petani, dan unit pengolahan skala desa.

Tim memaparkan data produksi, pola pemasaran yang masih berbasis bahan mentah, dan hitungan ekonomis singkat yang menunjukkan potensi kenaikan margin lewat kegiatan pengolahan sederhana (mis. VCO, fermentasi kakao, pengemasan durian premium).

“Rekomendasi operasional meliputi peremajaan tanaman, pembangunan jalan usahatani, pembentukan unit pengolahan desa, serta penguatan Gapoktan/BUMDes sebagai agregator,” jelasnya.

Dalam diskusi yang mengikuti pemaparan, unsur pemerintah daerah memberi konteks praktis atas temuan lapangan dan menambahkan catatan penting terkait riil kondisi lapangan.

Kepala bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, S.K.M., M.Kes., menyatakan bahwa meskipun kebijakan daerah telah menegaskan kakao dan durian sebagai komoditas unggulan, kelapa juga tetap memiliki nilai strategis historis tercatat sekitar 2 juta pohon kelapa.

“Menurut sensus pertanian, tetapi praktik pemasaran saat ini cenderung membuat sabut menjadi limbah karena petani sering menjual kelapa dalam kondisi tanpa sabut,” ujar Irwan.

Dia mencatat pula bahwa pernah ada unit pengolahan kelapa (sikim) namun berhenti beroperasi pada masa pandemi akibat kehilangan peralatan, sehingga rantai nilai kelapa melemah.

Disamping itu, rencana pembangunan pelabuhan Toboli disebut sebagai peluang logistik untuk membuka akses pasar dan ekspor komoditas kawasan.

Pemerintah daerah juga memaparkan rencana dan kendala pada komoditas lain.

“Pengembangan kakao di Sulawesi Tengah diproyeksikan besar terdapat rencana penyediaan bibit untuk perluasan hingga ribuan hektare pada 2025–2026, namun kendala utama yang masih menggerogoti produktivitas adalah serangan hama dan penyakit seperti Penggerek Batang dan Penggerek Buah Kakao,” paparnya.

Irwan menekankan perlunya program peremajaan dan bibit tahan hama serta pendampingan teknis untuk menekan kerugian dan meningkatkan mutu biji.

Untuk durian, komoditas ini sebenarnya menghadapi masalah penurunan produksi karena penyakit lokal (disebut sebagai penyakit “bangkalan”) yang mampu menurunkan pendapatan petani drastis sampai sekitar 75 persen.

Dinas Pertanian mengusulkan dua pendekatan:

(1) kolaborasi riset misalnya antara pemerintah daerah dan akademia seperti IPB University untuk menemukan solusi teknis terhadap penyakit; dan (2) diversifikasi produk dengan mengolah buah yang kurang layak konsumsi menjadi produk turunan (keripik durian, puree, dan lainnya) sehingga nilai ekonomi buah tetap dapat dipertahankan.

Sektor perikanan juga mengemuka dalam audiensi.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Mohamad Nasir, mengingatkan bahwa nama kawasan “Bahari” semestinya tercermin dalam strategi pengembangan:

“Tambak-tambak transmigrasi di Moian seluas kurang lebih 300 hektare perlu dimasukkan sebagai komoditas pendukung unggulan dan mendapat perhatian dalam rencana hilirisasi serta akses input yang selama ini didatangkan dari luar provinsi sehingga menambah biaya,” kata Nasir.

Dari sisi infrastruktur, Kepala PUPR memberikan catatan penting. Kemampuan daerah saat ini terbatas pada pembukaan akses jalan anggaran untuk membangun jalan usahatani yang memadai belum tersedia sehingga sebagian intervensi yang dibutuhkan untuk menekan biaya logistik tetap harus menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan korelasi langsung antara kualitas infrastruktur dan akses pasar. Perbaikan jalan dan transportasi akan menurunkan biaya angkut dan memperluas jangkauan pasar komoditas lokal sebuah prasyarat untuk menarik investasi hilirisasi yang lebih besar.

Ketua tim, Dr. Lukmanul Hakim Zaini, dalam pemaparan menekankan bahwa strategi hilirisasi perlu difokuskan pada model yang feasibel dan skalabel di desa. Unit-unit pengolahan sederhana yang dikelola BUMDes atau koperasi, fasilitas pascapanen (rumah fermentasi kakao, pengering, unit VCO), serta pembentukan kemitraan offtaker untuk memastikan akses pasar dan kepastian harga bagi petani.

Rekomendasi tim juga mencakup penguatan kapasitas teknis petani, akses pembiayaan mikro untuk UMKM pengolahan, dan prioritas perbaikan infrastruktur logistik sebagai katalis utama.

“Implikasi kebijakan yang muncul dari audiensi ini jelas, yaitu transformasi ekonomi kawasan menuntut sinergi multi-aktor pemerintah kabupaten, provinsi, kementerian terkait (pertanian, desa, infrastruktur), akademia, dan sektor swasta serta prioritas investasi pada infrastruktur dan fasilitas pengolahan skala lokal,” ujar Dr.Lukman.

Pihak-pihak yang hadir sepakat bahwa pembangunan pelabuhan Toboli, jika direalisasikan, akan menjadi titik balik untuk memperpendek rantai distribusi dan membuka peluang ekspor bagi produk hilir dari kawasan transmigrasi Bahari Tomini Raya.

Tim ekspedisi menegaskan langkah tindak lanjut yang diperlukan antara lain, penguatan kolaborasi riset dan pendampingan teknis (khususnya untuk penyakit durian dan hama kakao), inventarisasi kembali aset pengolahan yang dormant (seperti unit sikim kelapa), dan perumusan rencana investasi infrastruktur prioritas yang dapat diajukan ke pemerintah pusat.

“Jika rekomendasi ini ditindaklanjuti secara terkoordinasi, hasilnya berpotensi meningkatkan pendapatan petani, menciptakan UMKM hilir, dan mengubah kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang lebih mandiri secara ekonomi,” jelas Dr.Lukman.(*/Bu)

MAJALENGKA – Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Majalengka mencatat bencana yang terjadi di Kabupaten Majalengka sejak Januari sampai awal November 2025 mencapai 195 kejadian. Kesiapsiagaan menghadapi bencana pun dilakukan daerah tersebut menyusul masuknya musim hujan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka Agus Tamim mengatakan, pihaknya beserta jajaran siaga dalam menghadapi potensi bencana alam yang diperkirakan meningkat pada periode November 2025 hingga April 2026.

Ia menyebutkan, berdasarkan demografi Kabupaten Majalengka, untuk wilayah selatan, potensi kerawanan bencananya berupa longsor. Yakni, meliputi Kecamatan Lemahsugih, Bantarujeg, Malausma, Cikijing, Cingambul, Banjaran, Maja, Argapura dan Sindang.

Sedangkan di wilayah utara, potensi bencananya berupa banjir. Di antaranya, di Kecamatan Ligung, Jatitujuh, Kertajati dan Kadipaten.

“Sampai awal November 2025, BPBD mencatat ada 195 kejadian bencana di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka. Sebagian besar berupa longsor dan banjir,” ujar Agus pada akhir pekan.

Sementara itu, untuk menghadapi musim penghujan dan ancaman bencana hidrometeorologi, Pemkab Majalengka telah melakukan langkah kesiapsiagaan. Salah satunya dengan menggelar Apel Siaga Tanggap Bencana, yang diikuti jajaran Polri, TNI, BPBD, Basarnas, PolPP, Damkar, PMI, organisasi relawan kebencanaan, serta unsur pemerintah daerah.

Bupati Majalengka, Eman Suherman, mengatakan, kesiapsiagaan ini merupakan pengecekan menyeluruh terhadap kemampuan personel, sarana, dan prasarana. Hal itu agar respons bisa dilakukan dengan cepat dan tepat saat situasi darurat terjadi.

“Apel siaga ini merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam upaya mitigasi bencana. Kita harus siap siaga, baik dari segi personel, peralatan, maupun koordinasi, agar dapat memberikan pertolongan cepat dan tepat kepada masyarakat,” katanya.

Eman juga meminta kepada BPBD agar dapat memberikan informasi dan imbauan kepada masyarakat terkait potensi ancaman bencana. Selain itu, memastikan kesiapan personel, peralatan evakuasi, sarpras operasional, serta logistik pendukung yang mudah digerakkan setiap saat.(*/Da)

BANDUNG – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mendorong keterbukaan informasi dan transparansi terkait posisi rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Menurut Dedi Mulyadi, pihaknya mulai Senin (27/10/2025) ini akan mengumumkan rekening kas umum daerah (RKUD) untuk diketahui oleh publik secara rutin lewat akun sosial media . “Betul (akan diposting setiap hari),” ujar Dedi.

Dedi menjelaskan, langkah ini sudah diawali pihaknya saat polemik tudingan mengendapkan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Untuk keterbukaan, Dedi pekan lalu membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun. “Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” katanya.

Dedi Mulyadi mengatakan keterbukaan anggaran sudah ia lakukan saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode. Budaya terbuka ini dipastikan kembali dijalankan saat ia memimpin Jabar. “Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu,” katanya.

Di Media Sosial, Dedi mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar. Dari sisi penerimaan tercatat setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp935,8 miliar lebih.

Lalu sumber penerimaan didominasi oleh sektor PAD yang bersumber dari pajak maupun retribusi lainnya mencapai Rp22,8 miliar lebih. Kemudian dari sisi realisasi pengeluaran atau belanja tercatat sebesar Rp49,6 miliar lebih.

Selain itu, dirinci juga belanja terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp 10,2 miliar, belanja hibah Rp4,080 miliar. Sementara belanja modal mencapai Rp20,3 miliar, belanja bantuan keuangan desa Rp11,050 miliar.

Menurut Dedi, hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerahnya mencapai Rp7,5 triliun. Rencananya sisa dana lainnya akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan sumber lainnya. “Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangan uangnya itu? Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan menunggu juga dana-dana yang diperoleh dari pendapatan Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Dedi menyebut belanja publik di era pemerintahannya mengalami peningkatan signifikan, bahkan nilainya hampir mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya.(*/He)

SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah (Jateng) telah menerbitkan rekomendasi pengembalian dana untuk pemerintah provinsi dan 35 pemerintah daerah di Jawa Tengah (Jateng) menyusul hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2024. Total dana yang harus dikembalikan mencapai Rp 96 miliar.

“Untuk pemeriksaan LKPD kemarin, kita (temukan) banyak terkait dengan kekurangan volume. Misalkan dari pengerjaan satu kegiatan di entitas pemeriksaan, di mana rekomendasi kita ada seperti pengembalian dan sebagainya yang sudah kami sampaikan tadi. Dari 36 entitas itu temuan kita nilainya Rp 96 miliar kurang lebih,” ungkap Kepala BPK Jateng Ahmad Luthfi H Rahmatullah ketika diwawancara di Kota Semarang, Selasa (21/10/2025).

Dia menerangkan, dana yang mesti dikembalikan ke negara biasanya berasal dari anggaran belanja pemerintah daerah terkait. “Ini biasanya dari belanja. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, itu kita temukan adanya misalkan kelebihan-kelebihan bayar,” ucapnya.

“Kalau berkaitan dengan infrastruktur, mungkin kekurangan volume. Kalau untuk pembayaran honor, misalkan kelebihan pembayaran, dan sebagainya. Itu yang dikembalikan,” tambah Luthfi.
Kendati demikian, dia menambahkan bahwa kebanyakan dana yang harus dikembalikan 35 pemerintah daerah dan Pemprov Jateng berasal dari proyek-proyek infrastruktur. Menurut Luthfi, dari Rp 96 miliar yang harus disetorkan ke kas negara, baru Rp 44 miliar yang terealisasi. “Sisanya masih dalam proses,” ujarnya.

Ketika ditanya pemerintah daerah mana saja di Jateng yang harus mengembalikan dana kelebihan bayar terbanyak, Luthfi belum dapat menyampaikan dengan alasan masih menyusun datanya. Kendati demikian, Luthfi menyebut pelaksanaan rekomendasi BPK oleh pemerintah daerah di Jateng terkait LKPD 2024 sudah cukup optimal.

“Sejauh ini secara rata-rata keseluruhan sudah bagus, mencapai angka 93 persen secara akumulasi keseluruhan dari 36 entitas, terdiri dari 35 pemerintah kabupaten/kota dan satu pemerintah provinsi,” kata Luthfi.(*/D To)