Berita Daerah

SURABAYA – Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, Provinsi Jawa Timur tidak perlu beras impor. Sebab, kondisi stok beras di Jatim cukup dan aman hingga akhir Mei 2021.

“Bahkan sekarang sedang surplus sehingga tidak ada kebutuhan Jatim untuk suplai beras impor,” ujarnya kepada wartawan Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin (22/3/21).

Khofifah melanjutkan, Jawa Timur bisa mencukupi kebutuhan pangan dan mampu menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, surplus beras di Jatim akan terjadi karena sampai semester satu luas panen dihitung asumsi hingga April sebesar 974.189 hektare dengan asumsi produksi beras 3.053.994 ton.

“Jadi berdasarkan prediksi dan hitungan kami, di Jatim akan ada surplus 902.401 ton. Dengan jumlah itu, maka Jatim tidak perlu ada suplai beras impor. Stok beras kita sangat melimpah. Bahkan saat ini tim satgas pangan sedang keliling untuk menyerap padi dan beras produksi panen,” katanya.

Selain itu, berdasarkan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok Januari 2021 sampai April 2021, ketersediaan beras diasumsikan tercukupi, bahkan tren harga beras terjaga stabil. Khofifah menjelaskan, angka ketersedian beras yang disebutkan di atas masih belum dihitung tambahan luas panen Mei dan Juni, dengan luas lahannya 295.118 hektare dan produksi 1.008.779 ton.

“Sehingga produksi beras Jawa Timur sampai dengan semester satu adalah 1.911.180 ton,” kata mantan Menteri Sosial itu.

Dengan data tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa warga masyarakat tak perlu khawatir dan cemas, karena stok pangan aman dan dalam kondisi sangat cukup dan surplus. Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menegaskan bahwa prakiraan produksi tidak bergeser seperti yang terjadi pada tahun 2020, bahkan produksi beras di Jatim selalu meningkat dari tahun ke tahun.

“Jadi, saya tegaskan bahwa ketersediaan 2021 kondisi stok sangat aman, tahun 2020 surplus 1,9 juta ton, yang secara tidak langsung menjadi stok atau cadangan,” tuturnya.

Khofifah juga mengimbau masyarakat tidak melakukan spekulasi sehingga berdampak pada gejolak harga di pasaran, sebab dengan kondisi beras Jatim yang surplus maka dipastikan kestabilan harga di pasar juga stabil.(*/Gio)

PEKALONGAN – Sekitar 1.600 warga dari 9.000 warga terdampak banjir di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, masih mengungsi di beberapa tempat pengungsian. Hal ini menyusul masih tingginya genangan banjir di beberapa lokasi.

Wakil Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid, Rabu (17/2/21), mengatakan, curah hujan yang masih relatif tinggi menyebabkan beberapa wilayah dengan kondisi cekung masih tergenang banjir.

Terkait kedisiplinan pengungsi mematuhi protokol kesehatan, Afzan mengaku ada sekitar 50 persen warga yang mengungsi tak mematuhi protokol kesehatan sehingga pemkot mengajak mereka minimal memakai masker dan menjaga jarak.

“Kami terus mengimbau pengungsi harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jumlah tempat dengan warga mengungsi yang tidak seimbang menjadi persoalan adanya ketidakpatuhan mereka mematuhi protokol kesehatan,” katanya.

Kendati demikian, kata dia, untuk mengurangi persebaran Covid-19, pemkot akan melakukan pelacakan (tracing) terhadap para pengungsi agar tidak menimbulkan klaster baru. “Kami akan melakukan pelacakan untuk menghindari pengungsi yang reaktif maupun positif menular pada warga yang lainnya. Yang jelas, kami akan berusaha mengontrol pada pengungsi,” katanya.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan Dimas Arga Yudha mengatakan, saat ini banjir masih menyisakan dua wilayah kecamatan tergenang banjir yaitu Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Adapun penyebab banjir yang tidak kunjung surut, kata dia, adalah wilayah di dua kecamatan itu kondisi permukaan tanahnya lebih rendah dibanding wilayah lainnya sehingga genangan air sulit surut.

“Selain itu, gelombang tinggi juga menyebabkan rob mengalir ke sungai yang bermuara di wilayah utara dan menambah luberan atau genangan yang ada ke permukiman penduduk,” ucapnya.(*/D Tom)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, mendukung pemberlakuan Peraturan Presiden yang salah satunya isinya pemberian sanksi kepada penolak vaksinasi Covid-19. Menurutnya, itu dapat meningkatkan kedisiplinan warga dan mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia.

Kewajiban vaksinasi ini menurutnya diberlakukan karena kondisi pandemi yang tengah terjadi. Bukan pada situasi normal.

“Jika kondisinya sedang normal, maka vaksinasi menjadi sebatas pilihan. Tapi di saat penyakitnya menyebabkan pandemi, vaksinasi menjadi kewajiban,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu (17/2/21).

Emil menilai, kalau ada yang sudah ditunjuk tapi tidak mau vaksinasi, maka akan membahayakan keselamatan masyarakat dan negara. “Maka kalau ada sanksi dari Peraturan Presiden yang sudah dikeluarkan, saya mendukung, karena itu akan mendisiplinkan dan mempercepat penyelesaian pandemi yang berkelamaan,” katanya.

Emil memandang vaksinasi adalah solusi penyelesaian pandemi Covid-19 selain protokol kesehatan. Jika vaksinasi sudah dijalankan kepada sekitar 70 persen masyarakat, akan terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Di Jabar, target vaksinasi 36,5 juta orang.

“Tanpa vaksin, apalagi solusinya kan? Diobatan, urang mah teu gering kan. Nah yang sehat ini yang dinaikkan imunitasnya melalui vaksin. Saya sudah disuntik dua kali, contohnya ya dari tahun lalu, karena saya kelinci percobaan dulu, sekarang antibodinya sudah 98 persen,” kata Emil seraya mengatakan tetap tidak boleh takabur dengan melakukan 5M dari mulai masker dan menghindari pergerakan yang tidak perlu.(*/He)

INDRAMAYU – Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Sutatang mengatakan sampai Selasa (16/2) sudah terdapat 2.000 hektare tanaman padi puso akibat tergenang banjir.

“Untuk sementara yang puso ini terdapat 2.000 hektare,” kata Sutatang di Indramayu, Selasa (16/2/21).

Sutatang mengatakan jumlah areal persawahan yang terkena puso akibat bencana banjir itu belum terdata secara keseluruhan, karena sampai saat ini ada beberapa kecamatan belum melaporkan. Dia menjelaskan areal persawahan yang terendam banjir, memang cukup banyak, tetapi ada kategorinya yaitu ringan, sedang, berat dan sampai puso.

“Kalau yang puso ini sudah tidak dapat tertolong, sehingga butuh penanaman ulang,” ujarnya.

Ia melanjutkan untuk daerah yang mengalami puso rerata berada di daerah hilir, karena air merendam cukup lama, sehingga menyebabkan kematian terhadap tanaman padi.

Sementara dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu, terdapat 13.677 areal persawahan terdampak banjir yang melanda 21 kecamatan.(*/As)

CIANJUR – Belasan hektar lahan pertanian yang sudah ditanami padi di Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat, mengalami gagal panen. Pasalnya, sebagian besar area pesawahan di wilayah tersebut mengalami pergerakan tanah, sehingga puluhan petani merugi hingga ratusan juta rupiah.

Kepala Desa Rawabelut, Sarip Hidayat saat dihubungi, Rabu (10/2), mengatakan, pergerakan tanah yang terjadi tahun ini, menyebabkan 13 hektar sawah yangbaru ditanami padi mengalami gagal panen. Sebab, kedalaman tanah yang amblas terus bertambah, tercatat hingga saat ini kedalaman pergerakan tanah mencapai tiga meter melanda perkampungan dan pesawahan.

“Kurang lebih 13 hektar, sebagian besar sudah ditanami sejak dua bulan yang lalu, sehingga dapat dipastikan seluruh lahan pertanian mengalami gagal panen karena pergerakan tanah. Setiap panen, lahan seluas itu, dapat menghasilkan belasan ton padi, sehingga kerugian petani mencapai ratusan juta,” katanya.

Lahan pertanian di wilayah tersebut terus berkurang karena tahun 2017, pergerakan tanah yang terjadi menyebabkan 8 hektar sawahmilik petani yang sebagian besar milik warga Kampung Cipari, amblas dengan kedalaman beragam. Kini, tidak dapat lagi digarap dan tahun ini 13 hektar area persawahan mengalami hal yang sama dan terancam tidak dapat lagi digarap.

“Tahun sebelumnya sudah belasan hektar area pesawahan yang beralih fungsi menjadi kebun karena retakan yang terjadi cukup dalam. Sebagian besar lahan pertanian di kampung kami, mengandalkan air tadah hujan, sehingga sulit untuk beralih dari menanam padi ke palawija,” katanya.

Sementara Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan, telah menugaskan kepala dinas pertanian, untuk meninjau langsung ke lokasi. Pihaknya segera memberikan bantuan untuk petani yang terdampak pergerakan tanah, berbagai upaya akan dilakukan pihaknya bersama dinas terkait agar pergerakan tanah tidak meluas.

“Kami akan meninjau langsung, apa saja yang dibutuhkan petani agar tetap dapat menggarap lahan pertanian. Namun saat ini tim dari dinas pertanian dan dinas terkait lainnya, tengah mendata apa saja yang dibutuhkan saat ini, termasuk mencari solusi agar pergerakan tanah tidak meluas,” jelasnya.(*/Yan)

YOGYAKARTA – Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY melaporkan kasus aktif yang pada 5 Februari 2021 ini mencapai 6.343 kasus. Jumlah ini terus naik sejak 2 Februari lalu.

Pada 2, 3 dan 4 Februari, kasus aktif Covid-19 di DIY sebesar 6.141 kasus, 6.144 kasus dan 6.230 kasus. Sedangkan, suspek Covid-19 di DIY hingga saat ini sudah mencapai 32.416 orang.

“Suspek dalam pemantauan ada 652 orang,” kata Juru Bicara Penanganan Covid-19 untuk DIY, Berty Murtiningsih, Jumat (5/2/21).

Selain itu, penambahan kasus baru positif juga terus bertambah dengan 280 kasus baru yang dilaporkan hari ini. Tambahan tersebut menjadikan total kasus positif di DIY sebesar 23.186 kasus.

“Tambahan kasus baru ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap 1.094 sampel dari 1.044 orang,” jelasnya.

Berty menuturkan, 280 kasus baru tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota se-DIY. Kabupaten Sleman menyumbang tertinggi yaitu 103 kasus baru.

Disusul Kabupaten Bantul sebanyak 98 kasus baru, Kabupaten Kulon Progo menyumbang 49 kasus baru, 25 kasus baru di Kota Yogyakarta dan lima kasus baru lainnya di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan riwayat, sebagian besar kasus baru ini merupakan hasil pelacakan (tracing) kontak kasus.

Berty menyebut, ada 199 kasus baru yang merupakan hasil tracing kontak. Selain itu, 33 kasus baru didapat dari riwayat periksa mandiri, empat kasus baru dari riwayat skrining pekerjaan dan satu kasus baru dari riwayat skrining karyawan kesehatan. “Riwayat 43 kasus baru lainnya belum ada info,” ujar Berty.

Lebih lanjut, Berty juga melaporkan tambahan 165 kasus sembuh pada 5 Februari ini. Tertinggi, kesembuhan tersebut juga disumbang oleh Sleman sebanyak 96 kasus sembuh.

Gunungkidul menyumbang 32 kasus sembuh, Bantul menyumbang 28 kasus sembuh, Kota Yogyakarta menyumbang delapan kasus sembuh dan satu kasus sembuh lainnya disumbang Kuloprogo.

Secara kumulatif, total kesembuhan Covid-19 di DIY sudah mencapai 16.310 kasus sembuh. Persentase kesembuhan tersebut yakni 70,3 persen.

Sementara itu, kematian Covid-19 bertambah dua kasus di DIY. Keduanya merupakan warga Kota Yogyakarta dengan nomor kasus 18.061 dan kasus 22.448.”Sehingga, total kasus meninggal di DIY menjadi 533 kasus,” jelasnya.(*/D Tom)

BANDUNG – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat mendukung rencana pembangunan Monumen Sangkur Komando di Puncak Lalana Gunung Karst, Ciampea, Kabupaten Bogor.

Menurut Kepala Disparbud Jabar, Dedi Taufik, pembahasan teknis sudah dilakukan bersama Komandan Jendral Kopassus Mohammad Hasan pada Kamis (4/1). “Ciampea ini bagian dari kawasan Geopark Pongkor, jadi ada 131.000 hektare, dan memiliki keindahan alam yang potensial,” ujar Dedi, Jumat (4/1).

Dedi mengatakan, memang ada beberapa catatan yang harus dikolaborasikan dan didesain agar tidak mengganggu bebatuan di Puncak Lalana yang umurnya sudah jutaan tahun.

“Harapannya mudah-mudahan kolaborasi dan sinegritas yang digagas Pak Danjen ini sudah bersatu dengan sistem pentaheliks. Tinggal kita dari sisi regulasi dan teknis kita harus support,” kata Dedi.

Sementara itu Danjen Kopassus Mohammad Hasan mengatakan, potensi wisata di Ciampea sangat besar. Hasan juga berharap bisa mengembangkan pariwisata di Kabupaten Bogor agar dapat dinikmati banyak orang.

“Ini tentunya diharapkan bisa membantu Kabupaten Bogor dalam pengembangan pariwisatanya dan Jawa Barat pada umumnya sehingga kita mempunyai beberapa tempat yang bisa menghasilkan dampak ekonomi pada masyarakat serta memberikan keindahan pada semuanya,”ungkapnya.(*/And)

BANYUWANGI – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada pos pengamatan Gunung Raung yang berlokasi di Dusun Mangaran, Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Kamis (4/2/2021) pagi mencatat terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik.

Gunung Raung yang memiliki ketinggian 3.332 meter dari permukaan laut tersebut, mengalami gempa tremor terjadi secara terus menerus dengan amplitudo lima hingga tiga puluh dua milimeter dominan 13 belas milimeter. Gunugn Raung juga menyemburkan material abu vulkanik setinggi 1.000 meter.

Pantulan cahaya api menandakan terjadinya letusan dengan menyemburkan lava pijar masih tertampung pada kaldera raung yang disertai semburan material abu vulknik berwarna kelabu pekat, membumbung setinggi 1.000 meter condong ke arah timur terlihat jelas dari pos pengamatan Gunung Raung di Dusun Mangaran.

Suara gemuruh juga terdengar warga yang tinggal dipemukiman yang berjarak dua kilometer dari puncak Gunung Raung.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi telah melakukan koordinasi bersama pihak terkait, guna persiapan evakuasi warga bila diperlukan sewaktu – waktu.

Kabid Penanganan BPBD Banyuwangi, Eka Muharam mengatakan, terdapat pemukiman warga yang terletak di empat wilayah kecamatan di Banyuwangi yang memiliki resiko tinggi akibat dampak terjadinya erupsi Gunung Raung.

Pemukiman tersebut berada di Kecamatan Kalibaru, Glenmore, Sempu dan Kecamatan Songgon. “Ratusan rambu jalur evakuasi telah dipasang disejumlah tempat, guna memudahkan warga untuk melakukan evakuasi diri. Selain memetakan kawasan pemukiman bahaya terdampak, kami juga telah menentukan lokasi aman untuk evakuasi warga,” tuturnya.

Sementara Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada pos pengamatan Gunung Raung, masih menetapkan Gunung Raung berstatus waspada level dua.(*/Gio)

YOGYAKARTA – KRL Yogyakarta-Solo saat ini masih dalam tahap uji coba yang dapat diikuti masyarakat. Selanjutnya, mulai 10 Februari 2021 KRL Yogyakarta-Solo akan mulai beroperasi sepenuhnya untuk melayani pengguna.

Setelah beroperasi penuh, akan ada 20 perjalanan KRL yang setiap hari beroperasi di lintas Yogyakarta-Solo PP. Sedangkan, KRD Prambanan Ekspres (Prameks) tetap ada, namun relasinya berubah menjadi Kutoarjo-Yogyakarta PP.

Perjalanan KRL Yogyakarta-Solo ini merujuk Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2021. Melayani naik dan turun 11 stasiun yaitu Yogyakarta, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, dan Solo Balapan.

Waktu tempuh perjalanan rata-rata sekitar 68 menit, lebih cepat dibandingkan KA Prameks dengan waktu tempuh rata-rata 75 menit dan pemberhentian tujuh stasiun.

Untuk kapasitas, setiap perjalanan KRL lebih banyak dalam melayani penggunanya.

Dengan jumlah empat kereta setiap trainset, KRL pada masa normal melayani 1.600 orang dalam satu kali perjalanan. Namun, pada masa pandemi ini KAI Commuter mengatur kapasitas pengguna sebanyak 74 orang per kereta.

Kecepatan maksimal perjalanan KRL bisa sampai 90 km per jam, sedangkan KA Prameks 78-80 km per jam. Lalu, perjalanan KRD Prameks sesuai Gapeka 2021, mulai 10 Februari 2021 relasinya jadi Kutoarjo-Yogyakarta PP dengan jumlah delapan perjalanan.

Selain itu, waktu tempuh KA Prameks sendiri sekitar 75 menit. Perjalanan KA Prameks nantinya masih melayani naik dan turun penggunanya di lima stasiun, yaitu Yogyakarta, Wates, Wojo, Jenar dan Kutoarjo.

“Kami berharap masyarakat di Yogyakarta, Solo dan sekitarnya dapat menggunakan transportasi publik yang semakin baik dengan hadirnya KRL. KA Prameks juga tetap hadir melayani pengguna setianya di Yogyakarta-Kutoarjo,” kata Dirut PT KAI Commuter, Wiwik Widayanti, Kamis (4/2/21).

Tiket untuk KRL Yogyakarta-Solo menggunakan Kartu Multi Trip (KMT) maupun kartu uang elektronik dari bank yaitu E-money Mandiri, Flazz BCA, Brizzi BRI, dan BNI Tap Cash. KMT dijual di seluruh stasiun KRL Rp 30.000, termasuk saldo Rp 10.000.

Tarif satu kali perjalanan KRL Rp 8.000. Besaran tarif ini sama dengan tarif KA Prameks Yogyakarta-Solo PP. Sedangkan, KA Prameks Kutoarjo-Yogyakarta tarifnya juga Rp 8.000 dengan cara reservasi dan pembelian melalui KAI Access.

“KAI Commuter akan memberlakukan peraturan-peraturan dalam melakukan perjalanan KRL terkait prokes. Seperti penggunaan masker tiga lapis atau masker medis, cuci tangan sebelum dan sesudah naik KRL, jaga jarak dengan mematuhi marka yang ada,” ujar Wiwik.

Serta, peraturan tambahan lain seperti pemeriksaan suhu tubuh pengguna, larangan berbicara secara langsung, menggunakan HP dan larangan makan/minum KRL. Ia turut mengimbau pengguna KRL dan KA Prameks memperhatikan penyesuaian jadwal dan tarif.

Untuk melihat jadwal dan tarif perjalanan KRL dan KA Prameks bisa mengakses KRL Access yang dapat diunduh melalui Android dan iOs. Dapat pula melalui www.krl.co.id dan media informasi dan media sosial Twitter dan Instagram Commuter Line.(*/D Tom)

LEBAK – Masyarakat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, menerima program sembilan bahan pokok atau sembako dalam bentuk beras yang digulirkan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kami sebagai rekanan Kemensos mendistribusikan sembako untuk warga Baduy itu,” kata Manager PT Aam Prima Artha (APA) Refli Aulani.

Masyarakat Baduy yang mendapat sembako itu sekitar 1.100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mereka setiap bulan menerima bantuan pangan itu. Warga Baduy hanya menerima beras saja, kata Refli, sedangkan telur, daging ayam, kacang hijau dan buah-buahan ditolak.

“Kami mendistribusikan beras itu melalui agen e-waroeng di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, beras yang didistribusikan untuk KPM di kawasan pemukiman Baduy itu hasil penyerapan dari petani lokal. PT APA menyerap beras lokal itu hingga 400 ton dengan perguliran keuangan Rp 2,5 miliar,sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi petani di daerah itu.

Penyerapan beras itu dari petani lokal sebagai sentra lumbung pangan, seperti Kecamatan Malingping, Wanasalam, Leuwidamar, Sobang, Cirinten, Muncang dan Cipanas. Selama ini, penyerapan beras tersebut untuk membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan juga PT APA sendiri memperkerjakan puluhan tenaga kerja.

“Kami menyalurkan beras itu jenis premium sesuai aturan Kemensos dan sebelum didistribusikan terlebih dulu dilakukan penyortiran dan pengepakan, sehingga berkualitas,” katanya menjelaskan.

Santi (45) seorang ibu rumah tangga warga Baduy tinggal di Kampung Kadu Ketug I Desa Kanekes Kabupaten Lebak mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan beras dari Kemensos sehingga bisa memenuhi konsumsi pangan keluarga selama tiga pekan ke depan.

“Kami sebagai warga Baduy menyambut positif bantuan beras gratis itu,” katanya menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak Eka Permana mengatakan saat ini jumlah KPM tahun ini yang memperoleh sembako sekitar 38 ribu sampai 40 ribu KPM. Mereka setiap bulan menerima bantuan pangan senilai Rp200 ribu dan disalurkan melalui agen waroeng desa dan kelurahan setempat.

Pemerintah menyalurkan program sembako untuk mengantisipasi kerawanan pangan di tengah pandemi Covid-19. Para KPM itu mendapat distribusi sembako sebanyak 12 kilogram beras, 15 butir telur, daging ayam satu ekor, setengah kilogram kacang hijau dan satu kilogram buah-buahan.

Selama ini, pendistribusian sembako melibatkan rekanan yang bekerja sama dengan Kemensos dan penyalurannya di wilayah Kabupaten Lebak berjalan lancar dan tidak ada kendala.

“Kami berharap bantuan sembako dapat meningkatkan kesejahteraan, terlebih saat ini di tengah pendemi Covid-19,” kata Eka Permana.(*/Dul)