Berita Daerah

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengungkap rencana pembukaan rute penerbangan anyar dari Bandara Husein Sastranegara (Kota Bandung) ke Bandara Nusawiru (Kabupaten Pangandaran).

Hal itu disampaikan Kamil usai pertemuan dengan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jabar, Jumat (6/9/2019).

“Kita sedang penjajakan, penerbangan akan dibuka dari Bandara Husein Sastranegara ke Nusawiru,” kata Kamil.

Untuk harga tiket, lanjut Kamil, sekira Rp400 ribu-Rp600 ribu. Sementara, maskapai penerbangan yang akan digunakan, yakni Trans Nusa dengan pesawat ATR yang memiliki 70 kursi. Rencana ini menunggu respons masyarakat.

“Sementara tiket mungkin sekitar Rp 400 ribu sampai Rp 600 ribu sekali pergi. Tiket dari Jakarta yang dua puluh menit Rp 400 ribu, sementara ke Pangandaran (dari bandung) 25 sampai 30 menit, jadi lebih mahal sedikit. Kalau reaksi (masyarakat) positif mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita mulai,” ucapnya.

Kamil mengatakan, progres pengajuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pangandaran masih dalam pengkajian. “KEK masih diproses karena orientasinya masih ada yang kurang. KEK itu tidak boleh hanya untuk target market dalam negeri. Sedang diperbaiki perhitungannya,” tuturnya.

“Tapi, saya optimistis Pangandaran di era saya ini bersama Pak Bupati akan melesat, karena di tahap berikutnya nanti akan ada penataan di Batu Karas, Batu Hiu, Karapyak. Tidak hanya di Pantai Barat dan Pantai Selatan, terminalnya kita perbaiki, sudah ngantri investor-investor baru juga ingin masuk ke Pangandaran,” pungkasnya.(*/Hend)

MESUJI – Sejumlah personel TNI-Polri terus melakukan penjagaan, pasca bentrok antardua kelompok, yakni Mekar Jaya dan Mesuji Raya di wilayah Register 45 Sungai Buaya Mesuji, Mesuji, Lampung yang terjadi Rabu (17/7).

“Personel gabungan masih ditempatkan di lokasi bentrok tersebut,” kata Kapolres Mesuji Lampung AKBP Edi Purnomo di Mesuji, Minggu (21/7/2019).

Selain itu, pihaknya juga melakukan patroli gabungan agar masyarakat dapat merasakan rasa nyaman, yang dimulai dari Polsek Simpang Pematang hingga Simpang Asahan dari pukul 21.00 WIB hingga pukul 23.30 WIB.

Ia bersama Plt Bupati Mesuji Saply, Dandim 0426 Tuba Letkol Inf Kohir, Dan Yon B Brimob, Wakapolres Mesuji Kompol Hendriansyah, Kaban Kesbangpol, Kadis Sosial, Ses Kesbangpol, Kabag ops dan para Kasat, melakukan patroli bersama.

“Gabungan patroli dilaksanakan terdiri dari TNI 10 personel, Brimob 30, Sabhara Polda 30, Polres Mesuji 44, dan Pol PP 30. Kegiatan itu dipimpin oleh Wakapolres Mesuji dengan tujuan menciptakan rasa nyaman dan aman pasca bentrok sehingga tingkat psikologi warga bisa berangsur membaik dari sebelumnya saat kejadian,” terang Kapolres Edi Purnomo.

Setelah itu dilakukan razia stasioner atau dikenal dengan istilah KKYD (Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan) dan berhasil mengamankan sejumlah puluhan PSK dan ratusan botol miras.(*/Kris)

SEMARANG – Untuk mengatasi kekeringan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun 11 embung baru di sejumlah daerah. Publikasi pembangunan embung-embung baru itu disiarkan di tengah musim kemarau 2019, kala sebagian Jateng terancam kekeringan.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jateng, Eko Yunanto, ke-11 embung baru tersebut akan dibangun di sejumlah kabupaten, yakni di wilayah Wonogiri, Demak, Kendal, Tegal, Pati, dan Purbalingga. “Tahun 2018 kita sudah bangun 81 embung, dan di 2019 ini akan bangun 11, jadi totalnya 92 embung,” katanya.

Disebutkan, embung-embung tersebut nantinya akan berfungsi sebagai tadah air hujan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya untuk mencukupi kebutuhan air bersih.

” Untuk pembangunan satu buah embung dengan luas satu hektare dibutuhkan anggaran Rp2,5 miliar hingga Rp3 miliar,”ujarnya. Namun hal itu masih kondisional, melihat kondisi embung yang akan dibangun tersebut.

“Embung ini kita buat menjawab kekurangan air baku, tidak selalu didesain untuk irigasi padi, karena butuh air banyak. Dulunya embung untuk pengairan tanaman ekonomi tinggi, seperti kelengkeng dan buah naga. Namun sekarang ada kesenjangan kekeringan air bersih, sehingga konsep embung harus dihadirkan di tempat yang membutuhkan,” lanjutnya.

Sementara itu, kata dia secara kumulatif total embung yang dibangun Pemprov Jateng telah mencapai total 1.190 dengan berbagai kategori. Pembangunan tersebut dilakukan baik di bawah BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan lainnya. (*/D Tom)

LAMPUNG – Jelang magrib Lampung Barat diguncang gempa bumi dengan Magnitudo (M) 4,6 tepat pada Minggu (23/6/2019) pukul 17.46 WIB. Gempa dirasakan hingga Liwa dan Krui membuat warga berlarian keluar rumah.

Berdasarkan informasi yang disampaikan BMKG melalui twitter resminya tadi malam (https://twitter.com/infoBMKG/status/1142760872567115776/photo/1), lokasi gempa yaitu 5.67 Lintang Selatan dan 103.92 Bujur Timur.

Adapun pusat gempa berada di laut 53 km Baratdaya Pesisirbarat, Lampung dengan kedalaman 26 km.

Berdasarkan keterangan BMKG gempa tersebut dirasakan pada (MMI) II-III Krui dan II-III Liwa.
Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa bumi dengan Magnitudo 4,6 tersebut.(L77).

Warga kembali ke dalam rumah setelah ada keterangan resmi dari BMKG sebelumnya warga memilih sholat maghrib di masjid walaupun jarak tempuhnya jauh.

Kapolres Lampung Barat AKBP. Dony Wahyudi membenarkan adanya gempa yang terjadi di wilayahnya.(8/Kris)

BANDUNG – Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta SR, oknum Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga mencabuli anak perempuan penyandang disabilitas di Kota Cimahi dihukum.

SR merupakan PNS Widyaiswara Madya yang bekerja di Dinas Sosial (Dinsos) Jabar. Ia diperbantukan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD) Dinas Sosial Jabar untuk memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas.

SR sudah mengakui perbuatannya dan kasus tersebut tengah diselidiki Polres Cimahi.

“Harus dibawa ke ranah hukum sesuai dengan jenis pelanggarannya. Apalagi kalau itu statusnya ASN Jabar. Tapi saya belum tahu detailnya,” kata Ridwan kepada di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil akan memberi sanksi tegas jika SR terbukti mencoreng nama baik PNS sebagai pelayan masyarakat. Apalagi, korbannya difabel yang seharusnya diberi perhatian khusus.

“Kita pastikan penegakan hukum akan ditegakkan. Kalau normatifnya, siapa yang melanggar enggak ada hubungan dia ASN atau tidak ASN, harus dihukum,” tegas Emil.

Sebelumnya, SR sudah mengakui perbuataan cabulnya terhadap seorang anak perempuan disabilitas berusia 15 tahun di Kota Cimahi, Jawa Barat. Pengakuan itu dituliskan di kertas bermaterai yang telah ditandatangani olehnya.

“Saya telah khilaf melakukan hal tidak senonoh terhadap klien, tapi tidak melakukan hubungan intim terhadap klien. Saya bersedia menerima segala konsekuensi atas segala tindakan yang saya lakukan. Saya sangat menyesal dan memohon maaf yang sebesar-sebesarnya kepada klien, keluarga klien, keluarga Dinsos Jabar, dan masyarakat Jawa Barat. Ini menjadi tanggung jawab pribadi saya,” tulis SR dalam suratnya.(*/Hend)

SUKABUMI – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi mengaku prihatin dengan kasus kepala desa terjerat hukum. Keprihatinan itu menyusul adanya dua kades yang divonis 4,5 tahun di Pengadilan Tipikor Bandung.

“Kami sangat prihatin dan mendorong agar ini jadi pembelajaran bagi para kades agar ke depan tidak ada lagi penyelewengan dana desa,” kata Agus, Kamis (20/6/2019).

Dijelaskan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi ini, tujuan Pemerintah menggelontorkan dana ke desa agar lebih dekat mendukung dan mempercepat program-program pembangunan di desa. Oleh karena itu, Agus mengajak elemen masyarakat agar pro aktif memantau pelaksanaan serta penggunaan dana desa di wilayahnya.

“Kepada Pemda agar bisa melakukan bimtek terhadap para kades. Dan tim yang sudah ada bisa menyeselaraskan, agar pemahaman bisa setara sehingga anggaran begitu besar bisa bermaanfaat,” pesannya.

Diketahui, dua oknum kades yang menggerogoti dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) itu yakni Kades Cibuntu, Kecamatan Simpenan Yosef Lesmana dan kedua yakni Kades Pagelaran, Kecamatan Purabaya, Enung Nuryadi.

Yosef divonis 4 tahun 6 bulan dan diharuskan membayar denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan penjara.

“Sesuai dengan putusan PN Tipikor Bandung bernomor: 23/Pid.Sus/2019/PN. Bdg tanggal 17 Juni 2019, dia juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp551.049.731 sebagai kerugian negara,” kata Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Alex Sumarna melalui Kasi Pidsus, Da’wan Manggalupang.

Apabila terdakwa tak bisa membayar dalam jangka waktu satu bulan, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. “Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta untuk uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama dua tahun,” jelasnya.

Sementara Kades Enung, selain divonis 4 tahun 6 bulan, dia juga juga diharuskan mengganti uang kerugian negara mencapai Rp636 juta. “Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan penjara,” paparnya.

Total kerugian negara akibat ulah kedua kades itu lebih dari Rp1,1 miliar. (*/Yan)

SUKABUMI – Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Sukabumi menggelar bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas kepala desa (kades) dan perangkat desa. Pada kegiatan itu tampak hadir 140 kepala desa dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Bimtek diresmikan oleh Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Iyos Somantri.

“Pelatihan ini dibagi menjadi dua gelombang. Tujuannya untuk melahirkan pemerintahan desa yang partisipatif, akuntabel, transparan,” kata Ketua BKAD Kabupaten Sukabumi, Tutang Sutiawan saat menyampaikan sambutan pada pembukaan bimtek (18/6/2019).

Bimtek diselenggarakan di Hotel Augusta, Jalan Raya Cikukulu, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Diharapkan dari bimtek tersebut, ujar Tutang, akan bermunculan perangkat desa yang dapat mewujudkan pemerintah dan masyarakat desa yang maju, adil, sejahtera, profesional, dan demokratis.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Sekda, Bapak Kajari, Pak Kadis PMPD, serta para undangan yang telah hadir pada kegiatan yang kami selenggarakan ini,” tutur Ketua BKAD.

Selain Sekda Kabupaten Sukabumi yang membuka bimtek, pejabat yang hadir pada acara pembukaan antara lain Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Alex Sumarna dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sukabumi, Thendi Hendrayana. Narasumber pada bimtek berasal dari unsur Inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian.

Saat menyampaikan pengarahan, Sekda mewakili Bupati Sukabumi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dia menilai, kegiatan yang digagas dan diselenggarakan oleh BKAD tersebut sangat bagus dan sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kepala dan perangkat desa.

“Kegiatan seperti ini dapat melahirkan para kepala desa dan perangkat desa yang dapat bersinergi dengan semua kalangan untuk membangun dan memajukan desa,” ujar Iyos.

Dalam membangun desa, lanjut dia, kepala desa tidak dapat berjalan sendirian. Dia membutuhkan sinergitas dan kerja sama dengan semua elemen yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan desa.

“Melalui bimtek tersebut, para kepala desa dapat meningkatkan kapasitas dan ilmunya untuk menunjang kelancaran dalam meningkatkan sinergitas. Serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” jelasnya. (Hery)

PURWAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) menyatakan akan mengguyur Kabupaten Purwakarta dengan bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebesar 3 kali lipat lebih besar pada tahun 2020. Ini bertujuan untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat.

“Tahun depan, Banprov untuk Purwakarta kita naikkan tiga kali lipat,” ucap Gubernur Ridwan ‘Emil’ Kamil saat berkunjung ke Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur, Purwakarta, Rabu (19/06/2019).

Turut mendampingi kunjungan pria yang akrab disapa Kang Emil itu, Bupati dan Wabup Purwakarta, Anne R Mustika dan Aming serta Dirut PJT II Jatiluhur, U Saefudin Noer.

Emil menyebutkan, anggaran untuk daerah harus dialokasikan secara merata tanpa melihat latar belakang si penerima, agar perkembangan ekonomi di daerah semakin pesat.

“Kita tidak memilah-milah, seluruh daerah harus mendapat banprov secara merata. Tujuanya, agar terdongkrak ekonomi masyarakat. Dengan begitu tercipta masyarakat yang sejahtera,” tegas Emil.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika senang mendengar penjelasan tersebut. Anne mengapresiasi wacana tersebut.

“Tentu kita senang. Dengan adanya kenaikan banprov maka akan lebih cepat menyelesaikan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) pembangunan yang belum diselesaikan,” ujar istri Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu.

Salah satu PR yang belum diselesaikan, kata Anne,yakni pembangunan infrastruktur dan penataan pariwisata. Anne menyontohkan pembangunan jalan menuju obyek wisata Gunung Parang dan penataan obyek wisata Wanayasa.

“Banprov itu akan sangat membantu percepatan pembangunan di Purwakarta. Kalau naik, ya senang,” ucap dia.

Diakuinya, sejak dua tahun terakhir Banprov Jabar untuk Purwakarta ini relatif kecil dari daerah lain. Pada 2018, kata Bupati, pihaknya mengusulkan Banprov hingga Rp 400 miliar. Akan tetapi yang disetujui Rp 32 miliar. “Itupun, kita peroleh dari aspirasi DPRD,” ungkapnya. (*/Asp)

LAMPUNG – Imbas jembatan ambrol di kabupaten Mesuji, Kapolres Mesuji, AKBP. Edi Purwanto menyarankan pengguna jalan raya yang akan menuju Palembang Sumatera Selatan menggunakan jalan tol yang hanya beroperasi pada pukul 06.00 -16.00 WIB.

“Saat ini jalan tol hanya boleh dilalui mobil kecil saja dengan sistem buka tutup, sedangkan fuso belum diperbolehkan melintas di jalan ini. Perbaikan jembatan akan memakan waktu sampai 14 hari kedepan,” ungkap Kapolres Mesuji.

Sebelumnya disampaikan minimal satu minggu perbaikan jembatan penghubung perbatasan Provinsi Sumatera Selatan – Provinsi Lampung di Jalan Lintas Timur KM 200 putus (ambruk bagian tengahnya-red). Petugas masih melakukan pengaturan lalulintas agar kendaraan yang melintas menggunakan jalur lintas tengah.

Kabidhumas Polda Lampung, AKBP. Zahwani Pandra Arsyad beberapa waktu lalu mengatakan jalur lintas timur jembatan penghubung wilayah kabupaten Mesuji propinsi Lampung dengan propinsi Sumatera Selatan untuk sementara ditutup total tidak bisa dilalui kendaraan.

“Pengguna jalan yang hendak menuju Sumatera Selatan atau sebaliknya silahkan menggunakan Jalur Lintas Tengah (jalur Bandar Jaya – Terbanggi Besar – Way Pangubuan – Kota Bumi – Bukit Kemuning – Baradatu – Blambangan Umpu – Way Tuba – Sumatera Selatan ),” ujar Kabidhumas.

Estimasi sementara ini, proses perbaikan bisa makan waktu minimal sekitar satu minggu bahkan bisa sampai 15 hari.

Sementara itu Kapolres Mesuji, AKBP. Edi Purnomo mengungkapkan, “sejak tengah malam tadi sudah menyiagakan personil dilokasi kejadian. Sebagian mengatur lalu lintas terutama mengarahkan kendaraan yang terlanjur masuk Jalan Lintas Timur untuk bisa masuk areal jalan tol dan keluar di Kayu Agung. Sebagian lagi bersiaga mengantisipasi pihak yang ingin memanfaatkan momen dan lokasi tersebut untuk melakukan modus pungli,” ungkap Kapolres. (*/Kris)

SUKABUMI – Tiga kawasan di Kota Sukabumi, Jawa Barat bakal kembali ‘dipercantik’. Rencananya, penataan tiga lokasi yakni Lapangan Merdeka, Alun-alun dan Jalan Ir. H. Djuanda bakal menyedot dana mencapai Rp18 miliar.

Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Kerja Sama Daerah Setda Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar menjelaskan waktu penataan ketiga lokasi itu direncanakan pada Agustus mendatang.

Biayanya bersumber dari dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Rahmat merinci, dana untuk penataan Lapangan Merdeka sebesar Rp 7,5 miliar, pedestrian Lapangan Merdeka sebesar Rp 2,5 miliar, Alun-alun sebesar Rp 5 miliar, dan untuk penataan Jalan Ir. H. Djuanda sebesar Rp 3 milyar.

“Untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penataan ke-3 kawasan tersebut, kami sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk menyiapkan DED (Detail Engineering Design) dan lelang,” kata Rahmat, Minggu (16/6/2019).

Diharapkannya, apabila penataan terhadap ke-3 kawasan tersebut sudah rampung dapat menjadi KSDP (Kawasan Strategis Destinasi Pariwisata) di Kota Sukabumi, serta menjadi daya tarik bagi para wisatawan di samping Obyek Wisata Pemandian Air Panas Cikundul dan yang lainnya.

Diungkapkan Rahmat, negara-negara maju yang menjadi disorotan oleh berbagai pihak di dunia saat ini, yakni mengenai keberhasilannya dalam memajukan dan meningkatkan serta mengembangkan objek wisata di negaranya masing-masing.

“Hal tersebut menjadi motivasi bagi kami, khususnya dalam menggali potensi sekaligus memajukan dan meningkatkan serta mengembangkan objek wisata. Di antaranya menata kembali Lapangan Merdeka, Alun-Alun dan Jalan Ir. H. Djuanda,” tukasnya. (*/Yan)