Advertorial

CIBINONG – PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga,kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan,tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos nomor 5 Tahun 2019), serta mandat undang – undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana Penyandang disabilitas adalah aset bangsa dan sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor untuk selalu hadir dan mendukung mereka dalam menjalankan fungsi sosial di lingkungan masyarakat,
serta dukungan keluarga untuk mengakses sumber pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat dimanfaatkan keluarga.

Manifestasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memberikan fasilitas terbaik bagi pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan
sosial (PPKS) khususnya penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Bogor melalui bidang Rehabilitasi Sosial mengadakan kegiatan penyerahan bantuan alat bantu bagi
penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar berupa alat bantu dengar.

Sebagai upaya meningkatkan efektifitas dan realisasi capaian kinerja dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal tahun 2024 pelaksanaan Kegiatan penyerahan bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak terlantar berupa alat bantu dengar mulai dilaksanakan pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 hingga saat ini, yang
bertempat di Ruang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bogor.

Penyerahan bantuan alat bantu dengar merupakan bagian dari salah satu Program Rehabilitasi Sosial dalam kegiatan rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti berupa penyediaan Alat Bantu, dimana program ini merupakan prioritas Dinas Sosial dalam pendukung Standar Pelayanan Minimal yang didasari dari bentuk keprihatinan
pimpinan perangkat daerah dengan minimnya fasilitas bantuan yang di berikan bagi penyandang disabilitas di lingkup Kabupaten Bogor.

Pada pelaksanaannya, sebanyak 700 orang penyandang disabilitas yang telah terdata sebagai penerima bantuan alat
bantu yang ikut didampingi oleh pendamping sosial turut dihadirkan dan kemudian diserahkan secara langsung kepada penerima untuk dibantu cara penggunaan dan pemanfaatannya. Diharapkan kedepannya pelayanan kesejahteraan sosial dengan pendekatan rehabilitasi sosial ini akan menjadi bagian dalam proses refungsionalisasi
dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
***

Salah satu daerah yang cukup menarik untuk ditengok pada Pilpres 2024 adalah Jawa Tengah. Mengapa cukup menarik? Pertama Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk yang sangat besar mencapai 37 juta jiwa dengan angka pemilih 28,2 juta. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Jawa Barat (49 juta) dan Jawa Timur (41 juta).

Alasan menarik kedua, Jawa Tengah secara hitung-hitungan politik merupakan basis dari PDI Perjuangan. Lihat saja dari pemilihan gubernur (Pilgub) 2008, 2013, dan 2018 menunjukkan bagaimana kekuatan partai banteng moncong putih itu. Meski kerap dilawan oleh koalisi partai, tetap saja PDIP bisa memenangkan kadernya di sana.

Pun saat Pemilu legislatif, Jateng menjadi pundi-pundi suara PDIP untuk meraih kursi sebanyak-banyaknya buat ke Senayan. Dari 128 kursi yang diterima PDI P pada pemilu 2019, 26 di antaranya disumbang dari Jateng. Wajar jika Jawa Tengah kerap disebut sebagai ‘kandang banteng’.

Alasan menarik ketiga, dari enam orang capres/cawapres, ada dua di antaranya yang benar-benar kelahiran Jawa Tengah. yakni Ganjar Pranowo (capres 03) dan Gibran Rakabuming Raka (cawapres 02). Ganjar yang kini memasuki usia 55 tahun lahir di Karangnyar. Sementara Gibran Rakabuming Raka lahir dan besar di Surakarta.

Lebih uniknya lagi, keduanya memiliki ikatan cukup kuat terhadap PDIP. Ganjar yang juga mantan gubernur Jawa Tengah sejak awal meniti karier politik di PDIP. Sejak menjadi anggota dewan hingga menduduki posisi tertinggi di Jawa Tengah.

Adapun Gibran memiliki ikatan terhadap PDIP karena ayahnya yang juga Presiden Joko Widodo merupakan kader partai tersebut. Jokowi mendapat dukungan PDIP sejak masih menjabat sebagai wali kota Solo. Jokowi juga diusung PDIP sebagai presiden selama dua periode (2014 dan 2019).

Senada dengan Jokowi, Gibran juga mendapat dukungan besar dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ketika menjabat sebagai wali kota Solo. Gibran baru resmi masuk sebagai kader PDIP dari ranting Manahan pada 2019.

Namun, kongsi keluarga Jokowi dengan Megawati Soekanorputri pecah pada pilpres 2024. Restu Megawati memberikan dukungan kepada Ganjar sebagai capres tidak diikuti oleh keluarga Jokowi. Alih-alih mengikuti, Gibran Rakabuming Raka ikut bersaing dalam kontestasi sebagai cawapres bersama Prabowo Subianto yang tak lain menjabat sebagai ketum Gerindra.

Presiden Jokowi belum menyatakan dukungan langsung ke Prabowo-Gibran. Hanya saja sinyal-sinyal dukungan itu sudah cukup terasa belakangan ini. Mantan kader muda PDIP Maruarar Sirait bahkan menyatakan bahwa Jokowi akan turun langsung dalam mengkampanyekan Prabowo-Gibran.

Boleh dibilang Jawa Tengah akan menjadi pertarungan sengit antara PDIP yang digawangi oleh Megawati Soekarnoputri dan kongsi kelurga Jokowi yang bergabung dengan Prabowo.

Ujian Megawati

Pilpres akan menjadi ujian bagi Megawati, apakah bisa mempertahankan digdaya kandeng Banteng di sana? Atau justru sebaliknya pengaruh Megawati terkikis dan mulai tergantikan pengaruh Jokowi.

Jokowi mempunyai keuntungan. Pertama ia adalah seorang Presiden yang memiliki akses sangat luas. Kerap kali Presiden Jokowi datang dan mengunjungi daerah-daerah di Jawa Tengah. Apakah itu dalam bentuk peresmian jalan, penyaluran bantuan sosial atau kegiatan yang lain.

Seperti pada Sabtu (27/2024), Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Lapangan Gamplong, Sumberrahayu, Moyudan, Sleman. Kunjungannya tersebut dilakukan sehari jelang kampanye akbar capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Alun-Alun Wates, Kulonprogo, DIY, Sabtu (28/1/2024). Jokowi memastikan bahwa kehadirannya ke Lapangan Gamplong, Sleman, DIY adalah untuk bermain bola bersama masyarakat, dan tak terkait politik.

Namun ini bukan kali pertama Jokowi ke Jateng pada awal 2024. Pada 2 Januari 2024, Jokowi mengunjungi Gudang Bulog Gumilir, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk memastikan penyaluran bantuan pangan CBP (cadangan bantuan pangan) berjalan baik. Ia juga memastikan penyaluran bantuan pangan akan terus dilanjutkan hingga Maret 2024 dan bisa diteruskan hingga Juni 2024 jika APBN memungkinkan.

Pada 3 Januari 2024, Jokowi mengunjungi Gudang Bulog Klahang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal. Ia juga ingin memastikan penyaluran bantuan pangan CBP berjalan baik kepada penerima manfaat yang merupakan penerima tambahan.

Pada 22 Januari 2024, Jokowi kembali melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah di Kota Salatiga. Ia ingin memastikan penyaluran bantuan pangan CBP berjalan baik. Saking seringnya Jokowi ke Jawa Tengah ada anekdot menyatakan Ganjar selalu ‘dibuntuti’ oleh Presiden di Jateng.

Jokowi memang belum secara gamblang menyatakan dukungannya ke Prabowo-Gibran. Namun ia sepertinya sadar, semakin puas masyarakat dengan kepemimpinannya, maka dampak positif akan terasa buat pasangan calon nomor dua itu. Karena itu, wajar jika sang presiden semakin sering turun ke massa akar rumput.*** Teguh.

Selain akses, Jokowi juga diuntungkan oleh tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja Presiden. Survei Indikator Politik Indonesia dalam rilisnya pada Januari 2024 menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi mencapai 76,5 persen.

Survei digelar selama 3-11 Desember 2023 yang melibatkan 1.670 responden dan tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Angka ini lebih tinggi dibandingkan yang dirilis pada November 2023 lalu. Saat itu tingkat kepuasan mencapai 75,8 persen.

Inilah mengapa tidak mudah bagi Megawati Soekarnoputri untuk mengalahkan kongsi Prabowo-Gibran Rakabuming Raka di Jawa Tengah. Apalagi pengaruh Jokowi masih kuat, baik di kalangan akar rumput PDIP. Seorang warga Comal, Pemalang, mengatakan, Prabowo sebenarnya tidak ada apa-apanya di Jateng. Tapi karena ada faktor Gibran (Jokowi) menjadi sangat diperhitungkan.

Survei Indikator pada Oktober 2023 lalu mengungkapkan bahwa elektabilitas PDIP mencapai 25,2 persen. Alasan pertama responden memilih PDIP karena terbiasa memilih partai tersebut. Angkanya sebesar 28,4 persen. Alasan terbesar kedua, responden memilih PDIP adalah karena sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lantaran Megawati.

Karena itu, satu-satunya cara bagi Megawati untuk memenangkan pertarungan di Jateng adalah menggerakkan seluruh kader-kadernya di tingkat ranting yang masih loyal untuk memilih Ganjar-Mahfud. Hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh PDIP ketika memenangkan Ganjar pada Pilgub 2013. Ganjar yang didukung PDIP menang melawan pejawat saat itu Bibit Waluyo.
PDIP kini harus membalikkan klaim survei yang menyebut pengaruh Ganjar mulai turun di Jateng. Tokoh-tokoh senior mesti turun gunung merebut hati para pemilih.

JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menyarankan, program food estate bukan solusi ketahanan pangan Indonesia. Menurut dia, masalah ketahanan pangan harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan.

“Kalau ada food estate yang buat hutan gundul, sehingga ada problem banjir, tanah longsor, itu sebaiknya dievaluasi,” kata Esther kepada wartawan di Jakarta dikutip (20/1/2024).

Esther menilai, masalah pangan di Tanah Air begitu kompleks. Dia menyebut, ada sejumlah tantangan yang masih dihadapi petani dalam proses produksi. “Tantangan ketahanan pangan di Indonesia bukan hanya supply, lalu dengan solusi perluasan lahan. Tapi harus dilihat dari faktor akses terhadap teknologi, R&D (riset dan pengembangan), dan lain-lain,” kata Esther.

Menurut dia, permasalahan ketahanan pangan dari sisi petani, salah satunya ada pada kendala bahan baku. “Ada masalah pupuk susah, harganya mahal,” ujarnya.

Tantangan petani selanjutnya, kata Esther, adalah harga komoditas yang sering merosot saat panen. Berbagai tantangan tersebut, sambung dia, dilengkapi dengan absennya strategi ketahanan pangan yang pas dan detail.

Masalah pangan lainnya adalah stabilitas harga pangan di pasar. Esther menyebut, harga beras yang tak kunjung turun, bahkan ketika pemerintah sudah mengimpor beras. “Artinya, bisa jadi ada faktor-faktor lain yang mesti dibenahi. Misalnya, biaya logistik atau perkara distribusi,” katanya.

Isu pangan bakal menjadi salah satu tema dalam debat cawapres di Jakarta Covention Center, Senayan pada Minggu (21/1/2024). Soal visi misi, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan calon yang membawa program food estate.

Pasangan ini akan mengandalkan program pembukaan lahan tanaman pangan baru berskala besar, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu.(*/Ri)

JAKARTA – Narasi satu putaran pada Pilpres 2024 terus digaungkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Wakil Ketua TKN Komjen (Purn) Ari Dono Sukmanto meminta para relawan untuk bekerja keras memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran Pilpres 2024.

“Jadi, jangan sampai dua putaran,” kata Ari saat berpidato dalam acara deklarasi dukungan Relawan Perlindungan Masyarakat (Perlinmas) di kediaman Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).

Menurut Ari, pilpres dua putaran akan menghabiskan puluhan triliun anggaran negara. TKN dalam beberapa kesempatan juga menjelaskan bahwa biaya pilpres putaran kedua adalah Rp 27 triliun, terdiri atas Rp 17 triliun biaya penyelenggaraan dan Rp 10 triliun biaya pengamanan.

“Jadi, (anggaran tersebut) jangan dipakai, disia-siakan untuk dua putaran. Jangan. Cukup satu putaran dengan cara yang bagus,” ujarnya.

Ari menjelaskan, pilpres satu putaran sangat mungkin terjadi. Pasalnya, kata dia, elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran kini berada di angka 47 hingga 48 persen. Hanya butuh sekitar 3 persen suara lagi untuk memastikan kemenangan satu putaran yang salah satu syaratnya adalah meraih 50 persen plus satu suara dari total suara sah nasional.

Mantan wakapolri itu mengingatkan relawan-relawan dan semua unsur pendukung Prabowo-Gibran agar tidak merasa puas diri atas raihan elektabilitas 47 persen. Raihan tersebut tak hanya belum cukup untuk mengunci kemenangan satu putaran, tapi juga berpotensi digerus oleh pasangan capres-cawapres lain.

“Strategi lawan mau dibikin dua putaran supaya mereka bisa bergabung jadi satu, maka harus di atas 50 persen (Prabowo-Gibran menang),” kata mantan kepala Bareskrim Polri itu.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Relawan Perlindungan Masyarakat (Perlinmas) Dede Misbahudin mengatakan, pihaknya mendukung Prabowo-Gibran karena pasangan nomor urut 02 itu berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk linmas. Dukungan itu berangkat dari kegelisahan bahwa linmas selama ini hanya mendapatkan insentif sekitar Rp 30 ribu hingga 50 ribu setiap bulannya.

“Kami lihat visi-misi Bapak Prabowo Subianto sebagai capres RI 2024. Maka dalam kesempatan ini kami mendeklarasikan dukungan terhadap Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi presiden RI 2024,” ucap Dede.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga meminta kepada setiap kader dan relawan untuk bekerja keras agar Prabowo-Gibran bisa menang satu putaran. Menurut Muzani, kemenangan Prabowo-Gibran satu putaran merupakan suatu keharusan yang harus diwujudkan. Ia mengatakan, dengan menang satu putaran, rakyat Indonesia tidak akan terpecah belah, terlebih saat ini banyak upaya-upaya disintegrasi bangsa di media sosial yang semakin masif.

“Kita harus pastikan kader Gerindra di Karawang, di Jawa Barat, di seluruh Indonesia harus memastikan Prabowo menang satu putaran. Harus pastikan dalam Pilpres 2024 tanggal 14 Februari nanti Prabowo-Gibran akan menang satu putaran. Kita harus berjuang sungguh-sungguh, pagi, siang, malam, berdoa kepada Allah dengan khusyuk agar doa kita di-qabul Allah,” kata Muzani.

Muzani menyebutkan, dengan menangnya Prabowo-Gibran dalam satu putaran dapat menjaga kebinekaan dan persatuan bangsa. Ia tidak ingin tensi panas persaingan pilpres menjadi berlarut-larut hingga berpotensi membuat masyarakat terbelah.

Muzani menyebut tanda-tanda bahwa ada upaya untuk membelah masyarakat seperti Pilpres 2019 sudah banyak dikeluhkan masyarakat. Maka dari itu, Gerindra, kata dia, tidak ingin dualisme di tengah-tengah masyarakat kembali terulang.

Muzani meminta kepada setiap kader, relawan, dan para saksi-saksi agar bersungguh-sungguh memenangkan Prabowo-Gibran di TPS masing-masing. Dia mengatakan, serangan dan narasi yang bernuansa serangan dan pecah belah semakin masif di media sosial tidak usah ditanggapi berlebihan.

Muzani mengatakan, Indonesia adalah bangsa yang besar. Tidak mungkin mengelola Indonesia hanya dengan segelintir kekuatan politik. Begitu pun Prabowo dan Gerindra akan mengajak seluruh elemen kekuatan politik untuk membangun Indonesia ke depan.

“Kita akan rukun lagi, bersama-sama lagi, guyon-guyon lagi. Keluarga besar bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia harus bersama-sama membangun negara ini. Tidak mungkin Prabowo sendirian mengelola wilayah Indonesia yang sebesar ini sendirian, tidak mungkin Gerindra bekerja sendiri. Kita harus bersama-sama mengelola Indonesia Raya ini,” kata Muzani menambahkan.

Capres nomor urut 01, Anies Baswedan, menegaskan bahwa yang berhak menentukan hal itu adalah rakyat, bukan elite politik. “Keputusan ada pada rakyat. Kan (pandangan itu) selera elite politik. Rakyatlah yang menentukan apakah satu calon dapat suara berapa persen,” kata Anies.

Anies mengatakan, jika para elite politik yang menentukan satu atau dua putaran, akan ada upaya rekayasa untuk bisa mencapai angka yang diharapkan. Hal itu tentu tidak fair. Ia menegaskan, pemegang kekuasaan atas kontestasi pemilu tidak lain adalah rakyat, bukan elite.

“Jangan-jangan ini indikasi mau ada direkayasa. Jangan sampai. Biarkan rakyat saja yang menentukan, mau mendukung siapa, mau satu putaran, mau dua putaran, itu adalah kehendak rakyat, bukan kemauan elite,” tegasnya.

Anies pun mengingatkan agar para peserta pemilu bisa menjalankan kontestasi politik lima tahunan ini secara demokratis dan menyerahkan sepenuhnya pada kehendak rakyat. “Kita yang hari ini menjadi calon partai-partai pengusung harus ingat, ini adalah pemilihan untuk rakyat, biarkan rakyat yang berkuasa, bukan kita-kita yang memiliki kuasa untuk menentukan,” tegasnya.(Republika)

Beberapa hari menjelang awal tahun 2024, Republik Afrika Selatan telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Internasional ( the International Court of Justice/ICJ ) terkait agresi Israel di Jalur Gaza, Palestina. Menurut Pretoria, Tel Aviv telah dan sedang melakukan genosida terhadap rakyat Palestina sehingga melanggar Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948.

Pasca-Perang Dunia II, konvensi itu disetujui sebagai sebuah upaya untuk mencegah terulangnya genosida, semisal holocaust yang sebelumnya dialami orang-orang Yahudi di Eropa. Baik Afrika Selatan maupun Israel adalah perantifikasi permufakatan tersebut. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948 mendefinisikan genosida sebagai “tindakan yang bertujuan menghancurkan seluruh atau sebagian bangsa, kelompok etnis, ras atau agama.”

Dalam keterangannya, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyatakan, Tel Aviv saat ini sedang mengulangi kejahatan serupa holocaust di Gaza. Ia juga membandingkan tindakan Israel di wilayah Palestina, terutama Jalur Gaza dan Tepi Barat, dengan rezim apartheid yang pernah menguasai Afrika Selatan periode 1948-1994.

Pemerintahan apartheid, yang berisi minoritas kulit putih, menerapkan segregasi rasial yang mengekang hak-hak sipil mayoritas warga kulit hitam dan kulit berwarna di Afrika Selatan. Kemenangan Nelson Mandela (1918-2013) pada Pemilihan Umum April 1994 menandakan babak baru dalam sejarah negara di ujung selatan Benua Afrika itu.

“Rakyat Palestina saat ini sedang dibom. Mereka sedang berada dibantai dan ada apartheid di Israel. Maka kami merasa berkewajiban untuk membela dan mendukung rakyat Palestina,” ujar Ramaphosa, seperti dilansir dari I Africa , baru-baru ini.

“Beberapa orang mengatakan bahwa ini berisiko. Kami adalah negara kecil, dengan ekonomi yang kecil pula. Namun, kami tetap memegang teguh prinsip,” tegasnya.

Mahkamah Internasional adalah sebuah badan kehakiman utama yang dibentuk PBB pada tahun 1945. Meskipun sama-sama bermarkas di Den Haag, Belanda, ICJ berbeda dengan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC ). Bila ICJ berfungsi menyelesaikan penyelesaian antarnegara, ICC ada untuk menuntut individu atas tindakan-tindakan kejahatan, termasuk genosida.

Sebanyak 15 hakim ICJ bekerja untuk mengadili kasus “Afrika Selatan vs Israel” ini. Jumlah itu ditambah dengan dua hakim ad hoc yang diutus oleh Afrika Selatan dan Israel, yakni masing-masing Dikgang Moseneke dan Aharon Barak.

Dalam dokumen setebal 84 halaman yang disampaikan ke ICJ, Afrika Selatan menyatakan bahwa Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza dengan membunuh, menyebabkan kerusakan mental dan fisik, serta menciptakan kondisi yang “diperhitungkan untuk menimbulkan kehancuran fisik” orang-orang Palestina. Pemerintah Israel juga menyatakan kegagalan mencegah para pejabatnya yang melakukan penghasutan untuk melakukan genosida.

“Semua tindakan yang menyebabkan Israel—yang melakukan genosida dan gagal mencegah genosida—merupakan wujud pelanggaran terhadap Konvensi Genosida 1948,” demikian kutipan dalam dokumen pengadilan tersebut.

Pada Jumat (12/1/2024), Israel melakukan pembelaan dalam konferensi di Den Haag. Tel Aviv membantah tuduhan pihak penggugat yang menyebut operasi militernya di Jalur Gaza sebagai tindakan genosida. “Komponen kunci dari genosida, yaitu niat untuk menghancurkan seluruh atau sebagian bangsa, sama sekali tidak ada,” kata tim hukum Pemerintah Israel berdalih di hadapan panel hakim ICJ, seperti dilansir Anadolu Agency.

Israel malahan menuding balik Afrika Selatan. Menurut Tel Aviv, Pretoria memberikan dukungan kepada Harakat al-Muqawamah al-Islamiyyah atau Hamas, yang dilabeli oleh Israel, Amerika Serikat (AS), dan banyak negara Barat sebagai “organisasi teroris.” Bahkan, pengajuan gugatan ke ICJ pun dianggapnya sebagai bagian dari skenario yang dirancang Hamas. “Sudah menjadi catatan publik bahwa Afrika Selatan mempunyai hubungan dekat dengan Hamas,” kata mereka.

Di luar kompleks Istana Perdamaian, tempat para hakim ICJ bersidang, para demonstran berkumpul hingga saat ini untuk menyuarakan dukungan kepada Afrika Selatan. Tidak hanya itu. Lebih dari seribu organisasi nonpemerintah dari pelbagai penjuru dunia juga membuat pernyataan bersama di bawah nama Koalisi Internasional Setop Genosida di Palestina. Mereka mengumpulkan seluruh negara anggota PBB untuk mendukung Afrika Selatan dalam kasus tersebut.

“Kami mendesak negara-negara lain untuk memperkuat tuntutan yang disampaikan dengan tegas (oleh Afrika Selatan) ini dengan segera mengajukan Deklarasi Intervensi ke ICJ,” demikian pernyataan-bersama organisasi-organisasi tersebut, seperti dikutip Anadolu Agency , Kamis (11/1/2024). ).

Organisasi-organisasi yang menandatangani pernyataan-pernyataan bersama itu tidak hanya berasal dari sesama negara Afrika atau negara-negara mayoritas Muslim. Ada pula yang datang dari kalangan komunitas Yahudi dan bahkan kelompok-kelompok warga Israel sendiri. Beberapa di antara organisasi pro-gugatan Afrika Selatan di ICJ adalah Nahosgruppe Mannheim (Jerman), Malcolm X Center for Self-Determination (AS), Islamic Human Rights Commission (Inggris), Israels Against Apartheid (Israel), Jordanian Federation of Independent Trade Unions (Yordania), Mediciana Democrata (Italia), dan Institute for the Critical Study of Zionism.

Sekira 20 negara juga mendukung upaya Afrika Selatan di ICJ. Termasuk di antara para pendukungnya adalah Indonesia. “Secara moral dan politis, Indonesia mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional atas dugaan genosida Israel di Gaza,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, dilansir Antara , (9/1/2024).

Iqbal menjelaskan, Indonesia secara hukum tidak bisa ikut menggugat Israel ke ICJ. Sebab, dasar gugatan yang dimaksud adalah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948. Hingga saat ini, RI belum melakukan ratifikasi konvensi tersebut.

Meski begitu, Indonesia sedianya sudah mengadopsi definisi dari genosida yang dipahami dalam konvensi itu ke dalam undang-undang, yakni UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 8 beleid itu dijelaskan bahwa kejahatan genosida adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau melindungi seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.”

Hanya sesama negara yang melakukan Konvensi Genosida 1948 yang bisa menyeret satu sama lain ke ICJ. Kasus “Afrika Selatan vs Israel” ini juga berarti sejajarnya dua subjek di hadapan Mahkamah Internasional. Sebab, Afrika Selatan—tidak seperti Indonesia—termasuk negara yang mengakui eksistensi dan kedaulatan Israel sejak tahun 1948. Begitu juga dengan Israel. Apalagi pada tahun 1950-an hingga 1960-an Tel Aviv mengutuk praktik apartheid di Afrika Selatan. Semua itu menjadi ironi ketika si pengutuk kini justru melakukan hal yang sama seperti yang dikutuknya terlebih dahulu.

Kemerdekaan kita tidak akan selesai tanpa kemerdekaan rakyat Palestina.
Semangat Mandela

Sehari sebelum sidang di ICJ, puluhan warga Palestina berkumpul di depan patung Nelson Mandela di Tepi Barat. Mereka menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Afrika Selatan karena telah membawa kasus dugaan genosida Israel di Jalur Gaza ke Mahkamah Internasional.

Dalam aksinya, puluhan pengunjuk rasa mengusung poster bertuliskan “Hentikan genosida” dan “Terima kasih, Afrika Selatan.” Wali Kota Ramallah Issa Kassis tampak ikut serta dalam aksi tersebut.

“Sangat penting untuk menunjukkan penghargaan kepada orang-orang yang memahami penderitaan kami. Kami merasa, Afrika Selatan mendengarkan isi hati kami,” ujar Issa Kassis usai menyampaikan pidato di hadapan massa, seperti dikutip laman Al Arabiya .

Patung Nelson Mandela yang menjadi titik berkumpul para demonstrasi itu adalah satu dari sekian banyak bukti persahabatan antara Palestina dan Afrika Selatan. Patung setinggi enam meter tersebut Didirikan pada 2016 atau sekira tiga tahun sesudah wafatnya Mandela. Ini sebagai hadiah dari Pemerintah Kota Johannesburg kepada Pemerintah Palestina. Usai menerimanya dengan baik, otoritas lokal lalu menempatkan patung itu di sebuah kawasan strategis yang kini diberi nama “Alun-Alun Mandela” di Kota Ramallah, Tepi Barat, Palestina.

Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa merupakan pemimpin partai politik yang berkuasa di Afrika Selatan kini, Kongres Nasional Afrika (ANC). Dalam sejarahnya, ANC memiliki riwayat yang jelas sebagai pendukung Palestina. Suatu langkah yang sejak awal ditegaskan Nelson Mandela, sosok yang memimpin parpol periode 1991-1997.

Bagi ANC dan para penerus warisan Mandela di Afrika Selatan, tidak ada bedanya antara praktik praktik apartheid yang dilakukan rezim minoritas kulit putih dahulu di Afrika Selatan dan yang diterapkan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Mereka juga tidak akan pernah melupakan kata-kata Mandela bahwa keberhasilan Afrika Selatan terbebas dari rezim apartheid “tidak akan lengkap tanpa kebebasan rakyat Palestina.”

“Pesannya adalah untuk mengingatkan mereka (rakyat Palestina) bahwa kami adalah sahabat Palestina selamanya. Palestina tidak sendirian,” kata Perwakilan Afrika Selatan untuk Palestina, Mvuyo Mhangwane, dilansir Anadolu .

Ketika masih berada dalam cengkeraman rezim apartheid, Afrika Selatan cenderung bersatu dengan Israel. Namun, ANC sebagai gerakan politik anti-apartheid mengambil sikap melawan setiap bentuk penjajahan, termasuk yang dilakukan zionis di tanah Palestina. Mandela sendiri memiliki hubungan persahabatan dengan tokoh-tokoh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), utamanya Yasser Arafat (1929-2004).

Pada Pemilu Usai 1994, ANC muncul sebagai parpol peraih suara terbanyak. Mandela naik menjadi presiden. Pada tanggal 15 Februari 1995, Afrika Selatan secara resmi membuka hubungan dengan diplomasi Palestina. Dalam berbagai kesempatan, sosok yang kini patungnya berdiri gagah di Ramallah, Tepi Barat, melakukan kunjungan kenegaraan ke Palestina maupun Israel. Ia pun mengimbau terciptanya perdamaian di antara kedua belah pihak yang berseberangan itu.

Pada tanggal 4 Desember 1997 di Hari Solidaritas Internasional dengan rakyat Palestina, Mandela mengatakan, “PBB menyatakan keras terhadap apartheid, dan dalam beberapa tahun sebuah konteks internasional terbentuk, yang kemudian membantu dihapuskannya sistem zalim ini. Namun, kita sangat tahu bahwa kemerdekaan kita tidak akan lengkap tanpa kemerdekaan rakyat Palestina.”

Kira-kira dua tahun kemudian, di forum internasional menyanyikan pejuang hak asasi manusia itu pertemuan, “Israel harus mundur dari seluruh kawasan yang dicaploknya dari Arab tahun 1967 dan, lebih khusus lagi, Israel harus menarik diri sepenuhnya dari Dataran Tinggi Golan, Lebanon Selatan, dan Tepi Barat.”

Merasa didukung negara-negara Adidaya, terutama AS, Israel tidak satu kali pun memedulikan suara Mandela. Bagi zionis, pejuang Afrika Selatan ini hanya satu dari sekian banyak tokoh yang patut dicitrakan sebagai “radikal”, “berbahaya”, atau bahkan “teroris.” Padahal, Afrika Selatan bersama dengan seluruh bangsa beradab semata-mata mengutuk penjajahan Israel, yang tidak henti-hentinya berusaha menghilangkan eksistensi Palestina dari peta bumi dan memori sejarah.

Bukan hanya Mandela. Suara-suara pro-Palestina juga muncul dari sejumlah tokoh bangsa Afrika Selatan lainnya. Di antara mereka adalah Desmond Tutu (1931-2021), seorang pendeta yang juga peraih Nobel Perdamaian tahun 1984. Saat mengunjungi Baitul Makdis (Yerusalem) beberapa waktu setelah pecahnya Intifadha Pertama (1987), Tutu menyesalkan tindakan brutal yang dilakukan otoritas Israel terhadap rakyat Palestina di tanah Palestina. Sikap demikian segera menyulut kebencian-ujaran kebencian dari orang-orang Israel terhadapnya. Bahkan, sebuah mural yang dibuat orang-orang tak bertanggung jawab pada dinding bangunan gereja Anglikan Santo George, Yerusalem Timur, menghina Tutu sebagai “babi-hitam Nazi.”

Pada tahun 2005, sang pendeta menulis di kata pengantar buku karya Michael Prior, Speaking the Truth: Zionism, Israel, and Occupation , “Pemerintah Israel seolah-olah memiliki hak istimewa sehingga dengan mengulanginya, seseorang akan langsung dicap sebagai anti-Yahudi ( anti-Semit ). Orang-orang di AS takut untuk mengatakan bahwa ‘salah adalah salah’ karena lobi pro-Israel sangat kuat di sana. Demi Tuhan, ini adalah dunia milik Tuhan! Kita hidup di alam yang mengutamakan moral. Pemerintahan apartheid (di Afrika Selatan) dulunya tampak sangat kuat, namun kini sudah tidak ada lagi.”

Ada pula Ronnie Kasrils, seorang politikus kiri Afrika Selatan. Sebagai seorang keturunan Yahudi, Kasrils dengan lantang mengecam penjajahan Israel atas Palestina. Pada tahun 2001, ia menyita perhatian dunia internasional melalui pernyataan yang bertajuk, “Deklarasi Hati Nurani oleh Masyarakat Afrika Selatan Keturunan Yahudi.” Di dalamnya, ia dan rekan-rekannya mengutuk perlakuan Israel di wilayah pendudukan. Hingga kini, mantan menteri pertahanan era presiden Mandela tersebut aktif menyuarakan pentingnya “solusi dua negara” untuk menyudahi krisis Israel-Palestina.***** HASANUL RIZQA

JAKARTA – Pemungutan suara yang sudah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Taiwan menimbulkan polemik. Peristiwa tersebut dikhawatirkan memicu kegaduhan yang lebih besar di Tanah Air karena bisa menurunkan kredibilitas sekaligus kepercayaan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dosen hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menilai manajemen kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) kedodoran sehingga terjadi kelalaian yang membuat PPLN di Taiwan melaksanakan pencoblosan. Menurut dia, pengiriman logistik pemilu lebih awal harus jadi evaluasi serius karena berkaitan dengan pengelolaan surat suara yang apabila tidak dilakukan secara benar akan sangat rentan dimanfaatkan untuk kecurangan pemilu.

“Hal tersebut juga bisa menimbulkan kegaduhan serta menimbulkan keraguan atas kecakapan petugas dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. KPU harus memiliki tim kerja yang solid yang secara intensif memonitor perkembangan penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Mestinya hal itu tidak perlu terjadi apabila sistem teknologi informasi yang memonitor distribusi logistik atau SILOG benar-benar digunakan secara tertib,” kata Titi, (27/12/2023).

Diketahui, pelaksanaan pencoblosan baik di dalam maupun luar negeri harus merujuk kepada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Jadwal Pengiriman surat suara baru bisa dimulai pada 2-11 Januari 2024. Sementara batas pengiriman kembali surat suara dari pemilih ke PPLN paling lambat 15 Februari 2024.

Titi menjelaskan, kelalaian PPLN Taiwan yang mengirimkan surat suara pos di luar jadwal yang sudah ditentukan merupakan tindakan yang sangat fatal karena merupakan indikasi mismanajemen yang mencerminkan ketidakprofesionalan. “Hal itu juga menunjukkan ada masalah dalam pengawasan oleh jajaran pengawas pemilu yang membuat prosedur distribusi logistik berjalan tidak sesuai aturan,” ucap Titi.

Titi menyarankan supaya KPU segera berbenah dan mengevaluasi koordinasi kerja di internal mereka. Demikian pula dengan Bawaslu. Bawaslu, kata dia, harus mengecek pada jajarannya di luar negeri apakah benar sudah bekerja melakukan pengawasan atau mereka memang tidak dilibatkan dan ada keterbatasan akses dalam proses distribusi logistik oleh jajaran KPU.

“Pemilu di luar negeri dilakukan lebih awal. Kalau ada masalah profesionalitas pengelolaan, maka itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik di dalam negeri terhadap kesiapan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Dampaknya bisa melebar ke mana-mana, bahkan mungkin dikaitkan dengan spekulasi atau disinformasi kecurangan,” kata Titi.

Pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mempertanyakan efektivitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu. Bahkan, kasus kelalaian PPLN Taiwan ini sudah beberapa hari terkuak, tapi belum terdengar ada respons atau reaksi dari Bawaslu.

“Ini Bawaslunya ke mana? Kan sudah membentuk pengawas pemilu luar negeri. Harusnya setelah kejadian begini Bawaslu cepat bereaksi. Ini malah kita belum dengar apa komentarnya,” kata Ray.

Ray mendesak Bawaslu segera bertindak karena ia melihat KPU terkesan menganggap kelalaian PPLN Taiwan ini sebagai persoalan enteng. Menurut Ray, keteledoran PPLN Taiwan tak dapat dianggap enteng. Ia menduga bisa saja ini bukan kelalaian biasa karena harusnya bila ingin menggelar pemungutan suara di luar jadwal yang ditetapkan KPU, PPLN Taiwan harus berkoordinasi dulu dengan KPU RI.

Bila tidak berkoordinasi lebih dulu, artinya, kata Ray, anggota PPLN Taiwan tidak profesional dan harus diberikan sanksi tegas. Serta dilarang untuk masuk ke dalam bagian penyelenggara pemilu berikutnya. “Ini ada apa dengan KPU? Ada penyelenggara yang tak profesional, tapi dianggap kelalaian biasa,” ucap Ray.

Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil menilai bimbingan teknis (bimtek) yang diberikan KPU terhadap PPLN tidak efektif karena masih ada kelalaian yang dilakukan seperti yang terjadi di PPLN Taiwan. Fadli merasa bimtek yang diberikan KPU tidak berdampak apa-apa karena baru pada tahapan distribusi logistik, PPLN sudah melakukan kesalahan.

“Ini mengherankan juga sebab yang kami tahu KPU itu bolak-balik keluar negeri komisionernya dalam rombongan besar itu melakukan bimtek terhadap PPLN. Kalau kualitas dan timeline kerja PPLN yang seperti itu, mengherankan juga. Artinya tidak berdampak bimtek yang diberikan KPU,” kata Fadli kepada Republika.

KPU itu bolak-balik keluar negeri komisionernya dalam rombongan besar itu melakukan bimtek terhadap PPLN
FADLI RAMADHANIL, Manajer Program Perludem
Fadli mengatakan, kesalahan yang dilakukan PPLN Taiwan sangat mengagetkan karena ini kecolongan besar bagi KPU. Dan ini, kata dia, sangat mengkhawatirkan karena baru pada tahapan distribusi logistik, kontrol, dan pengawasan KPU sangat longgar.

Setelah hal ini terjadi, Fadli meminta KPU secara transparan dalam proses pengembalian sekitar 6.000 surat suara yang sudah lebih dulu dikirimkan ke pemilih tersebut. Karena dikirim tidak sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku, KPU kemudian menganggap sekitar 6.000 surat suara tersebut rusak.

“Proses pengembalian administrasi yang menyatakan itu surat suara rusak juga harus dilakukan secara transparan. Bila tidak publik akan tidak percaya terhadap pengelolaan dan manajemen logistik,” ujar Fadli.

Migrant CARE, sebuah organisasi pemerhati pekerja migran Indonesia sekaligus lembaga pemantau pemilu di luar negeri menilai KPU RI sembrono menggelar Pemilu 2024 di mancanegara. Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo menjelaskan, peristiwa itu diketahui setelah viral sebuah video yang memperlihatkan pemilih di Taiwan menerima amplop berisi surat suara Pemilu 2024.

Migrant CARE sendiri juga mendapatkan informasi dan gambar mengenai peredaran amplop berkop PPLN Taiwan dari beberapa pekerja migran Indonesia di Taiwan. Wahyu mengatakan, KPU RI memang sudah menjelaskan perkara tersebut dalam konferensi pers di Jakarta kemarin, Selasa (26/12/2023). KPU menjelaskan bahwa amplop yang berisi surat suara itu adalah metode pemungutan suara via pos, salah satu metode pemungutan suara yang berlaku di luar negeri.

Menurut KPU RI, seharusnya amplop berisi surat suara untuk dicoblos baru boleh didistribusikan mulai tanggal 2 Januari 2024. Karena itu, KPU menyatakan bahwa peredaran surat suara lebih cepat dari jadwal itu adalah bentuk kelalaian PPLN Taiwan. Sebagai solusinya, KPU menyatakan 31.276 surat suara yang telanjur tersebar adalah surat suara rusak, sehingga tidak dihitung saat penghitungan suara.

Menurut Migrant CARE, kata Wahyu, penjelasan KPU RI mengenai peredaran amplop berisi surat suara Pemilu 2024 di Taiwan masih sangat normatif dan prosedural. Seharusnya, lanjut dia, KPU RI memberikan perhatian lebih serius karena persoalan ini telah menimbulkan ketidakpastian di kalangan calon pemilih di Taiwan dan juga di negara-negara lainnya.

“Situasi dan kondisi ini juga memperlihatkan bahwa penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu RI di luar negeri masih dilakukan secara asal-asalan, sembrono dan tidak profesional,” ujar Wahyu.

PPLN di Taiwan diketahui telah lebih dulu menggelar pemungutan suara. KPU memastikan, pembagian surat suara Pemilu 2024 kepada pemilih di Taiwan itu melanggar aturan. Semua surat suara yang telah tercoblos di Taipei pun akan dianggap sebagai surat suara rusak.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengakui hal ini adalah sebuah kelalaian karena ada PPLN yang menggelar pemilu tidak sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pencoblosan di Taipei diketahui karena adanya unggahan video yang memperlihatkan surat suara pemilihan capres untuk Pemilu 2024.

“Jadi, kalau boleh dikatakan, terdapat kelalaian atau ketidakcermatan PPLN Taipei, itu yang paling utama karena tidak memperhatikan jadwal yang sudah ditentukan dalam PKPU. Kami pastikan suara yang sudah tercoblos tidak dihitung dan akan dikategorikan sebagai surat suara rusak,” kata Hasyim di kantor KPU, Selasa (26/12/2023).(Republika)

Desember adalah bulan refleksi karena tinggal selangkah lagi untuk pergantian tahun. Tahun 2023-2024 ini merupakan tahun politik bagi Indonesia. Momentum pergantian kepemimpinan sangat penting karena politik merupakan institusi sosial yang sangat determinan untuk masa depan Indonesia.

Sayangnya, pemilu 2024 diwarnai dengan kekhawatiran ancaman semakin menguatnya politik transaksional, menghargai momen pergantian politik dengan sejauh mana bisa mengambil manfaat secara ekonomis dan politis dalam pemilu 2024.

Dengan kata lain, ada ancaman menjual Indonesia dengan harga murah (Indonesia for sale), penggadaian marwah Indonesia demi uang dan kekuasaan semata.

Menjadikan politik dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan menjual marwah bangsa merupakan hal yang sangat naif. Hal tersebut ditandai dengan toleransi yang berlebihan terhadap praktik-praktik yang berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Kita perlu kembali mengingat bahwa di atas politik ada kemanusiaan, visi kehidupan kebangsaan.

Kemenangan dalam kontestasi politik sangat diharapkankan oleh semua pihak karena artinya bisa berkuasa, memimpin dan memiliki kewenangan (authority) untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas.

Di atas politik seharusnya ada hukum, etika, hati nurani, akal sehat. Aspek-aspek norma kehidupan berbangsa ini sangat abstrak dan seringkali gagal dipahami oleh kalangan yang terlalu ambisi untuk berkuasa atau yang terlalu ambisi untuk mempertahankan kekuasaan. Tentu bukan kehususan bagi kelompok muda atau kelompok tua.

Kalau bukan karena sosialisasi yang intensif untuk toleransi terhadap pengabaian hati nurani dan akal sehat oleh generasi tua, seharusnya kelompok muda juga tidak akan secara masif terbiasa dengan mentoleransi praktik-praktik politik dan norma sosial yang mengabaikan etika, hati nurani dan akal sehat.

Pemuda Sebagai Agen Perubahan vs Korban

Jika di masa-masa sebelumnya pemuda identik dengan posisinya sebaga agen of social change, maka ada hal yang tidak biasa terjadi saat ini. Ancaman pemuda menjadi objek generasi tua yang pragmatis dalam politik. Pemuda yang dalam sejarah selalu menjadi harapan bangsa vs pemuda yang sudah berperilaku seperti sebagian generasi tua yang tidak bijaksana.

Tentu harus disadari dalam setiap generasi, selalu ada yang berkomitmen terhadap idealisme dalam kehidupan sosial, dalam berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, sebagian lainnya lebih pragmatis membenarkan segala cara yang penting bisa berkuasa. Ada tokoh-tokoh yang sangat dihormati karena sikap kenegarawanan, tidak aji mumpung tetap mempertahankan etika politik. Sebalik ada juga tokok-tokoh yang menjadi besar karena kemampuan dalam merekayasa politik dan kekuasaan.

Menyedihkan sekali ketika di masa-masa yang menentukan ini, Indonesia harus menghadapi pragmatisme yang sangat kuat. Demokrasi dengan nilai-niali sangat normatif itu urusan generasi tua, kalau menunggu generasi tua puas dalam berkuasa akan sampai kapan? Begitu kira-kira sebagian anak muda bersuara.

Generasi tua tidak melibatkan generasi muda, mereka juga asyik sendiri dengan pikiran-pikirannya. Ungkapan-ungkapan tersebut sebenarnya adalah bagian dari ketidakberdayaan sebagian generasi muda. Perilaku politik yang tidak bisa diteladani dari generasi tua tersosialisasi dengan sangat mudah kepada generasi muda.

Pemuda-pemuda yang mencari jalan pintas untuk segera menjadi pemimpin di negeri ini adalah pemuda menjadi korban dari dinamika yang ada. Mereka korban dari rekayasa dan kebiasaan yang manipulatif yang semakin menjadi norma dalam kehidupan sosial. Politik uang bagian dari praktik yang semula sangat tabu, tetapi saat ini semakin banyak ditemui ungkapan-ungkapan yang menunjukan bahwa praktik tersebut sudah sangat biasa.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa dalam setiap momentum politik, financial capital selalu diasumsikan sebagai instrumen yang paling utama, disusul oleh faktor-faktor lain seperti popularitas, track record dan kinerja, kapasitas. Kita selalu berhadapan dengan ancaman bahwa meritokarsi, profesionalisme, kinerja dan kapasitas hanya bisa diperhitungkan ketika ada faktor finansial dan faktor lain yang mendukung.

Kembali ke Fitrah Akal Sehat dan Hati Nurani

Harapan agar hati nurani dan akal sehat bisa mengalahkan toleransi terhadap pragmatisme dalam kehidupan sosial tentu selalu harus tetap disuarakan. Indonesia is not for sale, bukan sekedar toleransi terhadap pragmatisme tersebut bertentangan dengan nilai-nilai seperti agama, tetapi juga kerugian di masa depan yang yang tidak bisa dipulihkan. Pendidikan seharusnya bisa institusi yang paling diharapkan bisa mengembalikan kesucian hati nurani dan kekuatan akal sehat.

Demikian juga sebagai masyarakat Muslim mayoritas, spiritualitas juga seharusnya tidak dikalahkan oleh ambisi dan nafsu. Selain itu ada institusi hukum yang bisa menjadi benteng terahir untuk pertahanan akal sehat dan hati nurani.

Dalam praktiknya ada potensi pendidikan, agama, hukum tidak bisa menjadi panacea. Manipulasi terhadap instutusi-institusi tersebut juga bukan hal yang baru. Ada fenomena komodifikasi agama dan juga pendidikan. Fungsi manifest agama dan pendidikan adalah terkait dengan moralitas, tetapi fungsi laten dari keduanya adalah potensi untuk kepentingan-kepentingan lainnya.

Harapan tentang fungsi manifest agama dan pendidikan sangat realistis karena fitrah manusia memiliki hati nurani dan akal sehat. Demikian juga terhadap institusi hukum, meskipun tidak sedikit hukum disalah gunakan tetapi penyalahgunaan hukum juga akan mendapatkan ganjarannya. Kita berharap rumitnya masalah dalam institusi agama, pendidikan, supremasi hukum tidak menghalangi untuk kembali kepada fungsinya masing-masing.*** Prof. Dr. Dzuriyatun Toyibah M.Si, M.A

Aksi bela Palestina masih terus mengalir dari berbagai belahan dunia. Donasi dan bantuan pun tak henti berdatangan untuk menolong warga Palestina yang dirundung duka. Bahkan aksi boikot terhadap berbagai produk yang terafiliasi dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) juga tetap dilancarkan malah kini mulai berdampak terhadap kelangsungan perusahaan-perusahaan besar tersebut.

Kita mulai terbiasa dengan gaung ajakan untuk berhenti menggunakan berbagai produk rumah tangga, makanan dan minuman hingga koleksi busana yang disebut-sebut terafiliasi dengan Israel serta AS.

Sayangnya, di sisi lain, kita tidak sepenuhnya dapat total melakukan aksi boikot tersebut. Sebut saja media sosial. Ketika kita dengan mudah menggantikan produk rumah tangga, makanan dan minuman atau koleksi busana dari merek besar dengan jenama lokal milik UMKM, lain halnya dengan media sosial.

Tak mudah untuk mencari pengganti media sosial yang besar dan memiliki ratusan juta pengikut dengan media sosial buatan negeri sendiri misalnya. Padahal, media sosial merupakan alat yang cukup efektif untuk membangun awareness tentang kebiadaban Israel yang menyerang habis-habisan wilayah Palestina.

Bahkan yang membuat miris adalah para pemilik platform besar seperti Meta pun turut memblokir konten pro-Palestina dengan cara yang masif dan terang-terangan.

Sejumlah kreator konten hingga figur publik terkenal mengeluhkan konten yang berisi ajakan membela Palestina atau mengunggah ulang berita tentang keganasan tentara Israel hingga perjuangan Hamas langsung dihapus oleh pihak pengelola platform media sosial.

Belum lagi Elon Musk, pemilik media sosial X atau Twitter, telah terang-terangan menyatakan mendukung upaya Israel dalam melawan kelompok pejuang Palestina Hamas. Elon Musk sempat melakukan kunjungan tidak biasa ke Israel selama jeda pertempuran yang berlangsung empat hari serta mengadakan diskusi dengan PM Israel Benjamin Netanyahu yang disiarkan langsung secara daring di X Spaces. Saat mendengar penjelasan Netanyahu bahwa upaya menghancurkan Hamas diperlukan untuk mencapai perdamaian dengan Palestina, Musk menyatakan kesetujuannya.

Buntut dari aksi blokir itu, para aktivis pro-Palestina menyerukan kepada seluruh warganet untuk memboikot Instagram dengan memberikan rating bintang satu. Seruan untuk memboikot Meta sebagai induk perusahaan Instagram dan Facebook meluas di media sosial.

Bahkan pemerintah Malaysia sempat menegur keras TikTok dan Meta yang dianggap memblokir konten pro-Palestina.

Namun, hal tersebut dibantah oleh kedua platform tersebut. Pihak TikTok menolak tuduhan pemerintah Malaysia bahwa mereka memblokir konten pro-Palestina sebagai “tidak berdasar”.

Hal serupa juga dilontarkan Meta yang mengatakan tuduhan itu tidak benar meski faktanya berkata lain.

Lantas, sebagai warga dunia, apa yang harus kita lakukan? Apakah aksi boikot itu cukup untuk menghentikan konflik Israel dan Palestina yang telah berlangsung berpuluh tahun?

Bagi masyarakat Indonesia, Palestina bak seorang sahabat.

Sejarah mencatat bahwa setelah kemerdekaan Palestina dideklarasikan di Aljazair pada 15 November 1988, Indonesia adalah negara pertama yang mengakuinya. Dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri RI, untuk menunjukkan dukungan lebih lanjut kepada Palestina, Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Palestina Farouq Kaddoumi menandatangani “Komunike Bersama Pembukaan Hubungan Diplomatik” di Jakarta pada 19 Oktober 1989. Ini menandai pembukaan Kedutaan Besar Negara Palestina di Jakarta.

Pada 23 April 1990, Presiden Soeharto menerima surat-surat Kepercayaan dari Duta Besar Palestina pertama untuk Indonesia.

Sejak saat itu, Indonesia terus mendukung perjuangan Palestina untuk kemerdekaan dan kedaulatan penuh, melalui berbagai forum seperti PBB, OKI, dan GNB. Dalam hal ini, Indonesia termasuk negara-negara yang telah memberikan dukungannya untuk Palestina menjadi anggota ke-195 UNESCO pada 31 Oktober 2011.

Maka, ketika sahabat sedang teraniaya bahkan terzalimi, apakah kita hanya berpangku tangan dan duduk diam?

Sejatinya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah paham benar dengan situasi kondisi yang terjadi di Palestina. Jangan terkecoh dengan pemberitaan media asing yang cenderung membela dan berpihak pada Amerika Serikat dan Israel. Pilih media massa yang tepat memberitakan konflik tersebut.

Selanjutnya, kita bisa mengikuti demo dan kampanye yang ditujukan kepada entitas yang mendapatkan keuntungan dari atau mendukung kegiatan yang merugikan Palestina.

Anda bisa terus melancarkan aksi boikot terhadap produk-produk yang menyatakan dengan lantang memberi dukungan pada Israel. Bila memungkinkan, Anda juga dapat bergabung dengan organisasi yang bekerja secara langsung dengan komunitas Palestina. Tenaga, waktu, dan keterampilan Anda bisa sangat berharga dalam mendukung inisiatif mereka.

Terakhir, jangan berhenti mendoakan. Kedahsyatan doa pun tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW: “Doa adalah senjata seorang Mukmin dan tiang [pilar] agama serta cahaya langit dan bumi,” (H.R. Abu Ya’la).

Rasulullah SAW pun mengajarkan umat Islam untuk mendoakan sesama. Bahkan, menurut Rasul, di antara doa mustajab yang dikabulkan Allah SWT adalah doa seorang muslim terhadap saudaranya.

Maka, teruskan perjuangan Anda, jangan lupa mendoakan sahabat kita, dan pada akhirnya camkan dalam hati dan benak: jangan pernah melupakan Palestina.*Natalia Endah Hapsari

Kekejaman Israel di tanah Palestina bukan baru kali ini saja terjadi. Bukan seperti yang diyakini para pembela ‘baru’ Israel, yang menyebut aksi tentara Zionis merupakan balasan atas serangan roket Hamas pada 7 Oktober lalu.

Kekejaman Zionis di Palestina telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Tapi tahukah apa yang membedakan dengan saat ini? Saat ini sosial media membuka mata seluruh dunia akan kekejaman Zionis tersebut.

Di era di mana segala informasi dengan bebas berseliweran, kini dunia benar-benar diperlihatkan bagaimana para Zionis berlaku kejam ke Palestina selama bertahun-tahun lamanya. Sosial media yang konon merupakan produk Zionis kini seperti senjata makan tuan.

Dulu, sebelum media sosial se-booming seperti saat ini, pemberitaan dan informasi hanya sebatas dari media-media arus utama. Untuk berita-berita konflik Timur Tengah termasuk apa yang terjadi di Palestina, sangat terbatas. Hanya media-media tertentu yang mau memberitakan apa yang sesungguhnya terjadi di Palestina.

Tapi kini tidak lagi, setiap warganet pemilik akun media sosial, bisa dengan mudah mendapatkan berita dan informasi terkait kekejian Zionis di Palestina khususnya Gaza. Setiap detik unggahan mengenai apapun yang terjadi di Gaza, Palestina dengan mudah diakses. Semua yang tadinya tak bersuara soal Palestina, kini tak bosan mengunggah berbagai hal yang terjadi di negeri tersebut. Dari orang biasa dengan pengikut puluhan hingga tokoh ternama dengan followers jutaan.

Ini bahkan membuat Facebook, Instagram hingga X kewalahan. Menanggapi eskalasi di Palestina, Facebook disebut-sebut telah mengubah kebijakan privasi konten mereka. Facebook menekankan pembatasan atas individu dan organisasi berbahaya, termasuk sebagian besar narasi terkait Palestina. Instagram bahkan beberapa kali menghapus unggahan warganet soal Palestina dengan mengkategorikannya sebagai ujaran kebencian.

Seperti kita semua tahu, CEO Meta yang menaungi Facebook dan Instagram, memang telah lama menyatakan dukungannya terhadap Israel. Zuckerberg yang melahirkan Facebook pada 2004 silam diketahui memang merupakan keturunan Yahudi.

Selain Intagram dan Facebook, platform jejaring sosial X juga menyatakan telah bermitra dengan Forum Internet Global untuk Melawan Terorisme. X berjanji akan menghapus konten-konten yang berkaitan dengan gerakan Hamas maupun akun-akun terkait Palestina. Platform asuhan Elon Musk terbukti telah menghapus ratusan akun warga Palestina.

Penggambaran ‘manis’ Hamas di Sosmed

Tapi nampaknya segala upaya para petinggi platform media sosial itu untuk membatasi unggahan dan akun terkait Palestina sia-sia. Ibarat mati satu tumbuh seribu, para pembela Palestina justru semakin banyak bermunculan di media sosial dan menggerus para pembela Zionis Israel.

Lihat saja yang baru-baru ini terjadi, bagaimana media sosial justru menampilkan ‘romantisme’ antara pejuang Hamas dengan para sandera Israel. Hamas yang selama ini digambarkan media-media barat sebagai sosok kejam yang memicu pembantian Israel atas Palestina, justru tampil dengan sangat humanis disetiap unggahan saat momen pembebasan sandera.

Video-video pembebasan sandera Israel yang beredar di media sosial hampir semuanya menunjukan hal yang sangat membuat hangat hati siapa pun yang melihat. Para sandera diantar dalam keadaan sehat, dituntun dengan baik, bahkan diberikan air minum dan pakaian layak.

Tampak bagaimana wajah para sandera Israel di berbagai unggahan menampakkan rona bahagia. Mereka bahkan melambaikan tangan sebagai salam perpisahan dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada para penyandera mereka. Hal yang sungguh di luar nalar untuk sebuah peristiwa penyanderaan bukan?

Sungguh berkebalikan dengan kondisi para sandera Palestina di Israel. Yang tampak dalam keadaan tak sehat hingga mengalami gangguan mental. Kondisi ini sampai menimbulkan banyak meme di media sosial mengenai perbedaan drastis sandera asal Israel dengan Palestina.

Ini tentu membuat Zionis semakin meradang. Brigade Al Qasam Hamas yang selama ini susah payah digambarkan Zionis sebagai teroris keji seketika lenyap dengan berbagai unggahan di sosial media, khususnya kebaikan mereka mengantar para sandera pulang.

Pemerintahan Zionis Israel bahkan melarang seluruh sandera untuk bertemu wartawan usai pembebasan. Tapi lagi-lagi, media sosial membantu menyampaikan kepada dunia ‘testimoni’ para sandera selama dalam penyanderaan Hamas.

Salah satu yang paling viral adalah kisah surat yang ditulis oleh Danielle Aloni, ibu dari Emilia Aloni yang berusia 5 tahun. Dalam surat itu, Danielle berterima kasih kepada Hamas karena telah merawat putrinya dengan sangat baik selama 49 hari penahanan mereka di Gaza. Dengan menggunakan bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Arab, Danielle menuliskan bahwa putrinya, Emilia, merasa bahwa anggota-anggota Hamas terasa seperti temannya.

Belum lagi cerita sandera-sandera lain yang justru menolak bertemu dengan Perdana Menteri Israel saat kembali dari penyanderaan. Mereka justru merasakan empati sangat mendalam pada para warga di Palestina sekembalinya mereka ke Israel. Kesaksian-kesaksian mereka pun dengan mudah ditemukan di media sosial.

Sebaliknya, penggambaran Israel di media sosial malah kian memburuk. Berbanding terbalik dengan para anggota Brigade Al Qasam yang digambarkan sebagai lelaki sejati dan penuh wibawa dan tak gentar menghadapi musuh namun santun dan lembut kepada para sandera, tentara-tentara Israel justru viral dengan aksi-aksi nyeleneh mereka. Mulai dari joged-joged dengan lemah gemulai hingga yang mengaku kena mental usai dihujat warganet.

Dan jangan lupa peran netizen Indonesia tak bisa dilupakan dalam hal ini. Konon, netizen Indonesia termasuk salah satu netizen yang paling mengancam kesehatan mental para tentara Zionis. Mendengar hal itu, malah makin membuat warganet Tanah Air menjadi semakin bersemangat.

Julukan-julukan sebagai tentara julid pun semakin membakar semangat warganet Indonesia menyerbu akun-akun pro Israel. Beberapa ulama bahkan membolehkan dan mendukung aksi ini. Gerakan Julid Fi Sabilillah pun seketika menjadi tren di berbagai platform media sosial.

Jadi sejujurnya saya berterima kasih dengan para pembuat sosial media yang konon merupakan para pembela Israel ini. Sebab produk yang kalian ciptakan ini sungguh sangat membantu siapapun untuk bisa membela Palestina.

Meski tak ikut dalam perang fisik, namun kami semua bisa menggunakan sosial media ini sebagai alat untuk membuka mata dunia akan apa yang terjadi di Palestina. Sosial media juga membuat jutaan orang di setiap negara turun ke jalan menyuarakan dukungan pada Palestina.

Bahkan dengan sosial media, bantuan dan donasi dapat mengalir deras untuk Palestina. Mungkin warga Palestina tak tahu apa yang terjadi di media sosial karena boro-boro mereka bisa scrolling medsos bertahan hidup saja sesuatu yang sulit di sana. Tapi cukuplah media sosial menjadi CCTV kami semua di seluruh dunia akan apa yang terjadi di Palestina.

Jadi, saya dan semua pendukung Palestina tak akan memboikot sosial media meski ini produk Israel. Tapi kami akan menjadikannya senjata demi membantu perjuangan Palestina untuk merdeka.***Gita Amanda