Advertorial

SEJAK awal popularitasnya pada 2004, media sosial menimbulkan semacam harapan baru. Sebab, platform yang menggunakan jaringan internet ini hadir dengan membawa keunikan-keunikan tertentu bila dibandingkan dengan media massa (konvensional).

Sebagai contoh, media sosial memudahkan setiap orang—yang memiliki akses internet—untuk membagikan informasi yang dikehendakinya kepada publik. Pemirsa atau pembacanya bukan hanya mereka yang tinggal satu daerah atau negara dengannya, tetapi juga khalayak global.

Memang, media massa juga memanfaatkan jaringan internet untuk memperluas sasaran penerimanya. Bagaimanapun, informasi yang dihasilkan sebuah media massa sering kali harus melalui beberapa tahap “penyaringan” terlebih dahulu sebelum sampai kepada publik. Proses yang terjadi biasanya dilakukan editor terhadap laporan reporter di lapangan dan, bila perlu, arahan dari pemilik perusahaan—baik terucap maupun tidak—agar media massa menyiarkan atau tidak menyiarkan informasi tertentu.

“Penyensoran” seperti yang terjadi pada media massa membuat tinggi harapan publik terhadap media sosial. Sekalipun wajah sensor akan tetap ada, tetapi dalam pelbagai platform media sosial hal itu dinamakan selayaknya sebuah “kesepakatan bersama” antarwarganet: “community guidelines” atau “pedoman komunitas.” Dengan demikian, antara pengguna dan pengelola media sosial secara tersirat menyepakati hal-hal yang memang tidak boleh tersebar melalui platform tersebut, semisal tayangan bunuh diri, praktik penipuan, ketelanjangan dan seksual, serta peniruan identitas.

Sayangnya, dalam kasus penjajahan Israel atas Palestina, berbagai pengelola media sosial cenderung semena-mena dalam menerapkan penyensoran yang belum tentu sejalan dengan “pedoman komunitas” masing-masing. Hal itu dapat kita amati, misalnya, sejak serangan Zionis yang brutal terhadap Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023 hingga detik ini.

Seperti dilansir Kari Paul dalam laman The Guardian pada 18 Oktober 2023, sejumlah pengguna menuding Instagram telah secara sengaja menyensor tayangan-tayangan mereka yang membela Palestina. Hena Mustafa, seorang pengguna Instagram dengan 866 pengikut yang berbasis di New York City, mengatakan, dirinya mulai membuat konten tentang perkembangan di Palestina sejak Israel menyerang pada 7 Oktober 2023. Namun, ia kemudian menyadari, stories yang dibuatnya mendapatkan penayangan yang jauh lebih sedikit daripada konten-konten lain yang dibuatnya dengan tema non-Palestina.

“Teman dan pengikutnya telah mengirim pesan kepada Mustafa untuk memberitahunya bahwa postingan-nya tidak lagi muncul di bagian atas feed Instagram mereka, namanya tidak dapat dicari di jejaring sosial, dan mereka tidak dapat berinteraksi dengan postingan-nya,” tulis Kari Paul.

Bukan hanya Mustafa, melainkan ratusan pengguna Instagram yang pro-Palestina pun mengalami hal serupa. Menurut Nadim Nashif, pendiri dan direktur kelompok pengawas media sosial 7amleh, pihaknya telah melacak akar masalah ini. Ia mencurigai bahwa Instagram melakukan “shadowban” (pelarangan bayangan), yakni upaya pembatasan distribusi yang dilakukan pemilik platform media sosial untuk mencegah pengguna menyalahgunakan atau melanggar “pedoman komunitas”.

Imbasnya, konten-konten yang dibuat seorang pengunggah, dalam hal ini: yang pro-Palestina, akan sulit ditemukan semua orang—bahkan termasuk para pengikutnya (followers)—dan itu terjadi tanpa sepengatahuan si pengunggah. Dugaan lainnya, lanjut Nashif, Instagram menurunkan konten yang terkait dengan serangan Israel ke Gaza dalam algoritma banyak pengguna platform tersebut.

“Sayangnya, shadowban hanyalah salah satu dari banyak cara kita melihat konten Palestina dibungkam dan disensor selama sepekan terakhir (satu pekan sejak dimulainya serangan Israel ke Gaza –Red). Di saat krisis, kami melihat lonjakan yang signifikan. Warga Palestina dan para pendukungnya melaporkan jangkauan terbatas dan kesalahan pada konten yang mereka posting tentang krisis yang sedang berlangsung di Palestina,” ujar Nashif.

Dalam rilisnya, Meta selaku perusahaan yang memiliki Instagram mengeklaim tidak pernah berniat untuk “menekan” komunitas atau sudut pandang tertentu agar jangan tersiarkan melalui platformnya. Namun, lanjut Meta, meningkatnya jumlah konten yang dilaporkan terkait situasi yang ada (serangan Israel ke Gaza) menyebabkan “konten yang tidak melanggar kebijakan kami (“pedoman komunitas”) mungkin dihapus karena kesalahan.” Meta juga mengaitkan soal ini dengan “kesalahan dalam sistem moderasi algoritma” sehingga mengurangi jangkauan postingan “secara merata di seluruh dunia” – apa pun subjeknya.

Namun, Nashif mengingatkan, Meta pernah menyampaikan dalih yang serupa pada Mei 2001 lalu, ketika eskalasi serangan Israel ke Palestina meningkat. Insiden itu memicu adanya surat yang ditandatangani oleh lebih dari 200 karyawan Meta. Mereka menuntut perusahaan mengatasi kekurangan tersebut. “Analisis independen berikutnya yang dilakukan oleh Meta menemukan bahwa jejaring sosial tersebut telah melanggar hak asasi manusia Palestina dengan menyensor konten yang terkait dengan serangan Israel di Gaza,” tulis Paul.

Kasus menyusutnya jangkauan konten-konten yang pro-Palestina pun terjadi di Tanah Air. Ustaz Salim A Fillah memiliki akun Instagram resmi (berbintang biru) dengan pengikut sekurang-kurangnya satu juta orang. Sejak mengganasnya serangan Israel ke Gaza, setiap hari akun milik dai asal Yogyakarta itu menyiarkan konten-konten tentang perjuangan Hamas dan derita warga Palestina yang tempat tinggalnya dibombardir tentara Zionis. Dan, pada 20 November 2023, akun tersebut secara sepihak ditahan (suspended) Meta dengan alasan “terlalu banyak aktivitas di akun @salimafillah tidak mengikuti ‘pedoman komunitas.’”

Bukan hanya Meta. Platform-platform lain pun pernah melayangkan pembatasan tayangan serupa hanya karena pembuat kontennya menyiarkan hal-hal yang pro-Palestina. Republika sendiri pernah mengalaminya ketika pada Ahad, 5 November 2023 lalu menyiarkan aksi bela Palestina di Silang Monas, Jakarta, secara live streaming via TikTok. Baru beberapa saat mengudara, tiba-tiba live streaming tersebut diputuskan secara sepihak oleh TikTok. Dalam keterangannya, TikTok menulis pemutusan sepihak tersebut karena akun Republika dianggap melakukan pelanggaran. “Perilaku dan ujaran kebencian,” tulis pernyataan Tiktok.

Di jagat X (sebelumnya dikenal dengan nama Twitter), penyensoran juga mendera dan bahkan pada taraf yang menggelikan. Slogan “from the river to the sea, Palestine will be free” yang sering disuarakan warga dunia pro-Palestina dianggap sebagai pernyataan anti-Yahudi (antisemitic). Berbagai media pro-Yahudi semisal Jewish News di London mengeklaim bahwa slogan tersebut juga sering diucapkan Hamas dan “tidak ada keraguan bahwa Hamas mendukung nyanyian ‘from the river to the sea’ karena (menginginkan wilayah) Palestina dari Sungai (Jordan) ke laut (Mediterania) berarti tidak menyisakan satu inci pun bagi (wilayah) Israel.”

Klaim di atas amat sangat menggelikan karena pada faktanya toh Israel-lah yang tidak menginginkan eksistensi Palestina. Permukiman Yahudi (Jewish settlement) dan Aliyah yang dilakukan Israel dari tahun ke tahun, dekade ke dekade, sejak 1948 hingga detik ini merupakan bukti telak untuk itu. Kemudian, klaim bahwa Baitul Makdis (Yerusalem) sebagai ibu kota Israel dengan amat terang benderang menunjukkan, Israel tidak pernah berniat mewujudkan “solusi dua negara” (two-state solution).

Dan bila dua hal itu masih belum meyakinkan, coba lihat lagi Undang-Undang (UU) Negara Bangsa Yahudi yang disahkan parlemen Israel (Knesset) pada Juli 2018—juga dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung setempat pada Juli 2021. Adanya UU tersebut menjadi jalan bagi Israel untuk memproklamasikan entitasnya sebagai “tanah air bangsa Yahudi”, di samping deklarasi Yerusalem sebagai ibu kotanya. UU yang sama juga menyingkirkan bangsa Arab dari wilayah Israel, secara politik maupun sosial-budaya. Padahal, sekira 1,8 juta atau 20 persen dari total populasi Israel adalah bangsa Arab.

Pada 18 November 2023, pemilik media sosial X, Elon Musk, melalui akun resminya menyebut bahwa bukan hanya slogan “from the river to the sea”, melainkan juga “dekolonisasi” (decolonization) menyiratkan dukungan terhadap genosida. Artinya, dengan menyuarakan dua perkataan itu di jagat X, maka siapapun secara tersirat mendukung genosida Israel atau bahwa Israel terhapus dari muka bumi.

Sebagai respons, banyak pengguna X yang kemudian mengganti “from the river to the sea” dengan “from the Jordan to the coast, apartheid will be toast.” Di satu sisi, itu menunjukkan sebuah satire yang jitu terhadap kesewenang-wenangan X yang terkesan tebang pilih dalam mendefinisikan “genosida”. Di sisi lain, “from the Jordan to the coast, apartheid will be toast” menegaskan sekali lagi kepada dunia bahwa yang dilakukan Israel tak ubahnya pemerintahan Afrika Selatan pada 1950-1990 atau Amerika Serikat pada masa sebelum Perang Sipil (1865).

Maka, dalam dunia hari ini yang kian canggih dengan adanya internet, diseminasi informasi global yang begitu cepat dan masif, platform-platform media sosial sudah sepatutnya ikut mengecam eksistensi rezim apartheid, semisal yang dilakukan Israel. Menegakkan “community guidelines” atau “pedoman komunitas” dengan seadil-adilnya adalah tindakan paling minimal yang semestinya mereka lakukan—kalau memang “tidak sanggup” mendukung kemerdekaan Palestina dari kolonialisme Israel.*** Hasanul Rizqa.

NESTAPA BANGSA PALESTINA di Gaza sekarang ini tak bisa dilepaskan dari Deklarasi Balfour, yang pada 2 November 2023 lalu persis berusia 106 tahun. Deklarasi berupa janji Menlu Inggis Arthur Balfour kepada komunitas Yahudi waktu itu, dikenal dalam literatur politik dan sejarah sebagai janji ‘mereka yang tidak memiliki kepada mereka yang tidak berhak’.

Janji ini kemudian berujung pada pembentukan dan pendudukan negara Israel atas wilayah Palestina pada 1948. Janji ini pula yang jadi awal petaka berkepanjangan bangsa Palestina.

Deklarasi Balfour tercantum dalam sepucuk surat tertanggal 2 November 1917 dari Menlu Inggris, Arthur Balfour, kepada Lord Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk diberitahukan kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Isinya, memberi dukungan dan segala fasilitas bagi pembentukan sebuah ‘kediaman (negara) nasional untuk bangsa Yahudi di Palestina’. Waktu itu Palestina adalah bagian dari wilayah Kekhalifahan Utsmaniyah.

Pada Perang Dunia I, Kekhalifaah Utsmaniyah kalah. Wilayahnya yang luas, termasuk Arab, pun dibagi-bagi antara penjajah Inggris dan Prancis (Sekutu). Wilayah Palestina jatuh dalam kekuasaan penjajah Inggris.

Hal inilah yang kemudian mereka manfaatkan untuk memenuhi janji kepada komunitas Zionis. Sejak itu berlangsunglah gelombang migrasi warga Yahudi dari Eropa ke wilayah Palestina.

Hal inilah yang kemudian mereka manfaatkan untuk memenuhi janji kepada komunitas Zionis. Sejak itu berlangsunglah gelombang migrasi warga Yahudi dari Eropa ke wilayah Palestina.

Puncaknya ketika terjadi Holokaus, yakni pembunuhan sistematis (genosida) yang dilancarkan Nazi Jerman pimpinan Adolf Hitler terhadap sekitar 6 juta Yahudi Eropa selama Perang Dunia II. Warga Yahudi yang tersisa pun berbondong-bondong bermigrasi ke Palestina. Ada juga yang ke Amerika Serikat (AS), yang di kemudian hari membentuk gerakan Zionisme untuk mempengaruhi kebijakan penguasa di Gedung Putih.

Jadi, Israel itu sebenarnya negara Yahudi yang sengaja ditanam di jantung Arab, dengan mengusir penduduk asli Palestina. Lihatlah peta Timur Tengah, negara berpenduduk sekitar 7,5 juta jiwa itu benar-benar dikelilingi negara-negara Arab — Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir. Juga dua wilayah yang menjadi Otoritas Nasional Palestina, Jalur Gaza, dan Tepi Barat.

Perlu dicatat, Otoritas Palestina hanya urusan administratif, yang mengendalikan kekuasaan (keamanan) tetap Israel. Dengan kata lain, seluruh wilayah Palestina kini telah diduduki (dijajah) negara Yahudi itu.

Karena itu, tak aneh bila Israel tampak asing di tengah dunia Arab. Bahasanya berbeda. Budayanya berlainan. Juga agama dan warna kulit. Israel lebih menyerupai Eropa daripada Arab. Pun hubungan dengan negara-negara Arab tetangganya selalu diwarnai ketegangan, jauh dari kata mesra. Apalagi sikap Zionis Israel yang ekspansionis.

Tak aneh bila Israel tampak asing di tengah dunia Arab. Bahasanya berbeda. Budayanya berlainan. Juga agama dan warna kulit. Israel lebih menyerupai Eropa daripada Arab.

Pada 1967, sejumlah wilayah Arab mereka caplok — Sinai (Mesir), Dataran Tinggi Golan (Suriah), Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur (Palestina). Hanya Sinai yang sudah dikembalikan ke Mesir.

Di wilayah-wilayah pendudukan itu kemudian mereka bangun tembok dan pagar besi yang kokoh sebagai pemisah, yang membuat warga Palestina seperti tinggal di penjara besar.

Di sisi tembok yang lain, Israel membangun ribuan permukiman Yahudi yang mewah, yang diperuntukkan bagi orang-orang Yahudi yang didatangkan dari berbagai belahan dunia. Sawsan Al-Abtah, pengamat politik Timur Tengah, menyebut para pemukim Yahudi tinggal bersebelahan dengan warga Palestina, tapi ogah hidup bersama mereka.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berbagai permukiman Yahudi itu ilegal, lantaran dibangun di wilayah Palestina. Namun, Israel tak perduli. Mereka tetap cuek bebek seperti biasanya ketika menanggapi resolusi dan kecaman dunia internasional.

Berbagai permukiman Yahudi inilah yang menjadi sasaran serangan Badai al-Aqsa yang dilancarkan Hamas pada 7 Oktober lalu.

Lalu apakah Zionis Israel begitu superkuat, sehingga bisa bertingkah apa saja terhadap negara-negara tetangganya, terutama bangsa Palestina?

Tentu saja tidak. Kekuatan Negara Yahudi lantaran disokong penuh Barat — Inggris, AS, dan Prancis. Dari sejak Deklarasi Balfour, lalu pembentukannya, hingga sekarang ketika Israel membumihanguskan Gaza.

Yang jadi persoalan, ketiga negara itu — AS, Inggris, dan Prancis — merupakan anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Dua anggota tetap lainnya adalah Cina dan Rusia. Mereka mempunyai hak veto penuh terhadap setiap resolusi yang dirilis DK PBB.

Menurut data PBB, sejak 1972 AS telah memveto 53 resolusi DK PBB yang dianggap merugikan Zionis Israel. Termasuk resolusi terakhir yang menyerukan jeda perang agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza.

Menurut data PBB, sejak 1972 AS telah memveto 53 resolusi DK PBB yang dianggap merugikan Zionis Israel. Termasuk resolusi terakhir yang menyerukan jeda perang agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza.

Lalu bagaimana Barat bisa membabi-buta mendukung Israel?

Mari kita bedah otak atau jalan pikiran para pendukung negara Yahudi itu. Terkait dengan Inggris, tiga pakar negara itu memberi pandangannya dalam wawancara dengan media Aljazirah.

Menurut akademisi Inggris Chris Doyle, nestapa bangsa Palestina tidak bisa dilepaskan dari janji pemerintahnya. Janji itu dibuat, lanjut Direktur pusat penelitian Dewan Arab-Inggris di London ini, lantaran Menlu Arthur Balfour waktu itu tidak ingin orang Yahudi dari Eropa Timur datang ke Inggris. Keberadaan mereka dalam jumlah besar bisa menjadi masalah serius. Ia pun menganggap janji itu sebagai solusi.

Doyle menambahkan, Balfour sebenarnya anti-Semit alias anti-Yahudi. Ia tak ingin jumlah orang Yahudi di Inggris bertambah. Ia melihat orang-orang Yahudi mempunyai pengaruh yang semakin besar di Amerika, dan hal yang sama bisa terjadi juga di Inggris. Jadi, lanjut Doyle, menjanjikan kepada orang-orang Yahudi sebuah negara di luar Eropa adalah ide yang sepenuhnya anti-Semit.

Lalu mengapa harus Palestina yang dipilih untuk negara Yahudi?

Afaf Al-Jabri, kepala Program Studi Pascasarjana untuk Pengungsi di Universitas London, menjelaskan, dari sisi hukum Inggris sebagai negara kolonial sebenarnya tidak berhak menempatkan orang-orang Yahudi di Palestina.

Akan tetapi, dari strategi kolonial, Palestina adalah pilihan terbaik. Tujuannya, untuk membuat kawasan Arab terus bergolak, terus berkonflik, sehingga Barat tetap bisa ‘menjajah’, meskipun dalam bentuk lain.

Hal senada disampaikan aktivis hak asasi manusia dan ketua Kampanye Solidaritas Palestina di Inggris, Ibnu Jamal. Menurutnya, Deklarasi Balfour berlatar belakang kolonial Kerajaan Inggris. Yakni menjadikan gerakan Zionis sebagai sekutu potensial di jantung Arab, sekaligus tujuan anti-Semit tercapai dengan memaksa orang Yahudi keluar Inggris.

Bagaimana dengan AS? Dukungan negara adidaya itu mulai berlangsung saat Perang Dingin dengan Uni Soviet (1947-1991). Bagi AS, Timur Tengah adalah wilayah potensial sebab kaya minyak bumi dan gas. Dengan adanya Israel di jantung dunia Arab, maka Barat akan dengan gampang terus ‘menguasai’ kawasan Timur Tengah.

Pun dengan adanya Israel di jantung Arab, akan dengan sendirinya tercipta perlombaan senjata di antara negara-negara di Timur Tengah, buat menyaingi kekuatan militer Negara Yahudi itu. Apalagi bila terus diembuskan tentang bahaya Iran yang, mereka katakan, berupaya memperkuat militernya dengan senjata nuklir.

Dengan adanya Israel di jantung Arab, akan dengan sendirinya tercipta perlombaan senjata di antara negara-negara di Timur Tengah, buat menyaingi kekuatan militer Israel. Apalagi bila terus diembuskan tentang bahaya Iran yang, mereka katakan, berupaya memperkuat militernya dengan senjata nuklir.

Akhirnya, militer Iran dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan dan politik di kawasan. Maka, kawasan Timur Tengah pun menjadi pasar yang sangat besar buat berbagai persenjataan canggih produksi AS dan negara Barat lainnya.

Besarnya dukungan kepada Israel dibarengi fakta bahwa para warga Yahudi di Amerika adalah konstituen utama dalam kancah politik AS, baik bagi Partai Republik maupun Demokrat. Jadi, dengan mendukung Israel, sebetulnya para pejabat Washington juga mengamankan posisi politik mereka di dalam negeri. Suara kaum Yahudi adalah ceruk potensial yang bisa menjadi mesin pendulang suara saat pemilu.

Salah satu mesin politik bangsa Yahudi adalah American Israel Public Affaris Committee (AIPAC), organisasi kelompok lobi yang mengadvokasi kebijakan pro-Israel ke legislatif dan eksekutif Paman Sam. The New Yorker bahkan menyebut organisasi ini sebagai kelompok lobi terkuat di AS.

Karena itu, bukan hal aneh bila para calon presiden AS berlomba memperlihatkan dukungan yang besar kepada Israel, seperti ketika berlangsung debat lima calon presiden Partai Republik di Miami, Florida, 8 November lalu.

Bagi mereka, termasuk Presiden Joe Biden yang ingin mencalonkan sebagai presiden AS untuk periode kedua, masalah lain boleh berbeda, misalnya soal Cina, perang di Ukraina, dan sebagainya. Namun, kalau menyangkut Israel, pendapat mereka satu: dukungan penuh.

Adapun sikap Prancis, sebagai negara yang dulu berbagi wilayah jajahan dengan Inggris, juga sami mawon. Presiden Emmanuel Macron menyatakan dukungan penuh untuk Israel.

Macron berjanji akan melindungi seluruh warga Yahudi. Bentuk dukungan Prancis juga bisa terlihat ketika menteri dalam negerinya melarang rakyat Prancis berunjuk rasa pro-Palestina.

Ironisnya, Nazi Jerman yang dulu justru pernah melakukan pembunuhan massal atau genosida (Holokaus) terhadap jutaan warga Yahudi. Namun, yang harus menanggung derita justru bangsa Palestina, ketika jutaan warga Yahudi yang selamat bermigrasi ke wilayah mereka (Palestina).

Di luar tiga Anggota Tetap DK PBB, ada juga negara lain yang mendukung penuh tindakan Israel. Jerman misalnya.

Kanselir Jerman Olaf Scholz berkali-kali menyatakan serangan Israel ke Gaza adalah untuk membela diri. Ia juga menyebut gerakan perlawanan nasional Hamas sebagai teroris yang harus dibasmi.

Ironisnya, Nazi Jerman yang dulu justru pernah melakukan pembunuhan massal atau genosida (Holokaus) terhadap jutaan warga Yahudi. Namun, yang harus menanggung derita justru bangsa Palestina, ketika jutaan warga Yahudi yang selamat bermigrasi ke wilayah mereka (Palestina).

Menurut Profesor Kemal Inat, dosen di Universitas Sakarya Turki, dalam artikelnya di Anadolu Agency, Jerman tampaknya berupaya mengubur masa kelam Holokaus dengan berdiri di garis depan dalam mendukung Israel. “Mereka ingin mendorong dunia untuk melupakan Holokaus, sambil berteriak: Israel mempunyai hak untuk membela diri,” tulis Prof Inat.

Selain beban masa lalu Holokaus, lanjut Kemal Inat, ada alasan lain yang melatarbelakangi dukungan tanpa syarat Jerman terhadap Israel, yaitu lobi Israel, pengaruh AS, dan koalisi partai yang memerintah Jerman sekarang ini.

Jadi, melindungi Israel sudah menjadi semacam ideologi politik luar negeri Jerman, terlepas dari kebiadaban Israel terhadap bangsa Palestina. Prof Inat menyebut, bangsa Palestina telah menjadi korban pemikiran gila atau keblinger orang-orang Barat.

Yang lebih aneh, ada saja orang per orang, termasuk di Indonesia, yang mengikuti jalan pikiran keblinger ini. Orang-orang semacam ini bisa dipastikan sudah bermental penjajah.***** IKHWANUL KIRAM MASHURI

Dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang digelar pada Jumat (27/10/2023) sore waktu New York atau Sabtu (28/10/2023) dini hari waktu Jakarta, suara mayoritas akhirnya meloloskan sebuah resolusi yang menyerukan gencatan senjata demi bantuan kemanusiaan di Gaza.

Perjuangan untuk meloloskan resolusi ini tidaklah mudah. Setelah sebelumnya, upaya untuk meloloskan resolusi gencatan senjata antara Israel dan Hamas berulang kali gagal di pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Dari 179 perwakilan negara yang menghadiri sidang Majelis Umum PBB, sebanyak 120 suara perwakilan negara mendukung. Sementara sebanyak 14 menolak dan 45 memilih abstain.

Namun, sesaat setelah resolusi tersebut disahkan, Israel justru semakin mengintensifkan pemboman di Gaza pada Jumat (27/10/2023) malam. Pemboman oleh jet tempur dan artileri Israel ini menyasar wilayah Gaza bagian utara.

Serangan udara tanpa jeda tersebut memutus komunikasi telepon dan internet di wilayah Jalur Gaza. Penyedia layanan telepon Palestina, Paltel, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemboman tanpa henti telah menghancurkan “semua koneksi yang tersisa antara Gaza dan dunia luar”, yang menyebabkan gangguan total pada layanan komunikasi.

Terputusnya layanan komunikasi dan internet di Jalur Gaza membuat sekitar 2,3 juta orang yang hingga kini memilih bertahan di wilayah perang tersebut makin terisolir. Sebelumnya, sejak 9 Oktober 2023 Israel melakukan blokade total terhadap wilayah ini. Dengan blokade total ini, Israel memutus aliran listrik serta menghentikan suplai air bersih dan bahan bakar ke Jalur Gaza.

Untuk memenuhi kebutuhan penduduk Jalur Gaza, satu-satunya pembangkit listrik di Gaza menyuplai pasokan listrik sekitar 500 megawatt (MW). Namun sebelum Israel menghentikan pasokan, pembangkit listrik hanya menyediakan 180 MW.

Biasanya, Gaza bergantung pada dua sumber listrik utama yaitu pembangkit listrik satu-satunya yang telah beroperasi dengan setengah kapasitasnya, yaitu hanya menghasilkan 60 MW listrik dari potensi 120 MW. Sumber kedua yaitu listrik yang dibeli dari Israel, dengan total 120 MW. Menurut Perjanjian Oslo, yang ditandatangani Israel dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1993, Israel bertanggung jawab untuk memasok listrik ke Gaza sebesar 120 MW.

Blokade total ini diiringi dengan imbauan kepada seluruh penduduk sipil di Gaza Utara, lebih dari 1 juta orang, untuk mengungsi ke selatan Jalur Gaza dalam waktu 24 jam. Melalui selebaran yang dijatuhkan oleh drone, militer Israel mengatakan bahwa “Gaza telah menjadi medan perang.”

Sayangnya, imbauan ini tak digubris. Mereka menolak pindah karena mengenang pengusiran yang dilakukan Israel pada 1948. Israel melabeli warga Gaza Utara yang menolak mengungsi sebagai teroris. Dengan dalih memerangi teroris dan para pejuang Hamas, militer Israel semakin membabi buta dalam menggempur wilayah Gaza.

Bangunan sipil, seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah dan kamp pengungsian xmenjadi sasaran roket dan rudal Israel. Termasuk juga dengan menggunakan bom fosfor putih yang dilarang dalam Konvensi Jenewa 1980.

Sejak pemboman Gaza dimulai pada 7 Oktober, serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 7.300 warga Palestina, termasuk hampir 3.000 anak-anak dan sekitar 2.000 wanita, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Jumlah korban tewas dan hilang di Gaza kini telah mencapai jumlah korban genosida Srebrenica.

Sayangnya kekejaman yang dipertontonkan Israel selama tiga pekan terakhir justru mendapat restu dari 58 perwakilan negara yang hadir dalam sidang Majelis Umum PBB akhir pekan kemarin. Negara adidaya seperti Amerika Serikat (AS) secara terang-terangan mendukung penuh tindakan Israel di Gaza. Bahkan, pemerintah AS baru-baru ini mengajukan anggaran tambahan untuk program bantuan militer ke Israel dan mengirimkan ahli strategi perang darat mereka untuk membantu militer Israel menyusun rencana serangan darat ke Gaza.

Jika 120 negara yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB benar-benar menginginkan terciptanya perdamaian di Gaza, yang selanjutnya harus dilakukan adalah menerapkan embargo ekonomi terhadap Israel. Seperti halnya yang dilakukan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia yang melakukan invasi militer ke Ukraina.

Salah satu sektor usaha yang bisa dikenai sanksi adalah industri teknologi Israel. Industri teknologi merupakan sektor penting dalam perekonomian Israel karena menyumbang hampir setengah dari total ekspor nasional.

Sektor teknologi menyumbang 18 persen output negara pada tahun lalu dan hampir 48 persen ekspor senilai 71 miliar dolar AS, serta 14 persen pekerja bergaji di Israel. Mulai dari pengembangan perangkat lunak hingga manufaktur chip, seluruh pemain global di industri ini hadir untuk memanfaatkan ekosistem yang kaya di negara ini.

Untuk membuat Israel jera dan kapok, tidak cukup dengan sanksi sosial dan resolusi PBB. Tanpa adanya hukuman yang lebih berat seperti sanksi dan embargo ekonomi, maka resolusi PBB hanya akan dianggap angin lalu oleh Israel.(Nidia Zuraya, Redaktur Internasional Republika.co.id)

Sebenarnya, membicarakan isu pencaplokan tanah Palestina dari aspek teologi saja jelas kurang tepat. Sebab, ini bisa sangat simplifikatif alias terlalu menyederhanakan masalah, hanya soal urusan agama an sich.

Bagaimanapun masalah pendudukan Israel atas Palestina adalah isu kemanusiaan yang melintasi batas-batas agama, bangsa, dan suku. Apalagi kebrutalan Zionis Israel terhadap Palestina, terutama di Jalur Gaza dalam tiga pekan terakhir telah menelan korban hingga 5.000 jiwa lebih.

Namun, diakui atau tidak, kita tidak bisa terhindar dari aspek yang satu ini, yakni doktrin agama. Laju Israel dan Zionisme bisa sangat signifikan dalam menjajah Palestina karena satu alasan, yakni doktrin agama!

Boleh saja penganut Yahudi terbelah soal kapankah kejayaan Kuil Sulaiman akan kembali. Ada dua kutub yang berbeda menyikapi persoalan ini. Pertama, bahwa kehadiran Messiah untuk mengangkat derajat dan kedudukan bangsa Yahudi menjadi pemimpin dunia, harus diawali dengan berdirinya Kuil Sulaiman.

Dengan demikian, begitu Messiah yang dinanti datang, sudah berada di atas singgasana Kuil tersebut. Mereka adalah kelompok Yahudi yang pro-Zionisme. Sedangkan, kelompok kedua yang berseberangan dengan Zionisme berpendapat, kejayaan Kuil ini akan dihadirkan sendiri oleh Messiah berikut pembangunannya hingga menjadi pusat pemerintahan dunia baru.

Tetapi, meski ada dua kutub tersebut, tetap saja mereka dipertemukan oleh satu doktrin agama yang dikultuskan tersebut. Yakni bagaimana agar kejayaan agama dengan berbagai mitosnya, seperti Kuil Solomon, tanah yang dijanjikan dan lainnya, bisa terealisasikan.

Jagat Purbawati dalam catatannya atas terjemahan karya Prof Paul W Van Der Veur yang berjudul Freemasonry di Indonesia, menyebutkan melalui kekuatan tersembunyi yang berdiri pada 37 Masehi yang lantas diberi nama Free Masonry oleh Forum London pada 1717, sembilan pendeta Yahudi mendirikan gerakan ini untuk menghancurkan agama Kristen sebagai balas dendam dari berita Almasih tentang kehancuran Haikal Sulaiman. Ini dengan harapan melangsungkan kehidupan Yahudi dan memperbarui bentuk bangunan yang sudah rusak.

Inilah yang menurut hemat saya, menjadi inspirasi penulisan buku monumental karya almarhum Prof Muhammad Sayyid Thanthawi, mantan grand syekh al-Azhar Mesir, yang berjudul Banu Israil fi al-Quran wa as-Sunnah. Seakan Syekh Thanthawi hendak mengisyaratkan bahwa interaksi apa pun dengan Israil, lihatlah perspektif Alquran dan sunah serta jangan lupakan sejarah.

Dalam bukunya ini, memang Thanthawi sempat menuai kritikan. Hal itu biasa dalam dinamika keilmuan dan topik ini di luar kapasitas saya untuk berkomentar. Melalui karyanya ini, Thantawi menjelaskan berbagai hal yang menyangkut Bani Israil, berdasarkan Alquran serta sunah, dan tentu fakta sejarah.

Di antara subbab yang ia uraikan ialah mengenai karakter-karakter negatif yang identik dengan Bani Israil. Ada banyak tetapi yang menjadi konsentrasi pada tulisan ini adalah soal watak mereka yang gemar ingkar janji. Memang, ini tidak bisa digeneralisasi, namun cukup menjadi patokan umum.

Ada banyak dalil Alquran yang menegaskan karakter mereka ini, antara lain surah al-Baqarah ayat 83-84. Pada ayat yang pertama, sebagian Bani Israil dikisahkan melanggar perjanjian berupa tidak menyembah selain Allah Swt, berbuat kebaikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin.

Janji berikutnya, yakni mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. “Dan kamu selalu berpaling,” tertulis dalam pengujung ayat 83. Sedangkan di ayat berikutnya, Bani Israil melanggar janji untuk tidak saling membunuh. Tetapi, janji itu diabaikan.

Thanthawi pun berkomentar, uraian Alquran tentang Bani Israil berkorelasi secara tegas dengan karakter masa lalu dan masa kini. Ini pertanda jelas bahwa sikap anti-Islam yang ditunjukan oleh sebagian kalangan Yahudi terhadap Islam merupakan warisan buruk dari nenek moyang mereka. Hipotesa Thanthawi sangat berdasar tentunya.

Berbagai upaya perjanjian perdamaian yang dilangsungkan antara Israel dan Palestina selalu kandas. Konferensi Madrid yang dihelat pada 1991 adalah upaya multi lateral yang akhirnya gagal.

Ada pula Perjanjian Oslo I pada 1993. Kese pakatan Oslo menyetujui pemerintahan mandiri rakyat Palestina atas wilayah Gaza, Jericho, dan Tepi Barat melalui pembentukan Otoritas Palestina dengan Yasser Arafat sebagai pemimpinnya.

Pembentukan Otoritas Palestina secara langsung membatalkan Deklarasi Kemerdekaan Palestina pada 1988 di Aljazair yang tidak pernah diakui oleh PBB tersebut. Tidak terhenti di sini tentunya, berbagai inisiatif damai dengan Israel selalu menemui jalan buntu.

Isu Palestina memang tak bisa terlepas dari doktrin agama. Ironisnya, justru terkadang pendekatan yang sama (doktrin agama) kurang begitu menyentuh oleh para penentu kebijakan, tak terkecuali para pemimpin Arab.

Bangsa Yahudi di seluruh dunia disatukan oleh satu asa yang kental dengan nuansa teologi, seperti mitos Haikal Sulaiman, tanah yang dijanjikan, dan manusia pilihan (chosen people). Sementara, doktrin agama Islam yang tak kalah kuat dan teologis tak pernah berhasil menyatukan miliaran Muslim guna merebut kembali Pelestina dari cengkeraman Zionis Israel.*****(Nashih Nashrullah)

Ada yang mendadak kelu ketika Golkar hari ini dalam pencalonan cawapres Prabowo menyandingkan (bahkan mempersamakan) Sutan Syahrir dengan Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi yang kini menjadi wali kota Solo.

Agar fair, mari kita bandingkan sosok Sutan Syahrir di masa muda, jauh sebelum jadi perdana menteri, dan dan jauh dari masa kemerdekaan. Ini terutama cerita ketika Syahrir dalam usia beliau.

Anak bangsa yang paham sejarah tahu, bila kepulauan Banda Neira menjadi pulau pengasingan bagi tokoh-tokoh nasional Indonesia. Sutan Sjahrir — dan juga Bung Hatta — adalah pendiri bangsa yang pernah tinggal di sana selama enam tahun. Sejak muda mereka mengenyam pahit dan paham apa itu berjuang untuk kemerdekaan bangsanya.

Bahkan saat itu seorang intelektual India menganggap Sutan Syahiri adalah bom Asia.’’Jadi kini saya tak mengerti bila di sosok Sutan Syahrir sejajar dengan Gibran. Ini berlebihan,’’ kata Lukman Hakim, penulis sejarah dan mantan staf M Nasir serta staff ahli Wapres Hamzah Haz.

“Menyamakan Gibran dengan Sutan Syahrir, menurut saya tak masuk akal. Ingat sebelum menduduki jabatan perdana menteri pada usia 36 tahun, Sjahrir sudah berjuang habis-habisan untuk kemerdekaan Indonesia. Dia rela hidup dalam pengasingan dan mempertaruhkan sikap masa depan dirinya dengan memilih Indonesia merdeka. Syahir dan generasi sebayanya, kala itu sudah menghayati dan paham mempimpin adalah jalan menderita. Nah, kini lidah saya kelu, tak lagi bisa bicara apa-apa lagi,’’ ujarnya lagi.

Kali ini marilah kita kenang sosok Sutan Syahrir ketika berada dalam pengasingan di pulau Banda. Di situ sudah terlihat ‘cahaya kebeliaan’ Syahir dalam usia sangat belia.
Keberadaan Sutan Sjahrir diabadikan dengan sebuah rumah yang bisa dikunjungi siapa pun. Rumah yang bergaya kolonial, dengan langit-langit tinggi dan tiang penyangga, serta jendela besar.

Dalam rumah ini masih terdapat peninggalan revolusioner kemerdekaan Indonesia, mulai dari benda-benda koleksi pribadi hingga surat pengangkatan Sjahrir sebagai perdana menteri oleh Presiden Soekarno.

Selain masih dirawatnya rumah pengasingan Sutan Sjahrir, di Kepulauan Banda Neira nama Sjahrir pun diabadikan dengan cara lain. Sama seperti Mohammad Hatta yang dijadikan nama pula, begitu pula Sutan Sjahrir.

Pulau Hatta dan Pulau Sjahrir tidak begitu jauh, dan memiliki nasib yang tidak begitu jauh pula. Kedua pulau ini masih belum terjangkau dengan listrik dan air bersih.

“Kalau mau listrik kita gunakan diesel saja,” kata salah satu warga lokal Mira Sarilapiti.

Pulau ini pun hanya memiliki satu sekolah dasar sangat kecil yang menjadi cabang SD Negeri 1 Neira. Hanya terdapat satu bangunan yang dibagi menjadi dua, sebelah kanan untuk siswa kelas satu hingga empat, bagian kiri kelas lima dan enam.

Mira yang juga menjadi guru honorer di sana mengatakan jika hanya terdapat 20-an siswa yang kadang datang pergi silih berganti. Mereka diajarkan tiga guru dan tahun ini merupakan masa awal, sebab sekolah ini baru berdiri di tahun ajaran baru. Sebelumnya anak-anak mesti pulang-pergi melintasi lautan dengan kapal mesin setiap hari ke Pulau Banda Besar untuk sekolah.

Di samping kisah haru perjuangan anak-anak Pulau Pisang sebutan lain Pulau Sjahrir, pulau ini pun memiliki pantai meskipun tidak sepanjang Pulau Hatta. Dengan bulir pasir putih yang besar, pesisir pantainya langsung menghadap Pulau Gunung Api yang memang masih memiliki gunung api aktif sehingga pemandangan bisa dinikmati sambil duduk santai di atas undakan pinggir pantai.***** M BARKAH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menjadi sorotan publik karena pelbagai masalah yang menyeret pimpinan. Firli Bahuri dan kawan-kawan telah beberapa kali dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, bahkan ke penegak hukum lain.
Paling anyar, pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Bukan kali ini saja pensiunan Polri jenderal bintang tiga itu dilaporkan ke polisi. Firli sebelumnya juga dilaporkan terkait dugaan kebocoran penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Laporan ini masih diusut penyidik Polda Metro.

Firli juga sudah pernah diberi sanksi ringan berupa Teguran Tertulis II oleh Dewas KPK terkait pelanggaran kode etik berupa gaya hidup mewah pada Juni 2020 lalu.

Firli pun kembali dilaporkan ke Dewas KPK terkait pertemuannya dengan SYL. Foto pertemuan mereka di lapangan bulu tangkis tersebar luas. Laporan dilayangkan oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro menilai standar moralitas dan etika KPK menurun. Hal itu disebabkan revisi Undang-Undang KPK dan terpilihnya Firli Cs.

Castro mengatakan saringan integritas KPK sudah jebol sehingga tidak heran kalau KPK sekarang cenderung rentan dengan negosiasi dan tawar menawar.

“Pembunuhan KPK dari luar dimulai dari revisi UU-nya. Dan pembunuhan KPK dari dalam dimulai saat Firli didesain sebagai ketua KPK, yang notabene bermasalah sejak awal. Bahkan sejak masih menjabat Deputi Penindakan. Ini yang sering disebut strategi kuda troya menghancurkan KPK,” ujar Castro kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/10) malam.

“Bahkan para malaikat yang masuk ke KPK, akan keluar jadi iblis. Lihat aja orang-orang di Dewas KPK, rekam jejaknya tidak diragukan. Tapi faktanya cuma jadi stempel Firli cs,” ujarnya.

Castro menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan melanggengkan kepemimpinan Firli Cs. Ia mengkritik Jokowi yang justru memperpanjang masa jabatan Firli Cs selama satu tahun menindaklanjuti perubahan periode komisioner KPK.

“Tapi lagi-lagi ini soal niat dan keseriusan presiden. Ini yang belum kita dapatkan dari seorang presiden, yakni ketegasan terhadap situasi yang makin buruk di KPK akibat ulah pimpinan-pimpinannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herdiansyah turut menyinggung Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari semula empat tahun menjadi lima tahun yang langsung berlaku. Oleh karena itu, Firli cs yang mestinya selesai bertugas pada 20 Desember 2023 menjadi 20 Desember 2024.

“Sadar tidak sadar, MK berkontribusi melanggengkan kekuasaan Firli cs. Apalagi MK menguji hal yang bukan kewenangannya, soal usia,” kata dia.

Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Firli sudah tersandung pelanggaran etik ketika menjadi Deputi Penindakan KPK.
Saat itu Firli dua kali bertemu dengan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi ketika KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont pada tahun 2009-2016.

Kemudian Firli juga bertemu pejabat BPK, Bahrullah Akbar di Gedung KPK. Saat itu, Bahrullah bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap dana perimbangan.

Kemudian pelanggaran ketiga dilakukan ketika Firli bertemu dengan pimpinan partai politik di sebuah Hotel di Jakarta, 1 November 2018. Namun, saat akan dijatuhkan sanksi, Firli keburu ditarik kembali ke Polri.

Feri mengatakan sejak awal Firli telah memiliki catatan masalah. Ia pun menyoriti proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK yang dibentuk oleh Jokowi.

“Karena sedari awal Firli dipilih dengan banyak masalah. Dan proses seleksi memang tidak memperlihatkan dan menunjukkan keinginan menghasilkan pimpinan KPK yang baik,” ujar Feri saat dihubungi Media, Senin (9/10) malam.

Feri mengatakan Firli bukanlah figur yang layak menjadi pimpinan KPK karena catatan yang luar biasa buruk dalam perjalanan kariernya. Firli, kata dia, semestinya tidak mungkin menjadi pimpinan KPK, kecuali didukung oleh kekuatan besar.

Menurut Feri, Jokowi turut bertanggung jawab karena berperan dalam proses pemilihan Firli Cs. Feri menilai Jokowi memiliki kepentingan besar dalam proses tersebut.

“Begitu dia (Firli) punya banyak masalah, bukan berarti presiden tidak tahu. Presiden yang mengizinkan orang bermasalah seperti Firli ini terpilih. Dan inilah konsekuensinya. Bukan tidak mungkin ini adalah upaya presiden mengelola dan mengatur KPK sehingga tidak bertaji dan diisi oleh orang-orang bermasalah,” ujarnya.

Feri menyinggung perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan yang kini berstatus penyidikan. Ia menuding Firli merupakan sosok yang sengaja ditunjuk untuk merusak KPK.

“Nah, ini bukan sesuatu yang mengherankan kalau kemudian Firli juga memiliki masalah ketika menjadi pimpinan KPK saat ini. Ini hanya peristiwa berulang yang pernah dilakukan Firli sebelumnya. Tidak mengherankan dia melakukan pemerasan untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Jadi dari awal sudah ditujukan sebagai figur yang akan merusak KPK,” kata Feri.

Namun, Feri menegaskan kasus dugaan korupsi Syahrul harus terus diusut. Menurutnya, terdapat permasalahan besar dari jual beli jabatan di Kementan. Feri menduga tradisi jual beli jabatan ini juga terjadi pada kementerian yang lain.

“Perkara bagaimana SYL ditangani oleh berbagai pihak untuk diloloskan dari jeratan pemberantasan korupsi juga masalah serius yang semuanya adalah perbuatan melanggar hukum yang merusak upaya pemberantasan korupsi. Jadi tidak boleh kasus ini dari sudut salahnya Firli Bahuri saja,” imbuhnya.

Media telah meminta tanggapan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin terkait pernyataan Feri Amsari tersebut, namun belum mendapat respons.

KPK Firli Bahuri menanggapi santai kritikan yang dilontarkan terhadap dirinya selama memimpin lembaga antirasuah. Ia mengaku sudah mengabdi 40 tahun lebih pada negara.

“Semua orang boleh membuat penilaian sesuai kepentingannya. Saya tidak ada urusan dengan yang bersangkutan. Tapi yang perlu diketahui saya ini sudah 40 tahun mengabdi kepada negeri ini. Saya mengabdi mulai dari pangkat sersan dua polisi tahun 1983,” ujarnya .

Firli telah membantah meminta uang kepada Syahrul Yasin Limpo terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Firli mengaku pernah bertemu Syahrul, namun sebelum kasus tersebut masuk ke tingkat penyelidikan.

Firli menjelaskan pertemuan dengan SYL di GOR badminton itu terjadi pada 2 Maret 2022 alias sebelum ada penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan yang dilakukan KPK sekitar Januari 2023. Menurut dia, pertemuan itu dilakukan di tempat ramai dan tidak hanya berdua.

Atas dasar itu, ia menganggap tidak ada masalah dengan pertemuan tersebut lantaran SYL belum menjadi pihak berperkara.

“Maka, dalam waktu tersebut, status Sdr. Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperkara di KPK,” ujar Firli melalui pesan tertulis, Senin (9/10).

“Kejadian tersebut pun bukan atas inisiasi atau undangan saya,” sambungnya.

Firli menegaskan dirinya tidak melakukan pemerasan terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan sebagaimana yang ditudingkan. Ia merasa diserang balik oleh koruptor.

“Begitu banyak perkara korupsi yang sedang diselesaikan KPK. Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back, namun kami pasti akan ungkap semua,” kata Firli.(Cnn)

Ada yang berbeda dengan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di periode kepemimpinan komisioner saat ini. Lembaga demokrasi itu terasa kian bernuansa militeristis. Penjagaan keamanan dinilai terkesan berlebihan. Nuansa militerisme itu kian terasa dengan berlapisnya penjagaan bagi semua tamu yang masuk, tak terkecuali para peliput atau wartawan.

Berdasarkan pengalaman jurnalis yang hari-hari biasa meliput di kantor KPU RI, dalam setahun terakhir memang pengamanan di sana semakin hari semakin ketat. Terbaru, satpam KPU, yang saban hari mengenakan baret merah, selalu memeriksa jok sepeda motor para jurnalis yang datang meliput. Setiap wartawan juga diharuskan membuka helm dan jaket.

Dari sisi infrastruktur, perubahan dalam beberapa bulan terakhir tidak hanya terjadi pada pagar kantor KPU RI yang semakin tinggi dan kokoh. Di dekat pagar itu, dibuat pula dua pos kecil. Di setiap pos, selalu ada satu satpam yang berdiri tegap, menghadap ke jalan, dan diam mematung seperti petugas jaga markas militer.

Pada Desember 2022, KPU RI memberikan perlengkapan menyerupai pasukan antihuru-hara kepolisian kepada 100 satpam yang bertugas di lembaga penyelenggara pesta demokrasi itu. Mereka masing-masing mendapatkan rompi, helm, tameng, dan pentungan. Diberikan pula 10 sepeda motor trail. Ketika itu, diresmikan penanaman Pasukan Jagat Saksana bagi satpam KPU.

Pasukan itu lah yang sempat cekcok dengan sejumlah pimpinan partai politik ketika KPU RI menerima pendaftaran bakal caleg pada awal Mei 2023 lalu. Kejadian pertama adalah ketika Pasukan Jagat Saksana saling dorong dan adu mulut dengan sejumlah kader PAN di depan pagar masuk. Akibatnya, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat kesulitan masuk.

Sehari berselang, Pasukan Jagat Saksana adu mulut dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerinda, Habiburokhman. Wakil ketua Komisi III DPR RI itu sempat cekcok karena merasa dipersulit masuk oleh Pasukan Jagat Saksana, meski sudah menunjukkan kartu identitas tamu KPU. Habiburokhman mengatakan, Pasukan Jagat Saksana seharusnya dievaluasi sejak terjadinya cekcok dengan kader PAN. “Baru dikasih kekuasaan sedikit sudah sangat otoritatif,” ujarnya melontarkan kritik, ketika itu.

Dosen ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim juga mengkritik KPU karena lembaga demokrasi itu semakin bernuansa militer. Kritik tersebut mencuat dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tujuh komisioner KPU RI terkait regulasi kuota caleg perempuan di Ruang Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, akhir pekan lalu.

Dalam sidang tersebut, Gaffar bertindak sebagai saksi ahli. Dalam bagian akhir pandangannya, Gaffar menyebut seluruh komisioner KPU RI berasal dari kalangan masyarakat sipil. Namun, mereka tidak menjadikan nilai moral masyarakat sipil sebagai rujukan dalam membuat kebijakan.

Dia juga menilai para pimpinan KPU diperlakukan bak pejabat negara dengan segala dukungan finansial, fasilitas, dan pelayanan yang melebihi pejabat eselon 1 pemerintahan. “Belakangan, bahkan nuansa militerisme terasa menguat di lembaga kepemiluan,” kata Gaffar, peneliti yang fokus meriset topik tata kelola pemilu dan masyarakat sipil itu.

“Angan-angan ideal bahwa mereka (komisioner KPU) akan membawa dan menjaga kegelisahan civil society di ranah negara sangat sulit terwujud dengan situasi ini. Yang cenderung terjadi adalah ilusi kenyamanan sebagai pejabat negara,” kata ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM itu.

Merespons kritik tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mempertanyakan apakah nuansa militer yang dimaksud berkenaan dengan dipertingginya pagar kantor KPU RI dan diperbaruinya seragam satpam. Dia menjelaskan, satpam KPU memang mendapatkan seragam yang lebih bagus, bahkan pelatihan dari lembaga pendidikan kepolisian. “Selama ini satpam kita tidak pernah dilatih. Ini bukan dalam rangka menunjukkan gaya militerisme, tidak,” kata Hasyim.

Dia menjelaskan, penguatan satpam KPU bertujuan untuk meningkatkan pengamanan. “Kalau menggunakan teori yang sering disebut-sebut Mas Gaffar Karim kan ‘si vis pacem, para bellum’ (jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang). Jadi kami harus bersiap-siap untuk mengamankan diri,” ujarnya.

Berikutnya, Hasyim juga mempertanyakan apakah kritik nuansa militer itu karena orientasi tugas komisioner baru KPU provinsi dan kabupaten/kota melibatkan Resimen Induk Kodam Jayakarta (Rindam Jaya) dan digelar di markas resimen yang bertugas menggembleng prajurit TNI AD itu. Dia menjelaskan, pelibatan pihak militer itu bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman komisioner KPU dari tingkat pusat hingga daerah.

“Kita buat orientasi tugas di Rindam Jaya dalam rangka karena situasi lapangan yang dihadapi memang keras. Supaya kemudian tetap sehat, tetap dalam organisasi yang tertib, dan untuk membangun pemahaman yang seragam,” kata mantan kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser NU Jawa Tengah itu.

Meski KPU bekerja sama dengan TNI dan Polri, Hasyim menegaskan bahwa dirinya dan pimpinan KPU lainnya tidak bergaya militer ketika berkomunikasi dengan masyarakat sipil. Contohnya, dirinya tidak pernah memosisikan diri seolah-olah orang militer ketika berelasi dengan Gaffar.

“Jadi, tidak ada perubahan sikap, pandangan yang menjadikan kami ini dari masyarakat sipil kemudian berubah perilaku dan cara pandang menjadi militerisme,” kata Hasyim, sosok yang juga berprofesi sebagai dosen hukum tata negara di Universitas Diponegoro itu.*****

PUBLIKASI KINERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023    

1. PROFIL BPBD

Terhitung mulai tanggal 11 Januari 2011 BPBD Kabupaten Bogor mulai beroperasi yang ditandai dengan pelantikan pejabat struktural BPBD Kabupaten Bogor mulai dari Eselon II, III dan IV.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Daerah dan Struktur Organisasi Tatalaksana Kinerja BPBD, BPBD merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6.  
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang, barang dan bantuan lainnya;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
9. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, BPBD mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulan gan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 , BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Pada fungsi komando, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Sedangkan pada fungsi pelaksana, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Tahun 2023

Indikator kinerja bisa dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dengan menggunakan indikator kinerja, suatu kinerja bisa dievaluasi apakah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan ataukah tidak.

pada tahun 2023 BPBD mengalami perubahan indikator Kinerja yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah) dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 (Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah). Dari uraian diatas BPBD sendiri mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai pada tahun 2023, diantaranya adalah :

• Program Kegiatan BPBD Tahun 2023

Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor mempunyai 2 program dan 12 Kegiatan yang terdiri dari 1 Program utama dan 1 Program pendukung, Program Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tahun 2023, dengan serapan anggaran sebagai berikut :

Program Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Program Penanggulangan Bencana ( 4 kegiatan)

Realisasi     :    –  Keuangan    :          39,57 %

–  Fisik            :          52,26 %

Sedangkan Program Penunjang antara lain :

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( 8 kegiatan)

Realisasi     :    –  Keuangan    :          39,07 %

–  Fisik            :          12,50 %

Dengan total realisasi sampai dengan 31 Juni adalah :

• Keuangan :    39,41 %
• Fisik :      9,89 %

1. Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2023

Sampai dengan Tahun 2023 pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023.

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2023 ini :

• Kegiatan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD telah diselesaikan 1 Dokumen LAKIP;
• Kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2023, yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik Hukum dan Kesra, Bappedalitbang, peserta Perangkat Daerah dan Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 bertempat di Lorin Sentul Hotel, Kawasan Sirkuit Internasional Exit Tol Sirkuit Sentul Km. 32, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
• Pelatihan penguatan kapasitas TRC BPBD, pada hari Rabu-Jumat tanggal  1 s/d 3 Maret 2023 bertempat di Grand Pesona Hotel dan Resort, dihadiri oleh narasumber dari Kemendagri, BPBD Jabar, Basarnas, Dinsos, PRB dengan peserta 117 orang;
• Pada tanggal 1 Maret 2023 Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan Tingkat Nasional dalam acara SPM Award yang diprakarsai oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu Juara 3 pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tingkat Nasional dan sekaligus BPBD Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan dari Plt. Bupati Bogor yaitu Piagam Penghargaan Atas Kinerja Penerapan Standar Minimal SPM tahun anggaran 2022 dengan kategori Tuntas Paripurna yang diberikan kegiatan Bimtek SPM pada tanggal 22-23 Juni 2023 bertempat Cikopo Cisarua;
• Kegiatan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) di SDN 1 Tajurhalang Cijeruk, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2023 dengan peserta 50 orang;
• Pelatihan mitigasi bencana bertempat di Grand pesona pada tanggal 11-13, 14-16, 17-19 Mei dengan peserta 440 orang;
• Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Nanggung dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, pada tanggal 10-12 Juli 2023 dengan peserta 20 orang;
• Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Pangkaljaya Kecamatan Nanggung pada tanggal 12 Juli 2023 dengan peserta 20 orang.

Penanganan Kedaruratan Bencana :

Bencana Alam yang terjadi di Wilayah Kabupaten Bogor Selama Tahun 2023 Tercatat sampai dengan 30 Juni sebanyak 323 kejadian yang terjadi dari tanah longsor 81 kejadian, banjir 26 kejadian, angin kencang 115 kejadian, kekeringan 6 kejadian, pergeseran tanah 20 kejadian dan lain – lain 75 kejadian, dari semua kejadian tersebut BPBD telah melakukan penanganan kedaruratan sebagaimana mestinya seperti pertolongan, penyelamatan korban bencana, evakuasi korban dan  puing, bahan material lainnya akibat bencana.

Berikut adalah rincian kejadian bencana di wilayah Kabupaten Bogor selama periode Semester I (01 Januari s/d 30 Juni Tahun 2023) :

Angka di Table dalam satuan Kejadian

Demikian Publikasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 ini dibuat dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

1. Kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2023, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 di Lorin Sentul Hotel, Kawasan Sirkuit Internasional Exit Tol Sirkuit Sentul Km. 32, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
2. Pelatihan penguatan kapasitas TRC BPBD, pada hari Rabu-Jumat tanggal  1 s/d 3 Maret 2023 bertempat di Grand Pesona Hotel dan Resort dengan peserta 117 orang;
3. Pada tanggal 1 Maret 2023 Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan tingkat nasional juara 3 pelaksanan standar pelayanan minimal tingkat nasional dalam acara SPM Award yang di prakarsai oleh Kemendagri dan BPBD Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan dari Plt Bupati Bogor memberikan Piagam Penghargaan Atas Kinerja Penerapan Standar Minimal SPM tahun anggaran 2022 dengan kategori Tuntas Paripurna yang diberikan kegiatan Bimtek SPM pada tanggal 22-23 Juni 2023 bertempat Cikopo Cisarua;
4. Pelatihan mitigasi bencana bertempat di Grand pesona pada tanggal 11-13, 14-16, 17-19 Mei dengan peserta 440 orang;
5. Kegiatan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) di SDN 1 Tajurhalang Cijeruk, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2023 dengan siswa dan siswi 50 peserta;
6. Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan melaksanakan kegiatan Destana di Desa Nanggung pada tanggal 10-12 Juli 2023 dengan peserta 20 orang;
7. Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan melaksanakan kegiatan Destana di Desa Pangkaljaya Kecamatan Nanggung pada tanggal 12 Juli 2023 dengan peserta 20 orang;
8. Foto kegiatan (terlampir).

Keterangan : Kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2023

Keterangan : Kegiatan pelatihan penguatan kapasitas TRC BPBD bertempat di Grand Pesona Hotel dan Resort

Keterangan : Kegiatan SPM Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan tingkat nasional juara 3 pelaksanan standar pelayanan minimal tingkat nasional dan BPBD Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan dari Plt Bupati Bogor memberikan Piagam Penghargaan Atas Kinerja Penerapan Standar Minimal SPM
tahun anggaran 2022

Keterangan : Kegiatan Pelatihan mitigasi bencana

Keterangan : Kegiatan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) SDN 1 Tajurhalang Cijeruk

Keterangan : Kegiatan pembentukan penguatan DESTANA di Desa Pangkaljaya Nanggung

Keterangan : Kegiatan pembentukan penguatan DESTANA di Desa Nanggung Kecamatan Nanggung

CIBINONG – Marketing Communication (MC) Manager Jala Lintas Media (JLM) Group, Victor H R Malawau menuturkan, JLM Group yang merupakan perusahaan penyedia layanan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berdiri sejak tahun 2009 telah hadir di beberapa kota di Indonesia. Dan didukung, oleh lebih dari 500 orang karyawan yang berpengalaman di bidangnya.

Misalnya, jaringan fiber optic PT JLM sendiri hingga saat ini telah mencapai 2.500 Kilometer (KM) dengan proses perluasan jaringan yang terus berjalan hingga saat ini.

“Jala lintas media group sendiri memiliki tiga produk utama, yaitu Bnetfit, Netvolve, dan Mahavira System Integra (MSI). Dengan dipimpin CEO JLM Group yaitu Victor Irianto”, jelas MC Manager JLM Group Victor H R Malawau.

Salah seorang warga ketika mendonorkan darah yang diadakan oleh PT Jala Lintas Media Group, di Ruko Imperium Park, Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja, No. 89, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (11/7/2023).

Itu disampaikan Ito, panggilan akrab Marketing Communication Manager JLM Group, di sela-sela acaranya donor darah dan cek kesehatan gratis, di Komplek Ruko Imperium Park, Jalan Mayor Oking Jaya Atmaja, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (11/7/2023).

Ia melanjutkan, untuk produk Bnetfit merupakan layanan internet rumah berkecepatan tinggi dengan harga terjangkau dari Jala Lintas Media Group.

Bnetfit sendiri, menghadirkan paket layanan internet tanpa kuota dengan layanan mulai dari Rp 199 ribu perbulan dan kapasitas bandwidth mulai dari 20 Megabit Per Second (Mbps) sampai dengan 100 Mbps.

Selain itu, ada produk Netvolve yang menawarkan solusi teknologi informasi dan komunikasi untuk segmen bisnis, UMKM dan kawasan Industri, termasuk layanan internet dan akses jaringan yang terpercaya, handal serta customer-oriented, menghadirkan nilai lebih dari susu solusi ICT satu pintu dan end-to-end.

“Adapun, produk ketiga kami yaitu Mahavira menghadirkan solusi dan services yang terkait dengan informasi teknologi komunikasi yang dibutuhkan dalam percepatan digitalisasi 4.0 di Indonesia. Salah satu fokus MSI adalah untuk menghadirkan solusi IT dan Network termasuk solusi smart home atau smart home solution”, terang Ito.

Ito menambahkan, tentang PT Jala Lintas Media Group berdiri sejak 2009 yang merupakan perusahaan penyedia layanan teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai segmen usaha dan industri.

“JLM Group sendiri, memiliki bisnis di berbagai lini usaha, produk dan layanan diantaranya, Netvolve, Bnetfit, dan Mahavira System Integra”, imbuh Ito.

Lebih jauh, Icto memaparkan, untuk cakupannya sendiri JLM Group memiliki delapan kantor cabang yang tersebar di Indonesia. Mulai dari, Jakarta, Medan, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, dan Bekasi.

Sementara, untuk coverage area ada sebanyak 12 areal (wilayah cakupan) di antaranya, Medan, Bali, Gorontalo Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Singapura.

“Untuk pelanggan kami saat ini, sudah ada sebanyak kurang lebih 50 ribu pengguna. Dan, untuk 60 persen pelanggan ada di wilayah Kabupaten Bogor dari total 50 ribu pelanggan kami di Indonesia”, ungkapnya.(*/Du)

Cap sebagai antitesis pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sekadar dinikmati. Bakal capres Anies Baswedan juga akan menjadikannya sebagai strategi. Indikasinya sangat jelas. Kini ia mulai ‘menyerang’ bakal capres Ganjar Pranowo yang jelas menjadi representasi penerus Jokowi. Ia juga mulai melempar opini meragukan hasil survei. Persis seperti pola yang digunakannya pada Pilkada DKI 2017.

Sejak Ganjar resmi dideklarasikan PDIP sebagai bakal capres, seingat saya, untuk pertama kalinya Anies secara terbuka menyinggung personal gubernur Jawa Tengah itu pada Minggu pekan lalu. Sebagai pintu masuk, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengeklaim telah berkeliling menemui warga pada Ramadhan kemarin. Ia menarasikan kegiatannya itu sebagai tirakat. Sebuah upaya menyerap aspirasi masyarakat.

“Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Saya bukan lari-lari untuk posting foto, iya. Saya lagi mendengarkan suara mereka, saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak, yang memiliki keinginan masa depan anak-anaknya lebih baik.” Pernyataan ini jelas sekali ditujukan untuk Ganjar yang kerap membagikan aktivitas berolahraga pagi lari di berbagai daerah melalui akun media sosial.

Kita boleh saja meragukan klaim Anies yang seolah tak butuh kamera atau publikasi dan semacamnya dalam dialog dengan masyarakat itu. Tetapi substansinya, bukan di sana. Poin tersebut hanya rangkaian awal dari narasi panjangnya dalam upaya merebut suara. Menaikkan elektoral. Salah satunya dengan terus menyuarakan bahwa program yang ditawarkannya berangkat dari keinginan masyarakat di lapisan paling bawah.

Jangan pernah lupa, cara ini yang digunakan Anies di Pilkada DKI, berpasangan dengan Sandiaga Uno saat itu, dalam membuat deferensiasi dengan Agus Harmurti Yudhoyono (AHY) sebagai kontestan lain penantang pejawat Ahok-Djarot. Suara masyarakat kelas bawah, khususnya yang tidak puas dengan Ahok-Djarot, dijadikan basis legitimasi programnya.

“Di Rembang saya ketemu dengan Ibu Fitri yang bercerita tentang bagaimana beliau mengelola TK-nya. Saya ketemu dengan Bu Yuli, ini pemilik apotek yang di Pasuruan. Saya juga sempat mampir ke Grobogan, di situ saya bertemu dengan seorang petani,” ujar Anies Ahad pekan lalu. Ini persis seperti yang sering diucapkannya kala kampanye Pilkada DKI lalu. Silakan cek video ketika debat Pilkada DKI. Beberapa nama orang dari beragam profesi disebut berulang-ulang dalam berbagai kesempatan. Persis.

Kedua soal mulai mengumbar opini tentang ketidakpercayaan terhadap hasil survei. Anies dalam banyak lembaga survei yang merilis hasil survei mereka memang hampir selalu ada di posisi buncit dari tiga kandidat terkuat. Elektabilitas tertinggi kadang diraih Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Sedangkan Anies, tak beranjak dari tempat ketiga dengan tren stagnan.

Cara Anies mendobrak kemapanan hasil survei adalah dengan mempertanyakan seringnya survei dilakukan. Padahal, menurutnya, survei elektabilitas dengan ribuan responden yang tersebar di berbagai daerah tidak murah harganya. Mengapa sebuah lembaga mampu merilis hasil surveinya bahkan dalam dua kali sebulan. “Saya sampai kadang mikir, ini survei memotret opini atau survei membentuk opini ya. Karena kok tiap pekan ada,” kata Anies dalam Milad PKS, di Istora Senayan, Sabtu (20/5/2023).

Coba bandingkan dengan pernyataan Anies pada 20 Desember 2016. “Kita akan terus bekerja, tidak terlalu khawatir dengan pembentukan opini lewat survei-survei dan kita mengajak masyarakat untuk kritis, kenapa ya ada yang mengadakan survei begitu rutin? Survei itu nggak murah.” Pernyataan ini artinya dua bulan sebelum Pilkada DKI 2017 pada 15 Februari 2017. Saat itu Anies-Sandi dalam berbagai lembaga survei berada di posisi buncit pula, di bawah Ahok-Djarot dan Agus-Silvy. Mirip sekarang ini.

Tetapi, Pemilu 2024 masih akan berlangsung tahun depan tepatnya 14 Februari atau kurang lebih 8,5 bulan lagi. Secara terbuka, Anies optimistis akan mampu mengulang kemenangan Pilkada DKI. Sangat mungkin dengan menggunakan strategi yang sama.

Reklamasi dan IKN

Dalam titik itu, saya meyakini akan ada satu program yang menjadi tonggak penting ‘identitas’ Anies sebagai capres. Stigma sebagai antitesis yang kadung melekat itu pasti akan dieksploitasi Anies untuk mengerek elektoralnya. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita tengok kembali Pilkada DKI lalu.

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa sikap menolak reklamasi menjadi daya tarik luar biasa bagi pasangan Anies-Sandi. Janji politik ini terus dilontarkan berulang dan selalu didengungkan sejak kampanye putaran pertama bergulir hingga debat kandidat terakhir. Bersamaan dengan itu, korupsi proyek reklamasi pun digarap KPK saat itu. Semua itu berkelindan dan menjadi titik balik dalam kaitan dengan elektabilitas pasangan ini.

Terbukti, berbagai hasil survei menunjukkan adanya delta atau perubahan tingkat keterpilihan yang cukup signifikan sejak sikap penolakan reklamasi diucapkan ke publik pada Desember 2016. Posisi yang semula berada di dasar dari tiga pasangan calon yang ada, Anies-Sandi perlahan tapi pasti terus menanjak dalam kurun tak lebih dari dua bulan. Anies pun lolos putaran kedua menyingkirkan Agus-Silvy.

Memang faktor lain pasti ada andil, seperti menolak penggusuran. Tetapi pengambilan sikap diametral dengan Ahok-Djarot terkait reklamasi menjadi pelontar yang cukup efektif menaikkan elektabilitas pasangan ini. Narasinya pun seirama dengan program lain yang ditawarkan, dan kemudian dikuatkan oleh masyarakat yang selama kepimpinan Ahok merasa dimarginalkan. Anies memanfaatkan semua itu.

Pertanyaannya, jika dalam Pilkada DKI ada penolakan reklamasi yang punya nilai jual mahal terhadap pemilih, apa yang bisa “menggantikannya” dalam Pilpres 2024?

Yang berpotensi paling punya magnet dalam menyedot perhatian publik sangat besar adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini program besar dan monumental dari Presiden Jokowi, baik dalam aspek skala pembangunan maupun pembiayaan.

Lantas, apakah Anies akan mengambil sikap menolak IKN pada saatnya nanti? Dalam beberapa wawancara sejauh ini, secara normatif ia menyatakan, presiden adalah jabatan pelaksana undang-undang (UU). Pembangunan IKN telah tertuang dalam UU. Artinya, menurut Anies, siapa pun presidennya wajib melaksanakan UU. Bukannya UU bisa diubah dengan kesepakatan antara presiden dan DPR? Pertanyaan ini yang belum ada jawaban tegas dari Anies.

Pertanyaan selanjutnya, apakah sikap menolak IKN tidak justru bumerang mengingat dalam beberapa survei tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi cukup tinggi?

Jangan salah, ketika Pilkada DKI, survei SMRC menemukan tingkat kepuasan terhadap Ahok-Djarot juga mencapai 75 persen pada Oktober 2016. Kemudian pada April 2017 atau menjelang putaran kedua, survei LSI Denny JA merilis tingkat kepuasan Ahok-Djarot masih 73 persen. Faktanya, Ahok-Djarot kalah head to head dengan Anies-Sandi.

Jika Anies mengambil sikap menolak IKN, akan sangat menarik. Artinya, ia tak ragu melangkah menjadi penantang siapapun calon yang merepresentasikan pejawat. Barangkali Anies sedang mencari rasionalisasinya. Mencari pula basis data sebelum ditawarkan ke publik. Sebab, sikap menolak IKN sangat mungkin akan menjadi ‘gong’ kampanye Anies nanti setelah rangkaian penolakan kebijakan subsidi kendaraan listrik untuk individu, membandingkan pembangunan jalan zaman Jokowi vs SBY, dan lain selanjutnya.

Kita tentu tak boleh denial dengan setiap ide dan gagasan. Sah-sah saja apa pun dan bagaimanapun cara capres menarik simpati publik. Mereka hanya berharap dipilih dan terpilih. Jangan pernah lupa bagaimana Pilkada DKI dulu keras membelah kita. Semua itu harus jadi pelajaran agar yang buruk-buruk tak terulang.

Jangan lupa pula bagaimana Nasdem dan Media Grup milik Surya Paloh sebagai corong utama Ahok-Djarot dan tak jarang ‘menguliti’ Anies di luar batas. Kini mereka berkongsi, bukan? Karena ini semua tentang politik. Dan mereka semua, Anies, Ganjar, dan Prabowo adalah politisi. Tak lebih.*** JOKO SUDEWO