Metro Jabodetabek

CIBINONG – Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap krisis kemanusiaan akibat banjir dan longsor yang menyebabkan terganggunya akses air bersih dan sanitasi.

Bantuan disalurkan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan berbagai pihak terkait, bantuan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan berupa sarana logistik hingga sembako dan alat penjernih air portable untuk mendukung penanganan darurat di lokasi bencana.
Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad menyampaikan bahwa partisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, sekaligus wujud solidaritas antar daerah dalam menghadapi bencana alam di Indonesia.

“Ada 13 desa dan kecamatan yang sudah menerima bantuan logistik dan sembako dengan nilai total bantuan sebesar Rp. 107.500.000,- dan juga 30 unit alat penjernih air portable berkapasitas 25 liter/menit yang akan didistribusikan ke rumah sakit, pesantren, dapur umum dan tempat pengungsian lainnya.” ujar Abdul Somad.
Fokus utama bantuan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan diarahkan pada pemulihan akses air bersih bagi masyarakat terdampak, mengingat air merupakan kebutuhan dasar yang sangat krusial dalam kondisi bencana.

“Sebagai perusahaan penyedia jasa layanan air minum, kami memahami bahwa ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan paling mendesak saat terjadi bencana. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di wilayah terdampak,” tutupnya.

Untuk diketahui, di musim penghujan tahun ini wilayah Kabupaten Bogor masuk ke dalam status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor di daerah Provinsi Jawa Barat. Tentunya hal tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pengaliran air bersih, terutama akibat tingginya kekeruhan air baku dan longsor yang memutus pipa distribusi air bersih milik Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.

Oleh karena itu, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mengimbau kepada seluruh pelanggan agar turut serta melakukan langkah antisipatif, antara lain dengan menyiapkan cadangan air bersih di rumah melalui penampungan air, serta menggunakan air secara bijak terutama saat proses normalisasi pengaliran dilakukan.
Pelanggan juga diharapkan aktif memantau informasi terkait ganguan pengaliran melalui aplikasi myKahuripan, website (www.tirtakahuripan.co.id) dan media sosial resmi Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, serta segera melaporkan apabila terjadi gangguan pengaliran di wilayah masing-masing melalui kanal pengaduan yang telah disediakan (Call Center 1500-862 atau WhatsApp 0821-1996-9008).

Dengan semangat kepedulian dan kesiapsiagaan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih bagi pelangganya, sekaligus berperan aktif dalam aksi kemanusiaan di tingkat nasional.***

JAKARTA – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat adanya kenaikan kasus demam berdarah dengue (DBD) pada pertengahan Januari 2025. Berdasarkan data per 19 Januari 2026, tercatat 143 kasus DBD di Jakarta.

Kepala Dinkes DKI Ani Ruspitawati mengatakan, berdasarkan data mingguan kasus DBD, terdapat kenaikan kasus dibandingkan pekan terakhir 2025 (69 kasus) dan pekan pertama 2025 (83 kasus). Namun, kenaikan kasus DBD yang terjadi belum setinggi periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Januari 2025

“Update data kasus tahun 2026 sampai tanggal 19 Januari sebanyak 143 kasus,” kata Ani ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Menurut dia, peningkatan kasus DBD berpotensi masih akan terus terjadi, mengingat saat ini wilayah Jakarta masih terus diguyur hujan. Dia menilai, potensi peningkatan kasus DBD pada musim hujan sangat tinggi.

Ani menjelaskan, salah satu penyebab terjadi peningkatan kasus DBD adalah keberadaan sampah yang tidak dikelola dan tanaman hias tertentu yang dapat menampung air. Genangan yang muncul saat musim hujan juga disebut meningkatkan potensi penyebaran nyamuk Aedes aegypti.

“Tingginya curah hujan dapat mengakibatkan banyaknya tempat-tempat penampungan air yang terbentuk, yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypt, sehingga meningkatkan populasi nyamuk,” ujar Ani.

Menurut Ani, Dinkes DKI saat ini, terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya melakukan PSN 3M (Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan Menguras, Menutup dan Mendaur Ulang tempat-tempat yang dapat menampung air). Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat di wilayah untuk melakukan pemantauan pelaksanaan PSN ke masyarakat bersama Jumantik (Juru Pemantau Jentik).

Sementara Gubernur DKI Pramono Anung Wibowo mengatakan, intensitas hujan yang tinggi sangat berpotensi untuk meningkatkan kasus DBD. Sejumlah wilayah yang biasanya terdapat banyak kasus DBD adalah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

“Memang untuk DB selalu beberapa daerah terutama di barat dan utara itu, kalau dengan curah seperti ini pasti ada peningkatan yang terkena,” kata Pramono.

Meski begitu, ia meyakini, penanganan DBD di Jakarta sudah berjalan cukup baik. Pasalnya, fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta dinilai sudah cukup lengkap.

“DB, saya yakin untuk penanganan di Jakarta sudah berjalan cukup baik. Apalagi fasilitas kita hal yang berkaitan dengan DB, baik itu puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit, semuanya sudah ada untuk rujukannya,” ungkap Pramono.(*/Nu)

CIBINONG – Kinerja UPTD Wilayah 1 Bogor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jawa Barat kembali menuai sorotan publik. Dugaan praktik “lempar bola panas” mencuat dalam penanganan kasus buruh PT Surya Lestari Abadi (SLA), produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Gunung di Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang. Para buruh mengeluhkan upah tidak layak hanya Rp75 ribu per hari, serta ketiadaan jaminan BPJS. Namun, jawaban dari pihak pengawas justru menimbulkan tanda tanya besar.

Resepsionis Malah Jadi Juru Bicara Saat awak media mencoba meminta klarifikasi, pegawai UPTD, Andri, malah mengarahkan awak media untuk menemui, seorang resepsionis. “Kepala UPTD-nya Pak Dandi nggak ada, saya di sini cuma resepsionis terima tamu yang antar surat saja,” ujar Zaelani di kantor UPTD Wilayah 1 Bogor, Jalan Jakarta-Bogor, Cibuluh, Selasa (20/1/2026). Ironisnya, kewenangan penuh ada pada Kepala UPTD.

Namun, keberadaan Pak Dandi justru tidak jelas.

Jawaban yang membingungkan dari staf menambah kesan ketidakteraturan dalam mekanisme pelayanan publik.

Bertindak Andri kemudian menjelaskan bahwa maksudnya adalah agar media membuat janji terlebih dahulu melalui resepsionis. “Pak Zaelani staf yang bertugas menerima tamu, bapak silakan membuat janji dulu nanti dibantu untuk jadwal pertemuan,” katanya.

Aktivis: Disnaker Diduga Lepas Tangan Aktivis Bogor Raya, Romi Sikumbang, menilai sikap UPTD Wilayah 1 Bogor sebagai bentuk nyata penghindaran tanggung jawab. “UPT terkesan lempar bola sana-sini, seperti lepas kewenangan,” tegasnya. Menurut Romi, pengawas Disnaker seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan, bukan justru bersembunyi di balik alasan birokrasi.

“Jangankan mengawasi, penindakan saja terkesan lemah,” kritiknya. Sorotan Publik Kasus ini memperlihatkan lemahnya koordinasi dan transparansi di tubuh Disnaker Jabar, khususnya UPTD Wilayah 1 Bogor. Alih-alih memberikan solusi atas persoalan buruh, institusi ini justru memperlihatkan wajah birokrasi yang berbelit dan tidak responsif. Publik kini menunggu langkah tegas dari Disnaker Jabar untuk membuktikan keberpihakan pada pekerja, bukan sekadar menjadi simbol tanpa fungsi.(*/Bu)

CIBINONG – Polemik ketenagakerjaan di PT Surya Lestari Abadi (SLA), produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Cap Gunung di Babakan Madang, kembali mencuat. Meski sempat dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor pada 18 Desember 2025, tindak lanjut kasus ini dinilai mandek di tangan UPTD 1 Wilayah Bogor Disnaker Provinsi Jawa Barat.

Mediator Disnaker Kabupaten Bogor, Nining, mengungkapkan bahwa sidak hanya berujung pada pembinaan.

“Seminggu setelah pemberitaan viral, kami langsung turun ke lokasi pabrik dan bertemu dengan pihak HRD. Namun, yang kami lakukan sebatas pembinaan agar perusahaan mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Senin (19/1/2026). Menurut Nining, kewenangan penindakan bukan berada di tingkat kabupaten, melainkan di ranah provinsi. “Terkait penindakan, itu ranah UPTD Disnaker Jabar,” jelasnya.

Buruh juga Menunggu Kepastian Kondisi ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pekerja. Mereka menilai sidak tanpa tindak lanjut hukum hanya memperpanjang ketidakpastian. “Sidak tanpa taring membuat perusahaan tetap aman, sementara buruh merugi,” keluh salah satu pekerja yang enggan disebutkan namanya yang dibayar rp75 ribu per hari dan tanpa BPJS. Kewenangan Tumpang Tindih Kepala Disnaker Kabupaten Bogor, Nana Mulyana, menyoroti keterbatasan kewenangan yang dimiliki pihaknya. Ia berharap regulasi dikaji ulang agar kabupaten kembali memiliki hak penindakan terkait upah dan BPJS.

“Kalau kewenangan dikembalikan ke kabupaten, kami bisa lebih sigap bertindak karena jangkauannya lebih dekat,” tegasnya. Namun hingga kini, pengawas UPTD Wilayah 1 Bogor Disnaker Jabar, Andri, belum memberikan keterangan meski sudah dikonfirmasi. Hal ini semakin memperkuat kesan lambannya penanganan di tingkat provinsi.

Regulasi Lemah, Pengawasan Mandek Kasus PT SLA Cap Gunung dinilai menjadi bukti lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan akibat tumpang tindih kewenangan. Disnaker Kabupaten terbatas pada pembinaan, sementara Disnaker Provinsi dianggap lamban bertindak. Akibatnya, buruh masih menunggu kepastian penegakan hukum yang tak kunjung datang.(*/Bu)

CIBINONG – Tambang yang terletak di Bogor Barat bagaikan buah simalakama ditutup masyarakat banyak kehilangan pekerjaan tak ditutup merusak lingkungan dan damapa ke masyarakat yang tak menikmati kegiatan tambang tersebut .

Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) menyiapkan opsi pembukaan kembali aktivitas pertambangan di wilayah Bogor Barat secara terbatas. Diketahui, pertambangan di Bogor ditutup sementara oleh Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM.

“Masyarakat ingin tetap ada aktivitas ekonomi, walaupun terbatas. Itu yang akan kami bicarakan dengan Pak Gubernur,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika usai audiensi antara Bupati Bogor Rudy Susmanto dan pengusaha tambang dan warga terdampak penutupan aktivitas tambang di Pendopo Bupati Bogor, (14/1/2025).

Opsi pembukaan kembali ini setelah beberapa kali berlangsung aksi demonstrasi warga terdampak penutupan aktivitas tambang di Kantor Kecamatan Cigudeg. Menurut Ajat, Pemkab Bogor bersama para pengusaha telah menunjukkan iktikad baik melalui kesepakatan membangun jalan khusus angkutan tambang sepanjang sekitar 15 kilometer yang melintasi Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang.

Jalur tersebut nantinya akan menjadi satu-satunya akses bagi kendaraan pengangkut material tambang, sehingga truk bermuatan besar tidak lagi melintas di jalan umum yang digunakan masyarakat.

Sambil menunggu jalan tersebut terbangun, Pemkab Bogor mengusulkan pembatasan operasional, seperti hanya mengizinkan kendaraan bertonase kecil melintas di jalur eksisting untuk menjaga pergerakan ekonomi warga tanpa menimbulkan gangguan besar.

Ajat menjelaskan, penutupan dan pembukaan tambang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga seluruh opsi yang disusun pemerintah daerah dan para pengusaha akan disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan.

“Pak Gubernur sangat memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Karena itu keputusan nantinya tidak diambil secara gegabah,” ujarnya.

Ia menambahkan, jalan khusus tambang dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk menekan potensi konflik antara aktivitas pertambangan dan kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

“Kalau jalur khusus ini sudah ada, aktivitas tambang bisa berjalan lebih tertib dan risiko gejolak di masyarakat dapat dikurangi,” ungkapnya Sekda Kabupaten Bogor . yang dipanggil akbrab Ajo.(*/Dung)

DEPOK – Wujud nyata dalam mensukseskan gelaran Musyawarah Wilayah (Muswil) Pertama pada 24 Januari 2026 yang akan datang nanti, Jane Nadeak, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Solidarity Squad melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) pada semua jajaran terkait Organisasi melalui Restrukturisasi, mulai dari KSB DPD, Kepala Divisi dan 11 KSB DPC di seluruh kecamatan di wilayah Depok, pada hari selasa, 13 Januari 2026 di Godongijo.

Agenda rakor pada malam ini utamanya adalah  Restrukturisasi Pengurus Organisasi Solidarity Squad baik ditingkat DPD maupun DPC  yang dilaksanakan dengan demokratis sesuai dengan AD/ART Solidarity Squad Indonesia.

“Agenda kita malam ini terutama Rekstruturisasi pengurus Organisasi Solidarity Squad baik ditingkat DPD maupun DPC , Alhamdulillah lancar, tidak ada argumentasi yang berarti, dan kita laksanakan dengan demokratis sesuai dengan AD/ART Solidarity Squad Indonesia.” ujar Jane

Ia menambahkan, jika kegiatan malam ini sekaligus merupakan bagian dari persiapan Musyawarah Wilayah (Muswil) yang sudah berjalan sembilan puluh persen tinggal sepuluh persen lagi, yaitu persiapan kroscek data dan juga persiapan detail atau juknis tentang titik kumpul dan dresscode atau seragam kita dan juga kita mau buat yang terbaik untuk Solidarity Squad agar pada Muswil nanti DPD Depok tampil prima dan paripurna serta malam ini kami mendengar aspirasi dari DPC – DPC yang hadir untuk kami rangkum dan tindak lanjuti kedepannya

Pada waktu yang sama Ferry, atau lebih akrab disapa Bang Ferry selaku Bendahara DPD menegaskan, jika kegiatan malam ini di godongijo lebih kepada tentang AD/ART, Restrukturisasi dan persiapan Muswil dimana pada malam ini DPD sudah mengumpulkan Ketua-ketua DPC dan masing-masing Divisi yang mana data dari hasil rekstrukturisasi dan kegiatan malam ini akan segera diserahkan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Solidarity Squad termasuk jumlah perserta yang akan hadir di Muswil nanti

“Iya kegiatan kita malam ini di godongijo lebih kepada AD/ART dan persiapan Muswil, Alhamdulillah semua bisa hadir mulai dari DPD, Ketua-ketua DPC dan masing-masing Divisi, semua data dari hasil rekstrukturisasi dan termasuk jumlah perserta yang akan hadir di Muswil nanti akan segera diserahkan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Solidarity Squad, mengingat ini Muswil Pertama di Bekasi, kita semua sangat antusias, terutama ibu Jane.”tandasnya

Dengan akan diselenggarakan agenda besar Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Solidarity Squad Jawa Barat nanti, DPD Solidarity Squad Depok berharap dapat menjadikan Solidarity Squad Jawa Barat lebih Solid, Unggul dan menjadi Semangat baru serta dapat dirasakan manfaat keberadaannya ditengah masyarakat luas sebagai organisasi sosial. (Win)

BOGOR – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencatat volume kendaraan menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencapai sekitar 15 ribu unit hingga Jumat (26/12) siang. Rata-rata arus lalu lintas sekitar dua ribu kendaraan per jam.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan peningkatan arus kendaraan tersebut terpantau sejak 20 Desember 2025 berdasarkan hasil pemantauan jajaran kepolisian di Pos Polisi Gadog .

“Hingga siang hari ini jumlah kendaraan yang masuk kawasan Puncak sudah sekitar 15 ribu, dengan pergerakan rata-rata kurang lebih dua ribu kendaraan setiap jam,” kata Rudi saat meninjau situasi lalu lintas di Pospol Gadog, Jumat siang.

Ia menjelaskan kepadatan lalu lintas didominasi kendaraan dari arah Jakarta dan sejumlah daerah lain, baik wisatawan yang hanya berkunjung maupun yang bermalam di kawasan Puncak. Menurut Rudi, meningkatnya mobilitas masyarakat pada masa libur akhir tahun menjadi faktor utama terjadinya kepadatan arus lalu lintas di jalur wisata tersebut.

Untuk mengantisipasi kemacetan, Polda Jawa Barat bersama Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional, termasuk pemberlakuan sistem buka-tutup jalur sesuai kondisi di lapangan. “Apabila terjadi kepadatan, kami akan melakukan buka-tutup arus lalu lintas dengan melihat tingkat kepadatan dan situasi aktual,” ujarnya.

Selain pengaturan arus kendaraan, kata dia, kepolisian juga berkoordinasi dengan pengelola hotel dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk mengatur waktu keluar-masuk wisatawan. Ia menyebutkan Polres Bogor juga telah menginisiasi penerapan sistem in check out dengan memundurkan waktu check out serta mendorong pemberian diskon hotel guna mengurangi penumpukan kendaraan pada jam tertentu.

“Langkah ini kami lakukan agar masyarakat yang naik ataupun turun ke dan dari kawasan Puncak tetap merasa aman dan nyaman,” jelasnya.(antara)

CIBINONG – Persoalan buruh di PT. Surya Lestari Abadi, produsen air minum dalam kemasan (AMDK) merek Gunung yang berlokasi di Desa Citaringgul, Kecamatan Babakanmadang, kembali mencuat ke permukaan.

Namun, sorotan publik justru tertuju pada sikap lembaga resmi seperti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) hingga Dewan selaku wakil rakyat, yang dinilai belum menunjukkan langkah nyata dalam merespons keresahan para pekerja.

Ketua LSM Penjara, Romi Sikumbang, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Menurutnya, ketika lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak buruh tampak tak berdaya, maka rasa keadilan di masyarakat pun seolah kian memudar.

“Jika Pemda dan Dewan saja tak berdaya, kemana rakyat harus mencari keadilan,” tegas Romi dalam pernyataannya, Rabu (24/12/2025).

Kritik ini bukan sekadar tudingan, melainkan sebuah pengingat bahwa keberadaan lembaga negara dan wakil rakyat mestinya menjadi sandaran bagi masyarakat kecil.

“Buruh yang bekerja di sektor vital seperti produksi AMDK tentu berharap hak-hak mereka dijamin, bukan dibiarkan terombang-ambing tanpa kepastian,” tegasnya.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar, sejauh mana komitmen pemerintah daerah dan Dewan dalam mengawal nasib pekerja? Apakah suara buruh hanya akan berhenti sebagai keluhan tanpa tindak lanjut?

“Di tengah geliat industri yang terus berkembang, buruh tetap menjadi tulang punggung produksi. Ketika mereka merasa tidak terlindungi, maka bukan hanya kesejahteraan yang terancam, melainkan juga kepercayaan publik terhadap lembaga yang seharusnya menjadi penopang keadilan,” tutupnya.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Perusahaan hingga Pemda melalui Disnaker Kabupaten Bogor hingga Komisi IV belum memberikan lagi keterangan terbarunya.(*/Bu)

CIBINONG – Ikatan Wartawan Online Pengurus Daerah (PD IWO) Bogor Raya menutup rangkaian kegiatan tahun ini dengan menggelar Refleksi Akhir Tahun.

Hal itu dilakukam usai menyelenggarakan sejumlah lomba dalam rangka memperingati Hari Ibu, yang di pusatkan di Lantai 3 Bogor Trade Mall, Senin (22/12/2025).

Acara ini menjadi momentum penting bagi para jurnalis Bogor untuk meneguhkan komitmen menjaga independensi dan profesionalisme di tengah derasnya arus informasi digital.

Ketua IWO Bogor Raya, Didin Brodin, menegaskan peran krusial wartawan sepanjang tahun 2025. Kususnya para pengurus dan anggota yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online.

“Wartawan di Bogor telah memainkan peran penting dalam mengawal pembangunan dan menyuarakan aspirasi masyarakat,” ucap Brodin.

Ia juga mengatakan, pihaknya hadir di tengah dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang cukup kompleks.

“Tantangannya besar, tapi semangat teman-teman jurnalis wilayah Bogor untuk tetap independen dan profesional sangat luar biasa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Brodin mengingatkan bahwa di era digital, kecepatan bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan jurnalis.

“Kecepatan wartawan online memang penting, tapi akurasi dan integritas jauh lebih utama. Mari kita jaga marwah profesi ini bersama-sama,” tambahnya.

Senada, Sekertaris Daerah (Sekda) PD IWO Bogor Raya, Asep Bucek menatatakan makna acara tersebut. Ahwa refleksi Akhir Tahun ini menjadi wadah evaluasi dan apresiasi atas kerja keras jurnalis Bogor Raya.

Lomba yang digelar di momen Hari Ibu sebelumnya menambah semarak kebersamaan, sekaligus memperkuat solidaritas antaranggota.

“Pesan utama yang digaungkan adalah menjaga integritas, akurasi, dan independensi di tengah tantangan era digital,” tegas Bucek sapaannya.

Tak hanya itu, lanjut Bucek, acara ini bukan sekadar perayaan, melainkan pengingat bahwa profesi wartawan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas demokrasi dan menyuarakan kepentingan masyarakat.

” Dengan semangat kebersamaan, IWO Bogor Raya menatap tahun 2026 dengan optimisme dan komitmen yang lebih kuat,” tandasnya.(*/Ce)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memutuskan untuk tidak melaksanakan pesta kembang api saat perayaan malam tahun baru. Larangan itu ditujukan untuk pemerintah dan swasta yang bakal melakukan acara saat malam tahun baru buat menunjukkan empati kepada masyarakat yang terdampak bencana di berbagai daerah.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan, aturan itu akan tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jakarta. Dalam SE itu, nantinya akan terdapat aturan bahwa perayaan tahun baru di Jakarta tidak diperkenankan adanya pesta kembang api.

“Sesuai arahan beliau, akan ada Surat Edaran Sekda yang mengimbau pemilik hotel, mal, atau pihak swasta lainnya untuk tidak melaksanakan kegiatan pesta kembang api,” kata dia, di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Satriadi mengatakan, pihak Pemprov akan menyiagakan personel untuk melakukan pengamanan saat perayaan malam tahun baru di Jakarta. Total personel yang akan disiagakan berjumlah 4.296 orang selama momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Selain melakukan pengamanan di sejumlah tempat keramaian, para petugas di lapangan juga akan melaksanakan pengawasan ke tempat-tempat yang berpotensi menjadi titik keramaian. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan ke sejumlah tempat untuk memastikan tidak ada pesta kembang api saat perayaan malam tahun baru.

“Nanti kita akan monitoring Satpol PP di tiap wilayah akan memonitor apakah itu dilaksanakan atau tidak. Biasanya kalau sudah himbauan tidak dilaksanakan, tapi kalau misalnya ada diperingatkan untuk dihentikan,” kata dia.

Menurut Satriadi, perayaan malam tahun baru di Jakarta akan dipusatkan di kawasan Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin. Di kawasan itu, akan ada delapan titik pusat hiburan, berkurang dari rencana sebelumnya 14 titik.

Ia mengatakan, di tempat-tempat itu nantinya juga akan dilaksanakan doa lintas agama untuk para korban terdampak bencana. Tak hanya itu, hiburan juga rencananya akan digelar di objek wisata seperti Ragunan, Ancol, Taman Mini Indonesia, Monas dan sebagainya. “Itu juga menjadi obyek yang perlu kita amankan,” tegasnya.(*/Bi)