Latest

BOGOR – Di tengah guyuran hujan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga beserta Istrinya Mariko Suga tiba di Istana Bogor. Kedatangannya disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Penyambutan kali ini pun berbeda dari biasanya. Jika biasanya kedatangan pimpinan negara sahabat selalu disambut meriah oleh anak-anak berpakaian adat, pasukan berkuda, dan alunan musik tradisional, tapi tidak kali ini.

Setelah turun dari mobil, dua pimpinan negara itu langsung bersalaman. Setelah itu digelar upacara penyambutan kenegaraan yang cukup sederhana di teras tangga teras Istana Bogor.

Upacara penyambutan dilakukan dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan kedua negara diperdengarkan dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

Selesai upacara kenegaraan, Presiden kemudian mengajak PM Suga masuk ke dalam Istana untuk kemudian menandatangani buku tamu kenegaraan. Kemudian keduanya sempat. berbincang di Veranda Istana Kepresidenan Bogor.

Lalu dilanjutkan pertemuan empat mata antar kedua pimpinan negara di salah satu ruangan di Istana Bogor

Sejumlah menteri yang mendampingi Presiden Jokowi dalam penyambutan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Perekonomian Airlangga, Menteri BUMN Erick Tohir, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(*/Jun)

JAKARTA – Aparat polisi disebut mencoba melakukan penangkapan pada Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Ahmad Yani pada Senin (19/10) malam. Namun, upaya tersebut ditolak Ahmad Yani.

Saat dihubungi pada Selasa (20/10) pagi, Ahmad Yani membenarkan upaya penangkapan atas dirinya yang terjadi sekitar pukul 19.15 WIB. Tim kepolisian itu langsung mendatangi kantor Ahmad Yani yang berprofesi sebagai pengacara, di Matraman, Jakarta Pusat.

“Iya benar seperti itu (ada percobaan penangkapan). Saya ada di kantor dan saya saya tanya apa dasarnya perbuatan melanggar hukum apa yang saya lakukan,” kata Ahmad Yani dikutip dari Republika.co.id.

Namun, menurut Ahmad Yani, petugas kepolisian tak bisa menjelaskan alasan upaya penangkapan itu. Polisi yang datang, kata dia, hanya menjelaskan soal keterlibatan Ahmad Yani terkait narasi video Youtube yang disebut oleh aktivis KAMI, Anton Permana dalam pemeriksaan. Anton Permana sendiri sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu oleh polisi.

Namun, penjelasan petugas yang datang tidak dapat diterima Ahmad Yani. Sebab, narasi yang dimaksud, menurut Ahmad Yani adalah sikap KAMI yang telah disiarkan pada publik secara luas.

“Saya tidak buat narasi itu tapi itu merupakan sikap KAMI,” ujar Ahmad Yani.

Mestinya, kata Ahmad Yani, bila alasan penangkapan atas dirinya adalah hasil pemeriksaan Anton, polisi seharusnya memanggil terlebih dahulu dirinya. Kemudian, polisi seharusnya melakukan klarifikasi terhadap dirinya.

“Itu kan pengembangan dari pemeriksaannya Anton. Harusnya diklarifikasi dulu, periksa dulu baru setelah itu mau dijadikan tersangka silakan. Gitu dong,” kata Ahmad Yani.

Saat Ahmad Yani menolak, seorang perwira polisi pimpinan penyidik pun sempat datang. Namun kata Ahmad Yani, perwira polisi itu juga tak bisa menjelaskan secara rinci alasan penangkapan dirinya.

“Karena saya minta jelaskan apa dasar penangkapan saya, dan mereka polisi tidak bisa jawab. Akhirnya datang ketua tim penyidiknya, ya sudah, dia bilang nanti kita berkomunikasi lagi,” kata Ahmad Yani menambahkan.

Republika.co.id berupaya meminta keterangan pada Divisi Humas Polri terkait percobaan penangkapan itu. Namun, Divisi Humas masih belum memberikan penjelasan resmi terkait upaya penangkapan yang dilakukan Ahmad Yani sendiri.

Sebelumnya, polisi telah menangkap delapan tokoh KAMI di Medan dan Jabodetabek. Mereka ditangkap dengan Pasal-pasal UU ITE. Ahmad Yani sendiri sebagai Komite Eksekutif KAMI merupakan tokoh KAMI yang menyiapkan bantuan hukum untuk tokoh-tokoh KAMI yang ditangkap.(*/Ad)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan kuota internet gratis bagi guru dan siswa serta mahasiswa dan dosen. Pemberian kuota internet gratis ini untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ).

“Dari kebijakan Presiden Joko Widodo dalam membantu proses PJJ, rencananya Kemendikbud akan memberikan bantuan kuota bagi guru dan siswa,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Sutanto, dalam webinar “Percepatan Penyaluran Dana BOS Reguler Tahap III Tahun 2020” di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Sutanto menjelaskan, pemberian kuota internet gratis tersebut langsung diberikan ke nomor telepon seluler siswa dan guru. Rencananya, Kemendikbud akan memberikan subsidi kuota internet untuk siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen selama empat bulan yakni September hingga Desember 2020.

Perinciannya, subsidi kuota internet gratis untuk siswa sebesar 35 gigabyte (GB) per bulan, untuk guru sebesar 42 GB per bulan, untuk mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan.

“Kami mohon agar sekolah segera mengidentifikasi nomor telepon siswa dan guru, dan segera dimasukkan di data pokok pendidikan (dapodik). Pemerintah membantu memberikan kuota internet, sehingga nantinya yang diberikan tidak dalam bentuk uang,” katanya.

Sekolah yang berada di zona kuning dan hijau, yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka juga diminta untuk mengisi daftar isian di dapodik. Sehingga, Kemendikbud mengetahui berapa banyak sekolah yang melakukan tatap muka dan berapa banyak yang belum tatap muka.

“Saya kira ini penting. Mohon segera ditindaklanjuti, sudah ada surat Pak Dirjennya,” katanya.

Kemendikbud mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,9 triliun yang diperuntukkan untuk subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen, serta meningkatkan jumlah penerima tunjangan profesi. Menurut Sutanto, mahalnya pembelian kuota, merupakan salah satu hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PJJ.

Sebelumnya, survei yang dilakukan lembaga riset Saiful Mujani Research Center (SMRC) menangkap bahwa mayoritas masyarakat mengalami gangguan PJJ. Gangguan atau kendala terbesar PJJ adalah biaya ekstra yang harus dikeluarkan untuk kuota internet.

Survei mendapati keresahan masyarakat akan kesulitan membayar biaya sekolah daring bagi mereka yang masih memiliki anggota keluarga sebagai pelajar. Mayoritas warga atau sebesar 67 persen responden merasa sangat hingga cukup berat membiayai sekolah daring.

Selama masa PJJ hanya enam persen warga yang menghabiskan biaya internet di bawah Rp 50 ribu perbulan. Sedangkan 45,9 persen responden harus mengeluarkan biaya internet Rp 51 ribu hingga Rp 100 ribu perbulan untuk sekolah daring.

Sebanyak 23,7 persen menghabiskan Rp 101 ribu sampai Rp 200 ribu perbulan, warga yang mengahabiskan Rp 201 ribu hingga Rp 300 ribu perbulan (10,7 persen) warga yang mengahabiskan Rp 301 ribu hingga Rp 400 ribu (4,5 persen) warga yang mengahabiskan Rp 401 ribu sampai Rp 500 ribu (4,8 persen) warga yang mengahabiskan lebih dari Rp 500 ribu 2,9 persen.

Mengacu pada hasil survei, mayoritas warga merasa kondisi ekonomi masa Covid-19 semakin berat. Responden menilai, bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini terasa semakin berat dibanding yang dirasakan Mei 2020, bahkan terberat dalam 20 tahun reformasi.

Menurut SMRC, temuan ini menunjukkan beberapa masalah besar yang dialami warga selama kebijakan belajar online oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia melanjutkan, selain mengeluhkan gangguan selama belajar online, warga juga terbebani dengan biaya pulsa internet untuk belajar online.

“Hal ini memprihatinkan di tengah kesulitan ekonomi rumah tangga yang dirasakan makin memburuk,” kata Manajer Kebijakan Publik SMRC, Tati D Wardi, Selasa (18/8).

Kendala kuota internet tidak hanya dialami oleh siswa tetapi juga tenaga pengajar. Seperti yang dialami oleh Budi Rahayu, seorang guru honorer di bawah Pemprov DKI Jakarta.

Ia mengaku akan memanfaatkan bantuan subsidi gaji untuk mengoptimalkan kegiatan mengajar. Budi menjadi wakil guru yang menerima subsidi gaji secara simbolis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Untuk operasional, membeli kuota,” ujar Budi di hadapan Presiden Jokowi, Kamis (27/8).(*/Ta)

JAKARTA – Sejumlah purnawirawan TNI AD yang tergabung dalam Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKPPB) mendatangi kantor ekonom Rizal Ramli di kawasan Tebet barat dalam IV No. 7 Jakarta Selatan. Kedatangan mereka menemui Rizal Ramli karena merasakan adanya ancaman non militer yang ingin menjatuhkan dan meruntuhkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mayjen (Purn) Deddy S Budiman menjelaskan, FKPPB merupakan lembaga kajian dari para pensiunan tentara di bidang pemberdayaan wilayah pertahanan. Saat ini, dirinya dan rekan-rekan sesama prajurit TNI AD merasa ada upaya untuk menjatuhkan dan meruntuhkan kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

”Ancaman paling menonjol berupa ancaman non militer dimana rakyat dan pensiunan TNI saat ini tengah merasakan. Tokoh sentral yang dianggap tepat dapat menyelesaikan persoalan ini adalah mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli,” ujarnya, Rabu (19/8/2020).

Dihadapan para purnawirawan TNI AD lainnya seperti Letjen (purn) Yayat Sudrajat, Mayjen (purn) Robby Win Kadir serta beberapa purnawirawan TNI lainnya, Deddy berharap Rizal Ramli mau memimpin dan mengarahkan kumpulan purnawirawan untuk berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Menurut dia, ancaman-ancaman non militer di bidang ekonomi, politik, ideologi dan berbagai bidang lainnya saat ini sangat terasa oleh bangsa ini.

Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli mengaku kecewa dengan cara pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menangani krisis akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Menurut Rizal, selama enam bulan ini tidak muncul kebijakan pro-rakyat yang digulirkan pemerintah. Sementara kehidupan masyarakat makin sulit.

“Saya kecewa ini krisis sudah enam bulan, tidak ada kebijakan yang dirasakan rakyat. Kemarin saya didatangi kiai dari Jawa Timur, mereka cerita di desa susah banget. Pertanian merugi, kerjaan bangunan tidak ada. Susah sekali,” kata Rizal kepada wartawan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (19/8).

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman itu juga mengaku kecewa dengan cara pemerintah menangani ekonomi. Sebab, ekonomi Indonesia justru tumbuh minus 5,32% pada kuartal II tahun ini. Seharusnya, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak separah saat ini.

Rizal mengaku bisa menyelesaikan permasalahan pertumbuhan ekonomi jika dipercaya pemerintah untuk menanganinya. “Nah, kami bisa bereskan ini dalam kurang waktu satu tahun. Dengan niat baik, dukungan semua pihak, masih bisa dibenahi. Tidak susah-susah amat, kok,” jelasnya.(*/Di)

RIYADH – Musim haji tahun 2020 pada saat pandemi covid-19 namun Pemerintah Arab Saudi tetap melaksanakan rukun Islam tersebut . Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan, musim Haji 1441 Hijriah diputuskan akan tetap berlangsung dengan jumlah jamaah yang terbatas.

Hal tersebut berdasarkan lansiran dari Saudi Press Agency, Senin 22 Juni 2020.

Menurut Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, setiap orang yang saat ini tinggal di Arab Saudi, dari negara manapun mereka berasal, boleh menunaikan ibadah haji tahun ini.

“(Jamaah) dari semua kebangsaan yang tinggal di Arab Saudi saja, yang bersedia melakukan ibadah haji,” sebut pernyataan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

“Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa ibadah haji dilakukan dengan aman sambil melakukan semua langkah pencegahan untuk melindungi umat Islam dan mematuhi dengan ketat ajaran Islam dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kita,” lanjut pernyataan itu.

Masih menurut kementerian itu, Covid-19 telah menyebar ke lebih dari 180 negara di seluruh dunia. Kematian terkait Covid-19 telah mencapai hampir setengah juta jiwa dan lebih dari 7 juta kasus yang dikonfirmasi secara global.

“Menurut rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Saudi, risiko dari Coronavirus diperkirakan akan terus meningkat, tetapi belum ada vaksin yang tersedia untuk mereka yang terinfeksi oleh penyakit ini.

Keamanan kesehatan global perlu dijaga, terutama dengan peningkatan jumlah kasus di seluruh dunia, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh lembaga dan organisasi kesehatan internasional.

Sangat diperlukan untuk menjaga jarak yang tepat di daerah ramai untuk menghindari bahaya penyebaran Coronavirus,” tambah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi juga menyatakan, Kerajaan Arab Saudi memiliki prioritas utama untuk selalu memberikan perhatian agar memungkinkan umat Islam melakukan ibadah haji, atau umrah dengan aman dan telah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi para peziarah sejak awal merebaknya Covid-19.

“Arab Saudi dengan cepat menangguhkan masuknya jamaah haji, sambil menjaga kondisi Jemaah yang sudah ada di Arab Saudi. Keputusan itu mendapat beberapa persetujuan dari organisasi Islam dan Internasional.

Langkah ini secara efektif berkontribusi untuk memerangi virus secara global dan mendukung upaya organisasi kesehatan dalam membatasi penyebaran penyakit mematikan,” sambung pernyataan tersebut.(*/Ridz)

JAKARTA – Rapid test yang dilakukan harus bayar jadi sorotan publik. Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis mempertanyakan anggaran ratusan triliun yang digunakan untuk penanganan virus Corona (covid-19).

Anggaran yang jumlahnya berubah-ubah itu juga dipandang sebagai ironi karena tidak bisa membayar masyarakat yang ingin melakukan rapid test Corona.

Contohnya yang dialami para santri yang akan kembali ke Pesantren.

Direktur Indonesia Public Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah juga berpendapat sama. Dia juga mempertanyakan alasan pemerintah yang tetap membiarkan masyarakat membayar sendiri biaya rapid test.

“Bisa saja negara yang gagal mengalokasikan anggaran, sekaligus gagal menertibkan praktik di lapangan,” ujar Dedi, Senin (22/6/2020).

Menurut Dedi, kondisi ini semakin menyakitkan masyarakat. Apalagi anggaran ratusan triliun itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena Perppu yang telah mennjadi undang-undang terkait penanganan Covid-19 memiliki imunitas hukum, sehingga membebaskan para pengguna anggaran untuk sewenang tanpa ada konsekuensi hukum.

“Barangkali, kondisi itulah wabah sesungguhnya,” ungkapnya.

Untuk itu, Dedi berharap pemerintah harus menegaskan kembali anggaran yang luar biasa besar itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

“Jangan ada kutipan berapa pun kepada seluruh warga negara yang mengalami paparan Covid-19,” tegasnya.(*/Ridz)

JAKARTA – Penanganan wabah virus corona di Indonesia menemui titik krisis, meskipun Presiden telah menunjuk juru bicara, juga membentuk Gugus Tugas yang dipimpin Doni Monardo. Publik masih diliputi kecemasan seiring kebijakan pemerintah yang belum menghasilkan pencegahan signifikan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai Presiden kebingungan dalam memahami situasi. Hal ini karena Presiden telanjur percaya dengan laporan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menyatakan Indonesia bebas penyebaran wabah.

“Menkes hanya menyampaikan informasi yang membuat Presiden senang, sementara Presiden tidak memiliki penasihat sains kredibel penunjang, ini kesalahan Presiden, staf ahli di Istana itu terlalu banyak omong kosong, sementara saat negara seperti sekarang ini, siapa di antara staf ahli itu yang punya pengetahuan sains?

Kita belum dengar satu pun yang bicara dan masuk akal,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/3/2020).

Dedi menuturkan, seharusnya ada staf ahli bidang sains di Istana, sementara yang ada saat ini di dominasi staf ahli bidang sosial politik.

“Dengan kejadian ini, Presiden lebih baik mengganti semua staf ahli yang tidak terlalu mengerti hal-hal teknis, termasuk Menkes rasanya sangat layak mengundurkan diri atau sekurang-kurangnya diberhentikan,” jelasnya.

Dedi melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Presiden yang justru mengundang wisatawan saat banyak negara telah terpapar wabah. “Inilah buah dari kebijakan tersebut, bahkan warga asing terutama dari China tetap masuk meskipun kita sedang krisis penanganan, jelas ini membahayakan warga negara,” katanya.

Dedi berharap, Presiden segera mengambil kebijakan dengan lebih dulu mendengar ahli bidang relevan, tidak sekadar percaya pada Menkes yang telah terbukti menjerumuskan Indonesia ke kondisi krisis. “Presiden harus punya pengetahuan langsung dari bidang relevan, sangat disayangkan jika hari-hari ke depan Presiden kembali mengambil langkah salah.”(*/Di)

JAKARTA – Gunung Merapi mengalami erupsi pada Kamis (13/2/2020). Berdasarkan laporan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), erupsi terjadi pada pukul 05.16 WIB.

“Terjadi erupsi di Gunung #Merapi tanggal 13 Februari 2020 pukul 05:16 WIB,” tulis BPPTKG di akun Twitternya @BPPTKG, Kamis.

Erupsi Gunung Merapi terekam di seismogram dengan amplitudo 75 mm dan durasi 150 detik. “Teramati tinggi kolom erupsi ±2.000 meter. Arah angin ke Barat Laut,” tulis laporan BPPTKG.

BPPTKG menyatakan, Gunung Merapi yang ada di perbatasan Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah otu berstatus waspada sejak 21Mei 2018.

Sebelumnya, Gunung Merapi menyemburkan awan panas guguran yang diperkirakan memiliki jarak luncur satu kilometer, Sabtu 4 Januari 2020.

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) melalui akun Twitter resminya menyatakan luncuran awan panas guguran Merapi terjadi pada pukul 20.36 WIB tercatat di seismogram dengan amplitudo 55 mm dan durasi kurang lebih 105 detik.

“Awan panas tidak terpantau secara visual karena cuaca berkabut,” tulis BPPTKG.

Kendati tidak terpantau secara visual, BPPTKG mengkonfirmasi bahwa berdasarkan durasi, jarak luncur awan panas diperkirakan sekitar satu kilometer.

Awan panas Merapi juga dilaporkan menimbulkan hujan abu tipis di sekitar Cepogo, Boyolali. “Masyarakat diimbau mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik,” tulis BPPTKG.(*/Ridz)

JAKARTA – Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diterima oleh mayoritas masyarakat, seperti tercermin dari dukungan dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah sejak era 1980-an.

Tapi memasuki era reformasi asas-asas organisasi termasuk partai politik boleh memilih selain Pancasila, seperti Islam. Hal ini sebagai ekspresi pembalasan terhadap Orde Baru yang dianggap semena-mena.

“Dari situlah sebenarnya Pancasila sudah dibunuh secara administratif,” kata Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi kepada tim Blak-blakan wartawan.

Belakangan juga ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka antara lain membuat Ijtima Ulama untuk menentukan calon wakil presiden. Ketika manuvernya kemudian tak seperti yang diharapkan, bahkan cenderung dinafikan oleh politisi yang disokongnya mereka pun kecewa.

“Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” papar Yudian yang masih merangkap sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta.

Sebagai kelompok mayoritas yang sebenarnya, ia melanjutkan, NU dan Muhammadiyah mendukung Pancasila. Kedua ormas ini tak pernah memaksakan kehendak.

Konsep Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk seperti Indonesia, Yudian melanjutkan, merupakan anugerah terbesar dari Tuhan. Dari sisi sumber dan tujuan, Pancasila itu relijius karena kelima sila yang terkandung di dalamnya dapat ditemukan dengan mudah di dalam kitab suci ke enam agama yang diakui secara konstitusional di republik ini.

“Tapi untuk mewujudkannya kita butuh sekularitas bukan sekularisme. Artinya soal bagaimana aturan mainnya kita sendiri yang harus menentukannya,” paparnya.(*/Ag)

JAKARTA – Polri melakukan pemetaan terhadap 270 wilayah Indonesia yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Pesta demokrasi itu akan dilakukan untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Dari 270 wilayah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur di 9 provinsi, 224 wilayah menyelenggarakan pemilihan bupati dan 27 pemilihan wali kota.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra menjelaskan, dari ratusan wilayah tersebut sudah dipetakan tingkat kerawanan berdasarkan beberapa aspek.

“Polri menetapkan beberapa parimeter untuk menentukan klasifikasi kerawanan daerah. Setelah dianalisa kita akan menentukan bagaimana cara bertindaknya dan kekuatannya berapa yang harus diterjunkan,” kata Asep di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2020).

Pemetaan tersebut, kata Asep, sangat penting dilakukan agar bisa menentukan cara bertindak dan jumlah kekuatan yang diterjunkan dalam pengamanan.

Untuk tingkat pemilihan gubernur, Asep menyebut ada tiga provinsi masuk kategori rawan. Ketiganya yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan.
“Untuk pilkada Gubernur itu ada tiga, di Sultra, Sulut dan Kalsel itu yang tinggi,”pungkasnya.(*/Di)