Newsflash

JAKARTA – Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyaluran bansos oleh pemerintah untuk mencegah politisasi. “Pengawasan menjadi solusi mencegah politisasi bansos tanpa perlu menghentikan penyaluran karena bansos merupakan hak rakyat,” ujarnya kepada media di Jakarta, Jumat (5/1/2024).

Ujang berharap, adanya pengawasan yang ketat dari seluruh elemen bangsa dan kekuatan politik agar tidak ada celah bagi siapa pun yang ingin memainkan atau mempolitisasi bansos.

Politikus PDIP Guntur Romli menilai, adanya politisasi terhadap program bansos oleh kubu Prabowo-Gibran. Menurut dia, narasi bansos dari Jokowi telah dilakukan berulang kali oleh Mendag sekaligus Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Padahal, kata dia, bansos merupakan hak rakyat dan menggunakan uang negara.

“Bansos adalah bantuan negara, bantuan pemerintah yang diserahkan kepada mereka yang berhak. Uangnya juga adalah uang negara,” kata Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud tersebut saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sebelumnya, cawapres nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin juga berkomentar soal politisasi bansos. Dia pun menginginkan pemberian bansos kepada masyarakat untuk sementara ditunda hingga pelaksanaan pemilu. Namun, dia menekankan penundaan ini harus dipastikan tetap diberikan kepada warga.

“Saya setuju, lebih baik kita tunda pemberian bansos sampe pemilu. Tetapi penyalurannya sudah dipastikan kepada para penduduk, jatah bansos tetap diberikan tetapi proses penerimaannya, supaya tidak ada yang numpang ditunda,” kata Cak Imin di Kampung Nelayan Kali Adem, Jakarta Utara, Selasa (2/1/2023).

Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin) Sudirman Said mengingatkan kepada pemerintah jika bansos untuk alat politik demi kepentingan suatu kelompok, hal tersebut sama saja dengan tindak korupsi. Menurut dia, definisi yang paling mudah soal korupsi adalah saat kewenangan pada jabatan publik justru untuk kepentingan pribadi.

Hal itu mengingatkan bahwa bansos itu merupakan hak rakyat. “Jadi, kalau menggunakan bansos sebagai alat politik kelompok tertentu, by definition bisa masuk dalam kategori korupsi, hati-hati!” kata Sudirman dalam kegiatan Deklarasi THN Amin Jateng di Semarang, Jawa Tengah.(*/Ad)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, membantah ada kader dan simpatisan partainya mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia mengeklaim, mereka dibayar untuk mendeklarasikan dukungan tersebut.

“Itu dibayar, udah ketahuan, udah minta maaf ibunya, itu cara-cara kotor di dalam politik. Mereka yang berpolitik dengan proses yang tidak benar itu akan cenderung melakukan cara-cara seperti itu,” ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Hasto menegaskan, rakyat menyukai kejujuran pada masa kampanye Pilpres 2024. Propaganda seperti itu dinilainya justru merugikan pasangan nomor urut 2 itu. “Jadi itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran,” ujar Hasto.

Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan PDIP Jawa Tengah (Jateng) menguatkan dukungan untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang satu putaran di Pilpres 2024. Para kader dan simpatisan PDIP yang memakai baju merah siap memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran di Pilpres 2024.

“Kader dan simpatisan PDIP Pekalongan, memberikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada periode 2024-2029,” kata Koordinator Kader dan Simpatisan PDIP Jateng, Titi Setiasih di acara ‘Deklarasi Kader dan Simpatisan PDI Perjuangan Jawa Tengah Bergerak Memenangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran’ di Kabupaten Pekalongan, Jateng, Sabtu (2/12/2023).

Menurut Titi, dukungan diberikan lantaran kader dan simpatisan PDIP menilai Prabowo-Gibran duet pemimpin yang mampu membawa pembangunan yang berkelanjutan. Prabowo-Gibran dinilai pasangan yang paling tepat melanjutkan kinerja Jokowi.

“Kader dan simpatisan PDI Perjuangan Pekalongan, Jawa Tengah menilai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan pasangan paling tepat untuk dipilih pada Pilpres 2024 untuk meneruskan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” ucap Titi dalam siaran pers.(*/Tas)

BANJARMASIN – Melalui pidatonya hari ini, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus mengawal demokrasi berdasarkan nurani. Untuk jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar di dalam hati rakyat. Agar terus mengawal dan menegakkan demokrasi.

“Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega merupakan hasil renungan Beliau sendiri. Di tulis tangan, dan lalu dikasih ke saya beberapa hari lalu,” kata Hasto di Banjarmasin, Kalsel, Minggu, (12/11/2023).

“Pidato itu sebuah panggilan bagi bangsa dan negara, a national call, sebuah panggilan bagi seluruh rakyat yang digetakkan nurani untuk memperjuangan kebenaran dan senantiasa bersama menghadapi kegelapan demokrasi terutama dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi demi ambisi kekuasaan,” lanjut Hasto.

Hasto mengatakan kewajiban warga bangsa, dan bahkan menjadi keharusan setiap anak bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

“Kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu harus demokratis yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus dijalankan tanpa ada kecuali.

Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu. Biarkan mereka merasakan kegembiraan pesta demokrasi yang sejati,” sebut Hasto.

“Ibu Megawati mengajak kita semua untuk kawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Pemilu 2024 menjadi momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdikari. Sehingga rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi,” lanjut Hasto.
Pria asal Yogyakarta itu menambahkan, Megawati menyerukan agar hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Dengan keadilan inilah kemakumuran pasti akan bisa diwujudkan.(*/Ad)

JAKARTA – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akhirnya bicara terkait polemik hukum dan politik Tanah Air. Ia meminta rakyat tidak lagi diintimidasi. Megawati juga mengajak rakyat untuk tidak membiarkan kecurangan pemilu.

Ketum PDIP mengingatkan, Indonesia merupakan bangsa pejuang, bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia mengawal Pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati.

Yakni, dengan menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum memilih pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia. “Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi, hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran, hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan, hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara,” kata Megawati, Minggu (12/11/2023).

Dengan keadilan ini, Megawati meyakini, kemakmuran pasti bisa diwujudkan. Maka itu, Ketum partai berlambang banteng moncong putih itu mengajak rakyat terus menggenggam erat semangat reformasi itu dan tidak lupa terus mengawal demokrasi berdasarkan hati dan nurani.

“Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa,” ujar Megawati.

Bahkan, ia menegaskan, itu jadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab, kedaulatan rakyat harus terus dijunjung tinggi dan pemilu yang jurdil, luber harus dijalankan.

“Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi, jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi,” tegas dia.

Maka itu, Megawati mengajak rakyat menggunakan hak pilih dengan tuntutan nurani. Menutup pidatonya, Megawati memanjatkan doa agar Allah Yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan kita, ditutup tiga kali meneriakkan merdeka.(*/Tya)

JAKARTA – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk segera menertibkan baliho yang memperlihatkan dukungan partainya untuk pasangan bakal calon presiden-calon wakil presiden Anies-Muhaimin (AMIN), di Sleman, Yogyakarta.

“Kami tidak tahu menahu, tentu kami minta aparat penegak hukum khususnya Bawaslu untuk menertibkan karena itu bukan ranah kami, dan itu (pemasangan) bukan PPP kami,” kata Baidowi.

Saat ini PPP bersama PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Perindo mengusung dan mendukung pasangan bakal calon presiden-calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baidowi mengingatkan hukuman pidana bisa diterapkan bagi yang menyalahgunakan atribut partai. “Orang yang menyalahgunakan atribut (partai) yang secara resmi dimiliki oleh salah satu peserta pemilu itu kena pidana pemilu,” ujarnya.

Baidowi mengatakan PPP siap berjuang untuk memenangkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dia menyakini para kader PPP solid mendukung pasangan Ganjar-Mahfud.

“Kami yakin PPP nanti ketika pemilu lebih banyak yang memilih Pak Ganjar dan itu terbukti ketika kami turun ke bawah dan apalagi kalau wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD,” katanya.

Sebelumnya, di Jalan Wates Km 8, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman terpasang spanduk dukungan PPP untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Adapun PPP bersama PDI Perjuangan, Perindo, dan Partai Hanura telah mendeklarasikan mengusung pasangan Ganjar-Mahfud dalam kontestasi Pemilu 2024. Sedangkan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, PKB, PKS, dan Partai Ummat.(*/Mu)

JAKARTA – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud buka suara terkait pencopotan baliho bakal calon presiden Ganjar Pranowo di Pematang Siantar, Sumatera Utara.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyayangkan tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

“Kami sangat kesal dan marah, begitu banyak kejadian yang mencederai proses demokrasi,” kata Todung dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

Menurutnya, dalam masa pemilu wajar apabila baliho pasangan bakal capres dan wapres ada di mana-mana. Namun, dia merasa hanya baliho pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. yang diturunkan.

Untuk itu, Todung mengajak semua elemen bangsa berjuang menjaga integritas Pemilu dan Pilpres 2024. Adapun pihaknya akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak untuk melapor ke ‘call center’ netralitas aparat negara dalam waktu dekat.

“Kita harus terus menerus berteriak soal netralitas aparat,” ujarnya.

Ia menilai apabila laporan tidak ditanggapi, maka ada potensi ketidaknetralan. Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu.

“Ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh,” jelas Todung.

Todung menegaskan keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu. Kalau masyarakat terpecah-belah Indonesia akan mengalami kemunduran demokrasi.

“Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat Pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Sebaliknya, mendukung Israel hukumnya haram.

MUI pun mengajak umat Islam untuk menghindari produk-produk dari Israel.

“Mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram”, tegas Niam saat menyampaikan hasil fatwa MUI, hari ini Jumat (10/11/2023) di Kantor MUI Menteng Jakarta Pusat.

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta ini mengimbau umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.

“Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina saat ini hukumnya wajib. Maka kita tidak boleh mendukung pihak yang memerangi Palestina, termasuk penggunaan produk yang hasilnya secara nyata menyokong tindakan pembunuhan warga Palestina”, ujar Niam.

Lebih lanjut, pengasuh Pesantren Al-Nahdlah Depok ini menyatakan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.

“Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusian dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina”, tegas Niam menyampaikan rekomendasi fatwa.

Fatwa Nomor Nomor 83 Tahun 2023 Tentang tentang Hukum Dukungan terhadap Palestina ini juga merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.

Di samping itu, MUI juga menegaskan bahwa zakat dari masyarakat muslim di Indonesia dapat didistribusikan untuk kepentingan jihad kemerdekaan Palestina. “Pada dasarnya dana zakat harus didistribuskan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina”, tegasnya.

Karena itu, Niam mengajak kepada BAZNAZ dan lembaga-lembaga amil zakat Nasional (LAZNAS) Nasional untuk menggalang zakat, infak, shadaqah guna membantu perjuangan umat Islam di Palestina.

Fatwa ini dibahas sebagai bentuk tanggung jawab keulamaan MUI dalam menyikapi agresi Israel terhadap Palestina yang mengancam kemanusiaan. Di sisi lain, ada pihak yang berusaha memberikan empati dan dukungan pada Israel, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk upaya sebagian pihak yang mendeskreditkan pihak yang memberikan dukungan kemerdekaan Palestina.

Hadir dalam konperensi pers di MUI hari ini Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Ketua MUI Bidang Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim, Bendahara MUI Rahmad Hidayat, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda, Komisioner BAZNAS Rizaludin Kurniawan, dan para pengurus BAZNAS serta Komisi Fatwa MUI.

Secara lengkap, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, adalah sebagai berikut:

Ketentuan Hukum

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib.

2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.

3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribuskan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.

4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Rekomendasi

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusian dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.

2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.

3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme.(*/Nu)

JAKARTA – Ketua KPK Firli Bahuri tidak memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebanyak dua kali. Pemeriksaan ini terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

Indonesia Police Watch (IPW) menyarankan dua langkah yang bisa dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Firli. “Jadi kalau Firli tidak datang-datang, hanya ada dua langkah yang dilakukan. Jemput paksa karena Firli masih saksi, kemudian Firli diperiksa,” ujar Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, (9/11/2023).

Menurut Sugeng, dalam melakukan gelar perkara penetapan tersangka harus menunggu keterangan tambahan Firli untuk menguatkan temuan penyidikan selama ini. Kemudian setelah diperiksa, baru lanjutkan dengan gelar perkara. Pada pemeriksaan sebelumnya, menurut Sugeng belum lengkap. Sebab ada perkembangan dan hasil pemeriksaan saksi-saksi lain.

“Sebelum Firli diperiksa misalnya alat bukti dari KPK, surat-surat dari KPK, alat bukti ahli ya, kemudian ajudan yang diperiksa,” tuturnya.

Sebelumnya, Firli Bahuri tidak hadir dalam pemeriksaan terkait dugaan pemerasan terhadap eks menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Selasa (7/11/2023) lalu. Surat ketidakhadiran Firli dalam pemriksaan di Polda, dia telah mengirimkan surat konfirmasi ke Polda Metro Jaya. Firli tidak dapat memenuhi panggilan kepolisian karena sedang ada kegiatan di Aceh.

Diketahui Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sendiri telah menaikan status kasus pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK tersebut. Sementara SYL juga sedang terseret kasus dugaan kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian yang kini sedang diusut KPK.

Akibat kasus tersebut, SYL telah mengundurkan diri dari kursi jabatan menteri pertanian. “Selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan,” terang Kombes Ade Safri Simanjuntak.

Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP. Kemudian Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penyidikan untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana pemerasan tersebut.(*/Na)

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan kepada seluruh prajuritnya agar tidak terlibat dalam politik praktis. TNI, kata Agus, harus netral dan tidak condong kepada pasangan calon mana pun.

“Kita koridornya UU TNI nomor 34 Tahun 2004 di mana kita tidak boleh berpolitik praktis,” kata Agus saat ditemui usai memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu di Silang Monas Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Lebih lanjut, Agus Subiyanto pun mempersilakan prajuritnya untuk keluar dari TNI jika ingin terlibat dalam politik praktris. Jika tidak, maka Agus tidak segan-segan untuk memberlakukan sanksi disiplin.

“Demikian juga UU Pemilu tahun 2017 kalau kita mau berpolitik praktis harus keluar dari TNI. Jadi, apabila melanggar UU tersebut akan ditindak pidana,” katanya.

“Ataupun dari tindakan disiplin dari pimpinan, dan sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI akan mentaati UU tersebut,” sambungnya.

Di sisi lain, Agus mengungkap bahwa pihaknya mengamankan serta menyukseskan Pemilu 2024. Bahkan, kata Agus, TNI AD mengerahkan sekitar 115.000 personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia.

“Untuk TNI AD jadi seluruhnya 115 ribu sekian. Tadi dari kodam-kodam kan sudah memaparkan ada yang 8 ribu per Kodam, ada yang 10 ribu, disesuaikan dengan banyaknya TPS yang ada di wilayah tersebut,” kata Agus.
Agus mengatakan, setiap kotama dan kodam mempunyai rencana kontijensi dengan kerawanan-kerawanan yang akan dibuat direncanakan pascapemilu.

“Jadi sebelum, pada saat pemilu, dan setelah pemilu itu kita rencanakan. Dan tiap-tiap kodam juga punya klasifikasi pemetaan kerawanannya apa, biasaya kan kalau kita kerawanannya alam atau non-alam,” katanya.

“Alamnya bencana alam, non-alamnya kerawanan konflik sosial, kita sudah punya mapping setiap Kodam. Satu putaran atau dua putaran kita siap untuk mengamankan pemilu,” tambahnya.(*/Mu)

JAKARTA – Serangan Israel ke Palestina hingga saat ini menyebabkan ribuan masyarakat sipil tewas. Bahkan, mayoritas dari mereka yang harus merenggang nyawa, ialah anak-anak, wanita, hingga masyarakat lanjut usia (Lansia).

Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengecam keras tindakan yang dilakukan zionis Israel tersebut. Sebab, banyak pula fasilitas seperti masjid hingga gereja, ikut porak-poranda.

“Saya juga ingin sekali menyerukan agar Israel menghentikan pembunuhan terhadap warga sipil, dan mentargetkan serangan kepada fasilitas-fasilitas sipil seperti rumah sakit, masjid, dan gereja,” kata Retno dalam keterangannya, Senin (6/11/2023).

Oleh sebab itu, Retno meminta Israel mematuhi humaniter Internasional. Sebab, dalam perang sekali pun, ada aturan keras terkait hukum.

“Patuhi hukum humaniter internasional. Sekjen PBB pernah mengatakan, di dalam perang pun ada hukumnya,” tegasnya.

Diketahui, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi meminta maaf terkait adanya kesulitan mengevakuasi satu keluarga Warga Negara Indonesia (WNI) dari Gaza.

“Upaya untuk melakukan evakuasi terhadap satu keluarga WNI yang tinggal di Gaza Selatan, kembali belum berhasil,” ujar Retno , Senin (6/11/2023).

Hal ini, kata Retno, dikarenakan akses bantuan menuju Gaza telah ditutup. Bahkan, sudah dua hari tidak ada proses evakuasi di Gaza akibat penutupan tersebut.(*/Ag)