BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin membuka forum tingkat tinggi antar pemimpin daerah yakni Borderline Economic Summit (BES) 2019, di Royal Tulip Gunung Geulis, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Kamis (12/12/2019).BES 2019 mengangkat tema “Sinergi Percepatan Pembangunan di Daerah Perbatasan”.
Acara ini dijadwalkan dihadiri 11 bupati/ wali kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Di antaranya wali kota Bogor, wali kota Depok, wali kota Tangerang Selatan, wali kota Bekasi, bupati Bekasi, bupati Tangerang, bupati Cianjur, bupati Sukabumi, bupati Purwakarta, bupati Karawang dan bupati Lebak.
Para pemangku kebijakan juga turut diundang, baik di level provinsi maupun nasional. Di antaranya Kepala Bappenas, menteri-menteri terkait, gubernur Jawa Barat, gubernur DKI Jakarta dan gubernur Banten, anggota DPR dan instansi vertikal yang berkaitan. Namun, tidak semua hadir langsung namun telah diwakilkan.
Bupati Bogor Ade Yasin memaparkan delapan isu strategis yang masuk dalam pengelolaan ekonomi di daerah perbatasan sekitar Bogor Raya. Pertama adalah pembangunan jalan poros tengah timur (Kab. Cianjur dan Kab. Karawang).
Kemudian, pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) pada simpul LRT (Kota Bogor). Selanjutnya, pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) pada simpul kereta api (Kab. Lebak, Kab. Tangerang, dan Kota Depok). Keempat, pembangunan jalan khusus tambang (Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan).
Selain itu, Twin Geopark Pongkor-Ciletuh (Kab. Sukabumi). Keenam, penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) kali Bekasi dan persampahan (Kota Bekasi, Kab. Bekasi, dan Kota Depok). Lalu, penghubung tol Cimanggis-Cibitung dan Japek II (Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Karawang). Terakhir adalah pengendalian banjir di kawasan hulu (Kota Bogor dan Kota Depok).
“Delapan isu strategis yang dirumuskan oleh perwakilan 12 kepala daerah cenderung terkait dengan infrastruktur yang menjadi dasar percepatan pembangunan ekonomi. Penyediaan infrastruktur ini mau-tidak mau harus melibatkan Pemerintah Pusat,” kata Ade Yasin.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan BES 2019 sendiri merupakan forum yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan kawasan perbatasan 12 kabupaten/kota yang melingkupi Bogor Raya.
Uu pun mengapresiasi forum yang digagas oleh 12 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan kawasan perbatasan.
“Kami mengapresiasi dan menghormati, serta mendukung berbagai ide yang disampaikan Ibu Bupati (Bogor). Gagasan atau idenya sangat cemerlang,” kata Uu.
Menurut Uu, inovasi dan kolaborasi amat penting diterapkan dalam peningkatan dan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Apalagi, Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah potensi, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA).
“(Pemda) Provinsi Jawa Barat sangat mendukung dan mendorong atau kalau perlu dipercepat apa yang diharapkan kita semua dalam memperjuangkan daerah perbatasan. Beberapa program (usulan di BES) ada yang sudah termasuk dalam program kami, seperti jalur Puncak II, jalan tambang, tentang sampah, banjir, dan lainnya. Itu semua memang ada dalam program kami. Artinya, ini gayung bersambut,” ungkapnya. (Fuz)
BOGOR -Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor melatih 494 orang menggunakan aplikasi penyaluran dana bagian desa berbasis online di Hotel Taman Teratai, Kecamatan Cisarua. Sejumlah orang tersebut terdiri dari 416 staf desa, 39 orang staf kecamatan, dan 39 pendamping desa. Pelatihan dilaksanakan selama tujuh hari dan dibagi menjadi lima angkatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi mengatakan, pelatihan ini bertujuan agar peserta yang berasal dari unsur desa, kecamatan dan pendamping desa memahami dan dapat melakukan proses pengolahan dan pencairan dana bagian desa dengan menggunakan aplikasi berbasis online.
Selama pelatihan mereka akan dibekali materi bimbingan teknis aplikasi, kebijakan tanda tangan elektronik, dan kebijakan dana desa tahun anggaran 2020.
“Aplikasi ini adalah tuntutan dan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus dipenuhi agar dana yang besar dapat dukelola secara tertib, cepat, dan transparan,” terang Ade.
Ade menambahkan, era desa sekarang berubah, membangun itu harus dari desa. Kini uang yang dikelola oleh desa sangat besar maka harus mengutamakan prinsip akuntabel dan transparansi. Kalau tidak dikelola dengan tertib dan bertanggung jawab jangan harap bisa edektif dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.
“Oleh karena itu, bimtek ini adalah bagaimana peserta dilatih menggunakan aplikasi penyaluran dana bagian desa secara online, aplikasi ini akan difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, mudah-mudahan aplikasi ini bisa diterapkan pada tahun 2020,” paparnya.(Fuz)
BOGOR – Ajuan bantuan bibit yang dilayangkan Kelompok Tani (Poktan) Layungsari, Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor direalisasikan Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor.
Melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) setempat, Distanhorbun menyerahkan bantuan langsung kepada Ketua Poktan Layungsari, H Jukardi. Bantuan tersebut diantaranya berupa 500 pohon bibit Durian berkualitas tinggi seperti Durian dengan tiga jenis varitas 100 bibit, Durian Musangking
350 pohon dan 50 pohon varitas Pelangi.
Selain bibit, ada juga bantuan berupa Pupuk 500 kg. “Bantuan yang diberikan kepada Poktan Layungsari. Sesuai aturan, bantuan tersebut diberikan kepada anggota poktan secara cuma-cuma, tidak berbayar atau gratis. Kalau bibit bantuan diperjualbelikan, tidak diperbolehkan, itu aturan dan ketentuannya. Kalau ada yang menjual, saya akan tindak tegas, kalau perlu saya stop bantuannya,” tutur Kepala UPT Distanhorbun wilayah Tanjungsari, Tatang Mulyadi kepada awak media.
Ditambahkannya, jika ada anggota poktan memberi uang kepada yang ikut menjaga dan mengurus bibit dengan ikhlas, itu urusan lain. Karena, selama 6 tahun bertugas di Cariu sebagai Kepala UPT, sangat memahami betul kondisi para petani di wilayah tugasnya.
Sementara itu, para petani yang tergabung dalam Poktan Layungsari mengaku sangat bersyukur dengan direalisasikannya bantuan ini. “Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada UPT Pertanian Cariu yang ikut memfasilitasi sampai bantuan terwujud. Apalagi bantuan itu diberikan bersama pupuknya dan tidak dikenakan bayaran atau gratis,” kata Ketua Poktan Layungsari Jukardi kepada awak media di Kantor UPT Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Cariu, Rabu (10/12/2019).
Lanjut Jukardi, semua bantuan akan diberikan kepada anggota Poktan Layungsari secara cuma-cuma. Tidak ada yang dibayar seperti kabar yang beredar di masyarakat kalau bantuan itu diperjualbelikan. “Saya tidak menjual bibit duren bantuan pemerintah. Semua diberikan kepada anggota poktan secara cuma-cuma atau gratis,” tandas Jukardi. (Omen)
DESA PASIRGAOK TERIMA RP425 JUTA BENAHI SANITASI LINGKUNGAN
BOGOR – Puluhan kota dan kabupaten di Indonesia telah memulai perbaikan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hal ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang dikemas dengan nama Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR Melalui Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB).
Sanimas Islamic Development Bank (IsDB) diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan akibat kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) dan sanitasi yang buruk, dengan menyediakan infrastruktur sanitasi layak.
Program Sanimas IsDB sejak 2014 hingga 2019 telah dikembangkan di 13 provinsi, 58 kabupaten dan kota, dan 1.800 titik lokasi kegiatan. Program ini tersebar di Kalimantan Barat, Banten, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Bangka Belitung, dan DKI Jakarta.
Salah satunya Desa di Jawa Barat yang menerima program Sanimas adalah Desa Pasirgaok, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, tepatnya di Rt.02/Rw.05. dengan anggaran Rp.425 juta.” Saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintah melalui Kementrian PUPR yang sudah merealisasikan program sanitasi di desa saya, karena program sanitasi ini memang sangat di butuhkan warga agar warga memiliki tempat pembuangan kotoran yang sekaligus di olah dan tidak sembarangan lagi,” terang Saripudin selaku Kepala Desa Pasirgaok. (Igon)
BOGOR – Mantan Waka Polri Komjen (Pol) Purnawirawan Drs. Nanan Sukarna bersama rombongan, kembali datang ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) Misbahul Afhtal yang berada di Kampung Cileuleuy RT 03 RW 06 Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, Sabtu (30/11/2019).
Kunjungan kedua kali dari mantan Waka Polri tersebut dalam rangka menghadiri acara syukuran sekaligus meresmikan selesainya kegiatan bakti sosial gabungan (Baksosgab) rehabilitasi gedung sekolah dan penyediaan berbagai sarana pendukung pendidikan seperti mebeulair berupa 126 set meja dan kursi belajar, sumur bor serta kamar mandi dan toilet.
“Bantuan bakti sosial gabungan ini dilakukan oleh 3 Komunitas yaitu Harley Davidson Club Indonesia (HDCI), Willys Owner Indonesia (WOI) dan Volkswagen Indonesia Association (VIA). Pesan saya, semoga pihak pengelola sekolah ini dapat menjaga dan merawatnya dengan baik demi kemajuan pendidikan masyarakat Indonesia,” ungkap Komjen (Pol) Purnawirawan Drs.Nanan Soekarna selaku Ketua sekaligus Pembina Komunitas tersebut, Sabtu (30/11/2019).
Dalam giat tersebut, Komjen (Pol) Purnawirawan Drs.Nanan Soekarna selaku perwakilan donatur, didampingi Teti Sugiharti selaku Kepala MI Misbahul Athfal menandatangani prasasti peresmian rehab sekolah madarah tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kapolsek Parung Kompol Parmin, Danramil Parung Kapten (inf) Iwan, perwakilan Pendiri MI Misbahul Athfal Sopyan Hadi, Pengawas Dikmad MI Kecamatan Ciseeng Saeful Bahri, beserta dewan guru serta pengurus pemerintahan setempat.
Kepala MI Misbahul Athfal Teti Sugiharti mengatakan, sangat berterima kasih atas pemberian bantuan yang diterima sekolahnya berupa biaya renovasi gedung sekolah, pengadaan bangku dan meja belajar untuk siswa dan guru serta pengadaan alat – alat penunjang pendidikan lainnya yang sangat dibutuhkan. “Tentu kami mewakili pendiri, para dewan guru serta semua wali murid, sangat berterimakasih atas bantuan yang sangat bermanfaat bagi MI Misbahul Athfal,” ucapnya.
Seperti diketahui, kabar tentang adanya kekurangan sarana mebeulair, serta adanya beberapa ruang kelas dan ruang guru di MI Misbahul Athfal sempat mencuat ke permukaan dan menjadi perbincangan hangat di tengah publik.
Madrasah Ibtidaiyah ini diresmikan pada tahun 2017 dan sebelumnya adalah Madrasah Diniyah. Ada 6 ruang kelas dengan jumlah murid sebanyak 130 orang siswa yang ditangani oleh 7 orang guru tenaga pengajar. (Fuz)
BOGOR – Alun alun Kota Jonggol di Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, dipercantik. Pembiayaan bersumber dari APBD Kabupaten Bogor sebesar Rp 579 juta lebih. Lahan itu akan dijadikan Public Spaces atau ruang terbuka untuk kegiatan warga dan masyarakat sekitar. Sehingga, memenuhi unsur smart living demi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan layak huni.
Kendati demikian, pembanghnan ini masih saja menuai pro kontra. Ada yang mempertanyakan biaya yang sangat sedikit, sehingga hasilnya tidak akan maksimal seperti yang diharapkan.
Padahal, pengajuan untuk pembangunan dan penataan Kota Jonggol dan sekitarnya membutuhkan dana sekitar Rp50 miliar lebih. Sesuai estimasi yang mengacu kepada design Kota Jonggol dengan melakukan pelebaran alun-alun dan pemindahan beberapa kantor pemerintah. Untuk alun-alun sendiri, diajukan Rp15 miliar.
Pada lokasi tersebut, sedikitnya 6 bangunan pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat demi lancarnya pelayanan. Keenam bangunan itu, Kantor Camat Jonggol, Markas Koramil, Markas Polsek, Gedung UPT Pajak, SDN 02 Jonggol dan Bank BRI.
Pengajuan anggaran tertuang dalam Surat yang dikirim Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) PK Jonggol Nomor 06/PK-KNPI/JGL/IV/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Pengajuan Pembangunan Alun-alun Kota Jonggol Kabupaten Bogor kepada Gubernur Jawa Barat. Surat tersebut ditandatangani Ketua PK KNPI Jonggol, Herry Hardiyana , S.Kel serta Sekretaris Boby Iskandar, SH.I dan diketahui Camat Jonggol H. Beben Suhendar, S.H, M.M.
Gayung bersambut, pengajuan penataan alun-alun mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Hal itu terlihat dalam Buku III Peraturan Gubernur tentang APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Pemprov Jabar menganggarkan Rp 15 miliar untuk Penataan Alun-alun Kabupaten Bogor, yang tidak lain adalah Alun-alun Kota Jonggol.
“Itu estimasi anggaran yang diajukan ke Pemprov Jabar. Anggaran penataan alun-alun disetujui. Tapi, setelah anggaran keluar jadi menciut jauh. Saya selaku warga Jonggol mempertanyakan anggaran tersebut,” kata mantan Camat Jonggol Beben Suhendar yang saat ini menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bogor, di Jonggol, Sabtu (30/11/2019).
Lanjut dia, dengan anggaran sebesar itu tidak akan berbuah hasil maksimal. Justru akan menjadi beban sosial bagi masyarakat Jonggol karena dapat menimbulkan kemacetan yang lebih parah dari sekarang.
“Untuk menata Alun-alun Kota Jonggol, anggaran yang diturunkan Pemkab Bogor tidak rasional. Anggaran sebesar itu hanya akan menjadi beban sosial masyarakat sekitar karena dapat menimbulkan kemacetan yang lebih parah,” tandas Beben.
Sebelumnya, salah satu warga Jonggol, Ganda Saputra dalam pertemuan dengan Kapolsek Jonggol di Mapolsek beberapa waktu silam memprotes keras kemacetan yang terjadi di seputaran Alun-alun Kota Jonggol. Ia menuding kemacetan disebabkan penataan alun-alun yang tidak benar.
“Saya minta kepada pemerintah untuk menata alun-alun agar kemacetan tidak terjadi. Kalau perlu, lakukan pelebaran jalan dengan membebaskan lahan disekitarnya,” tegas Ganda kala itu. (Omen)
BOGOR – Kesabaran warga Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor nampaknya sudah habis. Ini terjadi karena kondisi jalan di Ruas Jalan Raya Mohamad Toha semakin amburadul. Warga pun setuju pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut.
Padahal Jalan Raya Mohamad Toha merupakan berstatus jalan milik Provinsi Jawa Barat. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Bogor dan Tanggerang merupakan akses utama bagi angkutan yang diperoleh melalui lalang. Disinyalir, kerusakan jalan akibat kendaraan besar yang berlalu tanpa henti setiap berlayar.
Sementara itu, kerusakan jalan itu sendiri dapat terlihat dengan kasat mata di lokasi. Nampak jalan bergelombang tidak beraturan. Bahkan, ada beberapa titik jalan yang berlubang hingga sedalam 30 cm.
Adi Pratama warga Parungpanjang, mengatakan, jalan yang bergelombang dan membenjol seperti ini bisa membahayakan pengendara sepeda motor. Lebih, sudah banyak yang jatuh dari jalan bergelombang. Maka, biarkan pemerintah bergerak cepat menyelesaikan masalah ini.
“Saya aja saat mengemudikan mobil tergasruk bagian kolongannya, mengubah aspal yang bergelombang. Bahkan, seperti ini, bisa menyebabkan rawan kecelakaan, kerena jalan yang rusak dan menonjol pengendara sepeda motor bisa tergelincir, ” urainya.
Sementara itu, Kanit Lantas Polsek Parungpanjang, Iptu Lokito, mengimbau para pengguna sepeda agar berhati-hati saat melintas Jalan Raya Mohamad Toha, membahas perlintasan rel kereta api, karena banyak jalan bergelombang. “Memang sudah banyak kejadian akibat jalan bergelombang. Kita pengendara sepeda motor harus berhati-hati, ”katanya. (Igon)
BOGOR – Adanya keluhan masyarakat Kecamatan Parung tentang semrawutnya penanganan dan penataan masalah pedagang kaki lima (PKL) dan angkutan umum sehingga menimbulkan gangguan kemacetan, mendapat perhatian serius dari Camat Parung Yudi Santosa.
Mantan Camat Babakan Madang ini menfaku, dirinya terus melakukan pengawasan dan pendalaman terhadap sejumlah problematika dan kendala yang terjadi di wilayah kecamatan yang dipimpinnya tersebut.
“Ini sebuah kewajiban, karena fungsi saya sebagai Camat adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi semua instansi untuk mencari solusi atas berbagai masalah di tengah masyarakat,” ungkap Yudi Santosa.
Dia menegaskan, semaksimal mungkin akan melakukan penataan wilayah, bukan melakukan penertiban. Untuk melakukan upaya tersebut, sambungnya, maka dalam kapasitas sebagai Camat Parung, dirinya akan mengumpulkan semua pemangku kepentingan yang memiliki tugas masing – masing bidang untuk berkoordinasi. “Terkait PKL dan kemacetan lalin, saya akan berusaha kumpulkan semua pihak untuk koordinasi. Makanya saya mau undang Dirut PD Pasar Tohaga dan Kadishub juga,” pungkasnya.
Sementara Kepala Seksi Trantib Kecamatan Parung, Endang Darmawan menambahkan, sesuai arahan Camat Parung pihaknya sudah secara rutin setiap seminggu 2 kali yaitu pada hari Selasa dan Kamis, melakukan giat penyisiran PKL dan memberikan himbauan agar saat berjualan tidak menggunakan badan jalan.
“Rencananya hari Rabu tanggal 4 Desember, Pemerintah Kecamatan Parung akan mengadakan rakor dan siraturahmi berbagai pihak yang terkait, diantaranya PD. Pasar Tohaga, Orrganda, Polsek, Koramil dan pengelola pasar tradisional,” pungkasnya. (Fuz)
BOGOR – Sejumlah proyek infrastruktur yang dilelang jajaran Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di lingkungan Pemkab Bogor kepada sejumlah kontraktor/penyedia jasa, diketahui melebihi target waktu pengerjaan atau mangkrak dari jadwal kontrak kerja yang telah disepakati. Hal ini pun mengundang komentar keras dari sejumlah pemerhati kebijakan publik serta wakil rakyat.
Diketahui, ada beberapa proyek infrastruktur yang diduga telat dalam pengerjaan. Penelusuran awak media ini, proyek lelang yang dibiayai uang rakyat melalui APBD tersebut, merupakan sarana – sarana vital bagi kehidupan masyarakat, diantaranya jalan raya, puskesmas hingga sarana pendidikan atau sekolah.
Terakhir yang mencuat adalah mangkraknya proyek rehabilitasi tiga ruang kelas belajar (RKB) di SDN 3 Tenjo. Akibatnya, sekitar 40 murid harus belajar di pelataran mushola.
Direktur LBH Keadilan Bogor Raya (KBR) Syamsul Alam Agus mengatakan, mangkrak nya sejumlah proyek vital publik tersebut akan berdampak serius pada tertundanya pemenuhan hak-hak warga negara (masyarakat). Dia menjelaskan, sejumlah hak tersebut tergolong non doragable right atau hak yang tidak bisa dikecualikan dalam situasi apapun, termasuk perang.
“Pemerintah harus bertindak tegas, karena jika tidak, maka akan menyebabkan berlarutnya masalah tersebut. Jika hal ini dibiarkan, maka tidak adanya ketidak tegaskan tindakan pemerintah itu dapat di golongkan sebagai bentuk pelanggaran HAM,”‘ Papar pria yang akrab disapa Bang Alam ini, Kamis (28/11/2019).
Syamsul Alam Agus juga mengungkapkan, jika pemerintah abai terhadap perlindungan hak – hak masyarakat, apalagi berdampak pada terganggunya kepentingan dan kebutuhan warga negara, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan citizen law suit atau gugatan warga negara kepada pemerintah. “Gugatan tersebut dibuat agar negara (pemerintah) dapat memenuhi kewajibannya untuk perlindungan dan pemenuhan hak – hak masyarakat atau warga negara.” tandas praktisi hukum ini.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal Kurdi yang dihubungi media ini mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Bogor. “Saya berharap agar Komisi 3 dapat segera meliat kondisi langsung di lapangan. Semua dinas yang menjadi leading sektor proyek lelang harus diawasi. Terkait proyek sekolah yang mangkrak, maka Disdik harus bertanggung jawab.” Tandas mantan Ketua Komisi III ini.
Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara memberikan jawaban singkat terkait adanya keterlambatan pengerjaan berbagai proyek vital tersebut. “Komisi 3 akan melakukan evaluasi terkait permasalahan ini. Kami juga akan kunjungi sejumlah proyek tersebut.” Ujar politisi Gerindra ini.
Sedangkan Ruhiyat Sujana, politisi Partai Demokrat yang ada di Komisi IV DPRD Kab. Bogor mengaku heran atas keterlambatan sejumlah proyek infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tersebut. “ini masalah serius dan saya akan segera mendorong untuk melakukan evaluasi dan supervisi secara ketat. Karena semua terkait kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.” cetusnya. (Fuz)
BOGOR – Sebanyak 30 bangunan kios di Jalan Raya Kemang – Parung, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor menjadi sorotan. Bangunan yang akan digunakan untuk kios makanan atau pusat kuliner yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Ayatulah salah seorang warga setempat mengaku tidak tahu pembangunan kios tersebut, dan tidak mengetahui kios itu untuk digunakan untuk apa. Ia pun tidak melihat papan IMB di lokasi proyek itu. “Saya yang orang awam saja tau, setiap proyek pembangunan pasti ada papan atau menyetujui IMB yang dikeluarkan Pemkab Bogor, berarti ada yang lemah dari segi pengawasan baik itu dari pemkab dan kecamatan. Boleh saja membuat suatu usaha tetapi mengikuti prosedur, yaitu lengkapi IMB, ”katanya
Salah satu pekerja proyek , Iyus mengaku hanya bekerja. Setahu sendiri izin dari kecamatan sudah ada tapi izin dari pemda belum tahu. Kios yang sudah dibangun beberapa bulan lalu ini berukuran 4 × 3 meter dan rencananya akan dikontrakkan. “Saya hanya kerja. Izin dari kecamatan setahu saya sudah ada. Kalau dari pemda saya tidak tahu, ” terangnya.
Sementara Kasie Trantib Kecamatan Kemang Suhendi mengaku akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik ke 30 kios tersebut, dirinya akan melakukan dan dorongan agar para pelaku usaha mengurus prosedur yang sudah jadi aturan.” Saya akan meminta kepada pemilik agar mengurus izin, karena perizinan bagian dari upaya peningkatan PAD Daerah, jika tidak di urus sangsi tegas akan di lakukan,” urainya. (Igon)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro