BOGOR – Adanya keluhan masyarakat Kecamatan Parung tentang semrawutnya penanganan dan penataan masalah pedagang kaki lima (PKL) dan angkutan umum sehingga menimbulkan gangguan kemacetan, mendapat perhatian serius dari Camat Parung Yudi Santosa.
Mantan Camat Babakan Madang ini menfaku, dirinya terus melakukan pengawasan dan pendalaman terhadap sejumlah problematika dan kendala yang terjadi di wilayah kecamatan yang dipimpinnya tersebut.
“Ini sebuah kewajiban, karena fungsi saya sebagai Camat adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi semua instansi untuk mencari solusi atas berbagai masalah di tengah masyarakat,” ungkap Yudi Santosa.
Dia menegaskan, semaksimal mungkin akan melakukan penataan wilayah, bukan melakukan penertiban. Untuk melakukan upaya tersebut, sambungnya, maka dalam kapasitas sebagai Camat Parung, dirinya akan mengumpulkan semua pemangku kepentingan yang memiliki tugas masing – masing bidang untuk berkoordinasi. “Terkait PKL dan kemacetan lalin, saya akan berusaha kumpulkan semua pihak untuk koordinasi. Makanya saya mau undang Dirut PD Pasar Tohaga dan Kadishub juga,” pungkasnya.
Sementara Kepala Seksi Trantib Kecamatan Parung, Endang Darmawan menambahkan, sesuai arahan Camat Parung pihaknya sudah secara rutin setiap seminggu 2 kali yaitu pada hari Selasa dan Kamis, melakukan giat penyisiran PKL dan memberikan himbauan agar saat berjualan tidak menggunakan badan jalan.
“Rencananya hari Rabu tanggal 4 Desember, Pemerintah Kecamatan Parung akan mengadakan rakor dan siraturahmi berbagai pihak yang terkait, diantaranya PD. Pasar Tohaga, Orrganda, Polsek, Koramil dan pengelola pasar tradisional,” pungkasnya. (Fuz)
BOGOR – Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengurai kemacetan di Jalur Puncak ditanggapi positif Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi (WHK).
Menurutnya, langkah Pemkab Bogor wajib diapresiasi karena ini semua demi kepentingan warga, baik warga Puncak itu sendiri maupun para wisatawan.
“Memang penerapan sistem 2-1 belum begiti efektif. Masih banyak hal yang perlu dikaji. Tapi setidaknya hal ini merupakan langkah kongkret Pemerintah dalam mengakomodir permasalahan yang terjadi di kawasan Puncak. Jadi percayakan permasalahan kepadatan kendaraan di Puncak kepada Pemkab Bogor,” ujar politisi dari Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, WHK menyebut, kepadatan kendaraan di Puncak memang sudah menjadi keluhan utama warga. Karena itu, harus ada solusi dalam penanganan masalah ini.
“Bayangkan, di hari biasa saja, saya yang setiap hari lalu lalang disana, butuh waktu 2 sampai 3 jam untuk sampai ke Cibinong. Begitu juga sebaliknya. Bisa dibayangkan kan bagaimana warga Puncak jika ada hal yang urgen. Dan ini bukan satu atau dua tahun. Karena Puncak memang kawasan primadona wisata,” paparnya.
Ditanya terkait solusi pelebaran jalan dan pembukaan jalur alternatif, WHK menyebut, jalur utama Puncak merupakan titil strategis bagi para pelancong karena itu harus ada solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini. “Jalur alternatif bisa jadi solusi. Tapi tetap harus ada solusi di Jalan Utama Puncak karena jalan nasional dan ramai dilintasi kendaraan,” sebutnya.
Begitu juga terkait penerapan sistem 2-1 dan One Way, WHK menyebut keduanya memang memiliki plus minus tersendiri. “Tapi percaya lah, uji coba yang dilakukan kemarin adalah yang terbaik bagi warga. Saya percaya Pemkab Bogor, Polres dan jajaran terkait bisa memberikan solusi terbaik bagi warga Puncak,” pungkasnya.(Fuz)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro