Metro Jabodetabek

BOGOR – Bupati Bogor Jawa Barat, Ade Yasin mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor pada Gubernur Ridwan Kamil sebesar 8,51 persen, dari senilai Rp3.763.405 menjadi Rp4.083.670 pada tahun 2020.

“Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa penetapan upah minimum kabupaten atau UMK ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan,” katanya kepada Antara di Cibinong, Kabupaten Bogor,(19/11/2019)..

Menurutnya, angka kenaikan 8,51 persen itu sesuai Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor yang dibuat pada 18 November 2019, serta atas mempertimbangkan surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No B-M/308/HI/01.00/X/2019.

Pola perhitungannya merupakan hasil kalkulasi dari besaran data inflasi sebesar 3,39 persen ditambah besaran data pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,12 persen.

“Upah minimum sektor Kabupaten Bogor Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang pengupahan ini direkomendasikan kepada Bapak Gubernur,” kata Ade Yasin.

Sebagai informasi, UMK Kabupaten Bogor tahun ini berada di angka Rp3.763.405. Angka tersebut naik 8,03 persen atau Rp279.778 dari tahun sebelumnya yang senilai Rp3.483.667.

Sementara itu, Kasi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Ujang Jaelani menyebutkan bahwa untuk menetapkan angka kenaikan sebesar 8,03 persen, menurutnya Pemerintah memiliki perhitungan tersendiri.

Rumusnya, nilai UMK tahun 2018 ditambah hasil jumlah antara Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Inflasi, kemudian dikalikan dengan nilai UMK 2018.

Setiap tahun, angka kenaikan UMK Kabupaten Bogor tidak menentu. Pada tahun 2017 ke tahun 2018, kenaikannya mencapai angka 8,71 persen. Begitupun pada UMK tahun 2016 ke tahun 2017, kenaikannya sebesar 8,25 persen.

“Memang jumlahnya kenaikannya lebih kecil dari dua tahun terakhir. Itu faktor LPE dan Inflasinya,” kata Ujang.(*/Fuz)

BOGOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor menggelar Media Gathering bersama media di Vila Bukit Pancawati, Senin (10/11/2019). Hadir pada kesempatan ini, jajaran Komisioner KPU Kabupaten Bogor dan Ketua KPU Pemprov Jabar, Rifqi Ali Mubarok.

Acara diawali dengan sambutan langsung dari Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni dan dilanjutkan dengan pemaparan singkat mengenai evaluasi pelaksanaan Pemilu secara keseluruhan oleh Ketua KPU Jabar.

“Kabupaten Bogor menjadi wilayah yang besar setara dengan propinsi dan 3,2 juta pemilih. Karena itu, Ketua KPU Kabupaten Bogor setara dengan Ketua KPU Propinsi,” kelakar Rifqi saat didapuk memberi sambutan.

Intinya, dalam kesempatan ini selain membahasa evaluasi secara keseluruhan giat Pemilu mulai dari Pilpres, Pilgub, Pileg, DPD hingga Pilkades serentak juga dipaparkan sedikit mengenai grand desain Pemilu 2024.

Rifqi menjelaskan, pada pelaksanaan Pemilu pada 2024 akan dilakukan serentak lagi yaitu Pileg, Pilpres dan DPD. Namun, rencananya pemilu serentak bakal ada perubahan teknis tidak seperti pada 2019 yang lalu.

“Namun, ada grand desain pelaksanaanya. Pada 2019 lalu rakyat memilih pileg, pilpres dan DPD dalam satu waktu. Tapi pada 2024, pencoblosan pileg dan pilpres akan terpisah. Apakah pileg terlebih dulu dilakukan, lalu pilpres kemudian. Atau sebaliknya. Tapi pelaksanaannya tetap pada tahun 2024,” kata Rifqi.

Rifki mengaku bahwa pelaksaan Pemilu 2019 dinilai tidak efektif. Karena banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas selain juga masih ditemukan kerancuan dalam Daftar Pemilih Tetap, seperti ada nama WNA walau yang bersangkutan memiliki KTP.

Pada kesempatan itu Rizki juga mengungkapkan adanya kenaikan honor bagi petugas KPPS. Kenaikan honor itu sudah diputuskan dan diketahui Kemenkeu. Karena pada 2019 lalu banyak warga khususnya pemuda yang tidak mau menjadi anggota KPPS.

“Dan nanti juga diberlakukan yang menjadi anggota KPPS harus menjalani pemeriksaan kesehatan yang diadakan KPU. Atau setidaknya nanti setiap petugas KPPS harus menyertakan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Sehingga nanti tidak ada lagi petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas negara,” imbuhnya.

Acara yang berlangsung selama dua hari ini dilanjutkan dengan ragam kegiatan menarik lainnya dan berpuncak pada acara permainan rafting yang digelar Selasa (19/11/2019). (Fuz)

BOGOR – Pengurus Kwarran dan Lembaga Pengawas Keuangan Kwartir Ranting Cibinong periode 2019-2022, resmi dilantik dan dikukuhkan oleh oleh, di Aula Kecamatan Cibinong. Minggu (17/11/2019).

Ketua Kwarcab Kabupaten Bogor Didi Kurnia mengatakan, pelantikan pengurus Kwarran dan Lembaga Pengawas Keuangan Kwartir Ranting Cibinong periode 2019-2022. Sangat penting dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gerakan Pramuka demi pembinaan generasi muda.

“Kepada pengurus sebelumnya, saya atas nama Kwarcab Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih kepada Kwarran Cibinong karena telah berkontribusi dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas Pramuka di tingkat Kwarcab Kabupaten Bogor,” ungkap Didi

Didi berharap, Kwarran Cibinong untuk selalu meningkatkan pembinaan bagi generasi muda. “Karena dengan meningkatkan pembinaan akan mengurangi hal-hal yang bersifat negatif,”singkatnya.

Sementara itu, ketua Kwarran Cibinong, Pardi mengucapkan terima kasih kepada pengurusnya yang telah bersinergi bersama-sama di Kwarran Cibinong. “Semoga di periode selanjutnya Pramuka Kwarran Cibinong bisa lebih baik,” katanya.

Ia menambahkan, Kedepan Gerakan Pramuka Kwarran Cibinong bisa lebih maju lagi dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. “Mudah-mudahan ketua Kwarran Cibinong dan jajarannya yang baru saja dilantik bisa melanjutkan program-program yang telah disusun,” harapnya. (Fuz)

BOGOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan menaikan honor para pegawai KPPS dalam pesta demokrasi serentak pada 2024 mendatang.

Hal ini ditegaskan Ketua KPU Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok saat membuka gathering media KPU Kabupaten Bogor di Villa Bukit Pancawati, Desa Pancawati, Kabupaten Bogor, Senin (18/11/2019) malam.

Rifqi menjelaskan, pada pelaksanaan Pemilu pada 2024 akan dilakukan serentak lagi yaitu Pileg, Pilpres dan DPD. Namun, rencananya pemilu serentak bakal ada perubahan teknis tidak seperti pada 2019 yang lalu.

“Namun, ada grand desain pelaksanaanya. Pada 2019 lalu rakyat memilih pileg, pilpres dan DPD dalam satu waktu. Tapi pada 2024, pencoblosan pileg dan pilpres akan terpisah. Apakah pileg terlebih dulu dilakukan, lalu pilpres kemudian. Atau sebaliknya. Tapi pelaksanaannya tetap pada tahun 2024,” kata Rifqi.

Rifki mengaku bahwa pelaksaan Pemilu 2019 dinilai tidak efektif. Karena banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas selain juga masih ditemukan kerancuan dalam Daftar Pemilih Tetap, seperti ada nama WNA walau yang bersangkutan memiliki KTP.

Pada kesempatan itu Rizki juga mengungkapkan adanya kenaikan honor bagi petugas KPPS. Kenaikan honor itu sudah diputuskan dan diketahui Kemenkeu. Karena pada 2019 lalu banyak warga khususnya pemuda yang tidak mau menjadi anggota KPPS.

“Dan nanti juga diberlakukan yang menjadi anggota KPPS harus menjalani pemeriksaan kesehatan yang diadakan KPU. Atau setidaknya nanti setiap petugas KPPS harus menyertakan surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Sehingga nanti tidak ada lagi petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas negara,” imbuhnya. (Fuz)

BOGOR – Pemerintah Desa Semplak Barat, Kecamatan Kemang sudah mengikuti intruk DPMD Kabupaten Bogor ihwal Mobil Siaga Desa untuk dilakukan Rebranding dengan motif hijau orange dengan gambar Bupati dan Wakil Bupati Bogor bertulisan Bogor Gercep (aksi gerak cepat) dan tulisan desa.

“Seusai surat edaran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor bahwa mobil siaga desa bantuan Pemkab Bogor itu agar dilakukan rebranding,”kata Sekdes Semplak Barat Asep Mulyana.

Asep mengatakan, rebranding itu dilakukan setiap desa dan dari surat pemberitahuan itu rebranding dilakukan paling lambat akhir November 2019.

“Alhamadulilah Desa Semplak barat itu sudah dilakukan rebranding dan dilakukan di daerah parung. Di kecamatan Kemang hanya tiga desa yang gak lakukan rebranding. Yaitu Desa Kemang, Pondok Udik, dan Jampang. Kenapa demikian karena tiga desa tersebut mobil siaganya bangunan dari Pemprov Jabar bukan dari Pemkab jadi gak dilakukan branding,”kata Asep.

Lebih lanjut, Asep berpendapat rebranding bagus karena seusai kefungsian mobil siaga itu untuk pelayanan masyarakat. “Sebagai filter agar mobil siaga tidak disalahgunakan,”ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa untuk anggaran rebranding itu diambil dari dana BHPRD 2019 dan untuk Desa Semplak Barat menganggarkan Rp 3,5 juta.

Sementara Sekertaris Dinas DPMD Kabupaten Adi meminta agar setiap desa segera melakukan rebranding seusai surat pemberitahuan.

“Rebranding itu sudah dibicarakan di akhir 2018 awal 2019 tentu jangan sampai kepala desa tidak melakukan rebranding jika tidak akan ada sangsi tegas,”kata Adi. (Igon)

BOGOR – Dibalik hingar bingar Festival Traditional Food and Festival 2019, Bupati Bogor Ade Yasin menyayangkan banyaknya sisa sampah yang berserakan di Lapangan Bumi Tegar Berimab, Cibinong pada Minggu (17/11/2019).

“Sampah berserakan dimana-mana, saya liat diacara ini lapangan penuh dengan sampah,” katanya kepada wartawan di lokasi acara, 5000 makanan Tradisional Gratis.

Bupati yang mengenakan kacamata ini meminta kepada para pengunjung, agar tumpukan sampah dibuang kepada tempatnya yang sudah disediakan.

“Kita jaga kebersihan, sudah d sediakan itu tempat sampah sama kita, jangan buang sembarangan dong,” sindirnya.

Dirinya juga berharap, agar acara kedepan tidak ada lagi sampah berserakan, jika ingin kembali tahun depan dilaksanakan mari jaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari iman.

“Bebaskan Kabupaten Bogor dari sampah, pemerintah daerah selalu berbenah diri dalam memperbaiki sampah, mari jaga lingkungan kita dari sampah, kebersihan itu sebagian dari iman,” tukasnya. (Fuz/*)

BOGOR – Event festival makanan dan minuman yang menghadirkan banyak peserta ini merupakan event pertama yang juga menggunakan konsep ramah lingkungan, hal tersebut dikatakan Bupati Bogor, Ade Yasin saat menghadiri acara Bogor Traditional Food and Festival Tahun 2019 yang dilaksanakan di Lapangan Tegar Berimana Cibinong, Minggu (17/11/2019).

“Event Bogor Traditional Food and Festival ini merupakan event pertama yang mendukung penuh konsep event ramah lingkungan (mendukung konsep antik) maupun konsep sport and tourism,” kata Ade Yasin.

Ia pun berharap, event seperti ini dapat terus dilakukan untuk menarik mita wisatawan. “Event-event seperti ini diharapkan dapat melestarikan kebudayaan warisan leluhur kita dan dapat mempromosikan Kabupaten Bogor serta mampu menarik minat wisatawan dan berkunjung lebih lama disini, kita tawarkan juga makanan khas-khas dari Bogor sebagai strategi kita, kita juga kan punya kopi dengan kualitas yang bagus,” harapnya.

Ade pun mengapresiasi kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dan semua pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. “Apresiasi untuk Disbudpar dan semua pihak yang terlibat dalam membuat acara yang sangat menarik ini, membuat sebuah acara yang memadukan beberapa konsep seperti sport, tourism, seni, budaya, kuliner khas bogor dan tentunya tetap mengedepankan komitemn Bogor Antik dengan mengusung tema event sukses tanpa ekses,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor, Muliadi berterima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya kegiatan Bogor Traditional Food and Festiva yang pertama kali ini.

“Terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir pada acara ini, peserta dari 40 Kecamatan dan peserta umum dari hotel-hotel dan para pengusaha, terima kasih juga kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah hadir dan ikut berpartisipasi juga dalam kegiatan ini, semoga untuk tahun-tahun berikutnya kegiatan ini lebih baik lagi dan dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Muliadi. (Fuz)

DEPOK – Kasus pemecatan sepihak yang dilakukan pihak manajemen Margo City terhadap dua karyawannya rupanya belum juga berakhir.

Kondisi ini menjadi ironi, sebab, kasus ini telah coba dimediasi oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok. Diketahui, dua karyawan Margo City yang sudah belasan tahun mengabdi, Suratno dan Andrianto diberhentikan tanpa pesangon. Tapi, hingga memasuki pertemuan ketiga, nasib dua karyawan itu belum jelas.

Padahal, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok telah masuk menjadi mediator, namun permasalahan belum tuntas juga. Ironisnya, pihak disnaker terkesan tidak mampu menyelesaikan karena tidak adanya penekanan terhadap pihak management perusahaan Margo City terkait hak-hak pekerja.

“Kami dari pihak Disnaker hanya memberikan saran, masukan untuk mencapai kesepakatan kepada kedua pihak. Karena semua itu adalah keputusan mereka yang berseteru,” kata Kasie Hubungan Industrial Disnaker Depok Wildan kepada wartawan, Sabtu (16/11/2019) kemarin.

Lanjut dia, untuk pertemuan dengan Disnaker sudah selesai. Tinggal menunggu hasil kedua kuasa hukum, baik pelapor maupun Margo City. “Seperti apa hasil musyawarahnya, akan diberitahukan kepada disnaker,” lanjutnya.

Kuasa hukum kedua karyawan Yudho Sukmonugroho mengatakan, pihaknya hanya meminta kepada perusahaan grup Djarum itu agar membayar apa yang sudah menjadi hak bagi kedua pekerja. Karena kliennya itu bekerja sudah sepuluh tahun lebih.

“Masa dipecat dan dipaksa keluar tapi tidak diberi uang pesangon. Bagi kami sebagai kuasa hukum pelapor, proses tetap berjalan. Walau belum ada kesepakatan, kami tetap terbuka dan berharap ada pembicaraan diluar proses ini,” kata Yudho kepada wartawan di gedung Dibalaikota Pemkot Depok.

Informasi yang didapatkan pihak Yudho, Selasa (19/11/2019), akan ada pertemuan lanjutan dengan pihak Margo City. Pihak management akan menyampaikan hasil penawaran pada Selasa atau Rabu. “Namun itu baru penawaran saja, belum tentu diterima. Intinya proses tetap berjalan untuk pembicaraan upaya perdamaian,” paparnya.

Sementara itu, pihak Margo City enggan mengomentari hasil pertemuan dengan pihak pelapor yang dimediasi Disnaker. “Kita cuma berdialog saja, saya tidak mengeluarkan statment, tidak ada tuntutan apa apa,” ujar salah satu staff yang hadir dalam pertemuan, Tri.

Ketika didesak terkait pesangon yang akan diberikan kepada kedua bekas karyawannya sebesar dua kali gaji, Tri membantah. “Tidak ada bahasa itu, kita cuma dialog saja,” tandasnya.

Untuk diketahui, peristiwa pemecatan Suratno dan rekannya berawal saat Suratno yang bekerja sebagai teknisi diminta membantu pekerjaan renovasi tenant di lantai dasar. Namun, pada saat pengerjaan terjadi kebocoran selang air pendam otomatis. Akibatnya, air tumpah dan membasahi lantai ruang tenant. Salah sorang petugas keamaan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Margo City. (Omen)

BOGOR – Pengukuhan Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor oleh Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat Kamis (14/11/2019) lalu, memberikan harapan kepada masyarakat Bogor Timur (Botim) bagi kemajuan informasi. Mereka berharap, 71 wartawan yang dilantik itu dapat menjalankan tugas dan fungsi jurnalistik demi tersebarnya informasi yang berguna bagi publik dengan mengedepankan kode etik jurnalistik.

Sekretaris DPP Presidium Daerah Otanomi Baru (DOB) Bogor Timur (Botim) Alex Slamet Riadi SH mengatakan, dengan pengukuhan itu dapat menjadi corong bagi kemajuan bersama. Apalagi Botim yang sedang berjuang memisahkan diri dari Kabupaten Bogor, berharap banyak agar rencana itu dapat tersosialisasi melalui wartawan yang profesional.

“DPP Presidium Botim mengucapkan selamat atas pengukuhan itu. Semoga dengan legalitas yang didapat teman-teman sebagai anggota PWI, lebih memberi kepercayaan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sehingga tersaji informasi yang akurat untuk kemajuan kita bersama,” kata Alex kepada Jurnal Metro Sabtu (16/11) di Sekretariat Prrsidium Botim Kawasan KTM Cileungsi.

Lanjut dia, dengan legalitas itu pihaknya berharap ada tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai wartawan. Karena, saat ini banyak berkeliaran oknum yang mengaku wartawan, namun kwalitas dan legalitasnya tidak mumpuni.

“Saya berharap dari anggota PWI yang baru saja dilantik, dapat mempublikasikan informasi yang telah kami lakukan selama ini. Agar masyarakat Botim dan Pemerintah pusat dan daerah dapat mengetahui perkembangannya,” lanjut Alex.

Sementara itu, ketua komunitas wartawan yang berada di wilayah Botim, Bogor Timur Jurnalis (BTJ) Sudadi berharap sama. Kata dia, dari 71 anggota PWI yang dilantik itu, 3 diantaranya adalah wartawan yang tergabung dalam komunitas yang ia pimpin.

“Saya berharap kepada anggota PWI yang baru dikukuhkan dapat memberi contoh dan menjadi panutan dalam komunitas BTJ. Dengan memberi informasi yang akurat tanpa hoax dalam setiap pembertaan,” tandas Sudadi. (Omen)

JAKARTA – Bertempat di Gedung DPR Senayan Jakarta Rabu, 13 November 2019 Rapat Dengar pendapat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan  Komisi V DPR RI, Mulyadi, anggota komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan dan kritiknya kepada Kementrian  infrastruktur yang baik merupakan salah satu syarat utama dari pertumbuhan ekonomi.

Namun, pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan tanpa perencanaan serta koordinasi yang baik. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus memiliki multiplier effect terhadap ekonomi yang signifikan. Karena pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang yang beban biayanya sangat besar.

“Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus bisa berdampak pada perekonomian masyarakat, jangan sampai membangun malah membuat resah masyarakat,” kata Mulyadi saat rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membahas rencana strategis dan program kerja pemerintah 5 tahun di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Ia mencontohkan rencana pembangunan Waduk Cibeet yang banyak diprotes oleh masyarakat. Legislator dapil Jawa Barat V itu mengungkapkan penolakan itu terjadi karena masyarakat mensinyalir pembangunan waduk tersebut akan menengelamkan setidaknya 8 desa dan 2 kecamatan di sekitar Waduk Cibeet.

“Ini menunjukan sosialasi kurang dilakukan, sehingga masyarakat tidak sepaham dan tidak mendorong rencana pembangun waduk itu,” katanya, seraya mengatakan jika dampakanya negatif untuk rakyat, ia berharap Pemerintah tidak meneruskan pembangunan Waduk dan lebih memprioritaskan kebutuhan rakyat.

Mulyadi juga mengkiritisi rencana pembangunan tol di Jawa Barat yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan.

“Kalau alasannya karena volume kendaraan, bisa cari cara lain. Pembangunan tol akan berdampak pada industri rumah tangga, destinasi wisata yang harusnya bisa dikembangkan bisa jadi terabaikan. Kalaupun harus ada peningkatan infrastruktur, saya kira jalan Ciamis sampai Majalengka diperbesar saja itu akan memperbesar potensi ekonomi di sana,” jelasnya.

Terkait usulan pembangunan jalur Puncak II, ia berharap pemerintah segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Anggaran sudah didorong dari Kabupaten dan Provinsi namun tidak juga teralisasi. Negara seperti tidak hadir mengatasi situasi ini, padahal puncak diatur oleh Keputusan Presiden. Saya harap pemerintah pusat segera berkoordinasi untuk meyelesaikan masalah ini,” ucapnya.

Di Bandung, Provinsi Jawa Barat, lanjut Mulyadi, seringkali terjadi banjir. Untuk mengatasinya dibutuhkan koordinasi yang komprehensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Banjir di Bandung tidak juga ada jalan keluar. Delapan kecamatan dan puluhan ribu warga jadi korban setiap tahun, banjir itu tidak jauh dari ITB dan tempat strategis lainnya. Banyak ahli sepertinya tidak berdaya menghadapi itu. Kenapa pemerintah pusat tidak ikut bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat. (Omen)