PD PASAR TOHAGA ‘RIBUT’ SOAL PARKIR, ADA APA?

BOGOR - Upaya Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tohaga mengelola lahan parkir di areal Pasar Cibinong, menuai kontroversi. Tak sedikit pihak yang menuding, jika langkah ini sarat akan muatan kepentingan.

Ketua Garuda KPPRI Bogor, Irman Hihasan, misalnya. Ia menilai, seharusnya BUMD ini tak 'meributkan' hal remeh seperti parkir tapi lebih pada sisi kemampuan PD baik dari sumber daya manusia (SDM) dan pola managerial yang perlu diperbaiki.

“Tiga bulan lebih jajaran direksi baru harusnya memikirkan pembenahan managerial. Patut dipertanyakan jika malah sibuk rebut parkir daripada SDM serta sistem yang masih butuh pembenahan, ” ucapnya Selasa (26/11/2019).

Menurutnya, upaya menggandeng pihak ke tiga masih harus dilakukan.Dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas Perusahaan Daerah dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha.

Serta untuk mewujudkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu penggerak  roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional dantuk meningkatkan keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau baru menjabat sudah berfikir parsial. Jangan-jangan yang difikirkannya adalah memperkaya diri bukan orientasi pasa peningkatan PAD,” ucapnya.

Tak hanya itu, Iman juga memastikan. Jika pengelolaan parkir secara langsung oleh PD dan disahkan oleh Bupati Bogor. Maka akan memicu kerusuhan.

“Issue ini akan jadi bola panas ke Bupati Bogor. Akan banyak tudingan dan kecurigaan. Dengan lelang terbuka, pemerintah sama dengan membuka ruang persaingan sehat antar pengusaha, ” tuturnya.

Senada, Ketua Koalisi Masyarakat Bersih Pemantau Pemerintahan dan Pembangunan (KMBP3) Coky Pasaribu, memberikan acungan jempol atas perubahan visi misi direksi PD Pasar Tohaga dari upaya membenahi persoalan di lingkup pasar menjadi pengelola parkiran pasar.

Hanya saja, Coky mewanti-wanti agar PD Pasar Tohaga bersikap transparan.“Misalnya, membuka potensi dana parkir yang bisa dipungut dan berapa realisasinya. Kemudian sebelum pelaksanaan PD Pasar juga harus melaporkan hal ini ke DPRD dan Pemkab, yaitu untuk memastikan pengelolaan serta penerimaan dana parkir di tengah jalan ini berpengaruh atau tidak terhadap APBD,” jelas Coky kepada wartawan di Cibinong, Minggu (24/11/2019).

Ditambahkannya, PD Pasar juga tak boleh terkesan pilih kasih atau tebang pilih, kedepan parkiran semua pasar harus dikelola oleh PD Pasar, dan hal itu harus diikuti dengan perubahan nama badan usaha, dari PD Pasar Tohaga menjadi PD Perparkiran Tohaga. “Ya sekalian saja rubah badan usahanya, Bupati saya kira bisa mempertimbangkan hal ini,” ujar Coky.

Meski demikian, Coky mengkritisi kepemimpinan Haris Setiawan yang sampai saat ini belum mempublikasikan apa saja program mereka dalam upaya membenahi masalah-masalah di Pasar.

“Apa saja rencana direksi untuk mengatasi masalah sepinya sejumlah pasar, kesemrawutan di pasar Leuwiliang, Cisarua, Bojong Gede dan lain-lain? Belum ada,” imbuhnya.

Malahan, tambah Coky, yang muncul niat Direksi PD Pasar  menjadi pengelola parkir. “Padahal banyak sekali permasalahan tapi kok malah prioritas soal parkiran? Coba kita lihat soal penataan aset, soal kekumuhan dan sepinya pengunjung pasar.

Mestinya Direksi PD Pasar membuat inovasi untuk mengatasi masalah, bukan malah mengurusi parkiran yang selama ini sudah berjalan dengan pihak ketiga,” paparnya.

Oleh karena itu, Coky mengharapkan Bupati Ade Yasin dan DPRD mengevaluasi keputusan serta kebijakan Direksi di luar dari visi misi sewaktu seleksi calon Direksi. Menurutnya lagi, ketegasan Bupati dan DPRD sangatlah penting guna mengantisipasi melencengnya komitmen Direksi yang bisa mengakibatkan upaya menjadikan PD Pasar Tohaga maju dan berkembang mengalami kegagalan.

Saat dikonfirmasi, Dirut PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan membenarkan niatan tersebut. "Intinya tidak ada yang salah ketika tohaga mengelola parkir sendiri karena itu bagian dari pelayanan juga. Karena parkir itu bagian dari pelayanan tohaga kepada pedagang dan konsumen pengunjung, ” singkatnya. (Fuz)