BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan melaksanakan kegiata Rebo Keliling (Boling) di Kecamatan Ciomas, Rabu (9/10/2019). Pada boling kali ini, Ade Yasin kembali menjelaskan tentang terobosan dan kerja sama yang telah dilakukan Pemkab Bogor dengan Kantor Pos.
“Pemkab Bogor melakukan terobosan dalam pengambilan dokumen kependudukan, mulai dari KTP sampai Kartu Keluarga (KK) nantinya akan dikirim lewat pos, jadi bapak dan ibu nanti yang buat KTP, KK, Akte Lahir buat saja, jangan khawatir jarak yang jauh, nanti kita akan antar langsung lewat pos ke rumah masing-masing,” jelas Ade Yasin.
Ia menambahkan, kerjasama dengan kantor pos dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat. “Tujuan kerjasama dengan kantor pos untuk memudahkan dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, ini juga sekaligus menjawab keluhan masyarakat yang selama ini KTP nya tidak jadi-jadi, padahal tanda terimanya sudah ada tapi belum sampe kepada mereka,” tambahnya.
Sementara itu Camat Ciomas, Chairuka mengatakan, terobosan yang dilakukan Ibu Bupati sangat membawa manfaat untuk masyarakat Kabupten Bogor.
“Alhamdulillah berbagai inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Ibu Bupati sudah terasa manfaatnya, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah bekerjasama dengan Kantor Pos terkait pengiriman KTP, KK, Akte Lahir, jadi masyarakat tinggal menunggu di rumah masing-masing, dengan terobosan tersebut juga Kabupaten Bogor diberikan penghargaan sebagai Kabupaten Terinovatif Tahun 2019 dari Kementerian Dalam Negeri RI beberapa hari yang lalu,” kata Chairuka. (Fuz)
BOGOR – Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin mengungkapkan, Kabupaten Bogor masih memiliki 45 desa tertinggal. Ke 45 desa itu berada di 13 kecamatan.
Menurutnya, Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang sangat luas. “Kabupaten Bogor sangat luas sehingga banyak yang belum tersentuh,” kata Ade, di Gunung Putri, Kabupaten Bogor (8/10).
Mskipun belum menjabarkan satu-persatu desa tersebut, Ade mengungkapkan akan berupaya mengentaskan desa tertinggal. Dia menyatakan akan melibatkan semua pihak untuk melakukan pemerataan pembangunan di desa tertinggal.
“Penanganan setiap tahun, kita akan anggarkan tahun depan supaya semua (desa tertinggal) bisa jadi desa berkembang,” terang politikus PPP itu.
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Nomor 201 Tahun 2019, tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, Kabupaten Bogor memang memiliki 45 desa tertinggal.
Keputusan tersebut mengklasifikasikan penilaian hasil survey terhadap data indeks desa membangun (IDM). Terdapat empat klasifikasi yang telah diputuskan.
Pertama, IDM lebih besar (>) 0,8155 masuk dalam kategori desa mandiri. Kedua, IDM kurang dari sama dengan (s) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072 masuk dalam desa maju.
Kemudian, desa berkembang memliki IDM kurang dan sama dengan (s) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989. Sementara, desa tertinggal memiliki IDM kurang dan sama dengan (s) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907. Terakhir, desa sangat tertinggal dengan IDM kurang dan sama dengan (s) dari 0,4907.(*/Jun)
DEPOK – Setiap tahun, wanita yang menjadi janda di Kota Depok, Jawa Barat, terus bertambah. Bahkan, terjadi tren peningkatan 10 persen setiap tahun dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kota Depok, pada 2017 ada sebanyak 3.087 kasus perceraian dan meningkat pada 2018 menjadi sebanyak 3.525 kasus perceraian.
Pada Januari hingga Oktober 2019, terjadi peningkatan kasus perceraian yang signifikan. Diperkirakan sudah mencapai 3.500 kasus perceraian.
“Belum sampai akhir tahun 2019, sudah mencapai kurang lebih 3.500 kasus perceraian yang diputus. Jadi, kasus perceraian di Kota Depok trennya selalu terjadi kenaikan, sekitar 10 persen per tahun,” ujar Ketua Pengadilan Agama Kota Depok, Mohamad Yamin, di Kantor Pengadilan Agama Kota Depok, Selasa (8/10).
Yamin menambahkan, berdasarkan catatan Pengadilan Agama Kota Depok, rata-rata kasus perceraian sebanyak 25 kasus per hari. “Dari grafiknya, tren angka perceraian di Kota Depok tiga tahun terakhir terus meningkat. Kalau dari angka pengajuan yang masuk bisa mencapai 5.000 permohonan setiap tahun dan yang diputus cerai mencapai angka tertinggi pada 2018, yakni sebanyak 3.525,” katanya.
Yamin mengutarakan, ada dua jenis pengajuan perkara cerai, yakni cerai talak dan cerai gugat. Bedanya, untuk cerai talak yang mengajukan adalah dari pihak suami, sedangkan cerai gugat yang mengajukan adalah dari pihak istri.
“Dari dua jenis perkara perceraian ini yang paling tinggi masuk adalah cerai gugat. Sebagai contoh pada 2018 dari 3.525 kasus cerai, cerai talak sebanyak 852 kasus sedangkan cerai gugatnya sebanyak 2.673 kasus,” jelas Yamin. “Yang memprihatinkan, dalam tiga tahun terakhir ini, penyebab penceraian yang tertinggi karena pengaruh media sosial (medsos). Faktor ekonomi, bukan menjadi penyebab utama lagi.”
Pengaruh medsos, lanjut Yamin, terjadi karena dijadikan sarana untuk memiliki wanita idaman lain (WIL) atau pria idaman lain (PIL). Kecenderungan acara reuni dan grup-grup reuni di medsos juga menjadi pemicu perceraian.
“Ajang reuni juga banyak timbulkan masalah perceraian. Terungkap dalam persidangan, dari reunian kemudian lanjut di medsos, di aplikasi WhatsApp (WA), kemudian ketemuan dan ya selanjutnya terjadi perselingkuhan. Kebanyakan bukti yang dihadirkan ke Pengadilan Agama juga berupa foto-foto perselingkuhan, foto-foto screenshoot percakapan di aplikasi WA yang berisikan kemesraan pasangan yang memiliki WIL/ PIL,” kata Yamin menjelaskan.(*/Dul)
BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin menghadiri acara peresmian program CSR KB Kookmin Bank dan Bank Bukopin di SMK Darus Sa’adah, Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Selasa (8/10/2019). Ia mengatakan menyambut baik setiap kegiatan CSR yang dilakukan dunia usaha dibidang pendidikan, sosial dan kemasyarakatan.
“Mewakili Pemerintah Kabupaten Bogor saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Labor Union KB Kookmin Bank, KB Kookmin Bank dan Bank Bukopin atas prakarsanya dalam melaksanakan rangkaian kegiatan union social reponsibility yang berlangsung dari tanggal 1 oktober – 10 oktober 2019 di wilayah Kabupaten Bogor, kami pastinya menyambut baik setiap kegiatan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat,” kata Bupati.
Ia juga menambahkan, sinergi dunia usaha dengan pemerintah sangat diharapkan untuk membantu meningkatkan pendidikan dan minat baca masyarakat. “Saya sangat apresiasi kepada seluruh karyawan KB Kookmin Bank dan Bank Bukopin, tidak hanya sekedar memberikan donasi tetapi seluruh karyawan terlibat langsung di lapangan, semoga hal seperti ini menginspirasi perusahaan lain untuk dapat menggelar program serupa, sehingga dapat semakin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas,” tambahnya.
CSR KB Kookmin Bank dan Bank Bukopin memberikan bantuan mulai dari pembangunan sarana perpustakaan di kawasan Ponpes Darus Sa’adah, perawatan bangunan SMK Darus Sa’adah, membangun sarana toilet di SD Cijujung 03, melakukan kegiatan pertukaran budaya, pembangunan sarana pendukung pendidikan di SDIT Nurul Hady Babakan Madang, serta memberikan bantuan pengadaan 1000 unit buku dan sejumlah perangkat komputer. (Fuz)
BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor menggelar Bimtek Pengelolaan Website Desa Dalam Kerangka Menuju Smart Village. Kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari, tanggal 8-9 Oktober 2019.
Kegiatan bimtek pengelolaan Website Desa merupakan titik awal dalam pengembangan Smart Governance di desa-desa Kabupaten Bogor menuju Smart Village atau Desa Cerdas.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Kardenal mengatakan, desa menjadi tumpuan pembangunan nasional saat ini. “Dilandasi pada kenyataan bahwa desa menjadi tumpuan pembangunan nasional, keberhasilan desa secara akumulatif akan mendorong kelangsungan ekonomi nasional maka posisi desa sungguh sangat penting, desa perlu dikembangkan secara inovatif menuju desa cerdas atau smart village,” kata Kardenal saat membuka Bimtek Pengelolaan Website Desa di Hotel Darmawan Park Sentul, Babakan Madang, Selasa (8/10/2019).
Ia juga menjelaskan, smart village atau desa cerdas akan di desain sebagai pusat kreativitas warga. “Kita akan desain desa sebagai pusat kreativitas warga yang menggabungkan antara kegiatan ekonomi produktif dan kreatif, peningkatan pendidikan dan kesehatan, upaya pengentasan kemiskinan, dengan smart village ini kedepannya peran pemerintah desa lebih dioptimalkan agar dapat mengelola sumberdaya desanya secara efektif, efisien dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Kasi Pengembangan Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Dwi Farida Efrida mengatakan pemetaan smart village di Kabupaten Bogor sudah harus sesuai dengan potensi desa masing-masing.
“Saya sangat senang melihat peserta bimtek ini masih muda-muda, untuk operator desa juga sudah bagus tentang teknologi, smart village ini harus sesuai dengan potensi desa masing-masing, bisa potensi wisata, pertanian, industri dan lainnya, saya lihat pemetaan dan master plan yang dibuat Diskominfo Kabupaten Bogor sudah bagus tinggal kedepannya ditindaklanjuti, jangan hanya semangat ketika bimtek saja,” kata Dwi.
Ia pun menambahkan, pilar yang kita gunakan untuk smart city dan smart village itu hampir sama. “Pilar yg kita gunakan untuk program smart city dan program smart village itu hampir sama, hanya berbeda kalau di smart city ada smart branding sementra untuk smart village kita tidak menggunakan smart branding karenan menurut kami terlalu berat tanggung jawabnya kalau dipikul di tingkat desa, karena untuk menciptakan suatu brand atau memasarkan suatu brand itu sudah cukup di tingkat kabupaten atau provinsi saja” tambahnya.
Peserta dari kegiatan ini adalah perwakilan dari masing-masing perangkat desa atau operator desa.(Fuz)
DEPOK – Tiang pancang kerangka besi jembatan tol Depok Antasari (Desari) ambrol, Selasa (8/10/2019) dini hari. Lokasinya di kelurahan Krukut, Limo, Kota Depok. Ketika wartawan akan meliput kejadian tersebut mendapat intimidasi dari oknum security yang bertanggung jawab menjaga keamanan di proyek tol. Wartawan tidak boleh meliput.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Poskota, peristiwa ambruknya kerangka besi penompang jembatan Tol Desari ambruk mengenai lima orang pekerja dan terluka ringan.
Mengetahui informasi tersebut sejumlah wartawan berjumlah enam orang terdiri dari elektronik dan online, mencoba ke lokasi untuk meliput kejadian dan mencari informasi. Namun, awak media mendapat pencegatan pelarangan peliputan oleh oknum petugas keamanan yang menjaga lokasi proyek.
Bahkan, sempat terjadi pendorongan terhadap seorang wartawan vivanews.co.id kontributor Depok, ketika akan melakukan peliputan di lokasi. “Jangan meliput disini, tidak ada ijinnya,” kata seorang pria mengaku sebagai petugas keamanan proyek.
Masih kurang puas, para rekan-rekan petugas keamanan proyek tol datang mencoba mengusir para wartawan ketika akan mencoba mencari keterangan peristiwa tersebut di lokasi kejadian.
“Temen dari berbagai media Tv dan online juga diusir oleh oknum petugas keamanan proyek tol. Saya sempat didorong nyaris terjatuh saat itu,” ucap Zahrul, salah satu wartawan.
Saksi yang intimidasi akhirnya dapat dilerai setelah ada warga setempat yang melerai dan datang anggota Polsek Limo.
Secara terpisah Kapolsek Limo Kompol Mohamad Iskandar mengatakan ada salah satu titik tol yang ambruk. “Pada saat sedang ada pengecoran di Tol Desari (jembatan) diduga dasarnya tidak kuat menahan materil yang ada sehingga ambles ke dalam,” ujarnya.
Selain itu dalam peristiwa ambruknya kerangka yang akan dijadikan sebagai pondasi jembatan tol tersebut, ada lima pekerja yang menjadi korban dalam insiden tersebut.
“Informasi yang kita dapat ada lima pekerja yang menjadi korban hanya luka ringan saja dan tidak ada yang tewas atau luka berat,” tandasnya.
Iskandar menjelaskan, peristiwa ambruknya bagian tiang kerangka besi proyek tol itu terjadi sekira pukul 01:30 WIB. “Ketika dicor langsung amblas. Kemungkinan dasarnya enggak kuat, kemungkinan tiang penyangganya ya. Jadi kalau bangunan ada kerangka dasarnya diduga enggak kuat.” (*/Idr)
BOGOR – Jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor bersama Korem 061/Suryakencana (SK) siap bekerjasama mensosialisasi wawasan kebangsaan serta bela negara kepada generasi muda da masyarakat di wilayah Korem 061/SK.
Hal itu digulirkan saat silaturahmi PWI Kota Bogor dengan Danrem 061/Sk Kolonel Inf Novi Helmi Prasetya di Makorem 061/Sk pada Selasa (8/10/2019) siang.
Dalam pertemuan pertama kabinet baru PWI Kota Bogor setelah rapat kerja (raker) dengan Danrem 061/Sk Kolonel Inf Novi Helmi Prasetya, ada penyerahan plakat dari PWI Kota Bogor kepada Danrem sebagai wujud sinergitas yang baik selama ini. Penyerahan penghargaan ini juga apresiasi PWI Kota Bogor HUT TNI ke-74.
Novi mengatakan, dirinya mengucapkan terima kasih kepada PWI Kota Bogor sudah bersilaturahmi ke Makorem 061/Sk, dirinya berharap komunikasi dan sinergitas berlanjut.
“Kami kedepannya akan membuat program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dan di wilayah Korem 061/Sk khusunya,” ungkap Novi.
Ia melanjutkan, hasil pertemuan selama beberapa jam pada hari ini menghasilkan ide beberapa program, tetapi yang paling diprioritaskan adalah wawasan kebangsaan dan bela negara untuk generasi muda khususnya serta masyarakat umumnya.
“Ini dilakukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia maju. Sasarannya adalah generasi muda dan masyarakat diwilayah,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor Arihta Utama Surbakti mengatakan, jajaran PWI Kota Bogor berterima kasih kepada Danrem 061/Sk Kolonel Inf Novi Helmi Prasetya telah menerima jajaran PWI Kota Bogor dan merencanakan kolaborasi dalam beberapa program. Tetapi yang paling diutamakan adalah program sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara.
“Program ini sangat cocok digulirkan kepada generasi muda yang saat ini kita mengetahui sudah sangat keranjingan gadget. Maka dinilai snagat perlu mereka mengetahui wawasan kebangsaan dan bela negara dari sumber yang tepat,” ungkap Ari.
Ari menegaskan, melihat pemaparan danrem dal menyampaikan materi wawasan kebangsaan dan bela negara saat diskusi dengan jajaran pengurus PWI Kota Bogor, gaya dan caranya sangat tepat untuk kaum milenial. Materi yang disampaikan dimulai dari sejarah hingga inti dari wawasan kebangsaan dan bela negara gamblang tersampaikan.
“Untuk kalangan mahasiswa dan generasi muda Danrem sebagai pembicara utama dalam wawasan kebangsaan sangat tepat, apalagi dilakukan saat memperingati hari pahlawan 10 November. Saya rasa mahasiswa dan masyarakat perlu dikuatkan kembali wawasan kebangsaan ini. Kami siap berkolaborasi dengan korem untuk hal ini,” pungkasnya.(*/PWI KOTA BOGOR)
BOGOR – Hadirnya moratorium minimarket yang termaktub dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 63 tahun 2017, secara tak langsung membuka ‘dosa’ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam penataan ruang, khususnya dari sisi sosial ekonomi masyarakat.
Hal itu dapat dilihat dari semrawutnya tata kota di wilayah ibukota Kabupaten Bogor, Cibinong. Berdirinya sejumlah supermarket dan mall yang cukup berdeketan pada dasawarsa ke belakang ini menjadi bukti yang cukup sahih. Bukan hanya soal kemacetan tapi juga kondisi ekonomi yang tak seimbang.
“Bicara soal pemerataan secara ekonomi, memang belum merata. Contoh tata kota terkait penataan bangunan komersil seperti Mall dan supermarket di kawasan Cibinong. Dulu, saya sempat keberatan karena akan berdampak pada sisi ekonomi. Terbukti, saat ini banyak toko modern yang hampir gulung tikar karena pemetaan ekonomi yang kurang baik,” kata Hajar Nurcahyo, salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Disperindag Kabupaten Bogor, Selasa (8/10/2019).
Lebih lanjut, ia mengaku sangat miris dengan kondisi ini yang diakuinya secara tidak langsung juga mengancam pada sektor pendapatan ekonomi para pekerjanya. “Jika dulu di tata dengan baik bukan tidak mungkin akan tercipta pemerataan sosio ekonomi karena bicara Mall, adalah lintas kecamatan. Saya sendiri sudah coba memberi masukan kepada instansi terkait tapi terbentur pada kewenangan. Saya sendiri bekerja sesuai tupoksi,” paparnya.
Kembali pada moratorium minimarket, Hajar yang juga masuk dalam salah satu tim perumus Perda Nomor 12 tahun 2012 tentang Penataan Pasar Modern dan Tradisional ini mengatakan, sejatinya merupakan solusi dari pemerataan ekonomi warga, tak hanya dari sisi penerimaan tenaga kerja tapi juga membuka potensi sebuah wilayah.
“Kita sebagai bagian dari pemangku kebijakan boleh meminta stakeholder untuk membuka usaha di wilayah yang belum terbuka secara potensinya. Karena jika melihat pada hasil kajian, secara kalkulasi bagusnya itu satu minimarket untuk 5 ribu warga. Terlebih kita kan sudah masuk dalam pasar bebas, AFTA sejak tahun 2003,” paparnya.
Diketahui, Peraturan Bupati (Perbup) Bogor Nomor 67 tahun 2017 tentang Moratorium Minimarket telah lahir, tapi rupanya belum sejalan dengan Peraturan Daerahnya.
Hal tersebut tak lain karena hingga saat ini rencana revisi Perda Nomor 11 tahun 2012 tentang tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Pasar Modern belum disahkan oleh DPRD Kabupaten Bogor.
Padahal, di dalam Perbup terkait moratorium minimarket, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor telah membatasi pembangunan di 20 kecamatan yang sudah overload.
“Artinya moratorium yang dilakukan di daerah yang sudah overload itu tidak lagi diterima pembangunan atau pengajuan baru,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor, Pedri.
20 kecamatan yang telah dimoratorium tersebut diantaranya Cibinong, Sukaraja, Bojonggede, Kemang, Parung, Citeureup, Gunung Putri, Klapanunggal, Cileungsi, Ciawi, Megamendung, Cisarua, Dramaga, Ciampea, Leuwiliang, Ciomas dan daerah lainnya yang sudah overload. (Fuz)
BOGOR – Keberadaan minimarket di Kabupaten Bogor sudah tak terbendung. Dari informasi yang didapat, sekitar 1.000 minimarket berdiri di Bumi Tegar Beriman.
Ironisnya, jumlah tersebut tak berbanding lurus dengan pajak yang didapatkan. Pada tahun 2015-2016, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor mencatat hanya 31 rekomendasi Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dikelurkan. Dengan rincian tahun 2015 82 IUTM dan 229 ditahun 2016.
Selain itu, banyaknya minimarkat dengan sejumlah pelanggaran yang dilakukan mulai dari jarak antar minimarket dengan pasar tradisional hingga jam operasional, dinilai menjadi penyebab matinya usaha masyarakat kecil.
“Disperindag sendiri tak punya kuasa untuk mengeluarkan izin. Yang ada itu BPMPTSP. Kami hanya mengeluarkan kajian teknis lapangan saja. Kajian itu sendiri bukan jaminan izin bisa dikeluarkan,” kata Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kabupaten Bogor, Pebri saat ditemui diruang kerja, Selasa (8/10/2019).
Lebih lanjut dikatakan Pebri lagi, pihaknya akan tetap komit pada aturan terkait yang sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, baik dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Pasar Modern maupun Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 63 tahun 2017 tentang Moratorium Minimarket.
“Pada intinya, kami hanya menjalankan permohonan dari stakeholder yang ingin menjalankan usahanya di Kabupaten Bogor. Tapi, kajian sendiri bukan hanya jaminan perizinan,” sebutnya.
Sementara itu, Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan pada Disperindag Kabupaten Bogor, Gana Triadi menjabarkan, sesuai dengan aturan yang ada, kajian teknis yang dilakukan Disperidag hanya sesuai dengan kondisi lapangan.
“Kami hanya melihat kondisi lapangan sesuai dengan dua aturan yang sampai saat ini belum berlaku surut. Seperti, jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional, 100 meter antar pedang kecil/toko sejenis, tapi itu bukan jaminan izin bisa dikeluarkan,” paparnya.
Gana melanjutkan, hingga saat ini, terhitung sejak diberlakukannya Perbup Nomor 63 tahun 2017, Disperindag Kabupaten Bogor sudah mengeluarkan 530 kajian sesuai dengan permohonan yang masuk.(Fuz)
BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin menghadiri bulan pengurangan risiko bencana tingkat Kabupaten Bogor tahun 2019,bertempat di sekolah dasar El-Salam, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, pada Selasa (8/10/2019).
Penelusuran Sungai Cileungsi diawali dengan berjalan kaki dari bawah Jembatan Pasar Desa Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Selanjutnya penelusuran dilakukan dengan naik perahu karet.
Ikut dalam penelusuran Kalak BPBD Kabupaten Bogor, Kadis Lingkungan Hidup kabupaten Bogor, camat Gunung Putri, Ketua Forum PRB Kabupaten Bogor, Kades Bojongkulur dan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati bogor Ade Yasin mengatakan peringatan bulan pengurangan risiko bencana ini merupakan sarana untuk memperkuat pemahaman Pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat terhadap aktivitas pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari investasi untuk ketangguhan suatu daerah dari investasi untuk ketangguhan suatu daerah atau bangsa itu sendiri.
“Peringatan bulan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bogor dipusatkan di Desa Bojong kulur, dengan pertimbangan bahwa Desa Bojongkulur mempunyai lokasi strategis, masyarakat yang dinamis dan majemuk serta dilewati sungai cikeas dan sungai cileungsi,”katanya.
Bupati Bogor juga mengungkapkan berkaitan dengan sungai cileungsi yang merupakan salah satu bagian dari kehidupan hajat hidup masyarakat, sangat perlu dilakukan langkah langkah melestarikan sungai. “salah satunya berupaya membangun kesadaran menjaga kebersihan sungai dan kepahaman tangguh menghadapi bencana banjir,” ujarnya.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak bisa bekerja sendiri untuk mengatasi pencemaran Sungai Cileungsi. Dia menjelaskan semua pihak harus ikut bekerja sama untuk mengatasi pencemaran tersebut.
“Seluruh stakeholder harus bergerak semua. Karena itu saya minta bantuan kepolisian, tentara, para aktivis lingkungan hidup dan ini harus terus digerakkan. Termasuk pengawalan ketika ada yang dinaikkan kasusnya, ini harus dikawal sampai putusan, sampai tuntas,” ujarnya.
Dia menegaskan saat ini Pemkab Bogor mengutamakan penindakan terhadap perusahaan yang membuat sungai tercemar. Masalah pencemaran ini disebutnya juga sudah menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
“Ini kan harus juga dengan BBWS (normalisasi). Kita belum bicara normalisasi, yang penting penindakan dulu terhadap pencemaran sungai. DLH Jawa Barat, Pak Gubernur Jawa Barat, sudah bertemu dengan Ombudsman dan DLH kita juga (DLH Kabupaten Bogor). Pak Gubernur termasuk saya, berusaha untuk mencari (pelaku pencemaran),” tuturnya. (Fuz)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro