Metro Jabodetabek

BOGOR – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bogor menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil tes uris 187 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang digelar Senin (7/10/2019), kemarin.

“Sesuai tupoksi, semua hasil tes urin kita serahkan langsung kepada Kepala Dinas (Kadis) terkait dan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati,” kata Kasi P2M BNN Kabupaten Bogor, Rika Indriyanti Roamer, Selasa (8/10/2019).

Sebelumnya, BNN Kabupaten Bogor melakukan tes urin terhadap para ASN di Dispora. Total sebanyak 187 pegawai yang ada di lingkup Dispora pun digiring tes urin.

“Ini merupakan rangkaian kegiatan yang didukung penuh Pemkab Bogor sejak 2017 lalu. Kali ini kita gelar tes urin di Dispora sebagai upaya menekan angka penggunaan dan peredaran narkoba di lingkungan Pemkab Bogor,” kata Rika.

Lebih lanjut, Rika menjabarkan, dalam giat ini, tercatat ada 70 ASN yang dilakukan tes urin. “Ada juga yang belum karena beberapa alasan. Ada yang diklat ada juga yang sakit. Itu semua dikuatkan dengan surat baik dari dinas untuk yang diklat maupun yang sakit dari dokter,” paparnya lagi.

Rika juga mengatakan, dari hasil tes urin yang dilakikan, semuanya hasilnya negatif. “Besok hasilnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kita laporkan ke Kepala Dinas dan Sekda sebelum dikirim ke Bupati. Untuk yang belum tetap kita tunggu untuk dilakukan tes susulan,” sebutnya.

Rika juga menjelaskan dari hasil tes urin yang dilakukan ke lingkup Pemkab Bogor sejak 2017 lalu, semuanya hasil negatif. “Hanya ada satu yang secara langsung menyatakan ke kita sedang dalam pengobatan disertai dengan surat dokter. Kita ikut dulu nanti kita lihat setelah itu akan kita rekom menggunakan obat yang aman,” sebutnya.(Fuz)

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Inovatif yang terdiri dari 5 Provinsi, 10 Kabupaten dan 10 Kota yang terinovatif melalui Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019. Acara berlngsung di Ballrom Hotel Borobudur Jakarta, Senin (7/10/2019).

Dalam sambutannya, Mendagri Tjahjo Kumolo, memberikan selamat kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota terinovatif yang menerima penghargaan.

“Saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan dan tak lupa saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi menyiapkan penyelenggaraan Malam Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019” ucap Tjahlo.

Lebih lanjut, ia menyampikan kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018. “Kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang  Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan Insentif Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan daya saing daerah” lanjutnya.

Terpisah Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan bahwa capaian Kabupaten Bogor tersebut merupakan cikal bakal meningkatnya daya saing daerah yang akan terakumulasi menjadi daya saing nasional. “Alhamdulillah Kabupaten Bogor masuk 10 besar Kabupaten Terinovatif Tahun 2019, seluruh inovasi yang ada di Kabupaten Bogor dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Program Panca Karsa (Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Maju, Bogor Membangun, Bogor Berkeadaban) dengan branding Kabupaten Bogor The City of Sport and Tourism,” kata Ade Yasin.

Ade Yasin pun menjelaskan, Ada tiga hal utama dalam melakukan penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019. “Masuknya Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Terinovatif melalui penilaian yaitu aspek kuantitas, kualitas, dan aspek manfaat yang ketiganya didasarkan pada sejumlah kategori inovasi daerah, untuk menjamin kredibilitas hasil penilaian nominator, dilaksanakan tahapan verifikasi lapangan dan penilaian presentasi di hadapan para tim penilai yang terdiri dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),” jelasnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Bupati Bogor Ade Yasin dengan total 325 inovasi, yang terdiri dari inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan inovasi bentuk lainnya.

Dari 10 kabupaten terinovatif, Kabupaten Bogor mendapat peringkat 9 Kategori Pemerintah Kabupaten Terinovatif. Kabupaten lainnya adalah Kulonprogo, Malang, Banyuwangi, Situbondo, Hulu Sungai Selatan, Padang Pariaman, Agam, Musi Rawas, Banggai, Sigi, Pelalawan, Bengkalis, Morotai dan Nabire. (Fuz)

BOGOR – Sebanyak 490 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan kenaikan pangkat. Penyerahan keputusan kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2019 dihadiri langsung oleh Bupati Bogor Ade Yasin. Acara berlangsung di Gedung Tegar Beriman Cibinong, Senin (7/10/2019).

Saat memberikan sambutan, Ade Yasin mengatakan kenaikan pangkat para ASN merupakan hak yang harus dipenuhi. “Kenaikan Pangkat memang hak semua pegawai, saya, pak wakil dan pak sekda tidak akan menghalangi, tapi saya ingin para ASN Kabupaten Bogor menunjukan kualitas dan kinerja yang maksimal,” kata Ade.

Ia juga menegaskan, mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa, jangan dijadikan sesuatu yang dianggap tidak baik. “Rotasi, mutasi merupakan hal yang biasa didalam dunia kerja, saya tidak mau mendengar ada bahasa dibuang, kalau pindahnya masih di wilayah Kabupaten Bogor itu rotasi dan mutasi, kalau dibuang mungkin pindah ke papua atau ke kalimantan yang akan menjadi ibu kota baru,” tegasnya.

Ade Yasin pun menambahkan, butuh kerja sama tim yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan. “Saya ingin kerja sama yang kuat diberbagai sektor, kita ini super team bukan superman, kalau supermen itu kan individual, kalau kita kan bekerja secara tim,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Zulkifli menjelasakna dari 490 ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat terdiri dari berbagai golongan. “Pertama saya ucapkan selamat atas kenaikan pangkat bapa ibu semua, dan perlu diketahui dari 490 yang mendapat kenaikan pangkat, 216 petikan sk diberikan kepada Golongan IV, 199 petikan sk untuk Golongan III, 70 petikan sk untuk Golongan II dan 5 petikan sk untuk Golongan I,” jelas Zul. (Fuz/*)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin, bersama Kapolres Bogor AKBP Muhamad Joni, Kasat Lantas AKP Fadli Amri dan Kepala BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) Bambang Prihartono serta instasi lain, terus mematangkan sistem 2-1. Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Fadli Amri mengatakan, semua pihak berupaya untuk mencari alternatif solusi penanganan kemacetan di puncak.

Dicanangkannya pelaksanaan uji coba kanalisasi 2-1, sudah dimatangkan di TMC Polres Bogor yang bertempat di Pos Lantas Gadog Ciawi Kab Bogor.

“Pelaksanaan program 2-1 di jalur puncak adalah hasil dari kajian bersama antara akademisi dan masyarakat puncak. Diharapkan dapat memberikan solusi alternatif penanganan kepadatan jalur puncak yang sudah selama 30 tahun lebih yang berlangsung setiap sabtu dan minggu (week end) atau hari libur nasional,” kata AKP Fadli, Senin (7/10/2019).

Menurut AKP Fadli, penelitian dan pemantauan sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan ke belakang dengan melibatkan banyak pihak.

Sistem 2-1 ini sendiri menurut AKP Fadli, yakni dengan cara membagi jalan menjadi 3 lajur di pagi hari karena arus cenderung lebih ramai ke atas menuju puncak.

“Polanya, 2 lajur digunakan untuk naik ke atas puncak dan 1 lajur ke bawah arah jakarta. Sebaliknya di siang hari 2 lajur ke bawah arah Jakarta dan 1 lajur arah puncak. Panjang jalan program 2-1 ini hanya dari Pos Lantas Gadog Ciawi hingga persimpangan Taman Safari Indonesia (TSI). Setelahnya normal 2 lajur unruk 2 arah,” tegas Kasat Lantas.

Diakui, ada beberapa hambatan dalam penerapan sistim 2-1 saat para pemangku kebijakan bertemu. Di antaranya adanya titik crossing seperti di Mega Mendung, Pasar Cisarua, Cipayung dan beberapa persimpangan lainnya.

Kendala lain adalah lebar jalan yang tidak homogen dari Gadog hingga simpang TSI.

Seperti, ada beberapa titik yang masih sempit dimana hanya cukup dilalui 2 kendaraan saja.

Selain itu, ada kendala masalah mindset masyarakat yang selama ini terpaku dengan sistim one way, pengguna jalan berbondong-bondong melakukan perjalanan di pagi hari untuk naik ke puncak dan siang hari turun ke arah Jakarta.

Dengan adanya program 2-1 ini, tidak ada lagi pembatasan jam naik maupun turun. Sehingga masyarakat yang hendak mengakses jalur puncak, diharapkan agar tidak memusatkan pergerakkannya di pagi hari untuk naik, tapi bisa setiap saat mengakses jalur tersebut.

“Apabila warga masih berbondong-bondong berangkat di pagi hari, maka akan terjadi penumpukan dan antrian yang panjang saat menuju ke puncak. Saya tegaskan sekali lagi, agar bisa membagi perjalanannya dari pagi sampai dengan malam hari. Pengguna jalan menyesuaikan dengan kebutuhan real masing-masing,” kata AKP Fadli.

Untuk beberapa titik yang mengalami penyempitan, dalam rapat juga sudah dibahas untuk segera di perlebar sehingga bisa dibagi menjadi 3 lajur. Dinas PUPR baik daerah maupun pusat sudah mengamini dan siap melebarkannya.

Uji coba 2-1 pada tanggal 27 Oktober mendatang ini bukan keputusan final. Akan ada evaluasi bersama. Jika pola ini lebih baik, maka akan diteruskan.

Namun jika tidak, maka harus mencari alternatif lain. Program ini merupakan langkah jangka pendek.

“Ada beberapa jalur alternatif guna mengurai kepadatan arus lalulintas dikawasan wisata puncak. Seperti mengalihkan perjalanan ke jalur alternatif Cibubur-Cileungsi-Jonggol dan keluar di Cianjur menuju Bandung. Atau melalui tol Bocimi masuk Sukabumi dan Cianjur. Bisa juga jalur Cigombong -Sukabumi-Cianjur,” ungkap AKP Fadli.

Forum lalu lintas di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik. Forum ini sudah di skep kan oleh Bupati Bogor dengan keputusan nomor 550.1/181/Kpts/Per-UU/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun 2019.

Tim akan bekerja guna mengatasi berbagai masalah dan hambatan serta kendala dilapangan. Tim bertugas menyelesaikan secara bersama-sama setiap kendala, guna mencari solusi terbaik, demi kepentingan warga Bogor secara khusus maupun masyarakat banyak secara umum.

“Saya mengapresiasi langkah kinerja forum lalu lintas di Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan masalah puncak ini. Sudah lebih dari 30 tahun kami warga puncak merasa tersisihkan karena adanya program one way tersebut. Saya berharap langkah ini bisa efektif dan bermanfaat untuk orang banyak,” kata Asep, salah satu warga puncak saat rapat bersama. (*/Fuz)

BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin sedang dilanda rasa miris. Ia sedih, lantaran anak buahnya banyak yang memohon cerai dari pasangannya.

Ade Yasin mengatakan, rasa mirisnya ini, karena sejak menjabat Bupati Bogor akhir Desember 2018 lalu, kini dirinya sudah menandatangani 20 lebih surat permohonan cerai para Aparatur Sipili Negaranya (ASN) yang bekerja di lingkup Pemkab Bogor. Bahkan Ade Yasin merasa bersalah dan terpaksa ikut memisahkan pasangan suami-istri secara tak langsung.

Namun demikian, Ade Yasin mengaku, selaku Bupati, dia tak bisa berbuat banyak lantaran permohonan cerai sudah disetujui Kepala Dinas ASN terkait, Kabid, maupun Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) serta Sekda.

“Saya inginnya sih tidak ada ASN Kabupaten Bogor yang bercerai. Kenapa? karena belum tentu setelah bercerai, pasangan suami istri tersebut akan mendapatkan pasangan yang lebih baik. Namun karena surat permohonan cerai tersebut sebelumnya sudah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tempat dia bertugas, Kabid dan Kepala BKPP hingga Sekda, maka saya sebagai Bupati, mau tak mau, harus tanda tangan surat permohonan cerai tersebut,” kata Ade kepada wartawan usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat PNS di Gedung Tegar Beriman, Senin (7/10/2019).

Atas fenomena ini, Ade Yasin berharap, angka perceraian ASN Kabupaten Bogor bisa ditekan di waktu yang akan datang. Bagi Ade Yasin, dengan menurunnya tingkat perceraian anak buahnya, dapat berdampak pada psikologis anak-anak pasangan suami istri tersebut.

“Saya sangat berharap, jangan ada lagi deh yang mengajukan surat permohonan cerai. Karena ketika saya menandatangani surat cerai itu, seakan-akan saya yang memisahkan keluarga para ASN tersebut. Saya sarankan lakukan dan perbaiki komunikasi. Untuk ASN perempuan, sesibuk apapun kalian, tolong luangkan waktu untuk mendidik anak-anak maupun menyiapkan masakan untuk suami. Bagi ASN laki-laki, tolong juga bangun komunikasi yang harmonis dengan istri. Kasihan anak-anak,” pinta Bupati.

Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin menjelaskan dari puluhan ASN yang mengajukan surat permohonan cerai, mayoritas yang bertugas di Dinas Pendidikan dalam hal ini berfungsi sebagai guru.

“Mayoritas memang guru yang mengajukan surat pernohonan cerai. Mungkin karena ekonomi membaik karena dapatkan tunjangan dan lainnya hingga melirik wanita atau pria lain. Bisa juga karena ada sebab lainnya,” kata Burhanudin.

Langkah antisipasinya, Sekda memberi tugas ke BKPP untuk memberikan bimbingan rohani kepada belasan ribu ASN Kabupaten Bogor.

“Sebisa mungkin, tolong hindari perceraian. BKPP khususnya bidang pembinaan karir, sudah kami beri tugas. Mereka harus mempunyai program kerja, untuk menurunkan angka perceraian ASN Kabupaten Bogor,” tuntasnya.(*/Jun)

BOGOR -Rapat Kerja ke-1 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor yang digelar di balai riung Bale Pakuan, Hotel Salak Pajajaran, Bogor Utara, Kota Bogor pada Sabtu 5 Oktober 2019 berjalan lancar dan sukses.

Raker yang diikuti para anggota PWI Kota Bogor itu tak hanya membahas yang berhubungan dengan kinerja dan program kerja, juga menghasilkan keputusan untuk perombakan komposisi pengurus PWI Kota Bogor 2018 – 2021.

Berikut susunan Pengurus Baru hasil Raker ke-1 PWI Kota Bogor 2018-2021

Dewan Penasihat
1. H. Azwar Lazuardi (RRI)
2 Dede Purnama (Tempo)

Ketua : Arihta Utama Surbakti (politika bogor.com)

Wk. Ketua : Billy Adhyaksa (pelita Baru)

Sekretaris : M. Yusuf (jurnal bogor)

Wk. Sekretaris : Eko Hadi Lesmana (TV One)

Bendahara : Hj. Deasy Dasmita (Radar Bogor)

Wk. Bendahara : Rahmawati (HeiBogor)

Sie OKK :
1. Herman Indra Budi (Kabar Online)
2. R. Rizki Mauludin (Inilah Koran)

Sie Advokasi dan Hukum

1. Suherman (MGS TV)
2. Hariyanto (Engingeng)

Sie Kesra
1. AsepSupriyanto (Harian Sederhana)
2. Syarif Hidayat (Harian Pakar)

Sie Wartawan Olahraga
1. Edwin Suwandana (Dinamika Bogor)
2. Ali Simon (Harian Pakar)

Tim Kreatif
1. Donny Subagio (MGS TV)
2. Handy Purnama (Jurnal Bogor)

Sebelumnya, Ketua PWI Kota Bogor Arihta Utama Surbakti mengatakan, bahwa Raker ke-1 tahun 2019 ini merupakan sejarah baru bagi PWI Kota Bogor.

“Raker pertama ini sejarah baru, saya katakan bahwa alur organisasi harus kita jalankan. Saya sudah dari tahun 2002 jadi anggota PWI dan baru ikut atau melaksanakan rapat kerja. Mudah-mudahan ini menjadi tradisi baru yang positif yang harus kita jaga untuk kemapanan Organasisi PWI Kota Bogor,” katanya dalam sambutan.

Pria yang akrab disapa Ari ini juga menjelaskan, bahwa dalam Raker tersebut ada sejumlah program kerja PWI Kota Bogor yang dirumuskan untuk diimplementasikan pada 2020 mendatang.

Dikesempatan itu juga, pihaknya telah melaksanakan agenda pelantikan dua lembaga yang bernaung dibawah PWI Kota Bogor. Yakni, pelantikan kepengurusan Tim Komunikasi (Tikom) PWI Kota Bogor dan PWI Peduli Kemanusian (Peka) Kota Bogor.

Selain itu, kata Ari, ada tonggak sejarah yang akan diulang, dimana PWI Kota Bogor segera melaksanakan pengukuhan pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI).

“Saat ini baru disusun kepengurusan IKWI dan perlu disampaikan bahwa IKWI terakhir ada di Kota Bogor tahun 2004 atau sudah lebih dari 15 tahun, jadi sudah enam periode kepengurusan IKWI tidak ada, Insya Allah periode saat ini kita akan membentuk dan mengkukuhkan IKWI,” tandasnya. (*/PWI Kota Bogor)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor dipastikan akan menggelontorkan dana sebesar Rp37 Miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 3 November 2019, ini. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi.

“Total ada 273 desa. Anggarannya Rp15 ribu per-DPT jadi total Rp37 Miliar. Dana ini dari anggaran perubahan tahun 2019 ini,” kata Ade Jaya saat dikonfirmasi via telepon seluler, (7/10/2019).

Lebih lanjut, Ade menjabarkan sebagian besar anggaran itu, dialokasikan untuk membantu panitia Pilkades dan bantuan untuk setiap  desa berbeda-beda, tergantung dari jumlah DPT yang diajukan.

“Dengan adanya bantuan dari APBD, panitia tak perlu lagi minta sumbangan kepada calon, karena semua kebutuhan untuk menyelenggarakan Pilkades, dari mulai pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan pencetakan surat suara semuanya ditanggung APBD,” katanya.

Diketahui, pendaftaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019 di Kabupaten Bogor November mendatang, sudah dibuka pada tanggal 25 Agustus lalu.

Untuk peserta, masing-masing Desa maksimal diikuti oleh lima orang calon. Jika lebih dari itu, maka ada seleksi tambahan untuk menentukan siapa yang berhak maju dalam Pilkades tersebut.

Ada dua indikator penting dalam seleksi. Pertama adalah batasan usia, pendidikan, serta pengalaman di pemerintahan atau lembaga kemasyarakatan.(Fuz)

BOGOR – Kendati, Kabupaten Bogor menjadi zona rawan kedua peredaran narkoba di Jawa Barat, namun Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bogor, hingga September 2019 ini, hanya sukses mengungkap 5 kasus.

Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, dimana BNN Kabupaten Bogor berhasil mengungkap 11 kasus. “Dari jumlah ini, BNN Kabupaten Bogor berhasil mengamankan barang bukti sebanyak kurang lebih satu kilogram ganja dan beberapa gram sabu. Total semuanya ada 7 tersangka dan semuanya sudah diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Cibinong,” kata Kasi Berantas BNN Kabupaten Bogor, Kompol Supeno.

Lebih lanjut, Supeno mengatakan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihaknya, rata-rata peredaran narkoba di Kabupaten Bogor masih jaringan lama. “Sasarannya kaum pekerja yang punya penghasilan. Kalau dari wilayah, daerah sebarannya sekarang meluas ke Citeureup dan Cileungsi. Tapi di wilayah lainnya juga tetap kita pantau,” paparnya.

Salah satu upaya pemantauan dan pengawasan yang dilakukan BNN Kabupaten Bogor, kata Supeno adalah dengan gencar melakukan sosialisasi. “Seperti Rabu ini, kita akan sosialisasi di SMAN 1 Leuwiliang bekerja sama dengan Kesbangpol,” ungkapnya.

Ditanya soal upaya rehabilitasi, Supeno mengatakan, mereka para pelaku yang ditangkap rata-rata tak memiliki barang bukti. “Itu pun jumlahnya tak banyak. Ada yang rawat jalan ada juga yang rehab di Lido. Untuk rehab sendiri tidak begitu saja. Harus ada rekom juga,” sebutnya.

Diketahui, Kabupaten Bogor masih berada di urutan kedua daerah darurat penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat. Hal itu diketahui saat Badan Nakotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bogor memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), Rabu (17/6/2019) lalu.

Tak berubahnya urutan Kabupaten Bogor dalam penyalahgunaan narkoba, ditenggarai disebabkan oleh minimnya sikap tanggap pemerintah terhadap persoalan tersebut.

Hal itu juga diakui Kepala BNNK Bogor, Nugraha Setia Budi yang menyebut Kabupateng Bogor berada di posisi sepuluh terbawah se-Indonesia dalam hal tanggap narkoba.

“Sampai hari ini, tingkat kerawanan Bogor masih cukup tinggi. Bogor menduduki rangking ke dua dibawah Kota Bandung untuk tingkat se-Jawa Barat, itu hasil dari survey indikator yang dilakukan oleh lembaga yang berasal dari Universitas Padjadjaran,” kata Budi, di Gedung Tegar Beriman, beberapa waktu lalu.

Saat ini di dunia diperkirakan terdapat sebanyak 200 narkotika jenis baru. Dari jumlah tersebut, kata dia, yang sudah terdeteksi beredar di Indonesia mencapai sebanyak 68 jenis narkoba. Sebanyak 60 narkoba baru sudah masuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan Undang-Undang Narkotika. Di kabupaten Bogor jenis narkotika yang banyak digunakan pertama shabu, ganja dan obat penenang jenis  dextromethrophan, tramadol dan jenis lainnya.

Saat ini ada tiga jenis narkotika yang penggunaannya marak di Kabupaten Bogor. Yakni, tembakau cap gorila (tembakau yang diberi cairan adiktif), sabu hitam/sabu cair (turunan ekstasi) dan syntetic cathinone (ganja sintetis). Sedang untuk anak sekolah kebanyakan mengunakan obat penenang dan ganja.

Dari 2014 hingga pertengahan 2016 kasus narkoba di Kabupaten Bogor cenderung meningkat. Wilayah Barat, Timur dan Selatan KabupatenBogor men­jadi zona merah peredaran narkoba untuk kalangan pela­jar. Kami belum memiliki data pasti, tapi sekarang kami sedang merehabilitasi 338 ka­tegori remaja atau pelajar di sepuluh pusat rehabilitasi yang ada di Kabupaten Bogor. Se­bagian dari mereka berstatus sebagai pelajar.(Fuz)

BOGOR – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bogor kembali melakukan tes urin. Kali ini para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menjadi target utama. Total sebanyak 187 pegawai yang ada di lingkup Dispora pun digiring tes urin.

“Ini merupakan rangkaian kegiatan yang didukung penuh Pemkab Bogor sejak 2017 lalu. Kali ini kita gelar tes urin di Dispora sebagai upaya menekan angka penggunaan dan peredaran narkoba di lingkungan Pemkab Bogor,” kata Kasi P2M BNN Kabupaten Bogor, Rika Indriyanti Roamer.

Lebih lanjut, Rika menjabarkan, dalam giat ini, tercatat ada 70 ASN yang dilakukan tes urin. “Ada juga yang belum karena beberapa alasan. Ada yang diklat ada juga yang sakit. Itu semua dikuatkan dengan surat baik dari dinas untuk yang diklat maupun yang sakit dari dokter,” paparnya lagi.

Rika juga mengatakan, dari hasil tes urin tadi, semuanya hasilnya negatif. “Besok hasilnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kita laporkan ke Kepala Dinas dan Sekda sebelum dikirim ke Bupati. Untuk yang belum tetap kita tunggu untuk dilakukan tes susulan,” sebutnya.

Rika menjelaskan dari hasil tes urin yang dilakukan ke lingkup Pemkab Bogor sejak 2017 lalu, semuanya hasil negatif. “Hanya ada satu yang secara langsung menyatakan ke kita sedang dalam pengobatan disertai dengan surat dokter. Kita ikut dulu nanti kita lihat setelah itu akan kita rekom menggunakan obat yang aman,” sebutnya.(Fuz)

BOGOR – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kota Bogor menggelar Rapat Kerja (Raker) pertama di tahun 2019, Sabtu (5/10/2019).

Dalam kegiatan yang digelar di Hotel Salak Pajajaran, Jalan Pajajaran Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor ini, dibahas beberepa pembahasan salah satunya melakukan evaluasi kinerja dalam satu tahun kepengurusan PWI Kota Bogor.

Ketua Panitia Rapat Kerja (Raker) PWI Kota Bogor Syarif Hidayatullah mengatakan dalam Raker ini juga akan diagendakan juga menyusun dan merumuskan maupun menetapkan program program kerja untuk PWI Kota Bogor.

“Jadi di dalam Raker ini nanti akan disusun program program yang akan ditetapkan, baik program rutin, prioritas maupun program jangka panjang,” katanya disela-sala acara Rakerda.

Lebih lanjut, pria berkacamata ini, mengungkapkan program kerja yang dibahas nanti akan menjadi program bagi PWI Kota Bogor.

“Secara menyeluruh apa-apa yang akan menjadi program dari kawan kawan semua dituangkan dan menjadi kesepakatan bersama. Termasuk ketika menetapkan keputusan lain yang dianggap perlu dalam batas kewenangannya,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syarif mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah mendukung dan berpartisipasi sehingga acara Raker ke 1 PWI Kota Bogor tahun 2019 bisa terlaksana dengan baik.

Sementara itu, Ketua PWI Kota Bogor, Arihta Utama Surbakti mengungkapkan bahwa PWI Kota Bogor sedang memulai sejarah baru bahwa alur organisasi harus kita jalankan.

“Raker ini raker pertama dan saya sudah dari tahun 2002 jadi anggota PWI. Baru ikut atau melaksanakan rapat kerja. Mudah-mudahan ini tradisi baru, tradisi positif yang harus kita jaga untuk kemapanan Organasisi PWI,” ucap Ari sapaan akrabnya.

Kemudian dalam kesempatan Raker ini tidak hanya menggelar sebuah rapat untuk merumuskan program kerja PWI Kota Bogor tahun 2020 dan kedepannya.

“Namun juga ada beberapa tonggak sejarah yang akan kita ulang bahwa PWI kota Bogor segera mengukuhkan. Namun saat ini baru disusun kepengurusan ikatan keluarga wartawan Indonesia (IKWI). Perlu disampaikan IKWI terakhir ada di Kota Bogor pada tahun 2004 atau sudah lebih dari 15 tahun periode kepengurusan. Jadi sudah enam periode kepengurusan IKWI itu tidak ada dan insya Allah periode saat ini kita akan membentuk dan mengkukuhkan ikatan keluarga wartawan Indonesia (IKWI). IKWI ini kalau di Pemda dharma wanitannya. Jadi nanti bisa bersinergis dengan ibu sekra, ketua PKK, tinggal dengan ibu pak wakil dan memang di kepengurusan IKWI nanti meminta kesedian dari ibu Walikota, ibu wakil dan ibu sekda sebagai penasehat kehormatan,” ungkapnya.

Yang ketiga, lanjut Ari, mudah-mudahan ini bukan yang pertama bahwa PWI kota Bogor juga membentuk sebuah tim Ad Hock atau sebuah lembaga timteng.

Dimana tim Ad Hock ini adalah tim komunikasi dan hubungan antar lembaga. Dasar pemikirannya dimana kita menggenjot kinerja, mengakselerasikan PWI dengan Intenal maupun eksternal, sekaligus juga melakukan penertiban atau tata kelola organisasi yang mudah-mudahan jauh lebih baik.

“Kenapa karena diakui maupun tidak diakui banyak orang-orang yang mungkin Sebagian menyebutnya oknum membawa level PWI keluar. Padahal itu bukan Institusi resmi,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Ketua PWI Jawa Barat yang dalam ini di wakili oleh Bidang Keorganisasian, M. Safrin Jaini, menjadi kewajiban organisasi untuk membentuk kepengurusan dan rapat kerja iru untuk mengevaluasi kinerja dan mempertajam program kerja kedepan yang bagaimana salah satu agenda saat konfrensi pwi jabar dan menyusun program

“Sudah banyak kiprah PWI Kota Bogor dan dari PWI Jawa Barat juga sangat mengapresiasi teman-teman ketua dan pengurus Kota Bogor sudah bisa membangun kesekretariat dalam hal ini PWI Jabar juga belum mampu membantu secara banyak. Terima kasih bung Ari dan teman-teman PWI,” pungkasnya.(Fuz/*)