Metro Jabodetabek

BOGOR – Pembangunan rest area Puncak terus digodok. Bahkan, dalam waktu dekat empat kementrian akan melakukan pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait hal ini.

Keempat kementrian itu diantaranya Cipta Karya yang akan diwakili Kepala Balai, Kementrian PU-Pera yang akan dihadiri Kepala Ditjen Bina Marga, Kepala PTPN dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang akan diwakili Kepala Disperdagin.

“Terkait pembangunan rest area kita masih menunggu Masterplan Detail Engineering Design (DED). Tapi yang terdekat ini kita akan membahas dulu PKS,” papar Kepala Disperdagin Kabupaten Bogor, Nuradi kepada jurnalmetro.com dikantornya, Cibinong, Selasa (22/10/2019).

Lebih lanjut, Nuradi menjabarkan, terkait pembangunan saat ini dilokasi sudah melakukan pematangan lahan. “Untuk realisasinya tentu kita berharap pembangunan rest area ini bisa secepatnya dilakukan lelang oleh Kemen PU-Pera,” jelasnya.

Dikatakan Nuradi lagi, pembangunan rest area sendiri akan mengacu pada masterplan yang dibuat Kemen PU-Pera. “Selain 516 kios yang disediakan untuk PKL, dilahan seluas 7 hektar itu juga akan ada masjid, Plaza Pandang, toilet, parkitan, Gedung Satpam dan Kantor Pengamanan. Sedangkan, anggaran untuk pembangunan kiosnya saja sebesar Rp18 miliar,” ungkap Nuradi.

Diketahui sebelumnya, gagalnya pembangunan Rest Area Puncak dalam dua tahun terakhir ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan. Karena saat itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) baik Dirjen Bina Marga maupun Cipta Karya selaku pengembang, masih mematangkan lahan.

“Untuk dibangun sekarang sudah tidak mungkin, kita menunggu mereka selesai bekerja. Bahkan anggaran Rp15 miliar kita kembalikan. Jadi kita tunda untuk tahun 2020,” jelas Nuradi.

Jika Rest Area Puncak rampung dibangun, kios-kios tersebut dikhususkan bagi para PKL agar lebih tertata dan tertib. Dengan harapan mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat juga pendapatan kepada daerah.

“Usulan awal ada 416 kios. Tapi ada penambahan jadi 100, jadi total 516 kios,” tandasnya.(Fuz)

BOGOR – Ribuan personil gabungan dari Polres Bogor, Depok dan Polda Jawa Barat bakal diterjunkan ke 273 Desa di Kabupaten Bogor untuk mengamankan Pilkades serentak yang akan digelar 3 November 2019.

Tak hanya anggota Kepolisian, sejumlah personil dari TNI, Satpol PP, DLLAJ dan unsur lainnya pun ikut dilibatkan untuk mengamankan pesta demokrasi ditingkat wilayah yang untuk perdana kalinya digelar secara serentak.

“Satu desa kita kerahkan 10 anggota untuk satu TPS. Tapi dari hasil maping kita, baik dari sisi potensi kerawanan, historis, tingkat kriminal dan luas wilayah serta jumlah pemilih akan ada penambahan personil pengamanan,” tegas Kapolres Bogor, AKBP M. Joni kepada jurnalmetro.com di Gedung Bupati Bogor, Cibinong, Selasa (22/10/2019).

Lebih lanjut Kapolres Bogor menjelaskan, selain beberapa unsur pengamanan diatas, pihaknya juga berkoordinasi dengan beberapa wilayah tetangga untuk pengamanan Pilkades kali ini.

“Dari hasil maping kami ada puluhan desa yang masuk kategori penambahan personil pengamanan, seperti Babakan Madang, Gunung Putri, Parung Panjang dan Leuwiliang. Karena itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kita berkoordinasi juga dengan beberapa Polres tetangga seperti Cianjur, Sukabumi dan Kota Bogor untuk back up,” jelasnya.

Senada, Kapolres Depok, AKBP Azis Andriansyah mengatakan siap membantu Polres Bogor untuk mengamankan Pilkades serentak tahun ini. “Apalagi secara teritori hukum, ada dua wilayah kami yang juga menggelar Pilkades, yakni Bojonggede dan Tajurhalang,” sebutnya.

Terpisah, Bupati Bogor, Ade Yasin berharap, gelaran Pilkades serentak jni dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa menimbulkan ekses. “Ada 273 Desa yang menggelar Pilkades serentak tahun ini, kami dari Pemkab Bogor sudah menyiapkan seluruhnya mulai dari sisi anggaran hingga pengamanan yang melibatkan seluruh perangkat instansi baik kepolisian, KPU dan Kejaksaan serta instansi terkait lainnya yang ada di Kabupaten Bogor,” beber politisi PPP ini.

Ade juga mengatakan, dalam Pilkades serentak ini, Pemkab Bogor juga telah membentuk tim Ad Hoks yang akan membantu mengawasi jalannya pemilihan. Diharapkan dengan adanya tim ini akan meminimalisir adanya dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pilkades. “Tim Ad Hoks ini sendiri terdiri dari tim profesional yang akan mengawasi jalannya Pilkades,” tandasnya.(Fuz)

BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin menghadiri Upacara Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2019 yang dilaksanakan di Camp Cunang Hill, Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Selasa (22/10/2019).

Ade Yasin mengatakan, peringatan Hari Santri Nasional di Kabupaten Bogor diperingati dengan pelaksanaan kemah santri. “Peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh setiap tanggal 22 Oktober ini deperingati dengan pelaksanaan kemah santri, disini para santri banyak dibimbing oleh para kiyai, bukan hanya mendapat bimbingan dibidang agama saja tapi para santri juga dibekali kecintaan mereka terhadap Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI),” kata Ade Yasin usai melaksanakan Upacara Peringatan Hari Santri Nasional.

Ia pun menambahkan, Kabupaten Bogor memiliki banyak pondok pesantren yang harus fokus untuk dibina. “Kabupaten Bogor memiliki banyak pesantren-pesantren yang butuh binaan oleh pemerintah daerah, sekarang juga kita fokus terhadap bantuan infrastruktur, karena kami ingin melayani mereka seperti pendidikan-pendidikan umum lainnya,” tambahnya.

Ade juga berharap para santri dapat berkontribusi untuk kemajua bangsa Indonesia. “Harapan saya santri dapat berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia yang lebih baik kedepnnya,” harapnya. (Fuz)

BOGOR – Tiga hari lagi menjelang Pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin, yang akan dilaksanakan pada Minggu (20/10/2019) mendatang. Tentunya, hal itu menjadi perhatian serius bagi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto berharap, Pelantikan Presiden itupun bisa berjalan dengan lancar dan aman.

“Mari ciptakan suasana damai dan aman, serta tertib,” kata Rudy ketika ditemui di ruangan kerjanya DPRD Kabupaten Bogor, Kamis (17/10/19).

Dirinya juga sangat mengapresiasi, kepada aparat keamanan yang sudah mulai berjaga, untuk mengamankan jelang pelantikan Presiden yang dihadiri oleh tamu dari luar negeri tersebut.

“Saya juga sangat apresiasi kepada aparat keamanan, baik itu TNI dan Polri serta yang lainnya juga,” jelasnya.

Ia juga berharap, agar pendukung dari kedua tokoh yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo, untuk bersatu mensukseskan pelantikan Presiden nanti. Menurutnya, tidak ada lagi dua kubu berbeda, yang ada yaitu bersatu untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

“Kita kemarin berbeda pandangan antara Pak Prabowo Subianto dan Pak Joko Widodo, kita sama sama punya pilihan, kita sama sama punya keputusan, untuk memilih yang terbaik untuk kita, maka dari itu sekarang sudah berlalu, dan kita fokus untuk menjaga kondusifitas bangsa Indonesia,” harapnya.

Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu juga mengatakan, kedua tokoh itu sudah bersatu. Tentu, para pendukung nya juga harus bersatu, dan hal itu sudah dicontohkan oleh Prabowo Subianto yang sudah beberapa kali melakukan ‘sowan’ kepada Joko Widodo.

“Pak Prabowo sudah memberikan contoh untuk kondusifitas bangsa ini, mau pendukung pak Prabowo mau pendukung Jokowi sudah tidak penting lagi, yang terpenting sekarang waktunya bersatu, kita ini kedepan harus lebih baik lagi bersama-sama,” tandasnya.(*/Fuz)

BOGOR – Krisis ekonomi global yang saat ini terjadi ternyata sedikit banyak mempengaruh di Kabupaten Bogor. Hal itu terlihat dari nilai investasi di Bumi Tegar Beriman dari sektor industri terus menurun. Tercatat nilai investasi yang masuk baru sebesar Rp1,7 triliun.

Dampak lainnya pada 2019 ini setidaknya ada 900 buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta puluhan perusahaan yang siap gulung tikar.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya PHK terhadap karyawan. Mulai dari masalah individu karyawan yang tidak sejalan dengan keinginan perusahaan, sampai perusahaan yang memang harus melakukan PHK jika ingin tetap bertahan.

Dalam setahun ini saja sudah ada 60 kasus yang berkaitan dengan terjadinya PHK di Kabupaten Bogor. Kendati demikian, pihaknya terus berupaya untuk menjadi mediator dalam perselisihan antara karyawan dan juga perusahaan.

“Kita disini juga punya mediator dari tingkat Jawa Barat, memang kita sebisa mungkin agar tidak terjadi pemutusan hak kerja, karena menurut saya jika sudah terjadi seperti itu, yang rugi ya semua pihak,” kata Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PHI) pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bogor, Sutinah.

Jika dibandingkan dengan 2018, memang saat ini trennya menurun, karena baru sampai bulan September, begitu juga dengan kasus PHK secara langsung pun ditahun 2019 hanya ada 36 orang saja.

“Untuk kasus PHK massal sejauh ini hanya ada 24 kasus. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu total karyawan yang di PHK bisa mencapai 1,055 orang,” imbuhnya.

Kepala Disnaker Kabupaten Bogor Rahmat Surjana mengungkapkan, setiap tahun buruh kerap melakukan aksi demonstrasi dengan meminta naik upah tanpa memikirkan segala resiko yang harus ditangung perusahaan. Ditambah adanya krisis ekonomi yang menlanda beberap perushaan yang mengharuskan perusahaan melakukan perampingan.

Untuk mengantisipasi masalah PHK memang awalnya harus dimulai dari pembentukan Peraturan Perusahaan (PP) yang masih lalai dilakukan oleh para perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor.

Karena selain PP, ada juga Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibangun antara perusahaan dan karyawan untuk menengahi beberapa masalah yang tidak bisa dituangkan didalam PP.

“Kita kalau di PP itu memang harus sesuai undang-undang. Tapi ada saja perusahaan yang misalnya tidak bisa membayar UMR, maka ada PKB yang bisa menjadi landasan untuk nominal upah kepada karyawan,” terangnya.

Rahmat juga menilai Upah Minimum Sektor Kerja (UMSK) dan UMK sangat penting untuk keberlangsungan perkembangan ekonomi dari sektor lapangan kerja, sehingga sampai saat ini pihaknya masih menggodok rumusan UMSK yang belum disahkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“2018 lalu UMSK Bogor untuk sektor 1 nominalnya mencapai Rp3,8 juta, sektor 2 Rp,4,2 juta dan sektor 3 Rp4,5 juta,” kata dia.(*/Fuz)

BEKASI – Penanganan pembersihan sampah bambu di Bendung Koja harus melibatkan tiga daerah terlintasi. Pasalnya, penanganan tidak hanya bisa dilakukan di hilir.

Ini mengingat sampah yang hanyut di Kali Cikeas nyangkut di sepanjang aliran, paling banyak tertahan di Bendung Koja.

Tumpukan sampah bambu paling parah berada di Bendung Koja Kali Cikeas, Jatiasih. Pemkot Bekasi harus ekstra keras membersihkan sampah yang didominasi bambu yang nyangkut.

Ketua Komunitas Peduli Cileungsi Cikeas (KP2C), Puarman, mengatakan sudah beberapakali terjadi sampah nyangkut ini. Seperti pada Mei 2019 dengan jumlah sampah lebih sedikit.

“Kalau saat ini bisa sekitar 1.236 meter kubik,” jelas Puarman.

Tumpukan sampah bambu ini biasa muncul setelah hujan deras yang melanda wilayah hulu. “Sumbernya kan dari hulu menuju ke hilir, tertahanlah di sini karena ada bendungan itu tadi,” katanya.

Berdasarkan penelusuran, penyebab adanya sampah bambu dikarenakan ada hutan bambu di sepanjang bantaran Sungai Cikeas. KP2C menyebut ada tiga wilayah di sepanjang Sungai Cikeas itu, yakni Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi.

“Perlu kerjasama yang baik antar tiga wilayah tersebut untuk menyelesaikan persoalan tumpukan sampah bambu agar tidak selalu muncul. “Yang diselesaikan jangan hanya di hilirnya saja, tapi hulunya harus disesaikan,” jelas Puarman.

Adapun untuk proses pengangkutan sampah bambu terus dilakukan. Pembersihan melibatkan petugas gabungan dari Pemerintah Kota Bekasi, Pemkab Bogor, BBWSCC, Perum Jasa Tirta II hingga unsur TNI dan Polisi.

Mengingat lokasi, pembersihan tidak bisa dilakukan dengan alat berat. Hanya tampak alat angkat dengan kendaraan. (*/Al)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan Lokakarya Lintas Sektor dalam upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyakit Tidak Menular menuju Karsa Bogor Sehat. Acara yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, dilaksanakan di Lorin Sentul Hotel, Kamis (17/10/2019).

Dalam sambutannya, Burhan mengatakan hasil lokakarya ini harus ada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. “Saya ingin kegiatan lokakarya ini ada rekomendasi dan ada pemikiran-pemikiran dari para peserta, kemudian rekomendasi yang ada ditindaklanjuti sehingga kegiatan ini ada manfaatnya bukan sekedar menggugurkan kewajiban,” kata Burhan.

Ia juga menjelaskan, sejak era reformasi, urusan pemerintahan secara bertahap diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. “Sesuai pasal 18 Ayat (6) Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemrintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dimana salah satu dari enam urusan wajib dan terkait dengan pelayanan dasar adalah urusan kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara,” jelasnya.

Ia pun menambahkan, dalam penerapan SPM bidang kesehatan ada tiga hal yang harus diketahui. “Dalam penerapan SPM bidang kesehatan ada 3 hal yang perlu diketahui, pertama mengingat SPM adalah penyediaan kebutuhan dasar secara minimal bagi warga Negara peneria harus memperoleh pelayanan minimal bidamg kesehatan 100 persen, kedua dalam ketersediaan layanan belum mencapai 100 persen maka dalam evaluasi SPM akan dinyatakan daerah tersebut belum memenuhi capaian SPM dan yang ketiga penganggaran pemenuhan spm hendaknya tidak boleh dibatasi oleh anggaran,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit, Dr. Dedi Syarif menjelaskan tujaun lokakarya lintas sektor ini untuk kesepakatan masing-masing sektor dalam pencapaian SPM. “Lokakarya lintas sektor ini tujuannya untuk memperoleh kesepakatan tentang peran masing-masing sektor dalam upaya pencapainan SPM Bidang Kesehatan khusunya program penyakit tidak menular, peserta pada kegiatan ini berjumlah 85 orang yang berasal dari 9 SKPD terkait, 40 Kecamatan, 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 23 Rumah Sakit Swasta dan 4 Organisasi Profesi,” jelas Dedi. (Fuz)

BOGOR – Kabupaten Bogor akan menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2019 pada awal November mendatang. Polisi mengerahkan 3.000 personel untuk pengamanan.

“Jumlah personel yang diturunkan diperkirakan bisa mencapai 3.000-an. Itu gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP,” kata Kapolres Bogor AKBP Muhammad Joni seusai Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Bupati Bogor, Kompleks Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, (16/10/2019).

Joni mengatakan polisi akan melakukan pemetaan untuk mencari daerah mana saja yang rawan konflik. Bila ada desa yang terdeteksi zona merah konflik, polisi akan memperketat penjagaan di titik tersebut.

“Nanti kita mapping hal-hal yang rawan, kita petakan,” lanjut dia.

Pilkades serentak 2019 ini akan berlangsung pada 3 November 2019. Joni menuturkan belum ada tindak kriminal yang terjadi menjelang pilkades serentak kali ini. Dia mengatakan masalah-masalah yang timbul dari pilkades di Kabupaten Bogor masih sebatas administrasi saja.

“Sejauh ini belum ada (kasus kriminal), masih ada penyelesaian secara musyawarah mufakat. Hal-hal yang lingkupnya hanya sebatas administrasi, bisa diselesaikan di tingkat desa,” terangnya.

Pemerintah daerah, lanjut dia, akan mengundang seluruh calon kepala desa yang ikut dalam pilkades serentak 2019 di Kabupaten Bogor. Undangan ini diberikan untuk mendeklarasikan pilkades damai.

“Deklarasi damai ini dihadiri juga oleh unsur Forkopimda. Siap untuk menang dan kalah. Tentunya diharapkan pelaksanaan pilkades ini aman dan kondusif sampai selesai,” tuntasnya.(*/Fuz)

JAKARTA – Gubernur Anies Baswedan genap dua tahun memimpin Pemprov DKI Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Lewat akun Twiiter @aniesbaswedan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bersyukur karena dapat melewati dua tahun kepemimpinannya dengan melakukan berbagai terobosan untuk warga Jakarta.

Anies juga mengapresiasi seluruh warga Jakarta yang telah berpartisipasi dengan Pemprov DKI untuk membangun Jakarta lebih baik ke depan.

“Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini menggenapi dua tahun perjalanan tugas bersama-sama di DKI Jakarta Terima kasih dan apresiasi kepada semua yang telah berkolaborasi dalam menghadirkan Wajah Baru Jakarta!,” cuit Twiiter @aniesbaswedan, dikutip Rabu (16/10/2019).

Dalam laman akun Twitter-nya Anies turut mengunggah video yang menceritakan tetang berbagai program yang telah dilakukan.

Yakni penataan trotoar, integrasi transportasi, pembangunan taman kota, pengadaan rumah DP 0 Rupiah, pembagian kartu kesejahteraan, distribusi pangan murah, perlindungan perempuan dan anak, beragam Pagelaran bergengsi di Jakarta, program makanan tambahan untuk anak sekolah, perluasan penerima manfaat penggratisan pajak bumi dan bangunan, pengaspalan jalan kampung, aksesibilitas Pulau Seribu hingga hibah untuk Guru PAUD.

Sementara itu, banyak netizen turut mengomentari tulisan Anies. Berikut komentar para netizen ;

@ZAEffendy @aniesbaswedan
Barakallah warga #DKIJakarta memiliki Goodbener

@topesuspend : Terima kasih mas gub yg telah kembali memberikan ruang terbuka hidup bagi warga Jakarta

@bangeka75 : Alhamdulillaaaah.. sehat dan sukses selalu mas Anies. Salam hangat dari kami

@LindoTaehyung1 : Barakallah fikum Pak @aniesbaswedan semoga Bapak sekeluarga dan para pengikut2 Bapak yang tawadhu, sholeh & sholeha selalu berada dalam lindungan dan ridha Allah SWT setiap saat, Aamiin YRA.(*/Nia)

PURWAKARTA – Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika instruksikan seluruh Kepala Organisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, pemerintah desa dan Kelurahan di Kabupaten Purwakarta untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.

“Kami imbau kepada para kepala OPD, camat, kepala desa dan Kelurahan di Purwakarra untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri dikantornya masing-masing dengan prinsip reduce, reuse dan recycle,” ujar Anne, kemarin(15/10/2019).

Anne menegaskan telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Purwakarta dengan nomor: 658.1/3419/BKPSDM, tentang pengelolaan sampah secara mandiri.

Hal ini berimplementasi pasal 2 ayat 1 UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang mengisyaratkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan manangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

“Pasal 16 PP nomor 81 tahun 2012 tentang sampah rumah tangga, bahwa penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah,” jelasnya.

Menurutnya, ada tiga poin yang harus dilakukan pihak terkait dalam surat edaran tersebut. Pertama, wajib menyediakan tempat sampah organik dan non organik secara terpisah.

Kedua, harus mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, kerajinan tangan, hingga bernilai secara ekonomis. Ketiga,mengumpulkan sampah non organik untuk digunakan kembali atau dijual melalui bank sampah. (*/As)