Komisi IV

AGUS SALIM INGIN MUTU KUALITAS PENDIDIKAN MENINGKAT

BOGOR – Legislator dari Partai Gerindra, Agus Salim menegaskan tekadnya untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor.

Pria yang kebetulan mengemban amanah sebagai anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor ini mengaku miris dengan kondisi pendidikan saat ini.

“Intinya saya sangat mendukung program pendidikan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui progran Pancakarsa, yakni Karsa Cerdas. Jadi mari sama-sama melakukan yang terbaik bagi pendidikan anak-anak kita,” sebutnya.

Lebih lanjut, pria yang sebelumnya berkarir di sektor usaha otomotif ini menegaskan, Komisi IV sendiri sudah melakukan rapat evaluasi terkait pendidikan yang nantinya akan coba di sinergiskan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

“Pada intinya, kita coba lihat dari sisi infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai. Jika memungkinkan kita akan dorong. Jangan ada lagi warga Kabupaten Bogor yang bersekolah diluar Kabupaten,” sebut Agus yang juga memiliki lembaga pendidikan ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Entis Sutisna mengatakan, Pemkab Bogor terus melakukan sejumlah upaya guna meningkatkan angka rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 7,5 tahun.

Salah satu diantaranya adalah dengan menggandeng peran tokoh masyarakat di wilayah untuk sadar pendidikan formal.

“Untuk memicu warga masuk sekolah, pada program Bupati Bogor memberikan insentif kepada RT, RW dan Guru Ngaji, dimanfaatkan untuk ujung tombak di lingkungan masing-masing membangun kesadaran bersekolah. Jadi peran pejabat lingkungan dan tokoh masyarakat itu mendorong dan mendata penyebab warga yang tidak sekolah,” ujar Entis.

Ia menambahkan, pihaknya juga memiliki wacana optimalisasi peran pejabat desa dengan sistem kompetisi yang berdampak positif terhadap sektor pendidikan.

“Kedepan saya juga memprogramkan dengan Bupati, agar membuat fakta integritas kepada para kepala desa untuk menuntaskan minimal warganya rata-rata wajib sekolah 9 tahun. Bagi yang berhasil, Bupati agar memberikan reward sebagai bentuk penghargaan,” katanya.

Ia menerangkan, pihaknya tidak memiliki target peningkatan rata-rata lama sekolah 5 tahun semasa jabatan Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan.

“Kami memiliki target setiap tahunnya itu ada peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah. Tentu saja pendidikan formal itu juga dibarengi dengan non formal seperti khatam quran dan mengaji,” terangnya.

Lebih lanjut mantan Camat Ciampea ini memaparkan, peningkatan sektor pendidikan penting untuk menjadi Kabupaten Bogor lebih maju dan berkeadaban.

“Dengan pendidikan yang tinggi dan khatam quran, insyaallah sumber daya manusia Kabupaten Bogor dapat unggul dengan dilandasi iman dan takwa,” tandasnya. (Fuz)

TEGUH WIDODO : REST AREA PUNCAK HARUS PUNYA MULTIPLE EFFECT

BOGOR – Rencana pembangunan kawasan Rest Area Puncak mulai disorot sejumlah pihak. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor daru Fraksi PKS, Teguh Widodo, salah satunya.

Menurutnya, pembangunan Rest Area Puncak harus punya multiple effect untuk mengurai permasalahan di kawasan wisata Puncak. Selain harus bisa menjadi solusi ketersediaan lahan usaha untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan harus punya efek tambahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor.

“Kawasan Rest Area Puncak juga bisa menambah keindahan dan daya tarik wisata kawasan Puncak,” kata Teguh kepada jurnalmetro.com, Selasa (22/10/2019).

Namun begitu, ia mengingatkan ada beberapa hal yang perlu dihindari dari pembangunan Rest Area Puncak. “Tentu ada hal-hal yang harus dihindari. Jangan sampai merusak ekosistem alam yg ada di kawasan Puncak. Dan yang paling penting, kios-kios tempat jualan nantinya jangan sampai monopoli pengusaha-pengusaha bermodal besar,” tandasnya.

Sebelumnya, pembangunan rest area Puncak terus digodok. Bahkan, dalam waktu dekat empat kementrian akan melakukan pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait hal ini.

Keempat kementrian itu diantaranya Cipta Karya yang akan diwakili Kepala Balai, Kementrian PU-Pera yang akan dihadiri Kepala Ditjen Bina Marga, Kepala PTPN dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang akan diwakili Kepala Disperdagin.

“Terkait pembangunan rest area kita masih menunggu Masterplan Detail Engineering Design (DED). Tapi yang terdekat ini kita akan membahas dulu PKS,” papar Kepala Disperdagin Kabupaten Bogor, Nuradi kepada jurnalmetro.com dikantornya, Cibinong, Selasa (22/10/2019).

Lebih lanjut, Nuradi menjabarkan, terkait pembangunan saat ini dilokasi sudah melakukan pematangan lahan. “Untuk realisasinya tentu kita berharap pembangunan rest area ini bisa secepatnya dilakukan lelang oleh Kemen PU-Pera,” jelasnya.

Dikatakan Nuradi lagi, pembangunan rest area sendiri akan mengacu pada masterplan yang dibuat Kemen PU-Pera. “Selain 516 kios yang disediakan untuk PKL, dilahan seluas 7 hektar itu juga akan ada masjid, Plaza Pandang, toilet, parkitan, Gedung Satpam dan Kantor Pengamanan. Total dananya Rp18 miliar,” ungkap Nuradi.(Fuz)