Metro Jabodetabek

BOGOR – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% menuai kontroversi. Kebijakan ini dinilai dapat menimbulkan efek domino di segala sektor. Tak hanya bisa menyulut beragam protes dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat, tapi juga kalangan pengusaha.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo menilai, kenaikan iuran BPJS sudah pasti menyengsarakan semua lapisan masyarakat, termasuk buruh.

“Kenaikan iuran BPJS secara otomatis akan mengkoreksi upah/pendapatan buruh, yang semestinya komponen itu bisa untuk menaikkan upah bulanan, tapi karena ada kenaikan BPJS, maka kenaikan itu kemudian dialihkan untuk  menguyur BPJS, dan ini juga sangat memberatkan pengusaha karena porsi 4% iuran pengusaha akan naik signifikan, (1% pekerja, 4% pengusaha-red),” katanya.

Senada dengan Teguh, koleganya di Komisi IV, Ruhiyat Saujana pun menolak keras kenaikan BPJS. Pasalnya, menurut politisi dari partai Demokrat ini, kenaikan BPJS tak sebanding dengan kenyataan pelayanan di masyarakat.

Bahkan, sambungnya, semenjak BPJS terbentuk, masyarakat malah terkesan ketakutan. Karena mau tidak mau mereka harus membuat BPJS demi mendapatkan pelayanan dengan harapan pembayaran dengan harga murah bahkan ditanggung pemerintah.

Ruhiyat menilai, sistem BPJS sangat jauh dengan apa yang dulu telah diterapkan pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesmas-Jamkesda) yang sudah terbukti berhasil dan tidak pernah defisit sejak 2005 hingga 2013.

“Kenyataannya BPJS malah tidak seperti yang diharapkan. Menurut saya ini jelas membebankan masyarakat. Kami ingin ada peran pemerintah daerah masuk memberikan jaminan untuk tidak memberatkan. Kami di dewan siap mendorong untuk kesejahteraan khususnya di sektor pelayanan kesehatan. Dan kami ingatkan pelayanan prima harus tetap diberikan. Sebab saya harap aturan bisa berjalan fleksibel sesuai keadaan,” tegas Politisi Demokrat ini.

Diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Rinciannya, tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Lalu, iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan.

Terakhir, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I melonjak dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. (Fuz)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp6,431 Triliun rupiah. Angka ini merupakan akumulasi dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,844 Trilyun Rupiah, dana perimbangan sebesar 2,301 Trilyun Rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,285 Trilyun Rupiah.

Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, target ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan umum APBD dan prioritas serta plafon anggaran sementara tahun anggaran 2020 yang telah disetujui bersama beberapa waktu yang lalu.

“Rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2020 ini berpedoman pada prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan di tahun 2020, yaitu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik, meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan,meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkeadaban,” kata Ade Yasin.

Lebih lanjut, Ade Yasin menjabarkan, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 44,23 persen, sementara kontribusi dana perimbangan adalah sebesar 35,79 persen, disusul oleh kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 19,98 persen dari total pendapatan daerah.

Ia juga mengatakan dari gambaran proporsi masing-masing komponen pendapatan daerah tersebut, terlihat bahwa komposisi PAD lebih tinggi dari dana perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian dalam mendanai program pembangunan di daerah.

“Kontribusi terbesar dari komponen pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah yaitu sebesar 1,918 Trilyun Rupiah, disusul oleh lain-lain pad yang sah sebesar 682,001 Milyar Rupiah dan hasil retribusi daerah sebesar 184,840 Milyar Rupiah sedangkan kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar 59 ,696 Milyar Rupiah,” katanya.

Selain itu, menurut Bupati Bogor sesuai dengan amanat ketentuan Perundang-Undangan bahwa Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran bidang pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran belanja daerah, maka dapat disampaikan bahwa alokasi anggaran bidang pendidikan yang diusulkan di tahun 2020 adalah sebesar 1,410 Trilyun Rupiah atau sebesar 20,21 persen dari total belanja daerah.

Sedangkan alokasi anggaran bidang kesehatan yaitu sebesar 1,437 trilyun rupiah, atau mencapai 20,59 persen dari total belanja daerah. “Mencermati selisih antara kebutuhan belanja daerah dan kemampuan pendapatan daerah, terdapat defisit belanja daerah sebesar 547,047 milyar rupiah. menyikapi defisit belanja daerah tersebut, telah dilakukan langkah untuk menutup defisit belanja daerah, yaitu dengan pembiayaan daerah. penerimaan pembiayaan daerah yang direncanakan di tahun anggaran 2020 yaitu sebesar 547,47 milyar rupiah yang bersumber dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019 sebesar 547,47 milyar rupiah, sementara dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah untuk sementara belum dialokasikan, sehingga hasil pembiayaan netto digunakan sepenuhnya untuk menutup defisit belanja daerah sesuai ketentuan perundang-undangan,” tandasnya. (Fuz)

SI MISKIN MAKIN DILARANG SAKIT

BOGOR – Istilah orang miskin kembali mencuat. Penyulutnya tak lain adalah keputusan Pemerintah menaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Hal itu berlaku untuk semua segmen peserta BPJS. Bahkan hingga masyarakat yang mendapatkan bantuan atau BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dari informasi yang didapat, kenaikan iuran hampir menyentuh angka 100 persen. Untuk Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas 3, dari Rp25.000 menjadi Rp42.000. Iuran peserta kelas 2, dari Rp51.000 menjadi Rp110.000.

Dan untuk Kelas 1, dari Rp80.000 menjadi Rp160.000. Sedangkan untuk peserta PBI, dari Rp23.000 menjadi Rp42.000. Kenaikan iuran PBI ini yang berasal dari anggaran pemerinyah ini berlaku surut pada 1 Agustus 2019.

Menyikapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ruhiyat Sujana mengaku miris. Sebab, kebijakan ini dinilainya kian menguatkan stigma buruk terkait implementasi ‘kartu sakti’ dibidang kesehatan tersebut. Dimana anekdot ‘orang miskin dilarang sakit’ semakin jadi gambaran jika kebijakan pemerintah sangatlah tidak berpihak terhadap masyarakat bawah.

Kondisi ini diperburuk dengan tak sebandingnya kualitas pelayanan rumah sakit terhadap peserta BPJS, khususnya warga kelas III. Sebab, diakui Ruhiyat, sejauh ini pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat peserta BPJS masih sangat banyak catatan negatif.

Terbukti dari laporan yang diterimanya, yang paling parah adalah ketidakpastian pelayanan rumah sakit saat melayani peserta BPJS terlebih dengan dalih adanya tunggakan yang dilakukan peserta BPJS.

“Artinya, dengan iuran yang semula pun banyak masyarakat yang tidak mampu membayar hingga berdampak kepada ditolaknya peserta karena menunggak pembayaran. Mereka baru bisa dilayani kalau sudah membayar,” cetus Ruhiyat.

Berdasarkan catatan BPJS Kesehatan Cibinong belum lama ini, di Kabupaten Bogor dari 3.367.585 peserta, ada sekitar 253 ribu Kepala Keluarga atau sekitar 593 ribu orang yang masih melakukan tunggakan.

Kata Ruhiyat, jumlah tersebut bukan tidak mungkin akan bertambah seiring naiknya iuran BPJS ini. Maka, perlu formulasi yang harus diambil pemerintah agar pelayanan terhadap masyarakat tetap bisa berjalan.

“Data penerima bantuan juga harus diperbaharui setiap tahunnya. Karena kondisi di lapangan masih banyak masyarakat yang seharunya dapat, malah tidak dapat bantuan. Ini menjadi PR kita,” kata Ruhiyat.

Bahkan, sambungnya, semenjak BPJS terbentuk, masyarakat malah terkesan ketakutan. Karena mau tidak mau mereka harus membuat BPJS demi mendapatkan pelayanan dengan harapan pembayaran dengan harga murah bahkan ditanggung pemerintah.

Ruhiyat menilai, sistem BPJS sangat jauh dengan apa yang dulu telah diterapkan pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesmas-Jamkesda) yang sudah terbukti berhasil dan tidak pernah defisit sejak 2005 hingga 2013.

“Kenyataannya BPJS malah tidak seperti yang diharapkan. Menurut saya ini jelas membebankan masyarakat. Kami ingin ada peran pemerintah daerah masuk memberikan jaminan untuk tidak memberatkan. Kami di dewan siap mendorong untuk kesejahteraan khususnya di sektor pelayanan kesehatan. Dan kami ingatkan pelayanan prima harus tetap diberikan. Sebab saya harap aturan bisa berjalan fleksibel sesuai keadaan,” tegas Politisi Demokrat ini.

Sementara itu, Humas BPJS Kesehatan Cibinong, Wahyo Biantoro saat dimintai tanggapan terkait hal ini menjawab akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Cabang. “Nanti saya jadwalkan dengan Kacab ya,” singkatnya dalam pesan WhatsApps.  (Fuz)

BOGOR – Daerah Otonomi Daerah (DOB) Bogor Timur rupanya tinggal menunggu waktu. Sinyalemen itu diketahui setelah Tim Presidium Bogor Timur menghadap Kepala Bagian Urusan Pemerintahan Pemprov Jawa Barat, Neni Rohaeni, Senin (11/11/2019).

Hasilnya, tim Presidium diminta segera untuk melakukan konsultasi langsung ke Kemendagri agar upaya pemekaran tidak masuk RPP terkait luasan wilayah, seperti halnya Musdes/SKMD yang bisa menggunakan persetujuan yang lama untuk yang sudah Ampres.

“Prioritas 5 CDOB dijabar yaitu 3 CDOB yang Ampres & 2 CDOB yg sudah masuk Pemprov sesuai dgn UUD 23 & RPP (Botim&Inbar). Penyampaian usulan CDOB Bogor timur diusahakan di tahun 2020 yang dimana terlebih dahulu memberikan batas waktu selama 6 bulan disemester pertama kepada CDOB yang sudah Ampres untuk perbaikan usulan menyesuaikan dengan UU 23 & RPP,” kata Sekjen Presidium Bogor Timur, A. Slamet Riyadi, kepada Wartawan.

Lebih lanjut, Slamet juga mengatalan,usulan DOB Botim harus dikawal terus ditingkat Provinsi Komunikasi dengan gerakan politis & komunikasi secara normatif sesuai dengan tata administrasi yang diharuskan harus terus dijalin dengan pemerintah Provinsi. “Tidak bisa hanya menunggu kabar perkembangan jelasnya. Harapannya saya di tahun 2020 ini usulan DOB Botim sudah dilayangkan ke pusat,” tegasnya.

Terkait usulan Pemprov Jabar, Slamet memastikan, DPP Presidium akan segera melakukan konsultasi ke Kemendagri. “Poinnya terkait masalah luasan wilayah yang ada di RPP kita minta agar mengacu pada ketentuan lama yaitu jumlah minimal 5 kecamatan & kepadatan Penduduk,” lugasnya. (Omen)

BOGOR – Angin puting beliung menerjang kawasan Jonggol, Jumat (8/11/2019) sekitar jam 18.00 WIB kemarin. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Taruna Siaga Bencana (Tagana) Timur Kabupaten Bogor menyebutkan, rumah milik Sobirin, rusak parah. Selain atap, bangunan utama warga Kampung Haur Kuning Rt 01 Rw 03 Desa Jonggol, Kecaamatan Jonggol itu, perlu perbaikan total.

“Tidak ada korban jiwa, namun bangunan rusak parah. Kejadian sudah saya laporkan ke tagana kabupaten melalui grup WA tagana timur,’ kata anggota Tagana Timur Dwi Wati kepada wartawan, Jumat (8/11/2019) kemarin.

Lanjut dia, dengan kejadian itu bersama Penjabat Kepala Desa Jonggol Endas Sujana telah meninjau langsung lokasi. Bersama pemdes, pihaknya sedang mendata total kerugian dari kejadian tersebut.

“Bersama pemdes jonggol, kami sedang mendata kerugian untuk dilaporkan ke pemkab. Dengan harapan, ada bantuan atas bencana alam yang disebabkan puting beliung itu,” tandas Dwi. (Omen)

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali mendapatkan penghargaan bergengsi di tingkat Nasional yakni penghargaan Kategori Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kabupaten/Kota Terbaik I tahun 2019 yang diserahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A Djalil kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin,pada acara sehari bersama Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, bertempat di ruang prambanan, Gedung Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/11/2019).

Ditemui setelah acara Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan penghargaan ini diberikan untuk masyarakat Kabupaten Bogor yang turut serta bersama Pemkab Bogor yang sudah melakukan pemanfaatan ruang dan Pemkab Bogor akan konsisten melakukan penertiban dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Perbatasan juga seluruh lapisan masyarakat.

“Mudah-mudahan ini akan memacu kami bekerja dengan keras dalam rangka melayani kepentingan masyarakat dan mewariskan Kabupaten Bogor kenapa generasi selanjutnya tentang pemanfaatan dan pengendalian ruang agar Kabupaten Bogor lebih baik di masa mendatang,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa Pemkab Bogor sudag melakukan penantaan setu, embung dan Menteri ATR/BPN menekankan penertiban tanah terlatar, wilayah puncak, ruang terbuka hijau perkotaan dan sungai. (Fuz)

BOGOR – Sempat terhenti beberapa saat, kualitas peningkatan Jalan Curugbitung-Malasari, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, dipertanyakan.

Asep Kurnia, Direktur Kajian Kebijakan Lingkar Muda Bogor (Limbo), mengkhawatirkan kualitas pembangunan yang dilakukan pihak ketiga melalui proses tender di ULPBJ tersebut tidak sesuai spesifikasi RAB yang telah ditentukan.

“Kondisinya memang hampir selesai, tapi dengan banyaknya keterlambatan saat prosesnya menjadi pertanyaan kami, terutama dalam sisi kualitas. Dikhawatirkan asal jadi sehingga bukan tidak mungkin bisa cepat mengalami kerusakan dan menguras APBD kembali di tahun-tahun yang akan datang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asep juga mencium adanya dugaan ‘permainan’ dalam pengerjaan proyek pembangunan ruas jalan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi tersebut. “Diduga proyek ini dialihkan ke pihak lain selain pemenang tender. Sehingga pihak yang nge-sub meninggalkan pekerjaan tersebut karena mungkin dana nya banyak dipotong,” kata Asep lagi.

Dugaan ini mencuat lanjut, Asep dilihat dari hasil pantauan dilapangan dimana kualitas pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam RAB. “Kami mendorong kepada Inspektorat dan kejaksaan untuk turun tangan dalam masalah ini. Jangan sampai MoU pencegahan yang sudah dibuat dengan Pemkab Bogor terkait anggaran hanya lips service belaka. Kejaksaan harus turun kebawah jangan hanya menerima dan menunggu laporan dan pengaduan saja,” desaknya.

Ia juga meminta kepada Kejaksaan Negeri Cibinong untuk melakukan penyelidikan terhadap pembangunan jalan tersebut. “Semoga dengan Kajari yang baru dapat ikut memantau sejumlah kegiatan pembangunan yang didanai oleh negara melalui Pemerintah Daerah (Pemda) yang ditujukan bagi masyarakat luas,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmato yang menerima aduan ini meminta ada auditor independen untuk mengawasi proyek pekerjaan yang dilakukan Pemkab Bogor yang notabene berasal dari uang rakyat.

“Wajib diawasi dan kita tidak akan tinggal diam. Kita akan minta tanggungjawab dinas terkait mengenai hal ini. Kita akan evaluasi semua karena ini menyangkut hajat orang banyak khususnya warga Kabupaten Bogor,” tegasnya.(Fuz)

BOGOR – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Wishnutama Kusubandio menyanjung potensi wisata yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat membuka Welcome Party and Opening Ceremony Asian Championship 2019 di area panjat tebing Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu malam (6/11/2019).

“Potensinya luar biasa, tinggal bagaimana Kabupaten Bogor ini menjadi daya tarik bukan hanya untuk wisatawan Indonesia, tapi juga wisatawan mancanegara,” ujarnya kepada awak media usai acara.

Menurutnya, begitu banyak potensi terpendam di Kabupaten Bogor untuk dikembangkan sebagai pariwisata, bahkan bisa dikolaborasikan dengan sektor olahraga dan bidang kreatif sebagai pendongkrak perekonomian.

“Yang bisa kami lakukan dengan mensuport. Mari kunjungi Kabupaten Bogor, banyak objek wisata yang menarik,” kata Wishnutama.

Ia berharap, ke depan sektor ekonomi kreatif bukan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang perkotaan, melainkan juga di pelosok desa setiap daerah.

Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin di tempat yang sama mengatakan bahwa Kabupaten Bogor memiliki segudang pitensi di bidang olahraga dan pariwisata, hal itu yang membuatnya membranding Kabupaten Bogor sebagai The City of Sport and Tourism.

Beberapa potensi pariwisata Kabupaten Bogor seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata pendidikan, wisata budaya, Geopark Pongkor, dan wisata buatan lainnya. Sedangkan fasilitas olahraga bertaraf internasional seperti Stadion Pakansari, Pakansari Sport Climbing, Venue Laga Tangkas, Sirkuit Internasional Sentul, 11 lapangan golf bertaraf internasional, serta venue sport Paralayang di Puncak Cisarua.

“Untuk mendukung program tersebut, Kabupaten Bogor tengah melakukan pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, eksplorasi destinasi baru melalui event-event olahraga baik prestasi maupun rekreasi serta Festival Budaya bertaraf internasional,” kata Ade Yasin.

Ia berharap, ikhtiarnya memajukan bidang olahraga dan pariwisata Kabupaten Bogor membuahkan hasil yang manis seperti yang telah ia targetkan, yaitu meningkatkan angka kunjungan wisatawan dari 7,3 juta orang per tahun menjadi 10 juta orang per tahun pada tahun 2023. (Fuz)

BOGOR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, kenalkan Sport And Tourism kepada pelajar dan masyarakat. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan partisifasi masyarakat dalam membranding dan mesosialisaikan sport and tourism. Melalui inovasi dan kreatifitas masyarakat guna mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai  kota olahraga dan wisata. Serta mendorong tercapainya Program Pancakarsa di Kabupaten Bogor. Di aula Diskominfo Kabupaten Bogor, Selasa (5/11/2019).

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Diskominfo Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri mengatakan, untuk mendorong terwujudnya Kabupaten Bogor sebagai the city of sport and tourism, serta mensukseskan pembangunan Kabupaten Bogor melalui program Pancakarsa. Perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, kalangan pelajar dan milenial, salah satunya berperan aktif mensosialisasikan dan membranding Pancakarsa dan Sport and Tourism.

“Peran serta masyarakat , inovasi dan kreatifitas sangat pentingdalam mensukseskan seluruh program kegiatan dan pembangunan Kabupaten Bogor. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelajar untuk peduli terhadap kemajuan Kabupaten Bogor. Serta turut aktif dalam melakukan berbagai inovasi melalui pemanfaatan teknologi, dalam membranding Kabupaten Bogor sebagai Sport and Tourism, dan program Pancakarsa dapat terwujud dengan optimal,” bebernya.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bogor Zainal Syafrudin menuturkan, untuk mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai The City Of Sport harus dilakukan melalui Pengembangan Sektor Kepariwisataan. Selain perlunya Sadar Wisata ada tiga  unsur yang harus terpenuhi dan bisa di lakukan oleh masyarakat adalah dengan mengembangkan What to See,What To Do &What To Buy khususnya Creatif Craft”.

“Dengan adanya Program Kerja Bupati The City Of Sport and Tourism  menjadi peluang tersendiri  bagi Kabupaten Bogor untuk memanfaatkan  dan mengebangkan  pariwisata di Kabupaten Bogor ini,sehingga di harapkan bukan hanya jumlah kunjungan yang meningkat  tapi lama tingga wisatawanpin menjadi lebih lama. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan, karena Sport &Tourism sebagai terobosan pencapaian  pancakarsa,” tukasnya.

Ditempat yang sama, Koordinator Tim Branding Kabupaten Bogor, Irfan Awaludin menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sangat membutuhkan dukungan masyarakat. Melalui Program Pancakarsa Bupati dan Wakil Bupati Bogor, berbagai program dan pembangunan di Kabupaten Bogor itu harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Bukan sekedar program berjalan yang mengabaikan berbagai kebutuhan rakyat.

“Program Pancakarasa ini harus menjadi solusi dari permasalahan rakyat yang ada, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, pembangunan, kemajuan, dan sosial dimasyarakat. Melalui kegiatan ini kami mengajak masyarakat bekerjasama dengan Pemkab Bogor membangun Kabupaten Bogor lebih baik menuju masyarakat sejahtera,”paparnya. (Fuz)

BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin berjanji akan mendampingi UMKM Kabupaten Bogor. Hal ini ditegaskannya dalam acara Gebyar Temu 1001 UMKM dalam rangka motivasi bisnis dan festival olahan singkong,bertempat di Gedung tegar Beriman, Cibinong pada Selasa (5/11/2019).

“Setelah ditunjuk menjadi grand ambassador UMKM maka tanggung jawab saya untuk terus mengembangkan potensi UMKM Kabupaten Bogor menjadi lebih maju dan mandiri,” ucap Ade.

Ia juga menjelaskan dalam gebyar 1001 UMKM, Motivasi Bisnis dan Festival Makanan Olahan Singkong maka para pelaku UMKM nantinya banyak memiliki inovasi.

“Setelah mengikuti gebyar 1001 UMKM, Motivasi Bisnis dan Festival Makanan Olahan Singkong maka diharapkan para pelaku UMKM selalu berinovasi dalam mengembangkan usahanya dan demi meningkatkan kualitas maupun kuantitas produknya,” jelasnya.

Ade mengharapkan adanya ataupun suksesnya UMKM tidak hanya membuka lapangan pekerjaan baru hingga membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran tetapi juga munculnya para pengusaha atau juragan baru.

“Untuk memajukan atau mensukseskan para pelaku UMKM, Pemkab Bogor bekerjasama dengan Alfamart agar produk – produk UMKM bisa dijual di Alfamart, kami harap minimarket modern lainnya mengikuti jejak Alfamart dalam upaya mengembangkan UMKM di Bumi Tegar Beriman yang jumlahnya mencapai 4.978,” harap Ade.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor Arman Jaya mengatakan Pemkab Bogor juga memberikan bantuan alat kerja pelaku UMKM yang ada di tiga desa,” kata Arman.

Ia menerangkan pelaku UMKM yang akan mendapatkan bantuan alat kerja  tersebut adalah Desa Ciburayut, Cigombong, Kelurahan dan Kecamatan Cisarua serta Desa Kahuripan, Ciseeng.

“70 pelaku usaha anyaman bambu di Desa Ciburayut, 80 pelaku usaha rajutan di Kelurahan dan Kecamatan Cisarua dan 20 pelaku usaha taylor di Desa Kahuripan, Ciseeng akan mendapatkan mesin jahit. Selain itu bekerjasama dengan PD Pasar Tohaga kami juga akan memberikan bantuan kepada pelaku usaha klontong,” terangnya.

Arman menjelaskan jajarannya juga siap mendukung ajang World Cup U – 20 pada tahun 2021 berupa pameran atau festival makanan olahan dari bahan baku singkong.

“Olahan makanan dari bahan baku singkong ini akan menjadi ikon baru Kabupaten Bogor dan siap ‘dijual’ di ajag World Cup U – 20 pada tahun 2021 yang InsyaAlalh akan digelar di Stadion Pakansari, Cibinong,” jelas Arman. (Fuz)