Teguh Widodo

KENAIKAN BPJS BISA TIMBULKAN EFEK DOMINO

BOGOR – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100% menuai kontroversi. Kebijakan ini dinilai dapat menimbulkan efek domino di segala sektor. Tak hanya bisa menyulut beragam protes dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat, tapi juga kalangan pengusaha.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo menilai, kenaikan iuran BPJS sudah pasti menyengsarakan semua lapisan masyarakat, termasuk buruh.

“Kenaikan iuran BPJS secara otomatis akan mengkoreksi upah/pendapatan buruh, yang semestinya komponen itu bisa untuk menaikkan upah bulanan, tapi karena ada kenaikan BPJS, maka kenaikan itu kemudian dialihkan untuk  menguyur BPJS, dan ini juga sangat memberatkan pengusaha karena porsi 4% iuran pengusaha akan naik signifikan, (1% pekerja, 4% pengusaha-red),” katanya.

Senada dengan Teguh, koleganya di Komisi IV, Ruhiyat Saujana pun menolak keras kenaikan BPJS. Pasalnya, menurut politisi dari partai Demokrat ini, kenaikan BPJS tak sebanding dengan kenyataan pelayanan di masyarakat.

Bahkan, sambungnya, semenjak BPJS terbentuk, masyarakat malah terkesan ketakutan. Karena mau tidak mau mereka harus membuat BPJS demi mendapatkan pelayanan dengan harapan pembayaran dengan harga murah bahkan ditanggung pemerintah.

Ruhiyat menilai, sistem BPJS sangat jauh dengan apa yang dulu telah diterapkan pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesmas-Jamkesda) yang sudah terbukti berhasil dan tidak pernah defisit sejak 2005 hingga 2013.

“Kenyataannya BPJS malah tidak seperti yang diharapkan. Menurut saya ini jelas membebankan masyarakat. Kami ingin ada peran pemerintah daerah masuk memberikan jaminan untuk tidak memberatkan. Kami di dewan siap mendorong untuk kesejahteraan khususnya di sektor pelayanan kesehatan. Dan kami ingatkan pelayanan prima harus tetap diberikan. Sebab saya harap aturan bisa berjalan fleksibel sesuai keadaan,” tegas Politisi Demokrat ini.

Diketahui, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Rinciannya, tarif iuran kelas Mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Lalu, iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan.

Terakhir, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I melonjak dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. (Fuz)

PEMUDA HARUS PUNYA IDEALISME JERNIH

BOGOR – Pemuda merupakan harapan suatu bangsa. Maju mundurnya sebuah bangsa tak bisa dilepaskan dari tangan pemuda. Karena itu, pemuda harus punya indealisme yang jernih dan lurus.

Begitu kutipan dari anggota DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo saat dimintai tanggapannya terkait momentum Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10/2019).

“Yang harus kita jaga saat ini adalah bagaimana kita sama-sama menjaga kejernihan dan kelurusan idealisme agar tidak terkontaminasi pemikiran yang merusak. Disinilah perlu sinergi kehadiran pemerintah, wakil rakyat, dan para tokoh agama serta masyarakat untuk bisa membuat regulasi yang bisa menaungi para pemuda, agar mereka bisa berkarya dan berkreasi tanpa merusak kejernihan dan kelurusan idealisme mereka,” tegas politisi dari Partai PKS ini.

Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali mengatakan teman peringatan sumpah pemuda kali ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun para pemuda saat mengikrarkan sumpah pemuda pada 1928.

“Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Karena dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang bisa memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing,” kata Menpora, Zainuddin Amali.

Menpora juga mengingatkan, jangan sampai dampak negatif, informasi-informasi yang bersifat destruktif mulai dari pornografi, narkoba, pergaulan bebas hingga redikalisme dan terorisme juga masuk dengan mudahnya apabila pemuda tidak dapat membendung dengan filter ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa dan bernegara.

Dikatakannya, pemuda yang memiliki karakter tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas.

Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni, serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional.

“Pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia. Generasi muda saat ini diharapkan memiliki pola pikir yang serba cepat, serba instan, lintas batas, cenderung individualistic dan gramatik,” jelasnya.

Dijelaskan pemuda adalah masa depan bangsa dan negara, juga harapan bagi dunia. Karena itu lanjutnya, pemuda Indonesia harus maju dan berani menaklukan dunia, dengan harapan kedepan akan banyak muncul tokoh-tokoh muda yang mendunia.

Generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan Bangsa, maka tugas pemuda saat ini harus sanggup membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia, demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik.

Semangat para pemuda dalam menatap dan ikut serta membangun dunia yang harus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia dalam ikut serta berpartisipasi mengangkat bangsa dan tanah air tercinta di kancah dunia.(Fuz)

TEGUH WIDODO : REST AREA PUNCAK HARUS PUNYA MULTIPLE EFFECT

BOGOR – Rencana pembangunan kawasan Rest Area Puncak mulai disorot sejumlah pihak. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor daru Fraksi PKS, Teguh Widodo, salah satunya.

Menurutnya, pembangunan Rest Area Puncak harus punya multiple effect untuk mengurai permasalahan di kawasan wisata Puncak. Selain harus bisa menjadi solusi ketersediaan lahan usaha untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan harus punya efek tambahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor.

“Kawasan Rest Area Puncak juga bisa menambah keindahan dan daya tarik wisata kawasan Puncak,” kata Teguh kepada jurnalmetro.com, Selasa (22/10/2019).

Namun begitu, ia mengingatkan ada beberapa hal yang perlu dihindari dari pembangunan Rest Area Puncak. “Tentu ada hal-hal yang harus dihindari. Jangan sampai merusak ekosistem alam yg ada di kawasan Puncak. Dan yang paling penting, kios-kios tempat jualan nantinya jangan sampai monopoli pengusaha-pengusaha bermodal besar,” tandasnya.

Sebelumnya, pembangunan rest area Puncak terus digodok. Bahkan, dalam waktu dekat empat kementrian akan melakukan pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait hal ini.

Keempat kementrian itu diantaranya Cipta Karya yang akan diwakili Kepala Balai, Kementrian PU-Pera yang akan dihadiri Kepala Ditjen Bina Marga, Kepala PTPN dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang akan diwakili Kepala Disperdagin.

“Terkait pembangunan rest area kita masih menunggu Masterplan Detail Engineering Design (DED). Tapi yang terdekat ini kita akan membahas dulu PKS,” papar Kepala Disperdagin Kabupaten Bogor, Nuradi kepada jurnalmetro.com dikantornya, Cibinong, Selasa (22/10/2019).

Lebih lanjut, Nuradi menjabarkan, terkait pembangunan saat ini dilokasi sudah melakukan pematangan lahan. “Untuk realisasinya tentu kita berharap pembangunan rest area ini bisa secepatnya dilakukan lelang oleh Kemen PU-Pera,” jelasnya.

Dikatakan Nuradi lagi, pembangunan rest area sendiri akan mengacu pada masterplan yang dibuat Kemen PU-Pera. “Selain 516 kios yang disediakan untuk PKL, dilahan seluas 7 hektar itu juga akan ada masjid, Plaza Pandang, toilet, parkitan, Gedung Satpam dan Kantor Pengamanan. Total dananya Rp18 miliar,” ungkap Nuradi.(Fuz)