Politik dan Keamanan

JAKARTA – Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berkunjung ke DPR dalam rangka mencari jalan dan masukan terbaik untuk presiden terkait dengan konflik KPK-Polri. Serta, kekosongan kepemimpinan Polri pasca-penetapan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka.

“Kami menerima kunjungan Wantimpres tentu tujuannya untuk mendapat masukan-masukan yang berharga berkaitan dengan sejumlah agenda. Khususnya kita mendukung KPK dan Polri semuanya berjalan dengan baik dan seiring dengan keinginan kita semua,” kata Ketua DPR Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menambahkan, ada sejumlah persoalan khususnya mengenai pengisian posisi Kapolri.
Karena, dalam Undang-Undang Kepolisian menegaskan bahwa Kapolri harus dilantik setelah 20 hari persetujuan dari DPR pada 15 Januari lalu.

“20 hari itu akan jatuh pada 4 Februari mendatang,” katanya.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, DPR dan Wantimpres hanya mendiskusikan sejumlah masalah yang ada dan DPR memberikan masukan yang sesuai dengan UU.

“Mereka ingin memberikan masukan ke Presiden yang tidak ingin menyalahi konstitusi,” kata Fadli Zon di kesempatan yang sama.(*Fad)

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar tahun ini pelaksanaannya sedang dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU pusat menyelenggarakan rapat koordinasi bersama KPU provinsi se Indonesia. Mereka membahas tentang draf Peraturan KPU mengenai pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang akan di gelar pada tahun ini.

Ketua KPU pusat Husni Kamil Manik menyampaikan, pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di 204 daerah yang terdiri dari delapan provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota.

“Berdasarkan data akhir Kemendagri, terdapat lima kabupaten pemekaran yang pelaksanaan pemilihan bupatinya berbarengan dengan penyelenggaraan pemilihan bupati di daerah induknya,” kata Husni Kamil di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (14/1).

Husni menjelaskan, lima kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Pulau Taliabu berbarengan dengan Kabupaten Sula, Kabupaten Malaka berbarengan dengan Kabupaten Belu, Kabupaten Mamuju Tengah berbarengan dengan Kabupaten Mamuju, Kabupaten Muna Barat berbarengan dengan Kabupaten Muna dan Kabupaten Musi Rawas Utara berbarengan dengan Kabupaten Musi Rawas.

Sementara itu mengenai anggaran penyelenggaraannya kata Husni pihaknya telah menerbitkan surat edaran Nomor 1667/KPU/XI/2014 tanggal 4 November 2014 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak setelah terbitnya Perppu Nomor 1 tahun 2014.

“Isinya itu meminta agar KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait alokasi anggaran tersebut,” pungkasnya.(Fad)

JAKARTA – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menerima Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie, kemarin malam. Pertemuan tersebut diakui JK membahas banyak hal, salah satunya persoalan mengenai Golkar.

“‎Bahas macam-macam, ya bagaimana kita mau membangun bangsa secara bersama-sama. Tentu juga menyinggung soal Golkar juga,” terang JK.

JK yang pernah menjabat Ketua Umum Golkar periode 2004 lalu itu mengatakan dirinya tak akan terlalu ikut campur dengan masalah yang tengah menimpa partai berlambang pohon beringin itu.

Namun, ia menyarankan adanya islah. “(Soal Islah) nanti tentu ada usahanya. Yang sepakat kan bukan saya (jadi saya tak mau ikut campur terlalu banyak),” papar JK.

Sebelumnya, Aburizal Bakrie mengakui pihaknya telah menggugat balik ke kubu Agung Laksono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu terkait dengan dualisme Musyawarah Nasional (Munas) Golkar.

Meski menempuh jalur hukum, pria dengan sapaan Ical itu menyatakan tak menutup kemungkinan islah atau perdamaian Golkar dapat terjadi.

“Islah jalan terus, pengadilan jalan terus. Yang digugat tentang poin-poin bahwa yang sah itu di Munas Bali,” ungkap Ical sebelum memberikan pengarahan kepada Fraksi Golkar di Gedung DPR RI.(ART)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Bali, Aburizal Bakrie (Ical) menyampaikan, gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat untuk menegaskan, Munas Partai Golkar IX di Bali adalah sah.

Meskipun kedua kubu saling melayangkan gugatan hukum, namun proses islah dua kubu di internal Partai Golkar tetap berjalan.
“Islah jalan terus, pengadilan jalan terus,” kata Aburizal Bakrie kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1).

Gugatan yang diajukkan Partai Golkar kubu Ical diajukan melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra ke PN Jakarta Barat.(*Har)

JAKARTA – DPR melalui Komisi II DPR hanya memiliki waktu kerja selama 28 hari untuk menentukan diterima atau ditolaknya Perppu mengenai Pilkada.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, masa sidang ke-II ini harus mampu mengambil keputusan mengenai peraturan ini meski masa kerja anggota dewan terbilang singkat.

“Perppu harus selesai masa sidang ke-II,” kata jelasnya. Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/1).

Agus menyatakan, apabila DPR tak menuntaskan pembahasan hingga masa sidang ke-II ini berakhir, maka sesuai peraturan mereka dianggap menerima Perppu Pilkada.

“Apabila mungkin bahasnya molor atau tidak dibahas, ini dianggap diterima oleh DPR, maka akan diefektifkan pada masa sidang ini,”jelasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga menambahkan DPR tak bisa merubah isi Perppu. “Tidak ada dimodifikasi, hanya setuju atau tidak,” pungkasnya.(*Har)

JAKARTA – Dalam pesta demokrasi dipastikan adanya pengerahan massa dari partai dan melibatkan banyak pihak terutama masyrakat .

Mabes Polri meminta semua pihak utamanya partai politik dan masyarakat untuk kooperatif jelang Pemilu 2014.

Meskipun begitu, pengawalan pesta demokrasi itu tetap tetap tanggung jawab institusi pimpinan Jenderal Sutarman.

“Jadi bukan berarti hanya Polri sendiri. Tapi peran partai politik dan masayarakat sangat besar untuk mewujudkan situasi yg kondusif,” kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Ammar usai haul keempat Gusdur di Jl Warung Silah no 10, Ciganjur, Jakarta Selatan, (28/12).

“Kalau Polri benar menjadi institusi yang utama dalam proses pengawalan, jadi Polri mengajak semua pihak,” tuturnya.

Polri juga menyoroti adanya aksi massa yang besar-besaran menjelang Pemilu 2014. Dalam hal ini, partai-partai politik juga harus berperan aktif dalam mewujudkan demokrasi yang kondusif.

“Kalau politik betul masalah mobilisasi massa ya. Agar tidak terjebak dalam kepentingan aksi-aksi sesaat yang masyarakat menjadi korban,” jelasnya.

Terakhir, Polri telah mengajukan anggaran dana Rp 3,5 triliun untuk pengamanan pemilu 2014. Anggaran besar itu dipakai untuk pengamanan Pileg hingga Pilpres 2 putaran.(*Har)

JAKARTA – DPP Partai Golkar menyambut baik terpilihnya adik Ratu Atut Chosiyah, Ratu Tatu Chasanah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) hari ini.

DPP Partai Golkar tak khawatir meskipun banyak pihak yang berharap daerah Banten bisa bersih dari dinasti Atut. Partai Golkar justru mengklaim, kemenangan Golkar di Pemilu 2009 lalu adalah karena kinerja Atut.

“Persebaran suara Pemilu 2009 boleh dikatakan setengahnya di basisnya keluarga Atut. Apakah Golkar mau kehilangan suara hanya untuk menyenangkan publik?” tanya Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, Indra J Piliang.

Indra Mengatakan, partainya tidak akan menuruti kemauan publik yang berharap hancurnya dinasti Atut di Banten. Sebab menurutnya, tidak semua yang berharap runtuhnya dinasti Atut juga akan memilih Golkar dalam Pemilu tahun depan.

“Publik yang marah, yang kritis kan belum tentu memilih Golkar. Tentu yang bermasalah (Atut) secara hukum kita serahkan ke hukum, tapi jangan kita hukum juga ke ranah politik,” tegasnya.

Sebelumnya Ratu Tatu Chasanah akhirnya terpilih sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang digelar hari ini. Tatu mengalahkan saingannya, Iman Aryadi melalui voting dengan selisih satu suara. Tatu mendapatkan enam suara, Iman mendapatkan lima suara, dan satu suara abstain. Diketahui, suara yang abstain adalah hak suara yang dimiliki oleh DPP Partai Golkar.

Tatu Chasanah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Banten. Musdalub ini dilakukan untuk memilih ketua DPD Partai Golkar Banten sepeninggal Hikmat Tomet.(art)

JAKARTA – Fraksi Partai Demokrat menegaskan tidak pernah terlibat perselisihan dengan loyalis Anas Urbaningrum maupun dengan ormas bentukan Anas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menanggapi adanya dugaan bersih-bersih partai dari sejumlah loyalis Anas. Termasuk rotasi beberapa kerabat dekat Anas di DPR RI.

“Partai Demokrat dan PPI tidak pernah dihadap-hadapkan. Ini hanya ada orang yang memanfaatkan, yang berkepentingan. Jadi kami tidak berhadap-hadapan,” jelas Nurhayati.

Dijelaskan Nurhayati, dirinya dan seluruh kader partai masih menghormati Anas Urbaningrum. Anas pun, kata dia, telah bekerja dengan baik selama memimpin Partai Demokrat.

“Anas Urbaningrum adalah mantan ketua umum kami, dan kinerja beliau baik. Kalau beliau tersandung masalah, kami berdoa semoga bisa terselesaikan dan kami siap memberikan bantuan hukum,” ungkapnya.(art)

TANGERANG   – Wagub Banten H.Rano Karno akhirnya melantik walikota Tangerang Arief R. Wismansyah dan Wakil Sachrudin,  di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tangerang,(24/12).

Pelantikan walikota Tangerang dan wakil sempat batal 5 kali sehingga merugikan Pemkot dan masyarakat. Kota Tangerang. Semula pelantikan akan dilakukan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Namun Gubernur Banten ditahan KPK karena tersangkut dugaan kasus suap di Mahkamah konstitusi (MK).

“Alhamdulillah saya sekarang resmi jadi walikota,”kata Arief Wismansyah didampingi wakil Sachrudin usai pelantikan.walikota-tangerang

Menurutnya, proses dirinya menjadi walikota sangatlah panjang mulai pencalonan hingga pelantikan yang tertunda hingga ke enam kalinya bisa terlaksana.

Dalam acara pelantikan terlihat Rano Karno berlinang air mata karena merasa terharu baru pertama kali melantik walikota sejak menjabat Wagub Banten.(Elk)

JAKARTA – PDIP Pro-Jokowi meminta Megawati Sukarnoputri mendengar aspirasi publik. Khususnya mereka yang menghendaki pencalonan presiden Jokowi pada pemilu 2014. Permintaan ini mereka ajukan karena ada gelagat untuk mengadu domba PDI Perjuangan dengan rakyat.

“Dengan mempersiapkan berbagai skenario yang jauh dari harapan rakyat,” ungkap Sekretaris Koordinator PDIP Pro-Jokowi, Budi Arie Setiadi.

PDIP Pro-Jokowi mengatakan, Megawati adalah Ibu Bangsa. Karenanya, kerelaan mencapreskan Jokowi akan dicatat dalam tinta emas sejarah bangsa.

Apalagi selama ini belum ada mantan presiden Indonesia yang berhasil menjalankan tongkat estafet kepemimpinan di arus nasional. “Kapasitas kenegarawanan Ibu Mega pasti mengerti apa yang menjadi harapan dan kehendak rakyat saat ini,” tegas Budi.

Saat ini, menurut Budi, gelora dan dukungan untuk memperjuangkan Gubernur DKI menjadi presiden dalam pilpres 2014 makin membara. Berbagai lapisan masyarakat mulai berani terbuka mendukung pencalonan Jokowi. Di dalam tubuh partai banteng pun mulai terdengar aspirasi untuk mengusung mantan walikota Solo tersebut.

“Dalam Rakernas PDI Perjuangan yang di laksanakan Oktober 2013, hampir seluruh perwakilan daerah menyuarakan keinginan mereka agar partai moncong putih ini menjagokan Jokowi sebagai capres,” papar Budi.

PDI Perjuangan Pro-Jokowi dideklarasikan pada 21 Desember 2013 di Jakarta. Anggotanya terdiri dari aktivis, kader, dan simpatisan partai, serta puluhan paguyuban warga daerah yang berdomisili di Jakarta.

“Organisasi ini bersifat terbuka, kolektif dan partisipatif di mana seluruh kader dan simpatisan dapat menyalurkan aspirasinya bagi kemajuan bangsa dan negara,” imbuh Budi.(COK)