JAKARTA – Saat ini para kades dan perangkat desa sudah dapat mengenyam yang selama ini disuarakan .
DPR sudah mengesahkan Undang-undang tentang Desa.
Banyak hal diatur tentang para perangkat desa, termasuk salah satunya adalah pendapatan tetap dan tunjangan bagi sang kepala desa.
Dalam pasal 37 undang-undang tersebut yang dikutip dari situs resmi DPR, (18/12), tertulis soal kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa. Ayat 1 berbunyi: “Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan atau tunjangan”.
Lalu berapa jumlahnya? Di ayat 2 pasal tersebut dijelaskan, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa paling sedikit berjumlah sama dengan upah minumum regional kabupaten/kota. Sumber dananya berasal dari APBD Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota.
“Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa” tulis di ayat 4.
Ketentuan lebih lanjut soal penghasilan ini nanti akan dituangkan dalam peraturan pemerintah.
Dengan mendapat penghasilan tetap dan tunjangan, tugas kepala desa pun akan semakin berat. Dia wajib meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan menerapkan prinsip bebas korupsi.
Bila dilanggar, sanksi pidana dan pencopotan dari jabatan pun siap menanti.(*Ris)
JAKARTA – Tersangka Gubernur Banten Ratu Atut menjadi polemik sebab jabatan Gubenur sudah ada dan siap menunggu .
Wakil Ketua DPR yang juga Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso memberi tanggapan soal penetapan tersangka Ratu Atut.
Priyo berbicara soal jabatan Atut sebagai gubernur Banten.
Menurut dia, semua pihak harus bersabar menunggu keputusan Mendagri.
“Mengenai hal terkait jabatan Gubernur Ibu Atut, dan seterusnya akan diputuskan setelah ada keputusan Mendagri dan Presiden,” ucap Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat,(18/12).
Sementara itu untuk jabatan Atut di Golkar sebagai Ketua DPP serta ketua salah satu organisasi sayap Golkar, pihaknya akan membicarakan dalam waktu dekat. Partai memiliki prosedur mengenai hal tersebut.
“Kalau di Partai Golkar dalam waktu yang tak terlalu lama akan diambil keputusan sesuai peraturan yang berlaku, tunggu saja,” katanya.
Sementara itu Ketua Badan Kordinasi Pemenangan Pemilu Golkar Provinsi Jabar, Banten, dan Jakarta Ade Komarudin menyatakan bahwa Golkar Banten akan gelar musyawarah luar biasa pada Januari 2014.(Det/Har)
JAKARTA – Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atut pun kemungkinan besar akan digantikan oleh wakilnya, Rano Karno sebagai Gubernur Banten.
Dalam peraturan, seseorang yang telah berstatus tersangka tetap bisa mengemban jabatan. Namun dalam etika politik dan pemerintahan, pejabat negara baik eksekutif maupun legislatif pasti mundur dari jabatannya jika telah berstatus tersangka.
Jika Atut berhalangan permanen, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, sebagai partai pengusung Atut-Rano mempersilakan Rano Karno untuk mempersiapkan diri menggantikan posisi Atut.
“Kalau itu peraturannya kami siap melaksanakan tugas dan amanahnya ya siap untuk menggantikan,” tegas Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga kepada wartawan.
Eriko mengatakan, pihaknya sebenarnya sama sekali tidak berharap adanya pergantian seperti ini. Namun, jika memang Atut berhalangan permanen, artinya benar terbukti terlibat korupsi, maka PDI Perjuangan pun meminta Rano untuk selalu siap.
“Bukan berarti dengan adanya kasus ini ada manfaat bagi PDI Perjuangan. Wagub adalah wakil, bilamana Gubernur berhalangan, Wagub yang menggantikan,” paparnya.(fad)
JAKARTA – Dengan tersangkanya Atut leh KPK hal ini membuat angin segar untuk partai PDIP sebab Wakil pastinya akan menggantikan Gubernur bila ditahan oleh KPK .
Ketua DPD Provinsi Banten PDIP Ribka Tjiptaning mengaku mengenal baik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Dia pun menyayangkan status tersangka Atut di KPK yang mulai ramai diberitakan sejak pagi tadi.
Ribka mengatakan, secara mekanisme aturan, maka yang berhak menggantikan posisi Atut adalah wakilnya, yakni Rano Karno yang juga kader PDIP.
“Kalau kita kan taat hukum saja. Kalau memang ditetapkan (jadi tersangka), normatifnya begitu (wakil maju).
Bu Atut juga pernah seperti itu, dia wakil terus maju (gubernurnya berhalangan tetap) kita lihat nanti, mau tidak mau, kita mengikuti wajarnya saja,” ucap Ribka di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/12).
Menurut dia, secara eksekutif memang PDIP berkoalisi baik dengan Golkar.
Namun untuk legislatif, dia menilai, Golkar masih kuat di Banten.
“Secara eksekutif, kalau perang pileg belum tentu. Bukan mesra terus, di Banten lawan terberat Golkar.
Ini kesempatan PDIP tapi sebagai pimpinan harus tetap fight terus,” tandas Ketua Komisi IX DPR ini.(*Har)
JAKARTA – Kasus suap dan Alkes yang membuat Atut menjadi tersangka oleh KPK .
Partai Golkar belum memutuskan masa depan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Atut merupakan kader Partai Golkar dan menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum (Wabendum) partai berlambang pohon beringin itu.
“Kita menunggu saja, sampai sekarang proses masih berjalan,” kata Nurul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, (17/12).
Ia menyampaikan, proses hukum yang harus dijalani Atut masih panjang sehingga belum ada pemikiran Partai Golkar untuk menonaktifkannya.
“Kalau sudah selesai putusan atau vonis, baru kita lihat. Ini kan lama prosesnya, jangan terburu-buru.
Orang lagi kena musibah jangan dipersulit lagi. Tidak sampai ke sana,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Atut dijadikan tersangka dalam kasus dugaan suap Pemilukada Lebak Banten.
Dalam kasus dugaan suap Pemilukada Banten, KPK sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan sejak tanggal 16 Desember 2013.
“Secara solid dan utuh memutuskan dan menetapkan Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten selaku tersangka dalam pemberian berkaitan dengan sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak Banten,” tukas Ketua KPK Abraham Samad di kantornya.(*Far)
JAKARTA – Partai Demokrat tidak akan terpengaruh dengan kabar yang dikeluarkan oleh Wikileaks perihal dominasinya Ibu Negara Ani Yudhoyono dalam pemerintahan Indonesia.
“Kalau dari Wikileaks belum bisa dibuktikan substansinya. Sumber beritanya tidak pas,” jelas Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Max Sopacua, kepada wartawan.
Ditegaskan Max, selama ini Ani Yudhoyono hanya berperan sebagai Ibu Negara yang sama sekali tidak pernah ikut campur dalam urusan tata negara maupun penempatan orang-orang tertentu dalam setiap posisi di pemerintahan.
Anggota Komisi I DPR itu bahkan menyebut bahwa informasi yang dibocorkan Wikileaks adalah informasi bohong. Sebab informasi itu tidak disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan.
“Tidak ada sesuatu positif dari Wikileaks. Sekarang siapa yang mengorek data itu, tentang berita Bu Ani mengatur hanya berita bohong,” paparnya.(art)
JAKARTA – Permasalahan pemakaian jilbab yang akan dikenakan oleh para polwan terus berpolemik .
Kapolri Jenderal Sutarman kembali menyinggung soal pengenaan jilbab di kalangan Polwan. Mantan Kabareskrim ini kembali menegaskan, pihaknya tidak melarang pengenaan jilbab di lingkungan Polri.
“Pemakaian jilbab adalah hak setiap muslimah, Polri tidak keberatan,” kata Sutarman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, Jakarta, (16/12).
Permasalahan muncul, menurut Sutarman, ketika dirinya dan beberapa jajaran Polri berkunjung ke Polda-Polda dimana terdapat ketidakseragaman jilbab.
“Hak (berjilbab) sudah kami berikan, tinggal kewajibannya adalah seragam, jilbabnya sendiri tidak masalah, Polri tidak keberatan,” ujar Sutarman.
Sutarman sedikit menceritakan, sejak zaman Kapolri Jenderal Timur Pradopo sebenarnya permasalahan mengenai jilbab sudah beberapa kali dibahas. Bahkan pada saat itu Jenderal Timur Pradopo memiliki beragam contoh seragam Polwan berjilbab.
“Zaman Kapolri Pak Timur Pradopi ada 62 contoh,” terangnya.
Hingga saat ini peraturan pengenaan jilbab tengah digodok kepolisian. Peraturan itu nantinya menelurkan Peraturan Kapolri yang mengatur tata cara pengenaan jilbab di Polri.(Det/Tri)
JAKARTA – Hal ini bukan suatu kebanggaan yang ditunjukkan untuk bangsa dan negara namun sangat mencendrai hati rakyat Indonesia .
Ketua DPR Marzuki Alie tidak menyalahkan pernyataan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. Adnan menyebut institusi DPR sebagai lembaga terkorup.
“Tidak salah,” kata Marzuki ketika dikonfirmasi,(16/12).
Menurut Marzuki hal itu terjadi karena kerja KPK menangkap anggota DPR dengan penangkapan operasi tangkap tangan (OTT).
“Artinya bukan kerja melakukan penyelidikan dari banyak korupsi di Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, mengatakan Indonesia sangat unik karena DPR selama empat tahun berturut-turut menjadi lembaga yang paling korup di Indonesia.
“Khusus Indonesia empat tahun berturut-turut rangking teratas korupsi adalah DPR. Negara lain nggak ada. Jadi uniknya Indonesia itu. Di sini korupsi berjamaah. Cek pelawat misalnya. Bahkan ada yang ngajak istri dan anak.
Anak ngajak bapaknya. Semuanya ada,” ucap Adnan saat Malam Penganugerahan bagi pemenang Festival Film Antikorupsi (Anti-Corruption Film Festival – ACFFest) 2013, di XXI Epicentrum, Jakarta,(14/12).
Adnan melanjutkan korupsi berjamaah tersebut yakni perselingkuhan antara parlemen (legislatif) dengan eksekutif. Adnan pun mengingatkan draft (usulan) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimana korupsi disebutkan bukan kejahatan luar biasa dan disamakan dengan kejahatan pencurian atau pemerkosaan.
“Sehingga ancamannya pun biasa. Draftnya dari pemerintah. Kalau ini berhasil diketok palu DPR, Indonesia mundur sekian puluh tahun. Kembali ke jaman kegelapan. Mudah-mudahan tidak diketuk parlemen. Biasanya saat kita lengah, mau lebaran, Pemilu itu diketok palu,” tukasnya.(WK/Fet)
JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Zaki Mobarok mengatakan bahwa almarhum Gus Dur telah sukses mencetak kader sebagai politisi. Salah satu kader Gus Dur yang dianggap sukses adalah Muhaimin Iskandar yang kini menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menurut Zaki, sosok Muhaimin yang kini menjadi Menakertrans, punya kecenderungan bermanuver seperti Gus Dur. Misalnya, kata Zaki, hal itu bisa dilihat dari cara Muhaimin mendorong Rhoma Irama dan Mahfud MD sebagai kandidat calon presiden (capres) PKB.
“Cak Imin (Muhaimin) ini murid Gus Dur. Sekarang PKB tonjolin Rhoma dan Mahfud demi mendongkrak suara PKB. Tapi ketika elekltabilitas PKB naik, bisa jadi bukan Mahfud atau Rhoma capresnya. Kalau PKB naik, ya siapa lagi capresnya kalau bukan ketua umumnya?” jelas Zaki dalam acara Haul Gus Dur di DPP PKB.
Zaki mengatakan, Muhaimin sampai saat ini bisa disebut sebagai tokoh Kelompok Cipayung maupun angkatan 1998 yang masih eksis di arus utama politik tanah air. Muhaimin, kata Zaki, punya modal untuk maju sebagai capres karena berasal dari kalangan Islam moderat, berasal dari Jawa dan masih muda.
“Di antara angkatan 1998 yang masih eksis dari Kelompok Cipayung adalah Cak Imin. Anas (mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum) sedang kena gempa. Sementara tokoh-tokoh yang muncul sebagai capres itu sudah tua-tua. Rhoma itu meski kelihatan muda, tapi umurnya sudah 67. Jadi kalau Cak Imin memang berintegritas ya kenapa tidak didorong?” ungkap kandidat doktor ilmu politik di Universitas Kebangsaan Malaysia itu.
Pengamat politik Yunarto Wijaya yang juga hadir dalam haul itu menuturkan, berdasarkan survei Charta Politika, memang ada trend elektabilitas PKB menanjak. Menariknya, kata Yunarto, kenaikan suara PKB justru dari suara kalangan muda.
“Ini sedikit bocoran survei dari kami, nanti akan kami rilis resminya. Di kalangan usia 17-30 tahun, peningkatan elektabilitas PKB naik lebih tinggi daripada Demokrat. Tidak sampai tiga besar, tapi naik luar biasa,” jelas Yunarto yang juga Direktur eksekutif Charta Politika itu.
Namun, Muhaimin yang ditemui usai diskusi menegaskan bahwa pihaknya masih berkomitmen untuk mendorong Mahfud dan Rhoma sebagai bakal capres. Alasannya, baik Mahfud maupun Rhoma memang punya basis pendukung.
“Pak Mahfud itu dikehendaki banyak orang. Warga NU juga ingin Pak Mahfud. Sementara Rhoma karena masyarakat juga menginginkannya. Dua calon ini nanti akan kita lihat sampai pemilu, kita survei mana yang terkuat,” ucap Muhaimin.
Lantas bagaimana dengan masuknya nama Jusuf Kalla? Muhaimin mengatakan, masuknya nama JK karena kader PKB di Indonesia timur tak mau hanya Rhoma dan Mahfud saja yang disodorkan sebagai bakal capres. “JK (Jusuf Kalla) masuk juga. Ya sudah, silakan nanti pertengahan April kita survei, Yang tertinggi kita dorong,” ujarnya.
Dipaparkannya, ada tiga pertimbangan bagi PKB dalam menentukan capres. Yang pertama adalah tingkat dukungan dari kiai, ulama dan pengurus. Pertimbangan kedua adalah hasil survei. “Yang ketiga adalah hasil koalisi dengan partai lain,” tutupnya.(fad)
JAKARTA – Tehnologi yang semakin maju mengharuskan Indonesia sudah dapat menghadapi cyber war hal ini terlihat dari peralatan dan upgrade yang dilakukan secara menyeleluruh.
Hal ini dipersiapakan guna belajar dari seringnya Indonesia dijadikan objek cyber war (perang teknologi).
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan, sudah siap dengan cyber war. Dalam hal ini sudah dipersiapkan alat-alat yang diberi ruang untuk anti-hacker (peretas).
Menurut dia, peralatan tersebut dilengkapi produk-produk dan formulasi teknik agar alat-alat tersebut tidak hack oleh para hacker. Karena semuanya sudah berstandar SNI yang mengacu pada internasional di setiap produknya.
Maka dikeluarkanlah ISO 27001 sampai 27008 yang akan mengatur alat-alat elektronik dalam cyber war. “Itu laporan dari Kemenkominfo. ISO 27001 sampai 270008 lah paling tepat guna melindungi internet negara kita,” kata dia saat dihubungi wartawan, (13/12).
Dia menerangkan, ISO tersebut mewajibkan di dalamnya agar internet tidak menjadi hack. Hal in diperhitungkan karena alat tersebut mempunyai sandi khusus yang dipegang oleh user tertentu yang sudah dibentengi keberadaannya.
“Siapapun bisa menggunakan itu baik pengguna dan penjual yang memproduk harus menggunakan itu, untuk melindungi internetnya, termasuk negara,” tandasnya.(Sind/Adyt)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro