Ekonomi dan Bisnis

JAKARTA – Pemerintah akan terus berupaya untuk mempersingkat izin pembangunan perumahan rumah murah bagi para pengembang. Adanya kepastian dan kemudahan dalam perizinan diharapkan akan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat di tahun 2016 mendatang.
“Kami akan terus mendorong adanya kemudahan dalam perizinan untuk pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Apalagi kebutuhan rumah untuk masyarakat tentunya juga akan semakin meningkat pada tahun 2016 mendatang,” kata Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin dikutip dari laman Kementerian PU, (12/12).

Menurut Syarif, salah satu faktor penghambat pembangunan rumah di daerah adalah masalah perizinan. Selama ini semua perizinan tidak berbeda jauh antara izin untuk pembangunan rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana.

“Selama ini yang membedakan hanya luasan kawasan perumahan yang akan dibangun. Jika di atas 25 hektare memerlukan dua tahapan izin dan waktunya juga cukup lama yakni sekitar 26 bulan.

Tentu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang dan tidak memberikan kepastian bagi para pengusaha untuk membangun rumah,” tuturnya.

Pemerintah, imbuhnya, optimistis penyelesaian masalah perizinan yang menjadi bottle neck dalam pembangunan perumahan bisa selesai pada akhir tahun ini. Inpres yang mengatur kemudahan itu pun sudah disiapkan.

“Inpres yang akan memangkas kemudahan izin dari sekitar 42 tahapan menjadi delapan tahapan saja sudah disiapkan. Dan masalah waktu yang sebelumnya bisa memakan waktu 26 bulan diharapkan bisa dipangkas menjadi 14 hari saja.

Tentu aturan-aturan itu akan mendorong Pembangunan Sejuta Rumah bagi masyarakat lebih mudah untuk tercapai,” kata dia. (*Sam)

JAKARTA – Perum Bulog yang mendapat tugas untuk mengelola sapi dari NTT kiriman perdana kapal ternak mengaku tertarik untuk mengelola lebih banyak sapi lagi dari kapal ternak. Dengan tingginya angka kebutuhan sapi di Jakarta, banyaknya pasokan sapi lokal yang dibawa kapal ternak merupakan bisnis menggiurkan bagi Bulog.

‎”Jakarta itu butuh 4.000 ekor sapi per hari. Sebulan 120.000 ekor, besar sekali. Kalau bisnis ini (sapi lokal yang dibawa kapal ternak) bisa besar, kita pasti mau‎,” kata Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, kepada wartawan, di Pelabuhan Tanjung Priok, kemarin.

Meski belum memiliki infrastruktur untuk bisnis sapi, Bulog mengaku siap saja bila ditugaskan pemerintah untuk me‎ngelola lebih banyak sapi lokal yang dibawa kapal ternak. Menurut Djarot, pembangunan fasilitas seperti kandang untuk penyimpanan dan pemeliharaan sapi, pemotongan hewan, dan sebagainya mudah dipersiapkan.
“Infrastruktur gampang dibangun. Feedloter (penggemukan sapi) nggak rumit bangunannya, bisa kita bangun,” ucapnya.

Selain itu, Bulog juga bisa menggandeng BUMN peternakan, yaitu PT Berdikari. Saat ini pun Bulog bekerjasama dengan Berdikari untuk mengelola 353 ekor sapi dari NTT yang baru saja diturunkan dari KM Camara Nusantara I pada Jumat sore kemarin.

“Maunya (kerjasama dengan Berdikari) lanjut, doakan semoga continue. Mungkin bukan hanya di Jakarta, bisa ke daerah lain yang membutuhkan,” jelasnya.

Pemerintah akan membeli 5 kapal ternak lagi pada 2016. Ditambah dengan 1 kapal ternak yang sudah ada tahun ini, yaitu KM Camara Nusantara I, maka tahun depan 6 kapal ternak bakal berseliweran dari daerah yang merupakan sentra sapi ke daerah yang kebutuhan daging sapinya tinggi, misalnya DKI Jakarta.

Direncanakan, 6 kapal ternak tahun depan akan singgah ke Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur untuk membawa sapi ke DKI Jakarta. Tiap kapal ditargetkan bisa membawa sapi hingga 2 kali per bulan ke Jakarta, sehingga akan ada ribuan ekor sapi lokal yang masuk Jakarta setiap bulan.(*Yan)

‎

‎

BOGOR – Dalam rangka menstabilkan harga daging sapi pada Oktober lalu, Perum Bulog mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengimpor 10.000 ton daging sapi dari Selandia Baru untuk digelontorkan ke pasar dalam rangka ‎menstabilkan harga daging sapi.

Namun, Bulog tidak dapat merealisasikan seluruh izin impor yang diberikan Kementerian Perdagangan. Hingga akhir tahun ini, daging sapi yang diimpor tidak akan mencapai 10.000 ton.

“Sampai hari ini sudah diimpor 2.000 ton dari Selandia Baru. Mungkin nggak sampai 10.000 ton sampai akhir tahun,” kata Direktur Komersial Perum Bulog, Fazri Sentosa, di Grand Ussu Hotel, Cisarua, kemarin.

‎Fazri juga mengatakan, ketersediaan daging sapi di Selandia Baru tidak sebanyak di Australia. Pihaknya kesulitan mendapatkan daging sapi dari Negeri Kiwi tersebut.

“Ada masalah suplai di Selandia Baru, pasokannya nggak sebanyak di Australia,” terangnya.

‎Dari bisnis daging sapi ini, Bulog telah memperoleh pendapatan hingga Rp 95 miliar. Menurut pengakuan Fazri, Bulog tidak mengambil untung dari operasi pasar daging sapi ini karena ditujukan untuk stabilisasi.

Operasi pasar daging sapi akan terus dijalankan hingga harga turun ke tingkat yang wajar.

“(Penjualan daging sapi) Tidak ada labanya, asal nggak rugi saja. Yang penting untuk stabilisasi harga.‎ Sekarang ‎masih jalan terus,” jelasnya.

Harga daging sapi asal Selandia Baru yang digembar-gemborkan pemerintah lebih‎ murah, menurut Fazri, harganya sama saja dengan daging sapi dari Australia. Tetapi, Selandia Baru dapat menjadi alternatif agar Australia tidak seenaknya menentukan harga daging sapi. (*Wiri)

Sudirman Said (SS) kini dinilai sebagai pahlawan karena melaporkan Setya Novanto (Setnov) atas pencatutan nama presiden dan wakilnya. Ceritanya pencatutan itu dilakukan dalam usaha Setnov untuk mengamankan kontrak dengan PT Freeport. SuSS Said selaku menteri ESDM melaporkan seorang politisi terhormat ke Majelis Kehormatan Dewan. Apalagi perusahaan yang terlibat adalah PT Freeport Indonesia. Banyak pihak berpendapat Indonesia haruslah memberikan Standing Applause pada sang menteri.

SS belakangan sering tampil di berbagai media. Contohlah wawancara eksklusif bersama Kompas TV di hari Selasa tanggal 10 November 2015. SS bermain drama dengan melontarkan petunjuk siapa sebenarnya mafia yang terlibat dalam perpanjangan kontrak Freeport. Publik pun mendadak mengelu-elukannya agar membeberkan informasi lebih jauh. Namun menilik ke belakang, apakah benar dia menapaki jalan yang bersih hingga sampai pada posisinya sekarang?

SS masuk dalam industri migas melalui Pertamina kala dipimpin oleh Ari Sumarno, kakak kandung Rini Sumarno (menteri BUMN). Ari Sumarno sendiri awalnya adalah pegawai karir Pertamina di bagian pengolahan. Pada tahun 1990, ia terbukti melakukan penyimpangan dalam pembangunan kilang minyak LNG Bontang (Baca: http://finance.detik.com/read/2006/0…-terpinggirkan dan http://www.jokowinomics.com/2015/06/…-ari-soemarno/). Ari diturunkan dari jabatan namun pasca reformasi dipromosikan menjadi Presdir Petral Singapura. Petral Singapura sendiri adalah partner dagang pemasok minyak Pertamina.

SS menjabat staf ahli dirut Pertamina pada tahun 2007-2008. Posisi SS kemudian naik menjadi Wakil Direktur Senior dan mengemban tanggung jawab di bagian Integrated Supply Chain. Posisinya sebagai ISP Pertamina berlangsung dari 2008 sampai 2009.
Ketika Ari Soemarno mendapuk jabatan sebagai Dirut Pertamina, dibantu oleh tiga orang aktor utama. SS, Widhyawan Prawiraatmadja, dan Karen Agustiawan. Ari Soemarno kala itu berencana membawa Concord Energy untuk menggantikan PT Petral Energy lewat Pertamina Integrated Supply Chain. SS mendadak memegang peranan penting sebagai supervisor pemasok minyak mentah dan BBM. Portofolio SS sebagai mantan aktivis pemberantasan korupsi ternyata ampuh meraih dukungan.

Jual Beli Tanpa Lelang
Awal ketika SS menjabat sebagai supervisor di Pertamina ISC, ia langsung bertemu Perusahaan Minyak Nasional Libya (NOC) yang difasilitasi oleh Concord Energy (Baca: http://finance.detik.com/read/2008/0…elama-20-tahun, http://ekbis.rmol.co/read/2014/10/29…kat-SuSS-Said-, dan http://www.jpnn.com/index.php?mib=be…tail&id=266041). Gerak-gerik mencurigakan mulai muncul di sini. NOC disepakati sebagai pemasok minyak mentah dengan harga yang telah diatur lewat kesepakatan bersama Concord. SS menandatangi kesepakatan perjanjian jual-beli atas nama Pertamina ISC. Pelanggaran jelas-jelas terjadi kala itu. Pasalnya menurut prosedur tata cara pengadaan minyak untuk Pertamina, haruslah melewati mekanisme tender.

Semestinya semua direktur Pertamina haruslah mengetahui dan menyetujui dengan membubuhkan tanda tangannya dalam perjanjian kontrak. Betapa aneh mantan aktivis pemberantasan korupsi melakukan pelanggaran prosedur di perusahaan negara yang mengelola sektor migas. Apalagi Concord Energy hadir di sana sebagai perantara bisnis yang tidak melewati mekanisme tender. Mekanisme teken kontrak tertutup yang dilakukan di luar negeri ini jelas merupakan sebuah pelanggaran!

Untungnya perjanjian yang semestinya berlaku sejak Juni 2009 itu batal. Ari Sumarno dipecat di awal tahun dan digantikan oleh Karen Agustiawan. Karen membatalkan perjanjian bisnis SS dengan NOC. SS yang berasal dari aktivis transparansi bisnis, dimutasi karena melakukan pelanggaran transparansi itu sendiri. Kita masih bisa melihat pelanggaran pemasok migas hari ini dari hasil audit investigasi Petral. Hasil audit banyak menemukan bahwa pemenang tender justru kebanyakan adalah negara-negara yang tidak mempunyai ladang minyak. NOC-NOC tersebut malah digunakan sebagai bendera oleh perusahaan asal Singapura, yang diyakini milik mafia migas (Baca: http://www.koran-sindo.com/news.php?…ate=2015-11-18).

Jalur SS menjadi Menteri ESDM dan “Upeti” Pada Pasukan Bisnisnya
Kegagalan SS dalam skema bisnis tersebut tak membuatnya berhenti. Ia bergabung dengan Petrosea anak perusahaan dari Indika Energy sebagai direktur SDM. Indika Energy adalah perusahaan pemasok sumber daya energi. Pemiliknya ialah Agus Lasmono Sudwikatmono (Baca http://bisnis.tempo.co/read/news/201…kaya-indonesia). Beberapa waktu setelahnya, SS naik pangkat sebagai direktur SDM di Corporate Holding di Indika Energy.

Syafrie Syamsoeddin yang kala itu menjabat sebagai wakil menteri pertahanan merekomendasikan SS untuk menjadi dirut di PT Pindad. Syafrie sungguh sangat bodoh bila merekomendasikan SS yang tidak memiliki prestasi “bagus” tanpa menitipkan kepentingannya sendiri.
Sebelum SS, nama Ari Soemarno sebenarnya diajukan sebagai calon menteri (Baca http://news.okezone.com/read/2014/09…an-profesional). Namun Rini Soemarno–lah yang terpilih dalam jajaran kabinet. Namun Ari tak putus asa dan mendorong SS, koleganya, untuk maju dalam bursa pemilihan oleh Jokowi-JK. Sayangnya SS tidak mempunyai prestasi mumpuni sehingga Ari Soemarno mengambil jalan memutar.

Ari Soemarno membentuk koalisi bersama yang dipimpin oleh Jusuf Kalla (JK), Syarief, dan Said Didu. Mereka membangun koalisi juga dengan pertimbangan kekuatan bisnis Indika Energy Group untuk dirangkul. Padahal jelas Indika adalah sarang kekuasaan dari SS. Dari sinilah koalisi tersebut dapat menyorongkan nama SS menjadi kandidat berprestasi pada Jokowi. Hasilnya, BAM, SS terpilih sebagai menteri ESDM kabinet Jokowi dan JK.

Kedekatan prbadi dan kesamaan kepentingan antara SS dengan Jusuf Kalla terlihat. Seperti dilansir oleh situs intelijen.co.id (Baca: http://www.intelijen.co.id/ini-duet-…n-rizal-ramli/), ada beberapa skema bisnis bersama antara SS dan Jusuf Kalla yaitu;

• SS membela keras pembangunan proyek gas alam cair terminal penerima LNG di Bojanegara Jabar. Proyek tersebut memiliki nilai 6,8 triliun yang merupakan kerja sama antara Pertamina dan PT Bumi Sarana Migas milik Solihin Jusuf Kalla.
• SS mengangkat Tanri Abeng sebagai pengganti komisaris utama Pertamina dengan memecat Sugiharto yang sebelumnya baru dilantik.
• Kelompok-kelompok bisnis Jusuf Kalla seperti Bukaka, Bosowa, dan Intim milik Halim Kalla adalah perusahaan-perusahaan kontraktor kepunyaan grup Kalla. Mereka masuk dalam paket kontraktor pembangunan 19 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
• Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulawesi Selatan tanpa melakukan mekanisme tender.

Pada kasus hari ini, SS pun belum mendapat restu dari Presiden Jokowi terkait pelaporan Setya Novanto ke MKD (Baca: http://nasional.kompas.com/read/2015…Novanto.ke.MKD). Namun JK pun malah sudah memberikan pembelaannya pada langkah SS tersebut (Baca: http://nasional.sindonews.com/read/1…aid-1447678235). Kondisi ini jelas saja karena SS adalah salah satu “pemasok” upeti pada lini-lini usaha JK seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Dalam kontak Freeport pun, kerja sama JK dan SS semakin cantik. Permainan dimulai sewaktu pemerintahan SBY beralih ke Jokowi. Sofyan Wanandi melobi Freeport Amerika agar menunda sementara tanda tangan kontrak kerja sama. Kerja sama akan segera digarap lagi ketika kabinet pemerinta baru telah terbentuk. Ini demi keamanan bisnis diantara mereka.

Strategi itu adalah hasil pembacaan JK. Ia merupakan pebisnis handal. Pada bagian kebijakan dan administratif, diamankan oleh SS. Karena itu langkah selanjutnya adalah mengamankan operasional. Maroef Syamsoeddin adik dari Syafrie Syamsoeddin diposisikan sebagi presdir Freeport Indonesia. Karena itu, kepastian operasi PT Freeport Indonesia haruslah jadi untuk dieksekusi.

Relasi bisnis ini tak hanya mendapatkan untung dari perpanjangan kontrak. Mereka juga mengincar peluang bisnis di pembangunan infrastruktur Freeport Indonesia. Bosowa Group akan memasok semen untuk pembangunan, penerangan tambang bawah tanah oleh Bukaka. Jangan lupakan juga Indika Group yang mendapat jatah sebagai pemasok bahan peledak, pembangkit listrik tenaga air, dan masih banyak lainnya (Baca http://www.kompasiana.com/fikarahman…23bd1f206d31e9).

Tak hanya di Pertamina dan Freeport, SS juga bermain di kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia. Bahkan SS memberi perintah ke Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas, untuk menyetujui change order berjumlah jutaan US$ di proyek Donggi Senoro. Akibatnya, cost recovery yang harus dibayar oleh negara meningkat drastis.

Tripatra, anak usaha Indika Group, menjadi kontraktor di proyek itu atas pesanan SS. SS juga mengawinkan Pelindo 3 dengan Petrosea membangun pelabuhan dan shorebase logistic di Kupang untuk menjadi pangkalan logistik proyek Masela.

Satu hal yang juga mengejutkan dari SS: memberi perpanjangan kontrak Bagi Hasil ONWJ kepada PT Energi Mega Persada Tbk (EMP), Grup Bakrie, padahal operator blok itu adalah Pertamina. Banyak kalangan juga tahu bahwa EMP di blok itumemiliki kinerja buruk. Karena itu sudah semestinya blok yang dioperasikan oleh Pertamina dialihkan hak pengelolaan sepenuhnya ke Pertamina.

Sementara di Blok Mahakam, SS begitu semangat memberikan 100% keseluruhan proyek kepada Pertamina. Ternyata keputusan ini merupakan desakan dari Rini yang ingin memberikan konsesi kepada Bakrie Group. SS memperparah keputusan tersebut menyerahkan Blok Gebang di Sumatera Utara kepada EMP Group, padahal di sana Pertamina mengusai 50% saham.

SS tak melupakan pengalamannya saat menjabat di Pertamina ISP. Pola transaksi dengan NOC Libya yang akan dicoba terapkan pada tahun 2009 akan dipakai lagi. Kali ini ISC dikomando oleh Daniel Purba. Transaksinya masih mengandalkan pola yang sama: melibatkan sang Guru Besar, Nasrat,dan Concord Energy.

Daniel Purba berulang kali mengajukan usulan pergantian prosedur tata cara mendapatkan pasokan migas. Ia ingin melakukan penunjukan sepihak pada NOC. Upaya Daniel tersebut diganjal Dwi Soetjipto, Dirut Pertamina. Dwu sampai hari ini mendiamkan usulan itu dan ogah menandatangani. Dwi tahu persis siapa otak dari semua ini, tak lain dan tak bukan adalah Ari Sumarno dan SS.

Sikap tidak kooperatif Dwi berbuah murka SS dan Ari yang disampaikan melalui Rini. Sembari terus menekan Dwi untuk segera meneken perjanjian, SS sangat rajin menyambangi berbagai NOC di Timur Tengah, seperti Aramco, Ednoc, Kuwait Petro dll. Gencarnya SS berkunjung ke NOC luar negeri haruslah dicermati secara teliti dan serius. Dalam sejarah Indonesia, tak ada menteri ESDM yang getol mendatangi NOC-NOC kecuali SS kini.

Belajar dari kasus 2008, ketika SS menjabat SVP ISC dalam kasus NOC Libya melalui Concord Energy, pola serupa diterapkan oleh Daniel Purba. Rancang kerjasama apik itu disusun bersama Daniel Purba, SS, dan Ari Sumarno. Tiga serangkai tersebut sering bertemu di bilangan Bundaran Hotel Indonesia untuk menyusun rencana busuk dalam rangka menyukseskan ISC dan Concord Energy dalam memasok minyak mentah dan BBM ke Indonesia.

KARAWANG – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdampak kepada semakin mahalnya harga komoditas pangan. Untuk beras saja, naik 10%. Lho?

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, ada 5 faktor yang menyebabkan harga beras mengalami lonjakan. Pertama, karena kenaikan biaya produksi.

“Biaya produksi naik 15-20 persen. Maka harga beras pun naik 10 persen,” kata Amran usai panen padi di Karawang, Jawa Barat, (25/09).

Kedua, kata Amran, pemerintah tidak melakukan impor sampai satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Upaya ini diambil karena pasokan cukup, namun bisa berdampak kepada naiknya harga beras.

Ketiga, kenaikan beras disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Biasanya imbas dari dicabutnya subsidi BBM. “Ke-empat, kenaikan karena inflasi. Terakhir, disebabkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Lantaran bahan pangan lain dipasok dari impor,” tandasnya.(*Jun)

JAKARTA – Supaya dana desa bisa segera di manfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar meminta untuk Kabupaten/Kota yang sudah menerima dana desa agar segera menyalurkan dana tersebut ke desa-desa di wilayahnya.

“Bagi Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer dana desa, saya instruksikan secepat mungkin salurkan dana desa ke desa-desa di wilayahnya yang telah memenuhi persyaratan, supaya dana tersebut bisa segera dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” kata Menteri Marwan, Kamis(2/7).

Marwan mengatakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 sudah 420 Kabupaten/Kota atau 96,77% dari seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia yang sudah menerima transfer dana desa tahap I dari Pemerintah Pusat, berarti tinggal 14 Kabupaten/Kota yang belum menerima karena memang belum menyerahkan Peraturan Bupati/Walikota sebagai syarat transfer dana desa.

Adapun Kabupaten/Kota yang belum menerima transfer dana desa tahap I adalah Kabupaten Kepahiang (Bengkulu),Kabupaten Majalengka (Jawa Barat), Kota Batu (Jawa Timur), Kabupaten Konawe Kepulauan (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Merauke, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Puncak, Kabupaten Puncak (Papua), Kabupaten Teluk Bintuni (Papua Barat).

“Sampai batas waktu terakhir 30 Juni 2015 kemarin, daerah-daerah tersebut diketahui belum menyerahkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Dana Desa sebagai syarat transfer dana desa. Sebagai catatan, data kabupaten/Kota tersebut bisa berubah sesuai update terakhir dari instansi terkait,” terang Marwan.

Marwan juga mengatakan, pihaknya juga telah membentuk Tim Pengendali yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kordinasi kebijakan dan pengendalian pengelolaan Dana Desa, termasuk penyalurannya kepada desa-desa sesuai ketentuan yang berlaku. Dari laporan yang masuk, diketahui masih banyak desa yang belum menerima penyaluran dana desa padahal semua persyaratan telah dipenuhi.

“Semua pihak harus memahami bahwa dana desa sangat penting artinya bagi kemajuan desa, jadi dengan lambatnya desa menerima pencairan dana sebenarnya cukup merugikan bagi desa tersebut karena desa terhambat dalam membiayai program kegiatan yang telah ditetapkan melalui musyawarah desa” kata Marwan.

Politisi PKB ini mengimbau para Kepala Desa agar jangan hanya pasif menunggu saja tapi bersikap menjemput bola dengan proaktif mendatangi dan menanyakan soal dana desa langsung kepada Bupati/Walikotanya masing-masing.

“Sebaiknya para Kepala Desa secepatnya mendatangi Pemerintah Daerahnya masing-masing untuk menanyakan langsung berapa besaran dana desa yang akan diterima oleh desanya, bagaimana mekanisme pencairannya, kalau masih ada yang belum jelas atau ada hambatan bisa melaporkan ke saya langsung saya tindak lanjuti,” jelasnya.

Mengenai penggunaan dana desa, telah diatur dalam Permendesa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Diantaranya diprioritaskan untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur desa yang sifatnya vital dan mendesak. Seperti jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, sarana irigasi tersier, saluran budidaya perikanan dan sarana prasarana produksi di desa.

“Teman-teman Kades perlu mencermati Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, prioritaskan dana desa untuk membangun infrastruktur karena ketersediaan infrastruktur ini sangat penting untuk menggerakkan perekonomian desa dan jugauntuk melancarkan berbagai aktifitas penting lainnya” pungkasnya.(*Ind)

BOGOR – Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sebagai pengelola pajak daerah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah khususnya dari pajak daerah pada tahun 2015 ini.

Kebutuhan pembangunan Kabupaten Bogor terus meningkat, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan yang optimal. Salah satu pendanaan yang memiliki kontribusi cukup signifikan adalah pajak daerah yang menyumbang sekitar 67% dari total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor.

Pada tahun 2015 ini target pendapatan daerah sebesar Rp. 1.111.622.860.000,- dan total PAD sebesar Rp. 1.674.547.617.000,- dan total APBD adalah sebesar Rp.5.426.432.768.000,-.

Berbagai upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk mewujudkan pendapatan daerah khususnya dari Pajak Daerah pada tahun 2015 ini yaitu :

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penggalian Potensi Pajak Daerah

Kegiatan Inetensifikasi adalah kegiatan untuk menggali potensi yang sesungguhnya dari Wajib Pajak. Sedangkan kegiatan ekstensifikasi adalah untuk menjaring wajib pajak baru dari potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Pemantauan dan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak secara Berkala

Terhadap wajib pajak-wajib pajak yang ada, khususnya untuk wajib pajak dengan pembayaran self assessment,dilakukan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan pajak daerah terhadap wajib pajak dimaksudkan untuk menguji sekaligus meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan daerah masing-masing wajib pajak.Diharapkan melalui kegiatan pemeriksaan pajak daerah ini para wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah secara signifikan.

Sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat Kabupaten Bogor secara berkala

Sosialisasi Pajak Daerah oleh Dispenda diberikan untuk wajib pajak, para aparatur pemerintah dilapangan serta masyarakat Kabupaten Bogor secara umum. Kegiatan ini dimaksudkan untukmeningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak daerah, sehingga kesadarannya membayar pajak bertambah dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

Sosialisasi Tatap Muka

Sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan pemaparan secara langsung kepada para pengusaha, para wajib pajak,para aparat pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Sosialisasi Media Massa

Selain sosialisasi tatap muka, sosialisasi juga dilakukan dengan memasangnya pada media massa baik lokal maupun regional. Sosialisasi dilakukan setiap triwulan dengan materi mengenai pajak daerah. Sasaran dari kegiatan ini khususnya adalah masyarakat luas yang ada di Kabupaten Bogor yang menjadi pembaca dari media tersebut.

Sosialisasi Media Elektronik

Sosialisasi melalui radio dan televisi juga dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. pada radio lokal, sosialisasi dilakukan melalui spot-spot pada waktu-waktu tertentu, sedangkan pada televisi lokal sosialisasi dilakukan dengan melalui iklan baris maupun tayangan spot sosialisasi. Diharapkan dengan jangkauan yang lebih luas, maka sasaran pendengar/penonton yang memahami pajak akan lebih banyak lagi.

Sosialisasi Media Cetak

Sosialisasi lainnya adalah melalui media pencetakan leaflet, buku saku dan baliho reklame. Diharapkan dengan adanya berbagai jenis media yang digunakan untuk mensosialisasikan pajak daerah, diharapkan dapat menjangkau masyarakat Kabupaten Bogor dengan lebih luas lagi.

Penerapan On Line System Pelaporan Data Transaksi Usaha Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

Semenjak tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dispenda telah melakukan penerpan online system pelaporan data transaksi usaha untuk wajib pajak hotel, restoran dan hiburan, dimana setiap transaksi yang dilakukan terhubung secara realtime pada system DISPENDA. Sehingga setiap akhir bulan dapat diketahui berapa jumlah transaksi dan pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak tersebut. Sampai dengan akhir tahun 2014, telah dilakukan pemasangan alat pada 168 wajib pajak dengan 338 taping box dan 35 cash register.

Pengembangan Aplikasi e-SPTPD

e-SPTPD adalah suatu aplikasi yang dibangun berbasis web yang diperuntukan bagi para wajib pajak mulai dari pendaftaran hingga pelaporan kewajiban pajak secara online yang terkoneksi secara realtime dengan sistem informasi pajak daerah (SIMPAD) yang telah berjalan di Dispenda. Sistem e-SPTPD diarahkan pada pajak yang bersifat self assessment, dan untuk sementara system ini sudah bisa digunakan untuk pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Analisa Zona Nilai Tanah

Zona Nilai Tanah (ZNT) merupakan pengelompokan kepemilikan tanah dalam suatu blok peta yang memiliki nilai indikasi rata-rata (NIR) yang sama. ZNT dimaknai sebagai area yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama sekumpulan tanah dibidang tanah didalamnya, yang batasnya bersifat imanijer ataupun nyata sesuai penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis perbandingan harga pasar dan biaya. Analisa zona nilai tanah dimaksudkan untuk menyesuaikan NJOP setempat dengan nilai pasar.

Pendataan dan Penilaian Up Dating data PBB P2 (SISMIOP)

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor terus melakukan pendataan ulang, melalui kegiatan pembaruan data objek PBB beruapa tanah seluruh desa dengan pengukuran ulang sesuai kondisi saat ini karena banyaknya permasalahan yang terjadi khususnya menyangkut penilaian/penentuan NJOP, dan juga nilai NJOP yang sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan serta banyaknya mutasi kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang tidak dilaporkan atau beralih fungsi dengan menerapkan kegiatan Sismiop dan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Pembinaan Aparatur Pemungut Pajak

Kegiatan peningkatan penerimaan pajak daerah juga dilakukan dengan memberikan pembinaan aparatur/pelatihan melalui kegiatan in house training, yakni pelatihan yang dilakukan di kantor sendiri untuk meningkatkan pemahaman aparat Dispenda sehingga akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor, yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pembinaan aparatur ini meliputi peningkatan kemampuan teknis seperti pemeriksaan pajak, penilaian PBB, customer service maupun kemampuan mengenai pajak daerah secara umum.

Penyusunan Produk Hukum di bidang Pajak Daerah

Dalam rangka memberikan dasar hukum yang akan menjadi acuan bagi Dispenda dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah, serta untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat khususnya wajib pajak, Dispenda terus berupaya menyempurnakan peraturan yang ada sesuai dengan kebutuhan pemerintah/pemda dan perubahan sosial masyarakat dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam bentuk peraturan daerah, peraturan Bupati keputusan Bupati maupun peraturan kepala dinas dan keputusan kepala dinas. (Adi)

BOGOR – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor mendapat penghargaan Perpamsi Award 2015 dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi). Pada 21 April 2015 lalu.

Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan Hadi Mulya Asmat mengatakan, dengan adanya penghargaan tersebut pihaknya pun terpacu untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada konsumen, serta memperluas jangkauan wilayah pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor.

“Dalam acara Indonesia Water and Waste Water Expo & Forum (IWWEF) di Auditorium Hotel Bidakara Jakarta, kita mendapatkan penghargaan Perpamsi Award. Penghargaan ini langsung diberikan oleh bapak Presiden,” katanya kepada wartawan.

” Penghargaan ini memberikan semangat bagi kita untuk meningkatkan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat Kabupaten Bogor,” lanjut Hadi.

Penghargaan Perpamsi Award 2015 diberikan karena kinerja dan pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) yang dikelolanya cukup baik, sehingga pantas mendapatkan penghargaan tersebut.

PDAM Tirta Kahuripan telah merancang sejumlah program yang akan dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Salah satu programnya yaitu meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Untuk memfokuskan pelayanan tersebut maka PDAM Tirta Kahuripan pun menyempurnakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dikelolanya.

“Untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Bogor, kita kelola PDAM ini dengan sebaik-baiknya. Untuk pelayanannya, kita bagi dalam tiga wilayah, yaitu Wilayah Barat dengan 14 kecamatan, Wilayah Tengah dengan 19 kecamatan, Wilayah Timur dengan 7 kecamatan dan Wilayah Depok dengan 2 kecamatan. Akan kita kembangkan SPAM-SPAM di wilayah tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut Hadi menuturkan, kondisi SPAM yang saat ini dikelola oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor belum sepenuhnya mencakup seluruh masyarakat Kabupaten yang mencapai 6,2 juta jiwa. Untuk saat ini pelayanan baru mencapai 17,73 persen atau sekitar 173.782 sasaran rumah tangga (SR). Dengan jumlah pelanggan yang masih terbilang kecil tersebut, hadi mengatakan, masih memungkinkan PDAM Tirta Kahuripan untuk menjaring konsumen atau pelanggan lebih banyak lagi.

Karena itulah untuk meningkatkan konsumen akan dibangun sejumlah SPAM-SPAM agar produksi air minum menjadi lebih banyak lagi

“SPAM-SPAM ini akan kita bangun di wilayah tersebut,” jelasnya.

Hadi juga mengatakan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pihaknya mengalami sejumlah kendala. Kendala tersebut diantaranya Ketersediaan air baku (debit dan kualitas) semakin berkurang dan kesulitan untuk penguasaan sumber mata air. Terbatasnya kemampuan keuangan untuk melakukan investasi pengembangan. Sebaran penduduk yang terpencar (tidak terkonsentrasi seperti perkotaan) menyebabkan investasi yang tinggi. Kondisi geografi dan topografi Wilayah Kabupaten Bogor sangat mempengaruhi biaya investasi dan biaya operasional.

“Umur jaringan pipa yang sebagian sudah tua yang menyebabkan tingginya kehilangan air, memerlukan biaya replacement yang tinggi. Kemudian sulitnya proses perizinan pemanfaatan air baku, izin crossing rel kereta api, PN gas dan adanya pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh limbah industri rumah tangga juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan,” terangnya.

Meskipun potensi pelanggan cukup besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi disisi lain laju penambahan pelanggan relatif rendah terkendala terbatasnya sumber dana investasi. Selain itu sebagian wilayah Kabupaten Bogor sumber air tanah relatif masih bagus, ikut mempengaruhi rendahnya minat berlangganan.

“Banyaknya sumber air yang dikuasai oleh pihak swasta, cakupan pelayanan masih relatif kecil, adanya pelayanan SPAM oleh swasta tanpa izin, dan pembebasan lahan sangat sulit terkait dengan harga yang sangat tinggi diluar kewajaran, juga menjadi permasalahan,” pungkasnya. (*)

BOJONEGORO – Menteri Pertanian (Mentan) melakukan kunjungan ke Desa Simorejo, Kecamantan Kanor, Bojonegoro, Jawa Timur.

Dalam sambutannya Mentan dengan tegas menyatakan bahwa dari luasan 10.000 hektar areal pertanian padi di wilayah Bojonegoro yang berpotensi dilanda kekeringan harus diselamatkan.

Intervensi Kementerian Pertanian dalam waktu seminggu ini akan memberikan bantuan 300 unit pompa air.

“Fokus kita adalah menyelamatkan areal tanaman pangan, jangan sampai mati ataupun gagal panen,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di Desa Simorejo Kecamatan Kanor, Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu (24/6).

Mentan mengatakan, sawah-sawah di berbagai daerah yang rawan kekeringan mencapai 198 ribu hektar setiap tahunnya, melihat kondisi ini jajaran Kementeritan Pertanian langsung melakukan pemantauan di lapangan, dan memberikan bantuan unit pompa didaerah rawan kekeringan. Untuk Bojonegoro akan dibantu 300 unit pompa air.

“Tadi Pemkab Bojonegoro melalui Pak Bupati meminta tambahan bantuan pompa air 27 unit, tetapi kami katakan untuk Bojonegoro, kami beri bantuan pompa sebanyak 300 unit,” terangnya.

Untuk mengatasi kekeringan, Mentan meminta harus gerak cepat dalam satu minggu pompa air sudah ada di petani.

“Dan saya minta dalam waktu satu minggu pompanya sudah ada di petani, kita harus gerak cepat atasi kekeringan,” jelasnya. (*Bag)

JAKARTA – Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) tengah memperbaiki kualitas gudang. Sehingga tidak ada lagi beras berkutu dan berkualitas jelek.

Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, pihaknya akan meninjau seluruh gudang Bulog yang saat ini berjumlah sekitar 1.500 gudang. Selain itu, akan dilakukan penyemprotan (spraying), dan pemrosesan kembali (reprocessing) supaya berasnya bermutu dan layak dikonsumsi.

“Direksi sepakat akan kita perbaiki semua, manajemen gudang dan manajemen SDM. Tidak ada beras berkutu lagi,” katanya di Jakarta, Selasa (23/6).

Wahyu mengatakan, kualitas gudang juga harus memenuhi sertifikat ISO dan harus bebas dari kuman.

“Gudang harus ISO, standarnya harus bersih dan bebas kuman,” imbuh dia.

Sementara terkait impor beras, pihaknya sepakat tidak akan melakukannya dan mendayagunakan produksi petani lokal dalam rangka mencapai ketahanan pangan. ‎Saat ini stok beras Bulog sekitar 1,4 juta ton atau untuk persediaan enam bulan ke depan.

“Kita sepakat harus dengan mendayagunakan petani kita. Ketahan pangan harus dari dalam. Karena itu jati diri bangsa. Dari petani cukup,” tandasnya (*Ind)