JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp300 miliar untuk membangun 6 kapal ternak yang mengangkut sapi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, kapal ternak merupakan cara untuk memberikan stimulus agar masyarakat NTT dan NTB dapat mengembangkan peternakan sapi dan mendistribusikannya ke daerah dengan jumlah permintaan daging sapi yang tinggi, salah satunya DKI Jakarta.
“Usaha intensif dari pemerintah melalui pembangunan kapal yang jumlahnya tidak sedikit. Hampir Rp300 miliar kami anggarkan untuk bisa memberikan dorongan bagi peternakan di sana,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (16/10/2017).
Budi mengatakan, saat ini, sudah beroperasi 1 unit kapal ternak, yakni KM Camara Nusantara 1 dan lima kapal ternak yang direncanakan rampung Desember 2017. Ada pun KM Camara Nusantara dioperasikan PT Pelni berkapasitas angkut 500 ekor sapi. Kapal ini memiliki ruang muat 150 ton, dilengkapi ruang medis dan karantina, blower system, feeding sysrem dan sewage system yang memenuhi unsur kesejahteraan hewan.
Budi menambahkan, pembangunan kapal ternak akan mengembangkan peternakan sapi di NTT dan NTB sebagai gudang ternak karena peternak mendapat kepastian sapi mereka akan dibeli dan meningkatkan margin yang diperoleh.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pihak swasta dapat turut serta dalam penyelenggaraan kapal ternak ini, terutama kapal swasta yang memiliki kapasitas kosong saat perjalanan balik.
Setelah keenam kapal dioperasikan, Kementerian Perhubungan akan mengevaluasi jika memang kapal ternak dibutuhkan dan memiliki efektivitas yang tinggi.
“Tahun depan akan kami evaluasi, kalau membangun kapal ternak menjadi produktif akan kita bangun lagi. Sedangkan kalau tidak produktif, kita bisa kerja sama dengan swasta tanpa bangun kapal karena swasta yang bangun kapalnya,” jelasnya.(Ind)
MEDAN – Produksi karet Sumatera Utara (Sumut) hingga triwulan III (Januai-September) 2017 mengalami kenaikan volume ekspor 22,57%. Kenaikan ekspor ini disebabkan naiknya permintaan serta harga.
Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah mengatakan, hingga September 2017, volume ekspor karet Sumut sudah mencapai 378.739 ton.
Volume ekspor sebanyak 378.739 ton itu naik 22,57% dibanding periode sama 2016 yang mencapai 308.993 ton.
“Kenaikan volume ekspor itu didorong naiknya permintaan dan harga jual,” ujar Edy di Medan, kemarin.
Menurutnya, dengan sudah terjadinya kenaikan ekspor hingga 22,57 persen hingga September, maka volume ekspor hingga akhir tahun diprediksi berada di atas angka 2016.
Pada 2016, total volume ekspor karet Sumut mencapai 421.670 ton dari total produksi yang sebanyak 441.220 ton. Selain ekspor, produksi karet Sumut juga dijual di dalam negeri.
“Pengusaha dan petani karet.mulai bergairah dengan terjadinya kenaikan permintaan dan harga jual meski dinilai masih belum optimal,” kata Edy.
Harga ekspor SIR20 per 10 Oktober 2017 untuk pengapalan November sebesar US$1,43 per kilogram (kg). Naik di Desember 2017 menjadi US$1,45 per kg. Harga ekspor untuk pengapalan Januari 2018, menguat lagi menjadi US$1,46 per kg.
(*Sam)
YOGYAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang melakukan kajian untuk menambah pelabuhan pangkalan perikanan laut lepas. Hal ini dilakukan Untuk mengoptimalkan hasil tangkapan ikan.
“Ada beberapa titik pelabuhan laut lepas baru yang saat ini sedang dilakukan kajian agar kita bisa memanfaatkan hasil tangkapan kita sebesar-besarnya,” kata Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Reza Shah Pahlevi, di Yogyakarta, kemarin.
Menurut Reza, saat ini, ada enam titik yang sedang dikaji untuk ditunjuk menjadi pelabuhan perikanan laut lepas. Untuk Samudera Hindia yakni di Bungus, Teluk Awang, dan Cilacap. Sedangkan untuk Samudera Pasifik yakni di Biak, Morotai, dan Ternate.
“Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini, kami sudah mendapatkan gambaran sejauh mana potensi ikan laut lepas yang bisa dimanfaatkan di kawasan pelabuhan itu,” terangnya.
Reza juga mengatakan, selama ini, Indonesia hanya mendaratkan ikan-ikan hasil tangkapan dari laut lepas seperti tuna sirip biru di Pelabuhan Benoa, Bali.
Alasannya, antara lain pelabuhan itu memiliki fasilitas memadai untuk menerbangkan langsung hasil tangkapan melalui Bandara Ngurah Rai yang jaraknya tidak jauh dari pelabuhan.
“Karena seperti ikan tuna sirip biru selatan pengirimannya tidak boleh lama-lama, harus segera agar tetap segar,” katanya.
Menurut dia, pengembangan pelabuhan perikanan laut lepas itu juga untuk mendukung kemampuan nelayan Indonesia memanfaatkan kuota penangkapan tuna sirip biru selatan.
Selama 2017, Indonesia memiliki kuota 750 ton penangkapan tuna sirip biru selatan. Data sementara per September 2017, hasil tangkapan tuna sirip biru selatan di Indonesia mencapai 288 ton atau masih jauh dari kuota.
Ia mengatakan nilai ekspor yang berhasil diperoleh Indonesia dari ikan tuna sirip biru selatan baik dalam bentuk segar maupun olahan bisa mencapai Rp650 miliar per tahun (*Gio)
JAKARTA – Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2017 lebih baik. Faktor investasi dan ekspor impor cukup cemerlang sepanjang periode tersebut.
Dirinya pun menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal tersebut akan tembus 5,2%.
“Pertumbuhan pun kelihatannya lebih baik di kuartal III ini. Mungkin hampir 5,2%,” kata Darmin Gedung BI Jakarta, kemarin.
Mantan Dirjen Pajak ini juga meyakini kinerja daya beli masyarakat juga akan lebih baik ketimbang kuartal II. Baginya, tak ada alasan daya beli masyarakat melempem.
“(Daya beli masyarakat) kuartal III lebih baik dibandingkan kuartal II. Tidak ada kekhawatiran,” kata mantan Gubernur BI itu.
Untuk angka pertumbuhan ekonomi kuartal II 2017 hanya 5,01%. Capaian tersebut sama persis dengan ekonomi kuartal I 2017. Namun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2016 yang mencapai 5,18%.
Padahal pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka 5,2% pada penghujung tahun ini dalam APBN-P 2017. (*Ind)
Laporan kinerja DPRD Kabupaten Bogor periode bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2017, yaitu sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Bahwa dengan telah berakhirnya masa persidangan kedua, tahun 2017 yang dimulai dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2017, berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Bogor nomor 1 tahun 2014 yang telah diubah dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Bogor, pimpinan DPRD mempunyai tugas untuk menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD Masa Persidangan II tahun 2017 dalam rapat paripurna;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari program dan kegiatan DPRD, pimpinan DPRD menindaklanjuti dengan beberapa kebijakan antara lain berupa keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan rekomendasi DPRD.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.
Peraturan Daerah kabupaten Bogor nomor 2 tahun 2007 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Bogor nomor 6 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Bogor nomor 2 tahun 2007 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bogor.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2015;
Peraturan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bogor nomor 1 tahun 2014 tentang kode etik dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Bogor.
II. MAKSUD DAN TUJUAN
Untuk menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD kabupaten Bogor selama masa persidangan kedua tahun 2017, sebagai realisasi pencapaian dari program dan kegiatan DPRD tahun 2017.
III. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH DPRD KABUPATEN BOGOR PADA BULAN MEI S.D AGUSTUS 2017 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
Laporan kinerja pimpinan DPRD merupakan rangkaian pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan DPRD dalam bentuk kegiatan rapat-rapat, kunjungan kerja dan kegiatan lainnya.
Selama masa persidangan kedua tahun 2017 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPRD kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :
PELAKSANAAN FUNGSI DPRD
Pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan dan hukum, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat serta aspirasi masyarakat sebagai berikut :
I. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
Fungsi legislasi DPRD diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama dengan bupati, pada masa persidangan kedua tahun 2017, DPRD kabupaten Bogor melalui Badan Anggaran (banggar) bersama eksekutif telah melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah sebanyak 2 (dua) peraturan daerah yaitu tentang:
NO
PERATURAN DAERAH
PEMRAKARSA
PEMBAHAS
NOMOR
SK DAN PB
TANGGAL PENETAPAN
1
Persetujuan bersama DPRD kabupaten Bogor dan Bupati Bogor terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten Bogor tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016
Pemerintah Daerah
Banggar
188.34/08/VII/2017
188.34/03/PB-DPRD/2017
188.34/3/PB-PER-UU/2017
26 JULI 2017
2
Persetujuan bersama DPRD kabupaten Bogor dan Bupati Bogor terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten Bogor tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
Pemerintah Daerah
Komisi I
188.34/11/VIII/2017
188.34/04/PB-DPRD/2017
188.34/4/PB-PER-UU/2017
11 AGUSTUS 2017
II. PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN
Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD kabupaten Bogor melalui badan anggaran telah melaksanakan kegiatan yaitu :
Penyampaian Dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2018, dan penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016
Rapat kerja badan anggaran DPRD kabupaten Bogor dengan TAPD dan OPD membahas LKPJ Bupati Bogor tahun anggaran 2016;
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
FUNGSI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN BOGOR DIWUJUDKAN DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN APBD.
1. Komisi I (membidangi bidang pemerintahan dan hukum, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja;
2. Komisi II (membidangi bidang ekonomi dan keuangan, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja;
3. Komisi III (membidangi bidang pembangunan dan lingkungan hidup, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja;
4. Komisi IV (membidangi bidang kesejahteraan rakyat, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja;
5. Pelaksanaan kegiatan badan kehormatan DPRD kabupaten Bogor, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja;
6. Pelaksanaan kegiatan badan pembentukan peraturan daerah DPRD kabupaten Bogor, telah melaksanakan rapat dan kunjungan kerja.
A. KEGIATAN RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD :
Rapat paripurna : 6 kali
Penyampaian dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2018, dan penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2016
Penetapan peraturan DPRD Kab. Bogor tentang tata beracara badan kehormatan DPRD Kab. Bogor; Penetapan keputusan DPRD Kab. Bogor tentang persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan eks. Kantor kelurahan puspanegara dengan tanah dan bangunan an. Herman Bratawidjaya; Penetapan persetujuan bersama antara DPRD Kab. Bogor dengan kepala daerah terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2016; Penyampaian raperda Kab. Bogor tentang hak keuangan & administratif pimpinan dan anggota DPRD Kab. Bogor.
Penetapan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Bogor tentang hak dan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor menjadi perda kabupaten Bogor.
Mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI Ke-72 Tahun 2017
Penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan APBD T.A 2017
Rapat pimpinan DPRD : 2 kali
Rapat badan musyawarah : 11 kali
Rapat badan anggaran : 13 kali
Rapat badan kehormatan DPRD : 3 kali
Rapat badan pembentukan peraturan daerah : 10 kali
Rapat kerja komisi-komisi :
Komisi I : 8 kali
Komisi II : 11 kali
Komisi III : 13 kali
Komisi IV : 15 kali
Rapat panitia khusus (pansus) : 5 kali
Rapat gabungan komisi : 4 kali
B. KEGIATAN LAINNYA:
Penerimaan study banding/kunker : 118 kali
Penerimaan audiensi : 2 kali
Pelaksanaan reses masa persidangan kedua : 6 kali
Reses masa sidang II : 50 Orang
dari tgl. 29 S.D 31 Agustus 2017
IV. BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KAPASITAS BAGI ANGGOTA DPRD
Dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota DPRD kabupaten Bogor untuk peningkatan produktivitas dan kerjasama dalam menjalankan kewenangan, tugas dan fungsi lembaga DPRD dilakukan melalui kegiatan workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Bogor.
V. SURAT REKOMENDASI DPRD
Dalam mengoptimalkan fungsi DPRD, untuk setiap permasalahan yang timbul baik yang berkaitan dengan kebijakan DPRD telah disampaikan surat rekomendasi DPRD kepada Bupati Bogor antara lain sebagai berikut:
Surat rekomendasi DPRD, yaitu perihal:
Rekomendasi untuk Komisi I tentang penyelesaian lahan No: 170/112-DPRD Tanggal 14 April 2017;
JAKARTA – Untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri saat ini pemerintah sedang menyusun kebijakan pangan jangka menengah dan panjang agar ketersediaan pangan terjamin dengan harga yang terjangkau. Kebijakan pangan tersebut meliputi komoditas beras, jagung, daging, dan gula.
Data Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Strategis 2016 Kementerian Pertanian menyebut, dari 11 komoditas pangan, yakni beras, jagung, kedelai, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras, ada dua komoditas pangan yang mengalami defisit pasokan. Dua komoditas itu adalah kedelai dengan defisit sebesar 42 persen dan daging sapi defisit sekitar 33 persen.
“Presiden memberi waktu kita 3 (tiga) bulan untuk menyusun kerangka kebijakan ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (9/8/2016).
Kebutuhan daging sapi di dalam negeri pada tahun ini mencapai 675.200 ton, untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain melalui impor, pemerintah juga menekankan pentingnya peternakan rakyat, khususnya penggemukan sapi. Produksi daging sapi dalam negeri pada 2016 diperkirakan sebesar 441.761 ton, sehingga ada kekurangan sebesar 233.459 ton.
Darmin menerangkan, di komoditas beras, jumlah total stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai angka 2,6 juta ton. Surplusnya stok beras ini akibat fenomena La Nina yang membuat curah hujan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan kondisi normal.
“La Nina bagus untuk padi, tapi kita perlu waspada untuk komoditas kedelai dan bawang,” ujar Darmin.
Untuk menjaga stok pangan nasional tetap stabil, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar melakukan normalisasi infrastruktur di sejumlah daerah.
Berdasarkan temuan lapangan Kementerian Pertanian ada beberapa daerah seperti Indramayu, Subang, Kabupaten Batubara dan Aceh Barat yang harus dinormalisasi. Ini untuk menghindari kerugian yang signifikan.
Amran mencontohkan adanya bendungan dengan debit air yang bagus di Aceh, tapi sawahnya tidak ada. Begitu pula di Papua, ada waduk bagus tapi tak ada irigasi primer dan sekunder untuk mengairi lahan di sekitarnya.
“Langkah ini perlu diambil untuk menciptakan kondisi pangan yang lebih baik, jadi normalisasi penting dilakukan di seluruh daerah daripada membuka lahan baru yang membutuhkan lebih banyak biaya dan waktu lebih lama,” jelasnya. (*Sam)
BOGOR – Satu lagi kebanggaan mayarakat Kabupaten Bogor dengan adanya tugu congkrang kujang papasangan yang digagas oleh Hadi Mulya Asmad sebagai direktur utama PDAM Tirta Kahuripan .
Tugu Congkrang Papasangan milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan di Jalan Raya Tegar Beriman, tepatnya Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, akhirnya diresmikan oleh Bupati Bogor Nurhayanti , (31/3).
Acara peresmian ini ditandai dengan suara sirine yang ditekan langsung Bupati Bogor, Nurhayanti dan diiringi pelepasan puluhan balon ke udara. Tugu ini digagas langsung Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Kahuripan, Hadi Mulya Asmat.
“Kami sangat bangga dengan adanya Tugu Congkrang Papasangan yang digagas oleh Dirut PDAM Tirta Kahuripan bersama karyawannya itu. Diharapkan Tugu ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Nurhayanti kepada wartawan disela-sela perayaan HUT PDAM Tirta Kahuripan ke-35 yang bertepatan dengan peringatan Hari Air Se-dunia , (31/3).
Ia juga mengatakan keberadaan PDAM Tirta Kahuripan milik Pemkab Bogor ini, dapat membuat terobosan dan inovasi membangun daya saing global guna menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Akan berlakunya kesepakatan MEA mulai tahun 2016 ini, bagaimana pun akan mempengaruhi seluruh sektor jasa, perdagangan dan industri, termasuk tentunya PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Bupati juga menambahkan, MEA harus menjadi tantangan bagi PDAM Tirta Kahuripan untuk lebih giat berinovasi membangun daya saing global dimasa mendatang.
“Ini perlu ditingkatkan kembali dalam pelayanan baik dalam aspek pengembangan kapasitas SDM, peningkatan standar pelayanan yang memenuhi kualifikasi profesional, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, maupun penguasaan transaksi elektronik yang menjadi kebutuhan dasar transaksi global,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Hadi Mulya Asmat mengaku optimis menghadapi MEA yang akan diberlakukan pada awal tahun 2016 ini. PDAM Tirta Kahuripan, kata Hadi akan terus meningkatkan kinerja karyawan dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan.
Bahkan, dirinya juga akan terus melakukan inovasi teknologi agar kendala pelayanan kepada masyarakat dapat diketahui dan ditanggulangi secara cepat.
“Menyambut mementum HUT ke-35 ini, PDAM Tirta Kahuripan berupaya terus meningkatkan etos kerja para pegawai, tujuannya tidak lain untuk pelayanan optimal bagi pelanggan. Dan kami akan terus aktif mengadakan kegiatan–kegiatan yang berkaitan dengan menjaga ekosistem agar ketersediaan air dapat mencukupi dan ini bentuk Usaha PDAM untuk terus melayani para pelanggan hingga 24 jam,” tandasnya.(Dung)
JAKARTA – Pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) akan menjual jagung Rp 3.500-3.750/kg mulai hari Senin (1/2/2016) mendatang, para peternak bisa menikmati harga jagung lebih murah ketimbang saat ini yang mencapai Rp 6.000/kg.
Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR-Indonesia), Singgih Januratmoko berharap, dengan turunnya harga jagung untuk pakan ternak ini bisa menurunkan harga ayam.
“Harapannya dengan jagung turun ya (ayam) di kisaran Rp 18.000-21.000/ekor dan telur di kisaran Rp 18.000-20.000/kg,” katas Singgih kepada wartawan, Sabtu (30/1).
Keputusan ini sudah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, Thomas Lembong saat menggelar rapat dengan Bulog dan Peternak ayam di Kantor Kementerian Perdagangan tadi malam.
“Tadi malam sudah ada keputusan dari Kemendag, peternak bisa dapat jagung dari Bulog mulai Senin,” kata Singgih.
Untuk menyediakan jagung dengan harga murah tersebut, Bulog akan membeli pasokan jagung impor yang sempat tertahan karena tidak mendapat rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian. Bulog akan menjual kembali jagung impor tersebut ke peternak dengan harga yang ditetapkan.
“Bulog beli jagung yang kemarin ditahan, nanti semua dibagikan dan dijual ke peternak kisaran harga 3.500-3.750/kg,”jelasnya.
Sebelumnya, tingginya harga jagung yang digunakan untuk pakan ternak ayam menyebabkan harga ayam dari pemasok ikut tinggi mencapai Rp 35.000/ekor, dan bertahan cukup lama sejak Natal tahun 2015 lalu.(*Ind)
JAKARTA – Harga daging ayam saat ini mencapai Rp 45.000/ekor membuat para pedagang daging ayam di Pasar Induk Kramat Jati kesulitan menjual daging ayam.
Harga yang tinggi tidak di imbangi dengan daya beli masyarakat. Sehingga tak sedikit pedagang yang mengaku harus harus menjual ayam dengan harga Rp 40.000/ekor, dengan kata lain mereka harus menanggung rugi lantaran barang yang dijualnya lebih murah dari seharusnya.
“Harga dari sebelum natal Rp 45.000 masih bertahan sampai sekarang. Tapi, kalau kondisi begini kadang nombok, kadang nggak dapat untung, kalau ayam kan nggak disimpan, pembeli maunya beli yang fresh jadi terpaksa jual rugi. Rp 40.000 per ekor biar barang habis saja,” kata Joko, pedagang ayam di Pasar Kramat Jati.
Menurut Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR-Indonesia), Hartono, tingginya harga ayam dari pemasok ini disebabkan harga jagung yang digunakan untuk pakan ternak ayam mengalami kenaikan, yang sebelumnya Rp 3.000/kg menjadi Rp 5.800-Rp 6.000/kg.
“Harga mahal karena harga jagung yg biasanya Rp 3.000/kg naik menjadi Rp 5.800-Rp 6.000/kg dan langka dan kualitasnya kurang bagus,” terangnya.
Hartono juga mengatakan, mahalnya harga jagung juga dikarenakan adanya kebijakan larangan impor jagung dari Kementerian Pertanian. Selain itu waktu panen yang lama (4 bulan) disertai dengan kualitas panen yang buruk membuat pasokan jagung minim dan harga melonjak.
“Ya jagung langka karena ada larangan impor dari Kementerian Pertanian, sekarang jagung belum panen, dan kualitas panen jelek. Karena cari jagung susah, sekarang ayam makannya ya campuran terigu, kedelai, kelapa, yang penting ayamnya tetap sehat tetap makan,” jelasnya. (*Ind).
BEKASI – Harga cabai yakni cabai merah, cabai keriting hingga cabai rawit terus merangkak naik menjelang akhir 2015, bahkan diproyeksi masih naik dalam beberapa bulan ke depan di 2016.
Misalnya harga cabai rawit merah dari yang semula 30.000/ kilogram (kg) naik menjadi Rp 40.000/kg. Bahkan, diperkirakan harga cabai tersebut masih bisa naik hingga Rp 50.000/kg sampai tahun baru 2016.
Salah satu pedagang sayur mayur di Pasar Pondok Gede, Bekasi Wadi mengatakan, harga kebutuhan pokok diperkirakan masih terus naik. Karena pasokan dari Pasar Kramat Jati mulai berkurang.
“Masih bisa naik lagi, karena pasokan dari pasar Kramat Jati sudah mulai berkurang sekarang”, katanya, kemarin.
Siklus harga cabai ini terjadi setiap tahun. Dalam sebulan terakhir saja, menurut data Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga cabai merah besar rata-rata nasional naik 52%. Cabai rawit pun fluktuasinya tidak jauh berbeda.
Sedangkan, harga bawang merah masih berada di kisaran Rp 30.000/kg- Rp32.000/kg. Namun, harga itu diperkirakan tidak bertahan lama karena akan mengalami kenaikan hingga tahun baru nanti. (*Ind)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro