Ekonomi dan Bisnis

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Tutum Rahanta keberatan dengan perda larangan kantong plastik. Apakah aturan ini berlaku untuk seluruh pelaku usaha?

Tutum mengatakan, kalau perda larangan kantong plastik ini kurang tepat, karena untuk mengurangi kantong plastik yang benar adalah menerapkan kantong plastik yang ekolabel dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Sampai saat ini beberapa anggota Aprindo, terus berupaya untuk mengurangi kantong plastik, dengan menerapkan aturan berbayar. Ini memang komitmen kami untuk mengurangi pemakaian kantong plastik,” kata Tutum di Jakarta, Sabtu (23/2/2019).

“Dampak yang ditimbulkan soal perda larangan kantong plastik, sebetulnya bukan ke kami saja tetapi ke konsumen yang kerepotan, jadi saya kira bukan hanya dari retailer. Kalau ritailer dengan mudah mengatakan tidak dikasih kantong plastik, tapi ini kan harus dilihat kesiapan Konsumen juga. Apakah mereka siap kalau mereka harus membawa barang yang begitu banyak tanpa adanya kantong plastik?. Ini membuat konsumen kesulitan,” jelas Tutum.

Lebih lanjut Tutum mengungkapkan, aturan yang paling tepat terkait penggunaan kantong plastik yaitu bukan persoalan larangan, kalau orang dipaksa untuk mengurangi mungkin bisa, tetapi tidak bisa sampai 0 persen.

“Penerapan aturan kantong plastik yang mudah diurai tersebut menurutnya juga perlu diikuti dengan program-program edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif sampah plastik. Edukasi tersebut kata dia, dilakukan agar masyarakat menggunakan kantong belanja sendiri yang bisa digunakan berkali-kali,” tukas Tutum

Hanya saja, dengan adanya peraturan daerah yang melarang penggunaan kantong plastik di ritel moderen tidak sesuai dengan aturan yang ada. Rencana pemerintah dalam pelarangan penyediaan kantong belanja plastik di ritel moderen kurang sejalan.

Terutama, kata dia, tidak sesuai dengan tujuan pengurangan dan pengelolaan sampah. Tutum menjelaskan hal tersebut tertulis dalam peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 pasal 1 Ayat 3 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Begitu juga dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 pasal 3 Ayat 2 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Di tempat berbeda, Direktur Industri Kimia Hilir Kemenperin, Taufik Bawazier menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.

Pemberian insentif kepada Pemda tersebut bukanlah solusi yang tepat dalam penanganan sampah plastik di Tanah Air. Kebijakan tersebut kontradiktif dengan kontribusi sektor industri plastik terhadap sumbangan ke Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan pajak nasional.
“Dengan melarang plastik berarti menghilangkan potensi penerimaan negara,” kata Taufik.(*/Na)

JAKARTA – Indonesia memiliki potensi besar untuk menerapkan industri 4.0, karena sedang menikmati bonus demografi hingga tahun 2030.

“Negara-negara seperti China, Jepang dan Korea mengalami booming pertumbuhan pada saat bonus demografi dan masa ini adalah peak performance bagi Indonesia untuk mengakselerasi ekonominya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peringatan Hari Pendidikan Tinggi Teknik (HPTT) ke-73 di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat (22/2/2019).

Selain meningkatkan nett export sebesar 10 persen atau 13 kali lipat dibandingkan saat ini, sasaran Making Indonesia 4.0 juga meliputi peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga dua kali lipat dibandingkan peningkatan biaya tenaga kerja, dan alokasi aktivitas R&D teknologi dan inovasi sebesar 2% dari PDB.

“Sangatlah jelas bahwa aspirasi tersebut adalah lompatan yang besar, kerja keras yang luar biasa yang perlu didukung oleh segenap pemangku kepentingan yang ada,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, penerapan industri 4.0 juga akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 1-2 persen, penyerapan tambahan lebih dari 10 juta tenaga kerja, dan peningkatan kontribusi industri manufaktur pada perekonomian.

Berdasarkan riset Mckinsey, guna mencapai sasaran tersebut, Indonesia membutuhkan 17 juta tenaga kerja melek digital, dengan komposisi 30 persen di industri manufaktur dan 70 persen di industri penunjangnya. “Ini berpotensi memberikan tambahan hingga USD150 miliar kepada ekonomi Indonesia,” imbuhnya.

Adapun lima sektor industri yang akan menjadi tulang punggung untuk mencapai aspirasi besar Making Indonesia 4.0, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, serta elektronika. Kelompok manufaktur ini dipilih karena dinilai mempunya daya ungkit yang tinggi.

“Pendekatan pick the winner dalam hal menetapkan target bertujuan memberikan contoh yang nantinya akan dapat diikuti oleh sektor-sektor lain yang secara tidak langsung akan membawa kita ke sektor-sektor yang perlu kita prioritaskan dalam berkontribusi terhadap aspirasi yang dimaksud,” paparnya.

Menperin optimistis, Indonesia akan melompat jauh ke arah ekonomi yang lebih kuat. “Kita bisa lihat bahwa langkah-langkah awal pelibatan teknologi dalam ekonomi Indonesia telah melahirkan empat unicorn, yaitu GoJek, Traveloka, Tokopedia dan Bukalapak,” sebutnya.

Menurutnya, Indonesia adalah negara dengan jumlah unicorn terbanyak di ASEAN. Unicorn, atau perusahaan start up dengan valuasi di atas USD 1 miliar, tidak hanya mendorong pemanfaatan teknologi yang makin luas, namun juga mengangkat perekonomian masyarakat dengan memudahkan para pelaku ekonomi mikro mendapat akses pasar.

“Semenjak peluncuran Making Indonesia 4.0, revolusi industri 4.0 menjadi word of mouth di berbagai kalangan perguruan tinggi,” ungkapnya. Inisiatif ini disambut positif berbagai pihak di Indonesia. Bahkan menjadi rujukan untuk industri dan mendapat apresiasi dari beberapa perusahaan dunia yang terkesan dengan inisiatif ini. Mereka berencana untuk menjadikan Indonesia sebagai hub teknologi mereka.

Di luar itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menarik perhatian dalam hal pembelajaran mengenai industri 4.0. Dalam berbagai forum dunia seperti World Economic Forum, Indonesia.(*/Ni)

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi minta pengusaha truk untuk tidak lansung bicara ke media soal keluhan terhadap mahalnya tarif tol Trans Jawa.

“Jangan bicara ke media dong, kan bisa kita diskusi dan dialog jika dirasa tarif tol itu mahal. Kita kedepankan dialog saja kan bisa,” ungkap Menhub pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) yang direspon tepuk tangan pengusaha dan undangan yang hadir.

Menteri menyarankan untuk mengkaji untungnya bila masuk lewat tol trans Jawa. Misalnya kalau lewat tol (Trans Jawa-red) perjalanan ditempuh 18 jam. Kalau lewat jalan biasa tiga hari.

“Kalau lewat tol ada tambahan jumlah frekuensi ngangkutnya akan dua kali lipat. Belum lagi soal onderdil bannya dan sebagainya soal kecepatan dan jika dikalkulasi secara utuh akan memberikan banyak keuntungan. Tapi ini kan saya serahkan kepada masyarakat untuk memilih,”ujarnya.

Menteri juga memberikan kebebasan kepada sopir angkutan barang kalau tidak mau lewat tol silakan pilih jalan biasa. Tapi jangan berteriak tarif tol mahal.

“Ayo kita cari jalan keluar bersama- sama, “ungkap Budi Karya.

Sedangan masih banyaknya keluhan masyarakat pengguna mobil pribadi mengenai biaya melintas di jalan tol trans Jawa yang dianggap terlalu mahal, Budi Karya menyerahkan juga kepada masyarakat yang hendak bepergian ke luar kota khususnya di Jawa untuk memilih menggunakan jalur tol atau non tol trans Jawa.

“Jadi begini ya mengenai jalan tol itu adalah pilihan. Pilihan untuk menggunakan jalur alternatif. Mereka tidak harus menggunakan tol,”ujar Menhub.

Menurut Menhub mahal Tol Trans Jawa lantaran proyek jalan bebas hambatan itu dibiayai oleh swasta yang memiliki batas toleransi tertentu dan berbeda dengan jalan non tol yang dibiayai oleh APBN jalan non tol semua bisa melintas.

“Jalan tol trans Jawa kan pakai dana swasta, dia harus memiliki rythm. Mereka bisa memberikan batas toleransi yang tentunya harus dihitung jadi ini pilihan,” tutur Menhub. (*/Wel)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) kembali merilis utang luar negeri (ULN) Indonesia. Pada akhir kuartal IV 2018, posisi utang tercatat 376,8 miliar dolar AS. Bila memakai asumsi kurs Rp14.000/dolar AS, maka setara Rp5.275 triliun.

“Dari total utang tersebut, 186,2 miliar dolar AS merupakan utang pemerintah dan bank sentral. Sedangkan swasta dan BUMN sebesar 190,6 miliar dolar AS,” demikian keterangan tertulis BI, Jumat (15/2).

Dibandingkab triwulan sebelumnya, sebut bank sentral, jumlah utang luar negeri Indonesia naik 17,7 miliar dolar AS.

Meningkatnya utang tersebut, karena adanya neto transaksi penarikan ULN dan dampak menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Akibatnya, utang dalam rupiah yang dimiliki investor asing menjadi lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.

TUMBUH 6,9 PERSEN

Secara tahunan, ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2018 tumbuh 6,9% (yoy), meningkat dibandingkan akhir triwulan sebelumnya sebesar 4,2% (yoy).

BI menyebut ULN pemerintah akhir triwulan IV 2018 tercatat 183,2 miliar dolar AS atau naik 7,1 miliar dolar AS dibanding akhir triwulan sebelumnya.

Peningkatan itu terjadi, karena naiknya dana asing yang masuk di pasar surat berharga negara (SBN) domestik, seiring perekonomian dalam negeri yang kondusif dan imbal hasil yang tetap menarik serta ketidakpastian pasar keuangan global sedikit mereda.

Faktor lainnya yang ikut mempengaruhi adalah diterbitkan SBN valuta asing dalam rangka pre-funding fiskal tahun 2019. Sehingga secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 3,3 persen pada triwulan keempat 2018.

Demikian pula ULN swasta juga naik 10,6 miliar dolar AS pada akhir triwulan keempat 2018. Ini dipicu meningkatnya posisi kepemilikan surat utang korporasi oleh asing.

Namun demikian, BI mengungkap struktur ULN Indonesia tetap sehat. Ini terlihat dari rasio utang terhadap PDB pada akhir Desember 2018 yang hanya tercatat 36 persen.

Disamping itu, struktur ULN Indonesia masih tetap didominasi utang jangka panjang dengan pangsa 86,3 persen dari total ULN. (*/Na)

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, defisit neraca perdagangan Indonesia terhadap China (Tiongkok) semakin melebar menjadi US$2,43 miliar pada Januari 2019. Naik 32% dari Januari 2018 sebesar US$1,84 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, defisit yang kian meningkat ini dipengaruhi perlambatan perekonomian Tiongkok, sehingga turut menekan ekspor bahan baku dari Indonesia ke negeri Tirai Bambu tersebut.

“Ekonomi Tiongkok pada tahun 2019 diprediksi akan melambat dan itu tentu akan memengaruhi kebutuhan bahan baku mereka, sehingga bisa menekan ekspor Indonesia,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Ia menjelaskan, pangsa (share) ekspor nonmigas terhadap Tiongkok juga mengalami penurunan dari 14,51% pada Januari 2018, menjadi 13,52% pada Januari 2019.

Nilai ekspor nonmigas dengan Tiongkok juga turun dari US$1,92 miliar pada Januari 2018, menjadi US$1,71 miliar pada Januari 2019. Penurunan terbesar terjadi pada komoditas batubara, tembaga, bijih logam, dan besi baja.

Di sektor migas, ekspor Indonesia ke China juga melemah 4,36% menjadi US$184,6 juta. Selain Tiongkok, Indonesia juga mengalami defisit neraca dagang dengan Thailand sebesar US$261 juta. Atau meningkat dibandingkan Januari 2018 sebesar US$211 juta.

Defisit dengan Australia mencapai US$208 juta, atau meningkat dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar US$178 juta. Namun, neraca dagang Indonesia masih mengalami surplus terhadap Amerika Serikat sebesar US$805 juta; India US$650 juta; dan Belanda US$214 juta.

Secara total, BPS mencatat, nilai neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2019 mengalami defisit US$1,16 miliar. Atau lebih tinggi dari posisi Desember 2018 sebesar US$1,03 miliar.(*/Adyt)

JAKARTA – Infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih belum bisa digunakan para pengusaha dengan baik.

Pengusaha masih kesulitan menggunakan infrastruktur untuk mengangkut barang mereka.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Sidik Motik di acara yang bertajuk “Protret Ekonomo di Tahun Politik” di TvOne, Rabu (13/2/2019) malam.

“Tadi bicara infrastruktur. Saya ingin menjelaskan saya ingin mencontohkan beberapa teman yang berusaha di Kalimantan. Misalnya Kalimantan itu butuh pelabuhan kecil dari pada jalan raya untuk mengangkut,” kata Suryani.

Pelabuhan tidak ditemukan di Kalimantan. Pengusaha musti membangun pelabuhan kecil sendiri untuk mengekspor barang-barang mereka ke negara tetangga.

“Kalimantan susahnya cari pelabuhan. Harus buat pelabuhan kecil untuk tongkang sandar yang 6000-8000 ton untuk kirim ke Bangkok, negara tetangga Malaysia itu tidak tersedia pelabuhannya. Belum lagi jalan. Jalan itu bagus hanya mendekati Pilkada. Kalau sesudah pilkada jalannya hancur,” ujar dia.

Namun, masalah tidak selesai disitu, kata dia, dalam membangun pelabuhan kecil memerlukan izin dari pemerintah daerah yang tidak mudah. Karena kebijakan yang sering berubah-ubah.

“Walaupun sudah bangun kita harus taruh uang Rp 20 M. Jadi perusahaan mana yang uangnya harus nganggur. Itu salah satu contoh yang kebijakan banyak berubah,” kata dia.

Padahal pembangunan pelabuhan itu ikut membantu perkembangan perekonomian daerah setempat. “Padahal 8000 ton tongkang itu bisa menghidupi 8000 ribu tenaga kerja,” kata dia.

Menurut dia, mustinya hal yang seperti ini dihilangkan apabila iklim investasi dalam negeri membaik.(*/Di)

JAKARTA – Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) eksplorasi Blok Silo di Jember, Jawa Timur dicabut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Lho?

Alasan pencabutan ini seiring dengan penolakan warga Jember terkait kegiatan pertambangan di daerah tersebut. Bahkan, Pemkab Jember menyampaikan aspirasi langsung kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan.

“Bupati tidak setuju maka kami cabut enggak jadi WIUP walaupun sudah ditetapkan sebelumnya,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot di Jakarta,(13/2/2019).

Bambang mengatakan, wilayah Tambang Silo sudah ditetapkan sebagai WIUP sejak 2018. Setelah penetapan itu, Pemprov Jawa Timur bisa saja melakukan lelang. Di mana, Silo merupakan daerah yang memiliki kandungan emas.

Tercatat luas wilayah yang bakal jadi konsesi tambang mencapai 4.023 hektar. Bambang menerangkan wilayah tersebut kini diserahkan kepada pemda peruntukkannya.

Dia hanya menegaskan tidak ada lagi izin kegiatan tambang untuk daerah Silo. Nah, kedepan pihaknya menyerahkan kepada Pemda setempat mengenai peruntukan Silo tersebut. “Terserah pemda (Silo) mau jadi apa. Perkebunan atau apa. Yang jelas tidak lagi dilelang untuk pertambangan,” ujar dia.

Adapun Silo termasuk dalam 10 WIUP yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Setelah penetapan itu maka pemerintah provinsi diberikan wewenang untuk melakukan lelang WIUP. Penetapan WIUP itu atas rekomendasi dari pemerintah provinsi.

Proses pencabutan WIUP ini sudah bergulir sejak tahun lalu. Masyarakat Jember tidak menginginkan kegiatan pertambangan berada di wilayahnya.
Aspirasi ini kemudian disampaikan ke tingkat pemerintah provinsi yang kemudian menjadi rekomendasi pencabutan WIUP ke Kementerian ESDM.

Bahkan penolakan aktivitas tambang itu masuk dalam sidang non litigasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sidang ini guna menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan yang kemudian menghasilkan rekomendasi.(*/Gio)

CIANJUR – Pasokan pupuk bersubsidi wilayah Jawa Barat dipastikan aman hingga 3 bulan ke depan. PT Pupuk Indonesia mencatat serapan pupuk bersubsidi nasional hingga 31 Januari 2019 mencapai 867.000 ton atau 10% dari total alokasi 2019.

Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP, Muhrizal Sarwani mengatakan, distribusi pupuk bersubsidi dipastikan sudah dilakukan pemerintah bertepatan dengan datangnya musim tanam tahun ini di sejumlah daerah.

“Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/Pap.310/11/2018 Pupuk Indonesia mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 8,80 juta ton untuk 2019. Permentan 47Tahun 2018 juga mengatur HET dan alokasi pupuk subsidi per provinsi sudah terbit sejak Desember 2018,” ujar Muhrizal, Sabtu (9/2/2018).

Muhrizal menjelaskan, petani yang mulai menanam padi pada Desember 2018 dan awal tahun 2019 tak perlu kawatir terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. Sebab, pemerintahsudah menunjuk PT Pupuk Indonesia sebagai distributor pupuk bersubsidi. “Pupuk Indonesia bertugas melakukan pengadaan pupuk bersubsidi dan mendistribusikannya sesuai dengan rayon masing-masing,” jelasnya.

Kementan juga mendokrak PT Pupuk Indonesia menjalankan sejumlah strategi untuk menjaga agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa optimal. Salah satunya adalah mewajibkan anak usaha produsen pupuk yang tergabung dalam Pupuk Indonesia Grup untuk menyediakan stok pupuk bersubsidi dan nonsubsidi hingga lini IV atau Kios Pupuk.

“Untuk memastikan penyaluran pupuk berjalan dengan optimal terutama sepanjang momentum musim tanam hingga Maret, kami bersama Pupuk Indonesia mengantisipasi dengan meningkatkan sistemmonitoring distribusi,” ungkapnya.

Upaya lain dilakukan melalui optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di tiap-tiap kabupaten/kota serta mendorong distributor dan kios untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat mengatakan, pihaknya memastikan stok pupuk nasional tetap terjaga dan distribusinya tidak terganggu. Hingga musim tanam berikutnya ketersediaan pupuk bersubsidi aman.

“Hingga 7 Februari 2019, stok pupuk bersubsidi di lini III (gudang yang berlokasi di kabupaten) dan lini IV (kios resmi) mencapai 1,39 juta ton. Jumlah tersebut dua kali lipat dari ketentuan stok yang ditetapkan oleh Pemerintah,” ungkap Aas.

Sementara, stok lini III & IV tersebut terdiri atas 454.788 Urea, 452.921 ton NPK, 148.398 ton Organik, 192.613 ton SP-36 dan 145.682 ton ZA. Jumlah ini belum termasuk dengan stok yang terdapat di gudang pabrik dan provinsi.”Dengan target penyaluran pupuk subsidi sebesar 2.293.833 juta ton hingga Maret ini, kami prioritaskan untuk kebutuhan sektor tanaman pangan,” tambah Aas.(*/Yan)

PALEMBANG – Temuan ribuan ton beras busuk di Sumatera Selatan semestinya ditindaklanjuti penegak hukum dan Perum Bulog pusat.

Ketua Komisi II DPRD Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Andi Syaiban Hidayat mengatakan, pihaknya melakukan sidak ke dua gudang beras di Belitang III dan Jatimulyo.

Dia berharap, penegak hukum baik polisi maupun kejaksaan bisa menindaklanjuti kasus ini. Andi juga mendesak Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) terjun langsung ke Sumsel untuk melihat. “Kalau bisa Buwas datang lah ke sini dan lihat langsung itu,” tuturnya saat dikonfirmasi di Palembang, Minggu (10/2/2019).

“Dari lima gudang di OKU itu kita baru periksa langsung dua gudang, itu sudah ada sekitar 1.150an ton beras yang busuk,” imbuh Syaiban.

Menurut Syaiban, DPRD OKU Timur beberapa kali memperingatkan Divre Bulog setempat untuk memperbaiki mutu dan distribusi beras, agar beras yang disalurkan ke masyarakat berkualitas. Namun masalah seperti ini terus berulang.

Politisi Golkar ini menuturkan, Komisi II DPRD OKU Timur pada Senin (4/2/2019), memanggil pimpinan Bulog Divre III OKU. Dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat tersebut, kata dia, terungkap ada ancaman-ancaman kepada Bulog dari pemasok beras.

Menurut Andi Syaiban, memang ada beras yang kualitasnya buruk, dan ada beras yang sudah lama berada di gudang. Ia pun menanyakan ke Bulog kenapa mau menerima beras dengan kualitas buruk. “Ada beras yang mereka terima Oktober 2018, baru 4 bulan tapi busuknya sama seperti beras yang sudah 2016 2017, saya Tanya ini kok bisa bagimana? Ternyata mereka itu takut dengan ancaman-ancaman dan bahkan minta kita (DPRD) semacam mengawal lah,” tuturnya.

Ia mengatakan, kualitas beras itu busuk diketahui dari petugas pemeriksa mutu beras yang independen. Pemeriksa beras itu, kata dia, bukan dari pemerintah dan bukan dari Bulog.

Sebaliknya, Bulog mengakui adanya beras busuk di OKU. Beras yang disimpan terlalu lama dan kondisi gudang Bulog yang perlu modernisasi diakui menjadi penyebabnya.

“Gudang itu kan kondisinya juga sudah lama. Memang kita gudang-gudang ini perlu ada modernisasi untuk penyimpanan beras supaya lebih tahan lama, di silo-silo gitu,” kata Direktur Pengadaan Perum Bulog, Bachtiar Utomo.

Meskipun perlu modernisasi, Bachtiar mengklaim jika gudang yang ada saat ini sudah memenuhi standar. Lebih lanjut, Bachtiar menerangkan jika kondisi beras pada umumnya hanya dapat bertahan selama satu tahun. Pasalnya, beras berkualitas tinggi pun dapat mengalami penurunan mutu jika sudah melewati jangka waktu itu.

“Tapi kalau yang sudah kayak kondisi rusak, itu bukan untuk dikonsumsi masyarakat. Itu akan di-disposal namanya. Pasti ada, di mana pun namanya di gudang kalau sudah kadarluasa, atau expired itu kan gak akan dibiarkan untuk rakyat,” tegasnya.

Terkait dengan temuan beras busuk itu sendiri, Bachtiar mengatakan jika itu adalah beras stok lama yang tersimpan. Ia pun mengklaim jika pihaknya sudah melakukan checking pada gudang-gudang milik Bulog di lokasi lain.

Di tempat terpisah, Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Syahar Diantono menyatakan tim Polres OKU dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan telah memeriksa beras membusuk itu. “Tidak bener itu sudah dicek, memang bener itu ada beras tapi untuk pakan ternak,” tutur Syahar.(*/Gint)

JAKARTA – Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan, PLN akan memberikan diskon khusus atau potongan harga kepada pelanggan yang melakukan tambah daya.

Bahkan, kata Sofyan, rencananya diskon diberikan kepada pelanggan sepanjang tahun. Tapi, hal ini masih dilakukan kajian. Bila memungkinkan diskon akan diberikan sepanjang tahun.

“Iya kami akan berikan diskon tambah daya. Kemungkinan akan diberikan sepanjang tahun,” kata Sofyan di Gedung DPR usai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Jakarta, (4/2/2019) .

Menurut dia, rencananya besaran diskon sebangak 50% dari biaya tambah daya. Besaran diskon tersebut sudah pernah dilakukan oleh PLN. Tapi Sofyan belum merinci, kapan penerapan diskon bakal diterapkan. “Rencannya kami berikan seperti kemarin yang sudah dilakukan,” kata dia.

PT PLN juga akan memberikan potongan tarif listrik bagi pelanggan yang memiliki kendaraan listrik yang mengisi daya atau charging di rumah. Tapi PLN sampai saat ini masih menghitung besaan diskonnya.

“(Besaran diskon) lagi dihitung oleh tim kami,” kata Direktur Perencanaan Korporat PT PLN, Syofvi Felienty Roekman di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Perhitungan itu, kata dia, meliputi berapa banyak pelanggan yang sudah memiliki kendaraan listrik. Hal ini supaya diskon ini tepat sasaran.

“Per pelanggan ini, harus di ceck punya mobil listrik. Ini supaya investasi ga cukup banyak kareba konsumsi listrik naik,” ujar dia.

Dia memastikan perhitungn ini tak akan membutuhkan waktu yang lama. Malah, pihaknya berjanji diselesaikan dalam waktu dekat. “Kami diminta Dirut hitung, sebelum perpres moblis sudah bisa keluarkan hal itu (besaran diskon),” ujar dia.

Dia melanjutkan, diskon tidak diberikan setiap waktu. Melainkan pada waktu tertentu. Yakni pada pukul 22.00-04.00 WIB. Nah, bila pelanggan charge kendaraan pada jam-jam itu maka akan dapat potongan. “Iya kalau chas jam 10.00-04.00 pagi kami kasi diskon,” ujar dia.

Nah, bagi pelanggan rumah tangga yang punya kendaraan listrik tapi daya masih belum cukup, dia menyarankan tambah daya. Tapi, apabila pelanggan tak mau, bisa menyiasati penggunaan listriknya
“Sebenarnya kalau malam engga pakai (listrik) banyak. Justru turun, makanya bisa isi,” kata dia.

Adapun Perpres kendaraan listrik akan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini. Dengan terbitnya Perpres tersebut, maka industri yang terkait kendaraan listrik memiliki payung hukum untuk berkembang di Indonesia.(*/Ag)