INFRASTRUKTUR PEMERINTAH BELUM DINIKMATI PENGUSAHA

JAKARTA - Infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) masih belum bisa digunakan para pengusaha dengan baik.

Pengusaha masih kesulitan menggunakan infrastruktur untuk mengangkut barang mereka.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Sidik Motik di acara yang bertajuk "Protret Ekonomo di Tahun Politik" di TvOne, Rabu (13/2/2019) malam.

"Tadi bicara infrastruktur. Saya ingin menjelaskan saya ingin mencontohkan beberapa teman yang berusaha di Kalimantan. Misalnya Kalimantan itu butuh pelabuhan kecil dari pada jalan raya untuk mengangkut," kata Suryani.

Pelabuhan tidak ditemukan di Kalimantan. Pengusaha musti membangun pelabuhan kecil sendiri untuk mengekspor barang-barang mereka ke negara tetangga.

"Kalimantan susahnya cari pelabuhan. Harus buat pelabuhan kecil untuk tongkang sandar yang 6000-8000 ton untuk kirim ke Bangkok, negara tetangga Malaysia itu tidak tersedia pelabuhannya. Belum lagi jalan. Jalan itu bagus hanya mendekati Pilkada. Kalau sesudah pilkada jalannya hancur," ujar dia.

Namun, masalah tidak selesai disitu, kata dia, dalam membangun pelabuhan kecil memerlukan izin dari pemerintah daerah yang tidak mudah. Karena kebijakan yang sering berubah-ubah.

"Walaupun sudah bangun kita harus taruh uang Rp 20 M. Jadi perusahaan mana yang uangnya harus nganggur. Itu salah satu contoh yang kebijakan banyak berubah," kata dia.

Padahal pembangunan pelabuhan itu ikut membantu perkembangan perekonomian daerah setempat. "Padahal 8000 ton tongkang itu bisa menghidupi 8000 ribu tenaga kerja," kata dia.

Menurut dia, mustinya hal yang seperti ini dihilangkan apabila iklim investasi dalam negeri membaik.(*/Di)