Metro Jabodetabek

DEPOK – sebagai bentuk pelayanan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kepada masyarakat yang bekerja ke Jakarta Pemkot Depok akan mengoperasikan bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB).

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Gandara Budiana menyatakan segera mengoperasionalkan 25 unit bus APTB.

“Insya Allah akhir bulan (April) ini, APTB mulai diberlakukan, dari Terminal Depok ke PGC Cililitan,” katanya kepada wartawan di Depok, Jumat (17/4).

Ia menjelaskan operasional APTB Depok-Cililitan. Rute APTB itu terminal melintasi Margonda terus Jalan Ir Juanda lalu masuk jalan Tol Cisalak Jagorawi menuju Cililitan. Tarif Rp 9.000/orang.

Kadishub Gandara mengemukakan perijinan operasi bus APTB itu menginduk perijinan (lama) dari bus PPD.

“Kami tidak mengelola ijin operasional bus APTB karena langsung Kemenhub,” jelasnya.(*Wel)

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, 72.000 PNS Jakarta tidak perlu khawatir perihal pembayaran TKD. Sebab, setelah APBD ditandatangani oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa hari lalu, pencairan pun dapat dilakukan sekitar satu-dua minggu mendatang.

“TKD akan kami turunkan pada akhir April ini. Baik TKD statis maupun dinamis,” kata Agus Suradika di Jakarta, kemarin.

Agus menjelaskan, nantinya TKD yang dicairkannya merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. Seperti TKD statis yang akan diakumulasi dari Februari hingga Maret dan TKD dinamis yang dicairkan untuk bulan Januari hingga Maret.
Sementara, untuk Petugas Harian Lepas (PHL), lanjut Agus, sejauh ini tidak mengalami masalah.

Sebab, seluruh PHL telah dibayarkan menggunakan anggaran mendahului. “Semua pembayaran TKD untuk triwulan pertama akan dibayarkan semua pada akhir April ini,” tegasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono, mengatakan, jika sedikitnya telah mengeluarkan anggaran mendahului sebesar Rp560 miliar yang digunakan untuk pembayaran bahan bakar, cleaning service, tenaga honorer, Pamdal, petugas kebersihan, listrik, internet, dan telepon periode Januari hingga April.

“Untuk pembayaran lainnya kami menunggu proses penyesuaian dan Surat Pencairan Dana (SPD) yang kemungkinan memakan waktu sekira 12 hari,” jelasnya. (*Fad)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan blusukan ke Pasar Blok G, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ahok menegur pengelola PD Pasar Jaya yang tidak mengoperasikan eskalator di Pasar Blok G Tanah Abang secara rutin. Karena, eskalator baru dioperasikan setelah dirinya datang ke pasar tersebut.

“Eskalator harus jalan, saya dikasih tahu pedagang. Katanya bohong dioperasikan rutin, saya datang baru jalan (eskalator),”kata Ahok di Pasar Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Sontak pernyataan Ahok itu membuat para pedagang yang mendengarkannya membuat seruan. “Iya Pak, benar itu,” kata para pedagang diiringi dengan tepuk tangan meriah.

Ahok menduga, eskalator yang mati itu merupakan penyebab pembeli di Pasar Blok G sepi. Karena, pengunjung malas untuk hadir ke pasar tersebut lantaran naik tangga dan capai.

“Kalau anda mau jalanan lancar, anda bangun jalan tol dahulu atau adakan mobilnya, pasti anda akan bikin jalan tol dahulu. Sama kayak ekskalator, eskalatornya dahulu dijalanin dong setiap hari, baru orang tertarik ke sini,” jelasnya. (*Did)

BOGOR – Guna memberantas praktik korupsi di Kota Bogor Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membentuk Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Kasupgah)

Peluncuran Korsupgah Tahun 2015 tingkat nasional pada Rabu (15/4) di Ruang Rapat 3 Balaikota. Acara ini akan dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen Pencegahan Terintegrasi antara Pemkot Bogor dengan KPK RI.

Dua acara ini sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta berdasarkan SK Walikota Bogor Nomor : 356/457-Inspektorat.

“Menjadi suatu kebanggan bagi Kota Bogor menjadi kota yang dipilih oleh KPK RI sebagai tempat pelaksanaan launching Korsupgah Tingkat Nasional. Karena pada hari yang sama seluruh BPKP Perwakilan di seluruh propinsi akan memulai tugas dari KPK terkait koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi tahun 2015,” kata Kabag Humas Pemkot Bogor, Encep Alhamidi.

Menurut rencana, acara ini akan dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Menteri Dalam Negeri, Ketua Ombudsman RI, APEKSI, APKASI dan Kepala BPKP RI.

Sedangkan untuk kegiatan penandatanganan komitmen pencegahan terintegrasi merupakan tindak lanjut dari permintaan Pemerintah Kota Bogor kepada KPK untuk menjadi mitra dalam program pencegahan KKN seperti yang sudah dilakukan oleh Bandung dan Surabaya.

Di tingkat Jawa Barat, Kota Bogor bersama Kabupaten Sumedang menjadi kota yang ditunjuk oleh KPK untuk menjadi obyek kegiatan Korsupgah 2015.

Selain itu, akan ada diskusi panel dengan tema “Transparansi Pengelolaan APBD untuk Pmerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas KKN” dengan pembicara Menteri Dalam Negeri, Ketua ORI dan Kepala BPKP dan Pimpinan KPK (*Wiri)

JAKARTA – Setelah Kemendagri mengesahkan APBD DKI Jakarta Rp 69,28 triliun Pemprov DKI akan memangkas anggaran sebesar Rp 3 triliun. Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan agar sesuai denganb total APBD yang disetujui.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, terpaksa menerima keputusan Kemendagri perihal keputusan APBD DKI 2015. Untuk itu, pihaknya sudah mensiasati pemangkasan kegiatan agar sesuai dengan total APBD yang disetujui tersebut, salah satunya yaitu Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

“TKD kami kurangi pinnya dari yang sebelumnya Rp9.000 menjadi Rp 7.500 saja,” katanya di Balai Kota, kemarin.

Ahok menjelaskan, sebenarnya TKD dinamis pada evaluasi yang pertama dalam Perda APBD DKI 2015 sudah dikurangi menjadi Rp8.000 dari awalnya Rp9.000 per pekerjaan. ‎Selain TKD, lanjutnya, anggaran pembelian tanah dan alat berat juga berkurang.

“Tidak ada program yang dicoret, hanya dipangkas dan disesuaikan saja. Menurut saya penetapan APBD 2015 senilai Rp69,286 triliun ini menyalahi Undang-Undang. Tapi ya sudahlah, ngapain gugat, lama dan bikin capek. Namanya juga menteri lebih berkuasa dari pada Gubernur kok,” jelasnya.(*Fad)

JAKARTA – Guna mempermudah pelayanan kesehatan di pelosok Bekasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi akan membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah Utara Bekasi.

“Tahun 2016, kami akan bangun rumah sakit itu di wilayah Kecamatan Cabangbungin. Saat ini kami masuk dalam tahap pembebasan lahan untuk RSUD tersebut,” kata Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareza, kemarin.

Rohim berharap, dengan adanya rumah sakit warga di wilayah utara seperti kecamatan Muaragembong, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin lebih cepat mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD.

“Warga utara tidak usah repot-repot ke RSUD di Cibitung lagi,” terangnya.

Menurutnya, pembangunan rumah sakit tanpa kelas itu sangat dibutuhkan masyarakat di sekitar wilayah Utara Bekasi. Pasalnya, banyak warga di wiliyah itu yang sangat membutuhkannya.

“Rumah sakit yang akan kami bangun adalah tipe C,” katanya.

Rohim mengaku, masih sulitnya masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan akibat lokasi RSUD di Cibitung sangat jauh dari warga yang tinggal di Bekasi bagian utara, terutama Kecamatan Cabangbungin, Muaragembong dan Sukatani. Karena itu, kata dia, untuk menjangkau para masyarakat yang berada di daerah terjauh dari RSUD Cibitung, pihaknya akan membangun RSUD baru.

“Setelah Cabangbungin selesai dibangun, kami akan bangun rumah sakit lainya,” katanya.

Dalam tahapan pembangunanya, kata dia, pihaknya sudah merampungkan Detail Engineering Design (DED) RSUD Cabangbungin tersebut. Sementara untuk pembebasan lahanya akan menggunakan APBD Perubahan 2015.

Sementara untuk pembangunanya akan menggunakan anggaran APBD 2016 mendatang. RSUD tipe C ini dibangun di wilayah Kampung Garon, Desa Setialaksana, Kecamatan Cabangbungin dengan alasan wilayah ini bisa dijangkau cepat oleh wilayah lainya.(*Elan)

JAKARTA – Kebijakan pelarangan sepeda motor yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta di Jalan MH Thamrin (Bundaran HI ) hingga Jalan Medan Merdeka Barat efektif mengurangi kemacetan. Kepadatan kendaraan berkurang hingga 25 persen.

Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Masdes Arrofi, mengatakan prosentase itu diukur dari beberapa poin. Yakni kepadatan lalu lintas, kecepatan dan laju kelancaran, serta waktu tempuh kendaraan.

Di mana, kepadatan lalu lintas di ruas jalan itu berkurang 22,4 persen, kecepatan dan laju kelancaran meningkat 17,1 persen dari sebelumnya 26,3 menjadi 30, 8 km per jam.

“Waktu tempuh kendaraan rata-ratanya lebih efesien 15,9 persen. Semula, dari Bundaran HI sampai ke ujung Jalan Medan Merdeka Barat, waktu tempuhnya 8,2 menit, sekarang menjadi 6,9 menit, atau lebih cepat sekitar 1,3 menit,” katanya, kamis (9/4).

Dibalik keberhasilan itu mendes mengatakan, jalur alternatif di sepanjang koridor pelarangan sepeda motor terjadi peningkatan arus lalu lintas sekitar 20 persen. Hal tersebut dapat dimaklumi, mengingat volume kendaraan di kawasan Bundaran HI hingga Medan Merdeka Barat dialihkan ke jalur alternatif tersebut.

“‎Kita akui memang di koridor yang dialihkan ada peningkatan. Logikanya sangat sederhana, orang kita alihkan ke jalur alternatif seperti Jalan Abdul Muis dan Jalan KH Mas Mansyur. Jadi kepadatan meningkat kurang lebih sekitar 20 persen juga,” jelasnya.(*Fad)

BEKASI – Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan dengan bangunan liar yang dijadikan tempat usaha, di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Bintara, Bekasi Barat, dibongkar.

Sebanyak 20 bangunan liar dibongkar oleh tim penertib dari berbagai berbagai unsur seperti Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan dan aparat Kepolisian.

Camat Bekasi Barat Tajudin mengatakan, sudah memberikan surat peringatan pada pedagang kaki lima (PKL) agar tidak lagi berjualan di sepanjang jalan tersebut, namun pedagang masih tetap membandel hingga akhirnya pembongkaran paksa dilakukan dengan mengakut lapak-lapak yang biasa dijadikan para PKL menjajakan barang dagangannya.

”Peringatan 1, 2 dan 3 sudah kita layangkan, sampai akhirnya pembongkoran paksa,”kata Tajudin kepada wartawan, (9/4).

“Mereka selain membuka usaha, juga membangun di lokasi tanah negara,” lanjutnya.

Menurut camat, bangunan itu selain mengganggu keindahan juga sering membuat macet arus lalu-lintas,

“Kalau sore jalan ini macet karena dipenuhi pedagang,” katanya

Camat mengatakan penertiban itu, berdasarkan Peraturan daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2011 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K-3).

“Termasuk PKL yang ada di sini, itu menggunakan bahu jalan, maka sama saja sudah langgar Perda itu,” pungkasnya.(*Elan)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus berusaha agar jembatan penghubung di pasar Blok G Tanah Abang bisa dibangun secepatnya. Hal tersebut dilakukan agar pasar Blok G tanah Abang menjadi ramai yang nantinya jembatan dihubungkan ke satasiun.

“Kami tahu kuncinya supaya tempat itu ramai. Jika ada jembatan dan dihubungkan ke stasiun pasti ramai. Jadi intinya bukan karena gedungnya jelek,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Kondisi saat ini, lanjut Ahok, kemungkinan sengaja dilakukan pihak swasta agar pengelolaan gedung tersebut diserahkan ke swasta.

“Alasannya Blok G sepi ini memang sengaja karena swasta tidak mau membuat jembatan penghubung. Jembatan sudah mau dibangun ditelatin, sudah tender dibatalin,” terang Ahok.

“Bangunan Blok G itu dibangun swasta, jadi swasta yang harus melengkapi sarana dan pasar itu,”lanjutnya.

Dia menegaskan, tampaknya pihak swasta sengaja membuat kawasan Blok G rusak dan ditinggalkan pelanggan. Buktinya saat ditagih untuk membuat eskalator dan jembatan penghubung Blok A dan Blok B Tanah Abang sampai saat ini pun urung dilakukan.

“Kalau sudah ada jembatan penghubung dan masih sepi juga baru kita bongkar, logika kan. Kalau belum ada jembatan enggak boleh bongkar,” pungakasnya.(*Her)

BOGOR – Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan menggunakan sejumlah fasilitas umum seperti bahu jalan, trotoar dan lain sebagainya di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kabupaten Bogor

Penertiban tersebut, disambut baik oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dari Komisi II, Rifdian Surya Darma.

Rifdian mengatakan, keberadaan PKL itu jelas salah,sehingga wajar itu ditertibkan. Namun meski begitu, dirinya tetap meminta, penertiban terhadap PKL harus dibarengi dengan sebuah solusi.

“Pemkab harus menyediakan tempat PKL, jangan hanya ditertibkan begitu saja tanpa adanya solusi, jadi wajar mereka berdagang di tempat sembarangan seperti dibahun jalan, trotoar, itu semua karena tanpa adanya solusi, ditambah lagi dari situ usaha mereka supaya makan,”kata Rifdian kepada wartawan, kemarin.

Rifdian juga mengatakan, ketika Pemkab, telah menyediakan lahan untuk mereka berjualan, tapi mereka tetap membandel, tidak mau berjualan dilokasi yang telah disediakan, wajar dilakukan penertiban, maupun digusur, kalau sekarang dilihat miris, ketika mereka digusur namun tidak ada solusi sama saja, mereka akan tetap berjualan disembarangan tempat.

“Contohnya seperti Bandung, itu ada tindakan tegas yang diberikan kepada pembelinya, bukan kepada pedagang, karena pada saat pembeli tersebut ketahuan pada saat belanja di PKL di denda, dan dari itu dikemudian hari dia tidak akan mau lagi belanja di PKL, karena dia sudah pernah merasakan dendanya, kalau seperti itu diterapkan di Kabupaten Bogor, tidak mungkin PKL akan berjualan sembarangan,” jelasnya.(Wiri)