Metro Jabodetabek

CIBINONG – Adanya anggaran berlebih dalam proyek pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Pakansari oleh Dinas Pemuda dan Olaharga (Dispora) Kabupaten Bogor dinilai sejumlah kalangan sebagai bukti dari lemahnya peran PPK dalam mengawasi proyek pembangunan yang menelan anggaran hingga ratusan miliar ini.

Ketua DPC Hanura Hendrayana mengatakan, kelebihan anggaran di proyek Gor Pankansari harus ditelusuri hingga keakar-akarnya. Konsultan pengawas memiliki peran besar dalam pertanggungjawaban temuan BPK Provinsi Jawa Barat tersebut.
“Kalau saja PPK tidak lemah dalam pengawasan mungkin tidak temuan BPK terkait anggaran berlebih, dan Konsultan pengawas harus ikut bertanggungjawab,” kata Hendrayana kepada wartawan,(13/8).

Hal senada juga dikatakan anggota dewan lainnya dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Adi Swardi yang menuturkan, temuan BPK terhadap sjeumlah dinas termasuk Dispora pada proyek GOR Pakansari harus menjadi pelajaran berharga dan jangan persoalan ini terulang kembali di tahun berikutnya.

Dikatakannya, kelebihan anggaran pada proyek pembangunan gor harus segara diusut hingga tuntas, dan kejaksaaan harus segera turun untuk membuka adanya kelebihan anggaran di Gor Pakansarai tahap II tersebut.

“Temuan BPK ini harus menjadi pelajaran berarti, agar kedepan persoalan seperti ini tidak terjadi lagi, dan saya meminta kepada pihak-pihak terkait untuk menelusuri kelebihan anggaran pada proyek Gor tersebut,” tutur Adi.

Ia menambahkan, tidak hanya pada proyek Dispora, kelebihan anggaran pun terjadi di sejumlah dinas. Untuk itu, PR pemerintah kedepan harus segera menuntaskan adan mengevaluasi lebih dalam terkait penemuan BPK tersebut.
“Tidak hanya Dispora yang mendapat persoalan dana berlebih ini, sejumlah dinas pun mempunyai persoalan yang sama, oleh karenanya Bupati Bogor harus segera melakukan tindakan cepat untuk membenahinya,” paparnya.

Sementara itu, menanggapi hal ini, Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan, jika ada kelebihan anggaran pada pembayaran di poryek sejumlah dinas sudah dikembalikan kepada kas daerah.

Namun persoalan bahwa hal ini ada indikasi korupsi, Bupati hanya mengatakan bahwa jika ada penafsiran-penafsiran lain di luar Pemda terkait kelebihan anggaran ini silahkan ditelusuri.
“Untuk masalah adanya indikasi korupsi saya hanya mempersilahkan untuk menafsirkan sendiri kepada pihak lain,”pungkasnya.(*Har)

BOGOR – Puncak menjadi tujuan para wisatawan dari Timur Tengah tidak lengkap rasanya bila ke Indonesia tak mampir di Puncak Bogor disebabkan sudah ada perkampungan yang begitu terkenal Warung Kaleng.Pro dan kontra selalu mewarnai keberadaan wisatawan asal Timur Tengah di kawasan wisata puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Keberadaan turis asal negeri petro dolar ini ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait.

Di satu sisi, keberadaan warga asing ini memberi pendapatan tambahan bagi sebagian warga yang rumahnya di sewa.
Dengan tarif sewa setiap bulan yang mencapai Rp600 ribu hingga Rp3 juta, menambah pundi-pundi ekonomi bagi warga setempat yang memiliki rumah lebih untuk disewakan.

Di sisi lain, keberadaan WNA tersebut membuat gerah penduduk setempat. Budaya kehidupan yang berbeda serta kesukaan melakukan kawin kontrak dengan wanita lokal, selalu ada gesekan akibat bersinggungan.

Walau demikian, dua kehidupan berbeda ini, tidak memunculkan aksi lain dari masyarakat. Warga yang bermukim di kawasan berhawa sejuk ini, tetap menunjukan sikap saling menghargai.

“Selalu ada untung dan rugi. Dan itu terjadi di kawasan puncak Bogor, manakala kita bicara keberadaan warga Timur Tengah,” tutur Rahmat, warga Kampung Sampay Cisarua Bogor.

Rahmat yang merupakan generasi ke empat bermukim di kawasan ini mengaku, dengan tidak melakukan penawaran walau harga sewa rumah per bulannya cukup tinggi, membuat masyarakat disini selalu menunjukan rasa kekeluargaan walau tak dipungkiri, kadang timbul ketersingungan.

“Rumah saya di kontrak pria Timur Tengah Rp700ribu/bulan. Keberadaan mereka kadang enam bulan, kadang hingga satu tahun. Mereka tidak keberatan dengan harga sewa. Kan lumayan ada tambahan ekonomi buat kebutuhan anak sekolah,”kata Siti 42, warga Batulayang, Cisarua.

Ia mengaku, satu dari dua rumahnya disewakan ke warga asing, karena tuntutan hidup yang sangat tinggi.
“Kadang lihat budaya dan tingkah mereka dengan kawin kontrak sama wanita lokal, rasa kesal ada. Apalagi kalau sudah mabuk, berisik sekali. Tamu wanita yang dibawa, kadang sampai larut malam baru keluar. Kalau ada yang nginap, pakaiannya aduh seksi sekali. Jadi tontonan anak-anak yang pagi berangkat sekolah pagi juga nggak baik. Kalau sudah begitu, kami serahkan ke polisi saja,”ungkapnya.

Sementara keberadaan Imigran asal Timur Tengah yang kini tidak lagi dikelola organisasi seperti International Organitation of Migration (IOM), UNHCR, CRS dan CWS, sering memunculkan masalah baru.

Menurut data, sejak tahun 2012 lalu, semua organisasi yang menaungi imigran hengkang dari wilayah Bogor. Dampaknya, mereka berkeliaran tanpa aturan sehingga menambah keruwetan diwilayah yang berbatasan dengan Cipanas Kabupaten Cianjur ini.
Langkah pencegahan, Kantor Imigrasi Bogor yang memiliki otoritas penuh, lalu melakukan penindakan.

Bersama dengan Pengawas Orang Asing (Polres, Kodim, Pemda), Imigrasi lalu melakukan pendataan dan survey ulang.
Kasi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Bogor, Dimas Adhi Wibowo kepada wartawan mengatakan, pendataan yang dilakukan pihaknya, guna mengetahui legalitas warga asing tersebut.

Tidak hanya itu, Imigrasi juga menanyakan warga mengenai perilaku para WNA di lingkungan mereka.
“Pendataan kali ini, kita belum dapat data keseluruhan karena masih berlangsung. Namun yang jelas, jumlahnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pendapat warga, mayoritas mengatakan, tidak senang dan terganggu,”pungkasnya.

(*Adi)

CIBINONG – Polemik soal Pegawai Negeri Sipil (PNS) ‎menjadi pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor mengundang reaksi keras dari berbagai kelompok masyarakat. Sejumlah aktivis LSM dan mahasiswa mendesak para PNS Pemkab Bogor agar mundur sukarela dari KONI.

“Para PNS itu jangan sampai terkesan haus kekuasaan. Mereka harus memat‎uhi aturan PP nomor16 2007 dan Surat Mendagri nomor 800 2011. Mereka justru mesti fokus menjadi aparatur daerah pelayan masyarakat,” tegas Ketua Komite Pemantau Pembangunan, Arthur Herman S menanggapi pertanyaan wartawan terkait kepengurusan KONI di Cibinong, Minggu (9/8/2015).

Menurutnya, saat ini Pemkab Bogor sedang fokus dan kerja keras melaksanakan program Kabupaten Termaju, maka sebaiknya para PNS itu mengoptimalkan kinerja dan perannya dalam program tersebut. Dikatakannya lagi, PNS Pemkab Bogor sekarang tidak boleh terganggu dengan jabatan-jabatan lain di luar domain pemerintahan.

“Saya kira Bupati, Sekda dan para PNS itu menyadari hal itu. Tapi kalau mereka tidak mau mundur, maka masyarakat bisa melaporkan PNS-PNS itu kepada Kemenpan RB, Kemendagri dan Gubernur Jabar, karena tidak taat aturan. Dan kita akan dorong ada penindakan dari pemerintah pusat,” ujar Arthur.

Kecaman keras juga datang dari Koordinator Jaringan Mahasiswa Lintas Kampus Bogor, Farid Abdul Mum’in. Dia menilai ‎tidak etis jika PNS aktif merangkap jabatan diluar domain Pemkab. Seharusnya, Bupati memerintahkan pejabat dan staf berkonsentrasi pada tugas aparatur daerah.

“Bupati dan sekretaris daerah itu kan birokrat senior, mestinya paham dan patuh pada aturan. Dan sebagai pimpinan atau atasan, mereka tidak perlu diajari soal mengambil tindakan terhadap PNS yang melanggar aturan dan mengabaikan tugas utamanya sebagai aparatur negara,” ‎kata Farid.

Dalam kaitan itu juga, Farid mengimbau pada Ketua KONI terpilih 2015-2019, HM Rusdi AS, agar mempertimbangkan kembali masalah rekrutmen PNS sebagai pengurus. “Saya kira pak Rusdi sosok yang bijaksana, beliau pasti tidak akan berani melawan aturan. Bahkan, dia akan dapat bekerja optimal jika merekrut kalangan profesional untuk mengurus KONI,” imbuhnya.

‎Arthur dan Farid juga menegaskan, kalaupun para PNS tersebut bersikeras untuk tetap menduduki jabatan di KONI, maka akan muncul opini negatif secara luas terhadap Bupati dan Pemkab Bogor. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ada unsur masyarakat yang akan menggugat ke PTUN. (NK)

CIBINONG – Sejumlah ruas jalan kabupaten pada beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor kondisinya sangat memprihatinkan karena mengalami kerusakan parah.

Hingga awal Agustus ini Pemkab Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Pengairan belum juga memperbaikinya.

Kerusakan jalan kabupaten tersebut karena rendahnya kualitas pembuatan maupun rehabilitasi jalan yang dilakukan.

Sehingga ketika dilewati kendaraan berat, lalu terkena hujan dan terendam air menjadi cepat berlubang, retak dan terkikis. 

Jalan-jalan yang rusak tersebut diantaranya Jalan Kol Bustomi di Maseng, Kecamatan Caringin dari arah Bogor menuju Cijeruk sepanjang 1 kilometer.

Jalan ini mengalami kerusakan sejak bulan Ramadan lalu padahal jalan ini digunakan sebagai jalur alternatif bagi para pemudik ke Sukabumi. Para pemudik kesulitan ketika melintasi jalan ini karena posisinya menanjak dan sempit.

Di Kecamatan Rumpin ada Jalan Prada Samlawi, Selain itu sejumlah jalan desa di kecamatan ini juga mengalami kerusakan yang parah seperti di Kp Sawah, Rabak, Cipinang, Sukasari Cibodas dan Gobang.  

Di Kecamatan Gunung Putri yaitu Jalan Raya Karanggan dan Jalan Cikuda-Wanaherang. Di Kecamatan Cileungsi ada Jalan Camat Enjan dan Jalan Gandoang Samick.

Di Kecamatan Citeureup, Jalan Karang Asem Barat. Di Kecamatan Cisarua Jalan Raya Kopo, sementara di Ciawi, Jalan Ratna.

Menurut Ketua Forum Mahasiswa Bogor (FMB) Rahmatullah, belum diperbaikinya jalan di Kabupaten Bogor salah satu penyebabnya adalah karena dana pemeliharaan jalan dikorupsi sementara pengerjaan perbaikan proyek jalan di Kabupaten Bogor belum dilaksanakan karena proses tender masih berlangsung.

“Sebagai Kepala Dinas Binamarga dan Pengairan  Edi Wardani adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Karena dia pernah berjanji kepada kami (mahasiswa) bahwa perbaikan jalan akan dilaksanakan, namun nyatanya sampai sekarang belum dilaksanakan, ” kata Rahmat, (7/8).

Oleh karena itu Rahmat meminta Bupati Bogor Hj Nurhayanti segera mencopot yang bersangkutan karena dinilai tidak cakap memimpin instansi tersebut.

Kepala Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Bogor Edi Wardani ketika dihubungi lewat ponselnya tidak menjawab baik di SMS maupun ditelepon. Padahal teleponnya dalam keadaan aktif.(*Jun)

BOGOR – Pagi ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) merapat ke Istana Bogor, Jawa Barat. Dia mengadakan pertemuan dengan menteri Kabinet Kerja, dan para petinggi lembaga negara untuk membahas sejumlah agenda.

Dalam rilis yang diterima detikcom dari DPD, Rabu (4/8/2015), di Istana Bogor juga akan hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pertemuan yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB itu merupakan agenda kenegaraan menjelang hari ulang tahun (HUT) ke-70 kemerdekaan Indonesia. Sidang tahunan MPR juga akan dibahas dalam forum tersebut.

Pimpinan DPD RI Irman Gusman sendiri akan memberikan tanggapannya atas usul pimpinan MPR RI untuk mengadakan sidang tahunan.

“Forum tersebut kesempatan buat kami untuk memberikan tanggapan atas usul pimpinan MPR RI untuk mengadakan sidang tahunan. Agendanya penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Laporan kinerja itu sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kami kepada rakyat,” jelas Irman.

Selain sidang tahunan MPR RI, pertemuan konsultasi itu juga akan membahas sidang bersama DPR–DPD serta rapat paripurna DPR RI penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 yang dihelat tanggal 14 Agustus 2015.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, dalam pertemuan itu nantinya juga akan membahas isu terhangat. Salah satunya soal polemik calon tunggal di 7 daerah yang mengikuti Pilkada.

“Besok ada konsultasi dengan presiden di Istana Bogor. Temanya tentang pidato kenegaraan, pidato keuangan. Mungkin sebagian isunya tentang Pilkada ini,” kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).
(@Det/Jun))

JAKARTA – Untuk melayani arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta menyiapkan 12 terminal. Terminal tersebut terdiri dari tiga terminal utama dan sembilan terminal bantuan.

“Tiga terminal utama yaitu Terminal Kalideres, Terminal Kampung Rambutan, dan Terminal Pulogadung,” kata Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta, Emmanuel Kristanto, kemarin.

Sedangkan sembilan terminal bantuan, kata Emmanuel, di antaranya Terminal Tanjung Priok, Pinang Ranti, Rawamangun, dan Pulogebang.

“Kita juga siapkan 10 pool bus untuk mengantisipasi terjadi penumpukan penumpang di terminal,” jelasnya. (*Fad)

BOGOR – Seiring meluasnya kekeringan di wilayah Bogor sebelumnya, krisis air bersih melanda Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor kekurangan air bersih meluas ke wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

“Kita mendapat laporan dari Kades Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang bahwa di daerah tersebut kekurangan air bersih. Kami langsung pasok air bersih sebanyak 2 truk tangki untuk dibagikan ke 230 kepala keluarga atau ke 2 RW,” kata Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Budi Aksomo, Kamis (25/6).

Sejak kemarau melanda Bogor Budi mengatakan, ada tambahan desa yang harus dipasok air bersih, yakni Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, setelah sebelumnya Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri juga mendapat pasokan air akibat krisis air bersih.

“Memang pada saat musim kemarau Desa Cijayanti jadi langganan kekurangan air bersih. Namun untuk Desa Bojong Koneng yang berbatasan dengan Cijayanti yang juga daerah krisis air bersih belum ada permintaan,” terangnya.

Guna mengantisipasi krisis air bersih, lanjut Budi, pihaknya telah menyediakan lima truk tangki masing-masing berisi 5.000 liter air bersih yang siap dikirim jika adanya permintaan pasokan air bersih dari warga. Air bersih tersebut dipasok menggunakan tangki air dari PMI, BPBD dan PDAM Tirta Kahuripan.

“Jika ada laporan tinggal mengatur jadwal dropping, terutama untuk kebutuhan dasar makan dan minum,” katanya.

Seperti diketahui, BPBD Kabupaten Bogor mewaspadai ancaman kekeringan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor selama bulan Ramadhan ini. Hingga saat ini tercatat ada17 Kecamatan di Kabupaten Bogor yang dilanda kekeringan dan krisis air bersih.

Saat ini, warga di sejumlah kecamatan sudah meminta pasokan air bersih sebagai dampak dari kekeringan. Diantaranya warga Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri.

“Setelah menerima laporan, kami langsung mengirim tiga truk tangki untuk memenuhi kebutuhan sekitar 200 KK di Desa Gunung Putri,” ujar Kepala Pelaksanan BPBD Kabupaten Bogor Kusparmanto.

Kusparmanto menyebutkan, ada 17 kecamatan yang setiap musim kemarau selalu mengalami krisis air bersih. Diantaranya, Kecamatan Cariu, Jonggol, Gunung Putri, Babakan Madang, Jasinga, Cigudeg, Tenjo, Parung Panjang, dan Parung.

“Mengalami kekeringan iya, tapi dari 17 kecamatan itu tidak semua mengalami krisis air bersih. Untuk saat ini baru 1 desa yang mengalami krisis air bersih, yaitu di Gunung Putri,” jelasnya. (Wir)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan pembangunan 21.000 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) akan dimulai akhir Agustus hingga Desember 2015.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Ika Lestari Adji mengatakan, pembangunan 21.000 unit rusunawa ini dijadwalkan groundbreaking (peletakan batu pertama) pada akhir Agustus di 15 lokasi yang tersebar di Ibu Kota

“Groundbreaking dijadwalkan pada akhir Agustus nanti. Anggarannya Rp3,3 triliun murni pakai APBD DKI yang di PMP-kan atau dibangun BUMD yang rencananya dari PT Jakpro ,” kata Ika di Jakarta, kemarin.

Ika menjelaskan, ke-15 lokasi yang akan dibangun rusunawa di antaranya yaitu Rusunawa Kampung Bandan dengan 2 tower 1.054 unit. Rusunawa Ujung Menteng dengan 2 tower 1.054 unit. Rusunawa Rawa Buaya sebanyak 6 tower jumlah 4.576 unit.

Rusunawa Waduk Pluit yang dibangun 7 tower jumlah 4.000 unit. Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 7 tower dengan jumlah 5.566 unit.

“Sisanya, rusunawa dibangun di 10 lokasi pasar tradisional atau rusun terpadu yakni Pasar Sunter, Pasar Cempaka Putih, Pasar Jembatan Besi, Pasar Sindang, Pasar Serdang, Pasar Grogol, Pasar Lontar Kebon Melati, Pasar Jelambar Polri, Pasar Sukapura dan Pasar Blok G Tanah Abang,” jelasnya.(*Yan)

BOGOR – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor, memastikan 348 Desa sudah mendapatkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).

Sedangkan, sisanya, yakni 64 desa sedang proses, sementara, 5 desa masih harus memperbaiki administrasi, kelima desa ini memang paling terakhir yang ditunggu untuk melengkapi administrasi.

Kelima Desa itu diantaranya, Desa Rawapanjang, Pabuaran dan Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, sementara Kecamatan Rumpin menyisakan satu desa yang belum menyerahkan administrasi yaitu Desa Rabak, serta satu lagi dari Kecamatan Ciomas yaitu Desa Sukaharja.

Pelaksana Tugas Sementara (Plt) Kepala BPMPD Kabupaten Bogor, Roy E Khaerudin mengatakan, lambannya proses pencairan ADD dikarenakan banyaknya kesalahan dalam laporan kinerja administrasi desa itu sendiri.

Dikatakannya, rata-rata kesalahan itu lebih pada kurang telitinya SDM yang dutugaskan, seperti salah ketik dan banyaknya coretan serta lainya. Khusus untuk lima desa yang masih belum mengirimkan laporan itu, Roy menegaskan, BPMPD dengan terpaksa akan meninggalkannya., dan masuk pada triwulan kedua.

“Saya sudah kasih waktu beberapa minggu tapi belum selesai juga, jika seminggu kedepan masih belum selesai administrasinya, kita akan tinggalkan, biar pada triwulan kedua baru bisa cair,” kata Roy kepada wartawan, kemarin.

Ia juga menambahkan, lambatnya penyerahan administrasi akibat lemahnya Sumber Daya Manusai (SDM) yang ada di Pemerintah Desa. Upaya memberikan pembinaan serta pelatihan kerap kali dilakukan. namun karena daya tangkap aparatur desa serta mendset yang terbatas, sehingga apa yang diajarkan maupun diarahkan masih sulit untuk dimengerti.(Wir)

BOGOR – Beberapa kebutuhan pokok di Bogor mengalami kenaikan. Seperti daging ayam yang mencapai harga Rp 35.000 per kilo dari sebelumnya Rp 30.000 per kilo.

Kemudian harga cabai merah yang mencapai Rp 36.000 per kilo dari sebelumnya Rp 32.000 per kilo atau naik Rp 4.000. Harga bawang merah juga naik menjadi Rp 28.000 per kilo dari sebelumnya Rp 25.000 per kilo.

Kenaikan juga terjadi pada daging sapi menembus harga Rp 120.000 per kilo. Harga daging sapi ini naik Rp 20.000 per kilonya dari sebelumnya yang hanya Rp 100.000 per kilo.

Endang salah satu pedagang daging di Pasar Bogor mengatakan, naiknya harga daging selalu terjadi menjelang puasa dan Idul Fitri. Meski demikian, pasokan daging sampai saat ini tetap aman.

“Biasa, permintaan naik, harga ikut naik. Kondisinya memang selalu seperti ini. Tapi, biasanya pertengahan puasa, selalu turun lagi,” kata Endang, Rabu (17/6).

Kenaikan harga ini akan kembali terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri, namun kenaikannya tidak terlalu tinggi.

“Selama pasokan lambat, kenaikannya tidak akan terlalu melambung,” jelasnya.

Terkait naiknya sejumlah barang kebutuhan pokok di pasar, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto langsung melakukan sidak ke sejumlah pasar.

Menurut Bima Arya Sugiarto, kenaikan harga masih terkendali yaitu dibawah 10 persen.

“Kenaikan ini dikarenakan permintaan meningkat jelang puasa, sehingga harga beberapa komoditi menjadi naik. Namun untuk beras tadi kita cek harganya masih stabil dan ketersediaan stoknya juga aman selama puasa hingga lebaran,” kata Bima Arya Sugiarto usai sidak di Pasar Bogor.

Bima Arya Sugiarto telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Bogor untuk kembali memantau harga pada minggu pertama hingga minggu terakhir puasa.

Selain itu, pada bulan puasa Disperindag Kota Bogor juga rencananya akan melakukan operasi pasar.

“Distrbusi kita pantau, karena kalau terganggu juga akan mempengaruhi harga,” tandasnya.(Wir)