JAKARTA – Diperiksanya Atut sepertinya membuat simpastisan turun ikut ke KPK .Ratusan massa pendukung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menggelar aksi solidaritas di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka menyampaikan aspirasi setelah Atut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Massa yang tergabung dalam Presidium Banten Bersatu (PBB) menggelar aksi di depan KPK tepatnya di jalur lambat Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan.
Dalam orasinya, mereka menyampaikan bahwa rakyat Banten masih mencintai Atut, meskipun sekarang sudah berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, Banten.
“Ini aksi solidaritas kami. Ibu Atut masih di cintai masyarakat Banten,” pekik salah satu orator di Depan KPK, Jakarta, (20/12).
Satu persatu secara bergantian mereka berorasi memberikan dukungan kepada Atut, kader Golkar itu.
Menurutnya, masa yang hadir kali ini perwakilan dari beberapa daerah seperti Pandeglang dan Banten.
Salah satu orator perempuan menegaskan, bahwa aksi solidaritas hari atas kesadaran sendiri untuk memberikan dukungan kepada Ratu Atut Chosiyah.
“Tidak ada perintah dari ibu Atut tapi ini keinginan dari kita semua,” tutur perempuan berjilbab kuning dipadu dengan pakaian serba hitam.
Namun, salah seorang massa aksi yang ikut berunjuk rasa didepan KPK mengaku mendapat perintah dari pihak lain.
Namun, dia menolak siapa yang menyuruhnya. Dia menyayangkan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.
”Ya tadi mah saya lagi buka toko langsung ditutup lagi. Coba kalau informasinya dari malam, jadi enak kami siap.
Ini mah yang keliatan saja di jalan ditarik untuk ikut bergabung beri dukungan pada Ratu Atut,” terangnya.(Adyt)
BOGOR – Kabupaten Bogor yang begitu luas wilayahnya membuat banayaknya perumahan dari yang sederhana sampai yang mewah namun hal ini masih banyak yang belum taat untuk membayar PBB dan juga BPHTB .Diduga masih ada oknum pajak yang bermain dibelakang oleh sebab itu DPRD Kabupaten Bogor, dalam hal ini Komisi B, melakukan pengecekan akurasi pajak yang dibayarkan sejumlah perumahan kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bogor.
Pengecekan tersebut dilakukan dengan datang secara langsung ke kantor sejumlah perumahan. Pada Senin yang lalu Komisi B datang ke Perumahan Kota Wisata di Kecamatan Cileungsi.
“Kami melakukan kunjungan kerja ke Kota Wisata dan perumahan lain untuk memastikan dan singkronisasi data pembayaran pajak mereka,” kata Iwan .
Akurasi data pajak yang ingin dicek oleh DPRD terutama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Iwan menegaskan, perumahan itu bukan tidak bayar pajak. Hanya saja pihaknya ingin mengecek akurasinya. Pasalnya, selama ini, Komisi B hanya mendapatkan laporan dari Dispenda.
“Sekarang kami ingin mengetahui secara langsung dari wajib pajak (WP), sehingga dapat dipastikan angka pelaporan dan yang dibayarkan,” ucapnya.
Saat berkunjung ke Kota Wisata, Iwan mengatakan, pihaknya meminta managemen untuk mengirimkan data data fisik bangunan dan jumlah pajak yang mereka bayarkan kepada pemerintah.
“Mereka kami minta untuk mengirimkan data, agar jangan sampai ada perbedaan antara luasan fisik fisik dengan pajak yang dibayarkan,” paparnya.
Iwan menegaskan, kunjungan kerja yang dilakukan Komisi B yang dipimpinnya tersebut,tidak bukan hanya ke Kota Wisata, akan tetapi juga ke sejumlah perumahan yang ada di Kabupaten Bogor.
Selain mengecek akurasi pembayaran pajak, juga mengecek status lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) perumahan itu.
“Seluruh perumahan wajib menyerahkan fasum dan fasos kepada pemerintah daerah, dan yang diserahkan itu harus sudah sertifikat,” tukasnya.
Iwan berharap, dengan kunjungan tersebut mampu membantu percepatan pembayaran pajak oleh wajib pajak, baik pajak PBB maupun kewajiban lainnya. “Selain meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, harapan kami mampu mendorong wajib pajak untuk lebih taat bayar pajak,” tandasnya.( Angg)
JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y Tohari mengatakan selama postur APBN tidak berpihak untuk kepentingan rakyat, maka sulit untuk membangun pemerataan ekonomi di Indonesia. Menurutnya, dari total dana APBN 2014 yang mencapai Rp 1.800 triliun, 60 persen di antaranya untuk belanja rutin.
“Jadi mayoritas APBN itu untuk gaji pegawai. Jadi mana mungkin bisa merata ke daerah-daerah?”, kata Hajriyanto dalam sebuah diskusi di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (17/12).
Sementara sisanya sebesar 40 persen, lanjut Hajriyanto, 20 persen di antaranya untuk membiayai berbagai macam sektor. Sedangkan 20 persen sisanya, dianggarkan untuk mencicil utang.
“Jadi, ya memang sulit mengharapkan perubahan selama paradigma APBN seperti ini. Pemerintah itu kerjanya hanya menyejahterakan pegawainya saja, rakyat entah bagaimana nasibnya,” imbuhnya.
Selain itu, Hajriyanto juga mengkritisi masalah jumlah PNS. Menurutnya, besarnya jumlah PNS sering membuat inefisiensi.
Politisi Golkar itu mencontohkan jumlah PNS di Setjen MPR RI yang mencapai 1000 orang. “Saya bingung sendiri, untuk apa jumlah sebanyak itu sementara kerja MPR begini-begini saja?” tambahnya.(har)
BOGOR – Pengelola objek wisata Taman Safari Indonesia Cisarua, Bogor, Jawa Barat, akan menyuguhkan pertunjukan bernuansa “Mexican” dengan tokoh “Zorro” untuk menyambut libur tahun baru 2014.
“Pertunjukan ‘Zorro’, pahlawan bertopeng itu digelar pada acara pergantian malam tahun baru dari 2013 menuju 2014,” jelas Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Cisarua, Kabupaten Bogor, Frans Manansang di Bogor.
Didampingi Kepala Humas TSI Cisarua Yulius H Suprihardo, Frans menjelaskan bahwa pertunjukan “Zorro” dalam memeriahkan malam tahun baru pada 31 Desember 2013 itu digelar berbarengan dengan “Safari Malam” yang dibuka pada pukul 18.30 WIB.
Ia mengatakan bahwa nuansa “Mexican” juga sangat kental mengiringi pertunjukkan itu, baik dekorasi maupun kuliner yang disuguhkan. Para pengunjung, katanya, dapat menyaksikan acara itu di area Plaza Gajah. Ia menambahkan acara detik-detik pergantian tahun juga akan dimeriahkan dengan kembang api dan pertunjukkan tarian, serta pemberian “doorprize” kepada pengunjung.
Frans Manansang mengatakankan TSI Cisarua dalam rangkaian liburan Natal dan tahun baru, yang biasa dibuka pada setiap hari Sabtu, akan dibuka mulai tanggal 25 Desember hingga 31 Desember 2013. “Penambahan jadwal ini dimaksudkan untuk memberikan hiburan sehat bagi pengunjung, khususnya bagi yang bermalam di kawasan wisata Puncak dan sekitarnya,” paparnya.
Sementara itu, Yulius H Suprihardo menambahkan bahwa acara lainnya yang digelar adalah Festival Cabai (Lofest) yang diadakan di Restaurant Rimba Foodcourt pada 25 Desember 2013 hingga Januari 2014. Ketua panita Festival Cabai, Y Sutrino menjelaskan bahwa pihaknya akan memperkenalkan berbagi jenis cabai atau lombok kepada masyarakat.
Tidak itu saja, kata dia, dalam Festival Cabai ini pengunjung juga diperbolehkan mencicipi berbagai jenis sambal. Ia menyebutkan bahwa Festival Cabai baru pertama kalinya diselenggarakan. Masih dalam suasana Natal, kata Yulius, TSI Cisarua juga akan menggelar “Parade Santa”, di mana beberapa jenis satwa akan turut meramaikan.
Dalam acara itu, katanya, Santa Claus akan menunggang gajah dan membagikan permen kepada para pengunjung. Jalur yang akan dilalui oleh parade ini mulai dari “Shelter” A hingga ke “foodcourt”.(cok)
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menerima penghargaan, kali ini Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tingkat Madya untuk Kabupaten/Kota di Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada acara puncak Peringatan Hari Ibu Tingkat Nasional ke- 85.
Acara berlangsung di Sasana Kriya Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, (18/12)
.
Anugerah Parahita Ekapraya merupakan penghargaan yang diberikan pada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) di berbagai sektor pembangunan. Terdapat tiga kategori dalam APE, yang tertinggi kategori utama, disusul madya dan pratama. Penilaiannya berdasarkan penerapan strategi pengarusutamaan gender, pencapaian dan inovasi dalam perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta upaya untuk memenuhi hak anak dan untuk jumlah peserta Kabupaten/Kota yang di evaluasi berjumlah 149 Kota/Kabupaten.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar yang mewakili Bupati Bogor dalam penerimaan penghargaan itu mengatakan bahwa ini merupakan suatu kebanggaan bagi Kabupaten Bogor atas kerja keras selama ini akan tetapi kedepannya akan di tingkatkan lagi. Penghargaan ini merupakan buah kerja keras yang telah di lakukan selama ini, tahun ini kita menerima penghargaan APE tingkat madya seperti tahun lalu, semoga tahun depan kita bisa memperoleh predikat utama.
“Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus berkomitmen dalam masalah kesetaraan gender dari program Pemerintah Kabupaten Bogor seperti program P2WKSS dan Kabupaten Bogor juga sangat fokus terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, melalui pendirian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga tersebut sangat concern dalam melaksanakan pencegahan, rehabilitasi, pendampingan serta pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan”, paparnya.
Adang menambahkan, penghargaan ini didedikasikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor dan kaum perempuan yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk memajukan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bogor.
“Penghargaan Parahita Ekapraya saya dedikasikan kepada para tokoh-tokoh yang mencurahkan tenaga dan pikiran untuk pemberdayaan perempuan dan juga untuk masalah kesetaraan gender dan saya juga bertererima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang telah mendukung program Pemerintah Kabupaten Bogor”, tandasnya.
Selanjutnya, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bogor, Nurianty menerangkan Pemerintah Pusat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dalam upaya pengarusutamaan Gender melalui Penghargaan Presiden.
Kabupaten Bogor meraih penghargan pada tingkat madya APE (Anugrah Penghargaan Ekapraya) yang diberikan kepada Bupati Bogor.
“Penghargaan ini diberikan atas pertimbangan tujuh faktor yakni, Komitmen Pemerintah Daerah, Penerapan Kebijakan Daerah, Kelembagaan, SDM dan Anggaran, Alat Analisasi Gender, dan data yang disediakan. Pemerintah juga berterimakasih atas peran masyarakat dan perusahaan yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan Gender”, tandas Nurianty. ( Adi)
BEKASI – Sanksi berat menunggu bagi pegawai yang nakal di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebab akan meningkatkan pengawasan terhadap pegawainya yang bertugas mengurus dokumen kependudukan.
Pengawasan ketat dilakukan seiring diberlakukannya sanksi enam tahun penjara kepada pegawai yang menarik retribusi kependudukan kepada warga.
“Itu sesuai dengan perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan.
Ada 17 poin krusial yang berubah, tapi intinya semua pelayanan kependudukan gratis,”ucap Kepala Disdukcapil Kota Bekasi Rudi Sabarudin,Selasa.
Dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa pegawai yang kedapatan memungut retribusi dari warga yang mengurus dokumen kependudukan, baik akta kelahiran, KTP, surat pindah, kartu keluarga, dan lain-lain.
“Namun untuk akta perkawinan memang masih berlaku biaya retribusinya, yakni Rp 155.000 per pasangan.
Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 8 tahun 2013,” bebernya.
Akan tetapi, saat ini, pemerintah setempat tengah menyusun Peraturan Wali Kota supaya biaya pembuatan akta perkawinan itu pun turut digratiskan.
Rudi mengharap masyarakat turut mendukung implementasi aturan ini dengan tidak memberikan uang kepada petugas yang mengurus dokumen kependudukan. Bantuan dari masyarakat juga bisa dilakukan dengan melapor pada Disdukcapil jika mendapati petugas yang tetap memungut retribusi. (*Eln)
DEPOK – Keseriusan Pemerintah dan masyarakat akan dibuktikan dengan berbagai macam program untuk menuju Kota Depok yang cinta lingkungan dengan memperhatikan keindahan kota .
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok nampaknya serius mengubah wilayahnya menjadi kota hijau.
Bahkan, Depok sudah memiliki ratusan bank sampah dan puluhan unit pengolahan sampah (UPS).
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Depok Zamrowi menegaskan, impian menjadi Green City sudah dilakukan dengan membangun puluhan UPS dan juga bank sampah.
“Bank sampah kami sudah miliki di 350 titik, menyebar di sekolah dan lingkungan masyarakat,” ujarnya di Balai kota Depok, (18/12).
Sementara prinsip Green Water, lanjutnya, pihaknya sudah mewajiban kepada tiap perumahan untuk membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Sementara untuk Green Transportation, lanjutnya, dengan mengoptimalkan jalur kereta dan keinginan memiliki jalur khusus sepeda.
“Dishub misalkan bangun jalur sepeda, lalu car free day jangan hanya di Grand Depok City,” ungkapnya.
Untuk Green Energy, kata Zamrowi, seluruh rumah tangga di Depok sudah memakai gas elpiji, bahkan ada rumah tangga di Kecamatan Beji yang sudah memakai gas alam bawah tanah. Serta beberapa titik lampu lalu lintas yang menggunakan solar cell.
“Green Open Space, kami Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah 30 persen. Green Building kami mendorong kantor pemerintahan hemat energi, punya IPAL dan sumur resapan dan gerakan menanam pohon,” tandasnyanya.(Darl)
JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan seluruh kepala sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dalam seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan kepala sekolah (kepsek) akan dijatuhi hukuman pidana.
“Kepala sekolah yang terbukti melakukan cara-cara `kotor` dalam pelaksanaan lelang jabatan kepsek akan kita tangkap, copot dari jabatannya, lalu kita pidanakan. Saya tidak main-main,” jelas ahok.
Ahok mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki adanya indikasi kecurangan dalam ujian lelang tahap pertama, yaitu Tes Kompetensi Bidang yang dilaksanakan pada tanggal 13–14 Desember 2013.
“Sebenarnya kita sudah tahu. Kita sudah pegang data-datanya, lengkap. Akan tetapi, kita tetap bentuk tim untuk mengetahui apakah BKD betul-betul berlaku jujur atau tidak dalam penyelidikan masalah ini,” papar Ahok.
Dia beranggapan ada peraturan dalam pelaksanakan lelang tersebut yang sengaja dibuat untuk mempersulit guru-guru yang melamar dalam lelang jabatan ini, misalnya, pelamar yang tidak mencapai standar nilai yang ditentukan tidak lulus.
“Kalau dilihat-lihat lagi, memang niatnya untuk mempermudah kepsek supaya lulus lelang. Maka, jika oknum-oknumnya sudah ketahuan, langsung saja kita tangkap, pidana. Ini untuk pelajaran mereka juga,” jelas Ahok.
Selain menjatuhi hukuman bagi para oknum pelaku, dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberikan tindakan tegas terhadap Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto.
“Bukan cuma pelakunya, termasuk Pak Taufik juga kita kasih sanksi tegas kalau terbukti melakukan kecurangan dalam proses lelang jabatan. Bisa kita copot jabatannya. Apalagi, ini kan merupakan tanggung jawabnya kepala dinas,” imbuhnya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi guru mempersoalkan keabsahan tes lelang jabatan kepala sekolah yang saat ini sedang berlangsung di DKI Jakarta. Organisasi guru tersebut, antara lain Federasi Serikat guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), dan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ).
Berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang diterima oleh ketiga organisasi guru tersebut dari sejumlah guru peserta lelang jabatan kepsek, ada dugaan terjadi kecurangan sistemik yang melibatkan Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS), Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).(ART)
BOGOR – Sebagian besar pejabat Pemkab Bogor melapis kaca mobil dinas dengan kaca film gelap, menimbulkan antipati sebagian besar
pegawai dan wartawan yang ada dilingkungan Pemkab Bogor .
Untuk itu mereka minta Satpol PP menertibkannya sebab hal ini bila terlalu gelap sangat membahayakan dan juga kesulitan dalam
pandangan.
Selama ini, kata sejumlah karyawan Pemkab Bogor, Satpol PP tidak pernah menertibkan plat nomor kendaraan dinas yang diganti menjadi
plat hitam.
Padahal, kaca mobil yang dilapis dengan kaca film gelap akan menutup pandangan dari luar .kan mereka pejabat publik ,” ujar seorang
pegawai .
Alasan pegawai keberatan kaca mobil pejabat dibuat gelap karena kendaraan dinas bukan milik pribadi hal ini menumbuhkan kecemburuan
ditengah masyarakat seolah para pejabat yang harus diagungkan .
Saat Sekda Adang Suptandar dikonfirmasi ,dia mengatakan ,” sebaiknya kaca film para pejabat jangan terlalu gelap sebab sangat
membahayakan dan kesulitan untuk melihat dihimbau untuk para pejabat kabupaten Bogor agar bisa menyesuaikan kaca film yang mereka
pakai di mobil dinas sebab mobil tersebut bukan milik pribadi ,” tuntasnya .(Adi)
TANGERANG – Kendati belum jelas status Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiah terkait kasus korupsi, namun DPRD memastikan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang terpilih, Arief R Wismanysh-Sachrudin tidak akan ditunda lagi.
“Sampai saat ini belum ada konfirmasi perubahan atau pembatalan pelantikan Walikota dan Walikota Tangerang 2013-2018,” jelas Ketua DPRD Kota Tangerang, Herry Rumawatine ,(17/12).
Dipastikan Herry bahwa pelantikan yang sudah dipersiapkan Rabu (18/12) besok masih sesuai jadwal yang telah dirapatkan dalam Badan musyawarah (Banmus).
“Besok akan dilaksanakan, dan kami berharap Ibu Gubernur besok bisa hadir sesuai jadwal yang telah dikordinasikan sebelumnya,” terangnya .
Herry mengatakan ,DPRD Kota Tangerang telah mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan pelantikan Arief-Sachrudin dan hanya tinggal melaksanakannya saja pada esok hari dalam Rapat Paripurana Istimewa.
Hal senada dikatakan Sekertaris DPRD Kota Tangerang, Emed Mashuri, bahwa hingga saat ini belum ada perubahan jadwal pelantikan.
“Masih sesuai jadwal, besok dilaksanakan pelantikan,” tuntasnya.(*Elk)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro