Politik dan keamanan

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap tak ada lagi hoax yang menggegerkan publik, menyusul adanya isu tujuh kontainer surat suara telah dicoblos beberapa waktu lalu.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik pun mengapresiasi langkah cepat kepolisian yang telah menangkap pelaku penyebar hoax bernama Bagus Bawana Putra (BBP).

“Tentu kami apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian yang sudah menindaklanjuti dan merespons dengan sangat cepat,” ujar Evi, Rabu (9/1/2019).

Sambungnya, pihaknya menunggu hasil penyidikan lebih lanjut dari kepolisian soal peluang perkara ini bisa dilanjutkan ke pidana pemilu.

“Kita tunggu apa hasil penyelidikan polisi. Tentu akan diberitahukan ke KPU. Ini juga bagian daripada tindak lanjutnya nanti di Bawaslu juga kalau soal pidana pemilu,” katanya.

Evi mengharapkan hukuman pidana dapat memberikan efek jera kepada pelaku penyebar hoax, terlebih isu yang disebarkannya sudah membuat kegaduhan di masyarakat.

“Apalagi khususnya, yang berkaitan dengan hoax pemilu. Ini sangat berbahaya bagi kita kalau dibiarkan dan tidak ditemukan yang bertanggung jawab terhadap hoax ini,” pungkasnya. (*/Ag)

BOGOR – Terkait isu yang beredar jika Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), yang bakal melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap ketua DPRD Kabupaten Bogor, yakni Ilham Permana, lantaran dianggap tak patsun atau patuh oleh partai berlambang pohon beringin tersebut, kini hal itu telah terbantahkan.

Menurut ketua Fraksi Golkar, Tohawi menegaskan, bila isu yang menyebar tersebut di anggap tak benar.

“Di fraksi ada perombakan atau PAW Ketua DPRD, isu dari mana itu enggak bener itu,” kata Tohawi saat dihubungi wartawan, Selasa (08/1).

Dia menjelaskan, kalaupun beredar di kalangan masyarakat dan rekan-rekan media di lapangan, bila isu itu tidak benar dan di fraksi serta DPD Golkar Kabupaten Bogor tidak pernah sama sekali membahas perihal tersebut.

“Di pleno DPD Golkar juga tidak pernah membahas begitu, jadi saya luruslan itu tidak benar sama sekali infonya. Dan kami di fraksi maupun DPD tetap solid,” tandasnya. (*/DP Alam)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu diminta untuk menjelaskan kepada rakyat tentang standar etika dan aturan main kepala daerah dalam mendukung capres-cawapres. Sebab, ada gubernur/kepala daerah diperiksa, ada pula yang tidak, terkait acungan jari.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat dihubungi wartawan di Jakarta, (8/1/2019), menanggapi posisi kepala daerah di Pilpres 2019 ini. Sebagai contoh, Gubernur Anies Baswedan sudah diperiksa, sementara ada sejumlah kepala daerah dengan acungan jempol tidak diperiksa.

Sekarang ini, Fahri melihat terlalu kentara bahwa kalau kepala daerah yang mendukung, dan mengacungkan (satu jari) untuk carpes petahana itu aman. Tapi begitu kelihatan kepala daerah mendukung capres penantang, dipersoalkan.

“Seperti Gubernur DKI Aneis Baswedan. Padahal, dia dikenal gubernur yang tidak memberikan dukungan resmi kepada capres malah itu dipersoalkan,” kata politisi dari PKS itu.

Jadi, lanjut Fahri, rasa ketidakadilan ini harus dijawab oleh KPU dan Bawaslu agar tidak terjadi keresahan publik berkepanjangan.

“KPU dan Bawaslu harus menjawab ini, jangan sampai menjadi polemik dan meresakan publik,” tegas Anggota DPR dari Dapil NTB itu.

Sebelumnya pada Senin (7/1/2019) kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa Bawaslu Jakarta terkait jari telunjuk dan jempol yang diacungkannya di acara Konferensi Nasional (Konfernas) Gerindra di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 17 Desember 2018 lalu.

Saat menjalani pemeriksaan Bawaslu, Anies mengaku dicecar 27 pertanyaan seputar laporan yang dilayangkan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR).

Kepada penyidik, Anies mengatakan bahwa dalam acara itu ia menyampaikan sambutan yang sesuai dengan video yang dilaporkan ke Bawaslu. (*/Adyt)

BOGOR – Bawaslu Bogor akan meneliti keterangan Anies Baswedan yang diperiksa terkait laporan pose dua jari. Bawaslu Bogor nantinya akan menentukan ada tidaknya pelanggaran terkait laporan yang diterima.

“Kami memfasilitasi tempat karena kesibukan beliau (Anies Baswedan), bisanya memberikan keterangan di sini. Tapi pelaksana klarifikasinya itu karena sudah kami limpahkan, dilakukan oleh Bawaslu Bogor,” ujar anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Pemanggilan Anies memang dilakukan oleh Bawaslu Bogor. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan laporan, yaitu terkait pose dua jari yang dilakukan Anies pada saat kegiatan rakernas Gerindra.

Nantinya, kesimpulan atau hasil laporan akan diberikan setelah Bawaslu Bogor selesai melakukan pemeriksaan.

“Sesuai laporan, perbuatan yang dilaporkan karena dianggap menguntungkan/merugikan salah satu paslon karena mengacungkan 2 jari pada kegiatan rakernas. Jadi itu harus dibuktikan karena pasal 281 membolehkan melibatkan gubernur, bupati, dengan 2 syarat, cuti diluar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara,” kata Ratna.

“Apakah pelanggaran apa bukan sedang dalam proses pemeriksaan. Kesimpulannya nanti setelah proses pemeriksaan dilakukan,” sambungnya.

Anies usai memberikan keterangan, mengatakan Bawaslu Bogor memberikan 27 pertanyaan kepadanya dalam pemeriksaan. Dia juga mengatakan diperlihatkan potongan satu menit video saat dia menghadiri Konferensi Nasional Gerindra di Sentul, Bogor, Senin (17/12/2018). Anies membenarkan cuplikan video yang disodorkan oleh Bawaslu.

“Ada 27 pertanyaan yang tadi diberikan. Prosesnya mulai pukul 13.00 WIB, selesai jam 14.15 WIB. Sesudah itu lebih banyak mengecek penulisan berita acara klarifikasi, jadi tadi disebutnya adalah permintaan klarifikasi,” kata Anies di kantor Bawaslu.

“Saya sampaikan bahwa tidak lebih dan tidak kurang sehingga tidak perlu saya menambahkan. Karena apa yang terucap di situ jelas kalimatnya bisa di-review dan Bawaslu bisa menilainya. Itu saja, sih,” terang Anies.(*/DP Alam)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan tak akan memfasilitasi sosialisasi visi-misi jelang debat perdana Pilpres 2019 yang semula dijadwalkan 9 Januari. Sikap ini dipertanyakan, karena masyarakat akan membuat masyarakat tidak mengetahui program Capres/cawapres.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyesalkan sikap KPU yang membatalkan menggelar paparan visi dan misi Capres/cawapres. “Seharusnya KPU tetap menggelar paparan visi dan misi calon presiden sebelum debat paslon diselenggarakan,” kata Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, Sabtu (5/1/2018).

Keputusan KPU ini diambil lantaran pihak Jokowi-Ma’ruf bersikeras agar paparan ini hanya disampaikan timses bukan oleh pasangan calon (paslon). Sementara, dari BPN Prabowo-Sandi menghendaki agar visi dan misi dapat disampaikan langsung oleh paslon maupun timses.

“Tentunya masyarakat berhak mendapat informasi langsung dari paslon. Bagaimana cara paslon mengentaskan segala masalah yang terjadi di bangsa ini perlu disampaikan. Dan sejauh mana paslon memahami masalah bangsa juga perlu diketahui masyarakat,” katanya.

Sedangkan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ahmad Mubarok di Jakarta, Sabtu (5/1) mengatakan, penghapusan visi dan misi jelang debat capres/cawapres semakin menambah kecurigaan masyarakat terhadap KPU.

“Ini bagaimana masyarakat bisa mengetahui program masing-masing pasangan capres/cawapres jika pemaparannya tidak ada. Sebab itu, penghapusan pemaparan capres/cawapres menambah kecurigaan masyarakat terhadap KPU,” terang Mubarok.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya tidak memberi fasilitas karena adanya keinginan berbeda dari tim paslon Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses-lah yang akan melakukan sosialisasi sendiri.

“Sosialisasi visi misi tadi malam juga sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Jadi tidak lagi difasilitasi KPU,” ujar Ketua KPU Arief Budiman, Sabtu (5/1).

Sebelumnya Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin meminta agar pembacaan visi dan misi bisa diwakilkan kepada timses agar efektif. Sementara tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkukuh agar pembacaan dilakukan oleh kedua pasangan.
Arief mengatakan KPU agak kerepotan jika harus memfasilitasi hal yang tak disepakati masing-masing pihak.

“Ya salah satunya KPU agak kerepotan kalau memfasilitasi keinginannya agak berbeda-beda, KPU memutuskan kalau sosialisasi bisa dilakukan oleh masing-masing paslon di tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri,” kata Arief. (*/Adyt)

JAKARTA – Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno berharap aparat Kepolisian mengusut tuntas kasus penyebaran berita Hoaks terkait tujuh kontainer surat suara Pilpres 2019 telah tercoblos untuk pasangan nomor urut 01 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan menangkap dalang dibalik aksi tersebut.

“Saya mendukung proses hukum yang dijalankan oleh aparat kepolisian. Banyak upaya mendelegitimasi dan menimbulkan tidak kepercayaan pada proses demokrasi,” kata Sandiaga di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,(6/1/2019).

Mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini mengaku khawatir dengan segala bentuk berita Hoaks yang berseliweran sehingga mengganggu proses demokrasi yang tengah berjalan. Dia berharap masyarakat tetap percaya bahwa Pemilu kali ini akan berlangsung jujur dan adil.

“Ini menjadi kekhawatiran kami maupun semua karena hampir di beberapa titik kunjungan masyarakat juga bertanya kepada saya gimana memastikan pemilu ini jujur adil. Mari kita pastikan pemilu ini bebas gangguan hoaks dan gangguan upaya delegitimasi proses ini, ” papar Sandiaga.

Dia juga berharap aparat penegak hukum bergerak cepat menangkap semua pelaku penyebaran berita Hoax hingga kepada aktor intelektualnya.

“Aparat harus bertindak dan ungkap siapa dalang dibalik hoaks dan gimana pencegahan kedepan,” tandas Sandiaga.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa Polisi akan bertindak profesional dalam menangani kasus Hoaks tujuh kontainer kotak suara tersebut hingga menangkap aktor intelektualnya.

“Penyidik juga melakukan asas kehati-hatian, yang penting targetnya harus tuntas sampai ke akar-akarnya, sampai aktor intelektualnya. Karena ini bisa menggangu proses demokrasi di Indonesia,” kata Dedi.

Kabar adanya tujuh kontainer surat suara dicoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara menghebohkan masyarakat setelah viral di media sosial dan pesan berantai pada Rabu 2 Januari 2018 malam. Polisi bersama KPU, Bawaslu dan stakeholder terkait langsung terjun ke lokasi untuk memastikan kabar tersebut.

Hasilnya tidak ditemukan kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok sebagaimana info yang beredar. Untuk itu dipastikan kabar tersebut bohong atau Hoaks.

Polisi kemudian bergerak mengusut kasus tersebut dan telah menangkap dua pelaku penyebar yang berinisial HY warga Bogor, Jawa Barat dan LS warga Balikpapan, Kalimantan Timur. (*/Ag)

BOGOR – Sinyal-sinyal dukungan para tokoh di Kota Bogor terhadap pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin makin menguat. Hal itu tampak jelas dalam silaturahmi awal tahun calon wakil presiden (cawapres) Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren Al-Ghazaly Jalan Cempaka, Kota Bogor, Jawa Barat.

Di tempat itu, ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu awalnya disambut KH Muhammad Mustofa Abdullah Bin Nuh, ulama, santri, dan tokoh parpol setempat. Namun belakangan datang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto bersama wakilnya Dedie Rachim.

Kedatangan Bima dan Dedie membuat suasana menjadi lebih ceria dan hangat. Seusai mencium tangan Ma’ruf Amin, Bima Arya langsung mengambil tempat. Dia duduk bersila di karpet di sebelah kiri bawah Ma’ruf. Sementara mantan rais aam PBNU itu duduk di sebuah kursi.

Wartawan yang sedang mewawancarai Ma’ruf langsung memberi pertanyaan ke Bima Arya. Apakah kehadiran ini isyarat dukungan untuk pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Pria yang akrab disapa Abah Ma’ruf itu menjawab sebagai cawapres, dirinya memiliki harapan besar. Dia ingin mengajak dan merangkul semua pihak.

“Apalagi ini wali kota. Jadi kita ingin merangkul sebanyak mungkin pihak dalam rangka mengawal keutuhan NKRI, membangun negara ini, biar lebih maju lebih sejahtera. 01 untuk Indonesia Maju. Semua orang harus diajak sama-sama untuk mewujudkan cita-cita mulia itu,” kata Ma’ruf yang banyak tersenyum.

Cawapres nomor urut 02 Ma’ruf Amin mengalungkan sorban ke Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiharto

Wartawan pun mengalihkan pertanyaan ke Bima Arya. Pertanyaannya juga sama. Lalu bagaimana Bima Arya menjawabnya?

“Jawaban saya cuma satu,” ujarnya. Berhenti sejenak, sambil satu jari telunjuknya mengacung di hadapan wajah dan tersenyum.

Aksi Bima Arya yang mengacungkan 1 jari itu pun diikuti Ma’ruf membuat wartawan yang ada di situ tersenyum dan tertawa.

“Rasul mengajarkan kita untuk memuliakan tamu. Apalagi ini tamu agung, tamu mulia. Jangankan kita, Ketua MUI Kota Bogor saja menerima. Apalagi saya ini muridnya Ketua MUI, harus lebih menerima,” kata Bima Arya.

Jawaban tersebut langsung disambut Ma’ruf. “Artinya kalau sudah diterima, sudah sah itu,” kata Abah sambil tertawa dan puluhan tokoh yang hadir di tempat itu.

Ma’ruf pun mengalungkan sorban khasnya ke Arya Bima dan Sang Wali Kota menundukkan kepala dengan takzim menyambut sorban dari Ma’ruf. Lalu mereka berpose bersama.(*DP Alam)

DEPOK – Kejadian yang tidak diharapkan terjadi sebelum sidang dimulai , Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Jawa Barat Supian Suri diusir dari ruang sidang gedung DPRD Depok.

Pengusiran dilakukan oleh Ketua DPRD Depok Hendrik T Allo sebelum kegiatan sidang paripurna DPRD Depok dimulai disaksikan sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, Kamis (3/1).

“Anda silakan keluar ruangan. Silakan lapor Walikota Depok aksi saya ini,” tegur Ketua DPRD Depok Hendrik T Allo saat secara mendadak mendatangi sejumlah pejabat Pemkot Depok yang hadir dan tengah duduk di balkon tamu undangan di sisi sebelah kanan ruang sidang paripurna DPRD Depok.

Mendapatkan teguran dan pengusiran langsung dijawab Supian Suri, bahwa dirinya datang ke ruang sidang DPRD karena ada undangan resmi. Namun, jawaban itu malah membuat Ketua DPRD Hendrik T Allo semakin marah dan minta Supian Suri keluar ruangan tanpa harus menunggu dimulainya rapat paripurna.

Sejumlah pejabat dan tamu undangan di gedung DPRD Depok melihat hal itu, menilai sangat tidak etis, memalukan dan sangat terlihat ‘arogan’tak beretika.

“Seharusnya disampaikan dengan perlahan dan baik baik bukan menunjukan ke ego an nya, ” katat satu pejabat di Kota Depok.

Kepala BKPSDM Kota Depok, Supian Suri, mengaku awalnya dia mengira pengusiran itu hanya gurauan dan becanda tapi melihat wajah Ketua DPRD terlihat memerah dan marah dirinya langsung keluar ruangan sebelum sidang dimulai.

Mungkin Ketua DPRD Depok kecewa dan tersinggung karena dua orang tititpan atau usulan agar diangkat menjadi kepala dinas (Kadis) dan pargantian kepala bagian (Kabag) Umum DPRD tidak sesuai harapannya. “Sebelum pelantikan ratusan pejabat di Pemkot Depok (31/12) Pak Ketua DPRD Hendrik T Allo mengajukan dua orang nama untuk diangkat menjadi Kadis serta Kabag Umum DPRD diganti, ” ujarnya.

Menurut dia, usulan atau titipan dua nama itu diberikan dua minggu sebelum adanya mutasi di Pemkot Depok. “Tidak hanya lisan tapi melalui surat resmi juga dikirim ke Pemkot Depok dan Pak Walikota Muhammad Idris juga sudah tahu surat dan permintaan dari Ketua DPRD. Tapi mutasi dan pelantikan juga diketahui Komisi ASN jadi bukan hanya Walikota Depok saja, “tegas Supian Suri. (*/Idr)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bila wilayah Sukabumi, Jawa Barat, masuk dalam kategori wilayah rawan longsor.

Data BNPB mencatata dari 2009 hingga 2018, bencana longsor paling sering melanda Sukabumi yang mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia dan ratusan orang kehilangan tempat tinggal.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan selain tanah longsor, angin puting beliung, banjir, dan bencana lainnya juga sering melanda wilayah Sukabumi.

“Jadi selama 10 tahun terakhir longsor adalah bencana yang paling banyak di Kabupaten Sukabumi, memang daerahnya rawan longsor, daerah tinggi,” ujar Sutopo Purwo Nugroho, saat konferensi pers, di Kantor BNPB, Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (2/1/2019).

Ia menjelaskan untuk daerah Sirnaresmi, Sukabumi sendiri, telah masuk dalam kategori rawan menengah sampai tinggi untuk longsor.

Hal tersebut sesuai dengan peta yang dikeluarkan Kementerian ESDM terkait peringatan dini gerakan tanah.

Tak sampai disitu, di Kabupaten Sukabumi ada 33 kecamatan yang masuk dalam kategori daerah bahaya menengah hingga tinggi terjadi longsor pada Januari 2019 ini.

“Kemudian ada sekitar 8 kecamatan yang merupakan daerah yang berpotensi memicu banjir bandang,” kata dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan permasalahan tersebut muncul dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum paham dan mengaku belum mendapat sosialisasi.

“Belum dapat pendidikan kebencanaan untuk mengetahui antisipasi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi longsor. Sehingga inilah prioritas kita bahwa disatu sisi petanya sudah siap, prediksi sudah disampaikan tetapi bagi masyarakat yang mereka tinggal di daerah-daerah seperti ini ternyata masih sangat minim mendapatkan informasi terkait dengan ancamannya tadi,” katanya.

Diketahui, musibah longsor menimpa 30 rumah di kampung Cimapak, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Senin (31/12/2018) petang.
Akibat longsor tersebut 32 kepala keluarga atau 101 warga kehilangan tempat tinggal.

Data terkini BNPB, hingga pukul 13.30 WIB, 63 orang ditemukan selamat, 3 orang luka-luka, 15 orang meninggal dunia, serta 20 orang masih belum ditemukan.(*/Ag)

JAKARTA – Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkomitmen untuk membentuk kementerian khusus bencana jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.

Menurut Prabowo-sandi, kementerian bencana penting karena Indonesia adalah negara yang rawan bencana.

“Lebih teknis Pak Prabowo ingin mendorong kementerian khusus terkait kebencanaan. Ada contohnya beberapa negara terkait ini,” kata Koordinator Juru Bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Dahnil menjelaskan letak Indonesia yang dikelilingi garis pantai cukup panjang membuat Indonesia membutuhkan sebuah lembaga yang sigap dalam menangani suatu bencana.

Dia menilai, penanganan bencana yang ada selama ini dianggap kurang profesional lantaran kerap salah dalam memberi informasi.

“Dalam penanganan bencana kita selalu menghadapi masalah yang terus berulang. Misalnya BMKG, itu keliru. Informasi yang disampaikan juga keliru juga. Profesionalisme penanganan pascabencana itu juga jadi permasalahan,” tuturnya.

Mantan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammdiyah ini menilai, kekuatan penanganan bencana di Indonesia saat ini ada pada solidaritas masyarakatnya.

Organisasi masyarakat keagamaan dan masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, FPI, Dompet Dhuafa, dan ACT dinilai lebih cepat turun dibandingkan institusi pemerintah.
“Buat warga negara yang seperti FPI dan lembaga lain, itu bukan mandatory sebenarnya. Siapa yang punya mandatory itu? Mandatory menangani bencana adalah negara, tapi negara seringkali salah bahkan melakukan mitigasi,” tandasnya.

Dahnil mengungkapkan jika terpilih, pasangan Prabowo-Sandi bertekad akan memaksimalkan anggaran untuk pencegahan dan penanganan bencana.

“Kita akan dorong literasi kebencanaan. Jadi ada literasi kebencanaan di tengah masyarakat apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” pungkasnya.(*/Ag)