Hukum dan Kriminal

JAKARTA – KPK menahan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dibawa ke Rumah Tahanan (rutan) Pondok Bambu, Durensawit dengan alasan agar tidak menghilangkan para bukti , Jakarta Timur,  (20/12) .

Saat ini, puluhan petugas kepolisian sudah berjaga di sekitar rutan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan .

“Kami saat ini turunkan 15 petugas di halaman pintu masuk, lalu puluhan lainnya di jalan raya akses menuju rutan untuk membantu kelancaran lalu lintas,” jelas Kompol Imran Gultom, Kapolsek Duren Sawit, di Rutan Pondok Bambu, (20/12) .

Atut yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap penanganan perkara Pilkada Lebak Banten itu ditahan untuk 20 hari pertama.
“Ditahan untuk kepentingan penyidikan,” jelas juru bicara KPK, Johan Budi.(Fet).

BOGOR  –  Kejahatan dengan pembiusan terjadi terhadap warga Lampung menjadi korban dan dibuang ke Bogor .

Oleh pelaku, korban dibuang di samping Perumahan Tanah Baru Indah RT  02/04 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor .Kemarin.

Korban pemegang bernama Ir Reyi Akmal Yudha Putra, usia 48 tahun. Korban merupakan PNS Tanjung Karang Lampung dengan jabatan Kepala Bidang Produksi Perkebunan.

Warga Jalan Wae Umpu Nomor 22 RT 06/01 Kelurahan Paloman Kecamatan Teluk Bitung Utara Bandar Lampung ini sempat mendapat pertolongan medis di RS PMI Bbogor.

Saat sadar dari pengaruh hipnotis ia lalu dibawa ke Mapolsek Bogor Utara guna dimintai keterangan.

Kepada polisi, korban mengatakan, ia naik mobil sewaan dari bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menuju Bogor untuk urusan dinas.

Di jalan, ia ditawarkan minuman oleh sopir dan beberapa lelaki yang mengaku sebagai penumpang. Tanpa curiga, korban menerima air mineral dan meminum. “Saat minum itu dia langsung hilang kesadaran,”kata AKP Indraningtyas, Kapolsek Bogor Utara.

Korban diakui AKP Indraningtyas, juga menderita luka pada jidatnya. Luka ini diduga diderita korban, saat dilempar pelaku dari dalam mobil.

“Beberapa pria dalam mobil berbincang dengan korban memperkenalkan diri sebagai penumpang dengan tujuan Bogor. Korban yang juga penumpang lalu terlibat pembicaraan. Nggak tahunya pria dalam mobil, ternyata teman sopir yang jadi pelaku,” ungkapnya.

Tas serta dompet korban dibawa pelaku. Kepada petugas korban mengaku, dompet berisi sejumlah surat identitas dirinya dan beberapa kartu ATM dan uang jutaan rupiah.

Hasil olah TKP dan keterangan beberapa warga, mereka tidak melihat kejadian secara langsung. Hanya melihat sebuah mobil Avanza bergerak dari samping perumahan.

Mobil merek Toyoya ini, sesuai dengan pernyataan korban. “warga sekitr tidak ada yang tahu berapa nomor polisi mobil,” tutupnya. (Ags)

JAKARTA – Ratu Atut resmi jadi tersangka korupsi. Bagi Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi, selama menjabat Gubernur Banten, Atut hanya memperkaya diri sendiri. Sedangkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan.

“Ratu Atut hanya memperkaya dirinya sendiri. Sementara, rakyatnya dibiarkan miskin dan infrasturktur diabaikan,” jelas Adhie .

Tak berlebihan jika Atut harus mendapat hukuman lebih berat dari Angelina Sondakh alias Angie yang terserat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang.

“Oleh sebab itu, karena ini simbol koruptor dinasti, hukumannya harus lebih berat dari Angelina Sondakh,” imbuhnya.

Dia menyebut Ratu Atut adalah simbol kedzaliman dinasti kekuasaan yang ditopang politik Partai Golkar. Sebagai orang nomor satu di Banten, perempuan berjilbab itu malah memainkan kekuasaan untuk memperkaya diri dan partainya.

Menurut mantan juru bicara Presiden era Abdurrahman Wahid itu, jaksa KPK harus lebih rinci dalam menuntut Atut. Karena, selain menyelewengkan kekuasaan Atut juga merusak demokrasi dan merusak hukum.

“Karena ini kekuasaan politik dinasti, KPK harus menyelesaikan masalah ini dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa aliran uang ini harus dideteksi, harus merampas semua hasil korupsinya sampai semiskin-miskisnya,” paparnya.

Seperti diketahui, Atut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Lebak, Banten terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, dan dugaan korupsi proyek pengadaan Alkes di Banten.

Penetapan Atut, merupakan pengembangan KPK setelah lebih dulu menetapkan adiknya Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan sebagai tersangka suap sengketa Pilkada terhadap AKil.

Uang suap senilai Rp1 miliar rencananya akan diberikan melalui pengacara Susi Tur Andayani. Dalam perkara ini, Atut sendiri disangkakan memiliki peran sebagai pihak pemberi suap.(adi)

PALEMBANG – Silang sengketa lahan sampai saat ini antara warga dan TNI AU belum juga usai ,yang terjadi warga merasa saat ini mendapat teror dari TNI UA .

Puluhan warga Lorong Sentosa, RT 32, RW 6, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarame Palembang mendatangi Mapolda Sumsel untuk meminta perlindungan. Mereka mengaku mendapat teror dari TNI AU di lahan sengketa yang kini masih dihuni warga.

Ketua RT 32, Mustakim menjelaskan sejak sebulan terakhir warga sekitar lokasi sudah merasa tidak tenang atas teror dari TNI AU, seperti adanya ledakan bom dan menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi latihan perang.

Kemudian, sehari sebelum melapor, menjadi puncak peristiwa.

Setelah lebih dari 20 orang anggota TNI AU mendatangi Ketua RT menanyakan patok lahan yang hilang. Lalu mengancam akan menghanguskan kampung tersebut, jika tidak dikembalikan dalam waktu 1×24 jam.

“Dengan datang ke sini kami berharap untuk mendapat rasa aman. Karena hampir setiap malam diteror oleh mereka dengan meledakkan senjata.

Maka jika tidak ke sini, kemana lagi kami harus mengadu untuk meminta perlindungan,” tuturnya .

Menurutnya, jika berdalih sebagai latihan, hal itu sudah tidak mungkin lagi. Karena selain dilakukan setiap malam, aksi tersebut berlangsung tepat di belakang rumah warga.

Bahkan, kemarin malam kampung mereka kedatangan dua truk anggota TNI berseragam dan senjata lengkap menuju perkebunan warga. Tak lama terdengar bunyi ledakan bom.

“Kemudian ada berondongan peluru dan warga seolah sudah terkepung, apalagi akses jalan sudah di putus menggunakan alat berat dan kami hanya menunggu ketakutan.

Bahkan, siang tadi anak kami tidak bisa pergi ke sekolah,” terangnya.

Padahal, hasil rapat terakhir keputusan moratorium tidak boleh membangun. Sementara, TNI terus membangun bahkan menyewakannya dengan pengusaha. “Semua ini berarti kami mau diusir dan tanah kami mau dijual,” sambungnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol R Djarod Padakova melalui Kasi Penmas Kompol Ali Ansori yang menemui warga mengatakan pihaknya akan meneruskan laporan ini kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Usman Nasution.

“Kami harap persoalan ini bisa diselesaikan sesegera mungkin dan kedua belah pihak bisa sama-sama menahan diri, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” harapnya.(Merd/Did)

BANDUNG – Pertambangan pasir besi saat ini sudah merusak lingkungan dan melakukan pencemaran sebab itu hal ini menjadi perhatian ksusus dari Pemprov Jabar .

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan sidak bersama Polda Jabar. Dalam sidak itu ditemukan beberapa pelanggaran pertambangan pasir besi yang dilakukan sekitar 10 perusahaan.

Ironisnya salah satu perusahaan yang melanggar adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sedangkan perusahaan lain yang melakukan pelanggaran ada di Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.

Jenis pelanggaran yang dilakukan di antaranya pelanggarannya perizinan, ketenagakerjaan, dan pelanggaran lingkungan berupa pencemaran, tidak adanya reklamasi hingga bekas aktivitas pertambangan dibiarkan begitu saja.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, enam perusahaan yang diduga kuat melakukan pelanggaran tersebut sudah menjalani pemeriksaan di Polda Jabar.

“Ada 10 perusahaan, enam sudah dalam tahap penyidikan, dan jelas satu perusahaan daerah (BUMD) bermasalah,” katanya di Bandung,(18/12).

Untuk temuan BUMD ini, kata Deddy, pihaknya masih menunggu hasil dari penyidikan oleh Polda Jabar.

Hingga kini, kata dia, ada tiga pertambangan yang dipasangi police line di Cianjur. Mereka tidak boleh beroperasi selama proses penyelidikan yang dilakukan Polda Jabar.

Dia mengakui penambangan pasir besi di Tasikmalaya memang rentan penyelewengan. Oleh karena itu, sidak akan terus dilakukan untuk mencegah kerusakan alam karena perilaku orang tak bertanggung jawab.

Dia pun menyebut sidak dilakukan menjelang pemberlakuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang penghentian ekspor produk pertambangan dan penertiban pertambangan pada 12 Januari 2014 mendatang.

“Kami akan sidak terus, bahkan hingga tempat-tempat penimbunan bahan tambang di Cilacap. Di sana ditemukan barang bukti berupa timbunan bahan tambang dan alat-alat berat,” tegasnya.

Pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan beberapa instansi termasuk kepolisian untuk melakukan penutupan perusahaan tambang yang tidak bisa memenuhi syarat Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2012. “Kalau enggak siap berhentiin aja,” tandasnya.

Mengenai kemungkinan adanya backing pihak tertentu terhadap aktivitas pertambangan, ia menegaskan tidak khawatir. Bahkan jika adanya permainan mafia sekalipun.

“Tidak ada urusan, enggak ada urusan,” tandasnya.(Merd/Asp)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tuduhan kasus proyek pembangunan Sport Center Hambalang, Jawa Barat, sudah “diamankan”.

Juru bicara KPK, Johan Budi, menyatakan penyidikan kasus Hambalang berlangsung bersih dan tidak ada proyek pengamanan.

“Ya enggak ada dong, ini serius, tidak ada,” tegas Johan Budi.

Johan Budi menambahkan, kesaksian soal pengamanan proyek Hambalang berasal dari sumber kedua alias bukan sumber utama. “Jadi M. Arifin dong yang harus ditanya, itu kan sumber kedua (Wafid), kalau Wafid yang ngomong, kecuali M. Arifin yang ngomong, si Wafid kan katanya, ya susah dong kalau katanya,” jelasnya.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharram, menyebut kasus proyek pembangunan sport center Hambalang, Jawa Barat sudah ‘diamankan’ di Komisi Pemberantasan Korupsi. Wafid menyatakan pihak yang mengamankan kasus Hambalang adalah pejabat eselon II KPK.

“Arifin menjenguk saya di rutan dan mengatakan, pak tenang saja, Hambalang tidak akan niak ke penyelidikan atau penyidikan karena sudah belanja banyak di KPK,” imbuh Wafid.

Arifin yang dimaksud Wafid adalah Muhammad Arifin selaku Komisaris PT Metaphora Solusi Global.(adi)

BOGOR – Peredaran narkoba di Bogor sepertinya sangat menggiurkan sebab hal ini terbukti siang (17/12) di

Cilabagung , Ciomas , Bogor terjadi penangkapan bandar narkoba dan barang bukti sudah diamankan.

BNN melakukan penangkapan dengan tujuh tersangka dan barang bukti 2 kg shabu juga enam buah kendaraan roda dua .

Tersangka dan barang bukti telah di tahan untuk penyelidikan lebih lanjut .

Menurut Ketua BNNK Nugraha Setia Budhi ,” Bogor harus bersih dari peredaran dan pengedar narkoba .lebih lanjut dia

mengatakan ,tidak ada ampun untuk pengedar di Bogor dan akan kita sikat habis ,”tukasnya .(Dung)

RIAU – Uang rakyat dipakai untuk pribadi hal ini sangat menyimpang dan tak lazim ini dilakukan oleh keluarga Bupati Kampar .

Kejaksaan Tinggi Riau melakukan pemeriksaan terhadap anak dan istri Bupati Kampar. Sebelumnya pihak kejaksaan juga juga telah memerika Bupati Kampar, Jefri Noer.

Eva yang juga menjabat Ketua DPC Demokrat Kampar dan anaknya itu diperiksa di Kantor Kejati Riau, Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, beberapa waktu yang lalu.

Kasus ini terkait dugaan korupsi berjamaah antara plesiran ke berbagai negara Eropa yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.

Eva yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kampar itu diperiksa oleh Jaksa, Masnar Manalu.

Sedangkan putranya diperiksa oleh Jaksa Penyidik, Jerry. Keduanya diperiksa dari pagi hingga sore.

Berdasarkan keterangan Humas Kejati Riau, Mukhzan, keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk mantan Direktur Utama BPR Sarimadu Kampar, M Safri yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sejauh ini kedua masih sebagai saksi,” ungkapnya.

Informasi yang dihimpun di kejaksaan, kasus aroma korupsi ini terjadi pada tahun 2012. Dimana saat itu Safri mantan Dirut BPR Sarimadu mengajak Jefri Noer.

Dimana saat itu Syafri mendapat undangan dari Menteri Koperasi dalam acara ICA Expo, di London, Inggris. Saat itu pertemuan itu mengagendakan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di London. Jefri sendiri diajak karena dia merupakan salah satu pemegang saham PT BPR yang merupakan perusahaan berpelat merah.

Rupanya, Jefri yang menyetujui kepergian ini diam-diam mengajak istri dan dua putranya ke sana. Untuk meloloskan  anak dan istrinya, ketiganya dicantumkan sebagai ajudan bupati.

Tidak hanya ke Ingris, setelah itu mereka melanjutkan pelesiran ke Prancis dan Belanda.

Akibatnya negara dirugikan hingga Rp207 juta.(*Di)

BANDUNG – Hakim seharusnya menjaga martabat sebagai pengambil keputusan yang adil dan menjauhkan dari berbagai bentuk apapun yang mempengaruhi diri namun beda dengan halin Setyabudi .

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis 12 tahun penjara untuk terdakwa Setyabudi Tejocahyono yang merupakan hakim penerima suap saat menangani perkara korupsi dana bansos.

Putusan tersebut lebih ringan 4 tahun dibandingkan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang sebelumnya meminta agar Setyabudi dijatuhi hukuman penjara selama 16 tahun.

Selain itu, Setyabudi juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta subsidair kurungan 3 bulan. Setyabudi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan JPU dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga primair.

Setyabudi didakwa dengan pasal berlapis, yaitu dakwaan Kesatu Primair Pasal 12 huruf c, Subsidair Pasal 6 ayat (2), Lebih Subsidair Pasal 11 dan dakwaan Kedua Primair, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Subsidair Pasal 5 ayat (1) huruf a, dan dakwaan Ketiga Primair pertama Pasal 12 huruf a, kedua Pasal 12 huruf b, Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam persidangan, Setyabudi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang itu sempat meminta pada majelis hakim yang diketuai oleh Nurhakim untuk langsung saja membacakan pertimbangan hukum tanpa perlu menjabarkan lagi fakta hukum di persidangan.

“Kalau boleh saya izin supaya fakta hukum tidak perlu dibacakan lagi. Langsung saja ke pertimbangan hukum,” katanya.

Anggota majelis hakim Bashari Budhi yang baru sedikit membacakan fakta hukum pun terhenti dengan interupsi Setyabudi itu. Hakim pun meminta pertimbangan pada JPU dan kuasa hukum.

“Kami serahkan pada Yang Mulia,” kata salah satu jaksa KPKAkhirnya majelis pun hanya membacakan hal-hal yang dirasa perlu dibacakan tanpa membacakan secara detail seluruh isi berkas putusan.

Dalam uraian pembuktian pasal, Setyabudi dinyatakan telah terbukti bersalah menerima sejumlah hadiah berupa uang dan fasilitas melalui Toto Hutagalung.

“Padahal sebagai hakim seharusnya terdakwa patut menduga janji ataupun hadiah yang diterima itu bisa mempengaruhi dirinya sehingga melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya,” tukas Hakim.(Asp)

JAKARTA – Mabes Polri menyatakan tiga orang teroris yang ditangkap pada pekan kemarin merupakan satu rangkaian namun berbeda jaringan.

Tiga orang yang ditangkap itu adalah, Fahri alias Agus yang ditangkap di Bekasi Utara pada Rabu 11 Desember, Raden Irwan alias Arqom yang ditangkap di Lamongan, Jawa Timur pada Minggu 15 Desember, dan malamnya pada tanggal yang sama, Abidin ditangkap di Bekasi. Ketiganya, saat ini berada Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan.

Rangkaian ini diketahui berdasarkan penangkapan Fahri alias Agus. Dia merupakan buron yang terkait kasus pengeboman jaringan Torik di Tambora. Diketahui, Fahri merupakan penyuplai bahan peledak kepada Torik. Dia ditangkap di Bekasi Utara pukul 20.00 WIB pada Rabu 11 Desember.

Lalu Polri pun melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan pada Minggu 15 Desember di Lamongan terhadap Raden Irwan alias Arqom. Dalam pemeriksaan, Arqom merupakan jaringan dari Kodrat yang sudah meninggal dalam penangkapannya di Bumi Serpong Damai (BSD), pada pertengahan tahun ini. Arqom diketahui merupakan penyuplai senjata api untuk jaringan ini. Jaringan Kodrat ini juga diketahui merupakan teroris yang melaksanakan kegiatan fai dengan melakukan pencurian toko emas di Tambora beberapa waktu lalu.

Setelah Arqom, Polri melakukan penangkapan di wilayah Bekasi Utara terhadap Abidin sekira pukul 16.50 WIB. Abidin merupakan satu jaringan dengan Arqom yang melakukan kegiatan fai dan mendapatkan hasil dari perampokan di Toko Emas Tambora.

Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, kuat dugaan, kelompok Kodrat ini merupakan kelompok yang juga melakukan penembakan polisi di Pamulang beberapa waktu lalu.

“Mereka adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kelompok Kodrat. Diduga kuat juga terlibat dalam penembakan Polisi,” ungkap Boy di Mabes Polri, Jakarta.

Boy mengatakan, Kelompok Kodrat merupakan pecahan Jaringan Abu Omar. Abu Omar memiliki dua turunan kelompok, yaitu Jaringan Kodrat dan Jaringan Abu Roban. Sementara untuk Torik, merupakan kelompok yang berbeda dari kelompok Abu Omar.

Boy menambahkan, tiga orang teroris yang ditangkap pekan ini juga masih didalami soal adanya ancaman teror pada malam Natal dan Tahun Baru. “Antara lain itu (yang didalami), tapi belum tahu rencana otentik apa yang akan mereka lakukan. Upaya ini untuk upaya dini dalam pencegahan aksi teror,” ujarnya.(DUNG)