Latest

JAKARTA – Capres 02 Prabowo Subianto menyebut Kapolri Jenderal Tito Karnavian dapat menjamin netralitas Polri dalam Pemilu 2019.

Menanggapi hal itu, Polri menegaskan netralitas sudah sangat jelas dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia), itu sudah sangat jelas. Jadi pedoman untuk seluruh anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam setiap kontestasi politik,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, (11/4/2019).

Dedi kemudian menjelaskan Pasal 28 ayat 1. Dalam Pasal itu, Dedi menegaskan bahwa polisi harus netral dan tak boleh terlibat politik praktis. Sementara pada ayat 2 menyatakan polisi tak punya hak pilih dan dipilih.

“Jelas pasalnya, Pasal 28 ayat 1, Polri netral dan tidak terlibat politik praktis. Ayat 2, Polri tidak memiliki hak memilih dan dipilih,” jelas Dedi.

Sedangkan pada ayat 3 Pasal 28, Polisi bisa terlibat politik praktis, jika mundur dari keanggotaan korps Bhayangkara.

“Pasal 3, apabila Polri mau menggunakan hak politiknya, maka mengajukan dan mengundurkan diri,” ucap Dedi.

Prabowo sebelumnya menyebut Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah menjamin jajarannya netral dalam Pemilu 2019. Namun, apabila ada ditemukan polisi yang tidak netral, Prabowo meminta pendukungnya untuk mencatat namanya.

“Kapolri menjamin kepada saya bahwa polisi netral. Kalau ada yang nggak netral, catat namanya! Saya percaya Kapolri, tapi kalau ada yang menyimpang, catat namanya,” ujar Prabowo dalam orasinya saat berkampanye di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah.(*/Jun)

JAKARTA – Staf Ahli Menteri Agama, Gugus Joko Waskito, dijadwalkan akan dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait dugaan kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama dengan tersangka Haris Hasanuddin (HRS) pada Jumat (12/4/2019).

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HRS,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta.

Kemudian, Febri mengatakan penyidik juga akan memanggil Haris selaku mantan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk diperiksa sebagai saksi tersangka Romahurmuziy.

Sebelumnya, Gugus mangkir alias tidak hadir saat dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan Romahurmuziy pada Kamis 28 Maret 2019. Gugus mengirimkan surat ke KPK dan meminta penjadwalan ulang. (*/Iw)

JAKARTA – Mantan Ketua Umum PBB (Partai Bulan Bintang) MS Kaban meminta Bawaslu menindak orang yang melarang calon presiden Prabowo Subianto kampanye di Semarang, Jawa Tengah.

Menurut dia, pelarangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 02 di Semarang merupakan pelanggaran hukum dan tentunya menciderai proses demokrasi.

“Bawaslu ujo meneng wae ambil dong tindakan hukum terhadap yang melarang,” kata Kaban lewat twitternya yang dikutip Kamis (11/4/2019).

Ia mengatakan siapa pun pengganggu pemilu yang menimbulkan ketidakamanan akan dihadapi TNI dan Polri, bahkan sikap tegas terucap langsung dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Polri.

“Kita dukung total pemilu aman, damai dan tentram. Yuk menangkan Indonesia Menang, pilih PS08 paslon nomor 02,” ujarnya.

Untuk diketahui, Prabowo Subianto mengaku mendapat larangan saat mau gelar kampanye di Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah. Padahal, Semarang akan jadi lokasi kampanye terakhirnya.

“Sekarang kita di Simpang Lima enggak boleh, mau pindah ke GOR Jatidiri enggak boleh. Akhirnya, Alhamdulillah kita di sini di Solo dan saya tidak menduga luar biasa kehadiran massa di sini,” kata Prabowo.

Saat pemilu presiden 2009, Prabowo mengaku tidak pernah merasakan pengalaman yang sama yakni dilarang saat kampanye ketika berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri.

“Saya dulu tahun 2009, saya wakilnya Ibu Mega melawan Bapak SBY. Tapi waktu itu enggak ada larangan tuh kampanye kemana-mana, saya ini bukan tipe ngolor. Aku bukan bicara baik-baik tentang SBY, karena ada Mas Agus di sini. Tapi bener, saya dulu kampanye enggak dilarang-larang,” pungkasnya.(*/Jun)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan kabar surat suara yang telah tercoblos di Malaysia bukanlah hoaks.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menegaskan kabar yang awalnya beredar lewat video viral di dunia maya ini merupakan temuan dari pihaknya di Negeri Jiran.

“Panwaslu Kuala Lumpur sebagai penemu dan kami well informed. Jadi, benar,” kata Fritz di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/4/2019).

Ia pun menyayangkan terkuaknya kejadian yang terungkap dalam salah satu ruko di kawasan Selangor, Malaysia, itu. Surat suara yang tercoblos kabarnya disimpan di ruko.

Untuk itu, ia mendesak KPU melakukan evaluasi terhadap kinerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). “Ini terbukti PPLN tidak melaksanakan tugasnya dengan benar,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, beredar video amatir yang menunjukan surat suara sudah tercoblos. Kejadian ini diduga terjadi di Selangor, Malaysia.

Dalam video viral yang beredar di Twitter, tampak orang yang mengambil gambar menyorot keramaian dan suarat suara yang dimuat dalam puluhan kantong di sebuah ruangan.

Di sekitarnya pun terlihat kertas suara yang berceceran. Si pengambil gambar video mengatakan bahwa dirinya tengah berada di penggerebenkan terjadinya pencoblosan surat suara.

“Kita sudah melakukan penggerebekan di Bandar Baru Bangi di Universiti tempatnya. Barang-barang sudah dicoblos. Di Malaysia selangor. Sudah dicoblos 01, Partai Nasdem nomor 5, calegnya nomor urut 3 namanya Ahmad,” kata orang dalam video itu.

Ia lalu menyampaikan harapan agar KPU membatalkan semua urusan tentang DPL Malaysia dari hari ini sampai tanggal 14 April nanti.(*/Adyt)

JAKARTA – Di era Joko Widodo, tidak semua pengusaha merasa nyaman untuk berbisnis. Banyak pula yang dirugikan lantaran intervensi harga.

Dalam sebuah talk show di sebuah stasiun televisi swasta, Jakarta, Rabu malam (11/4/2019), Wakil Ketua Umum KADIN bidang Konstruksi dan Infrastruktu, Erwin Aksa berani blak-blakan.

Dirinya memulai ketika Jokowi baru saja menjabat pada 2014, pengusaha seperti mendapat harapan baru. Apalagi Jokowi berduet dengan Jusuf Kalla, pengusaha besar yang cukup senior.

“Awal Jokowi-Jk memberikan harapan besar bagi kalangan pengusaha. Namun dalam perjalanannya, malah sebaliknya. Banyak kebijakan membuat kebijakannya, mohon maaf, tidak membuat kami bersemangat,” papar erwin.

Contohnya apa? Keponakan Jusuf Kalla ini menyebut kebijakan harga semen. Di mana, Presiden Jokowi memutuskan untuk menurunkan harga semen sebesar Rp3.000 per sak pada Januari 2015.

:Pak Jokowi gencar membangun infrastruktur. Selanjutnya muncul intervensi di mana harga semen malah diturunkan Rp3 ribu. Ini kan memberatkan kalangan pengusaha,” terang Erwin.

Selain itu, dia menceritakan tentang banyaknya pengembang yang mengeluhkan melemahnya daya beli. Kalaupun ada konsumen yang berkategori end user. “Jadi pembelinya yang benar-benar cari rumah untuk ditempati. Bukan yang untuk investasi, Beli rumah kedua, ketiga dan selanjutnya,” kata Erwin.

Akibat pelemahan ini, lanjut Erwin, banyak pengusaha properti terpaksa menunda pembangunan. Ketika pasar properti dampaknya bisa mengena industri ikutan lainnya. “Makanya industri semen, ubin dan baja banyak yang over capacity. Karena tidak ada pergerakan di sektor properti,” ungkapnya.(*/El)

BOGOR – Kurang dari sepekan jelang Pemilu 2019, KPU Kabupaten Bogor masih kekurangan 34.845 surat suara. Kekurangan terjadi akibat kekurangan pengiriman dan 2.531 dalam keadaan rusak saat dilakukan penyortiran.

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni berharap, KPU RI memprioritaskan pemenuham surat suara di Kabupaten Bogor. Alasannya, luas wilayah yang begitu besar dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di Indonesia.

“Kekurangan surat suara sudah disampaikan ke KPU RI untuk segera ditindaklanjuti. Kekurangan memang bukan terjadi di Kabupaten Bogor saja, tapi kami minta diprioritaskan,” kata Ummi saat dihubungi, Kamis (11/4/2019).

Dia mengatakan, kekurangan surat suara itu merupakan akumulasi dari kekurangan saat pengiriman serta 2.531 surat suara rusak usai disortir dari 17.690.791 surat suara yang masuk.

“Yang rusak sama sekali belum ada penggantian. Dari kekurangan 34.845 surat suara, sebagian sudah terpenuhi, tapi kamu ambil sendiri ke percetakan,” katanya.

Ummi juga membeberkan soal potensi kerawanan pemilu di Kabupaten Bogor. Itu disebabkan besarnya daftar pemilih hingga jumlah penyelanggara.

Dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencapai 15.000, sedikitnya dibutuhkan 135.000 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), 1.200 Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga 200 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Dilihat dari jumlahnya saja, kebutuhan SDM-nya sudah terbesar. Wajar kalau Bawaslu menganggap itu sebagai salah satu potensi kerawanan,” kata Ummi.

Terkait daftar pemilih, Ummi juga menyebut Kabupaten Bogor menjadi kabupaten degan jumlah daftar pemilih terbesar seIndonesia. Di Jabar, ada sekitar 33 juta pemilih yang 10 persen lebih ada di Kabupaten Bogor dengan jumlah pemilih mencapai 3,5 juta jiwa.

Hingga kini, KPU terus melakukan pelayanan soal pengurusan syarat memilih untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irfan Firmansyah menjelaskan jika Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan tinggi pada Pemilu 2019.

“Ada beberapa dimensi yang diukur kerawanannya. Paling tinggi dimensi partisipasi politik dan penyelenggara pemilu bebas dan adil,” kata Irfan.

Selain itu, kepatuhan peserta pemilu yang masih banyak melanggar juga masuk hitungan bawaslu. “Paling banyak APK, kemudia kampanyr di luar jadwal, keterlibatan kades, tapi politik uang belum ada,” tandasnya.(*/Ade)

BOGOR – Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Kapolri, Jenderal Pol. Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D. menghadiri Apel Gelar Pasukan Gabungan TNI-Polri dan Komponen Bangsa dalam rangka Pengamanan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres tahun 2019 di wilayah Jawa Barat, bertempat di Jalan Orchard Walk Bogor Nirwana Residence, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (10/4/2019).

Dalam rilis yang diterima Poskotanews disebutkan setelah pelaksanaan apel, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyempatkan diri berdialog langsung dengan para personel TNI-Polri serta melakukan pengecekan kesiapan pasukan dan sarana prasarana TNI-Polri khususnya di Jawa Barat untuk melakukan pengamanan Pemilu Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Apel Gelar Pasukan Gabungan TNI-Polri dan Komponen Bangsa dalam rangka Pengamanan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pileg dan Pilpres tahun 2019 dipimpin oleh Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Tri Soewandono dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, diikuti oleh 3.774, terdiri dari 1.323 personel TNI, 1.751 personel Polri dan 500 orang komponen bangsa.

Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., Aslog Panglima TNI Marsda TNI Kukuh Sudibyanto, Kapusbintal TNI Laksma TNI Budi Siswanto, S.T., M.A.P., Wadanjen Kopassus Brigjen TNI Mohamad Hasan dan segenap pejabat jajaran TNI-Polri wilayah Jawa Barat. (*/Di)

JAKARTA – Polri menegaskan kesiapannya pada hari pencoblosan Pemilu 2019 di tanggal 7 April nanti. Polri sudah menyiapkan segala macam kemungkinan termasuk ‘people power’.

“Iya yang jelas Polri sudah sangat siap (pengamanan). Di-backup dengan rekan TNI kemudian dari stakeholder terkait,” tegas Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Dedi mengatakan ada 7 rayon dalam pengamanan Pemilu 2019. Setiap rayon sudah memiliki kekuatan masing-masing.

Rayon satu misalnya dari Polda Aceh, Polda Sumut, Riau, Kepri, Sumbar, dan yang merupakan satu zona atau korwil. Selain itu, ada zona dua yang meliputi Polda Babel, Bengkulu, Sumsel, dan Lampung.

“Ketika terjadi kontingensi atau terjadi konflik sosial yang terjadi di suatu wilayah misalnya di Sumut, maka pasukan dari Aceh mungkin separuhnya dipakai berangkat ke Sumut, Sumbar separuhnya berangkat ke Sumut, Sumbar separuhnya berangkat ke Sumut, Riau berangkat ke Sumut, Kepri berangkat ke Sumut,” ujarnya.

Oleh karena itu, Dedi menegaskan bahwa polisi siap mengamankan jalannya Pemilu di seluruh pelosok negeri. Tim cadangan dari Brimob juga turut dikerahkan.

“Belum lagi nanti ditambah lagi pasukan-pasukan kita yang dari Brimob. Sudah menyiapkan 40.831 pasukan dari Brimob ini dalam rangka untuk membantu untuk melakukan penebalan-penebalan tiap-tiap polda ketika polda tersebut membutuhkan bantuan kekuatan,” jelasnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menantang Nusron Wahid untuk mendatangi KPK dalam rangka klarifikasi tudingan tersangka kasus suap pupuk Bowo Sidik Pangarso terkait 400 ribu amplop.

“Kalau Nusron Wahid merasa enggak nyuruh Bowo Pangarso, saya tantang datangi ke KPK dong kasih penjelasan ke KPK terkait pengakuan Bowo Pangarso,” kata Arief, Rabu (10/4/2019).

Menurut dia, pengakuan Bowo Sidik diperintahkan oleh Nusron Wahid untuk siapkan 400 ribu amplop diduga kuat benar. Karena, Nusron merupakan Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar untuk wilayah Jawa dan Kalimantan.

“Nusron itu koordinator pemenangan Joko Widodo-Maruf Amin di Jawa Tengah loh,” ujarnya.

Untuk diketahui, Bowo usai menjalani pemeriksaan di KPK mengaku mendapat perintah dari Nusron Wahid untuk menyiapkan 400 ribu amplop.

“Saya diminta oleh partai menyiapkan 400 ribu (amplop), Nusron Wahid meminta saya untuk menyiapkan 400 ribu (amplop). Diminta Nusron Wahid untuk menyiapkan itu,” kata Bowo.

Saat disinggung apakah amplop tersebut untuk kepentingan pilpres, Bowo hanya menjelaskan posisi partainya di pemilu 2019.

“Yang jelas partai kami dukung 01,” kata Bowo lalu masuk mobil tahanan.

Pada perkara ini, Bowo dan anak buahnya, staf PT Inersia bernama Indung yang dijerat sebagai tersangka, KPK juga menetapkan Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti.

Kasus ini bermula saat PT Humpuss Transportasi Kimia berupaya kembali menjalin kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) untuk mendistribusikan pupuk PT Pupuk Indonesia memakai kapal-kapal PT Humpuss Transportasi Kimia. Untuk merealisasikan hal tersebut, PT Humpuss meminta bantuan Bowo Sidik Pangarso.

Pada tanggal 26 Februari 2019 dilakukan MoU antara PT Pilog dengan PT Humpuss Transportasi Kimia. Salah satu materi MoU tersebut adalah pengangkutan kapal milik PT Humpuss Transportasi Kimia yang digunakan PT Pupuk Indonesia.

Dengan bantuannya tersebut, Bowo meminta komitmen fee kepada PT Humpuss Transportasi Kimia atas biaya angkut yang diterima, sejumlah US$ 2 per metric ton.

Untuk merealisasikan komitmen fee ini, Asty memberikan uang sebesar Rp 89,4 juta kepada Bowo melalui Indung di kantor PT Humpuss Transportasi Kimia. Setelah proses itu, tim KPK membekuk keduanya.

Suap ini bukan yang pertama diterima Bowo dari pihak PT Humpuss Transportasi Kimia. Sebelumnya, Bowo sudah menerima sekitar Rp221 juta dan 85.130 dollar AS dalam enam kali pemberian di berbagai tempat, seperti rumah sakit, hotel dan kantor PT Humpuss Transportasi Kimia.

Selain dari HTK, KPK menduga Bowo juga menerima suap atau gratifikasi dari pihak lainnya. Saat OTT kemarin, tim KPK menyita uang sekira Rp8 Miliar di kantor Inersia yang berada di Jalan Salihara, Jakarta Selatan.

Uang dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu sudah dimasukkan dalam 400 ribu amplop dengan 84 kardus dan disimpan secara rapi di enam lemari besi di kantor Inersia.

Bowo kepada penyidik awalnya mengaku untuk logistik serangan fajar karena dirinya mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR dari dapil Jawa Tengah II.(*/He)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan terus meningkatkan koordinasi bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memperbaiki data pemilih yang terdaftar di TPS.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, perbaikan data pemilih dilakukan dengan melihat kemungkinan masih adanya sisa kertas suara, maka pemilih tambahan bisa dialokasikan ke TPS tersebut.

“Semua harus bekerja keras, bekerja bersama-sama untuk bisa memenuhi pelayanan terhadap pemilih karena ini hak konstitusional,” ujar Arief di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Arief juga meminta, pihak produsen logistik bisa segera mengebut penambahan stok kertas suara dan lainnya yang dibutuhkan untuk pemilu agar bisa terpenuhi tepat waktu.

“Kami minta kesanggupannya, kekuatannya harus dikerahkan teman agar bisa diproduksi dan didistribusikan tempat waktu,” tandasnya. (*/Jun)