Metro Jabodetabek

BOGOR – Pelaku galian tanah merag di Kampung Pulo Geramang, RW 10, Desa Kalisuren, Kecamayan Tajurhalang, Kabupaten Bogor terancam bakal dipidana. Hal ini ditegaskan Camat setempat, Fikri Ikhsani.

Kepadal jurnalmetro.com, Camat membenarkan jika aktivitas galian tersebut tak mengantungi izin. Dia pun menjelaskan bahwa unit Satpol PP sudah beberapa kali melakukan razia, bahkan menutup memberhentikan aktifitas galian tersebut.

“Pemilik galian juga sudah membuat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan. Suratnya sudah kami pegang,” terang Camat.

Masih kata camat, jika terus membandel maka para pelaku usaha liar tersebut akan di pidanakan, karena sudah jelas-jelas ilegal dan terkesan menantang. “Akan kami tindak dan kita pidanakan karena sudah jelas tidak taat aturan dan menantang Pemerintah kabupaten bogor,” pungkasnya.

Terpisah, Maman, warga Tajurhalang mengatakan, warga sendiri sudah kesal terhadap aktivitas galian tersebut. Namun, tetap saja pemilik galian tetap melakukan aktivitas galian tanpa rasa rakut dan bersalah.

“Padahal sudah di stop, tapi tetap saja beroperasi. Mungkin karena tidak adanya pengawasan serius dari pihak terkait,” terangnya, Selasa (29/10/2019).

Dari pantauan dilapangan aktivitas galian C tersebut tetap berjalan dengan aman, seolah tanpa ada masalah. (Igon)

BOGOR – Kepala Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Agung Gde Krisna resmi dipindahtugaskan menjadi Kepala Lapas Kelas I Malang. Acara lepas sambut digelar di Aula Lapas, Selasa (29/10/2019). Agung sendiri sudah menjabat Lapas Kelas IIA Cibinong sekitar satu tahun yang lalu.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat, Liberti Sitinjak mengatakan, pemindahan Agung merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kementerian.

Apalagi Agung dinilai sebagai salah satu kepala lapas yang memiliki prestasi. Salah satunya dengan membawa Lapas Kelas IIA Cibinong menjadi lapas Wilayah Bebas Korupsi atau WBK.

“Pak Agung ini mendapatkan promosi jabatan. Ini adalah reward yang diberikan kementerian karena Pak Agung ini beprestasi. Sehingga Pak Agung ditetapkan menjadi Kalapas kelas I malang,” kata Liberti kepada wartawan.

Pemindahan Agung tersebut menurut Liberti sebetulnya sudah dipromosikan sejak empat (4) bulan yang lalu. Namun karena ada beberapa yang pensiun, promosi ini agak terlambat.

“Ke depan kita berharap setiap pimpinan mampu menelurkan prestasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik,” ungkap Liberti.

Agung sendiri diketahui naik menjadi Esselon IIB. Sementara, Agung digantikan oleh Kepala Lapas Khusus Kelas IIB Sentul, Sapto Winarto.

Dalam sambutannya, Agung mengucapkan terimakasih kepada semua stakeholder yang sudah bekerjasama menjaga lapas dengan baik.

“Genap satu tahun saya menjabat di Kalapas Kelas IIA Cibinong ini, saya berterimakasih kepada semuanya,” kata Agung.

Setelah selesai lepas sambut, Agung menyempatkan diri berpamitan kepada seluruh pegawai Lapas Kelas IIA Cibinong hingga kepada para warga binaan yang ada di sana. (Fuz)

BOGOR – Minimnya serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor hingga jelang akhir tahun ini menuai banyak sorotan dari sejumlah pihak. Tak tanggung-tanggung, jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Bogor bahkan sudah meminta Bupati Ade Yasin untuk ‘memecat’ Kepala Dinas yang dianggap tak bisa mengimplementasikan program yang digaungkan.

Data yang diperoleh jurnalmetro.com, ada beberapa dinas yang masuk dalam kategori rendah serapan anggaran. Dinas itu diantaranya, DPKPP dan Disperdagin.

Hal ini diakui Kepala DPKPP, Juanda Dimansyah yang mengatakan jika minimnya serapan anggaran dikarenakan banyaknya pekerjaan fisik yang masih belum dicairkan oleh pihak pengembang. Ia menilai, biasanya pencairan akan dilakukan pada akhir tahun nanti.

“Ya kita optimis, sampai akhir tahun nanti bisa menyentuh serapan anggaran sampai 90 persen,” kata Juanda dihubungi wartawan.

Serapan rendah kedua ditempati Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) yang baru mampu menyerap anggaran sebesar Rp24 miliar dari target Rp57 miliar.

Menurut Kepala Disperdagin Kabupaten Bogor, Nuradi, hal itu salah satunya dikarenakan ada beberapa proyek pengerjaan yang baru selesai lelang.

“Tapi kita optimis lah, karena masih ada kegiatan yang bisa menyerap anggaran sampai sisa dua bulan, bisa sampai 90 persen,” tandas Nuradi.

Sebelumnya, Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, masih sangat minim. Hingga pertengahan Oktober 2019 ini, dari anggaran yang disediakan sekitar Rp4,2 triliun, Pemkab Bogor baru mampu menyerap sekitar 38,95 persen atau Rp1,5 triliun. Sementara untuk belanja tidak langsung sekitar 54,98 persen atau Rp2 triliun dari anggaran sebesar Rp3,7 triliun.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi mengatakan, Kepala Dinas harus bekerja dengan baik dan tidak bersikap ‘Asal Bos Senang’. Karena itu, dirinya berharap di masa mutasi dan rotasi jabatan ini, Bupati Bogor, Ade Yasin bisa menempatkan orang-orang yang tepat.

“Silpa diprediksi meningkat tahun ini. Jika itu benar terjadi, saya akan vokal dan menunjuk pejabat terkait karena gagal menjalankan amanah dari Bupati. Bupati itu hanya mengarahkan, yang menjalan Kadis. Mereka diberi amanah untuk bekerja. Jangan hambat program pemerintah demi kepentingan pribadi atau golongan,” paparnya.

Senada, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menegaskan, jajaran legislatif siap bersinergi dengan Pemkab Bogor demi percepatan pembangunan. Karena itu, pihaknya siap bersama Bupati dan Wakil Bupati menilai jajaran eksekutif yang dinilai kurang optimal.

“Reward dan punishment harus diterapkan. Banyak hal yang harus dibenahi. Salah satunya terkait pembangunan di pelosok. Belum sepenuhnya jalan di desa-desa tersentuh pembangunan. Salah satunya Kampunh Cioray. Disana harus gunakan motor trail. Kondisi pendidikan buruk. Intinya kita siap bersinergu dengan eksekutif. Anggaran Kabupaten Bogor harus yang dibutuhkan masyarakat bukan kepentingan SKPD. Kadis harus orang yang tepat yang bisa mengimplementasikan program pemerintah,” tegasnya.(Fuz)

BOGOR – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengaku siap bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk melakukan percepatan pembangunan di pelosok desa.

Langkah ini dilakukan mengingat hingga saat ini masih banyak desa-desa di 40 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor masuk kategori tertinggal.

“Intinya kami siap membangun bersama. Tak hanya dengan Pemkab Bogor tapi juga dengan instansi terkait. Seperti salah satunya dengan TNI lewat program TMMD. Sungguh naif jika Kabupaten Bogor yang notabene dekat dengan ibukota tapi masih banyak pembangunan di wilayah yang belum sepenuhnya tersentuh,” papar legislator dari Partai Gerindra ini.

Diketahui, berdasarkan data pada Dinas Sosial pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencapai 7,14 persen dari 5,715,009 jiwa jumlah penduduknya, sehingga berdampak pada ketimpangan sosial yang terjadi.

Pemerintah Kabupaten Bogor pun bertekad menekan angka kemiskinan hingga 6,38 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor sendiri saat ini tercatat sebanyak 415.020 jiwa atau 7,14 persen dari jumlah penduduk yang ada di Bumi Tegar Beriman.

“Ini (memori kemiskinan-red) adalah upaya kami dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Bogor. Kita targetkan angka penduduk miskin menurun hingga 6,38 persen,” ujar Ade Yasin kepada wartawan, belum lama ini.

Dia pun mengaku optimis angka kemiskinan di Kabupaten Bogor dapat ditekan. Menurutnya, melalui program memori kemiskinan yang kini diluncurkan, akan ada pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah setiap tahunnya.

“Setiap tahun harus ada penurunan, itulah kenapa kita luncurkan program memori kemiskinan ini agar ada pengawasan untuk mencapai penurunan tersebut,” ungkap Ade Yasin.

“Dari total angka kemiskinan, baru 48 ribuan yang menerima bantuan dari program keluarga harapan (PKH). Melalui gedung tersebut, nanti ada berbagai jenis pelayanannya. Seperti pelayanan dari dinas kesehatan, sosial, kependudukan dan dinas lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin. Itu semua untuk mempermudah masyarakat,” imbuh Ade Yasin.

Sementara diketahui, angka kemiskinan pada tahun 2018 sebanyak 415.020 penduduk tersebut menurutn cukup tajam dari tahun sebelumnya (2017) hingga 1,43 persen. (Fuz)

BOGOR – Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, masih sangat minim. Hingga pertengahan Oktober 2019 ini, dari anggaran yang disediakan sekitar Rp4,2 triliun, Pemkab Bogor baru mampu menyerap sekitar 38,95 persen atau Rp1,5 triliun. Sementara untuk belanja tidak langsung sekitar 54,98 persen atau Rp2 triliun dari anggaran sebesar Rp3,7 triliun.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi mengatakan, Kepala Dinas harus bekerja dengan baik dan tidak bersikap ‘Asal Bos Senang’. Karena itu, dirinya berharap di masa mutasi dan rotasi jabatan ini, Bupati Bogor, Ade Yasin bisa menempatkan orang-orang yang tepat.

“Silpa diprediksi meningkat tahun ini. Jika itu benar terjadi, saya akan vokal dan menunjuk pejabat terkait karena gagal menjalankan amanah dari Bupati. Bupati itu hanya mengarahkan, yang menjalan Kadis. Mereka diberi amanah untuk bekerja. Jangan hambat program pemerintah demi kepentingan pribadi atau golongan,” paparnya.

Senada, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menegaskan, jajaran legislatif siap bersinergi dengan Pemkab Bogor demi percepatan pembangunan. Karena itu, pihaknya siap bersama Bupati dan Wakil Bupati menilai jajaran eksekutif yang dinilai kurang optimal.

“Reward dan punishment harus diterapkan. Banyak hal yang harus dibenahi. Salah satunya terkait pembangunan di pelosok. Belum sepenuhnya jalan di desa-desa tersentuh pembangunan. Salah satunya Kampunh Cioray. Disana harus gunakan motor trail. Kondisi pendidikan buruk. Intinya kita siap bersinergu dengan eksekutif. Anggaran Kabupaten Bogor harus yang dibutuhkan masyarakat bukan kepentingan SKPD. Kadis harus orang yang tepat yang bisa mengimplementasikan program pemerintah,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Program Pengendalian Pembangunan (Prodalbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Ajat R Jatnika mengatakan, rendahnya penyerapan ini disebabkan banyaknya pihak ketiga penyedia jasa yang belum mencairkan uang termin sesuai progres pembangunan di lapangan.

“Secara umum, pekerjaan sedang berlangsung. Sehingga permohonan pencairan belum banyak. Intinya kalau pekerjaan di lapangan lebih tinggi dibanding serapan anggarannya,” kata Ajat, kemarin.

Ajat menjelaskan, anggaran belanja langsung terbagi atas tiga nomenklatur. Serapan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Adapun untuk belanja pegawai, telah terealisasi Rp208 miliar atau 58,79 persen dari Rp355 miliar.

Sementara untuk belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp819 miliar atau 37,79 persen dari anggaran Rp2 triliun. Kemudian untuk belanja modal telah terealisasi Rp482 miliar atau 28,75 persen dari anggaran Rp1,6 triliun.

Berbeda dengan belanja langsung. Ajat menjelaskan, pada komponen belanja tidak langsung, dari alokasi Rp3,7 triliun telah terserap Rp2,04 triliun atau 54,98 persen. Sementara pada Pendapatan Asli Daerah telah terealisasi Rp2,2 triliun dari target Rp2,6 triliun atau terealisasi 84,76 persen.

Namun Ajat meyakini, memasuki November mendatang, serapan anggaran akan meningkat. “Seiring mulai masuknya Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), harus optimis serapan meningkat,” ungkapnya.

Dari data yang dikeluarkan Prodalbang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) menjadi dinas yang paling rendah dalam hal serapan anggaran.

Sampai akhir triwulan ke-3 ini, DPKPP baru bisa merealisasikan serapan anggaran sebesar Rp23 miliar dari total anggaran sebesar Rp87 miliar atau 26,80 persen. (Fuz)

BOGOR – Upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengurai kemacetan di Jalur Puncak ditanggapi positif Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi (WHK).

Menurutnya, langkah Pemkab Bogor wajib diapresiasi karena ini semua demi kepentingan warga, baik warga Puncak itu sendiri maupun para wisatawan.

“Memang penerapan sistem 2-1 belum begiti efektif. Masih banyak hal yang perlu dikaji. Tapi setidaknya hal ini merupakan langkah kongkret Pemerintah dalam mengakomodir permasalahan yang terjadi di kawasan Puncak. Jadi percayakan permasalahan kepadatan kendaraan di Puncak kepada Pemkab Bogor,” ujar politisi dari Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, WHK menyebut, kepadatan kendaraan di Puncak memang sudah menjadi keluhan utama warga. Karena itu, harus ada solusi dalam penanganan masalah ini.

“Bayangkan, di hari biasa saja, saya yang setiap hari lalu lalang disana, butuh waktu 2 sampai 3 jam untuk sampai ke Cibinong. Begitu juga sebaliknya. Bisa dibayangkan kan bagaimana warga Puncak jika ada hal yang urgen. Dan ini bukan satu atau dua tahun. Karena Puncak memang kawasan primadona wisata,” paparnya.

Ditanya terkait solusi pelebaran jalan dan pembukaan jalur alternatif, WHK menyebut, jalur utama Puncak merupakan titil strategis bagi para pelancong karena itu harus ada solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini. “Jalur alternatif bisa jadi solusi. Tapi tetap harus ada solusi di Jalan Utama Puncak karena jalan nasional dan ramai dilintasi kendaraan,” sebutnya.

Begitu juga terkait penerapan sistem 2-1 dan One Way, WHK menyebut keduanya memang memiliki plus minus tersendiri. “Tapi percaya lah, uji coba yang dilakukan kemarin adalah yang terbaik bagi warga. Saya percaya Pemkab Bogor, Polres dan jajaran terkait bisa memberikan solusi terbaik bagi warga Puncak,” pungkasnya.(Fuz)

BOGOR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, gandeng pelajar dan masyarakat wilayah Kelurahan Sukahati. Untuk bijak manfaatkan teknologi informatika  serta aktif kurangi penggunaan plastik, dan kelola sampah plastik. Hal itu untuk mendukung Program Bogor Asri Tanpa Plastik (ANTIK), serta mendorong tercapainya Program Pancakarsa di Kabupaten Bogor. Di aula Diskominfo Kabupaten Bogor, Selasa (29/10/2019).

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Bogor, Kabid Pengelola Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri mengatakan, untuk mensukseskan Pembangunan Kabupaten Bogor melalui program Pancakarsa teridir dari karsa Bogor cerdas, Bogor sehat, Bogor maju, dan Bogor membangun serta Bogor Berkeadaban. Perlu dilakukan salah satunya dengan cara pengembangan teknologi informatika, guna menciptakan masyarakat melek teknologi hingga pelosok desa.  Serta menciptakan masyarakat peduli lingkungan.

“Seluruh karsa dimaksud merupakah langkah maju arah pembangunan yang menunjukkan adanya gerakan besar di berbagai sektor. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelajar untuk peduli lingkungan. Serta turut aktif dalam melakukan berbagai inovasi melalui pemanfaatan teknologi, sehingga program Bogor Antik dan program Pancakarsa dapat terwujud dengan optimal,” bebernya.

Ia menambahkan, agar program-program tersebut dapat berjalan dan terealisasi dengan baik. Keterlibatan masyarakat, pemuda dan pelajar menjadi ujung tombak keberhasilan Pembangunan Kabupaten Bogor. Untuk itu dibutuhkan sinergi, kolaborasi dalam membangun Kabupaten Bogor, dengan cara mendukung sekaligus melakukan akselerasi dalam mensukseskan pencapaian program pancakarsa tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Bogor, meyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu prasyarat untuk keberhasilan proses pembangunan. Karena, masyarakat menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bogor”, jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB, Sofyan Sjaf menjelaskan, merealisasikan program Pancakarsa di Kabupaten Bogor harus diiringi dengan peningkatan Sumber Daya Masyarakat (SDM) Kabupaten Bogor hingga pelosok desa. Salah satunya melalui pendidikan desa presisi.

“Pendidikan untuk warga desa agar memiliki ketepatan dalam merencanakan dan membangun, serta menyelesaikan persoalan yang terjadi di pedesaan. Berbasis data dan teknologi digital, sehingga untuk mewujudkan Program Pancakarsa ini benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jika masyarakatnya sudah terdidik, keberhasilan akan tercapai dengan maksimal,” katanya.

Ditempat yang sama, Ketua Komite Perencana Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Saefudin Muhtar menuturkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sangat membutuhkan dukungan masyarakat. Melalui Program Pancakarsa Bupati dan Wakil Bupati Bogor, berbagai program dan pembangunan di Kabupaten Bogor itu harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Bukan sekedar program berjalan yang mengabaikan berbagai kebutuhan rakyat.

“Program Pancakarasa ini harus menjadi solusi dari permasalahan rakyat yang ada, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, pembangunan, kemajuan, dan sosial dimasyarakat. Melalui kegiatan ini kami mengajak masyarakat bekerjasama dengan Pemkab Bogor membangun Kabupaten Bogor lebih baik menuju masyarakat sejahtera,”bebernya.

Lurah Sukahati, Khoerudin mengakui, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan. Untuk menciptakan masyarakat yang peduli lingkungan, dan berwawasan teknologi. Tentu harus dibekali tidak hanya dukungan sarana prasarana, akan tetapi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi poin untuk mendukung pembangunan daerah.

“Kegiatan ini harus rutin dilakukan, sebagai wadah sharing informasi, peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan. Sehingga mereka bisa menularkan ilmu positif kepada yang lainnya, untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bogor lebih baik,” tukasnya. (Fuz)

BOGOR – Berhati-hatilah, khususnya bagi anda pengendara motor. Terutama saat hujan lebat disertai angin kencang seperti yang terjadi akhir-akhir ini di kawasan Jabodetabek.

Nasib nahas yang menimpa Agus Sunardi (45), warga Kampung Pondok Gede RT02/04, Desa Sukamanah, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor bisa menjadi pembelajaran bagi pengendara lainnya.

Agus yang saat itu mengendari sepeda motor jenis matic bernopol F 6094 FAI tewas setelah tertimpa pohon tumbang di Jalan Raya Cibungbulang, Kampung Pasir Angin RT 14/04, Desa Cemplang, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor pada Senin (28/10/2019).

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Budi Pranowo membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, saat itu hujan lebat disertai angin kencang terjadi di sekitar lokasi hingga menyebabkan pohon tumbang dan menimpa korban.

“Hujan cukup deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon jati tumbang dan mengenai pengendara motor hingga meninggal di tempat karena pohon tepat jatuh di atas korban,” katanya.

Saat ini, kata Budi, korban Agus telah dilarikan ke RSUD Leuwiliang. Agus tewas seketika saat pohon menimpa tubuh dan motornya.

“Di sekitar lokasi memang banyak pohon besar. Petugas di lapangan saat ini melakukan evakuasi batang pohon yang menutupi jalan,” tutup Budi.(Igon)

BOGOR – Pemuda merupakan harapan suatu bangsa. Maju mundurnya sebuah bangsa tak bisa dilepaskan dari tangan pemuda. Karena itu, pemuda harus punya indealisme yang jernih dan lurus.

Begitu kutipan dari anggota DPRD Kabupaten Bogor, Teguh Widodo saat dimintai tanggapannya terkait momentum Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10/2019).

“Yang harus kita jaga saat ini adalah bagaimana kita sama-sama menjaga kejernihan dan kelurusan idealisme agar tidak terkontaminasi pemikiran yang merusak. Disinilah perlu sinergi kehadiran pemerintah, wakil rakyat, dan para tokoh agama serta masyarakat untuk bisa membuat regulasi yang bisa menaungi para pemuda, agar mereka bisa berkarya dan berkreasi tanpa merusak kejernihan dan kelurusan idealisme mereka,” tegas politisi dari Partai PKS ini.

Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali mengatakan teman peringatan sumpah pemuda kali ini dimaksudkan untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun para pemuda saat mengikrarkan sumpah pemuda pada 1928.

“Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Karena dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang bisa memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing,” kata Menpora, Zainuddin Amali.

Menpora juga mengingatkan, jangan sampai dampak negatif, informasi-informasi yang bersifat destruktif mulai dari pornografi, narkoba, pergaulan bebas hingga redikalisme dan terorisme juga masuk dengan mudahnya apabila pemuda tidak dapat membendung dengan filter ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa dan bernegara.

Dikatakannya, pemuda yang memiliki karakter tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja, pemuda yang beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas.

Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni, serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional.

“Pemuda untuk Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia. Generasi muda saat ini diharapkan memiliki pola pikir yang serba cepat, serba instan, lintas batas, cenderung individualistic dan gramatik,” jelasnya.

Dijelaskan pemuda adalah masa depan bangsa dan negara, juga harapan bagi dunia. Karena itu lanjutnya, pemuda Indonesia harus maju dan berani menaklukan dunia, dengan harapan kedepan akan banyak muncul tokoh-tokoh muda yang mendunia.

Generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan Bangsa, maka tugas pemuda saat ini harus sanggup membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia, demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik.

Semangat para pemuda dalam menatap dan ikut serta membangun dunia yang harus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia dalam ikut serta berpartisipasi mengangkat bangsa dan tanah air tercinta di kancah dunia.(Fuz)

BOGOR – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91 diharapkan bukan hanya sekedar seremoni belaka. Justru momentum ini harus jadi penguat komitmen yang telah dibangun para pemuda saat mengikrarkan sumpah pemuda pada 1928.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PBB, Ferry Roveo Checanova berharap, para pemuda harus menjadi yang terdepan. “Pemuda adalah generasi pewaris bangsa, jadi pemuda sekarang harus lebih giat tidak boleh malas dalam beribadah atau pun malas dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kini bangsa ini sudah memasuki era baru, era 4.0 yang secara tidak langsung menuntut pemuda lebih disiplin, aktif dan peka karena itu pemuda harus punya keahlian atau skill dan pemuda yang berinovasi bukan menjadi pemuda seremoni,” paparnya.

Namun begitu, Ferry juga menyadari potensi pemuda tidak akan berkembang tanpa adanya gayung bersambut dari pemerintah yang juga harus mengaktifkan peran pemuda dalam berbagai hal.

“Karena dengan itu semua menjadi modal pemuda untuk maju dan berkembang, baik untuk diri sendiri maupun keluarga termasuk ingkungan dan wilayah yang lebih luas. Ini harus .. ada support dari pemerintah daerah atau pemerintah wilayah, kecamatan atau desa untuk mengajak arau membina pemuda supaya menjadi pemuda yang dapat di andalkan,” jelasnya.

Diketahui, Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan dan komputasi kognitif.

Industri 4.0 menghasilkan “pabrik cerdas”. Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat.

Lewat Internet untuk segala (IoT), sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai.

Masalah kesiapan perpindahan ke industri 4.0 Indonesia terletak pada SDM dan pemerataan, beberapa sektor industri di Indonesia masih belum mendekati Industri 4.0, contoh saja pada industri agraris, masih ada petani menggunakan cangkul, walaupun beberapa daerah petaninya sudah memasuki Industri 4.0, tidak semua petani menguasai komputer.

Masalah lainnya terletak pada banyaknya penduduk Indonesia yang tidak memiliki SDM memadai, karena diperkirakan dengan masuknya industri ini akan memangkas tenaga manusia dengan kemampuan SDM rendah dan kemungkinan meningkatkan angka pengangguran.

Cara pemerintah mengadapi hal tersebut dimulai dari pembangunan infrastruktur untuk pemerataan distribusi di berbagai sektor dan perombakan kurikulum pendidikan guna menghadapi perkembangan industri ini.(Fuz)