INI DINAS DI BOGOR DENGAN SERAPAN RENDAH

BOGOR - Minimnya serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Bogor hingga jelang akhir tahun ini menuai banyak sorotan dari sejumlah pihak. Tak tanggung-tanggung, jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Bogor bahkan sudah meminta Bupati Ade Yasin untuk 'memecat' Kepala Dinas yang dianggap tak bisa mengimplementasikan program yang digaungkan.

Data yang diperoleh jurnalmetro.com, ada beberapa dinas yang masuk dalam kategori rendah serapan anggaran. Dinas itu diantaranya, DPKPP dan Disperdagin.

Hal ini diakui Kepala DPKPP, Juanda Dimansyah yang mengatakan jika minimnya serapan anggaran dikarenakan banyaknya pekerjaan fisik yang masih belum dicairkan oleh pihak pengembang. Ia menilai, biasanya pencairan akan dilakukan pada akhir tahun nanti.

"Ya kita optimis, sampai akhir tahun nanti bisa menyentuh serapan anggaran sampai 90 persen," kata Juanda dihubungi wartawan.

Serapan rendah kedua ditempati Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) yang baru mampu menyerap anggaran sebesar Rp24 miliar dari target Rp57 miliar.

Menurut Kepala Disperdagin Kabupaten Bogor, Nuradi, hal itu salah satunya dikarenakan ada beberapa proyek pengerjaan yang baru selesai lelang.

"Tapi kita optimis lah, karena masih ada kegiatan yang bisa menyerap anggaran sampai sisa dua bulan, bisa sampai 90 persen," tandas Nuradi.

Sebelumnya, Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, masih sangat minim. Hingga pertengahan Oktober 2019 ini, dari anggaran yang disediakan sekitar Rp4,2 triliun, Pemkab Bogor baru mampu menyerap sekitar 38,95 persen atau Rp1,5 triliun. Sementara untuk belanja tidak langsung sekitar 54,98 persen atau Rp2 triliun dari anggaran sebesar Rp3,7 triliun.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi mengatakan, Kepala Dinas harus bekerja dengan baik dan tidak bersikap 'Asal Bos Senang'. Karena itu, dirinya berharap di masa mutasi dan rotasi jabatan ini, Bupati Bogor, Ade Yasin bisa menempatkan orang-orang yang tepat.

"Silpa diprediksi meningkat tahun ini. Jika itu benar terjadi, saya akan vokal dan menunjuk pejabat terkait karena gagal menjalankan amanah dari Bupati. Bupati itu hanya mengarahkan, yang menjalan Kadis. Mereka diberi amanah untuk bekerja. Jangan hambat program pemerintah demi kepentingan pribadi atau golongan," paparnya.

Senada, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menegaskan, jajaran legislatif siap bersinergi dengan Pemkab Bogor demi percepatan pembangunan. Karena itu, pihaknya siap bersama Bupati dan Wakil Bupati menilai jajaran eksekutif yang dinilai kurang optimal.

"Reward dan punishment harus diterapkan. Banyak hal yang harus dibenahi. Salah satunya terkait pembangunan di pelosok. Belum sepenuhnya jalan di desa-desa tersentuh pembangunan. Salah satunya Kampunh Cioray. Disana harus gunakan motor trail. Kondisi pendidikan buruk. Intinya kita siap bersinergu dengan eksekutif. Anggaran Kabupaten Bogor harus yang dibutuhkan masyarakat bukan kepentingan SKPD. Kadis harus orang yang tepat yang bisa mengimplementasikan program pemerintah," tegasnya.(Fuz)