Metro Jabodetabek

BOGOR – Kesabaran warga Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor nampaknya sudah habis. Ini terjadi karena kondisi jalan di Ruas Jalan Raya Mohamad Toha semakin amburadul. Warga pun setuju pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut.

Padahal Jalan Raya Mohamad Toha merupakan berstatus jalan milik Provinsi Jawa Barat. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Bogor dan Tanggerang merupakan akses utama bagi angkutan yang diperoleh melalui lalang. Disinyalir, kerusakan jalan akibat kendaraan besar yang berlalu tanpa henti setiap berlayar.

Sementara itu, kerusakan jalan itu sendiri dapat terlihat dengan kasat mata di lokasi. Nampak jalan bergelombang tidak beraturan. Bahkan, ada beberapa titik jalan yang berlubang hingga sedalam 30 cm.

Adi Pratama warga Parungpanjang, mengatakan, jalan yang bergelombang dan membenjol seperti ini bisa membahayakan pengendara sepeda motor. Lebih, sudah banyak yang jatuh dari jalan bergelombang. Maka, biarkan pemerintah bergerak cepat menyelesaikan masalah ini.

“Saya aja saat mengemudikan mobil tergasruk bagian kolongannya, mengubah aspal yang bergelombang. Bahkan, seperti ini, bisa menyebabkan rawan kecelakaan, kerena jalan yang rusak dan menonjol pengendara sepeda motor bisa tergelincir, ” urainya.

Sementara itu, Kanit Lantas Polsek Parungpanjang, Iptu Lokito, mengimbau para pengguna sepeda agar berhati-hati saat melintas Jalan Raya Mohamad Toha, membahas perlintasan rel kereta api, karena banyak jalan bergelombang. “Memang sudah banyak kejadian akibat jalan bergelombang. Kita pengendara sepeda motor harus berhati-hati, ”katanya. (Igon)

BOGOR – Komandan Lanud Atang Sendjaja Marsma TNI Eding Sungkana beserta Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 3/D. I Lanud Atang Sendjaja Bogor  Ny. Mira Eding Sungkana menghadiri Acara Peringatan HUT Ke – 63 Tahun 2019 bertempat di Gedung Puri Ardhya Garini Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Ketua Umum PIA Ardhya Garini, Ny. Ayu Yuyu Sutisna dalam sambutannya mengatakan, sudah 63 tahun PIA AG berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Saat ini PIA AG semakin dewasa dan profesional dalam menunjukkan eksistensinya di bidang sosial.

Baik sebagai mitra kerja TNI Angkatan Udara maupun sebagai organisasi kemasyarakatan di lingkungan sekitar. “Dalam mewujudkan program kerja yang telah dicanangkan, PIA Ardhya Garini selalu mengendepankan kebersamaan dan kepedulian sosial. Sebab, kami menyadari hal tersebut merupakan manifestasi dari moralitas dan nilai luhur sebagai bangsa Indonesia,” beber Ketua Umum PIA Ardhya Garini.

Berangkat dari hal tersebut, sambung Ny. Ayu Yuyu Sutisna, peringatan ke-63 tahun PIA Ardhya Garini mengangkat tema “Kebersamaan dan Kepedulian Sosial Sebagai Kunci Pengabdian PIA Ardhya Garini untuk Meningkatkan Kesehatan dan Kesejahteraan Seluruh Keluarga Besar TNI Angkatan Udara dan Masyarakat”.

Dijelaskan olehnya, tema tersebut menjadi harapan dan penyemangat bagi segenap anggota PIA Ardhya Garini dalam berkiprah dan berkarya nyata. Baik dalam bidang kekeluargaan, kebersamaan maupun dalam kepedulian sosial dan meningkatkan kesehatan bagi keluarga besar TNI AU dan masyarakat.

“Tentunya PIA Ardhya Garini tak bisa bergerak sendiri dalam mengatasi segala hal. Kami patut bersyukur dengan hadirnya Yasarini telah banyak membantu TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan berbagai tugas mulia. Khususnya dalam bidang pendidikan,” ujar Ny. Ayu Yuyu Sutisna.

Turut hadir dalam acara Peringatan HUT ke-63 PIA Ardhya Garini tahun 2019 Ketua Umum Dharma Pertiwi Ibu Nani Hadi Tjahjanto, Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna selaku Pembina Utama PIA Ardhya Garini, Wakil Kasau Marsekal Madya TNI Fahru Zaini Isnanto, para pengurus PIA Ardhya Garini serta pejabat TNI Angkatan Udara. (Fuz)

BOGOR – Adanya keluhan masyarakat Kecamatan Parung tentang semrawutnya penanganan dan penataan masalah pedagang kaki lima (PKL) dan angkutan umum sehingga menimbulkan gangguan kemacetan, mendapat perhatian serius dari Camat Parung Yudi Santosa.

Mantan Camat Babakan Madang ini menfaku, dirinya terus melakukan pengawasan dan pendalaman terhadap sejumlah problematika dan kendala yang terjadi di wilayah kecamatan yang dipimpinnya tersebut.
“Ini sebuah kewajiban, karena fungsi saya sebagai Camat adalah mengkoordinasikan dan memfasilitasi semua instansi untuk mencari solusi atas berbagai masalah di tengah masyarakat,” ungkap Yudi Santosa.

Dia menegaskan, semaksimal mungkin akan melakukan penataan wilayah, bukan melakukan penertiban. Untuk melakukan upaya tersebut, sambungnya, maka dalam kapasitas sebagai Camat Parung, dirinya akan mengumpulkan semua pemangku kepentingan yang memiliki tugas masing – masing bidang untuk berkoordinasi. “Terkait PKL dan kemacetan lalin, saya akan berusaha kumpulkan semua pihak untuk koordinasi. Makanya saya mau undang Dirut PD Pasar Tohaga dan Kadishub juga,” pungkasnya.

Sementara Kepala Seksi Trantib Kecamatan Parung, Endang Darmawan menambahkan, sesuai arahan Camat Parung pihaknya sudah secara rutin setiap seminggu 2 kali yaitu pada hari Selasa dan Kamis, melakukan giat penyisiran PKL dan memberikan himbauan agar saat berjualan tidak menggunakan badan jalan.

“Rencananya hari Rabu tanggal 4 Desember, Pemerintah Kecamatan Parung akan mengadakan rakor dan siraturahmi berbagai pihak yang terkait, diantaranya PD. Pasar Tohaga, Orrganda, Polsek, Koramil dan pengelola pasar tradisional,” pungkasnya. (Fuz)

BOGOR – Sejumlah proyek infrastruktur yang dilelang jajaran Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) di lingkungan Pemkab Bogor kepada sejumlah kontraktor/penyedia jasa, diketahui melebihi target waktu pengerjaan atau mangkrak dari jadwal kontrak kerja yang telah disepakati. Hal ini pun mengundang komentar keras dari sejumlah pemerhati kebijakan publik serta wakil rakyat.

Diketahui, ada beberapa proyek infrastruktur yang diduga telat dalam pengerjaan. Penelusuran awak media ini, proyek lelang yang dibiayai uang rakyat melalui APBD tersebut, merupakan sarana – sarana vital bagi kehidupan masyarakat, diantaranya jalan raya, puskesmas hingga sarana pendidikan atau sekolah.

Terakhir yang mencuat adalah mangkraknya proyek rehabilitasi tiga ruang kelas belajar (RKB) di SDN 3 Tenjo. Akibatnya, sekitar 40 murid harus belajar di pelataran mushola.

Direktur LBH Keadilan Bogor Raya (KBR) Syamsul Alam Agus mengatakan, mangkrak nya sejumlah proyek vital publik tersebut akan berdampak serius pada tertundanya pemenuhan hak-hak warga negara (masyarakat). Dia menjelaskan, sejumlah hak tersebut tergolong non doragable right atau hak yang tidak bisa dikecualikan dalam situasi apapun, termasuk perang.

“Pemerintah harus bertindak tegas, karena jika tidak, maka akan menyebabkan berlarutnya masalah tersebut. Jika hal ini dibiarkan, maka tidak adanya ketidak tegaskan tindakan pemerintah itu dapat di golongkan sebagai bentuk pelanggaran HAM,”‘ Papar pria yang akrab disapa Bang Alam ini, Kamis (28/11/2019).

Syamsul Alam Agus juga mengungkapkan, jika pemerintah abai terhadap perlindungan hak – hak masyarakat, apalagi berdampak pada terganggunya kepentingan dan kebutuhan warga negara, maka masyarakat dapat mengajukan gugatan citizen law suit atau gugatan warga negara kepada pemerintah. “Gugatan tersebut dibuat agar negara (pemerintah) dapat memenuhi kewajibannya untuk perlindungan dan pemenuhan hak – hak masyarakat atau warga negara.” tandas praktisi hukum ini.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal Kurdi yang dihubungi media ini mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Bogor. “Saya berharap agar Komisi 3 dapat segera meliat kondisi langsung di lapangan. Semua dinas yang menjadi leading sektor proyek lelang harus diawasi. Terkait proyek sekolah yang mangkrak, maka Disdik harus bertanggung jawab.” Tandas mantan Ketua Komisi III ini.

Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara memberikan jawaban singkat terkait adanya keterlambatan pengerjaan berbagai proyek vital tersebut. “Komisi 3 akan melakukan evaluasi terkait permasalahan ini. Kami juga akan kunjungi sejumlah proyek tersebut.” Ujar politisi Gerindra ini.

Sedangkan Ruhiyat Sujana, politisi Partai Demokrat yang ada di Komisi IV DPRD Kab. Bogor mengaku heran atas keterlambatan sejumlah proyek infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tersebut. “ini masalah serius dan saya akan segera mendorong untuk melakukan evaluasi dan supervisi secara ketat. Karena semua terkait kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.” cetusnya. (Fuz)

BOGOR – Sebanyak 30 bangunan kios di Jalan Raya Kemang – Parung, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor menjadi sorotan. Bangunan yang akan digunakan untuk kios makanan atau pusat kuliner yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ayatulah salah seorang warga setempat mengaku tidak tahu pembangunan kios tersebut, dan tidak mengetahui kios itu untuk digunakan untuk apa. Ia pun tidak melihat papan IMB di lokasi proyek itu. “Saya yang orang awam saja tau, setiap proyek pembangunan pasti ada papan atau menyetujui IMB yang dikeluarkan Pemkab Bogor, berarti ada yang lemah dari segi pengawasan baik itu dari pemkab dan kecamatan. Boleh saja membuat suatu usaha tetapi mengikuti prosedur, yaitu lengkapi IMB, ”katanya

Salah satu pekerja proyek , Iyus mengaku hanya bekerja. Setahu sendiri izin dari kecamatan sudah ada tapi izin dari pemda belum tahu. Kios yang sudah dibangun beberapa bulan lalu ini berukuran 4 × 3 meter dan rencananya akan dikontrakkan. “Saya hanya kerja. Izin dari kecamatan setahu saya sudah ada. Kalau dari pemda saya tidak tahu, ” terangnya.

Sementara Kasie Trantib Kecamatan Kemang Suhendi mengaku akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik ke 30 kios tersebut, dirinya akan melakukan dan dorongan agar para pelaku usaha mengurus prosedur yang sudah jadi aturan.” Saya akan meminta kepada pemilik agar mengurus izin, karena perizinan bagian dari upaya peningkatan PAD Daerah, jika tidak di urus sangsi tegas akan di lakukan,” urainya. (Igon)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 hijriyah tingkat bertempat di Gedung Tegar Beriman, Cibinong pada Kamis, (28/11/2019).

Kegiatan tersebut di ikuti oleh seluruh jajaran Forkopimda, BUMD, SKPD, GOW, serta Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Bogor.

Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW kali ini di isi dengan ceramah di sampaikan oleh KH. Syukron Ma’mun pimpinan Ponpres Daaruh Rahman Jakarta.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang setiap tahun diselenggarakan adalah ungkapan penghormatan dan kecintaan yang mendalam atas kelahiran Nabi Muhammad SAW pembawa risalah kebenaran bagi ummat manusia.

“Semoga kehadiran kita pada peringatan Maulid ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT serta menanamkan kecintaan yang mendalam kepada Nabi Muhammad SAW,”katanya.

Ia juga mengatakan melalui momentum peringatan Maulid Nabi tahun ini, mari kita terus meneladani Rasullullah SAW dalam mewujudkan keadilan, membangun tatanan kehidupan yang beradab dan meningkatkan kesejahteraan.

“Mari kita wujudkan tatanan masyarakat yang makin sejahtera, makin demokratis dan makin berkeadilan dan tingkatkan terus persaudaraan sebagai sebuah bangsa, meningkatkan persaudaraan sesama umat manusia dan meningkatkan persaudaraan di antara sesama umat islam,” tambahnya.

Wabup juga mengajak kaum muslimin dan muslimat di seluruh wilayah Kabupaten Bogor untuk senantiasa memperteguh keyakinan dan semangat untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara serta mari bangun Kabupaten Bogor di atas fondasi keimanan dan ketaqwaan yang kuat.

“Mari kita bangun Kabupaten Bogor dengan kebersihan jiwa dan kesucian nurani sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, dengan meyakini dan melaksanakan ajaran itu, Insya Allah akan terwujud Kabupaten Bogor, termaju, nyaman dan berkeradaban,”pintanya. (Fuz)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menerima bantuan hibah berupa alat pendeteksi kebocoran air bagi pengelolaan air kepada masyarakat. Bantuan ini diperoleh dari USAID IUWASH PLUS dan Pemerintah Swiss melalui SECO.

Tak hanya alat, Pemkab Bogor, dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan juga akan diberikan pelatihan tentang pengelolaan air yang baik dari lembaga terkait.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada kami melalui USAID IUWASH PLUS dan Pemerintah Swiss melalui SECO,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin saat menerima kunjungan Assistant State Secretary For Asia Pacific di Pendopo Bupati Bogor, Rabu (27/11/2019).

’’Terima kasih atas kunjungan bapak ibu yang saya hormati di Kabupaten Bogor untuk melihat progress dari kegiatan sektor air minum yang dilakukan oleh PDAM Tirta Kahuripan yang mendapat dukungan dari USAID IUWASH PLUS dan SECO, terima kasih juga atas bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, bantuan seperti ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan air bersih,”kata Ade Yasin.

Ia pun menambahkan, banyak keuntungan yang didapat dari kerjasama ini. “Kerjasama dengan Swiss ini sebenarnya mereka lebih banyak pendampingan, bagaimana pengelolaan air ini dijalankan dengan professional dan lebih meningkatkan kualitas, selain memberikan pendampingan mereka juga memberikan pelatihan, mereka juga memberikan hibah alat pendeteksi kebocoran, ini sangat berguna sekali untuk kita,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ade pun berterima kasih atas segala masukan yang diberikan untuk kemajuan Kabupaten Bogor. “Tadi juga saya dengar dari Wakil Duta Besar Swiss, masih menemukan sumber-sumber air yang masih sporadis, yang artinya masih dikuasasi oleh masyarakat yang seharusnya itu dikelola oleh PDAM, ini sangat bagus masukan buat kita, jadi kedatangan mereka banyak memberikan pengetahuan-pengetahuan, karena dari segi tekhnologi mereka lebih canggih dari kita,” lanjutnya. (Fuz)

BOGOR – Kedatangan Bupati dan Wakil Bupati di Kecamatan Jonggol dalam rangka kegiatan Rutin Rebo Keliling disambut langsung siswa siswi Sekolah Dasar Jonggol 02. Aksi ini kemudian dibalas sang inohong Kabupaten Bogor itu dengan membagikan buku tulis bergambar Panca karsa kepada anak anak yang menyambut kedatangannya.

Dilanjutkan dengan peninjauan stand stand pameran berbagai macam produk olahan maupun jadi acara dilaksanakan di halaman Kantor Kecamatan Jonggol. Walaupun sangat sederhana dan tempat yang sangat terbatas tetapi tidak mengurangi kehidmatan para peserta tamu undangan yang berasal dari berbagai kalangan.

Pantauan dilapangan, acara Boling ini sendiri diawali dengan penayangan video Panca Karsa dan Penayangan tentang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor panca karsa yang merupakan lima keinginan Pemerintah Kabupaten Bogor karsa Bogor Cerdas Karsa Bogor Sehat Karsa Bogor Maju Karsa Bogor membangun Karsa Bogor Beradab mari mbangun Kabupaten Bogor Bersama Kita Bisa.

Lalu dilanjutkan dengan penayangang video profil Jonggol dan penyerahan secara simbolis kartu sehat kepada perwakilan masyarakat Jonggol, akte kelahiran dan sejumlah bibit padi bagi para petani.

Saat berdialog dengan warga, Bupati pun mengabsen satu persatu kader PKK se-Kecamatan Jonggol dengan cara berkelakar ciri khasnya. Ade Yasin pun mengucapkan terima kasihnya terutama kepada teman teman media yang selalu mengawal program program Panca Karsa Bupati Bogor.

Secara spesifik, Bupati menganggap program Boling sangat penting karena bisa media langsung bertemu dengan masyarakat. “Tak hanya mendengar aspirasi tapi juga bisa mengajak langsung masyarakat berkolaborasi untuk bersinergi dalam peran serta untuk pembangunan Kabupaten Bogor,” katanya.

Ia juga berharap kepada wakil rakyat yang berasal dari Jonggol untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Terutama permintaan masyarakat Jonggol mengenai gedung SMP 3 yang dianggap menjadi prioritas. “Karena itu saya juga meminta kepada Camat dan wakil rakyat yang ada di Jonggol untuk aktif mengawal program tersebut yang sudah masuk perencanaan persiapan lahan gedung di tahun 2020 dan untuk bangunannya tahun 2021,” imbuh Bupati yang juga berdialog langsung dengan perwakilan sekolah Mts.

Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengaanggarkan insentif untuk guru guru madrasah Bupati menyiapkan anggaran sebesar Rp18 milyar untuk program peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan dan juga memberi bantuan legalitas madrasah dan pesantren. (Omen)

BOGOR – Dihadapan para pimpinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Se-Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Ade Yasin  menghimbau untuk Kepala OPD, Direktur BUMD, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk bisa menjadi pelopor sekaligus berperan aktif mengakomodir zakat profesi.

“Saya menghimbau untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur BUMD dan Dirut RSUD dilingkup Pemerintah Kabupaten Bogor untuk bisa menjadi pelopor sekaligus berperan aktif mengkoordinir dan mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD masing-masing,” kata Ade Yasin saat membuka acara Sosialisasi Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2019, di Grand Mulya Bogor Resort, Senin, (25/11/2019).

Ia pun menambahkan, optimalisasi zakat harus bisa mensejahterakan masyarakat dan mendukung program panca karsa. “Optimalisasi zakat harus bisa mensejahterkan masyarakat dan mendukung program panca karsa khususnya bogor berkeadaban, antara lain insentif marbot, beasiswa putra daerah, beasiswa hafiz qur’an dan mendorong pengembangan pondok pesantren yang jumlahnya lebih dari 1.300 ,” tambahnya.

Tidak lupa Ade pun memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Instruksi Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2019. “Saya apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi ini, optimalisasi zakat, infak dan sedekah khususnya bagi ASN yang beragama islam dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebagai upaya mengoptimalkan pengumpulan zakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Bogor, KH. Lesmana menjelaskan dengan telah terbitnya Instruksi Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2019, maka Baznas Kabupaten Bogor berkewajiban melakukan sosialisasi kepada seluruh Pimpinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Se-Kabupaten Bogor.

“Dengan telah terbitnya Instruksi Bupati Bogor Nomer 1 Tahun 2019 maka kewajiban Baznas untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh unit pengumpul zakat, sosialisasi dilaksanakan sebanyak empat tahap yaitu pertama sosialisasi kepada UPZ OPD, Kantor Kecamatan, SMP Negeri dan SMA atau SMK Negeri, kedua sosialisasi kepada UPZ Puskesmas dan Kelurahan, ketiga sosialisasi UPZ Koordinator Satuan Layanan Pendidikan Formal dan Non Formal dan terakhir keempat sosialisasi UPZ Desa,” jelas Lesmana. (Fuz)

BOGOR – Upaya Perusahaan Daerah (PD) Pasar Tohaga mengelola lahan parkir di areal Pasar Cibinong, menuai kontroversi. Tak sedikit pihak yang menuding, jika langkah ini sarat akan muatan kepentingan.

Ketua Garuda KPPRI Bogor, Irman Hihasan, misalnya. Ia menilai, seharusnya BUMD ini tak ‘meributkan’ hal remeh seperti parkir tapi lebih pada sisi kemampuan PD baik dari sumber daya manusia (SDM) dan pola managerial yang perlu diperbaiki.

“Tiga bulan lebih jajaran direksi baru harusnya memikirkan pembenahan managerial. Patut dipertanyakan jika malah sibuk rebut parkir daripada SDM serta sistem yang masih butuh pembenahan, ” ucapnya Selasa (26/11/2019).

Menurutnya, upaya menggandeng pihak ke tiga masih harus dilakukan.Dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas Perusahaan Daerah dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha.

Serta untuk mewujudkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu penggerak  roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional dantuk meningkatkan keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau baru menjabat sudah berfikir parsial. Jangan-jangan yang difikirkannya adalah memperkaya diri bukan orientasi pasa peningkatan PAD,” ucapnya.

Tak hanya itu, Iman juga memastikan. Jika pengelolaan parkir secara langsung oleh PD dan disahkan oleh Bupati Bogor. Maka akan memicu kerusuhan.

“Issue ini akan jadi bola panas ke Bupati Bogor. Akan banyak tudingan dan kecurigaan. Dengan lelang terbuka, pemerintah sama dengan membuka ruang persaingan sehat antar pengusaha, ” tuturnya.

Senada, Ketua Koalisi Masyarakat Bersih Pemantau Pemerintahan dan Pembangunan (KMBP3) Coky Pasaribu, memberikan acungan jempol atas perubahan visi misi direksi PD Pasar Tohaga dari upaya membenahi persoalan di lingkup pasar menjadi pengelola parkiran pasar.

Hanya saja, Coky mewanti-wanti agar PD Pasar Tohaga bersikap transparan.“Misalnya, membuka potensi dana parkir yang bisa dipungut dan berapa realisasinya. Kemudian sebelum pelaksanaan PD Pasar juga harus melaporkan hal ini ke DPRD dan Pemkab, yaitu untuk memastikan pengelolaan serta penerimaan dana parkir di tengah jalan ini berpengaruh atau tidak terhadap APBD,” jelas Coky kepada wartawan di Cibinong, Minggu (24/11/2019).

Ditambahkannya, PD Pasar juga tak boleh terkesan pilih kasih atau tebang pilih, kedepan parkiran semua pasar harus dikelola oleh PD Pasar, dan hal itu harus diikuti dengan perubahan nama badan usaha, dari PD Pasar Tohaga menjadi PD Perparkiran Tohaga. “Ya sekalian saja rubah badan usahanya, Bupati saya kira bisa mempertimbangkan hal ini,” ujar Coky.

Meski demikian, Coky mengkritisi kepemimpinan Haris Setiawan yang sampai saat ini belum mempublikasikan apa saja program mereka dalam upaya membenahi masalah-masalah di Pasar.

“Apa saja rencana direksi untuk mengatasi masalah sepinya sejumlah pasar, kesemrawutan di pasar Leuwiliang, Cisarua, Bojong Gede dan lain-lain? Belum ada,” imbuhnya.

Malahan, tambah Coky, yang muncul niat Direksi PD Pasar  menjadi pengelola parkir. “Padahal banyak sekali permasalahan tapi kok malah prioritas soal parkiran? Coba kita lihat soal penataan aset, soal kekumuhan dan sepinya pengunjung pasar.

Mestinya Direksi PD Pasar membuat inovasi untuk mengatasi masalah, bukan malah mengurusi parkiran yang selama ini sudah berjalan dengan pihak ketiga,” paparnya.

Oleh karena itu, Coky mengharapkan Bupati Ade Yasin dan DPRD mengevaluasi keputusan serta kebijakan Direksi di luar dari visi misi sewaktu seleksi calon Direksi. Menurutnya lagi, ketegasan Bupati dan DPRD sangatlah penting guna mengantisipasi melencengnya komitmen Direksi yang bisa mengakibatkan upaya menjadikan PD Pasar Tohaga maju dan berkembang mengalami kegagalan.

Saat dikonfirmasi, Dirut PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan membenarkan niatan tersebut. “Intinya tidak ada yang salah ketika tohaga mengelola parkir sendiri karena itu bagian dari pelayanan juga. Karena parkir itu bagian dari pelayanan tohaga kepada pedagang dan konsumen pengunjung, ” singkatnya. (Fuz)