Metro Jabodetabek

BOGOR – Kepala Desa saat ini sudah menjadi raja kecil di daerah kekuasaannya dan yang terjadi timbul banyak masalah di warga. Lahan seluas 1.000 meter persegi milik Ruslan Suryana diduga diserobot oknum Kepala Desa Sirna Jaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor berinisial Id.

Lahan milik warga Kecamatan Citeureup tersebut dijadikan fasilitas home stay yang nantinya dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sirna Jaya.

“Tindakan oknum Kades Sirna Jaya bernama Id ini semena-mena dalam menyerobot lahan milik saya. Tanpa permisi, dia membangun home stay sebagai bagian dari unit usaha BUMDes Sirna Jaya,” kata Ruslan Suryana ketika dihubungi wartawan, Selasa (14/1/2020).

Dia menerangkan, lahan yang dimilikinya tersebut dibeli dari Dadang Bin Awing dengan luas lahan 1.000 meter persegi dengan posisi di dekat Setu Rawa Gede RT 04 RW 05. Transaksi itu terjadi pada 2014 lalu dengan bukti adanya akte jual beli (AJB).

“Lahan di samping Setu Rawa Gede dengan persil nomor 200/IV D Blok Rawa Gede 030 kohir 405 tersebut saya beli langsung dari pemilik lahan bernama Dadang dan diketahui juga oleh istrinya bernama Titin Rohati hingga ketua RT dan RW setempat,” terangnya.

Dia menyayangkan tindakan penyerobotan lahan miliknya. Apalagi, pembangunan beberapa bangunan home stay tersebut di atas lahannya itu kabarnya menggunakan dana desa dari anggaran pemerintahan daerah.

“Kalau ini saya laporkan ke aparat hukum, lalu bagaimana pertanggungjawaban oknum kades tersebut terhadap laporan penggunaan dana desa dari pemerintah daerah? Ini jadi tindakan blunder buat dia,” tutur pria yang akrab disapa Yana itu.

Terpisah, Camat Sukamakmur Agus Manjar mengaku akan mempertemukan pihak yang bersengketa terkait lahan dengan persil nomor 200/IV D Blok Rawa Gede 030 kohir 405 tersebut agar nantinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Kami dari pihak Kecamatan Sukamakmur akan mempertemukan pihak yang bersengketa. Pemilik lahan Ruslan Suryana bisa membawa surat kepemilikan lahannya dan apabila itu benar miliknya maka pihak Pemdes Sirna Jaya tidak berhak membangun home stay di tanah milik Ruslan tersebut,” pungkasnya. (*/He)

BOGOR – Langkanya gas Elpiji tabung melon 3 kg beberapa hari yang lalu terjadi di daerah bencana yang menimbulkan keresahan warga di Kecamatan Sukajaya dan Nanggung di antisipasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Bogor dengan Operasi Pasar yang dimulai tanggal 8/1/2020 yang lalu.

Hasil dari operasi pasar tersebut untuk menstabilkan harga, menjadi harga subsidi dikisaran  14.250 untuk harga agen, yang di lakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bidang Perdagangan Bapak Pedri katakan disaat di temui awak wartawan 14/1/2020 di ruangannya.

“Dengan Operasi pasar yang kita lakukan di lokasi bencana untuk wilayah kecamatan sukajaya dan nanggung sejak 5 hari yang lalu untuk menstabilkan harga gas elpiji ukuran 3 kg dengan harga subsidi yang sebelumnya melambung hingga 60ribuan, dan untuk saat ini Alhamdullilah sudah kembali normal,” ujar Pedri.

Sesuai yang di intruksikan Kadis Disdagin DR. Nuradi SH, MM, Hum, untuk selalu mengawasi kestabilan harga untuk gas elpiji ukuran 3 kg di lokasi bencana hingga saat ini masih kita awasi dan bekerja sama dengan pihak pertamina,” kata Pedri.

Untuk harga di agen terus kita pantau memang di harga 14.250 rupiah apabila ada sampai di konsumen hingga 18,000 dari pengecer masih wajar karena kondisi di lapangan memang masih sulit untuk pendistribusiannya dan terlebih untuk lokasi yang terbilang agak jauh dari agen,” ujar Pedri.

lanjutnya , tapi harga dipanggalan 16.000rupiah ,” tandasnya.(*/He)

BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin sampai lupa bahwa Kabupaten Bogor akan menyelenggarakan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Bahkan dia baru mengetahui dari awak media bahwa Gedung Tegar Beriman, Cibinong, menjadi salah satu lokasi tes CPNS bagi pelamar dari Kota dan Kabupaten Bogor, seperti diumumkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Ade beralasan, dalam dua pekan belakangan dia fokus pada penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Bogor. Sehingga, politisi PPP ini belum menanyakan atau memperbaharui informasi penerimaan CPNS.

“Wah, saya baru tahu nih. Saya belum tanyain lagi ke BKN atau BKPP soalnya. Kemarin-kemarin kan fokus sama bencana dulu, ya,” kata Ade di Pendopo Bupati, Cibinong, Selasa (14/1/2020).

Ade juga baru mengetahui jika Gedung Tegar Beriman akan menggelar tes CPNS bagi pelamar Kota dan Kabupaten Bogor. Yang dia tahu, Gedung Tegar Beriman hanya untuk pelamar Pemkab Bogor.

“Saya belum tahu nih. Tesnya itu serentak atau bertahap. Kalau serentak mungkin perlu tempat yang lebih besar, seperti Stadion Pakansari atau Sentul International Convention Center (SICC),” kata dia.

Kabupaten Bogor mendapat jatah kuota CPNS 2019 sebanyak 839 formasi, terdiri dari 392 formasi tenaga pendidikan, 219 tenaga kesehatan dan 228 tenaga teknis strategis.

Sementara jumlah pelamar untuk 3 formasi tersebut di Kabupaten Bogor mencapai 21.543 orang. Tes sendiri rencananya digelar pada 27 Januari hingga 28 Februari 2020.

“Ini kan membludak sekali ya. Di sini kemudian para pelamar harus menunjukkan kompetensinya, kejujuran dan saya ultimatum kepada para panitia jangan ada kecurangan dalam penerimaannya nanti. Bagi pelamar juga jangan percaya kalau ada iming-iming jaminan bisa lolos,” tuntasnya.(*/He)

DEPOK – Wakil Ketua DPRD Depok, Yeti Wulandari, mengatakan denda Rp2 juta bagi pemilik kendaraan yang tidak punya garasi tidak dapat diterapkan di semua wilayah di Kota Depok, Jawa Barat.

Menurutnya, aturan denda soal revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan terkait kepemilikan garasi bagi pemilik mobil harus menerapkan sistem zonasi.

“Intinya denda tidak bisa dilakukan di seluruh Kota Depok. Harus ada sistem zonasi. Saya lihat kalau dari Perwal (Peraturan Wali Kota) secara teknis harusnya perlu dibuat zonasi,” kata Yeti saat dihubungi wartawan, Selasa (14/1/2020).

Belum adanya fasilitas umum yang layak bagi masyarakat dan hilangnya lahan parkirW di perumahan yang diambil Pemkot Depok untuk djadikan lahan terbuka hijau dinilai menjadi permasalahan tersendiri.

“Kalau wilayah perumahan tadinya lahan parkir mereka diserahkan ke Pemkot untuk dibangun taman ini juga harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Meski begitu, aturan soal pemilik kendaraan tanpa punya garasi ini, menurutnya, bisa diterapkan di wilayah permukiman padat. Pasalnya, warga yang parkir kendaraan sembarangan di daerah padat dapat mengakibatkan kemacetan.

“Kalaupun memang ada permukiman di jalan umum yang tidak punya garasi ini membuat kemacetan, itu baru bisa diterapkan. Jangan dipukul rata,” tandasnya. (*/Dul)

BOGOR – Kawasan Puncak Bogor menjadi magnit pariwisata karena destinasi begitu lengkap baik itu permainan maupun antraksi yang memikat seperti taman safari dan lain lain  .Namun daerah pariwisata ini disalah gunakan oleh oknum yang tak bertanggung jawab dan di jadikan daerah wisata seks dan kawin kontrak .

Hubungan seks sesama jenis yang terjadi diwilayah Puncak, Bogor, membuat Bupati Bogor, Ade Yasin geram, karena itu Dia akan membentuk Satgas gabungan yang melibatkan pihak kepolisian, TNI dan Pemda.

Pembentukan tim satgas gabungan itu, lanjutnya, untuk mencari kebenaran informasi dilapangan. Jika benar, akan ada penindakan tegas tegas.

“Informasi ini akan kami tindak lanjuti dengan membentuk tim. Kami ingin wilayah puncak itu menjadi tempat wisata dan bukan tempat untuk tujuan negatif,” kata Ade Yasin saat dikonfirmasi di Pendopo Bupati di Cibinong, Selasa (14/1/2020).

Kapolres Bogor, AKBP Muhammad Joni saat di konfirmasi terkait keberadaan pasangan LGBT yang memanfaatkan villa dikawasan puncak untuk berkencan, menegaskan ia akan memerintahkan Kasat Reskrim untuk menindaklanjuti hal ini.

“Kami akan mendukung penuh kebijakan Bupati Bogor yang akan membentuk Satgas gabungan untuk mengejar pelaku seks menyimpang ini,” tegas AKBP Joni.

Praktek prostitusi dikawasan puncak Bogor hingga Vila Kota Bunga, Kecamatan Pacet, Cianjur, tak pernah mati. Walau kepolisian di dua wilayah ini telah menangkap beberapa pelaku germo kawin kontrak, perdagangan asusila ini, masih saja ada.

Jika sebelumnya Polres Bogor menangkap 4 mucikari kawin kontrak wanita lokal dengan pria asal Timur Tengah, perdagangan orang dengan motif mencari keuntungan ini, tak langsung meredup.

Justru sebaliknya, para mucikari berevolusi dengan merubah taktik dan gaya saat memasarkan wanita yang hendak dijadikan budak seks bagi pria Arab.

Modus terakhir yang diungkap kepolisian yakni, para germo menjajakan wanita menjadi PSK bagi pria lokal maupun pria asal Timur Tengah dengan memakai mobil berkeliling vila-vila.

Para germo ini menumpang beberapa mobil yang didalamnya berisi belasan wanita muda. Para wanita ini di drop ke vila, jika harga per jam disepakati antara lelaki hidung belang dengan mami.

Kasus tertangkapnya 4 mucikari yang menjalankan praktik prostitusi di kawasan Puncak, Kabupaten Cianjur oleh kepolisian setempat, menandakan bahwa bisnis haram ini masih memiliki prospek yang baik.(*/He)

BOGOR – Tim Tanggap Bencana menetapkan untuk memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor. Pasalnya, akses menuju dua desa yakni Desa Cisarua dan Desa Cileuksa masih terisolir.

Terkait masa perpanjangan tanggap darurat bencana, Bupati Bogor Ade Yasin usai rapat kordinasi dengan pihak terkait mengaku jajarannya akan mengecek ke lokasi terdampak bencana alam.

“Hari ini kami memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat bencana alam banjir bandang dan longsor, untuk masa lama itu tergantung hasil pendataan tim tanggap bencana di lapangan atau lokasi bencana alam,” ucap Ade, Cibinong, Senin (13/1/2020).

Politisi PPP ini menerangkan selain karena masih ada dua desa yang terisolir, perpanjangan masa tanggap darurat bencana ini agar bantuan pinjaman alat berat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR) dan lainnya tidak ditarik dari Kecamatan Sukajaya atau wilayah terdampak bencana alam lainnya.

“Alat berat pinjaman KemenPU-PR dan pihak lainnya ini sangat kita perlukan untuk membuka akses insfrastruktur jalan yang tertimbun atau tertimpa longsor hingga dua desa masih terisolir, dua hari lagi kami akan memutuskan berapa lama masa tanggap darurat bencana alam ini,” terangnya.

Sementara itu, Komandan Korem 061/Surya Kencana Brigjen TNI Novi Helmy Prasetya menjelaskan pembukaan akses insfrastruktur jalan dari Desa Pasir Madang ke Desa Cileuksa tersisa hingga 3 km lagi.

“Dari Desa Pasir Madang menuju Desa Cileuksa itu masih ada 10 titik jalan yang tertimbun longsor, kemarin saya ke sana jalan kaki baru sampai ke lokasi empat hingga lima jam kemudian,” jelas Helmy.

Sedangkan akses menuju Desa Cisarua, pria yang pernah bertugas di Kopasus ini menambahkan jalan menuju desa tersebut masih belum bisa diakses kendaraan non-offroad.

“Kendaraan offroad saja sulit menuju ke sana, apalagi kendaraan non-offroad. Dengan perpanjangan masa tanggap darurat bencana maka kami harap akses menuju desa yang terisolir bisa kembali dilalui hingga masyarakat bisa beraktifitas seperti biasa dan bantuan logistik maupun medis lebih mudah disalurkan kepada para korban bencana alam longsor dan banjir bandang,” tuntasnya. (*/He)

BOGOR – Bedol desa atau eksodus besar-besaran bakal terjadi di beberapa desa di Kecamatan Sukajaya, Bogor, pasca longsor dan banjir menerjang hampir seluruh wilayah ini.

“Sekarang kan fokus dulu dalam memasok logistik dan pembukaan akses-akse jalan yang tertimbun longsor. Setelah itu, kemudian baru mulai dibahas relokasi warga,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin, (12/1/2020).

Menurutnya pemetaan yang dilakukan Badan Geologi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) akan menentukan lokasi yang dianggap rawan, serta aman untuk dihuni masyarakat.

“Kita lihat dulu, kalau hasil pemetaan merekomendasikan untuk relokasi ya kita akan relokasi. Bisa ke lahan milik Perhutani yang tidak berbahaya dan tidak membahayakan masyarakat,” kata Ade.

Hampir di seluruh penjuru Sukajaya, merupakan lokasi rawan longsor. Menurutnya, lokasi-lokasi longsor saat ini akan dilakukan penghijauan dan warga akan dipindah.

“Yang jelas kalau rumah sudah terkubur kan tidak bisa balik lagi. Itu akan kita tanami. Nanti dicari lokasi yang aman untuk relokasinya,” jelasnya.

Sementara Kasubid Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah Barat Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM, Sumaryono menjelaskan, mencari tempat relokasi yang aman terutama di Sukajaya relatif tidak mudah.

“Kendalanya, tidak semua tempat aman untuk relokasi. Karena Sukajaya memang rawan longsor dan agak sulit untuk mencari tempat yang ideal,” kata Sumaryono.

Menurutnya, salah satu penyebab banyaknya bencana pada Rabu (1/1) itu karena tingginya curah hujan. Menurutnya, sejak Selasa malam hingga Rabu siang sangat ekstrem.

“Lokasinya memang rawan longsor ditambah hujan ekstrem dengan kerapatan 301,6 milimeterm. Itu menurut BMKG adalah curah hujan sebulan yang turun dalam sehari,” jelasnya.

“Jadi yang hutan longsor dan bukan hutan juga longsor. Ini kejadian terbesar di Kabupaten Bogor,” kata Sumaryono.

Untuk melakukan pemetaan, dia juga menunggu waktu untuk bisa menerbangkan pesat tanpa awak (drone) di langit Sukajaya.

Saat ini belum bisa dilakukan karena helikopter terus lalu lalang untuk mengantar logistik.

“Kalau sudah aman semua baru kita lakukan pemetaan. Sekarang kan sedang mendorong logistik dulu. Dan berbahaya kita pakai drone sementara helikopter masih terus lewat,” ungkapnya.(*/

BOGOR – Di Kabupaten Bogor, kampung atau desa yang terurug karena bencana alam banjir bandang ataupun longsor akan direlokasi. Warga kampung yang mengungsi nantinya mendiami kampung aman.

Saat ini, Bupati Bogor Ade Yasin mengupayakan sejumlah lahan hak guna usaha (HGU) akan dimanfaatkan menjadi lahan relokasi para pengungsi.

Langkah untuk memanfaatkan lahan HGU milik Perhutani itu disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar dan Presiden RI Joko Widodo. Dengan jaminan itu, Ade yang juga menjabat Ketua DPW PPP Jabar itu semakin optimistis mengambil opsi tersebut.

“Pemerintah mau membangunkan rumah warga yang mengalami rusak sedang hingga berat, tetapi tidak di kampung semula. Karena warga terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor mau maka pemerintah akan bangun Kampung Aman mengantikan Kampung Urug,” ucap Ade Yasin saat mengunjungi Kampung Urug, Desa Urug, Sukajaya, (11/1/2020).

Untuk merelokasi warga, Pemkab Bogor menggandeng Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), dan lainnya untuk mencari lahan relokasi yang aman.

“Kami membutuhkan kajian dari LAPAN, BNPB, BIG, BPPT, Badan Geologi Kementerian ESDM dan lainnya untuk memastikan lahan relokasi para korban aman dari bencana alam,” tambahnya.

Terpisah, Kabid Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor Lestya Irmawati menuturkan, Presiden Joko Widodo pekan lalu saat di Istana Merdeka memerintahkan titik relokasi bisa diselesaikan dalam waktu seminggu.

“Presiden Joko Widodo sih meminta lahan relokasi warga bisa tuntas dalam seminggu, tetapi walaupun pemetaan dilakukan secara cepat namun tidak bisa diselesaikan dalam waktu seminggu hingga kami akan meminta tambahan hari lagi,” tutus Lestya.

Dia menambahkan, masing-masing lembaga terkait akan mempunyai tugas pokok dan fungsinya, Pemkab Bogor hanya mengkoordinir dan mengeluarkan rekomendasi kebijakan.

Sementara itu, ditemui di lokasi bencana alam banjir bandang dan longsor, Nurheki (34) warga Kampung Urug menuturkan warga di Kampung Urug yang rumahnya mengalami kerusakan tingkat sedang hingga berat umumnya tidak keberatan untuk direlokasi.

“Mungkin tidak semua warga Desa Urug yang direlokasi, hanya warga yang rumahnya rawan bencana alam banjir bandang dan longsor saja yang akan pindah ke wilayah lain,” lanjut Nurheki.

Ayah tiga orang anak ini menjelaskan di Desa Urug atau tepatnya Kampung Urug jumlah rumah rusak berat mencapai 110 unit dan jumlah rusak ringan sebanyak 175 unit.

“Walaupun di Desa Urug tidak ada korban jiwa, namun dari segi insfrastruktur di desa ini yang paling parah kerusakannya, rusaknya 285 rumah, terputusnya sembilan akses jalan dan satu jembatan ini karena longsornya tebing dan banjir bandang di aliran Sungai Cidurian hingga air dan batu besar pun menimpa bangunan rumah dan tempat penyimpanan hasil bumi,” ungkapnya. (*/He)

DEPOK – Begitu lama Kota Depok menunggu agar bisa ada Alun – alun sebagai lambang suatu kota ,namun selama menunggu 20 tahun akhirnya terwujud dan masyarakatpun bisa menggunakannya .

Ribuan warga Kota Depok tumpah ruah datang melihat dan menyaksikan peresmian alun-alun Kota Depok yang serba lengkap untuk rekreasi keluarga di kawasan perumahan Grand Depok City (GDC), Jalan Raya Boulevrad GDC, Cilodong, Minggu (12/1/2020).

“Kehadiran dan keberadaan Alun-alun Kota Depok tidak hanya sebagai sarana penunjang untuk masyarakat Kota Depok yang ingin bersantai, rekreasi dan berolahraga bersama warga namun dapat juga dijadikan salah satu tempat untuk tujuan wisata masyarakat yang datang ke Kota Depok,” kata Wali Kota Depok Muhammad Idris.

Pembangunan alun alun yang dilakukan dua tahap mulai 2018 hingga 2019 ini menelan dana sekitar Rp160 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Keberadaannya tidak hanya untuk bersantai dan berolah raga saja tapi ada sekitar 15 tempat bermain serta bersantai di dalam lokasi ini.

Untuk pembangunannya menelan Rp 60 miliar. Total, alun alun ini menghabiskan dana sekitar Rp 200 miliar.

Menurut Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, alun-alun kota menyediakan berbagai sarana. Antara lain sarana olahraga dan fasilitas sosial budaya. “Ini merupakan salah satu jaanji kampanye empat tahun lalu,” ujarnya.

Alun-alun itu membuat warga Depok senang. Namun masih ada satu fasilitas yang dirasa perlu segera dilengkapi.

“Alhamdulillah..Setelah 20 tahun akhirnya Kota Depok punya alun-alun yang cukup bagus dan lengkap. Enak untuk rekreasi keluarag di akhir pekan. Malah bisa main dan olah raga di sore hari,” kata Iin Rusmiadi, warga Cilodong.

Menurutnya, yang masih perlu mendapatkan perhatian serius adalah sarana angkutan kota (Angkot) yang sampai saat ini belum ada yang melalui Jalan Raya Boulevard. Ia berharap ada Angkot dari terminal terpadu Depok menuju Pasar Pucung sehingga warga dari kecamatan lain dapat melihat alun alun kota ini. (*/Idr)

BOGOR – Tradisi dan adat istiadat salah satu penciri dari satu daerah atau wilayah begitu juga keberadaan Kampung Urug yangb tidak bisa lepas dari adat suku sunda .

Kampung adat di Desa Urug, Sukajaya, Kabupaten Bogor luluh lantak diterjang longsor dan banjir bandang. Tercatat 28 rumah adat hilang dan 87 rumah lainnya rusak berat, ratusan penghuninya pun terpaksa eksodus dan tinggal sementara waktu di pengungsian.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, berharap kampung adat tersebut tidak hilang karena sebagai warisan budaya milik bersama. “Ini (kampung adat) harus tetap ada. Tindakan ke depannya (relokasi atau tidak) kami akan lakukan dulu pendekatan dengan sesepuh adat di sini,” ucap Rudy di lokasi kampung adat Desa Urug, Kamis, (9/1/2020).

Rudy mengatakan dari 11 desa di Sukajaya yang terdampak longsor paling parah, salah satunya adalah kampung adat desa Urug. Sehingga komunikasi pendekatan harus diprioritaskan, karena tidak bisa semena-mena merelokasi atau memindahkan kampung adat yang udah ada sejak ratusan tahun lalu.

Rudy menyebut kampung tersebut dihuni oleh sebagian besar yang memiliki garis keturunan dari Prabu Siliwangi, raja termashur kerajaan sunda Pajajaran. “Kalau pun direlokasi, mungkin hanya sebagian. Yaitu wilayah yang ancaman bencananya tinggi,” ujar Rudy.

Hal senada dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanuddin. Menurutnya keberadaan kampung adat desa Urug harus dipertahankan, karena masih memegang teguh adat budaya kasundaan yang diajarkan turun temurun.

Ia pun menyepakati Ketua DPRD, bahwa harus dilakukan pendekatan ke tetua adat. “Juga kami akan meminta hasil dari badan geologi yang akan melakukan kajian di sini,” ucap Burhan.

Kepala Desa setempat, Sukarman, yang juga salah satu tetua adat karena memiliki garis turunan di kampung adat desa Urug mengatakan kampung harus tetap diisi dan tidak boleh kosong. Dia menyebut meskipun relokasi harus dilakukan, kampung adat harus tetap dihuni karena itu sudah menjadi amanat yang harus dijaga oleh turunan Prabu Siliwang. “Bahkan untuk kepala desa di sini juga kita tidak melakukan pemilihan, tapi turun temurun sesuai adat,” kata Sukarman.

Sejarah kampung Urug, menurut Sukarman berdasarkan cerita orang tuanya sangat erat kaitannya dengan sejarah kerajaan Pajajaran. Sejarahnya pada saat penyatuan kerajaan Sunda Galuh dan Pakuan menjadikan Prabu Dewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja Ratu Aji Pakuan Pajajaran atau lebih dikenal Prabu Siliwangi, meminta salah satu putranya menjadi yang dituakan di kampung tersebut dan diberi nama Kampung Guru. “Tapi karena salah satu syeikh dari Mekkah menyebutnya dengan terbalik, maka sampai sekarang kampung ini namanya Urug,” kata Sukarman.

Penduduk di kampung adat Urug, Kabupaten Bogor, mayoritas berprofesi sebagai petani padi, baik pria atau wanita. Mereka masih menjaga tradisi para leluhur kampung untuk melakukan kegiatan menanam padi, memanen padi, menumbuk padi, menyimpan padi ke leuit (gudang beras dalam bahasa Sunda) hingga pertama menjadikan beras terbuat jadi nasi. “Apapun yang jadi tradisi di sini harus sesuai dengan apa yang dikatakan pemangku adat,” tandasnya.(*/He)