PEMKAB BOGOR UPAYAKAN GANTI KAMPUNG URUG MENJADI KAMPUNG AMAN

BOGOR - Di Kabupaten Bogor, kampung atau desa yang terurug karena bencana alam banjir bandang ataupun longsor akan direlokasi. Warga kampung yang mengungsi nantinya mendiami kampung aman.

Saat ini, Bupati Bogor Ade Yasin mengupayakan sejumlah lahan hak guna usaha (HGU) akan dimanfaatkan menjadi lahan relokasi para pengungsi.

Langkah untuk memanfaatkan lahan HGU milik Perhutani itu disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar dan Presiden RI Joko Widodo. Dengan jaminan itu, Ade yang juga menjabat Ketua DPW PPP Jabar itu semakin optimistis mengambil opsi tersebut.

"Pemerintah mau membangunkan rumah warga yang mengalami rusak sedang hingga berat, tetapi tidak di kampung semula. Karena warga terdampak bencana alam banjir bandang dan longsor mau maka pemerintah akan bangun Kampung Aman mengantikan Kampung Urug," ucap Ade Yasin saat mengunjungi Kampung Urug, Desa Urug, Sukajaya, (11/1/2020).

Untuk merelokasi warga, Pemkab Bogor menggandeng Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), dan lainnya untuk mencari lahan relokasi yang aman.

"Kami membutuhkan kajian dari LAPAN, BNPB, BIG, BPPT, Badan Geologi Kementerian ESDM dan lainnya untuk memastikan lahan relokasi para korban aman dari bencana alam," tambahnya.

Terpisah, Kabid Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor Lestya Irmawati menuturkan, Presiden Joko Widodo pekan lalu saat di Istana Merdeka memerintahkan titik relokasi bisa diselesaikan dalam waktu seminggu.

"Presiden Joko Widodo sih meminta lahan relokasi warga bisa tuntas dalam seminggu, tetapi walaupun pemetaan dilakukan secara cepat namun tidak bisa diselesaikan dalam waktu seminggu hingga kami akan meminta tambahan hari lagi," tutus Lestya.

Dia menambahkan, masing-masing lembaga terkait akan mempunyai tugas pokok dan fungsinya, Pemkab Bogor hanya mengkoordinir dan mengeluarkan rekomendasi kebijakan.

Sementara itu, ditemui di lokasi bencana alam banjir bandang dan longsor, Nurheki (34) warga Kampung Urug menuturkan warga di Kampung Urug yang rumahnya mengalami kerusakan tingkat sedang hingga berat umumnya tidak keberatan untuk direlokasi.

"Mungkin tidak semua warga Desa Urug yang direlokasi, hanya warga yang rumahnya rawan bencana alam banjir bandang dan longsor saja yang akan pindah ke wilayah lain," lanjut Nurheki.

Ayah tiga orang anak ini menjelaskan di Desa Urug atau tepatnya Kampung Urug jumlah rumah rusak berat mencapai 110 unit dan jumlah rusak ringan sebanyak 175 unit.

"Walaupun di Desa Urug tidak ada korban jiwa, namun dari segi insfrastruktur di desa ini yang paling parah kerusakannya, rusaknya 285 rumah, terputusnya sembilan akses jalan dan satu jembatan ini karena longsornya tebing dan banjir bandang di aliran Sungai Cidurian hingga air dan batu besar pun menimpa bangunan rumah dan tempat penyimpanan hasil bumi," ungkapnya. (*/He)