Nusantara

TEGAL – Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Pasar Slumpring Desa Cempaka di Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, Kamis (28/2/2019). Destinasi wisata ini sungguh Indah dan instragable. Biasa ya ramai dikunjungi saat libur. Namun hari itu, ribuan orang tumplek blek di sana, untuk melihat lebih dekat calon wakil presiden nomor urut 02 tersebut.

Sepanjang jalan menuju Desa Cempaka juga dipenuhi warga. Sandi yang membuka jendela untuk menikmati sejuknya Bumijawa, kerap kali memperlambat laju mobilnya, melayani jabat tangan atau mereka yang mengejar mobil demi mendapatkan foto terbaik.

Begitu tiba, Sandi langsung diarak menuju saung dengan latar belakang gunung dan air jernih kolam ikan, juga kabut tipis yang mulai perlahan turun.

“Terima ksih atas sambutan yang luar biasa ini. Antusias dengan semangat perubahan. Saya berterimakasih diterima dengan baik. Fokus Prabowo Sandi adalah Ekonomi. Harga-harga kebutuhan pokok yang stabil terjangkau serta penciptaan dan penyediaan. Lapangan kerja,” kata Sandi.

Sandi menilai Slumpring atau artinya Bambu adalah contoh destinasi wisata dengan gaya global namun dibalut dengan kearifan lokal atau glokal. “Tempat pariwisata seperti inilah yang bisa menggerakkan ekonomi rakyat, UMKM tumbuh di sini,” ujar Sandi.

Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Cempaka, Ikhsanudin berharap ada perbaikan infrastruktur sehingga bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang mengunjungi Desa Cempaka. Seperti lahan parkir yang becek dan lingkungan wisata gelap, butuh penerangan.

Sementara para penjual makanan di daerah wisata ini yang diwakili Ibu Umi, berharap agar bahan-bahan pembuatan makan tradisional murah.

“Selarang semuanya serba mahal pak, seperti gula, tepung san bahan-bahan membuat kue. Satu lagi, pengajuan modal dimudahkan,” terang Umi.

Sandi menyatakan akan menapung aspirasi dari Ikhsanudin dan Umi. “InsyaAllah kita akan membuat harga-harga stabil dan memperbaiki infrastruktur. Sehingga akan lebih banyak wisatawan yang datang, dan fasilitasnya kita perbaiki dengan standar internasional,” pungkasnya.(*/D Tom)

CIREBON – Meski sudah resmi ada kolom untuk aliran kepercayaan di kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, namun sudah lebih setahun lebih digulirkan, belum ada satupun pemohon di Kabupaten Cirebon yang mengisi kolom tersebut. Warga setempat yang menjadi pemohon, semuanya mengisi kolom dengan sejumlah agama yang diakui oleh negara

“Saya dapat laporan tidak ada. Sampai sekarang tidak ada atau belum ada pemohon baik KTP maupun KK yang mengisi kolom untuk aliran kepercayaan. Semua pemohon lebih mengisi kolom agama yang sudah umumnya kita kenal,” tutur Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon, Moh Syafrudin, (28 2 2019).

Dijelaskan, kolom aliran kepercayaan sudah masuk dalam sistem administrasi. Bagi warga Cirebon yang penghayat aliran kepercayaan, sudah disediakan kolom khusus bagi mereka.

Meski demikian, apakah kolom itu akan diisi atau tidak, semua berpulang kepada hak masing-masing pemohon KTP maupun KK. Disdukcapil, secara administrasi dan sistemik sudah mempersiapkan, dan tinggal secara teknis memasukan ke dalam database para pemohon KTP maupun KK.

Hanya saja, kata Syafrudin, meski sudah disiapkan kolom tersebut, seperti data yang ada di kantornya, sejauh ini tidak ada atau belum ada warga pemohon baik KTP maupun KK yang mengisi kolom tersebut.

“Karena ini hak, maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing pemohon. Sampai sekarang kami belum menerima permintaan pencantuman aliran kepercayaan oleh warga Cirebon,” katanya.

Tidak adanya warga yang mengajukan permohonan di kolom penganut kepercayaan, membuat Disdukcapil belum bisa mendata berapa jumlah warga penganut aliran kepercayaan. Padahal, di Cirebon ada beberapa komunitas atau warga yang selama ini mengamalkan aliran kepercayaan.

“Memang ada berapa warga di Kabupaten Cirebon yang mengikuti penghayat kepercayaan. Tapi sampai detik ini, belum ada yang minta,” ujar Syafrudin.

Kelompok tersebut belum melaporkan dan meminta untuk pencatuman agamannya sebagai aliran kepercayaan. Diperkirakan, warga penghayat kepercayaan mungkin belum mengajukan permohonan KTP maupun KK.

Dijelaskan, pencantuman kolom aliran kepercayaan di KTP, sama dengan pencantuman agama yang lainnya. Kolom tersebut masuk dalam kolom agama yang juga sudah biasa digunakan sebelumnya. “Kolomnya sama dengan agama lain. Jadi nanti bukan hanya agama-agama yang sudah kita kenal saja, melainkan juga bisa dicantumkan aliran kepercayaan,” katanya.(*/Dang)

SERANG – Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan roda empat yang semakin meningkat, PT Marga Mandalasakti (ASTRA Tol Tangerang-Merak) meluncurkan dua inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna Jalan Tol Tangerang-Merak. Hal ini dilakukan sebagai upaya menfantisipasi terjadinya kemacetan.

Inovasi pertama yang dinamakan strategi 321 dengan mengembangkan sebuah sistem yang dinamakan Intelligent Traffic Management System yang semua lalu lintas dan aktivitas di jalan tol termonitor secara online menggunakan kamera pantau cerdas.

“Jadi sekarang ada layanan kalau orang lewat itu sudah bisa terpantau secara real time. Nah itu disebut dengan layanan intelligent traffic management system yang telah diimplementasikan,” kata Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti (ASTRA Tol Tangerang-Merak) Krist Ade Sudiyono kepada wartawan.

Inovasi yang kedua, lanjut Krist, dengan perbaikan pelayanan di gerbang pembayaran. Transaksi tol dengan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tanpa berhenti di gerbang tol mulai diterapkan di Ruas Tol Tangerang-Merak.

“Uji coba sistem ini telah dilakukan mulai September 2018 dengan fokus awal menggunakan sistem Single Lane Free Flow (SLFF),” kata Krist.

Transaksi tol dengan sistem Elektronik Tol Collection (ETC) di gerbang pembayaraan tol dipasang tiga paket sistem yaitu Front-end, alat untuk membaca jenis dan nomor pelat kendaraan, lalu Middle-end alat untuk sistem perbankan dan back-end system untuk clearing.

“Fasilitas readers yang dipasang di alat pantau kamera, yang akan dibaca secara elektronik ke sistem komputerisasi atau back office, sehingga pembayaran tol lebih cepat,” tuturnya.

Sistem MLFF merupakan generasi kedua dari penerapan pembayaran e-money di setiap jalan tol. Jika kendaraan sudah dipasang On Board Unit (OBU) dan alat MLFF telah dipasang disetiap gerbang tol, maka pengemudinya tidak perlu lagi menempelkan kartu uang elektronik ke mesin transaksi dengan membuka kacanya.

“Jika di negara Jepang, kecepatan kendaraan yang bisa dibaca oleh alat OBU, maksimal 40 kilometer per jam. Tetap melaju dengan kecepatan tertentu, mesin MLFF akan membaca kendaraan yang telah dipasang OBU,” tuntasnya.(*/Dul)

GRESIK – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Gresik, Jawa Timur mengamankan dua unit kapal yang mengeruk pasir secara ilegal di Perairan Gresik Utara, (27/2).

Kepala KSOP Kelas II Gresik, Totok Mukarto menjelaskan dua unit kapal yang diduga belum memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengerukan di Perairan Gresik Utara, tepatnya di Perairan Ujung Pangkah Gresik.

“Penangkapan ini sebagai bentuk penegakan aturan sebagai penjagaan laut dan pantai, petugas KSOP Gresik,” tutur Totok.

Kedua kapal tersebut yakni TB Galileo dengan berat GT.119 dan kapal Rig Tender Elang sebagai kapal pemasok logistik. “Setelah diperiksa oleh petugas KSOP Gresik tidak memiliki izin pengerukan dari Ditjen Perhubungan Laut,” kata Totok.

Dalam pemeriksaan oleh KSOP Gresik, ditemukan 100 ribu meter kubik pasir di kapal TB Galileo yang rencananya akan mereklamasi lokasi pengeboran minyak.

Kapal tersebut dinakhodai oleh Dolfi dengan 12 Anak Buah Kapal (ABK) yang rencananya melakukan pengerukan pasir dasar laut dengan kedalaman 3.5 meter selama 3.5 bulan.

“Rencananya, hasil pengerukan di perairan Ujung Pangkah, akan ditampung di sebuah lahan yang ada di bibir pantai, yang lokasinya tak jauh dari lokasi kedua kapal.

Diceritakannya, sejak beberapa tahun terakhir ini, pesisir pantai Gresik Utara banyak dilakukan reklamasi yang seharusnya memiliki ijin.

Aktivitas ilegal tersebut sangat membahayakan lingkungan maritim dan juga keselamatan pelayaran.

“Prinsip kami adalah penegakan aturan agar tertib dan kepatuhan bagi pengguna jasa. Bila terus melanggar akan diproses secara hukum pidana pelayaran,” tandasnya. (*/Gio)

JAKARTA – Gempa berkekuatan 5.6 skalarichter mengguncang Pasaman, Sumatera Barat. Kamis (28/2) pagi.

Informasi dari BMKG, gempa berada di 38 KM Timur Laut dengan kedalaman 10 KM. Gempa tersebut dilaporkan tidak berpotensi tsunami. Diminta untuk masyarakat agar selalu waspada dan jangan termakan berita hoaks.

Gempa turut dirasakan di kota-kota sekitarnya seperti, Solok Selatan, Padang, Painan, Padang Panjang, Muaro Siberut, Mukomuko, Bukittinggi, Payakumbuh 50 Kota, dan Kepahiang. (*/Wid)

SUKABUMI – Begitu mudahnya orang asing di negri ini mendapatkan KTP karena para oknum tidak memikirkan efek yang akan timbul nanti .

Sebanyak 111 warga negara asing (WNA) di Cianjur, Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat memiliki KTP WNA atau Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap). Hal itu dinilai tak menyalahi aturan karena sesuai UU Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan pasal 63 ayat (1).

Dari catatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, sebanyak 40 WNA tinggal di Kabupaten Sukabumi, 16 orang di Kota Sukabumi dan 55 orang di Kabupaten Cianjur.

Rinciannya, WNA asal Tiongkok sebanyak 28 orang, Korea Selatan 16 orang, Australia 7 orang, Pakistan 6 orang, Singapura 5 orang, Yaman 5 orang, Arab Saudi 5 orang dan Kuwait 2 orang.

Sisanya WNA berasal dari Tunisia, Bangladesh, Kanada, Brazil, Kamerun, Belanda, India, Britania Raya, Malaysia, Amerika Serikat, Turki, Taiwan, dan lain negara lainnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Nurudin menjelaskan para WNA memiliki KTP WNA itu memang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Mereka (WNA) mendapatkan Kitap memiliki sejumlah kondisi. Seperti ikut suami atau istri, melakukan pekerjaan, karena menanam modal atau aktivitas lainnya yang legal, atau ada anak yang ikut dengan orang tuanya,” paparnya, (26/2/2019).

Dijelaskannya, dalam aturan itu disebutkan WNA yang memiliki izin tinggal tetap, wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan izin. Instansi Disdukcapil di daerah menerbitkan KK dan KTP.

“Dokumen kependudukan untuk WNA ini berbeda dengan WNI. Dalam kolom kewarganegaraan disebutkan warga dari negara mana WNA tersebut berasal. Mereka tidak berhak ikut dalam pemilu,” tegasnya. Berdasarkan aturan, kata Nurudin, WNA maksimal bisa tinggal paling lama lima tahun dan bisa diperpanjang.

Komisioner KPU Kota Sukabumi Divisi Teknis, Agung Dugaswara menuturkan, terkait WNA yang mendapatkan KTP elektronik, dasar hukumnya jelas. Akan tetapi, syarat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu salah satunya harus berstatus sebagai WNI sebagaimana tertera dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 198. “Namun WNA tidak memiliki hak pilih,” tandasnya. (*/Yan)

BANDUNG – Pemprov Jawa Barat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membahas rencana pembangunan ruas tol Pasirkoja-Surapati Bandung atau North South Link (NS Link).

Rapat yang dihadiri Sekda Jabar, Iwa Karniwa mewakili Gubernur Jabar Ridwan Kamil ini, membahas rencana tol yang masuk ke dalam revisi rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) Jawa Barat. Rapat diselenggarakan di RR Dirjen Bina Marga, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Iwa mengatakan, perwujudan tol yang disebut NS Link ini, perlu dibahas dengan Kementerian PUPR sebagai bahan evaluasi bersama. “Karena tol ini, tiga pihak ya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jabar, dan Pemerintah Kota Bandung sebagai penerima manfaatnya,” katanya

Iwa memastikan, dalam revisi RTRW Jabar, pembangunan tol dalam kota ini akan diintegrasikan dengan pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dan proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya.

Tol yang diinisiasi oleh PT Citra Marga Nusapala Persada (CMNP) melalui BUMD, PT Jasa Sarana tersebut sudah diakomodir pihaknya dalam revisi Peraturan Daerah RTRW Jabar.

Menurutnya ruas yang merupakan sambungan dari Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) tersebut akan didorong oleh Pemprov Jabar guna mengantisipasi pertumbuhan jumlah kendaraan yang mencapai 12% setiap tahun khususnya di Kota Bandung. “Tol ini memudahkan pergerakan orang dan barang khususnya dari Selatan,” ucapnya.

Dalam rapat, Iwa didampingi Asisten Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan Jabar, Eddy Nasution; Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Deddi Taufik; dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Jabar, Taufiq Budi Santoso.

Selain pembahasan rencana tol NS-Links dalam revisi RTRW Jawa Barat 2009-2029 turut dibahas lengembangan sistem jaringan transportasi meliputi pembangunan jalan bebas hambatan lainnya seperti; Pengembangan Tol dalam Kota Soreang-Pasirkoja; Tol Soreang-Ciwidey; Tol Lingkar Utara Bandung Raya; Padalarang-Nanjung-Cipatik-Soreang-Banjaran-Arjasari-Majalaya-Cicalengka-Nagreg; Padalarang-Cimareme dan pembangunan/pengembangan jalan tol lainnya yang ditetapkan pemerintah.(*/Hend)

TULANGBAWANG – Korban banjir di kawasan Menggala Kota, Gedung Meneng, Rawajitu, Rawapitu dan Dente Telada Kabupaten Tulangbawang belum mendapat penanganan penanggulangan bencana dari pemerintah setempat. Sebab, ratusan rumah di kawasan tersebut terendam banjir akibat hujan deras sejak Sabtu (23/2/2019).

“Pemkab hingga sekarang belum memberlakukan penanganan penanggulangan bencana di lokasi banjir,” ungkap Yusman (39) warga Menggala Kota, di Tulangbawang, (24/2/2019).

Menurut dia, pemerintah kabupaten setempat hingga sekarang belum terlihat ada penanganan. Padahal, warga sangat membutuhkan bantuan untuk evakuasi.

“Jangankan meninjau, perhatian sebagai bentuk peduli juga tak terlihat, buktinya hingga sekarang tim dari BPBD tidak turun, atau mendirikan posko, atau siapkan perahu karet, padahal mestinya BPBD harus siaga karena sewaktu-waktu jika air naik mereka bisa membantu untuk evakuasi, ” ujarnya.

Sementara warga Lingkungan Bugis, Husni (41) menilai kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadap para warga yang menjadi korban banjir belum terlihat sampai sekarang.

“Sampai sekarang bantuan pemerintah tidak nampak, kami bukan butuh bantuan untuk makan, yang kami butuhkan kesiagaan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), karena jika ada tim penanggulangan yang siap siaga kami merasa aman, itu yang kami inginkan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang diharap segera aktif turun langsung ke lokasi banjir untuk memantau kondisi banjir di Menggala Kota.

“Dengan begitu warga tidak lagi merasa was-was, atau takut, jadi walaupun banjir kami tetap bisa beraktivitas seperti biasa,” tandasnya.(*/Kris)

PURWAKARTA – Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu kabupaten di Jawa Barat yang mendapatkan bantuan bus wisata dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Bupati Purwakarta H. Aming turut mencoba bus yang bentuknya mirip dengan Bus Bandros yang ada di Kota Bandung. Di Purwakarta bus tersebut diberi nama Bus Wisata Kidang Pananjung.

Aming menyebutkan Bus Kidang Pananjung ini fungsi dan bentuknya sama dengan di Kota Bandung, untuk berkeliling Kota Purwakarta dengan menggunakan Bus yang telah ditetapkan trayeknya.

“Bus ini akan berkeliling Kota Purwakarta, terutama melewati icon – icon daerah,” jelas Wakil Bupati Purwakarta H. Aming, Senin (25/2/2019).

Selain itu Aming pun akan sedikit merubah Bus dan menambah fasilitas bus tersebut, diantaranya adalah handle pegangan tangan yang belum tersedia diatap bus. Selain itu, Bus difasilitasi oleh guide yang akan menjelaskan icon pariwisata di Purwakarta.

“Nanti ada guide yang akan memberikan informasi ketika wisatawan yang naik bus ini, kalaupun ubahan mungkin kita tambah handle pegangan karena saya lihat belum ada,” ujar Aming.

Aming berharap hadirnya bus wisata ini bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Sedianya ada dua unit, akan tetapi untuk tahap pertama Pemkab Purwakarta baru mendapatkan 1 unit.

Adapun trayek yang akan dilalui adalah dimulai dari Alun – alun Purwakarta -Jalur kota Pasjum, – Kemuning – Kebon Kolot, Tajug Gede Cilodong balik lagi arah BTN – Situ Buleud dan kembali lagi ke Alun – alun. Bus beroperasi mulai pukul 07.00 hingga pukul 17.00 sore, start awalnya dari alun – alun Purwakarta. (*/Dang)

SUKABUMI – Kejadian puting beliung di Cibadak, Sukabumi pada Jumat siang (22/2/2019), berdampak kepada operasional SPBU Pertamina di Jl Raya Kadupugar.

SPBU tersebut mengalami kerusakan pada area sekitar kanopi sebagai imbas angin puting beliung, sehingga demi keamanan masyarakat dan sesuai standar keselamatan HSSE untuk sementara SPBU tersebut tidak beroperasi.

Namun demikian, Pertamina memastikan kejadian tersebut tidak mempengaruhi pendistribusian dan ketersediaan BBM bagi masyarakat di wilayah Cibadak, Sukabumi. Sebagai alternatif, masyarakat bisa mendapatkan layanan BBM dari 2 (dua) SPBU lain di wilayah Cibadak yakni SPBU 34.433.02 dan SPBU 34.433.07 yang keduanya berada di Jl Raya Cibadak.

“Kami memastikan stok BBM di wilayah Cibadak aman. Saat ini, 2 dari 3 SPBU di kawasan tersebut beroperasi normal. Sementara, satu SPBU mengalami kerusakan sehingga operasionalnya dihentikan sementara,” jelas Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR III Dewi Sri Utami.

Dewi menambahkan, perbaikan kanopi SPBU 34.433.01 di Jl Raya Kadupugar, yang rusak menjadi prioritas dan akan dilakukan setelah cuaca membaik. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai layanan dan produk Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Call Center 135.(*/Yan)