Berita Daerah

BANDUNG – Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penerima Program Kartu Prakerja terbanyak secara nasional. Total penerima dari gelombang satu hingga 22 di Jawa Barat mencapai 1.494.509 orang. Angka tersebut disaring dari sebanyak 5.239.146 orang pendaftar.

Kabupaten Garut adalah kabupaten penerima Kartu Prakerja ternamual ke 7 dengan 72.763 orang dari 262.801 orang pendaftar. Umur penerima terbanyak ada di rentang 26 hingga 35 tahun, dengan persentase sebanyak 39 persen. Menyusul di rentang 18 hingga 25 tahun sebanyak 34 persen; 36 hingga 45 tahun 15 persen; 46 hingga 55 tahun 8 persen; dan di atas 55 tahun sebanyak 4 persen.

Data tersebut, terungkap dalam acara temu Alumni Kartu Prakerja yang dilaksanakan di Kampung Sumber Alam, Garut, Jumat (26/11). Kabupaten Garut menjadi Kota/Kabupaten ke-7 penerima terbanyak Kartu Prakerja di Provinsi Jawa Barat dan ke-16 di Pulau Jawa.

“Ini luar biasa, program prakerja mantap di Garut,” ujar Bupati Garut Rudi Gunawan menanggapi warganya yang menerima kartu pekerja terbanyak dikutip dari republika.

Menurut Rudi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pada upati supaya prakerja dan program-program pemerintah pusat yang lain termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang berguna dalam rangka meningkatkan ekonomi di Garut, itu harus mendapatkan dukungan lanjutan.

Salah satu penerima program Kartu Prakerja di Kabupaten Garut, Nenden Farida Ukus (42 tahun), berharap, program Kartu Prakerja bisa terus dilanjutkan. Agar dapat membantu pedagang lain yang merasakan hal serupa dengannya.

Nenden yang mengikuti program Prakerja gelombang 21 mengatakan, dengan diterimanya ia pada program tersebut, menimbulkan kembali rasa percaya dirinya setelah usahanya gulung tikar akibat pandemi.

Sebelumnya Nenden membuka usaha toko kelontong. Namun, karena situasi pandemi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membuat tokonya sepi, sehingga ia harus mengalihkan bisnisnya dengan berjualan secara daring.

Berbekal latar belakang pendidikan tata boga dan pelatihan mengolah makanan sehat bagi juru masak dan insentif yang ia dapat dari Prakerja, Nenden pun berani mencoba untuk berjualan bolu dan kolak. “Saya mendapat ilmu bagaimana mengolah makanan secara higienis dan kualitas gizi terjaga. Pemasaran usaha kulinernya saya lakukan secara daring melalui Facebook dan WhatsApp,” ungkapnya.(*/He)

SURABAYA – Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Hadi Sulistyo mengungkapkan, ada sekitar 268,95 hektar lahan padi yang terdampak bencana sepanjang 1 Oktober hingga 15 November 2021. Adapun luas lahan yang mengalami puso sekitar 0,1 hektar. Memasuki musim penghujan, memang beberapa daerah di Jatim mulai dilanda bencana banjir.

Hadi merinci, luas lahan padi yang terdampak bencana di Jatim antara lain di Gresik dengan luasan sekitar 101 hektar. Kemudian Jember 75 hektar, Lumajang 59,5 hektar, Lamongan 20 hektar, Pacitan 13,20 hektar, dan Malang 0,25 hektar.

Selain padi, tanaman lain yang terdampak bencana di Jatim di antaranya adalah jagung. Untuk tanaman jagung, lanjut Hadi, luas lahan terkena banjir sekitar 1230,20 hektar dan puso 25 hektar. Secara kumulatif pada musim tanam 2021/2022 (1 Oktober hingga 15 November) yang terkena bencana 1311,20 hektar dan puso 40 hektare.

“Untuk rinciannya Kabupaten Tulungagung terkena 1.023 hektar, Kabupaten Lumajang 80 hektar dan puso 25 hektar, dan Kabupaten Jember 127,20 hektare” ujarnya, Selasa (23/11).

Selain itu, lanjut Hadi, ada juga lahan kacang tanah sekitar 15 hektar yang terdampak bencana banjir, dan kacang hijau 9 hektar di Tulungagung. Hadi menyarankan agar petani memiliki asuransi usaha tani padi (AUTP) dan mengikuti program bantuan benih gratis bagi yang telah mengalami gagal panen. Meskipun, kata dia, sejauh ini AUTP baru mengakomodir komoditas padi.

“Untuk tanaman padi apabila kerusakan tanaman lebih dari 70 persen, maka sudah bisa diusulkan klaim asuransi dengan rekomendasi dari Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)” jelasnya.(*/Gi)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan ada 19 desa masuk kategori risiko tinggi bencana alam, 3.500 desa masuk kategori risiko sedang. Mayoritas desa rawan bencana hidrologi ada di wilayah Jabar selatan khususnya Kabupaten Bogor.

“Mayoritas ada di Jabar selatan yaitu Kabupaten Bogor maka kita perlu atensi yang lebih maksimal,” kata Ridwan Kamil, Selasa (23/11/2021).

Dia meminta BPBD mengawasi 19 desa tersebut sekaligus mengingatkan warga yang kediamannya di kawasan bantaran sungai dan perbukitan selalu waspada di musim hujan ekstrem yang diprediksi berlangsung sampai Januari 2022.

Dalam upaya antisipasi, Ridwan Kamil menekankan petugas BPBD melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengujian peringatan dini, penyiapan pasokan kebutuhan dasar (logistik), penyuluhan pelatihan tanggap darurat, penyiapan lokasi, akurasi sistem data digital, dan penyiapan sarana.

Sejumlah peralatan baru bahkan sudah disiapkan di sejumlah titik rawan bencana. Kodam III/Siliwangi pun berkolaborasi menyiapkan dapur umum sekaligus memanfaatkan alat pengubah air kotor menjadi air siap minum.

Berdasarkan catatannya, setiap tahun tercatat 1.500 sampai 2.000 laporan kebencanaan terjadi khususnya banjir di wilayah utara dan longsor di selatan. Bahkan sejak Oktober hingga sekarang sudah terjadi 500 bencana banjir dan longsor.

“Itulah kenapa dari Oktober kita sudah tetapkan siaga 1 karena sudah lebih dari 500 bencana, kalau dari Januari sudah lebih dari 1.000. Semoga jumlahnya makin sedikit sehingga kita bisa fokus membangun Jabar lebih baik,” tuntasnya.(*/He)

PROBOLINGGO – Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mendapatkan tambahan kuota realokasi pupuk bersubsidi menjelang akhir tahun berdasarkan kepada Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

“Untuk jenis urea mendapat tambahan sebanyak 300 ton, ZA sebanyak 1.108 ton, SP-36 sebanyak 1.130 ton dan organik cair sebanyak 1.327,73 liter,” kata Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo Bambang Suprayitno, Senin (22/11/2021).

Selain itu, lanjut dia, juga ada pengurangan pupuk bersubsidi untuk jenis NPK sebanyak 1.352 ton dan organik padat sebanyak 753 ton. “Dengan demikian, kuota pupuk bersubsidi setelah perubahan untuk jenis urea sebanyak 35.735 ton, ZA sebanyak 17.568 ton, SP-36 sebanyak 5.244 ton, NPK sebanyak 15.692 ton, organik padat sebanyak 3.598 ton dan organik cair sebanyak 14.494 liter,” tuturnya.

Ia mengatakan, tambahan pupuk urea, SP-36 dan ZA itu dilakukan melalui usulan dan permintaan tambahan sesuai dengan e-RDKK, tapi faktanya tetap yang disetujui masih dibawah e-RDKK. “Setelah mendapatkan tambahan realokasi pupuk bersubsidi, kami kemudian melakukan realokasi pupuk bersubsidi ini kepada semua kecamatan di Kabupaten Probolinggo,” kata Bambang.

Realokasi pupuk bersubsidi untuk 24 kecamatan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo Nomor 521/43/426.119/2021 Tentang Realokasi Keempat Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Probolinggo tanggal 5 Nopember 2021. “Pertimbangannya, realokasi tidak boleh melebihi dari jumlah usulan e-RDKK setiap kecamatan. Apabila serapannya sudah hampir maksimal, maka minimal sama dengan e-RDKK,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, pupuk bersubsidi itu diproduksi dalam jumlah yang terbatas. Sebab pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi pemilik lahan maksimal dua hektare serta sudah masuk dalam sistem e-RDKK dan kelompok tani.

“Apabila tidak masuk ke dalam kelompok tani dan e-RDKK maka tidak bisa membeli pupuk bersubsidi untuk tahun 2021. Oleh karena itu tahun depan diharapkan bergabung dalam kelompok tani dan masuk dalam sistem e-RDKK,” kata Bambang.

Ia berharap petani melakukan pemupukan berimbang dan lengkap mulai urea, SP-36, ZA, NPK dan organik sehingga produksi dan produktivitas tanaman meningkat. Ia juga berharap petani melakukan pemupukan sesuai dengan anjuran. “Banyak-banyaklah mulai menggunakan pupuk organik dan mengurangi ketergantungan kepada pupuk pabrikan,” paparnya.(*/Gi)

LAMPUNG UTARA – Kapolres Lampung Utara, AKBP Kuniawan Ismail menegaskan bakal menindak tegas ulah para preman yang meresahkan masyarakat.

Ini menyusul adanya laporan adanya sekelompok preman yang mengintimidasi dan mengancam buruh proyek yang sedang mengerjakan pembangunan jalan di Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara.

“Kami akan tindak tegas aksi premanisme. Dihimbau masyarakat tidak perlu takut karena polisi akan menjamin semua keamanan dan akan hadir dalam memberikan Kambtimas. Ini pun sesuai instruksi Pak Kapolri,” ujar Kapolres saat meninjau lokasi proyek yang mendapat ancaman preman, Sabtu (20/11/2021).

Kurniawan mengatakan terkait insiden gangguan preman di pembangunan ruas jalan penghubung antara Kabupaten Lampung Utara- Kabupaten Waykanan, pihaknya siap mengawal dan menjamin keamanan di lokasi tersebut. Perkara yang dilaporkan atas kejadian beberapa waktu lalu, kini tengah diproses.

Pihaknya menjamin keamanan kepada para pekerja dan meminta untuk bisa beraktivitas kembali melanjutkan pembangunan proyek pemerintah itu.

Untuk diketahui, Proyek pembangunan jalan penghubung Kabupaten Lampung Utara-Waykanan, tepatnya di simpang SD Kecamatan Muara Sungkai Lampung Utara, terpaksa dihentikan sementara.

Pasalnya, para pekerja proyek dengan anggaran Rp 900 juta lebih itu mendapat ancaman dari sekelompok orang tak dikenal. Padahal, proyek tersebut baru dikerjakan sekitar 30 persen dari target penyelesaian selama 90 hari kerja.

Karena takut atas ancaman tersebut, para pekerja meninggalkan lokasi. Alat berat yang berada ditempat itupun dibawa kembali.

Ketakutan dan trauma dengan ancaman itu, Asy Sadis Al Mushofa salah satu pekerja kemudian melapor ke Polres Lampung Utara, Rabu (17/11/2021).
Asy menceritakan, peristiwa berawal dari anggota DPRD Lampung Utara berinisial JB melintas dan menegur para tukang yang sedang bekerja.

“Kerja yang baik ya. Kalau tidak, sekali telepon langsung kumpul orang disini,” kata Asy menirukan ucapan JB yang saat itu langsung meninggalkan lokasi dikuti dari sindonews.

Tak lama berselang, datang empat orang tak dikenal mendatangi pekerja dan mengacam dengan senjata tajam untuk membubarkan proyek tersebut. “Bila masih dilanjutkan dia tak segan segan untuk megacak-acak proyek itu. Karena membawa badik, kami takut,” kata Asy.

Dia tidak tahu motif dari pembubaran proyek yang dilakukan oleh sejumlah orang tersebut. Baca: Sekelompok Preman Ancam Pekerja, Proyek Jalan di Lampung Utara Terhenti.

Sementara itu JB, Anggota DPRD Lampung Utara ketika dikonfirmasi membantah hal itu. Menurut dia apa yang disebutkan oleh pekerja proyek itu tidak benar. JB hanya menceritakan saat ia melintas di jalan tersebut, kendaraan pekerja menghadang jalan. Kemudian ia menegur.

“Tidak mungkinlah saya melakukan hal itu. Saya ketua komisi yang mengadakan pembangunan itu. Dan tidak ada yang mau membubarkan proyek itu. Jadi apa yang disangkakan itu tidak benar,” kata JB melalui sambungan telepon. Baca Juga: Gempa Magnitudo 3,3 Guncang Blitar dan Malang, BPBD Sebut Belum Terima Laporan Kerusakan.(*/Kri)

BANDUNG – Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 Jawa Barat yang akan berlaku mulai 1 Januari 2022 sebesar Rp 1.841.487,31. “Kenaikan dibandingkan dengan upah minimum 2021 sebesar 1,72 persen,” kata dia, dalam konferensi pers di Gedung Sate, Bandung, Sabtu, 20 November 2021.

Penetapan UMP 2022 tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561 tahun 2021. Formula penghitungan upah minimum tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Perhitungannya adalah tentu saja melalui formula yang telah dicantumkan di dalam PP 36/2021, jadi di sana ada batas atas dan ada batas bawah. Kemudian kita juga mempertimbangkan indikator lainnya termasuk upah minimum tahun berjalan,” kata Setiawan.

Penghitungan batas atas dalam PP 36 tersebut berdasarkan rata-rata konsumsi penduduk per kapita per bulan Rp 1.372.659, lalu rata-rata banyaknya anggota rumah tangga 3,34, serta rata-rata anggota rumah tangga yang bekerja. Dengan formula penghitungan dalam PP tersebut diperoleh batas atas upah minimum Jawa Barat Rp 3.540.015,32.

Nilai batas atas tersebut masih di atas UMP Jawa Barat sehingga penghitungan UMP 2022 dilakukan penyesuaian mengikuti formula yang terdapat dalam PP 36. UMP Jawa Barat tahun 2021 Rp 1.810.351,36.

Setiawan mengatakan tidak ada lagi penangguhan dalam pelaksanaan upah minimum seperti aturan pengupahan sebelumnya. “Di dalam PP 36 tahun 2021 cukup tegas, dan sangat tegas, dan secara eksplisit bahwa seluruh perusahaan tidak dapat untuk menangguhkan, dan itu ada konsekuensi dan sanksi yang bisa diterima,” kata dia.

Ia menambahkan pemerintah provinsi memahami tuntutan buruh yang menginginkan kenaikan upah. Tapi kondisi perekonomian saat ini masih belum pulih dari imbas pandemi Covid-19. “Perlu sama-sama kita pahami adalah saat ini kita mengalami situasi perekonomian yang cukup sulit dengan adanya pandemi, bahwa kita melihat dari pertumbuhan ekonomi kita pun cenderung menurun,” kata dia.

Setiawan mengatakan, kenaikan upah minimum yang ditetapkan saat ini diharapkan menjadi solusi bersama. “Ini adalah salah satu kebijakan bagaimana kita mendapatkan win-win solutions. Jadi kita masih tetap bisa bekerja, begitu juga pengusaha. Jadi jangan sampai bahwa kita semangat untuk terus meningkatkan upah minimum, tetapi pada kenyataannya banyak industri atau pabrik yang tutup, karena memang tidak kuat lagi,” kata dia.

Dari keterangan tertulis, besaran UMP 2022 Jawa Barat berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Jawa Barat tanggal 16 November 2021. Dalam Rapat Pleno tanggal 15 November 2021 bahwa rekomendasi UMP unsur serikat pekerja tidak hadir. Rapat dilanjutkan tanggal 16 November 2021 dengan diikuti unsur pengusaha dan pemerintah dengan menetapkan batas atas upah minimum Jawa Barat Rp 3.540.015,32 dan batas bawah Rp 1.770.007,66 atau 50 persen batas atas.(*/He)

BANJARNEGARA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara menginformasikan bahwa empat orang meninggal dunia dalam peristiwa tebing longsor di Desa Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah. “Empat orang meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka dalam kejadian tebing longsor di Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarnegara Andri Sulistyo ketika dihubungi dari Purwokerto, Sabtu (20/11).

Dia menjelaskan, pada jumat (19/11) malam hari, tebing dengan ketinggian sekitar 25 meter dengan kemiringan sangat terjal, yakni sekitar 70 derajat, mengalami longsor dan menimpa dua rumah warga. Saat kejadian tidak dalam kondisi hujan, karena hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang terjadi sebelumnya, yakni pada siang hingga sore hari atau beberapa jam sebelum kejadian.

Akibat kejadian tersebut, kata dia, dua rumah warga mengalami rusak berat dan akses jalan yang menghubungkan Pagentan – Pejawaran ditutup untuk sementara waktu. Dia menambahkan, setelah operasi pencarian yang dimulai sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari, seluruh korban telah ditemukan dan dievakuasi.

“Operasi pencarian oleh tim gabungan dilakukan selama enam jam, menggunakan alat cangkul dan alat berat, lebih dari 100 personel membantu proses pencarian dan pada saat ini seluruh korban meninggal dan juga korban luka telah ditemukan serta sudah dievakuasi,” katanya.

Dia menambahkan bahwa operasi pencarian telah dihentikan pada pukul 05.00 WIB dan akan dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan puing-puing atau material longsoran. “Setelah material longsoran dibersihkan dari badan jalan, maka nantinya akses jalan akan kembali dibuka,” kata Andri.

Sementara itu dia menginformasikan bahwa korban luka, yakni PO (7 tahun), pada saat ini tengah dirawat di Puskesmas 1 Pagentan. Sementara itu, dia juga menginformasikan bahwa empat korban meninggal dunia karena tertimbun material saat terjadi tebing longsor adalah B (14 tahun), F (11 tahun), A (seorang bidan) dan P (38 tahun).

Terkait kejadian itu, pihaknya kembali mengingatkan seluruh masyarakat di wilayah Banjarnegara untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana tanah longsor menyusul peningkatan curah hujan beberapa hari terakhir. “Mengingat beberapa hari ini intensitas hujan sangat tinggi, kami mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada. Bagi yang tinggal di lokasi rawan longsor agar segera mengungsi jika turun hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama,” katanya.

Andri menjelaskan, hujan dengan intensitas tinggi dengan durasi waktu yang cukup lama dikhawatirkan akan meningkatkan potensi longsor, terlebih lagi di wilayah rawan, seperti di lereng perbukitan.(antara/To)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, memastikan akan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022. Keputusan ini diambil untuk mengikuti keputusan dari pemerintah pusat sekaligus memberi keadilan bagi buruh dan pengusaha.

Penetapan UMP 2022 ini berdasarkan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya PP 36/ 2021 tentang Pengupahan. Tujuannya, untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar mereka yang lemah dalam pasar kerja.

Ridwan Kamil mengatakan, kebijakan UMP ini merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan serta serta mendorong kemajuan ekonomi Indonesia melalui pengupahan yang adil dan berdaya saing.

“Jadi kesimpulannya kalau ditanya apakah untuk tahun depan UMP akan naik? Iya kesimpulannya naik,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis malam (18/11)dikutip dari republika.

Emil juga mengingatkan, penetapan UMP ini hanya untuk pekerja/buruh yang umur kerjanya satu tahun. Adapun bagi pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, maka pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan skala upah.

Maksudnya, kata dia, pekerja bisa melakukan negosiasi dengan perusahaan secara langsung untuk penetapan upah jika masa kerjanya sudah lebih dari satu tahun. Sebagai salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Majalengka, di mana perusahaan dengan inisiatifnya menaikkan upah setelah bernegosiasi dengan para pekerjanya.

“Kita juga mengingatkan bahwa upah minimum ini hanya untuk pekerja yang umurnya satu tahun dalam usia kerjanya. Sehingga kepada buruh yang di atas satu tahun usia kerjanya itu bisa mengajukan kenaikan yang tidak sama seperti di PP 36/2021 dengan bernegosiasi langsung di perusahaannya. Jadi bisa naiknya sesuai dengan kesepakatan,” jelasnya.

Emil mencontohkan, di Majalengka ada perusahaan yang menaikkan atas inisiatif sendiri setelah bernegosiasi dengan buruh yang berbeda dengan UMP. “Itulah ruang negosiasi sehingga perusahaan-perusahaan bisa menegosiasikan,” pungkasnya.(*/He)

BANDUNG – Atalia Praratya Ridwan Kamil dilantik sebagai Dewan Kehormatan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Barat periode 2021-2026. Atalia dilantik secara langsung oleh Ketua PMI Pusat Jusuf Kalla di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (18/10).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan beberapa pesan kepada PMI Jawa Barat. Salah satunya adalah PMI harus bisa bertransformasi dalam merespons informasi yang diberikan kepada masyarakat.

“Titipan saya PMI Jawa Barat bertransformasi dalam merespons cara masyarakat menggunakan informasi. Kalau itu dilakukan saya yakin PMI akan menjadi top of mind, penolong di dalam situasi kemanusiaan,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Apalagi saat ini ada dua disrupsi yang sedang dihadapi yakni pandemi Covid-19 dan revolusi industri 4.0. Salah satu transformasi yang bisa dilakukan untuk menghadapi pandemi ini adalah dengan digital.

“Semua yang menang adalah semua yang bisa beradaptasi jadi saya titip PMI Jawa Barat harus yang terdepan dalam transformasi digital dalam melayani kemanusiaan. Bikin departemen digitalnya kira-kira begitu,” kata pria yang kerap disapa Kang Emil.

Selain itu menurut Emil, dirinya berharap PMI bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Khususnya kepada masyarakat yang secara rutin menjadi pendonor darah di PMI. “Saya titip tolong kolaborasi dengan mereka perkumpulan yang menjadi donor darah,” katanya.

Sementara itu Ketua PMI Pusat Jusuf Kalla mengingatkan tentang tugas utama dari PMI untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, dalam sebuah musibah, bencana maupun kecelakaan, posisi dari PMI selalu berada di tengah-tengah antara masyarakat yang ingin membantu dan butuh bantuan.

JK juga berpesan kepada Dewan Kehormatan untuk selalu menjaga marwah dari PMI. Pengawasan kepada tindakan yang tidak seharusnya dilakukan harus dijalankan dengan benar. “Hal yang sangat penting lainya adalah harapan Dewan Kehormatan menjaga marwah PMI artinya dapat menegur apabila ada hal yang tidak diharapkan,” kata JK.

Atas dasar itulah, kata JK, sudah seharusnya merasa bangga bisa menjadi menjadi bagian dari pengurus ataupun anggota PMI. Sebab lewat PMI juga bisa memiliki banyak teman yang berasal dari seluruh dunia.

“Orientasi sosial yang terbesar di dunia ini adalah PMI dimanapun kota di dunia ini selalu ada palang merahnya atau yang bekerja untuk kemanusiaan. Karena itu sebagai pengurus, Anda mempunyai banyak teman di dunia ini jadi itulah kebanggaan bagi kita karena bekerja untuk mengatasi masalah masalah,” papar JK.(*/Hen)

UNGARAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang meminta para camat mengedukasi warganya, agar efisien dalam memanfaatkan air bersih. Khususnya, di wilayah kecamatan yang rentan terdampak bencana kekeringan.

Langkah eduksi tersebut dipandang perlu guna mengantisipasi terjadinya krisis air bersih, akibat dampak musim kemarau tahun ini. Terlebih di wilayah Kabupaten Semarang ada sejumlah kecamatan yang cukup rentan terhadap bencana kekeringan.

“Kami telah berkoordinasi dengan masing- masing camat, agar edukasi pemanfaatan air yang efisien digencarkan,” kata Kepela Pelaksana harian (Kalakhar) BPBD Kabupaten Semarang, Heru Subroto di Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis (12/8/21).

Guna mengantisipasi bencana kekeringan, kata Heru, Pemkab Semarang telah menyiapkan anggaran untuk 750 ribu liter air bersih. Kendati begitu, risiko krisis air bersih bagi kebutuhan sehari- hari harus di antisipasi oleh masyarakat.

Misalnya, dengan menghemat pemanfaatan air bersih dan tidak membuang air bersih dengan cuma-cuma. Sebab, setiap musim kemarau akan berpengaruh terhadap kemampuan sejumlah sumber air bersih yang jamak dimanfaatkan oleh warga.

Karena itu, dia mengharapkan, para camat untuk terus meningkatkan edukasi kepada warganya agar selalu menghemat penggunaan air bersih, pada saat musim kemarau seperti sekarang ini. “Tujuannya tentu untuk menghindarkan terjadinya krisis air bersih yang lebih parah,” jelasnnya.

Dikatakan Heru, sampai dengan semester II tahun ini, sudah disalurkan sebanyak 30 tanki air bersih berkapasitas 5.000 liter ke sejumlah desa yang telah mengalami krisis air bersih.

Artinya, sebanyak 150 ribu liter dari total cadangan dari sebanyak 750 ribu liter air bersih yang disiapkan Pemkab Semarang untuk mengantisipasi krisis air bersih, telah disalurkan untuk membantu warga yang mulai kesulitan menakses air bersih di sejumlah desa. Antara lain di wilayah Desa Gogodalem, Kecamatan Bringin.

“Sebagian lagi juga telah disalurkan kepada warga yang sedang menghuni tempat isolasi terpusat, di rumah singgah Kopeng, Kecamatan Getasan,” ujarnya.

Terkait bencana alam yang terjadi di wilayah kabupaten Semarang sepanjang tahun 2021, Heru mengungkapkan, sampai dengan Agustus ini, di wilayah Kabupaten semarang telah terjadi sedikinya 94 kejadian. Baik bencana alam maupun bencanan non alam.

“Selain mengakibatkan korban jiwa bencana tersebut juga menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit akibat kerusakan yang ditimbulkan,”lanjutnya.(*/D Tom)