TASIKMLAYA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencatat, sejumlah areal pertanian dan sumber air bersih di daerah itu mulai dilanda kekeringan akibat musim kemarau. Kekeringan biasanya terjadi di wilayah pantura, seperti Indramayu, Karawang, dan Cirebon.
“Kalau selatan ada sedikit di Bogor dan Tasik, tapi intensitasnya tidak seluas di utara,” kata Pelaksana Kepala BPBD Provinsi Jabar, Dani Ramdan di Kota Tasikmalaya, Jumat (28/8).
Ia mengatakan, BPBD Jabar sudah menerima laporan adanya desa dan kecamatan terdampak musim kemarau, seperti di Kabupaten Bogor sudah ada lima desa dilanda kekeringan, kemudian di Indramayu dan Cirebon. Provinsi Jabar, kata dia, sudah melakukan antisipasi, termasuk menyiapkan anggaran untuk menanggulangi dan meminimalisasi risiko bencana kekeringan di seluruh kota/kabupaten.
“Dengan adanya status itu, kita artinya sudah menyiapkan alokasi anggaran, ketika ada lokasi yang mulai terdampak, kita bisa segera bergerak,” kata Dani.
Ia menyampaikan, jajarannya sudah siaga untuk bergerak menanggulangi bencana kekeringan seperti menyiapkan tangki air, bahkan menyediakan pipa untuk mendistribusikan air ke masyarakat yang daerahnya kesulitan air bersih. Upaya BPBD Jabar itu, kata dia, dilakukan secara kerja sama dengan dinas terkait termasuk desa untuk memudahkan proses berbagi air dari daerah masih tersedia air ke daerah lain yang dilanda kekeringan.
“Kita bekerja sama dengan dinas terkait, kalau desa itu masih ada sumber air tapi jaraknya jauh, kita buatkan pipa untuk menyalurkan,” katanya.
Ia menambahkan, kemarau juga berdampak pada bencana kebakaran hutan seperti yang sudah terjadi di hutan kawasan Gunung Ciremai. Kebakaran hutan di gunung itu, kata dia, berhasil ditanggulangi dengan cepat sehingga tidak meluas ke areal hutan lainnya.
“Kebakaran hutan yang terjadi masih dalam skala kecil dan langsung cepat ditangani oleh petugas setempat,”tukasnya.(*/Ase)
KUNINGAN – Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memastikan semua destinasi wisata pada masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) menerapkan protokol kesehatan dan jika tidak, maka akan ditutup.
“Pada masa AKB ini, semua destinasi wisata di Kabupaten Kuningan menerapkan protokol kesehatan,” kata Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kabupaten Kuningan Toto Toharudin di Kuningan, Jumat.
Toto mengatakan di Kabupaten Kuningan terdapat 174 destinasi wisata dan dari jumlah tersebut kebanyakan merupakan wisata alam.
Pada masa AKB pandemi Covid-19, maka destinasi wisata yang berada di Kabupaten Kuningan harus menerapkan protokol kesehatan ketat. “Ini upaya membangkitkan kembali sektor wisata di Kabupaten Kuningan dan juga pencegahan Covid-19,” ujarnya.
Toto melanjutkan, pihaknya segera memberikan petunjuk destinasi mana saja yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, melalui spanduk yang akan ditempelkan di setiap destinasi.
Untuk itu ketika ada destinasi wisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan, maka tentu langsung akan ditutup oleh pihaknya dan harus segera berbenah. “Mulai Senin (31/8) kita pasang spanduk terkait penerapan protokol kesehatan di setiap destinasi wisata,” katanya.
Pada masa AKB kata Toto, jumlah kunjungan wisatawan sudah mulai menunjukkan peningkatan, namun itu semua tetap harus memati protokol kesehatan.
Apalagi saat ini di Kabupaten Kuningan, sedang gencar melakukan operasi masker, di mana setiap orang yang keluar rumah harus mengenakan masker dan ketika tidak, maka akan dikenakan sanksi. (*/Dang)
BLORA – Warga Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah digegerkan oleh letusan kawah lumpur panas yang berada di wilayah mereka, Kamis (27/8/2020) pagi, sekitar pukul 05.30 WIB.
Kawah lumpur panas yang oleh warga setempat jamak disebut dengan kawasan Kesongo—tersebut, tiba-tiba saja meletup dan secara terus menerus menyemburkan material lumpur panas dengan volume besar dari dalam perut bumi.
Peristiwa ini terjadi saat beberapa warga tengah memulai aktivitas menggembala kerbau. Akibatnya, empat orang warga sempat mengalami keracunan setelah menghirup uap yang ditimbulkan dari letupan lumpur panas tersebut.
Mereka harus dilarikan ke Puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Sementara belasan ternak mereka juga ikut terkubur dan terjebak oleh lumpur panas yang segera meluas dari pusat letupan.
Babinsa Gabusan, Serka Jatmiko menjelaskan, dalam peristiwa terebut empat orang warga Desa Gabusan yang tengah menggembala kerbau dilaporkan sempat keracunan karena menghirup udara yang berasal dari letupan kawah lumpur yang diduga mengandung gas.
Ke-empat warga tersebut masing-masing Sukimin, Marno, Warino serta Kadis. Marno, Kadis dan Sukimin langsung dilarikan ke Puskesmas Doplang. Sedangkan Warino di bawa Ke RS Habibullah Kecamatan Gabus.
“Saat ini ke-empatnya sudah diperbolehkan pulang setelah sebelumnya sempat pusing dan lemas hingga harus mendapatkan bantuan perawatan medis,” jelasnya.
Sementara itu, salah seorang petugas RPH Padas, BKPH Trembes, Agus Rimbawanto, kawasan Kesongo yang masuk dalam Petak 141 RPH Padas, BKPH Trembes di lingkungan Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Randublatung tersebut selama ini memang menjadi tempat untuk menggembala ternak warga.
Menurutnya, kawah lumpur panas kawasan Kesongo ini memang salah satu fenomena alam yang unik seperti halnya dengan Bledug Kuwu, yang berada di wilayah Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan.
Sehingga sesekalinmemang terjadi letupan dan menyemburkan lumpur panas dalam skala yang kecil. Sehingga selama ini, lokasi tersebut hanya menjadi tempat untuk menggembala ternak, terutama kerbau.
Namun untuk letupan kali ini memang cukup besar, termasuk material lumpur yang disemburkan juga dahsyat. “Bahkan, saat terjadi letupan getaranya cukup kuat dan sempat saya rasakan saat berada di radius 1 kilometer dari lokasi,” jelasnya.
Saat ini, lanjutnya, warga yang berada di sekitar kawasan Kesongo masih cukup cemas. Karena semburan lumpur panas masih berlangsung dengan skala yang besar. “Sejak pagi hingga siang ini masih terus menyembur hinggga warga mulai ketakutan,” tambahnya.
Hal ini diamini oleh Kepala Desa Gabusan, Pasidi. Menurutnya, setelah terjadi letupan tidak hanya semburan lumpur yang belum berhenti, namun getaran yang ditimbulkan dari semburan lumpur tersebut masih bisa dirasakan dari permukiman warga.
Berdasarkan penjelasan warga yang berada di sekitar lokasi, jelas Pasidi, letupan yang mengakibatkan semburan lumpur Kesongo terjadi pada pukul 05.30 WIB dengan bunyi dentuman yang sangat keras.
Pertama kali terjadi, semburan lumpur panas hingga mencapai ketinggian belasan meter dan berangsur- angsur mereda. “Namun semburan tersebut masih terjadi meski relatif melemah,” tambahnya.
Pasidi juga menyampaikan, sebanyak 19 ekor kerbau milik warga juga dilaporkan terjebak hingga terkubur lumpur kesongo. Saat kejadian, belasan ekor kerbau tengah digembalakan di dekat lokasi semburan lumpur kesongo.
“Sementara baru satu ekor kerbau yang berhsil dievakuasi warga dengan selamat, yang kain masih terjebak dalam kubangan lumpur panas yang terus meluas,”sambungnya.(*/D Tom)
CIANJUR – Warga Cianjur diimbau waspadai kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Pasalnya sejak satu bulan terakhir, kasus DBD di wilayah tersebut cukup meningkat
Tercatat enam orang meninggal dunia akibat terjangkit penyakit yang berasal dari nyamuk Aedes Aegepty tersebut, meski belum ditetapkan sebagai kejadian luar biasa.
Karenanya, warga diimbau meningkatkan kebersihan lingkungan dan tetap menjaga pola hidup sehat dengan cara rajin membasmi sarang nyamuk, mengingat sudah enam orang meninggal dunia akibat terjangkit penyakit yang disebarkan nyamuk tersebut.
“Di tengah pandemi Covid-19, yang harus diwaspadai warga saat ini adalah DBD terutama mereka yang tinggal di daerah pandemi khususnya di perkotaan,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Cianjur, dr Yusman Faisal di Cianjur Kamis (27/8/2020).
Angka meninggal dunia akibat DBD tahun ini, kata dia, hampir mendekati jumlah pasien meninggal tahun lalu sebanyak 7 orang, dua orang di antaranya anak-anak dan lainnya dewasa.”Saat ini baru akhir Agustus jumlah pasien DBD meninggal sudah 6 orang, hampir sama dengan pasien meninggal tahun lalu,” katanya.
Untuk meningkatkan kepedulian warga tetap menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya dan rajin memberantas sarang nyamuk, pihaknya berkoordinasi dengan puskesmas setempat dengan menurunkan tim Jumantik guna membantu dan mengimbau warga rutin melakukan K3 dan 3M.
Terlebih ungkap dia, jentik nyamuk akan lebih cepat berkembang biak pada saat peralihan musim dari hujan ke kemarau, sehingga berbagai upaya antisipasi menekan angka kasus DBD harus dilakukan berbagai kalangan terutama di wilayah yang rawan terjadi kasus DBD.
“Kami akan mendatangi perkampungan warga yang terjangkit DBD dan langsung melakukan penelusuran untuk membasmi jentik nyamuk mulai dari pengasapan sampai penaburan bubuk abate. Sedangakn bagi warga yang sempat terjangkit akan mendapat pengawasan dari tim medis puskesmas,” katanya.
Pihaknya mengimbau bagi warga yang tinggal di daerah rawan terjadi kasus DBD untuk rutin melakukan gotong royong setiap pekan dengan sasaran tempat yang kerap menjadi sarang nyamuk.”Jumat bersih harus kembali digalakan, agar nyamuk tidak berkembang biak,” tukasnya.(*/Yan)
TASIKMALAYA – Pihak pelapor Denny Siregar terkait dugaan pencemaran nama baik pesantren di Tasikmalaya mengaku tak tahu perkembangan sejak kasus itu dilimpahkan ke Polda Jabar. Pihak kepolisian disebut sama sekali tak memberikan perkembangan kasus itu.
Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Ilmi Kota Tasikmalaya, ustaz Ahmad Ruslan Abdul Gani, sebagai pelapor, mengaku belum menerima perkembangan kasus itu. Padahal, menurut dia, sebagai pelapor dirinya berhak menerima perkembangan pemeriksaan yang dilakukan kepolisian.
“Belum terima update sampai sekarang,” kata dia saat dihubungi, Kamis (27/8/2020).
Sementara itu, perwakilan Forum Mujahid Tasikmalaya, Aliansi Muslim Tasikmalaya (Al Mumtaz), dan puluhan organisasi masyarakat (ormas) akan kembali menggelar aksi di Kota Tasikmalaya. Ketua Forum Mujahid Tasikmalaya, Nanang Nurjamil mengatakan, hingga saat ini belum ada informasi progres yang jelas dari Polda Jabar terkait dengan penanganan laporan atas kasus dugaan penghinaan Denny Siregar kepada para santri Tahfidz Quran Daarul Ilmi Tasikmalaya. Karena itu, pihaknya akan kembali menggelar aksi pada pekan depan.
“Sesuai komitmen kami, jika proses hukum atas kasus tersebut tidak jelas, maka kami ummat muslim Tasikmalaya, bahkan kawan-kawan dari luar daerah, siap untuk bergabung melakukan aksi demo mempertanyakan sejauhmana kasus penghinaan kepada para santri tersebut ditangani oleh Polda Jabar,” kata dia.
Ia meminta aparar kepolisian memahami faktor psikologis masyarakat Tasikmalaya, yang notabene dikenal relegius. Karena itu, ia berharap mohon aparat penegak hukum dapat lebih serius dan bijak dalam menyikapi masalah ini.
“Tegakkan keadilan hukum sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada kesan penilaian diskriminatif dimasyarakat, bahwa seolah-olah kalau laporan kasus penghinaan terjadap yang lain cepat ditangani, sementara kasus penghinaan kepada para santri lambat sekali,” kata dia.
Nanang mengatakan, pihaknya percaya dan sangat menaruh harapan besar kepada kepolisian. Karenanya, ia berharap aparat dapat menangani kasus Denny Siregar dengan serius.(*/Dang)
KARAWANG – Musim kemarau mulai berdampak pada pertanian di Kabupaten Karawang. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Edi Suryana mengatakan sejumlah daerah mulai terdampak kekurangan air untuk pengairan. Sawah yang terdampak kekeringan juga mulai dikeluhkan petani.
“Iya mulai ada sawah yang kekeringan. Minggu kemarin daerah Majalaya, tempo hari yang mulai kekeringan daerah Pakis,” kata Edi, Rabu (26/8/2020).
Edi mengatakan kekeringan terjadi memang karena curah hujan yang semakin sedikit sehingga debit air di sejumlah sumber air baku seperti Waduk Jatiluhur dan air sungai semakin berkurang. Menurutnya saat mendapat laporan kekeringan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta II. Seperti kelurangan air di Majalaya, setelah berkoordinasi dengan PJT II ada penambahan debit air sehingga bisa segera diatasi.
“Untuk yang Pakis walau sudah di tambah debit air karena salurannya dangkal tetap pasokan air kurang. Makanya perlu pengerukan saluran dan kami sudah koordinasi dengan PUPR dan siap nuruni beko dan akan di cek dulu ke lokasi,” tuturnya.
Selain itu, tambahnya, kekeringan juga dilaporkan di Ciwulan dan Telagasari. Kekurangan air ini dikarenakan tanggul irigasi yang jebol sehingga aliran air tidak maksimal. Pemerintah daerah menanggulangi dengan membuat karung isi tanah (bronjong) untuk sementara. Sedangkan untuk jangka panjang, akan dilakukan perbaikan oleh BBWS.
Perihal luasan lahan sawah yang mulai terdampak kekeringan, ia mengaku belum mendapat laporan lengkap dari unit di lapangan. Namun pada saat kemarau, sejumlah daerah memang rawan potensi kekeringan.
“Belum ada lapor yang pasti dari UPTD di lapangan sawah yang terdampak kekeringan saat ini. Tapi memang sejumlah daerah rawan kekeringan seperti Pakis Cilamaya Wetan, Cibuaya,” ujarnya.
Wakil Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Karawang Ijam Sujana mengatakan musim kemarau saat ini memang mulai berdampak pada sawah petani.
“Banyak daerah hamparan sawahnya sudah kering. Di setiap desa di Kecamatan Tempuran, di wilatah utara tiap kecamatan juga 20 persen lahan susah digarap karena air,” kata Ijam dikonfirmasi terpisah.
Ia mengaku khawatir jika kekeringan di awal ini tidak segera diantisipasi maka berdampak pada produksi hasil pertanian petani. Paling parah bisa mengakibatkan gagal panen.
“Yang jadi kehawatiran juga panen jatuh dimusim hujan. Harganya jatuh itu yang paling merugi. Biaya produksi tinggi, hasil produksi jatuh harganya itulah yang jadi masalah besar bagi petani,” tukasnya.(*/El)
KUNINGAN – Sebanyak 19 orang pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 45 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dinyatakan positif terpapar virus corona atau Covid-19. Hal itu diketahui setelah mereka menjalani tes swab.
Menurut Direktur RSUD 45 Kuningan, dr. Deki Saifullah, 19 pegawai itu terdiri dari pegawai gizi konsumsi, petugas administrasi, tenaga kesehatan, dan dokter. Saat ini, kata dia, mereka sedang menjalani isolasi mandiri.
Deki menyebut, sebelumnya ada 400 pegawai RSUD 45 yang menjalani tes usap. Dari 400 pegawai itu, 19 orang kemudian dinyatakan positif Covid-19. Ia mengatakan, 19 orang pegawai ini sedang menunggu tes usap kedua.
“400 orang hasil tracing kasus pertama. Hasilnya baru keluar. 19 orang terkonfirmasi positif,” kata Deki dalam keterangannya, Rabu (26/8/2020).
Deki melanjutkan, pihaknya menutup sementara RSUD 45. Penutupan ini akan berlangsung selama lima hari. “Rumah sakit untuk sementara ditutup mulai Rabu 26 Agustus sampai Minggu 30 Agustus nanti,” tambahnya.
Selain menutup sementara RSUD 45, sambung dia, pelayanan rawat jalan dan rawat inap di RSUD 45 akan ditiadakan.
“Instalasi gawat tetap melakukan pelayanan untuk kasus yang mengancam jiwa. Bila tidak mengancam jiwa, pasien akan di arahkan ke rumah sakit terdekat,” ujar dia.Masih disampaikan Deki, pihaknya saat ini sedang melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan di setiap sudut rumah sakit.
Ia menyebut, Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuningan sudah menyemprotkan 4.500 liter cairan disinfektan.
“Sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh area rumah sakit,” ucap dia.
Sekedar diketahui, sebelumnya ada 18 tenaga medis di RSUD 45 Kabupaten Kuningan yang positif Covid-19. 18 tenaga medis ini terdiri dari 10 orang tenaga kesehatan, tujuh orang dokter, dan satu orang petugas cleaning service.(*/Dang)
BANYUMAS – Harga cabai di pasar-pasar tradisional Kabupaten Banyumas, mengalami penurunan cukup tajam. Di Pasar Wage Kota Purwokerto, cabai hanya dijual dengan kisaran Rp 10 ribu hingga Rp 14 ribu per kg.
Bahkan, di Pasar Ajibarang yang merupakan pasar tempat kulakan pedagang di wilayah barat Banyumas, harga jual cabai lebih rendah lagi. “Kami hanya menjual cabai seharga Rp 9 ribu sampai Rp 12 ribu per kg. Cabai rawit kami jual Rp 9 ribu-Rp 10 ribu per kg, sedangkan cabai merah besar Rp 12 ribu untuk yang bagus,” katanya.
Dia menyebutkan, pasokan cabai di pasar Ajibarang berasal dari petani di lereng selatan Gunung Slamet wilayah Bumiayu. Menurutnya, anjloknya harga cabai disebabkan banyak petani sedang mengalami musim panen.
“Tidak hanya di wilayah Bumiayu, tapi juga di daerah-daerah lain,” katanya.
Agus (56 tahun), seorang petani cabai yang melakukan budidaya cabai di wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, mengaku harga cabai yang turun drastis sangat memukul usaha pertaniannya. “Dalam kondisi seperti ini, kami jadi malas melakukan panen,” katanya.
Dia menyebutkan, harga cabai itu normalnya di atas Rp 15 ribu per kg di tingkat petani. Dengan harga tersebut, petani masih mendapat kelebihan keuntungan dari biaya tanam dan ongkos petik, meski pun tidak terlalu banyak.
“Namun dengan harga sekarang Rp 8.000 per kg di tingkat petani, maka hasil panen hanya habis untuk membiayai ongkos petik saja. Sedangkan biaya yang dikeluarkan selama merawat tanaman, sudah tidak masuk hitungan sama sekali,” ujarnya.
Dia mengakui, anjloknya harga cabai disebabkan hampir semua sentra pertanian cabai di Jawa saat ini sedang memasuki musim panen. Di sisi lain, permintaan masyarakat justru sedang mengalami penurunan akibat wabah Covid 19.(*/D Tom)
SURABAYA – Ribuan buruh yang tergabung dalam Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (PERDA KSPI) Provinsi Jawa Timur menggelar aksi menolak Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Jatim, Selasa (25/8/2020).
Massa aksi tersebut berasal dari daerah-daerah industri seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Jombang, Lamongan, hingga Tuban.
Ada enam tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut. Tuntutan utamanya adalah menolak Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Tuntutan disuarakan lantaran isi RUU Cipta Keja khususnya dalam klaster ketenagakejaan dirasa banyak mereduksi nilai-nilai kesejahteraan pekerja atau buruh.
“Jika RUU Cipta Keja tersebut disahkan berpotensi hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, kontrak kerja terus-menerus tanpa batas dan hal lain yang merugikan buruh,” kata Wakil Ketua DPW FSPMI KSPI Jawa Timur Nuruddin Hidayat.
Nuruddin mengatakan, saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Menurutnya, seharusnya DPR dan pemerintah lebih fokus terhadap penanganan pendemi tersebut yang berdampak tidak hanya tehadap kesehatan, tetapi juga ke perekonomian di Indonesia.
Massa juga menyuarakan keluhan yang dialami di saat pandemi seperti ini. Dimana pengusaha dengan mudahnya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dengan alasan efisiensi. Padahal PHK alasan efisiensi dilarang oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor : 19/PUU-IX/2011.
“Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh upaya-upaya seperti mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, mengurangi shif, membatasi kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja, tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya, dan memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat,” ujarnya.
Massa aksi juga menolak diskriminasi program subsidi upah sebesar Rp 600 ribu. Menurutnya, program subsidi upah untuk pekerja yang upahnya di bawah Rp. 5 juta diskriminatif dan bedampak timbulnya kecemburuan sosial. Pasalnya pekerja yang mendapatkan subsidi upah tersebut hanya peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Faktanya di lapangan masih banyak pekerja yang tidak didaftarkan oleh pengusahanya kepada BPJS Ketenagakeraan,” kata Nuruddin.
Massa aksi juga menuntut pembentukan Tim Unit Reaksi Cepat dalam rangka pencegahan PHK sepihak serta deteksi dini, monitoring dan pemeriksaan awal terhadap perusahaan yang bepotensi melakukan pelanggaran ketenagakerjaan. Menurutnya, Gubernur Jawa Timur harus segara membentuk Tim Unit Reaksi Cepat demi menghindari permasalahan tersebut.
Tuntutan lain yang disampaikan adalah menagih janji politik realisasi Perda Jatim tentang Jaminan Pesangon. Sistem Jaminan Pesangon dalam bentuk Peraturan Daerah ini merupakan janji Gubernur Khofifah di hadapan ribuan buruh Jawa Timur pada saat merayakan hari buruh internasional (May Day) 1 Mei 2019.
Tuntutan terakhir adalah menuntut kenaikkan upah minimum tahun 2021 sebesar Rp 600 ribu. Tuntutan kenaikkan itu didasarkan dari program pemerintah tentang subsidi upah sebesar Rp 600 ribu bagi pekerja yang upahnya di bawah Rp 5 juta.
(*/Gio)
MAGETAN – Jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mencapai 196 orang. Ada tambahan dua pasien yang baru tercatat.
Kepala Diskominfo Kabupaten Magetan Saif Muchlissun mengatakan tambahan dua pasien baru tersebut terdaftar sebagai kasus Nomor 195 dan 196. Tambahan dua pasien baru itu tercatat pada hari Jumat (21/8/2020).
“Pada hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020, Kabupaten Magetan kembali ada dua tambahan kasus konfirmasi baru,” ujar Muchlis.
Sesuai data, kasus Nomor 195 berinisial SKR (75), seorang nenek, warga Kecamatan Kawedanan. Status awal pasien yang bersangkutan adalah suspectdi sebuah rumah sakit di Madiun dengan penyakit penyerta DM.
Sementara kasus ke-196 berinisial MST (74), seorang perempuan, warga Kecamatan Maospati. Status awal pasien juga suspectyang dirawat di rumah sakit di Madiun.
Petugas Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Magetan langsung melakukan pelacakan dan pemantauan terhadap pihak-pihak yang melakukan kontak erat dengan para pasien itu.
Dari jumlah 196 orang tersebut terdapat 154 orang sembuh, delapan orang meninggal dunia, dan sisanya dalam perawatan dan isolasi.
Pemerintah terus meminta warga disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, yakni hidup sehat, memakai masker, sering cuci tangan di air mengalir dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.(*/Gio)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro