Politik dan keamanan

JAKARTA – Sudah hampir sebulan drama ‘papa minta saham’ bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan belum ada titik terang penuntasan kasus itu. Ketua umum PPP hasil Munas Surabaya Romahurmuziy, meminta MKD bersikap sebagaimana slogan Golkar; ‘Suara Golkar Suara Rakyat’ .

“Soal Pak Setya Novanto, yang terbaik sesuai UU MD3 (UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) adalah dikembalikan penyikapannya sesuai slogan partai pengirimnya, yakni ‘suara Golkar, suara rakyat,” kata Romahurmuziy kepada wartawan, (13/12).

“Silakan rekan-rekan di Partai Golkar menanyakan apa yang terbaik untuk Pak Setya Novanto dalam situasi saat ini kepada rakyat. Apapun jawabannya, itulah yang terbaik,” imbuhnya.

Romi meyakini kader-kader Golkar memiliki jiwa besar dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk menangkap suara rakyat atas kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto.

Sementara soal kelanjutan persidangan di MKD, Romi tetap mendorong agar dua persidangan tersisa untuk Luhut Pandjaitan dan Reza Chalid digelar terbuka.

“Di negara hukum, sebuah peraturan dibuat untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas. Itulah kenapa meski UU 17/2014 tentang MD3 mengatur ketertutupan sidang MKD, tatib DPR menerjemahkannya dengan bahasa ‘dapat terbuka’, paparnya

Dengan banyaknya komponen masyarakat sipil yang menyampaikan aspirasi agar sidang MKD digelar terbuka, berikut membanjirnya parodi dan lalu lintas komentar spontan dari netizen di media sosial, hendaknya pimpinan dan anggota MKD bijak menangkapnya sebagai mewakili nurani publik.

“Karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan atas MKD yang merosot jauh, meletakkan mereka pada titik yang tidak bisa lagi dipercaya, seluruh sidang MKD berikutnya harus dibuat terbuka,” tegasnya.

Dengan demikian, MKD tidak terkesan sedang membuat drama yang sudah ditebak ujungnya. “Jika hal ini tidak dilakukan, khawatir sinya elemen yang beredar soal ‘sudah terbelinya’ kedaulatan anggota-anggota MKD adalah benar adanya,”tandas Romi.(*Adyt)

DEPOK – Komisioner KPU Depok Suwarna Wiryasumarta memprediksikan angka partisipasi pemilih di Kota Depok stagnan di kisaran 58 persen. Hal tersebut dilihat dari persentase pengembalian formulir c6 di setiap kelurahan yang rata-rata 20 persen.

“Dinamika penduduk Depok cukup tinggi. Dari daftar pemilih tetap, pengembalian formulir c6 masih tinggi,”bebernya, (11/12).

Dia mengatakan, banyak penduduk yang ternyata telah pindah tempat meskipun telah terdaftar dalam DPT. Perpindahan penduduk yang tinggi itu menjadi penyebab tingkat partisipasi pilkada dianggap masih belum memenuhi target.

Dia menambahkan, meski target pilkada tahun ini tidak memenuhi target, namun bila dibandingkan partisipasi pada pilkada tahun 2010 mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, tingkat partisipasi berada pada kisaran 54 persen.

Dia mengatakan, faktor yang mempengaruhi angka partisipasi pilkada adalah membaiknya kualitas DPT. Pemutakhiran DPT, seperti mengecek ulang domisili penduduk dan daftar ganda, memberikan pengaruh kepada angka partisipasi pilkada pada tahun ini.

Suwarna menambahkan, kehadiran pemilih hanya dilihat oleh angka. Sementara angka dipengaruhi oleh validitas data daftar pemilih tetap. Menurut dia, bila dalam DPT banyak yang tidak mencerminkan kenyataan, bisa berpengaruh kepada angka partisipasi ke depannya.

“Misalkan saja sudah terdaftar karena dia memang warga Depok. Tapi, kenyataannya dia seringkali tidak berada di Depok karena masalah pekerjaan,” tuturnya.

Dia mengatakan, tingkat validitas DPT kini sudah semakin valid. “Saya kira kualitas sudah meningkat sehingga akan menambah angka partisipasi. Tentu saja sosialisasi perlu terus dikedepankan,” tandasnya. (*Idr)

SEMARANG – Pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak tinggal empat hari lagi. Para Kapolres di Jawa Tengah yang wilayahnya menggelar Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 dilarang meninggalkan lokasi tugasnya .

Penegasan tersebut disampaikan Wakapolda Jateng , Brigjen Pol Musyafak sehubungan semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada serentak. Menurut dia, seluruh pimpinan satuan wilayah harus siaga penuh menghadapi Pilkada serentak. ” Tidak boleh ada yang izin, sebelum sampai waktu coblosan, tandasnya. “Perintah ini termasuk untuk para Kapolres yang wilayahnya tidak menggelar pemilihan kepala daerah, lanjut Musyafak.

“Polres yang daerahnya tidak menggelar pilkada tetap siaga untuk mendukung pengamanan,” katanya. Hingga kurang dari sepekan menjelang pilkada, kata dia, situasi keamanan Jawa Tengah masih cukup kondusif.

Seluruh pejabat Polda Jawa Tengah, lanjut dia, telah ditugaskan untuk memantau situasi daerah menjelang pilkada.Sebanyak 21 kabupaten/kota dijadwalkan menggelar pilkada serentak pada Desember 2015.

Ke-21 daerah tersebut adalah Kota Semarang, Surakarta, Magelang, Salatiga, Pekalongan , kabupaten Semarang, Rembang, Kebumen, Purbalingga, Boyolali, Pekalongan, Blora, Kendal, Sukoharjo, Wonogiri, Wonosobo, Purworejo, Klaten, Demak, Gorbogan dan Pemalang.

Sementara itu suasana kampanye pasangan calon (paslon) walikota Semarang mulai terlihat memanas . Selain menebar janji-janji manisnya , para paslon walikota Semarang juga mulai ancang-ancang membentuk satgas anti politik uang .

Tidak hanya paslon nomor urut 2 Hendrar Prihadi alias Hendi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita yang membentuk Satgas Anti Money Politic. Paslon nomor urut 3 Sigit Ibnugroho Sarasprono bersama Agus Sutyoso (Sibagus) juga berkomitmen untuk memerangi praktik politik uang (money politic). Bahkan tidak tanggung-tanggung, Tim Sibagus akan memberikan reward atau hadiah bagi siapapun yang berhasil menangkap tangan praktik politik uang tersebut.

“Apabila ada relawan kami yang bisa menangkap pelaku tindakan yang tidak mendidik dalam pesta demokrasi itu, kami siapkan hadiah Rp 10 juta, jika terbukti. Itu untuk yang menangkap, memberi maupun yang menerima,” tegas Ketua Tim Pemenangan Sibagus Joko Santoso.

Ia juga mengatakan hadiah Rp 10 juta bagi yang berhasil menangkap pelaku politik uang tersebut tidak hanya berlaku bagi para relawan Sibagus tapi juga bagi warga kota Semarang. Untuk itu, pihaknya sudah memberikan bimbingan teknis pada para relawan baik yang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun yang di luar TPS mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara.(*A Rus)

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan untuk mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta yang memenangkan Djan Faridz sebagai ketua umum dan Dimyati Nataksumah Sekjen. PPP Djan berharap Menkum HAM Yassona Laoly segera menerbitkan SK atas putusan MA itu.

“Putusan itu bersifat pengesahan bukan pengangkatan. Jadi Menkum HAM wajib mengesahkan paling lama 7 hari, jika tidak maka Menkum HAM telah melakukan abuse of power,” kata Sekjen PPP Dimyati Natakusumah kepada wartawan (22/11).

Dimyati mengatakan pihaknya telah mengajukan persyaratan susunan kepengurusan PPP untuk kedua kalinya kepada Menkum HAM pada Rabu (18/11) lalu, sehingga Menkum HAM ada waktu 7 hari untuk menerbitkan SK sejak pengajuan itu.

“Kami harapkan Menkum HAM sahkan paling telat sampai Rabu depan. Ini sudah inkrah, kalau tidak dilakukan maka yang bersangkutan melakukan pelanggaran,” ujar doktor hukum tata negara itu.

Dimyati juga mengingatkan, jika SK kepengurusan PPP Djan Faridz yang sudah disahkan MA tidak diterbitkan, maka pihaknya akan mengajukan gugatan pidana atas Menkum HAM Yassona Laoly. Pasalnya, putusan MA tidak bisa diajukan Peninjauan Kembali (PK).

“Jika minggu depan Menkum HAM tak menerbitkan SK pengesahan, maka kami akan bawa ke ranah hukum.

Saya berharap sahabat saya tidak bermain-main, tidak menyalahgunakan jabatan dengan sewenang-wenang,” tegas mantan bupati Pandeglang itu.(*Ars)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical membenarkan pertemuan dengan pemimpin partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di Hambalang, Jakarta kemarin malam. Pertemuan itu membahas laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD soal transkrip perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

“Itu membahas dan mendengarkan penjelasan dari Pak Novanto tentang perjanjian permasalahan itu (perpanjangan kontrak PT Freeport). Bahwa kita seluruh KMP merasa bahwa dia (Ketua DPR) tidak bersalah,” katanya saat menghadiri Perayaan Deepavalu Nasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, (21/11).

Dalam pertemuan para petinggi KMP di Hambalang tersebut, Ketua DPR RI menceritakan kronologi masalah rekaman yang menyerang dirinya sebagai pencatut nama Presiden Jokowi- Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah banyak editan.

Saat ditanya mengenai dukungan yang diberikan kepada Ketua DPR RI Setya Novanto, Bakrie alias Ical menyerahkan semua kepada MKD.

“Bagaimanapun juga kita harus melihat hasil dari MKD. Kita tetap hormati MKD itu dan kita serahkan kepada MKD,” jelasnya.

Sebagai informasi Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan adanya pihak yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK ke MKD terkait perpanjangan kontrak PT Freeport. Namun, laporan Sudirman Said masih dipertanyakan keabsahannya.(okz/Adyt)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, mengaku akan terus mengupayakan proses perdamaian dengan kubu Rommahurmuziy, agar PPP kembali utuh.

Djan mengatakan, ia akan bersikap terbuka dan mendengar apa permintaan dari kubu Romy. Djan pun bahkan, menawarkan posisi apapun di PPP termasuk jabatan ketua umum.

“Dia maunya apa saya kasih, yang dia mau saya kasih, terserah dia. Ya terserah dia maunya apa nanti kita rundingkan. Kalau dia mau jadi ketua umum, kan ada pengurus di sini, nanti dibawa ke pengurus. Ini ada permintaan jadi ketua umum boleh nggak,” katanya.

Djan menegaskan tidak akan memberikan sanksi kepada kader-kader di kubu Romy bila ingin bergabung dengan kubunya.

“Enggak ada, Pak Romy saja saya ajak balik. Kita partai Islam enggak pernah berpikir pecat,” katanya.

Untuk itu, dirinya meminta pada kubu Romy untuk segera bergabung dengan kubunya, dan bersama-sama segera mengurus PPP.

“Gabunglah sama-sama mengurus PPP. Saya dari PPP muktamar Jakarta membuka diri untuk semua saudara-saudara saya yang selama ini berlawanan dengan muktamar Jakarta, ayo kita bersama-sama mulai hari ini bekerja bersama-sama untuk kepentingan umat, bangsa, dan republik Indonesia,” tutupnya.(Ris)

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta Menteri ESDM Sudirman Said tidak mengalihkan isu Freeport ke ranah politik. Isu energi yang sedang dihadapi bangsa ini lebih terkait kepada persoalan kedaulatan sumber daya alam yang terabaikan.

Demikian disampaikan Iskan menanggapi pernyataan Sudirman bahwa ada politikus yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham Freeport, di Jakarta, (14/11)
“Tindakan melempar isu pencatutan ini memang terkesan sedang mengalihkan isu freeport ke ranah politik.

Padahal yang terpenting diperhatikan adalah bagaimana membuat hak rakyat pada kedaulatan sumber daya alam tidak terabaikan,” kata Politikus PKS tersebut.

Iskan menegaskan sesuai standard internasional, kontraktor yang telah habis masa kontraknya sudah seharusnya menyerahkan pengelolaannya kepada

“Tidak logis jika negara sebagai pemilik kekayaan alam, untuk mendapatkan bagian harus membayar tanah dan kandungannya,”tuturnya.

Dengan tidak mengalihkan isu ke ranah politik, Iskan berharap Sudirman tidak menciptakan kegaduhan baru, seperti halnya saat menuding Presiden SBY berada di balik mafia migas.

“Apalagi sekarang dia menuding seseorang tanpa nama. Kalau memang memiliki bukti kuat sebaiknya sebut saja namanya,” kata Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu. (*Sam)

JAKARTA – Kepolisian RI telah mengeluarkan surat edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech).
Menurut anggota Komisi III DPR RI, Desmond Mahesa, surat ini hanya semacam panduan bagi anggota Kepolisian. Namun demikian, surat tersebut tidak bisa dijadikan dasar mempidanakan seseorang.

“Kan surat edaran ini sebetulnya bukan hukum. Polisi itu sebenarnya, dia tidak bisa menuntut berdasarkan surat edaran ini. Itu kan ibaratnya surat itu panduan bagi Kepolisian, jadi bukan hukum,” kata Desmond, 2/11 .

Menurut politisi Partai Gerindra ini, untuk memidanakan seseorang, polisi harus memiliki landasan hukum. Jika polisi seperti membuat suatu landasan hukum, maka hal itu menyalahi aturan.

“Jadi kalau polisi menganggap ini sebagai norma, ya ‎polisi membuat Undang-Undang, itu nggak benar. Kalau polisi membuat Undang-Undang, ini kan membuat aturan menjadi norma. Ini kan sudah nggak jelas institusi Kepolisian,” terang Desmond.
Desmond mengatakan surat itu tidak bisa menjadi pengekang kebebasan berekspresi masyarakat sipil. Jika hal itu dilakukan maka menurutnya telah melanggar konstitusi yang berlaku.

“Kalau surat edaran itu menjadi pengekangan masyarakat sipil, saya pikir ini sudah melanggar konstitusi kita,” tandasnya. (*Ris)

LOMBOK – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz mempersilakan saja kalau kubu Romahurmuziy dan Menkumham Yasonna Laoly untuk melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan kubunya.

Namun, sesuai aturan hukum putusan kasasi itu harus dilaksanakan dulu.

“Laksanakan dulu putusan kasasi MA itu. Putusannya kan MA mengakui PPP Djan Faridz, maka Menkumham harus memberi pengesahan kubu kami dulu, laksanakan dulu itu, baru bisa mengajukan PK,” kata Dimyati Natakusuma selaku Wakil Ketua Umum PPP kubu Djan Faridz, di Lombok, (1/11).
Menurutnya, tanpa adanya pelaksanaan putusan itu, maka tidak bisa dilakukan PK. Sebab, adanya PK harus ada kondisi hukum dilaksanakannya putusan kasasi yqng memenangkan pihaknya.

“Kalau belum dilaksanakan, apa yang akan di-PK,” jelasnya.

Di bagian lain, ia melihat, putusan MA ini memberikan penegasan, mana kader PPP yang benar-benar teguh pendirian, dan mana yang tidak. Namun, puhaknya tetap ingin semua kader kembali ke Rumah Besar PPP demi untuk kemajuan partai.

Sebelumnya, pada 20 Oktober lalu, MA mengabulkan permohonan kasasi PPP Djan Faridz yang merupakan hasil Munas Jakarta.
(*Bag)

YOGYAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman menegaskan PKS di bawah kepemimpinannya menargetkan menjadi partai papan atas. PKS naik kelas dari partai papan tengah menjadi partai papan atas dengan target perolehan suara menjadi dua digit.

“Kita berharap muswil ke depan kepengurusan lebih baik lagi. Munas kemarin kita menargetkan PKS naik kelas dari papan tengah dengan perolehan suara 7 persen, naik ke papan atas dengan perolahn 2 digit,” kata Sohibul Iman dalam acara pembukaan Musyawarah Wilayah (muswil) 4, DPW PKS DIY di Balai Budaya Gambiran (BBG) di Jl Gambiran, Yogyakarta, Sabtu (10/10/2015) malam.

Dia berkeyakinan PKS DIY bisa memberikan kontribusi tinggi untuk mencapai target-target nasional tersebut. Bila PKS DIY dalam pemilu 2014 lalu bisa meraih 11 persen suara, pada pemilu tahun 2019 nanti suara akan lebih besar lagi.

“Nanti teman-teman yang merumuskannya dalam sidang besok pagi. Apa 15 atau 20 persen, nanti dibicarakan dalam sidang. PKS mudah-mudahan jadi partai papan atas bersama parta-partai lain,” kata Sohibul.

Dia menambahkan muswil ini merupakan rangkaian dari munas PKS yang dilaksanakan bulan lalu. Dalam muswil tersebut kegiatan utama adalah proses regenerasi atau pergantian kepemimpinan wilayah di DIY, baik DPW, MPW dan Dewan Syariah Wilayah.

“Selain itu dalam muswil ini juga dibahas kegiatan mengenai perencanaan ke depan PKS di DIY. Arah ke depan juga merupakan turunan dari yang telah dirumuskan munas,” kata Sohibul didampingi Ketua Bidang Wilayah Dakwah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta (Jatijaya), Sigit Sosiantomo dan ketua DPW PKS DIY 2010-2015, Sukamta.

Menurutnya muswil merupakan bentuk pengejawantahan dari konsolidasi-konsilidasi partai itu sendiri. Setiap pergantian kepemimpinan akan diikuti konsolidasi. Muswil dan musda selesai akhir bulan Oktober ini sebab pada awal November yakni pada tanggal 3-6 ada mukernas.

“Mukernas yang hadir nangti adalah pengruus baru dan ini merupakan konsolidasi tingkat nasional,” tandasnya.(*Ism)