PILKADA SERENTAK, POLISI DILARANG IZIN

SEMARANG – Pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak tinggal empat hari lagi. Para Kapolres di Jawa Tengah yang wilayahnya menggelar Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 dilarang meninggalkan lokasi tugasnya .

Penegasan tersebut disampaikan Wakapolda Jateng , Brigjen Pol Musyafak sehubungan semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada serentak. Menurut dia, seluruh pimpinan satuan wilayah harus siaga penuh menghadapi Pilkada serentak. ” Tidak boleh ada yang izin, sebelum sampai waktu coblosan, tandasnya. “Perintah ini termasuk untuk para Kapolres yang wilayahnya tidak menggelar pemilihan kepala daerah, lanjut Musyafak.

“Polres yang daerahnya tidak menggelar pilkada tetap siaga untuk mendukung pengamanan,” katanya. Hingga kurang dari sepekan menjelang pilkada, kata dia, situasi keamanan Jawa Tengah masih cukup kondusif.

Seluruh pejabat Polda Jawa Tengah, lanjut dia, telah ditugaskan untuk memantau situasi daerah menjelang pilkada.Sebanyak 21 kabupaten/kota dijadwalkan menggelar pilkada serentak pada Desember 2015.

Ke-21 daerah tersebut adalah Kota Semarang, Surakarta, Magelang, Salatiga, Pekalongan , kabupaten Semarang, Rembang, Kebumen, Purbalingga, Boyolali, Pekalongan, Blora, Kendal, Sukoharjo, Wonogiri, Wonosobo, Purworejo, Klaten, Demak, Gorbogan dan Pemalang.

Sementara itu suasana kampanye pasangan calon (paslon) walikota Semarang mulai terlihat memanas . Selain menebar janji-janji manisnya , para paslon walikota Semarang juga mulai ancang-ancang membentuk satgas anti politik uang .

Tidak hanya paslon nomor urut 2 Hendrar Prihadi alias Hendi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Ita yang membentuk Satgas Anti Money Politic. Paslon nomor urut 3 Sigit Ibnugroho Sarasprono bersama Agus Sutyoso (Sibagus) juga berkomitmen untuk memerangi praktik politik uang (money politic). Bahkan tidak tanggung-tanggung, Tim Sibagus akan memberikan reward atau hadiah bagi siapapun yang berhasil menangkap tangan praktik politik uang tersebut.

“Apabila ada relawan kami yang bisa menangkap pelaku tindakan yang tidak mendidik dalam pesta demokrasi itu, kami siapkan hadiah Rp 10 juta, jika terbukti. Itu untuk yang menangkap, memberi maupun yang menerima,” tegas Ketua Tim Pemenangan Sibagus Joko Santoso.

Ia juga mengatakan hadiah Rp 10 juta bagi yang berhasil menangkap pelaku politik uang tersebut tidak hanya berlaku bagi para relawan Sibagus tapi juga bagi warga kota Semarang. Untuk itu, pihaknya sudah memberikan bimbingan teknis pada para relawan baik yang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun yang di luar TPS mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara.(*A Rus)