Hukum dan Kriminal

BANDUNG – Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polrestabes Bandung beserta jajaran satuan TNI, BNN, Satpol PP, Disbudpar, dan Bea Cukai, mengelar razia tempat hiburan di Kota Bandung.

Dalam razia itu, Polisi temukan rumah mewah dijadikan gudang minuman keras (miras).

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Widodo, menjelaskan, penemuan gudang miras di rumah mewah itu berawal dari sebuah razia di salah satu cafe di kawasan mekarwangi, Bojongloa Kidul, Kota Bandung.

Saat dilakukan pemeriksaan kepada pengunjung, polisi mencari dari mana cafe itu, mendapat pasokan miras. Pemilik cafe pun menunjukan gudang yang jadi tempat penyimpanan miras.

“Jadi tadi kita juga dapati, pemilik cafe ini, memiliki gudang miras yang berjarak kurang lebih 300 meter, dari lokasi cafe,” ucap Widodo usai menggelar razia, Kota Bandung, Sabtu (29/2/2020) dini hari.

Di rumah mewah itupun, terdapat beberapa kendaraan seperti mobil ranger, mobil SUV, beberapa motor yang diantaranya ada motor klasik serta moge.

Saat petugas masuk ke dalam rumah berlantai dua itu, petugas mendapati ada satu ruangan berukuran cukup besar di basement rumah, yang menyimpan ribuan botol miras.

“Pemilik cafe yah pemilik rumah (gudang miras) ini,” ujar Widodo.

Saat dimintai keterangan terhadap pemilik gudang, dirinya tidak memiliki izin gudang, untuk penyimpanan miras. Akhirnya, Polisi pun melakukan penyitaan ribuan botol miras di gudang tersebut.

“Dari gudang ini, kita amankan 4322 ribu botol miras. Karena tidak miliki izin, kita sita dan kita amankan di Satnarkoba, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” pungkasnya.

Lokasi gudang pun, langsung disegel dan dilakukan pemasang garis dilarang melintas, oleh tim gabungan. (*/Hend)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengaku pernah bertemu dengan tersangka kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, Harun Masiku.

Hal itu disampaikan Arief usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK.

Arief menjelaskan kepada penyidik KPK, dirinya tidak mengenal secara pribadi eks Caleg PDI Perjuangan (PDIP) yang kini masih buron tersebut. Namun Harun pernah menemuinya di kantor KPU.

“Dia pernah datang ke kantor ya, menyampaikan surat JR (judicial review) yang diputuskan oleh MA itu,” kata Arief usai menjlani pemeriksaan di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2020).

Surat Putusan Mahkamah Agung (MA) itu terkait pengganti calon legislatif (caleg) yang meninggal dunia, agar Harun ditetapkan sebagai calon anggota DPR terpilih periode 2019-2024, melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

Namun saat bertemu Harun, Arief menjelaskan bahwa surat tersebut tidak bisa ditindaklanjuti, lantaran tidak sesuai dengan ketentuan pemilu.

“Saya jelaskan juga tadi (ke penyidik), ya saya sampaikan (surat) ini enggak bisa ditindaklanjuti karena memang tidak sesuai dengan ketentuan UU Pemilu,” ucapnya.

Arief menambahkan, Harun tidak menyampaikan bahwa surat tersebut atas perintah partai atau tidak. “Enggak, enggak sampai sejauh itu. Pokoknya hanya itu aja, ‘ini ada putusan MA mohon bisa dijalankan’ (kata Harun). (Lalu dijawab Arief) dan saya sudah sampaikan loh, kan kami sudah pernah menjawab surat itu’,” kata Arief mengulang pembicaraannya dengan Harun.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses PAW di DPR RI. Empat tersangka tersebut yakni, Wahyu Setiawan (WSE), mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF). caleg PDIP Harun Masiku, dan pihak swasta, Saeful (SAE).

Wahyu dan Agustiani ditetapkan sebagai pihak penerima suap. Sedangkan Harun dan Saeful merupakan pihak yang memberikan suap.(*/Ag)

CIREBON – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Barat, menggerebek sebuah gudang kosmetik ilegal yang berada di Desa Ciledug Tengah, Kabupaten Cirebon, dan menyita beberapa barang bukti.

“Kita melakukan pemeriksaan salah satu gudang yang berada di Ciledug. Dan setelah dilakukan pemeriksaan kita temukan kegiatan repack produk kosmetik,” kata Staf Penindakan BPOM Jawa Barat Edward Siahaan di Cirebon, Jumat.(28/2/2020)

Edward mengatakan saat dilakukan pemeriksaan atau penggerebekan, karyawan gudang kosmetik tersebut ternyata sedang melakukan pengepakan produk dan juga penempelan lebel.

Namun semua itu tidak melalui izin dari BPOM, sehingga bisa dikatakan bahwa produk-produk yang ada di gudang tersebut adalah ilegal.

“Saat diperiksa ada beberapa bahan baku yang siap di ‘repack’ dan ada juga sudah diberi lebel,” ujarnya.

Selain itu ada juga barang-barang atau kosmetik yang sudah siap diedarkan dan dari keterangan karyawan, gudang tersebut sudah beroperasi selama beberapa bulan.

Ketika ditanya terkait pemasaran produk kosmetik ilegal tersebut, Edward tidak mengetahui secara pasti, karena saat ini masih dilakukan pendalaman lebih lanjut.

Dia menambahkan barang-barang atau kosmetik ilegal yang disita belum diketahui jumlah pastinya karena sampai saat ini masih dilakukan pendataan.

“Sampai saat ini kita masih dalam proses penghitungan dan masih memilah, jadi belum diketahui secara pasti ada berapa produk dan jumlahnya,” jelasnya.(*/Eln)

JAKARTA – Terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi memberikan kesaksianya dalam lanjutan sidang suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Dalam kesempatan itu, ia membantah bahwa dirinya meminta adanya penambahan dana operasional menteri melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum sebesar Rp70 juta.

“Saudara saksi (Bambang), pernahkah saya minta tambahan dana operasional menteri kepada saudara saksi secara langsung maupun pada sekretaris Menpora?,” tanya Imam kepada eks Kabiro Keuangan Rumah Tangga Kemenpora Bambang Tri Joko di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2020).

Bambang pun mengamini bahwa tidak pernah ada penambahan dana operasional menteri yang diminta Imam saat jadi Menpora.

“Tidak pernah,” ujarnya.

Kemudian, Imam melanjutkan pertanyaan soal apakah dirinya pernah meminta adanya revisi anggaran program Satlak Prima Kemenpora. Kemudian, Bambang pun mengaku tidak pernah mengetahui hal tersebut lantaran bukan merupakan kewenangannya.

“Saya tidak tahu, karena itu ranah perencanaan,” kembali jawab Bambang

Lebih lanjut, Imam mengatakan, bahwa selama ini dirinya kerap memperkenalkan para staf maupun asisten pribadinya. Sehingga, bila ada orang dekatnya yang meminta sejumlah uang yang mengatasnamakan dirinya agar ditolak atau pun dilaporkan kepada dirinya.

“Dalam forum rapat pasti saya kenalkan satu-persatu termasuk siapa saja dan pasti saya katakan, bilamana ada seorang pun mengaku atas nama saya meminta sesuatu maka tolak dan langsung laporkan kepada saya. Dan sejauh itu tidak pernah ada laporan ke saya siapapun,” tutur Imam.

Sebelumnya, eks Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora RI, Bambang Tri Joko mengatakan bahwa asisten pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum pernah meminta dana tambahan untuk biaya operasional kunker.

Biaya tambahan itu, menurut Bambang, memotong dari anggaran Satlak Prima sebesar Rp 50-75 juta. “Saudara tahu nggak berapa anggaran Satlak Prima yang diambil untuk kunker terdakwa?” tanya jaksa KPK Ronald ke Bambang.

“Ya saya me-reverse, anggaran yang diminta setiap kunjungan itu antara Rp 50 juta sampai Rp 75 juta. Itu yang diminta saudara Ulum kepada Pak Sesmen,” jawab Bambang.

Imam Nahrawi didakwa menerima aliran dana sebesar Rp11,5 miliar untuk mempercepat persetujuan dana hibah KONI ke Kemenpora.
Dia didakwa melakukan suap bersama-sama dengan mantan Asisten Pribadi Menpora Miftahul Ulum. Imam dan Ulum menerima uang dari eks Sekretaris Jendral KONI Ending Fuad Hamidy dan eks Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy.(*/Tub)

BOGOR – Dalam dugaan kasus renovasi asal jadi terhadap sarana ibadah Masjid Agung Baitul Faidzin yang berlokasi di Komplek Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan menghabiskan anggaran hingga Rp26 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2017, penegak hukum terkait bakal segera menindaklanjuti indikasi tersebut.

Melalui Kasi Intel pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong, Kabupaten Bogor, Juanda menuturkan, untuk menindak lanjuti kasus tersebut, pihaknya meminta waktu untuk mempelajari terlebih dulu dalam mengungkap dugaan kasus ini.

“Nanti saya pelajari dulu ya,” ujar Juanda saat dihubungi wartawan, Kamis (27/2/20).

Menurutnya, dirinya yang baru mengemban tugas di Seksi Intelijen Kejari Cibinong terhitung sejak November 2019 lalu.

“Saya baru empat bulan juga disini kan, saya harus memahami semuanya dulu. Seperti halnya dalam menangani kasus dugaan tersebut,” jelasnya.

Juanda menambahkan, dalam beberapa hari kedepan dirinya meminta kepada media massa agar ia mempelajari kasus dugaan renovasi asal jadi terhadap bangunan Masjid Agung Baitul Faidzin di komplek Pemkab Bogor.

“Kalau mau wawancara hari Senin pada 2 Maret 2020 nanti, dimana saya minta waktu itu untuk mempelajari terlebih dulu kronologis perkaranya itu,” tukasnya.

Sekedar diketahui, baru setahun usianya, plafon masjid agung Baitul Faidzin di Komplek Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor sudah jebol.

Padahal, bangunan yang dibangun dari APBD Kabupaten Bogor sebesar Rp26 miliar ini baru selesai direnovasi pada 2019 lalu namun pembangunan masjid tersebut dikatakan kontraktor abal – abal oleh Bupati Bogor sampai saat ini belum diresmikan.(*/T Abd)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting. Ia diperiksa terkait kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.

Evi mengaku dalam pemanggilan kali ini merupakan pemeriksaan lanjutan untuk memberikan keterangan atas kasus yang menjerat mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

“Lanjutan yang untuk tambahan ya, keterangan tambahan. Jadi, apa yang dimintakan ini lebih kepada pendalaman terkait perolehan suara, dan dengan penetapan calon terpilih,” katanya di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2020).

Evi dicecar sebanyak tujuh pertanyaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan itu, Evi mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Wahyu Setiawan terkait eks Caleg PDIP Harun Masiku.

“Sekitar tujuh gitu. Tujuh pertanyaan aja. (Saya) enggak ada (bicara soal Harun Masiku). Kalau untuk terkait itu kan tentu apa yang disampaikan dalam surat saja,” ujarnya.

Dilanjutkannya, dalam pertanyaan yang dilontarkan para penyidik KPK hanya di seputaran tugas-tugasnya di KPU. Misal, seperti proses rekapitulasi suara hingga penetapan calon terpilih.

“Seperti itu saja. Penambahan pendalaman saja. Sehingga, ya tentu kami jika ingin diminta keterangan, sangat ingin membantu KPK untuk bisa dapat keterangan yang sejelas-jelasnya,”paparnya.(*/Ag)

YOGYAKARTA – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY Kadarmanta Baskara Aji menyatakan, pihaknya akan melakukan pendampingan hukum kepada para tersangka tragedi susur sungai yang merupakan anggota PGRI.

“Suasana sedih dan empati kita rasakan betul tapi kita juga hormati proses hukum yang dijalani para guru tersebut,” ungkap Baskara Aji, Rabu (26/2/2020).

Dia berharap, perlakuan terhadap pendidik yang menjadi tersangka tersebut tetap baik. Agar tidak menjadi polemik yang justru akan menambah sedih keluarga korban.

“Tapi, kami di daerah berharap agar permasalahan ini jangan justru jadi hal yang kontra produktif, malah jadi saling menyalahkan karena kita ingin suasana yang terbangun itu kan memberikan penghiburan bagi keluarga korban,” ungkap dia.

PGRI DIY berharap proses hukum di kepolisian bisa dilakukan sebaik mungkin.

“Kita ingin hormati proses hukum tapi proses hukum itu harapannya bisa dijalankan dengan baik. Salah benarnya para guru ini kan nanti setelah di pengadilan. Kami tidak tahu prosedurnya seperti apa, tapi kalau banyak yang memberikan komentar dan sorotan ini kan nantinya polisi juga akan melakukan koreksi,” tandas Aji.(*/D Tom)

BANDUNG – Penyuap Bupati Indramayu Supendi, Carsa ES meminta hukuman yang seringan-ringannya. Kuasa hukumnya Khalimi menyebutkan, jika kliennya korban institusi pemerintahan yang tidak taat aturan.

Hal itu diungkapkan Khalimi saat membacakan nota pembelaan kasus dugaan suap dengan terdakwa Carsa ES, di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Rabu (26/2/2020).

Dalam pembelaannya, Khalimi meminta majelis agar mengukum terdakwa Carsa ES seringan-ringannya, dikarenakan terdakwa bukanlah penyuap murni. Tapi karena diminta dan dijanjikan akan diberikan proyek oleh Supendi, Omarsyah dan Wempi Triyoso.

”Selain itu terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur proyek, dia merupakan korban birokrasi. Juga memenuhi kriteria untuk menjadi justice collaborator,” katanya.

Usai persidangan Khalimi menambahkan, terdakwa Carsa ES dalam kasus suap Bupati Indramayu non aktif Supendi menyatakan, terjadinya pengaturan (plotting) pemenang proyek terjadi karena kontribusi uang masuk yang diminta sebelumnya. Inisiatif datang bukan dari Terdakwa, namun dari Supendi, dari pejabat Kadis PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah, dan dari Kabid Jalan Wempi Trioso.

Menurutnya, pemberian uang dari terdakwa terpaksa dilakukan karena takut tidak mendapat paket pekerjaan dan mereka mengetahui terdakwa sangat mudah dimintai uang, dan itu pernah dialami satu tahun musim anggaran tidak memperolehnya.

“Berlaku seperti hukum stick and carrot (tongkat dan wortel). Kontraktor penurut menyediakan uang akan mendapat wortel, sebaliknya jika tidak berkontribusi maka dienyahkan oleh pukulan tongkat. Inilah kondisi yang ada dalam praktik pengadaan barang atau jasa di era Kadis PUPR Indramayu Omarsyah,” ujarnya.

Atas pleidoi terdakwa, tim Jaksa Penuntut Umum KPK Kiki Ahmad Yani tidak mengajukan reflik. Karena substansi pembelaan yang diajukan tidak jauh berbeda dengan tuntutan sebelumnya.

”Isinya tidak jauh berbeda dengan tuntutan kami yang mulia, hanya di kesimpulannya saja. Kami tidak mengajukan reflik,” tegasnya.

Sidang yang dipimpin I Dewa Gede Suarditha pun ditunda pekan depan atau 4 Maret 2020 dengan agenda pembacaan putusan. (*/Hend)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa para saksi kasus dugaan suap terkait penetapan Anggota DPR Pergantian Antar Waktu (PAW) Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Selasa (25/2/2020).

Para saksi batal diperiksa karena alasan banjir mengepung Jakarta.

Ada empat saksi yang diagendakan diperiksa hari ini. Keempat saksi itu yakni, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman; Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik; Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Riezky Aprilia; serta Advokat PDI Perjuangan, Donny Tri Istiqomah.

KPK berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Namun, belum diketahui kapan penjadwalan ulang terhadap empat saksi kasus dugaan terkait penetapan Anggota DPR PAW itu.

“Benar. namun karena ada kendala teknis banjir tadi pagi, maka sesuai kesepakatan antara penyidik dan para saksi pemeriksaan akan dijadwal ulang,” kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (25/2/2020).

Sejauh ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proses PAW di DPR RI. Empat tersangka tersebut yakni, mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WS), mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina (ATF).

Kemudian, Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Harun Masiku (HAR) dan pihak swasta, Saeful (SAE). Wahyu dan Agustiani ditetapkan sebagai pihak penerima suap. Sedangkan Harun dan Saeful merupakan pihak yang memberikan suap.

Saat ini, KPK baru menahan Wahyu Setiawan, Saeful, dan Agustiani Tio Fridelina. Sedangkan Harun Masiku, masih diburu oleh KPK. KPK sudah mendaftarkan Harun Masiku ke Polri sebagai buronan dan mencegahnya untuk bepergian ke luar negeri.(*/Ag)

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengingatkan mantan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno agar tidak berbohong saat memberikan kesaksian di sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) untuk terdakwa Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan).

Hal itu ditekankan Hakim setelah mendengarkan beberapa kesaksian Rano Karno pada persidangan hari ini. Dalam persidangan, Rano Karno banyak membantah ketika dicecar pertanyaan terkait sejumlah aliran uang.

“Saya ingatkan, semua keterangan di bawah sumpah,” kata Hakim Ni Made Sudani kepada Rano Karno di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Meski kembali dicecar oleh Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aliran uang dari sejumlah pihak, Rano bersikukuh menampiknya. Rano bahkan kerap berkelit saat dicecar oleh jaksa KPK dan majelis hakim.

“Saudara jangan berbohong, saudara sudah disumpah, ada ancaman pidana jika saudara memberikan kesaksian tidak benar disini,” tegas Hakim Ni Made.

“Siap yang mulia,” timpal Rano menjawab penegasan Hakim.

Dalam persidangan, Rano menyebut uang Rp7,5 miliar yang bersumber dari PT Bali Pacific Pragama milik Wawan untuk kepentingan Pilkada Banten tahun 2011. Dalam kontestasi itu, Rano berpasangan dengan Cagub Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Rano mengklaim uang Rp7,5 miliar tersebut diterima dan dikelola oleh salah satu tim suksesnya bernama Agus Uban. Uang itu diakui Rano untuk digunakan keperluan kaos dan atribut kampanye. Meski mengklaim mendapat sumbangan sekitar Rp 7,5 miliar, Rano mengaku tak melaporkannya ke KPU Provinsi Banten.

“Tidak (lapor ke KPU) yang mulia,” singkatnya.Pada persidangan sebelumnya, Rano Karno, disebut turut menerima uang panas sebesar Rp700 juta dari proyek pengadaan alat kedokteran rumah sakit rujukan Provinsi Banten pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran (TA) 2012. Hal itu tertuang dalam dakwaan Wawan.

Nama Rano Karno kembali disebut menerima aliran uang sebesar Rp1,5 miliar dalam persidangan. Saat itu, mantan pegawai PT Bali Pasific Pragama (BPP), Ferdy Prawiradireja membeberkan adanya aliran uang Rp1,5 miliar untuk mantan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno.
Ferdy mengamini adanya penyerahan uang Rp1,5 miliar untuk Rano Karno. Uang itu diserahkan Ferdy melalui ajudan Rano Karno, Yadi, di salah satunya hotel kawasan Serang, Banten. Uang Rp1,5 miliar itu diberikan dalam satu bungkus kantong kertas.
Rano membantah adanya sejumlah aliran uang untuk kepentingan pribadinya. Ia bahkan menyatakan tidak mengenal Ferdy Prawiradireja.(*/Ed)