Pendidikan

JAKARTA – Pendidikan karakter minim mendapatkan perhatian dari calon-calon kepala daerah. Mayoritas pasangan calon kepala daerah yang akan terjun dalam Pilkada serentak 2015 tidak memiliki janji kampanye yang jelas tentang pendidikan karakter. Padahal, masalah pendidikan karakter merupakan perhatian utama yang diharapkan masyarakat luas saat ini.

Pemerhati pendidikan dan juga pengembang pendidikan karakter di Indonesia Doni Koesoema menuturkan, dari hasil analisis yang dilakukan platform Kawal Pendidikan, harapan mengenai perbaikan budi pekerti dan pendidikan karakter menjadi hal yang sangat menonjol. “Namun tak satupun dari 24 pasangan calon dari 10 dapil Pilkada serentak 2015 memiliki janji kampanye yang jelas tentang pendidikan karakter,” ujarnya di Gedung Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, (3/12).

Analisis dilakukan di 10 dapil Pilkada yakni Kabupaten Bandung, Kota Depok, Medan, Semarang, Balikpapan, Surabaya, Surakarta, Tangerang Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Tahap awal analisis dilakukan dengan mentabulasi janji kampanye kepala daerah masing-masing yang terkaitpendidikan. Kemudian, melalui platform Kawal Pendidikan, harapan masyarakat dikumpulkan hingga mencapai 334 harapan dan 3377 dukungan.

Menurut Doni, terdapat beberapa kategori harapan mencakup guru, akses, tata kelola, kualitas, politisasi, pembelajaran, pendidikan non formal, visi. Namun yang paling menonjol adalah masalah pendidikan karakter yang diharapkan bisa dikembangkan oleh lembaga pendidikan.

Minimnya perhatian yang diberikan calon-calon kepala daerah tersebut sangat disayangkan. Apalagi jika mengingat pendidikan karakter juga merupakan salah satu fokus utama pemerintah pusat untuk dikembangkan.

Seharusnya, menurut Doni, calon-calon kepala daerah mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang akan mendukung pengembangan pendidikan karakter tersebut. Karena bagaimanapun, pemerintah daerah juga bertanggung jawab besar terhadap dana pendidikan yang mayoritas dialokasikan melalui dana transfer daerah.

Seperti diketahui, total pagu anggaran fungsi pendidikan tahun 2016 adalah sebesar Rp 424,25 triliun yang tersebar di beberapa kementrian. Kemendikbud memperoleh sebesar 49,23 triliun, Kementrian Agama Rp 46,84 triliun, Kemenristek Dikti Rp 37,02 triliun, dan kementrian lainnya Rp 10,72. Sisanya yakni pagu anggaran pendidikan terbesar dialokasikan dalam dana transfer daerah. (*Ind)

TANGERANG – Memiliki berat badan yang ideal memang sangat vdidambakan setiap orang, namun menurunkan berat badan tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Misalnya tidak makan sama sekali, bukannya berat badan ideal yang dicapai malah bisa sakit kekurangan nutrisi.

dr Dasaad Muljiono, MBBS (Hons), FIHA, PhD, dari Bethsaida Hospitals mengatakan ada satu rumus sukses yang harus diperhatikan ketika sedang melakukan program penurunan berat badan. Rumus tersebut adalah mengetahui kandungan kalori dari makanan.

“Misalnya kalau sarapan sehari-hari itu nasi putih 175, satu mangkuk itu 242 kalori. Nasi uduk 389 kalori, nasi goreng 637 kalori. Lalu makan siang sate ayam 338 kalori. Ini penting diketahui,” kata dr Dasaad, di Bethsaida Hospitals, Jl Boulevard Gading Serpong, Banten, Sabtu (28/11).

dr Dasaad juga mengatakan, dengan menghitung kalori seseorang bisa mendapatkan berat idaman. Misalnya jika berat badan sudah berlebih, pola makan bisa diatur dengan mengganti menu makan yang lebih sedikit kalorinya.

Bahwa 1 kg berat badan bisa disetarakan dengan 8.750 kalori. Dengan kata lain jika seseorang ingin menurunkan 1 kg berat badan, makan harus mengurangi asupan kalori sebesar 8.750 kalori. Begitu juga sebaliknya jika ingin menambahkan berat badan.

“Jadi kalau ingin menurunkan 1 kg berat badan itu 8.750 harus dibagi dalam beberapa hari. Misalnya satu minggu, jadi satu hari harus pangkas 1.250 kalori,” terangnya.

Caranya tentu saja dengan mengubah pola makan. Hindari makan tinggi kalori seperti makanan berlemak, makanan digoreng atau daging merah dan perbanyak konsumsi daging putih.

“Kalau suka nyemil ganti cemilan, jangan nastar satu toples. Ganti jadi buah atau sayur yang kalorinya kecil jadi nggak apa-apa dimakan banyak-banyak,”jelasnya. (*Ind)

JAKARTA – Menjaga pola makanan dengan gizi seimbang pada anak merupakan hal yang sangat penting mulai dari asupan gizi yang baik seimbang dengan aktivitas fisik.

“Gizi seimbang adalah gizi yang baik untuk anak. Maksudnya bagaimana? Yaitu asupan zat gizi yang baik seimbang dengan aktivitas fisik,” kata Dosen Fakultas Kedokteran UKI Jakarta Dr. Louisa A. Langi MSi. MA, kepada wartawan, kemarin.

Louisa juga mengatakan, fungsi makanan dalan piramida gizi sama dengan tri guna pangan. Yakni untuk pertumbuhan maupun perbaikan sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian juga mengatur metabolisme tubuh dan pelindung tubuh agar tidak sakit. Juga memberikan tenaga atau energi pada tubuh.

Zat tenaga, terdapat pada karbohidrat. Kemudian zat pembangun ada pada protein. Sedangkan zat pengatur bisa ditemui dalam vitamin dan mineral.

“Triguna pangan itu terdiri dari zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur,” jelasnya.(*Ind)

JAKARTA – Acara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) yang akan diperingati oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 24 November 2015. Kemendikbud menggelar apresiasi bagi guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi.

Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di Hotel Sahid, Rabu (16/11). Kemudian, pada Sabtu (21/11), Mendikbud ikut menyaksikan serta memberikan penghargaan dan apresiasi kepada guru-guru dari seluruh Indonesia tersebut.

Anies mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kerja keras guru berprestasi yang telah mendidik generasi.

“Apa yang bapak ibu kerjakan tidak bisa dirupiahkan, memang untuk sejahtera kita butuh rupiahm tetapi jangan melihat kiprah kita dari nilai rupiah,” katanya dihadapan para guru.

Ia mengibaratkan, orang yang bekerja membantu lingkungan tidak dihitung dengan nilai rupiah bukan karena tidak bernilai, tetapi kata Anies, karena pekerjaannya tidak ternilai.

“Saya berharap, berapapun nilainya dilihat sebagai amanat untuk terus membanggakan. Kalau diberi rupiah artinya diberi kepercayaan. Karena, butuh kerja keras untuk dapat uang tersebut, tetapi diperlukan adab untuk menggunakan uang dengan sebaik-baiknya,” terangnya.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata mengatakan pelaksanaan pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi ini merupakan wahana untuk menuangkan ide, gagasan dan mencari pemecahan isu atau permasalahan strategi tentang pendidikan dengan melibatkan 901 orang peserta.

“Proses seleksi dilakukan berjenjang mulai bulan April dari tingkat sekolah, kecamatan, kebupaten/kota, dan provinsi. Setelah itu, bulan November proses seleksi masuk pada jenjang nasional,” katanya.

Ada beberapa kategori yang dilombakan dalam ajang ini, di antaranya adalah guru TK, kepala sekolah TK, guru SD, pengawas SD. Tutor paket A, inovasi pembelajaran tingkat SD, lomba kreatifitas guru SD, guru SMP, kepala SMP, pengawas SMP, tutor paket B, inovasi pembelajaran tingkat SM, kreatifitas guru SMP, satyalancana pendidikan, guru SDLB dan SMPLB, pengawas PLB, dan guru daerah khusus.

Sedangkan pada jenjang SMA, terdiri dari guru SMA, kepala SMA, pengawas SMA, tutor paket C, guru SMK, kepala SMK, pengawas SMK, guru SMA LB, kepala SMALB, dan guru dikmen berdedikasi.(*Ind)

SUKABUMI – Dalam rangkaian kegiatan gerakan tes HIV atau VCT yang digelar di seluruh wilayah Kota Sukabumi,Jawa Barat sejak Januari hingga September 2015. Kasus penyebaran virus HIV/AIDS, meningkat drastis menyusul ditemukannya 116 orang penderita baru. Dari jumlah tersebut, 35 penderita merupakan ibu rumah tangga.

“Jumlah kasus baru ini lebih tinggi dibandingkan temuan kasus tahun sebelumnya yang hanya mencapai 110 kasus. Dimungkinkan kenaikan kasus akan mencapai 80 persen hingga 100 persen setiap tahunnya,” kata Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Sukabumi Fifi Kusumajaya kepada wartawan, kemarin.

Dia juga mengatakan jika dipersentasikan, dari seratusan penderita ini, lebih didominasi pria, yakni mencapai 55 persen. Sisanya sebanyak 45 persen adalah wanita.

“Kami terus berupaya menekan angka penyebaran virus dengan cara sosialisasi dan pendampingan dengan melibatkan semua lembaga,” jelasnya.

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit P2PL Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Irma Agustrina menjelaskan, tren penyebaran virus cenderung menyentuh semua lapisan masyarakat. Ini dibuktikan dengan ditemukannya 35 orang ibu rumah tangga positif HIV/AIDS Dari jumlah itu, tujuh orang di antaranya merupakan ibu hamil.

“Setiap wanita yang akan memeriksakan kehamilannya akan kami arahkan untuk menjalani pemeriksaan HIV. Langkah ini sengaja diberlakukan untuk bisa mendeteksi lebih dini,” katanya.(*Yan)

DEPOK – Koleksi buku Perpustakaan Kota Depok masih belum memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional. Berdasarkan standar kepustakaan kabupaten/kota, judul koleksi perpustakaan sekurang-kurangnya 0,025% per kapita dikalikan jumlah penduduk di wilayah bersangkutan.

Kepala Kantor Arsip Dan Perpustakaan Kota Depok Siti Chaerijah Aurijah menyebutkan, jumlah koleksi buku di perpustakaan Kota Depok ada 50.000 buku. Hal itu berdasarkan penghitungan rasio dengan jumlah penduduk Kota Depok saat ini yang berada di angka 2 juta penduduk.

Akan tetapi, saat ini Perpustakaan Kota Depok baru memiliki 22.000 eksemplar buku, dengan 19.000 judul. “Jumlahnya masih belum maksimal kalau berdasarkan standar perpustakaan yang ada,” katanya di sela-sela bazaar buku di Balai Kota Depok, (14/11).

Dia mengatakan, masih akan melihat rancangan penganggaran pada tahun 2016 untuk memperhitungkan penambahan buku perpustakaan. Menurut dia, anggaran pengadaan buku saat ini sebagian besarnya dari APBD. “Ada juga bantuan pengadaan buku dari pemerintah pusat atau provinsi,” tuturnya.

Terkait bantuan dari pemerintah provinsi, dia mengatakan, pada tahun depan rencananya akan datang bantuan dari sebesar Rp 1,5 miliar. Dana tersebut rencananya akan dialokasikan untuk penambahan buku, pengadaan mobil perpustakaan keliling, dan alat peraga edukatif untuk anak-anak.

“Kami terus berusaha untuk menambah jumlah buku di sini, karena idealnya Kota Depok yang memiliki jumlah penduduk 2 juta lebih ini harus memiliki 50.000 buku yang tersedia di perpustakaan,” pungkasnya.(*Idr)

JAKARTA – Jumlah Tunjangan Profesi Guru (TPG) 2016 mendatang meningkat sebanyak Rp 3 Triliun. Dari TPG 2015 sebesar Rp 77 trilun, meningkat menjadi Rp 80 triliun.

Jumlah Rp 80 triliun tersebut terdiri dari Rp 73,6 triliun TPG yang berada di dana transfer daerah, sedangkan sisanya TPG yang berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk guru non-PNS.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menjelaskan, peningkatan tersebut dikarenakan akan meningkatnya jumlah guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik.
“Tahun ini sekitar 77 triliun. Di tahun 2016 mendatang kami sudah kalkulasikan peningkatan jumlah guru, sehingga anggaran untuk TPG meningkat menjadi Rp 80 triliun,” katanya ketika ditemui seusai penandatanganan nota kesepahaman penyediaan dan pengunaan jasa perbankan untuk penyaluran tunjangan profesi guru, di Gedung Kemendikbud, Jakarta, (30/9).

Diketahui dari total lebih 3 juta guru terdapat 1.747.037 guru yang sertifikasinya diprioritaskan Kemendikbud rampung pada 2015 ini. Dari Dari 1.747.037 guru tersebut, sebanyak 1.580.267 guru telah lulus sertifikasi sepanjang tahhun 2007 hingga 2014. Sisanya sebanyak 166,770 yang tengah didorong untuk bisa memenuhi sertifikasi di akhir tahun nanti.

Tambahan Rp 3 triliun pada anggaran TPG 2016 mendatang, menurut Pranata, disiapkan untuk memfasilitasi 166,770 guru tersebut yang diperkirakan sudah tersertifikasi pada tahun depan. (*Ind)

JAKARTA – Jumlah guru honorer yang mendapatkan tunjangan ditambah dua kali lipat. Dari jumlah 46.000 guru honorer, ditingkatkan menjadi 92.000 guru honorer yang mendapatkan tunjangan.

Jumlah ini disepakati untuk masuk dalam anggaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun Anggaran 2016 mendatang. Peningkatan jumlah guru honorer penerima tunjangan tersebut disepakati dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud di Gedung DPR RI, Jakarta,(22/9).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam mengatakan, pihaknya menyepakati target jumlah guru honorer yang mendapatkan tunjangan ditingkatkan 100 persen. Dari jumlah 46.000 guru honorer, ditingkatkan menjadi 92.000 guru honorer yang mendapatkan tunjangan.

Dalam rapat tersebut, Komisi X juga mendorong Kemendikbud untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan yang selama lima tahun terakhir tidak terserap sejumlah Rp 10 triliun.

DAK pendidikan tersebut harus diprioritaskan penggunaannya dengan komposisi 60 persen fisik, dan 40 persen mutu. Mulai dari rehab ruang kelas, penyediaan fasilitas olahraga dan seni, ruang ibadah, ruang multi guna, dan sarana lainnya. (* Ind)

DEPOK – DPRD Kota Depok mendesak pemerintah segera mengucurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi guru honorer pada tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. Karena, hingga kini sekolah swasta masih menunggu pencairan dana BOS untuk guru honorer.

Ketua Komisi D DPRD Depok Lahmudin mengungkapkan, dana BOS guru honorer swasta belum cair sejak Januari 2015. Artinya sudah hampir sembilan bulan guru honorer belum terima gaji.

“Kan bantuan BOS nya belum turun nih dari bulan Januari. Akhirnya kan swasta selama ini banyak menggunakan dana BOS di antaranya untuk gaji guru-guru honor. Dengan tidak turunnya itu, maka mereka belum terima honor,” ungkaap Lahmudin di Depok, (11/9).

Lahmudin menambahkan, setiap sekolah akhirnya mencari pinjaman ke sana ke mari untuk membayar honor para guru honorer swasta. “Banyak hampir di sekolah madrasah yang ada. Depok enggak tahu persis saya jumlahnya,” kata dia.

Kendalanya, kata Lahmudin, masih dilakukan validasi terhadap sekolah. Pihak Kementerian Agama Kota Depok, kata dia, masih menunggu turunnya dana dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat.

“Kasihan mereka danai guru honor dengan pinjam sana sini, kenapa sih? Ini kan dari Kemenag. Tapi pemerintah kota harus sama pedulinya untuk mendesak. Karena sekolah swasta kan banyak menunjang pendidikan di Depok. Saya sudah tanya ke Kemenag katanya dari pusat belum turun provinsi juga belum turun alasan masih divalidasi,” tandasnya.(*Ind)

JAKARTA – Pemerintah mengalokasikan Rp7,9 triliun untuk Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun di RAPBN 2016. Hal ini yang menyebabkan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalami penurunan.

Mendikbud Anies Baswedan mengatakan, total anggaran fungsi pendidikan 2016 ada Rp424,25 triliun. Namun Kemendikbud hanya menerima Rp49,2 triliun atau turun dari Rp53,2 triliun yang diterima 2015 lalu.

Menurut Anies, penurunan ini bukan karena penyerapan yang rendah melainkan banyak dana pusat yang ditransfer ke daerah. Salah satunya untuk Wajar 12 Tahun sebanyak Rp7,9 triliun. “Memang kesannya turun. Tapi itu karena ada sebagian anggaran kita yang dimasukkan ke kotak daerah,” kata Anies ketika ditemui di kantor Kemendikbud, (14/8) kemarin.

Mantan Rektor Universitas Paramadina menuturkan, Rp7,9 triliun digelontorkan untuk Wajar 12 Tahun karena sudah amanat Presiden.
Kemudian Presiden juga mengamanatkan jika sebisa mungkin anggaran ditransfer ke daerah sehingga daerah turut berkontribusi membangun.

Oleh karena itu pula, kata dia, dana Wajar 12 Tahun itu diprioritaskan untuk membangun ruang kelas atau sekolah baru. Lalu sisanya untuk para guru melalui pelatihan dan pendampingan.

Anies menjelaskan, proyeksi pembangunan infrastruktur untuk Wajar 12 Tahun pun sudah dibuat. Yakni diperlukan 108.000 ruang kelas baru untuk lima tahun ke depan. Selanjutnya sebanyak 30.000 perpustakaan, 30.000 laboratorium baru dan 5.000 unit sekolah baru.

Nanti anggaran itu akan langsung ditransfer ke daerah dengan melihat dulu usulan kebutuhan yang dibuat pemerintah daerah.(*Adyt)