CALON KEPALA DAERAH SANGAT MINIM PERHATIAN PADA PENDIDIKAN KARAKTER

JAKARTA - Pendidikan karakter minim mendapatkan perhatian dari calon-calon kepala daerah. Mayoritas pasangan calon kepala daerah yang akan terjun dalam Pilkada serentak 2015 tidak memiliki janji kampanye yang jelas tentang pendidikan karakter. Padahal, masalah pendidikan karakter merupakan perhatian utama yang diharapkan masyarakat luas saat ini.

Pemerhati pendidikan dan juga pengembang pendidikan karakter di Indonesia Doni Koesoema menuturkan, dari hasil analisis yang dilakukan platform Kawal Pendidikan, harapan mengenai perbaikan budi pekerti dan pendidikan karakter menjadi hal yang sangat menonjol. “Namun tak satupun dari 24 pasangan calon dari 10 dapil Pilkada serentak 2015 memiliki janji kampanye yang jelas tentang pendidikan karakter,” ujarnya di Gedung Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, (3/12).

Analisis dilakukan di 10 dapil Pilkada yakni Kabupaten Bandung, Kota Depok, Medan, Semarang, Balikpapan, Surabaya, Surakarta, Tangerang Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. Tahap awal analisis dilakukan dengan mentabulasi janji kampanye kepala daerah masing-masing yang terkaitpendidikan. Kemudian, melalui platform Kawal Pendidikan, harapan masyarakat dikumpulkan hingga mencapai 334 harapan dan 3377 dukungan.

Menurut Doni, terdapat beberapa kategori harapan mencakup guru, akses, tata kelola, kualitas, politisasi, pembelajaran, pendidikan non formal, visi. Namun yang paling menonjol adalah masalah pendidikan karakter yang diharapkan bisa dikembangkan oleh lembaga pendidikan.

Minimnya perhatian yang diberikan calon-calon kepala daerah tersebut sangat disayangkan. Apalagi jika mengingat pendidikan karakter juga merupakan salah satu fokus utama pemerintah pusat untuk dikembangkan.

Seharusnya, menurut Doni, calon-calon kepala daerah mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang akan mendukung pengembangan pendidikan karakter tersebut. Karena bagaimanapun, pemerintah daerah juga bertanggung jawab besar terhadap dana pendidikan yang mayoritas dialokasikan melalui dana transfer daerah.

Seperti diketahui, total pagu anggaran fungsi pendidikan tahun 2016 adalah sebesar Rp 424,25 triliun yang tersebar di beberapa kementrian. Kemendikbud memperoleh sebesar 49,23 triliun, Kementrian Agama Rp 46,84 triliun, Kemenristek Dikti Rp 37,02 triliun, dan kementrian lainnya Rp 10,72. Sisanya yakni pagu anggaran pendidikan terbesar dialokasikan dalam dana transfer daerah. (*Ind)