Pendidikan

Kulit buah manggis yang dalam perdagangan dikenal sebagai “ratu buah”, sebagai pasangan durian si “raja buah”, ternyata sangat berguna untuk menghambat proses penuaan, mencegah penyakit pembuluh darah, dan menjadi antikanker. Untuk itu, kalau membeli buah manggis jangan hanya ingin menikmati buahnya saja, tapi juga manfaatkan kulitnya yang sangat berkhasiat menghambat proses penuaan.

Menurut Dr. Indah Yuliasih, peneliti dari Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Kamis (2/2), kulit bagian dalam manggis itu mengandung Xanthone yang merupakan senyawa bioaktif dan mempunyai struktur cincin enam karbon dengan kerangka karbon lengkap. ‘’Turunan Xanthone berupa a-mangostin merupakan komponen yang paling banyak terdapat pada kulit manggis,’’jelas Dr Indah Yuliasih.

Ditambahkan Indah, Xanthone merupakan bahan aktif yang bersifat antikanker dan antioksidan yang sangat tinggi bahkan beberapa kali lipat melebihi kekuatan vitamin C dan E. Xanthone juga mampu menghambat proses penuaan.

‘’Di luar negeri justru jika kita ekspor manggis, kulitnya yang mahal. Ada produk ekstrak Xanthone yang harganya sampai Rp 1,2 juta untuk 6 botol berukuran 350 mililiter,’’katanya.

Dalam diskusi dengan sejumlah wartawan, Indah menuturkan proses pembuatan minuman berkhasiat ini. Pertama, pisahkan kulit manggis dengan buahnya. Pengolahan bisa dengan mengikutsertakan biji manggis (kaya lemak) atau hanya sekadar kulit manggis yang mengandung Xanthone. Gunakan sendok untuk mengeruk bagian dalam kulit yang sudah dibersihkan, dan pisahkan dari kulit keras di bagian luarnya.

Kulit bagian dadalam yang sudah dikeruk itu lalu dicampur dengan ethanol dan air dengan perbandingan 1:2 dan hancurkan dengan blender. Endapkan selama 24 jam, setelah itu saring untuk memisahkan ampas dengan ekstrak Xanthone kulit manggis.

‘’Untuk membuat rasa yang enak, bisa dicampur dengan madu dan diberi pewarna alami ekstrak bunga rosela, dan anggur atau apel sebagai penambah flavor,’’kata Indah.

Hasil pencampuran Xanthone dengan rosela dan madu dipanaskan dengan suhu 90-95 derajat celsius selama 10 menit untuk menguapkan ethanol. Setelah itu, dinginkan dengan suhu kamar lalu campurkan dengan flavor anggur atau apel. Tuntas sudah, dan just kulit manggis siap dinikmati setelah dicampur dengan air secukupnya. Selamat mencoba dan tetap awet muda. (Agus PG)

Anggota Komisi X DPR Eko Hendro Purnomo menyatakan khawatir terhadap masalah percetakan naskah UN yang tahun ini tersentralisasi. Menurutnya, pemerintah daerah akan enggan bertanggung jawab jika ada kebocoran dalam proses percetakan mau pun distribusi naskah UN. “Jika pertanggungjawaban ini masih ambigu maka dikhawatirkan pelaksanaan UN akan terhambat,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi X lainnya Zulfahdli mengatakan, pada tahun-tahun berikutnya, UN tidak dapat lagi dipertahankan mekanisme seadanya. Ia menilai, ada perkembangan ilmu dan teknologi yang tidak mungkin diadopsi oleh UN saat ini. Perubahan yang dilakukan Kemdikbud, kata dia, hanya sebatas hal teknis seperti kode rahasia yang tertera di setiap lembar naskah UN.

Padahal, menurutnya, perubahan mendasar harus dilakukan pada bobot UN sebagai penentu kelulusan yang saat ini proporsinya masih 60 persen dan nilai sekolah hanya 40 persen. “Kami meminta fifty-fifty agar kewenangan sekolah untuk meluluskan lebih besar. Maka untuk kedepannya kami minta UN harus dikaji kembali,” tegasnya.

Dedi Gumelar, anggota Komisi X asal Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti hal lainnya. Ia mengatakan, UN tidak dapat dilaksanakan sebelum Kemdikbud merealisasikan delapan standar pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Ia memaparkan, sampai saat ini delapan standar pendidikan belum merata di seluruh Indonesia. Khususnya mengenai kualitas guru dan sekolah.
“Kemdikbud harus  mengintervensi daerah tertinggal dari Sabang hingga Merauke, masih banyak yang membutuhkan perhatian. Perdebatan tentang UN akan selesai bila standar itu disempurnakan dengan baik,” kata Dedi alias Miing.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh mengatakan jika UN merupakan integrasi dalam jenjang pendidikan. Menurut Nuh, hal ini terwujud dalam keberlanjutan UN sebagai “paspor” untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi diperbolehkan melaksanakan seleksi secara mandiri, namun 60 persen siswanya harus diterima melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selain itu, kata dia, UN juga mempunyai aspek integrasi kewilayahan dimana semua siswa mengerjakan soal yang sama sehingga menjadi satu kesatuan dalam konsep NKRI dan integrasi kualifikasi. (ART)

“Adapun di sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional di jenjang pendidikan dasar memang boleh memungut biaya pendidikan. Namun, pungutan harus dengan persetujuan Mendikbud atau bupati/wali kota,” imbuh Raihan. (HAR)

Menurutnya, hal ini untuk menepis kekhawatiran bahwa nilai rapor siswa tidak kompatibel. Terutama, bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur undangan. Seperti diketahui, untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN) para calon mahasiswa sebelumnya harus lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Adapun, seleksi nasional itu dibagi dalam dua jalur, yaitu jalur undangan dan jalur ujian tertulis. Jalur undangan hanya diberikan kepada siswa-siswi yang memiliki nilai akademik (rapor) di atas rata-rata. Buntutnya, kata Yoni, pihak sekolah akhirnya “membantu mendongkrak” nilai rapor beberapa siswa-siswinya.

Oleh karena itu, IPB selalu mengakumulasikan nilai UN dengan nilai rapor. Menurut Yoni, nilai rapor seharusnya berbanding lurus dengan hasil UN. “Dari dulu IPB sudah mensyaratkan UN harus lulus. Karena ada siswa yang rapornya bagus, tapi UN-nya anjlok. Kami khawatir hasil rapor itu tidak kompatibel,” kata Yoni, Selasa (24/1/2012), di Hotel Kempinski, Jakarta.

Di jenjang SMA, kata dia, ada semacam “rekayasa” pengisian rapor. Para siswa bisa “memesan” kemana mereka akan melanjutkan pendidikan nanti. Yoni melanjutkan, IPB tidak akan menerima siswa yang tidak lulus UN. “Jadi dari kelas 1 nilainya itu sudah bagus terus agar dapat jalur undangan, tapi anjlok pas UN,” ujarnya. (HAR)

“Kalau integrasi sudah terjadi antara SD, SMP, dan SMA, maka ke depan juga perlu ada integrasi dari SMA ke PTN, sehingga jenjang dari SD ke PTN akan nyambung,” kata Nuh usai meresmikan Gedung AJ Teknik Elektronika ITS Surabaya, Sabtu (21/1/2012).

Nuh menjelaskan, integrasi dari SMA ke PT akan dilakukan dengan mendesain UN menjadi syarat masuk PTN. Namun, integrasi itu membutuhkan perlu tiga syarat. “Syaratnya, soal UN harus mencerminkan kemampuan potensi anak-anak SMA. Untuk membuatnya akan kami libatkan kalangan PT selaku pengguna,” katanya.

Selain itu, Nuh menambahkan, pelaksanaannya jangan sampai terjadi kebocoran pada soal UN. “Karena itu, percetakan soal UN akan kami sentralkan ke pusat untuk memudahkan kontrol, meski percetakannya nanti tidak satu perusahaan,” katanya.

Tidak hanya itu, pelaksanaannya juga jangan sampai terjadi contekan. Kemdikbud akan mengantisipasinya dengan melakukan kombinasi soal. “Sehingga satu kelas mungkin akan ada lima jenis soal dengan komposisi soal juga berbeda setiap harinya,” katanya.

Nuh menambahkan, pihaknya akan mendesain UN menjadi syarat masuk PTN.
“Kalau desain itu sudah terwujud, maka nantinya tidak ada SNM-PTN. Mungkin PTN cuma melakukan tes potensi akademik dan tes jurusan, misalnya arsitek perlu tes menggambar,” katanya.

Ia menambahkan perubahan UN untuk “paspor” masuk PTN itu akan mengembangkan fungsi UN, yakni pemetaan kualitas sekolah, syarat masuk PTN, dan faktor kelulusan. “Tapi, kelulusan akan tetap ditentukan sekolah,” katanya. (HAR)

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengungkapkan,  rencana tersebut masuk dalam road map Kemdikbud tahun 2012. Unit sekolah baru SMK rencananya akan didirikan sampai 2013 melalui dana anggaran 2012.

“Road map kami akan memperbanyak jumlah SMK. Target kami 60:40 dengan SMA, tetapi minimal bisa tercapai 50:50,” kata Musliar wartawan, Rabu (18/1/2012), di Jakarta. Dikatakannya, unit sekolah baru juga akan didirikan untuk semua bidang studi SMK.

Tidak hanya otomotif dan elektronik, tetapi juga bidang-bidang yang lebih luas, seperti tata boga dan tata busana. Tujuannya, kata dia, tak hanya untuk mendongkrak pamor SMK sehingga dapat mendorong dan menggalang kepercayaan masyarakat untuk lebih melirik SMK, tetapi ditujukan pula untuk mencetak tenaga kerja andal dan terampil.

Meski demikian, pendirian SMK akan disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing daerah. Menurutnya, pendirian SMK tidak selalu harus merujuk arahan dari pusat, tetapi disesuaikan dengan minat dan potensi yang ada di wilayah tersebut.

“Kita dirikan berbagai macam bidang studi. Saya rasa ke depan masyarakat akan lebih meminati SMK. Kita lihat di restoran dan hotel, banyak yang menggunakan tenaga dari anak-anak tamatan SMK,” kata Musliar. (HAR)

Ribuan guru bantu yang dibiayai melalui APBN berunjuk rasa di Istana Negara. Jakarta, Senin (16/1/2012). Mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani peraturan pemerintah soal pengangkatan tenaga honorer di instansi pemerintah menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), termasuk guru.

Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia Ayub Joko Pramono mengatakan, sesuai janji pemerintah, sekitar 261.000 guru bantu yang memegang surat pengangkatan dari Menteri Pendidikan bakal diangkat menjadi guru PNS. Secara bertahap, pengangkatan dilakukan tahun 2005-2007.

Namun, saat ini proses pengangkatan itu terhenti. Padahal, ada sekitar 10.000 guru bantu yang sudah terdata dan disetujui untuk diangkat menjadi guru PNS. Para guru yang tersisa ini telah berusia 45 tahun ke atas.

Ani Agustina, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI), mengatakan, berdasarkan pendataan, guru dan pegawai honorer yang penggajiannya non-APBN serta non-APBD jumlahnya sekitar 600.000 orang. Selain itu, ada sekitar 47.000 guru dan pegawai yang tercecer pengangkatannya sehingga masih mendapat honor dari daerah.

Guru honorer kebanyakan guru yang diangkat untuk mengatasi kekurangan guru di sejumlah sekolah. Guru-guru tersebut sebagian mendapat honor dari anggaran sekolah. Guru honorer ini tersebar di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga SMP dan SMA/ SMK.

Sementara itu, guru-guru di sekolah swasta berjuang untuk menjadi guru tetap yayasan. Namun, banyak sekolah swasta yang juga lebih suka memiliki guru honor karena tidak mampu menggaji. “Untuk sekolah swasta kecil, tidak mampu mengangkat guru tetap. Lebih banyak guru honor. Apalagi bantuan pemerintah untuk memberi guru PNS di sekolah swasta juga tidak ada lagi,” kata Kepala SMK Nasional Jakarta.

Persoalan status kepegawaian guru ini berdampak juga pada kebijakan sertifikasi guru. Pemerintah mensyaratkan guru yang ikut haruslah guru PNS atau guru tetap yayasan. Seorang Kepala SMK kelas jauh Legonkulon, Kabupaten Subang, mengatakan, guru-guru honor di sekolah negeri saat ini resah. Para guru yang dibutuhkan sekolah diangkat hanya dengan surat keputusan kepala sekolah.

Guru-guru yang sudah mengabdi lima tahun lebih tetap tidak bisa dapat hak untuk ikut sertifikasi. “Guru honor di sekolah negeri sulit untuk dapat SK Bupati/Walikota untuk pengangkatan. Banyak guru honor di sekolah negeri yang resah tidak bisa mengikuti sertifikasi,” kata kepala SMK tersebut.

Padahal, SMK kelas jauh dibuka untuk melayani anak-anak SMP yang umumnya putus sekoalh karena tidak ada sekolah menengah di wilayah ini. Di sekolah ini ada 23 orang guru honor yang sudah berpendidikan S1. (HAR)

“Uji kompetensi mengakibatkan guru banyak yang stres karena tidak lulus. Aturan menggunakan standar di Jakarta, padahal kualifikasi dengan daerah berbeda. Jika guru stres, jangan memimpikan pendidikan karakter jalan,” kata Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Sulistiyo, Rabu (11/1/2011), di Gedung PGRI, Jakarta.

Sulistiyo menjelaskan, pihaknya saat ini tengah membuat penelitian mengenai guru yang stres karena uji kompetensi dan juga pelanggaran undang-undang ini. Dengan dasar penelitian itu, nantinya PGRI akan membawa uji kompetensi ke ranah hukum.

Selain memberatkan, uji kompetensi juga dinilai oleh para guru melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kata dia, uji kompetensi yang diterapkan sebagai langkah awal memperoleh sertifikasi ditolak oleh para guru, karena dianggap tidak diwajibkan dalam PP No 74/2008 pasal 12.

Dalam PP itu, urainya, disebutkan bahwa guru dalam jabatan dapat langsung mengikuti pelatihan untuk memperoleh sertifikat jika telah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-4. Sementara, untuk ikut pelatihan di Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), para guru dapat mengikutinya dengan portofolio yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru.

Menurut Sulistiyo, uji kompetensi yang disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 11/2011 seharusnya tidak berlaku dengan peraturan diatasnya yakni UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

“UU itu menyebut, pada 2015 guru yang sudah 10 tahun mengajar harus mendapatkan sertifikasi pendidik pada 2015. Hendaknya, kuota sertifikasi setiap tahun diatur dengan orientasi bahwa pada 2015 semua guru dalam jabatan telah selesai disertifikasi,” ujarnya. (DAV)

Hal itu dikatakan Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, Rabu (11/1/2011), di Jakarta. Kerawanan itu, kata Febri, bisa saja dari sisi geografis, mau pun rawan dari sisi konflik politik. Meski pun, Kemdikbud menyatakan, penyaluran dana BOS pada minggu kedua triwulan I telah mencapai 34,76 persen.

Ia menjelaskan, kebocoran penyaluran dan penggunaan dana BOS masih mungkin terjadi. Mengingat, dana BOS sering kali digunakan sebagai kendaraan politik yang strategis. Tak terkecuali tahun ini, khususnya di daerah-daerah yang akan melaksanakan pemilihan gubernur.

Selain itu, kata dia, apa pun mekanisme yang digunakan, potensi kebocoran akan tetap ada. Apalagi, tata kelola dan sistem pengawasan dana BOS yang masih lemah. Terutama pada persoalan audit ratusan ribu sekolah yang menerima dana BOS. “Siapa yang akan mengaudit ratusan ribu sekolah penerima dana BOS? BPK, BPKP?” kata Febri.

Seperti diketahui, baik BPK mau pun BPKP hanya memiliki auditor tidak lebih dari sepuluh ribu orang. Jika dibandingkan antara jumlah auditor di lembaga audit dengan banyaknya jumlah sekolah penerima dana BOS, maka perbandingannya tidak seimbang. “Jumlah auditor jauh lebih kecil. Apalagi, auditor itu tidak hanya mengaudit sekolah, tetapi juga insitusi pemerintah dan negara lain di seluruh indonesia,” papar Febri.

Menurutnya, dalam konteks ini keterbukaan informasi publik menjadi penting. Meski tak tercantum dalam petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS 2012, Febri berharap masyarakat dapat menjadi benteng terakhir dalam mengawasi dana BOS. “Keterbukaaan informasi publik pengelolaan dana BOS (dokumen APBS, buku kas umum, SPJ ) yang dapat diakses masyarakat menjadi sangat penting,” ujarnya. (DAV)

“Jumlah itu setara dengan 15 persen dari jumlah mahasiswa di Indonesia yang mencapai 5,2 juta orang. Saat ini baru ada 11 persen mahasiswa teknik atau lebih kurang 30.000 mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia,” kata Mendikbud seusai peresmian Politeknik Balikpapan menjadi Politeknik Negeri Balikpapan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (6/1/2012).

Menurut M Nuh, peningkatan jumlah lulusan mahasiswa teknik dinilai berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Mendikbud mengatakan, saat ini pendapatan per kapita penduduk Indonesia adalah 3.000 dollar AS. Dengan semakin banyaknya lulusan perguruan tinggi pada 2015, diharapkan pendapatan per kapita penduduk bisa mencapai 14.000 dollar AS.

“Semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi, pendapatan per kapita negara makin tinggi juga. Pendidikan tinggi yang menyumbang pendapatan domestik bruto tinggi adalah pendidikan teknik, sains, termasuk juga pertanian,” ujarnya.

Ia mencontohkan seorang arsitek yang bekerja sendiri berhak atas 20 persen dari nilai proyek yang didapatnya. Kalau nilai proyeknya membangun rumah senilai Rp 300 juta, maka Rp 60 juta adalah penghasilan yang sah milik sang arsitek.

Pemerintah akan menempuh tiga cara untuk menggandakan jumlah mahasiswa yang belajar bidang-bidang tersebut. Caranya dengan melakukan ekspansi, yaitu memperluas kemampuan penerimaan mahasiswa dan meluluskan sarjana bagi kampus yang memiliki fakultas atau jurusan teknik, sains, dan pertanian ataupun memang mengkhususkan diri di bidang tersebut.
Pemerintah juga melakukan konversi perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri dengan syarat-syarat tertentu. Kemdikbud juga akan mendorong dibukanya perguruan tinggi baru. Khusus di Balikpapan, juga akan dibangun Institut Teknologi Kalimantan (ITK).

“Tapi kami akui cukup sulit untuk meningkatkan kapasitas. ITB (Bandung) saja hanya menerima sekitar 6.000 mahasiswa per tahun, kemudian ITS (Surabaya) 4.000 orang,” kata M Nuh. (HAR)