Pendidikan

BOGOR – Usai mendengar laporan Camat Tanjungsari, Eman Sukirman, mengenai masih adanya bangunan sekolah yang belum direhabilitasi di wilayahnya pada rapat minggon atau Rebo keliling (Boling) di GOR Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Rabu (22/5), Bupati Bogor memerintahkan kepada para Kepala Desa (Kades) di Kecamatan ini untuk mendata bangunan sekolah di wilayahnya yang belum direhabilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Disini banyak sekolah yang belum terkena objek rehabilitasi, maka saya perintahkan kepada Kades agar mendata sekolah yang rusak di wilayahnya, dan segera laporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, agar segera dapat kita lakukan rehabilitasinya pada tahun ini dan tahun depan,” tegasnya.

Bupati menjelaskan, seharusnya seluruh bangunan sekolah terutama sekolah dasar harus sudah rampung direhabilitasi oleh Pemkab Bogor pada tahun ini. “Sebenarnya pada tahun ini seluruh sekolah dasar harus sudah direhabilitasi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Bupati juga meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk mengalokasikan anggaran bagi pembangunan gedung SMP Negeri dan SMA Negeri di Tanjungsari. “Dinas Pendidikan alokasikan anggaran bagi pembangunan SMP Negeri, sekaligus juga SMA Negeri,” ujarnya.

Selain itu, Bupati juga menerima laporan mengenai masih adanya saluran irigasi yang rusak di Kecamatan ini. Atas laporan tersebut, Bupati berjanji pada tahun ini ada saluran irigasi yang akan direhabilitasi. “Tahun ini ada enam saluran irigasi yang akan kita rehabilitasi,” janjinya.

Dalam Boling kali ini, Bupati juga menandatangani prasasti sebagai tanda diresmikannya kantor pusat pelayanan PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Tanjungsari. Bupati juga menyerahkan bantuan sosial bagi pengobatan dan modal usaha kepada 100 orang warga Kecamatan Tanjungsari, secara simbolis Bupati menyerahkan bantuan tersebut kepada, Minah dari Desa Tanjungsari, Kosasih dari Desa Tanjungrasa, Lindah dari Desa Sukarasa, Apung dari Desa Sirna Rasa, Mudai dari Desa Sirna Sari, Eka dari Desa Cibadak, Oma Abdul Kohar dari Desa Pasir Tanjung, Ahud dari Desa Selawangi, Jaya dari Desa Buana Jaya, dan Engkah dari Desa Antajaya. (Adi)

BANDUNG – Agama Islam selama ini selalu dikaitkan dengan kekerasan hal ini salah besar karena Islam mengajarkan budi pekerti yang baik dan tidak saling menyakiti sesama manusia .

Pendidikan Agama Islam (PAI) menegaskan pendidikan yang diberikan kepada para siswa bukan untuk membentuk siswa-siswa yang berpikiran sempit apalagi menjurut ke terorisme.

Selama ini ada kesan untuk menghubungkan antara PAI dengan aksi terorisme seperti pada kasus organisasi rohani islam (Rohis).

“Rohis itu berada di bawah pembinaan guru-guru PAI meskipun sebagian rohis belum dibina guru PAI,” kata ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) Jabar.

Endang Zainul Muttaqin, saat bersilaturahmi ke sebuah harian media Regional,  (21/5).

AGPAI sebagai upaya meluruskan informasi yang kurang benar berkaitan dengan aksi terorisme yang dikaitkan dengan Islam.

“Merupakan suatu kesalahan besar apabila menghubung-hubungkan aksi kekerasan apalagi terorisme dengan ajaran Islam, Apalagi dihubungkan dengan rohis dan PAI,” katanya.

Menurut Endang, PAI sebagai upaya untuk lebih memantapkan tujuan pendidikan nasional yakni membentuk anak-anak didik yang berkarakter.

“PAI amat strategis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu sendiri bukan malah dituduh menghasilkan sikap kekerasan pada siswa,” katanya.

Endang mengatakan, bisa saja pengaruh pemikiran menyimpang di kalangan siswa dari pergaulan di luar sekolah. “Namun tugas guru khususnya PAI untuk mencegah lahirnya embrio-embrio pemikiran yang menjurus aksi terorisme,” tandasnya. (*Asp)

BANDUNG – Begitu pentingnya membentuk karakter dari dini karena itu periode pendidikan terpenting bukan di tingkat universitas.

Akan tetapi periode pertama pada usia 0 hingga enam tahun. Selama periode itu seluruh instrumen besar manusia dibentuk, bukan kecerdasan saja membuat anak pintar tapi juga membuat anak cerdas dan baik.

“Pada akhirnya akan terbentuk anak yang berkarakter untuk proses pendidikan selanjutnya. Dengan pemupukan attitude yang baik maka tujuan pendidikan untuk membuat manusia cerdas secara menyeluruh dapat terlaksana,” jelas Pimpinan PT. Acosta Super Food Junirman Jaqin dalam dalam One Day Workshop Smart Character Building with Fun-doh di SMAN 8, Jln. Selontongan, Kota Bandung.

Kegiatan ini juga bentuk rasa tanggung jawab PT. Acosta Super Food untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kerangka pendidikan nasional pendidikan anak usia dini menjadi strategis sebab jenjang ini masa yang paling baikuntuk meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan mental emosional, akhlak dan potensi otak anak.

“Para ahli sering menyebut masa kanak-kanak sebagai usia emas,” katanya.

Kegiatan yang diikuti 265 guru taman kanak-kanak di Kota Bandung itu juga dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei. Dengan momen Kebangkitan Nasional itu diharapkan secara bersama-sama bangkit dari keterpurukan membangun generasi penerus bangsa yang cerdas dan beretika dan berbudi luhur.

Lomba Kreasi Smart Character Building with Fun-doh yang diikuti 30 siswa yang mewakili TK di Kota Bandung pun diselengagarakan untuk mengasah kreasi anak-anak usia dini. (D Tom)

JAKARTA – Program yang diluncurkan Jokowi begitu bagus karena itu mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, menemui Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Mereka membicarakan rencana pemberian beasiswa bagi warga kurang mampu agar tidak tumpang tindih dengan program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Kita sarankan ke Gubernur lebih baik beasiswa ini ke mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin. Sedangkan yang SMA ke bawah, supaya di cover ke KJP,” jelas pendiri Yayasan Beasiswa Jakarta, Sutiyoso di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, (20/5).

Sutiyoso menjelaskan bahwa kedatangan bersama pengurus Yayasan Beasiswa Jakarta untuk membicarakan berkooridinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

Dia ingin agar tidak ada overlap dengan program Kartu Jakarta Pintar milik pemprov DKI Jakarta.

“Ya dulu kan SMP, Madrasah Aliah dan perguruan tinggi, sekarang sudah ada KJP, mereka nggak mau overlap,” tambah  mantan Gubernur DKI Jakarta.

Sutiyoso menjelaskan pembicaraannya untuk program 2013-2014. Nantinya, Yayasan Beasiswa Jakarta akan difokuskan untuk siswa perguruan tinggi.

“Beasiswa fokusnya ke perguruan tinggi,” lanjutnya.

Untuk tahun 2012-2013, yayasan ini memberikan beasiswa sebanyak 11.485 orang. Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 20 milyar.

“Program itu dianggap sangat menolong orang tua. Program itu juga membawa nama baik bagi DKI Jakarta di forum internasional maupun nasional,” tandasnya.(*Ind)

JAKARTA – Ada saja permasalahan di pendidikan dan selalu tidak bisa tepat waktu karena itu pelaksanaan Kurikulum 2013 besar kemungkinan mundur dari rencana atau jadwal semula pada 15 Juli 2013.

Pasalnya, sampai saat ini keseluruhan anggaran untuk Kurikulum 2013 yang dialokasikan antara lain untuk pelatihan guru dan pencetakan buku pegangan guru serta siswa belum dapat dicairkan.

Kementerian Keuangan menghendaki agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komisi X DPR membahas kembali perubahan target atau sasaran pelaksana Kurikulum 2013 yang mengakibatkan perubahan pada anggaran Kurikulum 2013 yang awalnya Rp 684,4 miliar.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad saat dimintai konfirmasi, Kamis (16/5), membenarkan bahwa anggaran Kurikulum 2013 yang belum disetujui Komisi X karena ada perubahan sasaran atau target sekolah dan siswa.

“Target turun, anggaran juga pasti turun. Sisa anggarannya untuk apa itu kan harus jelas. Kita harap DPR bisa secepatnya membahas ini lagi dan menyetujui. Tanpa persetujuan DPR, semua rencana bisa mundur,” kata Hamid.

Untuk tingkat SMA dan SMK, kini hanya 1.270 SMA dan 1.021 SMK yang akan menerapkan Kurikulum 2013. Padahal di rencana awal, target implementasi 100 persen khusus di kelas X. Target ini beberapa kali diubah pemerintah. Perubahan terakhir, 8 Mei lalu, target menjadi hanya 6.410 sekolah.

Untuk tingkat SD/MI terpilih 2.598 sekolah, sedangkan SMP/MTs ada 1.521 sekolah. Total siswa sasaran dari SD-SMA sebanyak 1.535.065 siswa. Karena belum ada pembahasan perubahan anggaran, seluruh proses penyiapan Kurikulum 2013 belum dapat berjalan.

Contohnya, proses tender ulang buku pegangan guru dan siswa. Proses tender sebenarnya sudah dimulai sejak April lalu, tetapi terhenti dan harus ada tender ulang. Pasalnya, situs online tender dibajak (di-hack) pihak tertentu sehingga harus dibuat situs baru.

Dari informasi yang diperoleh Kompas, hanya situs tender buku Kurikulum 2013 saja yang dibajak sedangkan situs-situs tender yang lain di Kemdikbud tidak mengalami masalah yang sama.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh sebelumnya selalu yakin buku pegangan guru harus selesai Februari karena akan digunakan sebagai materi utama pelatihan guru.

Mengenai persiapan tender buku khusus untuk SMA/SMK, Hamid mengatakan, pihaknya telah menyiapkan paket lelangnya, tetapi belum dapat memulai tender ulang karena masih menanti persetujuan anggaran dari DPR. Anggaran Kurikulum 2013 khusus untuk SMA/SMK yang diajukan dan telah disetujui DPR mencapai Rp 170 miliar. Dengan ditambah pelatihan guru maka jumlahnya menjadi Rp 361 miliar.

“Tapi dengan perubahan ini, anggarannya hanya sekitar Rp 90 miliar,” kata Hamid.

Dari anggaran Rp 90 miliar itu, biaya untuk pencetakan buku pegangan guru dan siswa SMA/SMK saja mencapai Rp 51 miliar. Buku yang dicetak adalah mata pelajaran Matematika (400 halaman), Sejarah, dan Bahasa Indonesia.(*Ind)

YOGYAKARTA – Pacaran yang melebihi batas menuai permasalahan membuat kekasih hamil diluar nikah ini yang dilakukan oleh mahasiswa di Yogyakarta .

Muhsin (21), mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ditangkap aparat Polres Bantul. Dia diduga membunuh bayi kandungnya.

Aksi biadab itu dilakukan di sebuah gudang di wilayah Desa Sardonoharjo, Ngaglik Sleman, Sabtu (11/5) pekan lalu. Bayi yang dikandung pacarnya, dibunuh sesaat setelah dilahirkan.

Pelaku ditangkap di rumah pacarnya di Pleret, Bantul, Kamis (16/5) kemarin. Saat ini, dia menjalani pemeriksaan di Mapolres Bantul. Polisi masih mendalami motif pembunuhan.

Pelaku dan pacarnya adalah pasangan di luar nikah. Selama ini, pelaku tinggal di daerah Minomartani, Ngaglik, Sleman. Sedangkan pacarnya, sejak hamil tinggal di Pleret.

Terungkapnya kasus ini berawal ketika pacar pelaku berpamitan ke keluarga hendak melahirkan di Sleman. Sesampai di rumah, ia tidak membawa bayi.

Orangtuanya pun curiga. Pihak keluarga langsung melaporkan ke polisi setelah tahu bahwa bayi dibunuh pelaku.

Sejauh ini, polisi masih mencari lokasi pembuangan bayi. Jenis kelamin bayi juga belum di ketahui. “Kami masih mempelajari karena baru menerima pelimpahan perkara dari Polres Bantul sore ini,” jelas Kasatreskrim Polres Sleman AKP Heru Muslimin melalui pesan singkatnya, Jumat (17/5).(*A Rus)

BANDUNG  – Banyak tayangan di televisi yang hanya memikirkan komersilnya saja masih jauh untuk memberikan tayangan yang baik .

Tayangan televisi di Indonesia belum mendidik. Artinya masih banyak tayangan-tayangan dari segi konten kurang mengedukasi.

Tayangan edukasi dapat berarti tayangan khusus bertajuk edukasi.

Terpenting tidak hanya bertajuk edukasi tapi nilai-nilai edukasi itu ada dalam setiap konten tayangan televisi.

“Memasukan nilai-nilai edukasi dalam tayangan televisi lebih penting karena televisi diposisikan sebagai wahana untuk mendidik bangsa ini.

Televisi sebagai media massa elektronik yang mudah diakses dan cukup menarik perhatian masyarakat sehingga menjadi peluang untuk memasukan nilai-nilai edukasi,” kata Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Prof.Sunaryo Kartadinata di Balai Pertemuan UPI,(16/5).

Dia menambahkan kondisi pertelevisian di Indonesia saat ini perlu perhatian khusus. Pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia pertelevisian harus dapat mengendalikan informasi yang tidak disadari membentuk pola pikir masyarakat.
Hal tersebut sedikit banyak akan memberikan dampak pada perilaku masyarakat yang tidak diharapkan.

“Contohnya penayangan berita atau informasi tentang kejahatan, kriminalitas yang terlampau berulang tanpa pengendalian akan membangun mindset tidak baik.

Alhasil tanpa disadari dapat menimbulkan sikap-sikap imitasi di masyarakat walaupun tidak seluruh kalangan,” kata Prof. Sunaryo.

Oleh karena itu, lanjutnya, nilai-nilai pendidikan yang mengedukasi harus masuk ke pertimbangan bagi bagian redaksi dan produksi berita maupaun tayangan-tayangan media massa khususnya televisi.

Meskipun selama ini memang ada upaya dari pihak televisi yang mengingatkan tayangan tertentu harus di dampingi bimbingan orangtua. Pihak televisi pun harus melakukan pun harus melakukan itu sehingga ada keimbangan informasi dan masyarakat pun jadi dididik untuk mengarifi informasi. (*Asp)

JAKARTA – BBM direncanakan anak naik akan memberikan bantuan kepada siswa miskin .

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menambah jumlah penerima program bantuan siswa miskin menjadi total 14 juta siswa di tingkat SD hingga SMA dari anggaran kompensasi kenaikan harga BBM.

Untuk SD ditambah lima juta siswa dari sekitar tiga juta menjadi delapan juta siswa penerima. Adapun untuk SMP, dari 1,6 juta menjadi empat juta siswa dan untuk SMA/SMK dari 1,1 juta menjadi 1,87 siswa penerima.

Bukan hanya jumlah siswa penerima yang ditambah melainkan juga jumlah bantuan yang diterima atau unit cost.

Untuk SD, setiap tahunnya masing-masing siswa akan menerima Rp 450.000,- dari Rp 350.000,-. Untuk SMP, dari Rp 560.000,- per siswa per tahun menjadi Rp 750.000 per siswa per tahun.

Adapun untuk SMA/SMK tetap berjumlah Rp 1 juta per siswa per tahun. Hal itu dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad, Kamis (16/5) di Jakarta.

“Penambahan unit cost dan siswa penerima ini mulai bulan Juli mendatang. Penyaluran BSM ini sedang dievaluasi di DPR. Banyak evaluasinya seperti ketidaktepatan sasaran. Yang dievaluasi sekolah,” ujarnya.

“Nanti siswa diberi kartu oleh TNP2K sebagai syarat mengambil bantuannya di kantor pos. Kita pakai data TNP2K agar lebih tepat sasaran. Disinyalir ada pengorganisasian dalam pengambilan uang oleh guru dan kepala sekolah. Padahal seharusnya langsung ke siswa,” kata Hamid.

Hamid menjamin penyaluran BSM kali ini tidak salah sasaran karena BSM langsung dikirimkan ke siswa.

Data yang diperoleh dari kepala sekolah dikoordinasikan ke pusat secara online. Jika disetujui, BSM diajukan ke KPPN untuk kemudian disalurkan ke siswa.

Syarat yang harus dibawa siswa ke kantor pos adalah surat rekomendasi dari sekolah yang menyatakan bahwa siswa masih bersekolah. Selain itu juga membawa kartu siswa atau rapor.(*Ind)

YOGYAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengurangi jumlah guru inti yang mengikuti pelatihan dalam rangka persiapan penerapan Kurikulum 2013.

Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi pengurangan jumlah sekolah di semua tingkatan yang akan melaksanakan kurikulum baru tersebut.

Berdasarkan data dari Kemendikbud, target awal pelatihan diperuntukkan bagi 46.213 guru inti yang akan melatih sebanyak 712.947 guru kelas dan mata pelajaran. Seiring berkurangnya jumlah sekolah yang akan melaksanakan kurikulum baru, maka jumlah guru yang akan mengikuti pelatihan berkurang menjadi 56.113 guru kelas dan matapelajaran.

Sedangkan jumlah sekolah yang akan melaksanakan kurikulum sebanyak 6.410 sekolah dan 1.535.065 siswa di semua jenjang pendidikan. Jumlah tersebut berkurang dari target sebelumnya sebanyak 32.295 sekolah.

“Kurikulum akan dilaksanakan secara bertahap, tidak semua jenjang dan kelas serta tidak semua sekolah. Karenanya jumlah guru pun disesuaikan dan pasti ada pengurangan jumlah guru yang ikut pelatihan,” ungkap

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh disela-sela dialog pendidikan bersama lembaga pendidikan Nahdatul Ulama (NU) di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Rabu (15/5).

Pelatihan akan dimulai dalam tiga jenjang persiapan guru. Mulai dari pelatihan instruktur nasional, guru inti sampai ke tingkat guru nasional.

Kegiatan pelatihan untuk tahap instruktur nasional hingga guru kelas dan mata pelajaran rencananya akan dilaksanakan selama 52 jam pertemuan atau sekitar lima hari.

Pelatihan dilaksanakan dengan metode diskusi interaktif dan pendampingan. “Untuk tingkat SD, pelatihan hanya diikuti guru kelas 1 dan 4,” tandasnya.(*A Rus)

JAKARTA – Mulai tahun ajaran 2013/2014, ujian nasional sekolah dasar (SD) resmi ditiadakan.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada pekan lalu.

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibrahim Bafadal mengatakan, meski UN ini ditiadakan, bukan berarti tidak ada alat evaluasi bagi anak-anak yang duduk di bangku SD ini untuk ke jenjang selanjutnya.

“Benar ada PP tersebut. Tapi bukan berarti UN hilang lalu tidak ada ujian sama sekali. Bukan seperti itu,” kata Ibrahim kepada wartawan, Rabu (15/5).

Dengan demikian, mulai tahun depan anak-anak SD tidak lagi akan direpotkan dengan UN. Namun, UN jenjang SMP dan SMA tetap akan ada seperti biasa.

Penghapusan ini ada kaitannya dengan program wajib belajar 9 tahun dan kurikulum 2013 yang akan segera diterapkan pada pertengahan Juli ini.

Kendati demikian, Ibrahim menjelaskan bahwa format evaluasinya nanti bisa dikerjakan oleh daerah. Yang pasti penghapusan UN ini tidak akan menghilangkan sistem evaluasi pada jenjang pendidikan dasar tersebut.

Pasalnya, di tiap jenjang pendidikan memang harus terdapat sistem evaluasi.(*Ind)